Sekda Papua mohon maaf atas penganiayaan petugas KPK

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Daerah Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Senin, melontarkan permohonan maaf usai menjalani pemeriksaan terkait kasus penganiayaan petugas KPK.

Dosinaen yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, mengaku menyesali perbuatannya atas insiden penganiayaan itu, yang dia akui karena emosi sesaat. “Kami tadi di-BAP tentang status saya sebagai tersangka. Untuk itu, secara pribadi maupun kedinasan dan atas nama pemerintah Provinsi Papua, atas emosional sesaat, refleks yang terjadi mengenai salah satu pegawai KPK di Hotel Borobudur, saya memohon maaf pada pimpinan KPK dan segenap jajarannya,” ujar dia, usai diperiksa sekitar pukul 23.00 WIB.

Lebih lanjut, dia mengatakan, mereka akan terus bekerjasama dengan KPK terkait pencegahan korupsi di sana sejak 2016, dan dia harapkan kerjasama tersebut tetap terjalin. “Kami selama ini kerjasama didampingi KPK dalam rencana aksi pencegahan korupsi di Provinsi Papua sejak 2016. Kerjasama ini tetap terjalin agar semua pemerintahan menjadi baik dan terarah sesuai ketentuan,” ucap diai.

Sebelumnya penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menaikkan status Dosinaen dari saksi sebagai tersangka.

Kasus penganiayaan itu terungkap setelah salah satu penyelidik KPK bernama Gilang Wicaksono resmi membuat laporan ke Polda Metro Jaya, Minggu (3/2).

Aksi penganiayaan itu terjadi saat dia dan penyelidik lain KPK, Indra mengintai Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang sedang rapat bersama ketua DPRD Papua, anggota DPRD Papua, Dosinaen, dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu malam (2/2). Kedua penyelidik KPK itu sedang mendapatkan tugas untuk menelusuri dugaan korupsi anggaran di Papua. 

Dalam kasus ini, polisi telah meningkatkan status kasus penganiayaan itu dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Buntut dari pelaporan itu, pemerintah Provinsi Papua lalu melapor balik penyelidik KPK ke Polda Metro Jaya terkait kasus pencemaran nama baik dan fitnah melalui media elektronik. 

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK ingatkan kepala daerah tidak salah gunakan APBD untuk pemilu

Medan (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan APBD dan lainnya untuk kepentingan Pemilu 2019.

“Terkait dengan peringatan KPK tertanggal 31 Desember 2018,? maka Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sudah mengeluarkan instruksi kepada berbagai jajaran terkait untuk menaati surat KPK itu,” ujar Sekda Provjnsi Sumut, Hj R Sabrina di Medan, Senin.

Instruksi Gubernur Nomor 356/1037 tertanggal 30 Januari 2019 itu ditujukan kepada Sekda Provinsi Sumut. Kemudian ke semua para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumut, serta para asisten Setda Provinsi Sumut dan para kepala biro serta staf ahli di lingkungan Setda Provinsi Sumut.

Gubernur Edy Rahmayadi, ujar Sabrina, dalam suratnya menginstruksikan agar semuanya menaati surat KPK tentang Pencegahan Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Legislatif serentak tahun 2019.

Dalam surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 itu disebutkan bahwa sejumlah proses penegakan hukum yang telah dilakukan KPK menunjukkan bahwa terdapat hubungan erat antara kebutuhan pendanaan proses politik dengan penyimpangan pengelolaan keuangan negara/daerah, baik itu dalam proses pengadaan barang/jasa, perizinan dan lainnya.

Untuk itu KPK meminta para gubernur, bupati, wali kota memastikan bahwa pengelolaan APBD, khususnya pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, dana operasional atau yang sejenisnya, tidak disalahgunakan.

KPK juga mengingatkan para kepala daerah memastikan bahwa penyelenggaraan perizinan dan non perizinan serta pelayanan publik di daerah terbebas dari praktik gratifikasi, suap, pungutan liar dan pemerasan.

Termasuk juga memastikan bahwa? setiap penyelenggara negara dan atau pegawai negeri di daerah masing-masing mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyalahgunakan kewenangan atau tugasnya.

Surat KPK dengan Nomor B/9459/KSP.00/01-16/12/2018 yang ditandatangani Ketua KPK Agus Rahardjo itu ditembuskan kepada Mendagri, para ketua DPRD provinsi,?kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan deputi bidang PIPM KPK.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua sepeda motor di Temanggung dibakar orang tak dikenal

Temanggung (ANTARA News) – Dua sepeda motor milik Sungkono (53) warga Dusun Kalisalam, Desa Ketitang, Jumo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dibakar orang tidak dikenal Senin dini hari.

Beruntung pembakaran sepeda motor tersebut langsung diketahui pemiliknya sehingga api tidak merambat ke rumah korban, meskipun kedua sepeda motor itu sudah hangus.

Sungkono menuturkan saat kejadian itu dirinya sedang di dalam rumah.

Meskipun sudah pukul 02.00 WIB, dirinya belum sepenuhnya terlelap dalam tidur sehingga saat kedua sepeda motor yang diparkir di teras rumah dibakar oleh orang tidak dikenal, dirinya langsung mengetahui dan berusaha memadamkannya.

“Memang sudah dini hari, tetapi beruntung saya masih terjaga,” katanya.

