Tawuran di Magelang, satu pelajar tewas

Magelang (ANTARA News) – Tawuran yang terjadi di wilayah Desa Blabak, Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah mengakibatkan seorang pelajar SMK Ma`arif Salam atas nama Nasrul Aziz (17) meninggal dengan luka senjata sajam.

Wakapolres Magelang Kompol Eko Mardiyanto di Magelang, Kamis malam mengatakan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Magelang.

Eko mengatakan kejadian tawuran antarpelajar terjadi pada Kamis (31/1) sore di Dusun Jetak, Desa Blabak, Kecamatan Mungkid ini juga mengkibatkan seorang pelajar luka-luka.

Ia menuturkan Polres Magelang masih melakukan pencarian terhadap pelaku. Dalam kejadian ini petugas mengamankan barang bukti berupa senjata tajam.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Ma`arif Sunarto mengatakan korban Nasrul Aziz merupakan siswa kelas III. Kejadian tersebut terjadi sehabis uji coba ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

“Kejadian habis uji coba UNBK. Sebelum uji coba semua orang tua kami panggil untuk menjaga anaknya,” katanya.

Ia mengatakan korban Nasrul merupakan siswa jurusan mesin dan pihak sekolah mengetahui kejadian tersebut sekitar pukul 18.30 WIB.

“Kami menyerahkan proses hukum ini kepada penyidik Polres Magelang,” katanya.

Baca juga: Tawuran pelajar SMP Jakpus tewaskan satu orang
Baca juga: KPAI tegaskan akar masalah tawuran harus diurai

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi periksa 12 saksi terkait sate padang daging babi

Padang (ANTARA News) – Polresta Padang memeriksa 12 saksi terkait penjualan sate di kawasan Simpang Haru, Padang, yang diduga dari daging babi dan tidak diberi label.

“Kami adakan pemeriksaan hampir 12 saksi, hari ini sudah selesai terhadap kasus tersebut,” tutur Kapolresta Padang Kombes Yulmar Try Himawan di Mapolresta Padang, Kamis.

Di antara saksi tersebut di antaranya saksi ahli untuk dimintai keterangan terkait daging yang diduga daging babi.

Pihaknya pun masih menunggu hasil sampel daging yang dikirim ke Balai BPOM Padang serta labfor Polri di Medan yang hingga hari ini belum keluar untuk mengetahui daging yang disita positif daging babi atau negatif.

Yulmar Try Himawan menuturkan hingga kini belum menetapkan pedagang sate dengan merek usaha Sate KMSB sebagai tersangka setelah secara resmi menerima pelimpahan perkara itu dari Dinas Perdagangan Padang.

“Segera kami tentukan tersangka dan pasal disangkakan terhadap daging yang temuan Dinas Perdagangan Padang itu,” kata dia.

Diduga motif pelaku karena alasan ekonomi, yakni harga babi murah hanya Rp40 ribu, sementara harga daging sapi lebih dari Rp80 ribu rupiah.

Sebelumnya Dinas Perdagangan Padang menerima laporan dari masyarakat bahwa daging yang dijadikan sate adalah daging babi dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Selasa (29/1) sekitar pukul 18.00 WIB.

Penjual sate yang diamankan petugas saat pemeriksaan itu diketahui bernama Devi dan Bustami, ditambah satu orang yang memasok daging atas nama Kusti Gani.

Baca juga: Pedagang sate babi di Padang diancam 5 tahun penjara
Baca juga: Bakso daging babi di jambi dites laboratorium
Baca juga: Polisi amankan 1,5 ton daging babi hutan

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari Depok segera eksekusi Buni Yani

Depok (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok, Jawa Barat, akan segera melakukan eksekusi terhadap Buni Yani, terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani.

“Proses ini sudah berjalan cukup lama. Kurang lebih lima hari yang lalu kami menerima salinan putusan perkara tersebut yang isi putusan tersebut menolak kasasi dari penasihat hukum terdakwa Buni Yani,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kota Depok Sufari di ruang kerjanya, Kamis.

Sufari menegaskan, karena pihaknya sudah menerima salinan putusan itu, maka sesuai dengan KUHAP harus segera dilaksanakan eksekusi tersebut. Semua proses sudah dilakukan mulai dari pengadilan negeri, upaya banding hingga kasasi sudah dijalankan, sehingga tahapan dari perkara itu adalah eksekusi.

“Sesuai dengan KUHAP akan segera kita lakukan eksekusi,” tegasnya.

Kajari juga menjelaskan tak ada persiapan khusus untuk melakukan eksekusi terhadap Buni Yani. “Kami seperti biasa saja melaksanakan putusan tersebut, tak ada persiapan khusus,” ujarnya.

Ia mengatakan prosesnya sesuai dengan KUHAP karena tidak dilakukan penahanan mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. Jadi, kami melakukan panggilan terhadap Buni Yani itu sesuai dengan KUHAP.

Sufari enggan menjelaskan apakan Buni Yani akan dieksekusi Jumat (1/2) sesuai yang dikatakan oleh Buni Yani atau hari lainnya. “Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu kan dari Buni Yani sendiri, lihat saja nanti ya,” jelasnya.

Ia juga enggan menjelaskan di mana terdakwa Buni Yani akan menjalankan masa tahanannya. “Ya lihat saja nanti, saya tidak bisa menjelaskan sekarang,” katanya.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani dinyatakan bersalah melanggar Pasal 32 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasus yang menjerat Buni Yani bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ketika masih menjabat Gubernur DKI.

MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota DPR Fraksi PAN diperiksa KPK

Anggota DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa di Jakarta, Kamis (31/1/2019). Wakil Ketua Badan Anggaran DPR itu diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN tahun anggaran 2016 untuk alokasI APBD-P Kabupaten Kebumen dengan tersangka Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/wsj.

Pengamat nilai putusan soal keuangan hakim bisa dorong RUU JH

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyebutkan putusan MA yang menegaskan gaji serta pensiun hakim setara pejabat negara, dapat mendorong supaya RUU Jabatan Hakim lekas diundangkan.

“Putusan ini bisa saja menjadi pemicu untuk segera diundangkannya RUU Jabatan Hakim,” ujar Feri ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Menurut Feri RUU Jabatan Hakim sudah memuat seluruh aturan atau ketentuan yang menegaskan bahwa hakim adalah pejabat negara, sehingga gaji pokok dan pensiun hakim juga harus disetarakan dengan pejabat negara.

“Jadi seharusnya aturan yang lebih tinggi bisa mengatur soal itu, sehingga sebaiknya RUU Jabatan Hakim jangan terlalu lama ditunda untuk disahkan,” ujar Feri.

Lebih lanjut Feri mengatakan bahwa pihak DPR selaku pembuat kebijakan seharusnya dapat segera menyikapi putusan MA tersebut.

Baca juga: Ahli: Kemenkeu perlu tahu putusan MA soal keuangan hakim

Pada 10 Desember 2018, MA mengabulkan uji Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, yang diajukan oleh sejumlah hakim.

MA menyatakan norma-norma dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan beberapa undang-undang di atasnya yaitu; UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN dan UU ASN.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa besaran gaji pokok dan pensiun hakim tidak boleh sama dengan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), karena jabatan, tugas, dan fungsi hakim yang setara dengan pejabat negara. 

Oleh sebab itu pembuat kebijakan harus segera melakukan revisi terhadap PP No.94/2012, karena putusan tersebut menegaskan bahwa gaji pokok dan pensiun hakim harus disetarakan dengan pejabat negara.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Tangkap Residivis Pengedar Uang Palsu

(Antara)-3 orang tersangka diamankan polisi karena menjadi pengedar uang palsu. Penangkapan bermula dari laporan warga kecamatan Wiradesa, kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mengetahui adanya residivis yang mengedarkan uang palsu. Adapun uang palsu yang berhasil diamankan petugas, senilai 150 juta Rupiah, berupa uang kertas pecahan 100.000 sebanyak 1.500 lembar.

Generasi muda diingatkan ancaman hukum bila sebarkan hoaks

Padang (ANTARA News) – Generasi muda di bangku sekolah atas dan mahasiswa diingatkan ancaman hukum apabila turut menyebarkan berita bohong atau hoaks yang didapat dari media sosial mau pun aplikasi perpesanan.

Siswa SMA 2 Padang dan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang dinilai termasuk generasi yang aktif memanfaatkan gawai menjadi sasaran sosialisasi tersebut oleh Polresta Padang.

“Kami telah mendatangi beberapa sekolah di Kota Padang dan sekitarnya, kami menyosialisasikan kalau saat mempergunakan gawai mendapat hal yang tidak jelas, jangan sembarang sharing, istilahnya saring baru sharing,” tutur Kasat Binmas Polresta Padang Kompol Darto di SMA 2 Padang, Kamis.

Penebar hoaks dapat dikenakan di antaranya KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, Darto menuturkan sekolah menengah pertama hingga kelurahan pun dijangkaunya agar masyarakat tidak menyebarkan hoaks karena alasan tidak tahu.

“Alhamdulillah kami belum pernah dengar adanya siswa menyebar hoaks, setelah baca tidak sembarang membagikan,” kata Darto.

Siswa SMA 2 Padang tampak telah memahami ciri-ciri berita bohong, seperti tidak jelas sumbernya, terdapat ajakan memviralkan serta bernada provokatif.

Sementara beberapa mahasiswa Universitas Negeri Padang mengaku tidak langsung menerima informasi begitu saja, melainkan mengecek dari sumber lain untuk memastikan kebenarannya.

Baca juga: Tabloid Indonesia Barokah, Luhut anggap tidak sebarkan hoaks

Baca juga: Rektor UMJ: lingkungan dunia maya harus dijaga

Baca juga: Luhut minta TNI-Polri bantu luruskan hoaks di masyarakat

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyidik Polda NTB tidak temukan bukti suap Rp10 miliar

Mataram, 31/1 (ANTARA News) – Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan tidak menemukan bukti uang suap senilai Rp10 miliar yang rumornya diberikan tersangka penyelundup narkoba asal Prancis, Dorfin Felix (35), untuk memuluskan modus pelariannya dari rumah tahanan.

“Dari hasil penelusuran rekening oleh penyidik tidak ada nilai tersebut,” kata Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol I Komang Suartana dalam siaran persnya di Mataram, Kamis.

Penyidik, katanya, menyatakan hal itu berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Setelah berkoordinasi dengan PPATK, tidak ditemukan aliran dana tersebut. Ditegaskan kembali, tidak ada dana Rp10 miliar,” ujarnya.

Terkait kabar adanya uang suap Rp10 miliar ini sebelumnya mendapat sorotan Tim Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) Mabes Polri. Penelusuran fakta dari uang suap ini menjadi tugas tambahan Wasriksus Mabes Polri.

Pada Senin (21/1) lalu, Polda NTB digemparkan dengan kabar menghilangnya Dorfin dari Rutan Gedung Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda NTB.

Dorfin yang diketahui hanya seorang diri tinggal dalam kamar tahanan narkoba di lantai dua bagian barat itu dilaporkan kabur pada Minggu (20/1) malam.

Melalui lubang jendela kamar tahanan yang jerujinya sudah terpotong rapi hingga sepadan ukuran pinggang manusia, Dorfin kabur dengan menggunakan sambungan kain yang menjuntai hingga ke lantai bawah.

Namun bagaimana kelanjutan modus pelariannya yang harus melewati penjagaan Markas Komando Polda NTB, masih menjadi pertanyaan besar. Bahkan, Polda NTB yang telah melakukan rekonstruksi dan serangkaian pemeriksaan modus pelarian Dorfin, belum juga menemukan benang merah jejak pelarian Dorfin.

Namun dari hasil pemeriksaan internal Polda NTB, sementara ini muncul peran keterlibatan polwan berpangkat komisaris polisi berinisial TU alias TM yang bertugas di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda NTB.

Dari penjelasan pihak Polda NTB, TM disangkakan telah melanggar Kode Etik Profesi Polri karena memfasilitasi segala kebutuhan Dorfin selama berada di Rutan Polda NTB.

TM juga disangkakan tindak pidana gratifikasi karena ditemukan bukti penerimaan uang Rp14,5 juta dari orang tua Dorfin di luar negeri.

Uang tersebut yang kemudian dijelaskan Polda NTB digunakan TM untuk memenuhi kebutuhan Dorfin selama berada dalam rutan, seperti membelikan telepon genggam, televisi, selimut, hingga keperluan hariannya.

Sementara itu, Dorfin ditangkap pada 21 September 2018, setibanya di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Praya, Lombok Tengah dengan barang bukti berupa pecahan kristal berwarna coklat diduga narkotika jenis “methylenedioxy methamphetamine” (MDMA) seberat 2.477,95 gram.

Satu bungkus besar berupa serbuk putih diduga narkotika jenis “ketamine” seberat 206,83 gram dan satu bungkus serbuk berwarna kuning dari jenis “amphetamine” dengan berat 256,69 gram.

Untuk pil atau tablet, petugas mengamankan barang diduga narkoba jenis ekstasi sebanyak 850 butir, 22 butir di antaranya berwarna cokelat berbentuk tengkorak.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karen siapkan eksepsi untuk bantah dakwaan jaksa

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Direktur Utama PT Pertamina Karen Galaila Agustiawan akan menyiapkan nota keberatan (eksepsi) untuk membantah dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dirinya dalam kasus dugaan korupsi “participating interest” (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009.
   
“Tadinya saya memang berharap bahwa eksepsi dari dakwaan tersebut bisa dibacakan hari ini untuk ‘mencounter’ dakwaan, tapi memang harus menunggu minggu depan, kita ikuti saja prosesnya,” kata Karen seusai menjalani sidang pembacaan dakwaan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.
   
Dalam perkara ini Karen Galiala Agustiawan selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan; Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam “participating interest” (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar.
   
“Sudah saya sampaikan bahwa selama memimpin Pertamina, saya tidak pernah sekali lagi, tidak pernah merasa bahwa pekerja Pertamina sebegitu rendahnya, sampai ‘bidding’ saja harus belajar, malah saya mungkin salah satu dirut sangat bangga bahwa pekerja Pertamina itu adalah putra putri terbaik Indonesia, itu saja,” ungkap Karen. 
   
Sementara pengacara Karen, Soesilo Aribowo mengatakan bahwa perkara yang didakwakan kepada kliennya bukanlah ranah pidana.
   
“Saya melihat ini bukan domain hukum pidana sebenarnya tapi area aksi korporasi biasa. Bagaimana kita akan mengatakan bahwa itu melanggar investasi, anggaran dasar memang kita sedang mengatur. Kemudian ada juga kata kerja organisasi mengatur,  itu kan semua internal dari Pertamina, dan kalau pun ada kesalahan itu ada solusinya di dalam itu sudah diatur,” kata Soesilo.

Selain itu menurut Soesilo, direksi sudah mendapatkan pelunasan tanggung jawab secara keseluruhan.
   
“Mekanisme ini semua sudah diatur korporasi, tidak bisa dikatakan melakukan pelanggaran prosedur internal sekalipun merugikan negara ini menurut dakwaan belum tentu menjadi suatu tindak pidana karena sudah diatur dalam anggaran dasar dan UU perseroan terbatas sekali lagi hal ini semua perbuatan sudah mendapatkan acquit et de charge (pelunasan tanggung jawab,” ungkap Soesilo. 

Soesilo juga menilai bahwa Karen tidak punya niat jahat (mens rea) dalam perbuatannya.
   
“Kalau tiba-tiba semua perbuatan ini dianggap salah, saya kira akan bahaya, untuk BUMN yang sifatnya apa aksi korporasi perusahaan perminyakan. Dalam dakwaaan juga tidak ada sama sekali yang menyatakan bahwa ibu Karen ini menerima suap, ibu Karen beretika buruk, ibu Karen ini berkolusi atau ada ‘conflict of interest’ ketika melakukan itu, itu semua kan tidak tidak ada,” jelas Soesilo.
   
Terkait dengan jakwa yang mengatakan bahwa pengajuan PI blok BMG hanya untuk melatih “bidding” hal itu juga dibantah Soesilo.
   
“Rasanya tidak ada di dunia ini yang mencoba ‘biding’  untuk kepentingan SDM, dan di dalam catatan dewan komisaris tidak ada catatan itu, saya tidak mengerti kalau manajemen Pertamina masih menyatakan ini adalah coba-coba, saya tidak paham, tidak ada persetujuan dewan komisaris,” tambah Soesilo.
   
Dalam dakwaan disebutkan anggota Komisaris Pertamina dan juga Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi Umar Said selaku anggota Komisari dan menyatakan tidak menyetujui usulan Direksi dengan pertimbangan bahwa pengoperasioan blok BMG Australia tidak optimal sehingga investasi PT Pertamina di sana tidak akan menguntungkan dan tidak menambah cadangan minyak.
   
“Sehingga keduanya pada 30 April 2009 berbicara dengan Karen Agustiawan untuk mempertimbangkan kembali usulan karena ada masalah dalam pengoperasian produksi blok BMG Australia. Terhadap saran itu Karen mengatakan ‘Ini hanya kecil, hanya 10 persen, kita hanya ikut-ikutan saja di sana untuk melatih orang-orang saya ikut bidding dan bukan untuk menang. 
   
Dewan Komisaris Pertamina pada 30 April 2009 yang terdiri atas Sutanto, Umar Said, Maizar Rahman, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan dan Humayun Bosha melakukan rapat Komisaris yang berisi rekomendasi usulan investasi non-rutin “project Diamond” hanya untuk melatih tim Pertamina ikut bidding di Australia dan bkan untuk mengakusisi blok BMG.
   
Sidang akan dilanjutkan pada 7 Februari 2019.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Karen Agustiawan didakwa rugikan keuangan negara Rp568,066 miliar

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Utama PT Pertamina 2009-2014 Karen Galaila Agustiawan didakwa mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam “participating interest” (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Karen Galiala Agustiawan selaku Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Prtamina periode 2009-2014 bersama-sama dengan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan; Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

“Yaitu telah memutuskan melakukan investaasi ‘participationg interest’ di blok BMG Australia tanpa adanya ‘due dilligence’ dan analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatangan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa adanya persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina sehingga memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu ROC Oil Company (ROC) Limited Australia dan merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat TM Pakpahan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Dalam Rencana Kerja dan Angaran tahun 2009, PT Pertamina memang menganggarkan kebutuhan dana akusisi blok migas 2009 sebesar 161 juta dolar AS Rp1,772 triliun.

Pertamina lalu membuat Tim Pengembangan dan Pengelolaan Portofolio Usaha Hulu Migas (TP3UH) yang diketuai Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina R Gunung Sarjdjono Hadi sedangkan Karen selaku Direktur Hulu melakukan akusisi dan divestasi dan dikendailan fungsi Merger dan Akusisi (M & A) yang membuat tim kerja sendiri dengan diketuai oleh Manager M & A Bayu Kristanto.

Pada Januari 2009 Ferederich Siahaan, Vice President Pendanaan dan Protofolio Anak Perusahaan Budhi Himawan Pertamina dan Deputi Direktur Pendanaan dan Manajemen Risiko Pertamina Evita Tagor kemudian mengadaan rapat dengan marketing Citibank Indonesia Gioshia Ralie. Giosha dalam pertemuan itu menyampaikan bahwa Citi Group Global Market Australia Pty Limited (Citi) ditunjuk sebagai penasihat keuangan PT ROC sekaligus sebagai mitra strategis untuk melakukan penjualan sebagian 40 persen hak di blok BMG.

“Pada 29 Januari 2009, Bayu Kristanto tanpa berpedoman pada Sistem Tata Kelola Investasi dan Kajian internal Pertamina langsung menerima penawaran ‘confidential participation in project’ pihak Citibank Indonesia dan membuat surat ‘expression of interest’ yang ditandatangani R Gunung Sardjono Hadi yang mengatakan bahwa PT Pertamina tertarik dengan penawaran ROC Ltd, selanjutnya Citi Group menyatakan PT Pertamina sebagai ‘short listed’ (memenuhi syarat) dan mengirimkan jadwal penawaran,” tambah jaksa .

Selanjutnya Bayu Kristanto membentuk tim kerja internal akusisi Project Diamond untuk melakukan kajian kelayakan dan membuat proposal akusisi blok BMG di Australia. Dibentuk juga tim internal yaitu PT Delloite Konsultan Indonesia sebagai “financial advosior project diamond” dan Baker McKenzie Sydney sebagai “legal advisor project diamond”. 

Namun hasil “due dilligence” tim teknis hanya menyadur hasil penilaian yang dikeluarkan “resource Investment Strategy Consultans” atas permintaan ROC pada Januari 2009 dan tidak pernah melakukan penilaian sendiri terkait rencana investaasi itu. Tim teknis lalu menyarankan diperlukan waktu ‘due dilligence’ yang lebih lama,” ungkap jaksa

Sedangkan hasil “due dilligence” tim eksternal yang selesai pada 23 April 2009 datanya tidak lengkap karena ada data yang tidak diserahkan oleh ROC meski sudah diminta Pertamina. Atas ketiadaan data itu Delloite menyarankan Pertamina melakukan “due dilligence” lebih lanjut namun bila tidak juga diterima maka Pertamina memasukkannya sebagai syarat dalam “condition precedent” pada Perjanjian Jual Beli (Sales and Purchase Agreement atau SPA).

Bayu Kristanto lalu meminta Delloite untuk memasukkan cadangan yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut (upside potential) dalam perhitungan skenario analisa investasi yang merupakan tindakan berisiko dan menurut Delloite tidak dapat dijadikan dasar dalam berinvestasi.

“Skenario memasukkan faktor cadangan gas sebagai penilaian investasi berisiko karena rencana pembangunan dan pengembangan lapangan gas (fase 2) oleh ROC baru akan mulai produksi pada 2012 dan keputusan investasi tersebut belum disepakati oleh ‘joint venture participant’ selaku pemilik lain atas PI Blok BMG,” ungkap jaksa.

Selain itu, rencana pengembangan lapangan gas belum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final dan fasilitas produksi, penyimpanan dan pengangkutan terapung sehingga skenairo akusis ditambah “upside” potensial tidak dapat dilakukan bila tidak dipenuhinya syarat dan kondisi yang menjadi temuan Delloite.

Pada 6 Maret 2009, R Gunung Sardjono juga menandatangani “confidentiality agreement” (CA) yaitu perjanjian rahasia dan memberian ‘access data room’ kepada PT Pertamina untuk mengakses dan mendapatkan seluruh dokumen meski belum ada pembahasan dan persetujuan dari direksi dan komisaris PT Pertamina.

Pada 18 Maret 2009, tim teknis yang menyimpulkan melanjutkan proses “management approval” serta penawaran untuk memenuhi jadwal prakualifikasi. Sehingga pada 19 Maret, Bayu Kristanto memaparkan fungsi renbang bisnis dan transformasi korporat dan tim Komite Investasi Risiko Usaha (KIRU) padahal presentasi itu belum dilengkapi proposal usulan yang ditandatangani Direktur Hulu PT Pertamina serta belum dilengkapi hasil “due dilligence” dari tim kerja internal dan eksternal. 

“Tujuan pemaparan Bayu Kristanto itu hanya untuk memenuhi syarat formalitas belaka dan tidak dilengkapi hasil kajian akhir dan proposal usulan investasi juga belum ada kajian aspek hukum,” kata jaksa.

Rapat direksi Pertamina pada 17 April 2009 yang dihadiri Karen Agustiawan selaku Dirut Pertamina sekaligus Plt Direktur Hulum, Frederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan dan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi, Oemar S Anwar selaku Wakil Dirut, Waluyo selaku Direktur SDM dan Umum, Rukmini Hadiharti selaku Direktur Pengolahan, Faisal selaku Direktur Pemasaran dan Genades Panjaitan selaku Legal and Compliance serta Bayu Kristanto memutuskan menyetujui melakukan akusisi blok BMG.

“Rapat pengambilan keputusan tersebut sengaja tidak dicatat dalam notulen rapat direksi atas perintah terdakwa Karen Galaila Agustiawan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT Pertamina,” ungkap jaksa.

Humayun Bosha selaku anggota Komisari Pertamina dan juga Ketua Komite Bidang Hulu menghubungi Umar Said selaku anggota Komisari dan menyatakan tidak menyetujui usulan Direksi dengan pertimbangan bahwa pengoperasioan blok BMG Australia tidak optimal sehingga investasi PT Pertamina di sana tidak akan menguntungkan dan tidak menambah cadangan minyak.

“Pada 30 April, Humayun Bosha dan Umar Said mengundang terdakwa Karen Agustiawan untuk mempertimbangkan kembali usulan karena ada masalah dalam pengoperasian produksi blok BMG Australia. Terhadap saran itu terdakwa mengatakan ‘Ini hanya kecil, hanya 10 persen, kita hanya ikut-ikutan saja di sana untuk melatih orang-orang saya ikut bidding dan bukan untuk menang’,” jelas jaksa.

Humayun dan Umar Said lalu mendukung rencana tersebut sepanjang untuk melatih tim Pertamina ikut “bidding” di Australia dan bukan untuk mengakusisi PI blok BMG Australia dengan mengatakan “bukan untuk menang ya”.

Dewan Komisaris Pertamina pada 30 APril 2009 yang terdiri atas Sutanto, Umar Said, Maizar Rahman, Sumarsono, Gita Irawan Wirjawan dan Humayun Bosha melakukan rapat Komisaris yang berisi rekomendasi usulan investasi non-rutin “Project Diamond” hanya untuk melatih tim Pertamina ikut bidding di Australia dan bukan untuk mengakusisi blok BMG.

Karen dan Bayu Kristanto lalu menentukan nilai pembelian saham blok BMG sebesar 30 juta dolar AS untuk pembelian PI 10 persen dan menandatangani surat penawaran kepada pihak ROC meski mengabaikan hasil “due dilligence” Delloite yang menyatakan berisiko bila Pertamina mengakusisi PI sebesar 10 persen. 

“Penentuan nilai penawaran dilakukan Karen bersama Bayu Kristanto hanya mendasarkan atas perhitungan skenario upside potensial sebagaimana permintaan Bayu Kristanto kepada Delloite padahal berdasarkan perhitungan Delloite, cadangan minyak atas blok BMG Australia untuk PI memiliki Net Present Value Negative,” ungkap jaksa.

Meski pada kenyataannya pihak Pertamina yang diwakili oleh Frederick ST Siahanaan, Bayu Kristanto, Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE) Bagus Setiardja, Dwi Martono dan Zulkha Arfa berangkat ke Australia pada 26 Mei 2009 untuk menandatangani surat kesepakatan jual beli (SPA) tanpa menunggu persetujuan Dewan Komisaris. 

Karen juga mengirimkan memo pada 27 Mei 2009 kepada direktur PT PHE yaitu rekomendasi berisi: (1) Menandatangani SPA 10 persen PI antara ROC sebagai penjual dan PHE sebagai pembeli dan (2) mendirikan anak perusahaan PHE di Australia sebagai pemegang 10 persen PI bila PHE berhasil mendapat PI.

Penandatanganan SPA dilakukan pada 27 Mei 2009 oleh Ferederick ST Siahaan mewakili PT Pertamina dan Bruce Clement serta Anthony Neilson mewakili Anzon Australia Pty Ltd disaksikan David Ryan dan Bagus Setiardja mewakili PHE. 

Meski sejak April 2009 Pertamina telah menerima draf SPA yang dipersiapkan Anzon Australia, saksi Genades Panjaitan selaku legal consul Pertamina tidak pernah melakukan analisa dan review terhadap draf SPA yang diajukan namun hanya menugaskan tenaga magang honorer Cornelius Simanjuntak untuk melakukan ‘review’ draf tersebut.

“Berdasarkan hasil ‘review’ Cornelius Simanjuntak draf SPA telah mencantumkan klausa persetujuan Dewan Komisaris Pertamina dalam “condition presedent’ namun pada rapat 15 Mei 2009 di kantor ROC Australia, klausa tersebut dihilangkan atas permintaan ROC dan hal itu disetujui oleh Bayu Kristanto dan Genades Panjaitan,” tambah jaksa.

Setelah SPA ditandatangani, Dewan Komisari mengirimkan memorandum berisi kekecewaan karena SPA ditandatangani tanpa persetujuan Dewan Komisaris sehingga melanggar anggaran dasar Pertamina serta meminta agar direksi tidak meneruskan rencana transaksinya. 

Namun Karen Agustiawan dalam dakwaan disebut tidak menghiraukan Dewan Komisaris dan tetap melanjutkan PI di blok BMG sekaligus meminta maaf bila proses permohonan persetujuan dari direksi ke Dewan Komisaris ada miskomunikasi.

Karen dalam memo tersebut juga mengatakan bila karena SPA sudah ditandatangani maka Pertamina terbuka terhadap tuntutan dari pihak penjual sebesar 3-51 juta dolar AS sehingga Karen pun memerintahkan Pertamina Hulu Energi melakukan pembayaran akusisi 10 persen PI di blok BMG Project Diamond.

Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu pada 22 Juni 2009 sebesar 3 juta dolar AS, pada 18 Agustus 2009 sebesar 28.492.851 dolar AS dan pada 6 Oktober 2009 sebesar 1.994.280 dolar AS.

Sejak 20 Agustus 2010, ROC selaku operator di blok BMG menghentikan produksi dengan alasan lapangan itu tidak ekonomis lagi sehingga sejak pembelian sampai penghentian produksi Pertamina tidak memperoleh keuntungan secara ekonomis.

Meski ROC sudah berhenti beroperasi di Blok BMG namun PHE tetap wajib membayar kewajiban biaya operasional (cash call) sampai 2012 yaitu 35.189.996 dolar Australia.

Investasi di blok BMG itu pun sudah tidak ada nilainya karena manajemen PT PHE Australia sudah melakukan penurunan nilai sebesar 66.298.933 (nilai penuh) atau setara Rp568,066 miliar karena adanya penurunan jumlah cadangan pada proyek tersebut.

“Nilai Rp568,066 miliar merupakan akumulasi nilai yang tercatat dalam aset yaitu nilai pembelian, nilai ‘cash call’ dan aset ‘retirement obligation’. Selanjutnya pada 26 Agustus 2013, Pertamina menarik diri dari blok BMG untuk menghindari kerugian lebih lanjut,” kata jaksa.

Atas perbuatannya Karen Agustiawan didakwa pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan emperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahli: Kemenkeu perlu tahu putusan MA soal keuangan hakim

Jakarta (ANTARA News) – Pengamat hukum dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari berpendapat bahwa sebaiknya Kementerian Keuangan mengetahui putusan Mahkamah Agung yang menegaskan gaji dan pensiun hakim yang disetarakan dengan pejabat negara.

“Kalau mau diterapkan perlu ada aturan teknis untuk mempermudah pelaksanaan dari Kementerian Keuangan,” ujar Feri ketika dihubungi Antara di Jakarta, Kamis.

Feri menilai bahwa putusan yang dikeluarkan baik oleh Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, selalu dianggap sudah diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

“Putusan itu dianggap seperti undang-undang yang dianggap semua orang tahu,” ujar Feri. 

Kendati demikian ada baiknya bila Mahkamah Agung mengirimkan putusan tersebut sebagai pemberitahuan kepada Kementerian Keuangan.

“Walaupun tidak dikirimkan ke Kementerian Keuangan, pihak kemenkeu wajib merespon karena dianggap tahu bahwa peraturan atau putusan itu ada,” ujar Feri.

Lebih lanjut Feri menjelaskan bahwa pada dasarnya putusan MA terkait gaji dan pensiun hakim setara pejabat negara sudah dapat dijadikan landasan untuk membuat aturan teknis untuk pelaksanaan putusan.

“Kalau tidak diterapkan ini nanti akan jadi masalah karena sifat putusan itu mengikat berlaku selayaknya suatu ketentuan, tapi kalau mau diterapkan dasarnya sudah ada yaitu putusan itu sendiri,” tambah Feri.

Pada 10 Desember 2018, MA mengabulkan uji Pasal 3 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 11, 11A, 11B, 11C, 11 D, dan 11E PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, yang diajukan oleh sejumlah hakim.

MA menyatakan norma-norma dalam ketentuan tersebut bertentangan dengan beberapa undang-undang di atasnya yaitu; UU Kekuasaan Kehakiman, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU PTUN dan UU ASN.

Putusan tersebut menyebutkan bahwa besaran gaji pokok dan pensiun hakim tidak boleh sama dengan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS), karena jabatan, tugas, dan fungsi hakim yang setara dengan pejabat negara. 

Oleh sebab itu pembuat kebijakan harus segera melakukan revisi terhadap PP No.94/2012, karena putusan tersebut menegaskan bahwa gaji pokok dan pensiun hakim harus disetarakan dengan pejabat negara.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan wartawan gelar aksi tolak remisi susrama

Klungkung, Bali, 31/1 (ANTARA News) – Puluhan wartawan dari berbagai media di Bali, menggelar aksi menolak pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan wartawan, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa.

“Pemberian remisi kepada Susrama ini selain mencederai rasa keadilan juga merupakan ancaman bagi kebebasan pers yang bertanggung jawab,” ujar koordinator aksi, Gede Juliarsana, di Monumen Puputan Klungkung, Semarapura, Bali, Kamis.

Aksi tersebut, merupakan aksi gabungan empat komunitas wartawan di wilayah Bali timur yaitu, Komunitas Wartawan Bangli, Komunitas Jurnalis Gianyar, Komunitas Jurnalis Klungkung dan Komunitas Wartawan Karangasem yang juga diikuti oleh sejumlah komponen masyarakat.

Dalam aksinya, mereka menyampaikan orasi, membentangkan poster, melakukan penandatanganan petisi, membagikan bunga mawar hitam kepada pengguna jalan yang diakhiri dengan “long march” menuju Kantor Bupati Klungkung.

Juliarsana mengatakan, aksi damai itu merupakan bentuk perjuangan para jurnalis di Pulau Bali agar remisi kepada Susrama dapat segera dibatalkan.

“Kami berharap melalui aksi hari ini dan aksi-aksi yang juga digelar wartawan di wilayah lain, Presiden Joko Widodo dapat mendengar aspirasi para pekerja media dan dapat membatalkan pemberian remisi kepada Susrama,” katanya.

Dia menambahkan, aksi sengaja digelar di kawasan Monumen Puputan Klungkung karena ingin semangat “Puputan Klungkung” dapat menjadi spirit perjuangan para jurnalis.

“Kami jurnalis seluruh Indonesia akan terus berjuang sampai remisi kepada Nyoman Susrama benar-benar dicabut,” ujarnya.

Perwakilan Wartawan Karangasem, I Wayan Putra mengatakan, pihaknya sangat mengecam remisi yang diberikan kepada Susrama. Menurutnya, pemberian remisi itu merupakan tanda kemunduran kebebasan pers di Indonesia.

“Kami sepakat untuk menolak remisi kepada Nyoman Susrama. Kami minta remisi itu dicabut,” katanya.

Sementara itu, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, yang langsung menemui peserta aksi mengaku, akan meneruskan aspirasi para wartawan kepada pihak terkait seperti Gubernur Bali dan perwakilan Kemenkumham.

“Saya akan melanjutkan aspirasi tersebut sehingga sampai kepada puncak pengambil keputusan,” ujarnya, sembari menerima pernyataan sikap dari perwakilan jurnalis.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemanggilan Rocky Gerung diundur sampai Jumat

Jakarta (ANTARA News) – Pemanggilan akademisi sekaligus aktivis Rocky Gerung oleh Polda Metro Jaya diundur hingga Jumat (1/2) mendatang setelah pada Kamis ini yang bersangkutan tidak akan memenuhi pemanggilan dari kepolisian.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono memastikan tidak hadirnya Rocky dalam undangan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pada Rocky mengklarifikasi laporan soal pernyataannya “kitab suci adalah fiksi” di salah satu acara televisi swasta.

“Hari ini yang bersangkutan sedang ada agenda di Makassar, jadi sesuai yang disampaikan oleh pengacaranya, dia akan datang besok setelah salat Jumat,” kata Argo di Jakarta, Kamis.

Semula, Rocky Gerung akan diperiksa polisi Kamis sesuai surat panggilan yang dikirimkan Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya kepada Rocky Gerung.

Rocky sendiri diagendakan akan dimintai klarifikasi pada Kamis pukul 10.00 WIB.

Kendati pemanggilan klarifikasi terhadap terlapor baru dilakukan Kamis ini, Argo mengatakan pihaknya secara intens berkomunikasi dengan Rocky sejak pelaporan masuk.

Rocky sendiri dimintai klarifikasi atas pelaporan dengan tuduhan penistaan agama oleh Jack Boyd Lapian pada 16 April 2018 lalu karena pernyataannya yang menyebut “kitab suci adalah fiksi” di salah satu acara televisi swasta.

“Pemanggilan yang bersangkutan untuk klarifikasi atas laporan yang masuk,” kata Argo.

Dalam surat undangan klarifikasi yang dilayangkan penyidik, kata Argo, Rocky juga dimohon membawa dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan pembelaannya atas tudingan tindak pidana terhadapnya.

Menurut Argo pemanggilan Rocky dilakukan setelah laporan Jack ke Bareskrim terkait pernyataan Rocky itu, telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya.

Laporan Jack tercatat dalam LP/512/IV/2018/Bareskrim tertanggal 16 April 2018. Dalam laporannya Rocky disangkakan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama.

Selain laporan Jack, Rocky juga dilaporkan atas tuduhan yang sama oleh Permadi Aria alias Abu Janda pada 11 April 2018 ke Polda Metro Jaya. Laporan Abu Janda tertuang dengan nomor polisi TBL/2001/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimsus tertanggal 11 April 2018.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang dakwaan Karen G Agustiawan

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen G Agustiawan (tengah) saat mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Dalam sidang tersebut Karen G Agustiawan disangka oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terlibat dalam kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Kasus perdagangan kullt harimau

Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Pol Rony Samtana (kiri) didampingi Kepala Seksi Perencanaan Perlindungan dan Pengawetan BBKSDA Sumut Amenson Girsang (tengah) dan Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan BBKSDA Suyono (kanan) menunjukkan barang bukti kulit Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) saat gelar kasus perdagangan kulit satwa dilindungi di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Kamis (31/1/2019). Polda Sumut berhasil menggagalkan perdagangan kulit satwa dilindungi dari seorang tersangka dengan barang bukti satu kulit Harimau Sumatera utuh dan satu kulit Macan Dahan (Neofelis nebulosa) utuh. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/hp.

Polisi tahan Vanessa terkait kasus prostitusi online

1 Views

(Antara)-Kepolisian Daerah Jawa Timur menerbitkan surat perintah penahanan terhadap artis Vanessa Angel. Vanessa ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam jaringan prostitusi online yang melibatkan puluhan artis sinetron lainnya

Pedagang sate babi di Padang diancam 5 tahun penjara

Pekanbaru (ANTARA News) – Pakar Hukum dari Universitas Riau, DR Erdianto Effendi mengatakan pedagang sate daging babi Bustami dan istrinya Devi, di Kota Padang, Sumbar dapat diancam penjara lima tahun dan denda Rp2 miliar.

“Ancaman hukuman tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya pasal 62 ayat 1, karena konsumen telah dirugikan,” kata Erdianto di Pekanbaru, Kamis.

Pendapat demikian disampaikannya terkait temuan Disperindag Kota Padang, Sumbar, penjual sate daging babi di Simpang Haru Kota Padang, dan pada Jumat (25/1) 2019, Disperindag Kota Padang melakukan uji sample dan dinyatakan positif sate tersebut adalah daging babi.

Menurut Erdianto, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan diberlakukan khususnya Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Ia mengatakan, pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa pada pasal 4 (butir c).

“Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan khususnya Pasal 4 butir a, tercantum bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa (butir c),” katanya.

Erdianto mengatakan, kasus ini tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi diatur dalam UU yang bersifat khusus yakni UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan.

Ia menjelaskan, berikutnya pada pasal 7 menuliskan kewajiban pelaku usaha, di antaranya beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya (butir a) serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir b).

“Bahkan dalam pasal 8 butir f berbunyi bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut, ” katanya.

Selain, sanksi pidana diatur dalam pasal 62, berikutnya dalam pasal 63 menjelaskan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, atau pembayaran ganti rugi. Bisa juga berupa perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, sampai pencabutan izin usaha.

Berikutnya katanya menjelaskan, kasus ini juga telah melanggar Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan juga mengatur mengenai hal ini. Pada pasal 100 poin 1, tertulis bahwa setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan dengan benar dan tidak menyesatkan. Setiap orang juga dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan atau menyesatkan pada label (poin 2).

“Bagi yang melanggar dapat berakibat sanksi seperti yang tercantum di pasal 144, yakni pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga warga Bintan ditangkap bawa sabu-sabu

Bintan, Kepri (ANTARA News) – Tiga warga Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau yaitu DS, RA, dan AF ditangkap pihak Kepolisian Tanjung Jabung Barat atas dugaan keterlibatan penyelundupan sabu-sabu.

Lurah Kijang, Kabupaten Bintan Anton Hatta Wijaya, di Kijang, Kamis, membenarkan RA, warganya, sedangkan AF, warga Kelurahan Sei Lekop, dan DS, warga Keke.

“Kami kaget mendapat informasi itu dari pihak kepolisian,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penelusuran, RA sehari-hari bekerja sebagai honorer di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, sedangkan DS bekerja di kapal. Sementara AF diduga bekerja sebagai honorer Pemprov Kepri.

Di kantornya, RA dikenal sebagai pemuda yang komunikatif dan baik.

“Benar, beliau (RA) honorer di Bidang Pendidikan Khusus Disdik Kepri,” kata sejumlah staf Disdik Kepri.

Rekan kerja RA tidak menyangka tersangka terlibat dalam penyeludupan sahu-sabu seberat 4 kg. Apalagi RA baru sepekan menikah dengan wanita asal Kabupaten Lingga.

“Kami dapat undangan pernikahannya, tetapi tidak bisa hadir karena acaranya di Lingga,” kata rekan kerja RA.

Saat ditelusuri ke kediaman RA. Di rumah itu ada ayah dan adiknya. Mereka menceritakan siapa RA, dan bagaimana hubungannya dengan DS, namun tidak untuk dipublikasikan.

Sementara itu, teman-teman bermain RA di luar kantor mengatakan tersangka aktif bermain futsal. Namun sejak beberapa bulan lalu sudah tidak pernah main futsal lagi.

“Setelah sembuh dari sakit, dia tidak pernah lagi bermain futsal,” kata salah seorang rekan RA.

Hingga berita ini disiarkan, belum berhasil menemukan tempat tinggal DS dan AF.

Baca juga: BNN Kolaka tangkap pengguna sabu-sabu

Baca juga: Polres Temanggung tahan makelar mobil pengguna sabu-sabu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dishub Tangerang tilang 58 truk tambang

Tangerang (ANTARA News) – Aparat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Banten mengelar operasi penertiban terhadap pengendara truk dan menilang sebanyak 58 unit truk pengangkut hasil tambang.

“Ini merupakan tindak lanjut dan sanksi dari Perbup No.47 Tahun 2018 tentang Pembatasan Jadwal Kendaraan Truk dan Angkutan Barang,” kata Kepala Dishub Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa, di Tangerang, Kamis.

Bambang mengatakan dalam perbup tersebut dijelaskan bahwa pengendara truk dan angkutan barang hanya dibatasi waktu melintas mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB.

Dia menambahkan, penertiban tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, dengan melibatkan Satpol PP dan petugas Polresta Tangerang.

Operasi tersebut, katanya, sesuai instruksi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bahwa peraturan harus ditegakkan, dan bagi pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Petugas menilang pengemudi truk yang tidak membawa buku kir dan sengaja mengangkut hasil tambang dan barang lain siang hari, ini dianggap menyalahi aturan.

Namun terhadap pengemudi truk yang tidak membawa SIM dan STNK, maka aparat Polresta Tangerang menahan truk tersebut di halaman Mapolsek Tigaraksa.

“Kewenangan penahanan kendaraan itu adalah pada aparat Polsek Tigaraksa dan untuk sanksi tilang oleh Dishub,” katanya lagi.

Untuk tahap awal operasi penertiban digelar di pertigaan Kutruk, Kecamatan Jambe karena di kawasan itu ratusan truk melintas setiap hari.

Keberadaan truk membawa hasil tambang melintasi daerah ini dianggap meresahkan penguna jalan dan warga, karena barang bawaan berupa tanah dan pasir berceceran di bahu jalan.

Ketika musim hujan kondisi jalan menjadi becek dan licin menyebabkan pengendara lain terutama sepeda motor rawan kecelakaan.

Demikian pula keberadaan truk melintas siang hari menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet.

Bahkan saat kemarau barang bawaan truk yang berceceran itu menyebabkan debu beterbangan membuat polusi udara dan merusak lingkungan sekitar.

Pemkab Tangerang banyak menerima laporan dari warga menyangkut keberadaan truk tambang tersebut, sehingga aparat instasi terkait sudah berulang kali menegur tapi tetap diabaikan.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Indramayu bekuk pengedar uang palsu

Indramayu (ANTARA News) – Kepolisian Resor (Polres) Indramayu, Jawa Barat, membekuk seorang pelaku pengedar uang palsu Rupiah dan Dolar Singapura.

“Pelaku JHR (41) dibekuk saat melakukan transaksi uang palsu tersebut di SPBU Terisi,” kata Kapolres Indramayu AKBP Yoris M.Y Marzuki di Indramayu, Kamis.

Yoris mengatakan penangkapan pelaku pengedar uang palsu itu berkat informasi dari masyarakat yang resah. Kemudian, jajaran Satreskrim Polres Indramayu langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan satu orang pelaku.

Dari tangan pelaku, awalnya polisi menyita sebanyak 88 lembar uang palsu Rupiah pecahan Rp50 ribu.

“Kami langsung melakukan pengembangan dengan menggeledah rumah pelaku yang berada di Kabupaten Subang,” ujarnya.

Menurut Yoris dari hasil penggeledahan rumah pelaku JHR, ditemukan uang pecahan 10.000 Dolar Singapura sebanyak 2.370 lembar.

Selain mengamankan seorang pelaku, Polres Indramayu juga masih mengejar satu pelaku lainnya yang sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang.

“Kita masih melakukan pengembangan kasus ini dan satu pelaku lainnya kita tetapkan masuk dalam DPO,” katanya.

Terkait tindakan tersebut, kata Yoris, pelaku diancam dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman kurungan penjara paling lama 15 tahun dan denda sebesar Rp50 miliar.

Baca juga: BI klaim peredaran uang palsu turun

Baca juga: Temuan uang palsu di Malang meningkat

Baca juga: BI Sultra imbau warga waspadai peredaran upal

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkas Ratna Sarumpaet dinyatakan P21

ersangka penyebaran berita bohong atau hoaks Ratna Sarumpaet bergegas menuju Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dari Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memastikan berkas perkara Ratna Sarumpaet sudah lengkap atau P21 sehingga tim penyidik Polda Metro Jaya akan melimpahkan tahap dua barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Pencurian listrik di Curup rugikan PLN ratusan juta rupiah

Rejang Lebong (ANTARA News) – Manajemen PT PLN Rayon Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyatakan pencurian arus listrik di wilayah ini sepanjang tahun 2018 lalu telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Manajer PT PLN Rayon Curup Khaidir Nasir kepada sejumlah wartawan, di Rejang Lebong, Rabu (30/1), mengatakan pencurian arus listrik ini diketahui setelah tim penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) melakukan razia pada 15 kecamatan di Rejang Lebong.

“Tim P2TL menemukan ada 111 pelanggan yang melakukan aksi curang dengan melakukan pencurian arus listrik, seperti memperbesar daya listik, menyadap listrik maupun menjumper listrik,” katanya lagi.

Pencurian arus listrik yang dilakukan 111 pelanggan ini ditemukan oleh tim P2TL PT PLN Rayon Curup, dan setelah dilakukan penghitungan jumlah listrik yang dicuri ini mencapai 224.794 kWh, dan jika per kWh dijual seharga Rp1.500, maka kerugian dialami berkisar Rp337,1 juta.

Tindakan pencurian listrik itu, menurut dia, merupakan perbuatan kriminal yang bisa dituntut secara hukum, namun pihaknya melakukan penyelesaian secara persuasif dengan mewajibkan pelaku pencurian listrik ini membayar denda.

Kalangan pelanggan “nakal” ini selanjutnya diwajibkan membayar denda dengan cara menyicil dalam kurun waktu setahun. Kebijakan yang mereka lakukan ini guna mengurangi kerugian negara, karena listrik yang dicuri ini dilakukan oleh pelanggan yang sebelumnya aliran listriknya telah dicabut.

Dia mengimbau, kalangan pelanggan listrik PLN di wilayah itu agar tidak melakukan pencurian arus listrik, karena selain bisa terkena sanksi hukum juga menyebabkan kebakaran.

Selain itu, kalangan pelanggan listrik ini juga diminta membayar rekening listrik tepat waktu dalam setiap bulan, sehingga tidak terkena sanksi pemutusan sambungan listrik.

Baca juga: Pencurian meteran listrik masih marak di Kalimantan Tengah

Baca juga: PLN keluhkan ribuan kasus pencurian listrik di Jateng

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil dua Anggota DPR terkait Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil dua anggota DPR, yaitu Ahmad Rizki Sadik dari fraksi PAN dan Eka Sastra dari fraksi Golkar, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait dana alokasi khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen terkait tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
   
“Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR tahun 2016 AHmad Rizki Sadig dan anggota DPR yang juga anggota Banggar tahun 2016 Eka Sastra hari ini dipanggil sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.
   
KPK dalam perkara ini menduga bahwa Taufik menerima hadiah sebesar Rp3,65 miliar dari Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad sebagai fee lima persen pengurusan anggaran DAK untuk kabupaten Kebumen yang merupakan daerah pemilihan (dapil) Taufik Kurniawan. 
   
Dapil Taufik adalah Jawa Tengah Vll yang terdiri dari Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga. Dua kepala daerah kabupaten tersebut yaitu Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi juga menjadi tersangka kasus korupsi di KPK.
   
Yahya Fuad menyanggupi fee lima persen tersebut dan kemudian meminta fee tujuh persen pada rekanan di Kebumen.
   
Saat pengesahan APBN Perubahan Tahun 2015, Kabupaten Kebumen mendapat alokasi DAK tambahan Rp93,37 miliar yang direncanakan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen. 
   
Dalam surat tuntutan Bupati Kebumen non-aktif Muhamad Yahya Fuad yang sudah  divonis selama 4 tahun penjara pada Senin (22/10) lalu disebutkan bahwa Yahya Fuad pada Juni 2016 ditawari oleh Taufik Kurniawan sebagai wakil ketua DPR RI dimana ada dana Dana Alokasi Khusus Perubahan tahun 2106 untuk jalan sebesar Rp100 miliar. 
   
Taufik mengatakan “Ini tidak gratis, karena untuk kawan-kawan”. Yahya saat itu tidak langsung menjawab.
   
Pada waktu pertemuan di pendopo pada 2016 dengan tim pendukungnya yaitu Hojin Ansori, Muji Hartono alias Ebung dan Khayub Muhammad Lutfi untuk membicarakan mengenai DAK yang belum turun. 
   
Tim pendukung lalu mengusulkan untuk “Diambil saja Pak”, Yahya juga menyampaikan untuk mendapatkan DAK itu tidak gratis namun mereka tetap mengatakan untuk mengambil saja.
   
Taufik meminta fee sebesar 5 persen dari anggaran tersebut adalah sebesar Rp5 miliar, tapi Yahya membujuk agar dibayar sepertiganya saja dulu yaitu sekitar Rp1,7 miliar dimana yang menyiapkan uang tersebut adalah Hojin dan Ebung.
   
Yahya lalu memerintahkan Hojin ke hotel Gumaya untuk bertemu dengan utusan Taufik Kurniawan bernama Ato dan memberikan uang rintisan DAK sebesar Rp1,7 miliar karena saat itu dana belum turun.
   
Terhadap permintaan Taufik mengenai kekurangan dana unduhan DAK Tahun 2016, kemudian Yahya menghubungi Adi Pandoyo dan Adi meminta tolong ke Khayub Muhammad Lutfi untuk menyiapkan dana tersebut.
   
Khayub M Lutfi lalu memberikan dana sebesar Rp2,5 miliar dan Rp500 juta untuk dana operasional, sehingga Rp1,5 miliar oleh Adi Pandoyo diserahkan kepada utusan Taufik di hotel Gumaya.
   
Yahya juga mengaku pernah dipertemukan kepada orang Departemen Keuangan oleh Taufik Kurniawan. Kabupaten Kebumen saat Yahya dan Khayub merintis Dana DAK turun sebesar Rp112 miliar,

Kemudian untuk DAK Perubahan 2016 merintis melalui Taufik Kurniawan DAK yang turun sebesar Rp93 milyar, kemudian pada tahun 2017 DAK yang turun hanya Rp23 milyar, kemudian DAK Perubahan 2017 tidak dirintis maka tidak ada yang turun atau nihil.
   
Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa saat Yahya dilantik menjadi Bupati Kebumen kondisi jalan di Kebumen banyak yang berlubang, sampai di media itu ada julukan buat Kabupaten Kebumen dengan istilah “Selamat datang di kota Jeglongan sewu”.
   
Karena itulah kemudian Yahya mencari jalan dengan jalan-jalan formal serta ke hampir semua anggota DPR Pusat yang dari Dapil Kebumen ditemui Taufik Abdullah, Romahurmuzy, Utut Adianto, Bambang Soesatyo, Darori Ronodipuro, Amelia dan Taufik Kurniawan untuk dapat membantu pembangunan Kabupaten Kebumen.
   
Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001. 
   
Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN gagalkan peredaran 1,5 ton ganja

440 Views

Badan Narkotika Nasional (BNN) dan petugas Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta menggagalkan peredaran 1,5 ton ganja di dua tempat di Bogor dan Bandara Soeta, Rabu malam (30/1/2019). (ANTARA/Susylo Asmalyah/Video BNN).

Pencurian listrik di Curup rugikan PPLN ratusan juta rupiah

Rejang Lebong (ANTARA News) – Manajemen PT PLN Rayon Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu menyatakan pencurian arus listrik di wilayah ini sepanjang tahun 2018 lalu telah merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

Manajer PT PLN Rayon Curup Khaidir Nasir kepada sejumlah wartawan, di Rejang Lebong, Rabu (30/1), mengatakan pencurian arus listrik ini diketahui setelah tim penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) melakukan razia pada 15 kecamatan di Rejang Lebong.

“Tim P2TL menemukan ada 111 pelanggan yang melakukan aksi curang dengan melakukan pencurian arus listrik, seperti memperbesar daya listik, menyadap listrik maupun menjumper listrik,” katanya lagi.

Pencurian arus listrik yang dilakukan 111 pelanggan ini ditemukan oleh tim P2TL PT PLN Rayon Curup, dan setelah dilakukan penghitungan jumlah listrik yang dicuri ini mencapai 224.794 kWh, dan jika per kWh dijual seharga Rp1.500, maka kerugian dialami berkisar Rp337,1 juta.

Tindakan pencurian listrik itu, menurut dia, merupakan perbuatan kriminal yang bisa dituntut secara hukum, namun pihaknya melakukan penyelesaian secara persuasif dengan mewajibkan pelaku pencurian listrik ini membayar denda.

Kalangan pelanggan “nakal” ini selanjutnya diwajibkan membayar denda dengan cara menyicil dalam kurun waktu setahun. Kebijakan yang mereka lakukan ini guna mengurangi kerugian negara, karena listrik yang dicuri ini dilakukan oleh pelanggan yang sebelumnya aliran listriknya telah dicabut.

Dia mengimbau, kalangan pelanggan listrik PLN di wilayah itu agar tidak melakukan pencurian arus listrik, karena selain bisa terkena sanksi hukum juga menyebabkan kebakaran.

Selain itu, kalangan pelanggan listrik ini juga diminta membayar rekening listrik tepat waktu dalam setiap bulan, sehingga tidak terkena sanksi pemutusan sambungan listrik.

Baca juga: Pencurian meteran listrik masih marak di Kalimantan Tengah

Baca juga: PLN keluhkan ribuan kasus pencurian listrik di Jateng

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari Parigi Moutong selamatkan uang raskin Rp161 juta

Parigi (ANTARA News) – Kejaksaan Negeri Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, dalam perannya sebagai pengacara negara, berhasil menyelamatkan uang negara dalam bentuk utang pembayaran beras untuk keluarga miskin (raskin) tahun 2017 dan mengembalikannya kepada Bulog Sulteng senilai Rp161 juta.

“Temuan kami, tunggakan uang raskin di desa-desa di Parigi Moutong mencapai Rp1,1 miliar,” kata Kajari Parigi Agus Setiadi yang dihubungi di Parigi, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2018, hasil monitoring yang dilakukan Kejari Parigi, piutang raskin yang kini dikenal dengan nama beras untuk keluarga sejahtera (rastra) itu tersisa Rp294 juta dan Rp700 juta telah disetor ke Bulog sebagai pelaksanan progran pemerintah pusat dalam kurun waktu 10 bulan.

Ia menguraikan uang senilai Rp161 juta itu disita dari sembilan kecamatan di kabupaten tersebut di antaranya Kecamatan Ampibabo sebanyak 18 desa, Tomini empat desa, Kasimbar dan Tinombo selatan masing-masing tujuh desa. Sementara Kecamatan Parigi Selatan, Tinombo dan Bolano masin-masing satu desa sedangkan Kecamatan Moutong dan Ongka Malino juga masing-masing dua desa.

“Parigi Moutong merupakan daerah yang paling besar hutang rastra 2017, jumlahnya ratusan juta dibanding daerah-daerah lain di Sulteng yang hanya puluhan juta,” katanya.

Pada 2017 pemerintah masih memberlakukan subsidi terhadap program rastra yang dikuhusunkan kepada masyarakat kurang mampu.

“Masih ada Rp38 juta kami belum serahkan ke Bulog dan kami masih simpan untuk kepentingan pengembangan kasus ini selanjutnya ” tambahnya.

Agus menyebut, hingga kini Kejari belum menetapkan tersangka dugaan tindak penyimpangan dana tersebut, tetapi Kejaksaan sudah memiliki sejumlah alat bukti dan telah mengantongi satu nama calon tersangka.

“Secepatnya kami akan umumkan siapa tersangkanya, ” ujarnya namun tidak mengungkap apakah calon tersangka dari aparat desa atau pegawai Bulog.

Meski sejumlah dana sudah dikembalikan, namun pihak Kejaksaan tetap menjalankan proses hukum sesuai peratutan dan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pengadaan, Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Sulteng Amir Sube memgatakan, pihaknya sangat terbantu dengan upaya dilakukan pihak Kejaksaan setempat memonitor pelaksanaan program rastra di wilayah hukum Parigi Moutong.

“Tentunya ini menjadi catatan tersendiri bagi kami dan kami berterima kasih kepada Kejaksaan sudah ikut membantu, ” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Oknum pelajar Sukabumi terancam dijerat UU Darurat

Sukabumi, Jabar (ANTARA News) – Oknum pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Kota Sukabumi, Jawa Barat terancam dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 karena kedapatan membawa senjata tajam secara ilegal.

“Kami menangkap empat oknum pelajar SMK swasta tersebut karena terlibat tawuran di Degung, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi. Saat digeledah anggota ternyata tiga dari empat pelajar tersebut membawa senjata tajam,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro, di Sukabumi, Kamis.

Informasi yang dihimpun, empat oknum pelajar tersebut berinisial Ra dan Ri bersekolah di SMK Pasundan Kota Sukabumi, sedangkan dua lainnya berinisial Rm dan Su bersekolah di SMK AMS Kota Sukabumi.

Mereka ditangkap karena hendak melakukan tawuran. Oknum pelajar dari dua sekolah ini selalu bertikai karena masalah sepele, seperti saling ejek serta adanya tantangan di media sosial. Bahkan, tawuran yang terjadi di Kota Sukabumi oknum pelajar itu berani melukai lawannya.

Menurutnya, untuk memberikan efek jera kepada oknum pelajar yang melakukan tawuran khususnya yang membawa senjata tajam, pihaknya sudah berkomitmen akan melanjutkan kasus ini hingga persidangan selain memberikan pembinaan.

Pada kasus ini polisi mengamankan senjata tajam jenis pedang patimura, celurit dan gir motor yang sudah dimodifikasi untuk melakukan penyerangan. Oknum pelajar tersebut diperiksa terkait kepemilikan senjata tajam tersebut.

“Angka kasus tawuran di Kota Sukabumi sudah menurun, namun masih ada beberapa oknum pelajar dari beberapa sekolah nekat saling serang. Antisipasinya, kami menempatkan anggota di lokasi-lokasi yang kerap dijadikan oknum pelajar untuk nongkrong dan tawuran,” katanya pula.

Salah seorang oknum pelajar Rm mengaku membawa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga karena sekolahnya selalu diserang oknum pelajar lainnya.

Apalagi saat hendak pulang sekolah, khawatir menjadi sasaran musuhnya, sehingga untuk mempertahankan diri ia membawa senjata tajam tersebut.

Baca juga: Polisi tangkap 30 pelajar SMP bersenjata tajam
Baca juga: Polsek Ciputat tangkap 168 pelajar hendak tawuran
Baca juga: Dinas Ketertiban Yogyakarta tangkap pelajar bawa senjata tajam

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolres perintahkan OTT penyelundup narkoba di bandara

Wamena, Papua (ANTARA News) – Kapolres Jayawijaya AKBP Tonny Ananda Swadaya merintahkan personel melakukan operasi dan tangkap tangan (OTT) terhadap oknum pekerja di Bandara Wamena yang diduga masih terlibat penyelundupan narkoba jenis ganja dari Jayapura ke Bandara Wamena.

Kapolres Tonny Ananda, di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Kamis, mengatakan dari beberapa pengguna dan pengedar yang ditangkap, mengaku bahwa penyelundupan ganja dilakukan melalui pesawat penumpang.

“Mereka bawa ganja dari Jayapura menggunakan pesawat, untuk itu saya akan ungkap siapa pelaku. Melalui pesawat kok bisa lolos barang ini. Pasti ada orang dalam dan kami akan OTT, kami akan ungkap,” katanya lagi.

Ia mengatakan dari keterangan dua orang yang ditangkap bersama barang bukti pada Selasa (29/1), mereka mengaku sudah menyelundupkan 14 paket ganja melalui bandara dan separuhnya sudah terjual.

“Saya perintahkan Kasat Narkoba untuk memburu pelaku, penjual ganja, dan segala bentuk narkotika yang beredar di Jayawijaya,” katanya pula.

Penangkapan dua orang itu bermula saat polisi mengamankan seorang pria yang dipengaruhi minuman keras dan kedapatan membawa satu bungkus ganja kering seberat satu gram lebih.

Selanjutnya dilakukan pengembangan, dan didapati tersisa enam paket ganja yang dikemas dalam plastik gula.

“Awalnya laki-laki yang dalam keadaan mabuk ini dipergoki oleh petugas Polsek KP3 Bandara, lalu dilakukan pengembangan dan berhasil diamankan enam paket. Ini menunjukkan bahwa peredaran ganja di Jayawijaya sangat besar,” katanya pula.

Mantan Kapolres Lanny Jaya itu juga mengatakan dari hasil razia rutin yang dilakukan sejak awal Januari, polisi menyita lebih dari 3,785 liler minuman oplosan dan 67 botol minuman pabrikan jenis vodka.

Baca juga: Pengedar ganja di Abepura ditangkap polisi
Baca juga: Siswa SMP di Biak ketahuan konsumsi ganja
Baca juga: BNN Papua musnahkan ganja dan sabu milik enam tersangka
Baca juga: Ditpolair Polda Papua tangkap mahasiswi pengedar ganja

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN amankan 1,5 ton ganja dikendalikan dari Lapas Waru

Jakarta (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea dan Cukai berhasil mengamankan narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 1,5 ton yang dikendalikan seorang narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kebon Waru, Bandung bernama Parman.
     
“Operasi penangkapan oleh BNN dan Bea Cukai dilakukan di dua lokasi yakni Bogor dan Cargo Bandra Soekarno Hatta pada Rabu malam sekitar pukul 22.00 WIB,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.
     
Selain itu, BNN berhasil mengamankan tiga orang pelaku yakni Bambang, Imron dan Parman beserta barang bukti narkoba dan non-narkoba.
       
Kronologis penangkapan dilakukan setelah BNN menerima info dari masyarakat bersama Bea dan Cukai melakukan penyelidikan dan mengikuti sebuah truk dari Aceh sampai ke Bogor.
     
Saat tiba di tempat kejadian di Bogor, truk akan ditinggal oleh sopir dan kunci dititip kepada tukang parkir.
       
Pada saat itu, anggota BNN langsung melakukan penangkapan. Dari hasil interogasi dan keterangan tersangka berhasil dikembangkan dengan ditemukan kembali narkoba di cargo bandara Soekarno Hatta dan menangkap dua pelaku lain, katanya.
     
“Ganja tersebut dibawa melalui jalur darat menggunakan kendaraan truk dirancang seolah-olah kendaraan angkutan berpendingin,” kata Arman.
     
Barang bukti ganja disembunyikan di dasar truk dengan dibuat kompertemen khusus ditutup dengan plat besi dan sebagian ganja dikirim menggunakan cargo udara.

Baca juga: Pengiriman 12 kg ganja Takengon-Medan-Surabaya digagalkan
Baca juga: Polisi gagalkan pengiriman 50 kg ganja yang dicampurkan ke cabai
Baca juga: Polres Lhokseumawe gagalkan pengiriman 10 bal ganja kering ke Sumut
Baca juga: Polisi gagalkan pengiriman 510 kilogram ganja ke Jakarta

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polrestabes Medan lumpuhkan residivis kambuhan

Medan (ANTARA News) – Tim Penanganan Gangguan Khusus atau Pegasus Polrestabes Medan terpaksa melumpuhkan residivis kambuhan berinisial KO (34) dengan tembakan di kaki karena berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Putu Yudha Prawira, Rabu, mengatakan penangkapan tersangka KO berdasarkan laporan dari korban M Khomis Ridho (22) bahwa kios ponsel miliknya di Jalan Sentosa Baru, Kecamatan Perjuangan mengalami pencurian pada Jumat (18/1).

Dalam aksi tersebut, pelaku mendobrak pintu kios korban dan menggasak tas berisi uang Rp10 juta serta beberapa dokumen penting.

“Saat kejadian korban terbangun, namun pelaku melarikan diri,” ujarnya.

Putu mengatakan, pihaknya yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan serta mengidentifikasi pelakunya.

Tersangka disergap ketika berada di Jalan Kesehatan Medan Perjuangan. Saat dilakukan penangkapan, pelaku berusaha melawan, sehingga terpaksa diberikan tindakan tegas dan terukur.

“Setelah dilumpuhkan, tersangka diboyong ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk dilakukan pengobatan medis,” ucap dia.

Petugas juga menyita barang bukti berupa 10 lembar kartu paket XL milik korban, satu buah flashdisk berisi CCTV dan dua lembar nota pembelian kartu paket.

Dari hasil pemeriksaan, tersangka adalah residivis kambuhan dan sudah 13 kali melakukan aksinya.

Tersangka dikenakan melanggar Pasal 363 KUH Pidana dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara.

Baca juga: Polisi tahan lima begal motor di Denpasar
Baca juga: Polisi tangkap residivis pemeras sopir truk
Baca juga: Polisi tangkap dua wanita residivis narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nelayan Aceh di Myanmar terancam hukuman kurungan 6 tahun

Banda Aceh (ANTARA News) – Nelayan asal Aceh Timur Jamaludin Amno yang ditangkap otoritas Myanmar, Selasa (6 November 2018), didakwa melakukan penangkapan ikan ilegal dengan ancaman hukum karungan maksimal 6 tahun.

“Seorang nelayan asal Aceh (Jamaludin Amno) terancam hukum kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun,” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri di Banda Aceh, Rabu (30/1).

Sebelumnya, Jamaludin Amno ditangkap otoritas Myanmar bersama 14 rekannya.

Belakangan, pemerintah Myanmar memberi pengampunan kepada 14 orang tersebut, kemudian Dubes Indonesia untuk Myanmar Iza Fadri bersama Dubes Indonesia untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal mengantarkan mereka pulang ke Tanah Air.

“Kami akan terus melakukan pendampingan serta berkoordinasi dengan pemerintah Myanmar agar seorang WNI yang masih ditahan tersebut memperoleh keringanan hukuman,” kata Iza Fadri.

Sebanyak 16 nelayan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, melaut dengan Kapal Motor (KM) Bintang Jasa dari Kuala Idi, Aceh Timur. Namun, karena mengalami kerusakan mesin, hingga membawa kapal ini ke perairan Myanmar.

“Kita harus menghargai aturan hukum di negara orang, begitu juga sebaliknya. Pemerintah Indonesia komitmen melindungi setiap WNI di mana pun berada sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Dubes Indonesia untuk Myanmar.

Ia juga mengingatkan insiden itu harus menjadi pengalaman berharga bagi nelayan Aceh dan daerah lainnya di Indonesia agar ke depan lebih berhati-hati saat melaut.

“Ke depan nelayan harus lebih berhati-hati saat melaut dan kapal nelayan itu harus dilengkapi alat navigasi agar tahu titik koordinat dan tidak masuk ke negara orang secara ilegal,” kata Iza Fadri.

Baca juga: 16 nelayan Aceh Timur ditahan di Myanmar

Baca juga: 15 nelayan Aceh masih ditahan di Myanmar

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kampanye simpatik Hari Primata Indonesia

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Profauna Indonesia melakukan kampanye simpatik saat peringatan Hari Primata Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/1/2019). Aksi tersebut merupakan kampanye untuk menyuarakan dan menggugah kesadaran masyarakat luas akan pentingnya menjaga kelestarian primata. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama.

Larangan penggunaan telepon ketika berkendara konstitusional

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa larangan penggunaan telepon ketika berkendara, sebagaimana diatur dalam  Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 (UU LLAJ) adalah konstitusional.

“Maksud dari Penjelasan Umum UU LLAJ, yang pada intinya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi,” ujar Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Mahkamah berpendapat tujuan dari ketetuan tersebut adalah demi menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas. 

Menurut Mahkamah UU LLAJ adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. 

“Sebab, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas, menggunakan telepon hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi,” ujar Wahiduddin.

Pembentuk undang-undang dinilai Mahkamah hanya merumuskan secara umum penjelasan terkait penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan pengendara dalam mengemudi kendaraan secara penuh konsentrasi.

“Supaya pelaksanaan norma tersebut tidak mudah tertinggal, tetapi mampu menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisaipasi adanya perkembangan teknologi,” jelas Wahiduddin.

Lebih lanjut Mahkamah berpendapat menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas.

“Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait penjelasan pasal 106 ayat (1) UU 22/2009, dengan demikian dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum,” ucap Enny

Sebelumnya, Toyota Soluna Community (TSC) dan Irvan yang berprofesi supir transportasi daring dalam dalilnya merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan tersebut. 

Pemohon berpendapat frasa “menggunakan telepon“’ pada pasal tersebut sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas, sehingga tidak terjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Baca juga: Kazakhstan larang penggunaan ponsel pintar di kantor pemerintah

Baca juga: Prancis terapkan larangan memakai ponsel saat berkendara
 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kanwilkumham Jatim gandeng KPK percepat penyelesaian LHKPN

Sidoarjo (ANTARA News) – Kanwilkumham Jatim menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya untuk mempercepat penyelesaian pengisian aplikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara secara Elektronik (E-LHKPN).

Kadiv Administrasi Kanwilkumham Jatim, Haris Sukamto, Rabu mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang bersih.

“Salah satunya dengan mendorong para penyelenggara negara untuk taati asas-asas umum penyelenggaraan negara,” katanya di sela kegiatan bimbingan teknis terkait pengisian aplikasi LHKPN secara elektronik di Aula Kanwilkumham Jatim di Surabaya.

Ia mengemukakan, berdasar data monitoring kepatuhan, sebanyak 266 wajib lapor di jajarannya, 100 persen diyatakan sudah lapor. Namun, data yang telah terverifikasi lengkap masih minim dan masih cukup banyak yang dinyatakan terlambat lapor.

“Tentu ini masih menyisakan catatan tersendiri bagi kami. Bahwa masih ada di antara kami yang masih belum bisa melaporkan LHKPN secara tepat waktu,” ucapnya.

Padahal, kata dia, sistem yang diciptakan KPK sudah sangat memudahkan dalam melaporkan LHKPN serta penerapan aplikasi secara dalam jaringan seharusnya memudahkan para wajib lapor.

“Tahun ini, batas waktu untuk melaporkan LHKPN tahun pelaporan 2018 secara dalam jaringan paling lambat 31 Maret 2019. Akhir Februari harus sudah lengkap. Tidak perlu menunggu sampai akhir Maret,” ujarnya.

Sementara itu, Tim dari Direktorat PP LHKPN, Kedeputian Bidang Pencegahan KPK Galuh Sekardita dan Riki Sulaiman sangat mengapresiasi langkah yang diambil Kanwil Kemenkumham Jatim.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggunaan Napza disebut masuk dalam masalah kesehatan

Jakarta (ANTARA News) – Organisasi komunitas peduli kualitas hidup orang dengan HIV-AIDS, konsumen narkoba serta kaum marginal lainnya di Indonesia, Rumah Cemara, menyebut penggunaan Napza semestinya dimasukkan dalam kategori masalah kesehatan, bukan pelanggaran hukum.

“Yang kami kritisi adalah perundang-undangan dan kebijakan yang masih bersifat menghukum khususnya pada pengguna Napza,” tutur Koordinator Advokasi Rumah Cemara Subhan H Panjaitan di Jakarta, Rabu.

Berbagai referensi internasional menyebut penggunaan napza merupakan sebuah penyakit masalah kesehatan sehingga Subhan menilai Indonesia tidak hanya darurat narkotika, melainkan juga darurat masalah kesehatan.

Apabila dihukum, tutur Subhan, pengguna Npza akan menerima stigma negatif dan justru semakin didiskriminasi oleh masyarakat.

Ia mengatakan 50 persen penghuni lembaga pemasyarakatan karena kasus penyalahgunaan Napza, baik pengedar mau pun pemakai.

Dengan hidup di dalam lapas, kondisinya justru tidak kondusif untuk pencegahan prevalensi penularan penyakit karena penyalahgunaan Napza seperti HIV-AIDS, hepatitis B dan C serta TBC.

“Data minim tentang prevalensi penularan penyakit-penyakit tersebut di dalam lapas,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar program pengurangan dampak buruk napza menjadi strategi yang menitikberatkan pada pendekatan kesehatan publik.

Selain itu, Rumah Cemara menyerukan Indonesia tanpa stigma dengan mendorong peningkatan pemahaman masyarakat pada masalah penggunaan napza serta HIV-AIDS.

Baca juga: Kemenkumham bangun rutan narkotika di KEK Belitung

Baca juga: BNN bongkar peredaran narkoba dikendalikan dari lapas Sleman

Baca juga: ODHA masih ditekan stigma negatif di tempat kerja

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sumsel ajak pencandu Narkoba ikut rehabilitasi

Palembang (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengajak pencandu narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obatan berbahaya lainnya untuk mengikuti program rehabilitasi melepaskan diri dari ketergantungan narkoba.

“Pada tahun ini kami berupaya meningkatkan program rehabilitasi atau pemulihan pencandu Narkoba yang ingin melepaskan diri dari belenggu barang terlarang itu,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di Palembang, Rabu.

Program rehabilitasi cukup efektif membantu masyarakat melepaskan diri dari pengaruh narkoba, sehingga perlu dilanjutkan agar semakin banyak korban penyalahgunaan barang terlarang itu diselamatkan.

Program rehabilitas secara bersar-besar mulai dilakukan pada 2015 sesuai dengan penugasan khusus dari BNN pusat untuk melakukan rehabilitasi 2.431 pecandu narkoba dengan menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di wilayah provinsi ini.

Pengguna narkoba yang dibantu melepaskan diri dari pengaruh barang terlarang itu dalam dua tahun terakhir selain yang diamankan dalam operasi pemberantasan dan pencegahan narkoba oleh petugas kepolisian dan BNN, ada juga yang direhabilitasi atas keinginan sendiri, katanya. Dia menjelaskan, siapapun pencandu narkoba yang tergolong korban dan dengan keinginan sendiri melapor meminta direhabilitasi akan dibantu.

Bagi masyarakat yang ingin difasilitasi ke pusat rehabilitasi penyalahgunaan narkoba tidak perlu ragu dan takut untuk menghubungi petugas BNN Provinsi Sumsel.

Pencandu narkoba yang dengan kesadaran sendiri untuk melepaskan diri dari kecanduan dan pengaruh narkoba akan direhabilitasi hingga sembuh dan tidak akan diproses secara hukum, begitu pula sebaliknya jika terjaring petugas saat?operasi pemberantasan dan pencegahan narkoba? akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum, ujarnya.

Baca juga: BNN rehabilitasi 1.523 pengguna narkoba pada 2017
Baca juga: BNN Sulut rehabilitasi pengguna narkoba secara gratis
Baca juga: BNN Sumsel bantu rehabilitasi ratusan pencandu narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK: Memori kasasi syarat formal permohonan kasasi

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa memori kasasi merupakan syarat formal yang bersifat fundamental dari sebuah permohonan kasasi di Mahkamah Agung.

“Hal ini mengingat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan substansi yang menjadi dasar bagi MA untuk memeriksa dan menilai apakah putusan suatu perkara terdapat salah penerapan hukum, adanya putusan yang melampaui kewenangan, dan kelalaian menerapkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang,” jelas Hakim Konstitusi Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Dengan demikian syarat yang berkenaan dengan tenggang waktu untuk menyatakan mengajukan permohonan kasasi, menyerahkan memori kasasi, hingga mengajukan kontra memori kasasi, telah diatur secara limitatif sebagaimana yang telah ditentukan dalam UU MA. 

“Semangat adanya pengaturan yang sangat ketat tersebut salah satunya bertujuan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara,” tambah Saldi.

Sebab permohonan kasasi pada dasarnya tidak lagi menilai substansi hasil pembuktian fakta hukum akan tetapi lebih kepada persoalan syarat-syarat formal yang merupakan satu rangkaian sejak perkara yang bersangkutan mulai diperiksa pada peradilan tingkat pertama hingga perkara diperiksa pada tingkat kasasi. 

Lebih lanjut Mahkamah menjelaskan syarat-syarat formal dalam pemeriksaan sebuah perkara baik pada peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi pada hakikatnya adalah merupakan hal pokok yang mendasar.

Mengingat di dalam syarat-syarat formal terdapat hukum acara yang merupakan bentuk perlindungan hak-hak para pihak untuk mendapatkan akses perlakuan yang adil dalam berperkara, tambah Saldi. 

“Oleh sebab itu permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal berakibat permohonan kasasi tidak dapat diterima,” pungkas Saldi.

Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 95/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh H. Husin Syahendra dan Nurhayati. Keduanya merupakan pemohon kasasi yang merasa dirugikan oleh ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU 14/1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

Adapun ketentuan tersebut mengatur bahwa dalam pengajuan permohonan kasasi, pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar.

Para pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa ketentuan tersebut telah menjadi dasar Mahkamah Agung menolak perkara kasasi mereka, karena melewati syarat formal pengajuan kasasi.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Demokrat nilai pelaporan Rocky Gerung dipaksakan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai pelaporan Rocky Gerung ke kepolisian atas pernyataan kitab suci fiksi, terlihat terlalu dipaksakan dan sarat kepentingan dil uar aspek hukum. 

“Kasus ini jelas bagi kami dipaksakan, diadakan dan dibuat menjadi ada,” kata Ferdinand dihubungi di Jakarta, Rabu. 

Dia mengatakan jika berbicara aspek hukum, maka legal standing pelapor patut dipertanyakan. Sebab dalam pernyataannya Rocky tidak pernah menyebut kitab suci agama tertentu.

Dia menilai semestinya laporan terhadap Rocky itu tidak diterima polisi. 

“Bisa saja yang dibicarakan Rocky bukan kitab suci agama,” ujar Ferdinand. 

Menurut Ferdinand, penguasa yang merasa tidak nyaman merasa harus melakukan sesuatu untuk membungkam Rocky Gerung.

“Karena gerakan akal sehat yang terus didengungkan dan sekarang mendapat sambutan luar biasa di seluruh Indonesia akan berdampak pada elektabilitas penguasa,” kata dia. 

Menurut Ferdinand, sebaiknya kasus tersebut dihentikan saja dan tidak diproses. “Karena sarat kepentingan lain selain kepentingan penegakan hukum,” ujar dia. 

Laporan terhadap Rocky Gerung dilayangkan Ketua Cyber Indonesia, Permadi Arya alias Abu Janda beserta Sekjen Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian kepada Bareskrim Polri pada April 2018 silam.

Pelaporan itu terkait ucapan Rocky Gerung yang menyatakan “kitab suci itu fiksi” dalam program “Indonesia Lawyers Club” di stasiun TV swasta, yang dianggap menistakan agama. 

Baca juga: Rocky Gerung penuhi panggilan Polda Metro

Baca juga: Rocky Gerung tegaskan tidak terlibat kasus Ratna Sarumpaet

Baca juga: Polda Metro jadwalkan periksa Rocky Gerung pada Kamis

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

19 narapidana Lapas Wamena belum berhasil ditangkap

Jayapura (ANTARA News) – Tercatat 19 narapidana lembaga pemasyarakatan Wamena hingga kini belum berhasil ditangkap, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal

Ia mengemukakan di Jayapura, Rabu, 19 narapidana yang belum ditangkap yaitu Pator Meklok, Heri Marian, Rudy Itlay, Kinas Wenda, Piter Murib, Hermet Asso, Sadok, Roby Asso, dan Badar.

Kemudian Leo Magayang,Noverius Uropnabin, Kalius K, Ondi Sibak, Dani Kogoya, Mia Elopere, Areki E, Yustinus Jigibalom, Menang Elopere dan Hazmur Hisage.

Sebanyak 19 narapidana yang belum berhasil ditangkap itu merupakan bagian dari 27 napi yang kabur sejak Selasa (22/1) melalui menara pengawas, kata Kamal seraya menambahkan, delapan yang sudah ditangkap kembali.

Delapan anpi yang telah ditangkap yaitu Wekiron, Yosafat W, Anis Hesegem, Lori, Elimas Matuan, Markus Asso, Rustam Ode Balla dan Abdullah Malawat.

Dari delapan yang berhasil ditangkap kembali tercatat tiga orang di antaranya harus dirawat di RSUD Wamena akibat luka tembak yang dideritanya.

Memang betul anggota terpaksa melumpuhkan para napi yang hendak ditangkap ditiga lokasi berbeda di sekitar kota Wamena, ucap Kamal.

Dikatakan, dari laporan yang diterima ketiga narapidana yang bersembunyi di lokasi berbeda saat ditangkap Rabu (30/1) mencoba melawan sehingga terpaksa dilumpuhkan dengan cara ditembak dibagian kaki.

Ketiga narapidana yang masih dirawat di RSUD Wamena yakni Rustam Ode Balla (37 th), Abdullah Malawat (25 th), dan Markus Asso (31 th).

Polres Jayawijaya masih melakukan pengejaran terhadap para napi yang belum ditangkap dan menghimbau agar masyarakat membantu dengan melaporkannya ke polisi bila ada warga yang mencurigakan, ujar Kamal.

Baca juga: 12 narapidana kabur dari LP Wamena dalam pengejaran
Baca juga: Dua narapidana Lapas Wamena kabur
Baca juga: Mantan polisi diduga aktor pelarian 27 napi Wamena

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Kelua geger temukan mayat wanita hamil

Banjarmasin (ANTARA News) – Warga Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kalsel, geger menyusul penemuan mayat wanita dalam kondisi hamil di Sungai Tabalong.

Kapolres Tabalong AKBP Hardiono melalui Kasubag Humas Iptu Ibnu Subroto di Tanjung, Rabu, mengatakan mayat ditemukan pada Selasa (29/1) sore oleh satu warga yang sedang memancing di sungai.

“Mayat dalam kondisi hamil dan saat ini sudah dibawa ke RSUD H Badaruddin Kasim,” jelas Ibnu.

Terus dikatakannya, semula warga mengira itu hanya boneka namun saat dilihat dengan benar ternyata mayat yang mengambang bercampur dengan ranting kayu dan lumpur.

Setelah di cek ternyata mayat wanita dengan mengenakan baju kaos warna biru malam dan memakai celana panjang coklat malam.

Atas temuan itu, warga dengan inisial A (50) dan AM (52) langsung melaporkan penemuan mayat ke Polsek Kelua.

Selanjutnya mayat dibawa ke Puskesmas Kelua oleh polisi dan tim emergency untuk dilakukan visum et repertum.

Hasil pemeriksaan sementara ciri – ciri mayat berambut ikal, tinggi badan diperkirakan 150 cm, tubuh agak gemuk serta mayat perempuan tersebut dalam keadaan hamil.

Sementara itu Kapolsek Kelua Ipda Tri Susilo menyampaikan jika ada warga yang kehilangan anggota keluarganya agar bisa melaporkan segera ke polisi.

Baca juga: Pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di semak
Baca juga: Polda Metro catat 10 mayat ditemukan selama 24 jam
Baca juga: Seorang pelajar tewas ditemukan di sawah

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Karimun bentuk Satgas Bansos

Karimun, Kepri (ANTARA News) – Kepolisian Resor Karimun, Kepulauan Riau, membentuk Satuan Tugas Bantuan Sosial (Satgas Bansos) untuk mengawasi dan mengamankan penyaluran dana bantuan di daerah setempat.

“Satgas Bansos dibentuk untuk mempermudah pengawasan dan pengamanan sehingga penyaluran dana bansos di Karimun sesuai aturan,” kata Wakapolres Karimun sekaligus Kasatgas Bansos Polres Karimun Kompol Agung Gima Sunarya dalam rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait di Mapolres Karimun, Rabu.

Agung Gima Sunarya mengatakan pembentukan Satgas Bansos merupakan instruksi Kapolri agar lebih intensif mengawasi penyaluran dana bansos.

Dia berharap Dinas Sosial dan instansi terkait penyaluran dana bansos bisa bersinergi dengan Satgas Bansos sehingga penyaluran dana terlaksana dengan baik sesuai dengan peruntukan.

“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut vicon (konfrensi melalui video) beberapa waktu lalu, agar Satgas Bansos menjalin komunikasi dengan Dinas Sosial,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pemberdayaan dan PFM Dinas Sosial Karimun Tohap Siahaan berharap Satgas Bansos ikut mengawasi penyaluran dana kepada masyarakat.

Tohap menyebutkan ada delapan jenis bansos yang disalurkan pemerintah kepada masyarakat, antara lain Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) untuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Kemudian, PBI Jaminan Kesehatan Daerah yang dianggarkan melalui APBD, beras untuk masyarakat tidak mampu atau rastra, bantuan untuk rehabilitasi untuk warga berusia lanjut atau disebut Asistensi Sosial Usia Lanjut (ASLUT), Tabungan Sosial Anak dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Tentu kami berharap kerja sama dan koordinasi dengan Satgas Bansos untuk mengawasi delapan jenis bansos itu,” kata dia.

Koordinator PKH Karimun Heti Agustiyati juga berharap Satgas Bansos mengawasi dan mengamankan penyaluran dana kepada keluarga penerima manfaat.

PKH, menurut Heti, merupakan program sosial yang diluncurkan Kementerian Sosial untuk membantu warga tidak mampu, khususnya anak sekolah, ibu hamil, lansia dan anak usia dini.

“Pencairan dana PKH tahap pertama sudah mulai dilakukan bulan ini. Dana dicairkan melalui BNI dan masuk ke rekening setiap keluarga penerima manfaat,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemulangan nelayan Aceh dari Myanmar

Sejumlah nelayan Aceh (bertopi) berada di dalam mobil saat penjemputan di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (30/1/2019). Pemulangan 14 nelayan Aceh yang sempat ditahan sejak 16 November 2018 karena melakukan pelanggaran imigrasi dan ilegal fishing di perairan Myanmar itu difasilitasi oleh KBRI di Yangon, sedangkan seorang kapten KM Bintang Jasa, Jamaluddin masih ditahan untuk proses hukum. ANTARA FOTO/Ampelsa/ama.

KPK tetapkan tujuh tersangka perkara suap DPRD Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Dan penerimaan-penerimaan hadiah atau janji lainnya dari calon rekanan proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

“Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas MUS sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. MUS diduga tldak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK,” ucap Alexander.

Dari catatan penerimaan dan pengeluaran, lanjut dia, uang senilai sekitar Rp95 miliar tersebut diperoleh pada kurun Mei 2017 hingga Februari 2018 dan dipergunakan untuk kepentingan Mustafa. 

“Dengan perincian, pertama sebesar Rp58,6 miliar dengan kode IN BM berasal dari 179 calon rekanan. Kedua sebesar Rp36,4 miliar dengan kode IN BP berasal dari 56 calon rekanan,” kata dia.

Terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi tersebut, KPK menyangkakan Mustafa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 KUHP.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. 

“Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Alexander.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima MUS selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. 

Mustafa meminta kepada Budi Winarto  dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. 

“Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan “fee” atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas “fee” 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar,” tuturnya.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Terkait dugaan penyuapan tersebut, KPK menyangkakan Budi Winarto dan Simon Susilo melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI). 

“Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018,” kata Alexander. 

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018.

KPK menyangkakan empat tersangka dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12  huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Pengumuman caleg mantan narapidana korupsi penerang bagi masyarakat

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan bahwa rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi merupakan penerangan bagi masyarakat.

“Bagus dong, artinya apa supaya masyarakat itu bisa memperoleh penerangan untuk nanti wakil-wakil yang dipilih itu supaya yang bersih, yang jujur, jangan yang pernah terlibat korupsi,” kata Alexander di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, KPK mendukung atas rencana KPU tersebut dan bahkan lembaganya juga merencanakan memuat daftar caleg mantan narapidana korupsi itu pada situs resmi KPK.

“Kami mendukung dan memang waktu Ketua KPU ke sini, kami mendukung umumkan saja. Bahkan KPK mungkin akan memuat ya kalau memungkinkan di website KPK, kan itu lebih bagus,” kata Alexander.

Bahkan kata dia, dimungkinkan juga di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dipajang daftar caleg mantan narapidana korupsi sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Ya mungkin, koruptor dari dapil mana ya di situ aja lah di TPS-nya ditempel lah di situ calon-calonnya di TPS berapa dan di dapil berapa nanti disebutkan di situ dengan tanda kurung mantan terpidana kasus korupsi. Kan bukan mempermalukan ini kan kami menyampaikan fakta,” kata Alexander.

Sebelumnya, KPK telah menyarankan KPU agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.

Hal tersebut diungkapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan usai mendatangi gedung KPK Jakarta pada 7 November 2018 lalu untuk berdiskusi soal mantan narapidana korupsi dalam Pemilu 2019 tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan tersangka korupsi proyek jalan Kabupaten Bengkalis

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 3 Februari sampai 4 Maret 2019 untuk dua tersangka korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dua tersangka itu, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir (MNS) dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS). 

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buni Yani ajukan penangguhan eksekusi

Jakarta (ANTARA News) – Terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani, telah menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang dinilainya kabur sehingga pihaknya mengajukan penangguhan eksekusi yang semestinya pada 1 Februari 2019.

“Kami akan mengajukan penangguhan eksekusi dan meminta semacam fatwa dari MA, harus jelas dulu,” ujar pengacara Buni Yani, Aldwin Rahadian, dalam konferensi pers di kantornya di Jakarta, Rabu malam.

Aldwin menuturkan salinan dari MA menyatakan dua hal, yakni kasasi pihak Buni Yani serta kasasi jaksa penuntut umum ditolak dan Buni Yani harus membayar biaya administrasi sebesar Rp2.500.

Ia menilai substansi putusan MA tersebut kabur dan tidak mempunyai kepastian hukum karena hanya menolak kasasi tanpa menguatkan atau tidak menguatkan putusan sebelumnya.

Langkah Kejaksaan Negeri Depok yang akan melakukan eksekusi disebutnya tidak sesuai dengan putusan kasasi MA karena dalam putusan kasasi tersebut tidak ada perintah hakim kepada jaksa agar menahan Buni Yani.

“Buat kami, apalagi perkara tidak jelas. Pak Buni tidak melakukan pemotongan video itu, sampai sekarang tidak diyakini,” tutur Aldwin.

Selain itu, ia menyoroti kesalahan dalam salinan putusan MA yang diterima, yakni usia Buni Yani yang seharusnya 50 tahun, tetapi dicantumkan 48 dalam salinan tersebut.

Buni Yani yang hadir dalam konferensi pers tersebut menambahkan kesalahan pencantuman usia tersebut dapat dianggapnya bukan dirinya, tetapi orang lain.

Menurut Buni Yani, kasus tersebut merupakan kriminalisasi terhadap dirinya.

“Sejak awal kasus ini penuh rekayasa dan kriminalisasi dan sekarang keputusan tidak jelas,” kata dia.

Baca juga: Buni Yani akan dieksekusi Jumat

Baca juga: Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara

Baca juga: DPR awasi penegakan hukum kasus Buni Yani

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cegah ke luar negeri dua tersangka suap DPRD Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – KPK mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dua tersangka itu, yakni PT Sorento Nusantara, Budi Winarto alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha, Simon Susilo. 

“Dalam penyidikan perkara ini, terhitung pada 24 Januari 2019, KPK telah meminta direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka selama enam bulan ke depan, yaitu atas nama BW pemilik PT SN dan SS pemilik PT PAY,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Keduanya diduga memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha itu. 

Mustafa meminta kepada Winarto  dan Susilo menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. 

“Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan fee atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas fee 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar,” tuturnya.

Uang sebesar Rp12,5 miliar itu digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buni Yani janji kooperatif apabila tetap dieksekusi

Jakarta (ANTARA News) – Terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani, berjanji akan kooperatif apabila Kejaksaan Negeri Depok tetap akan melakukan eksekusi pada dirinya pada 1 Februari 2019.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam, Buni Yani dan tim kuasa hukumnya telah mendapatkan salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung, yang dia nilai belum jelas sehingga akan mengajukan penangguhan eksekusi.

Pihaknya pun akan meminta fatwa dari MA agar jelas maksud dari putusan yang berisi penolakan kasasi Buni Yani dan jaksa penuntut umum, tanpa memperkuat putusan sebelumnya.

“Saya akan kooperatif, insyaAllah saya ini warga negara yang baik dan insyaAllah saya ikuti. Kami ini orang berpendidikan semua,” ujar dia.

Ia meminta kejaksaan tidak gegabah melakukan eksekusi penahanan dirinya sebelum terdapat fatwa dari MA mengenai keputusan kasasi yang jelas.

Menurut dia, sebaiknya kejaksaan tetap mempertahankan nama baiknya dan mejadi lembaga yang berpegang pada prinsip-prinsipnya.

“Kalau di sini belom jelas lalu dia ngarang-ngarang sendiri buat eksekusi badan itu tidak bisa. Jadi jaksa tidak boleh memaksakan kehendak. Dia harus menghormati hak-hak,” ucap Buni Yani.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, juga menjanjikan kliennya akan tetap kooperatif menjalani proses hukum apabila kejaksaan tetap melakukan eksekusi.

“Yang jelas prinsipnya Pak Buni ini kooperatif, mengikuti terus proses hukum. Tidak pernah mengelak persidangan,” kata Aldwin.

Buni Yani divonis 18 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang menjerat dia bermula saat dia mengunggah potongan video Basuki Purnama ketika masih menjabat gubernur DKI menjadi 30 detik pada 6 Oktober 2016. Padahal video asli pidato Ahok berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik.    
 
Kemudian, MA menolak perbaikan kasasi dari Buni Yani dengan nomor berkas pengajuan perkara W11.U1/2226/HN.02.02/IV/2018 sejak 26 November 2018.

Baca juga: Buni Yani ajukan penangguhan eksekusi

Baca juga: Buni Yani akan dieksekusi Jumat
 

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengumuman caleg mantan terpidana korupsi

Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kiri) didampingi Komisioner KPU (dari kiri) Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid, Ilham Saputra, Wahyu Setiawan dan Evi Novida Ginting menunjukkan berkas berisi data calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu (30/1/2019). Dalam data yang dihimpun KPU dari seluruh calon legislatif terdapat 49 orang berstatus mantan terpidana korupsi dengan rincian sembilan orang calon DPD, 16 orang calon DPRD Provinsi dan 24 orang calon DPRD Kabupaten/Kota. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama.

KPK sudah kaji soal usulan pembentukan biro pengamanan

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyatakan, lembaganya sudah mengkaji secara internal soal usulan pembentukan biro pengamanan.

“Sudah kami kaji dan rasa-rasanya mungkin nanti akan kami tentukan sejauh mana kemungkinan-kemungkinan membentuk biro baru, setingkat eselon II. Itu karena dalam UU KPK sendiri kan struktur organisasi sudah ditetapkan dan ditentukan,” kata dia, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu malam (30/1).

Usulan itu, disampaikan KPK pada saat rapat dengar pendapat (RDP) antara KPK dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR Jakarta, Senin (28/1).

“Kalau kita melihat dari sisi urgensinya, rasa-rasanya untuk pengamanan kalau hanya setingkat kepala bagian kami masih kurang cukup, nah kami ingin meningkatkan setingkat direktorat,” kata dia.

Menurut dia, usulan pembentukan itu tidak hanya untuk pegawai tetapi juga untuk mengamankan informasi.

“Sering teman-teman tahu lah, informasi KPK itu ada yang bocor keluar, itu juga yang menjadi perhatian pimpinan,” kata dia.

Pada awal Januari lalu, dua pimpinan KPK, yakni Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, mendapat peristiwa teror di rumahnya masing-masing.

Sebelumnya pada April 2017, penyidik KPK Novel Baswedan diserang oleh dua pengendara sepeda motor dengan menggunakan air keras.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahmad Dhani daftarkan memori banding ke pengadilan

Jakarta (ANTARA News) – Musisi Ahmad Dhani yang divonis penjara 1,5 tahun, mendaftarkan memori banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Upaya hukum banding didaftarkan pada Kamis,” kata Hendarsam Marantoko di Jakarta, Kamis. Hendarsam memastikan pengajuan memori banding setelah pihak Dhani menerima salinan putusan dari pengadilan.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Ratmoho memvonis Ahmad Dhani hukuman penjara selama 1,5 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Selain menghukum satu tahun enam bulan, hakim juga memerintahkan Dhani untuk menjalani penahanan.

Tindak pidana yang dilakukan Dhani, menurut Ratmoho yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyuruh menyebarkan informasi yang menunjukkan rasa kebencian.

Diungkapkan hakim, informasi yang tersebar itu juga menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Putusan hakim itu lebih ringan dibanding tuntutan jaksa yang menuntut Dhani pidana penjara dua tahun.

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

VA mendadak sakit usai diperiksa 12 jam

Surabaya (ANTARA News) – Tersangka Vanessa Angel (VA) mendadak sakit usai diperiksa selama 12 jam di Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam kasus prostitusi “online” atau dalam jaringan (daring), kata kuasa hukumnya.

Salah satu kuasa hukum VA, Aga Khan, meminta wartawan untuk memberi privasi agar tidak mengambil gambar terlalu dekat saat artis berusia 27 tahun itu keluar dari ruang penyidik Subdirektorat (Subdit) V Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jatim, Rabu sekitar pukul 23.00 WIB.

VA, yang keluar dari ruang penyidik dengan menutup mukanya menggunakan masker, tampak bersembunyi dari bidikan kamera wartawan di balik sejumlah petugas polisi yang mengantarnya menuju ke parkiran mobil, depan Gedung Subdit V Cyber Crime Direskrimsus Polda Jawa Timur.

Setelah itu, terlihat lemas dan segera digotong untuk dilarikan ke RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Polisi telah menerbitkan surat perintah penahanan pada pukul 15.30 WIB terhadap pemeran Sandra dalam sinetron Cinta Intan itu.

Dalam perkara ini, Polda Jatim sebelumnya juga telah menahan empat orang tersangka yang bertindak sebagai muncikari, masing-masing berinisial ES, TN, F, dan W.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisris Besar Polisi, Frans Barung Mangera, menjelaskan, VA menyusul ditetapkan sebagai tersangka karena menurut penyelidikan, berdasarkan bukti-bukti forensik digital, terbukti aktif mengeksploitasi dirinya secara daring di media sosial, yaitu melakukan percakapan dan mengunggah foto-foto yang tidak sesuai etika kesusilaan.

“Tersangka VA akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk memudahkan penyidikan,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019