Ia mengaku sangat kaget saat pertama kali melihat ada kobaran api di depan rumahnya. Dirinya tidak menyangka jika kobaran api tersebut berasal dari kedua sepeda motor miliknya yang diparkir di teras rumah.

“Siapa yang tidak kaget, kobaran api dari kedua sepeda motor itu cukup besar. Saya sempat khawatir kalau api itu merambat ke rumah,” katanya.

Mengetahui kejadian itu, dirinya langsung membangunkan istrinya, Surati (43) dan anak menantunya Risman Suciyono (33) serta anaknya Rina Setiyanti (23) untuk memadamkan api yang membakar sepeda motor tersebut.

“Begitu saya keluar dan memeriksa kejadian itu, kemudian saya langsung membangunkan semua isi rumah untuk memadamkan api, takunya kalau sampai membesar dan merambat ke rumah kami,” katanya.

Ia menuturkan api yang membakar kedua sepeda motor tersebut bisa dipadamkan sekitar pukul 02.30 WIB, namun dirinya masih merasa syok berat dengan kejadian tersebut.

“Meskipun sudah padam, kami sekeluarga merasa syok dan terancam,” katanya.

Ia menyampaikan dua sepeda motor itu memang tidak pernah masuk rumah. Satu sepeda motor miliknya dan satunya lagi titipan tetangga.

Ia mengatakan kejadian itu langsung dilaporkan ke Polsek Jumo dan saat ini polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi.

“Jam 06.00 WIB saya laporkan kejadian itu ke Polsek Jumo, sekarang sudah dipasang garis polisi,” katanya.

Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut dan belum bisa memberikan keterangan terkait kebakaran dua sepeda motor tersebut.

Baca juga: Teror pembakaran kendaraan di Semarang, hari ini tiga sepeda motor

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapal nelayan 10-30 GT diminta tidak lakukan pelanggaran

Medan (ANTARA News) – Nelayan yang menggunakan kapal 10-30 GT diminta agar tidak melakukan pelanggaran izin operasional yang dapat mengganggu para nelayan tradisional Young Panah Hijau di Labuhan Deli, Belawan.

Baca juga: 4.679 nelayan Sampang belum kantongi TDKPI“Kita tidak ingin terjadi pertengkaran antara nelayan kapal 10-30 GT dengan nelayan tradisional, hal itu harus dihindari,” kata tokoh nelayan, Nazli, di Medan, Senin.

Nelayan kecil yang ada di Belawan, menurut dia, menjadi terganggu dengan kapal yang menangkap cumi-cumi itu, karena menyalakan lampu sorot yang menyalahi ketentuan yang berlaku.

Cahaya yang digunakan kapal-kapal itu membuat nelayan menjadi resah dan tidak mendapatkan tangkapan ikan di laut.

Untuk menghindari gesekan antara nelayan penangkap cumi-cumi dengan nelayan pemancing ikan, pihak Ditpolair Sumut bekerja sama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut juga diminta turun tangan melakukan penertiban.

Kapal yang menggunakan lampu sorot dan melanggar izin operasional agar diingatkan, dan bila tidak dipatuhi segera diamankan beserta barang bukti.

“Personel Ditpolair Sumut harus bertindak secara tegas, dalam menegakkan? peraturan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran di laut,” ucap dia.

Nazli menjelaskan, lampu kapal penangkap cumi-cumi yang melebihi watt itu membuat silau nelayan pemancing maupun yang menggunakan? jaring ikan.

Bahkan, dikhawatirkan bisa saja terjadi musibah tabrakan kapal sesama nelayan.

“Selain itu, kita tidak ingin terjadi bentrokan di laut, antara kapal penangkap cumi-cumi dengan nelayan tradisional di Labuhan Deli, Belawan,” katanya.

Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumatera Utara bersama Ditpolair Polda Sumut menyatakan akan menindak tegas kapal 10-30 GT kalau terbukti operasionalnya menyalahi aturan seperti dikeluhkan para nelayan tradisional Young Panah Hijau di Labuhan Deli.

“Nelayan mengeluhkan operasional kapal 10-30 GT yang menangkap cumi-cumi di laut lepas dengan sistem antara lain menyalakan lampu/cahaya sehingga mengganggu hasil tangkapan nelayan,” ujar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Sumut, Mulyadi Simatupang.

Mulyadi mengatakan, mengacu pada laporan nelayan Diskanla?akan membentuk kelompok pengawas masyarakat, kemudian akan melakukan penyelidikan apakah operasional kapal-kapal 10-30 GT itu sesuai dengan izin yang diberikan.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mabes Polri promosikan Polres Tebo

Jambi (ANTARA News) – Mabes Polri mempromosikan kinerja Polres Tebo, Provinsi Jambi, yang dinilai berhasil mengungkap kasus pembalakan liar dan peredaran narkoba di wilayah Tebo.

“Polres Tebo ini bisa dijadikan salah satu contoh untuk memperlihatkan hasil kinerja Polri dalam penegakan hukum,” ujar Ketua Tim Liputan Divisi Mabes Polri, AKBP Don G. Mikel da Costa di Jambi, Senin.

Da Costa mengatakan program Polri yang dijalankan oleh Polres Tebo sudah dijalankan dengan sangat baik, sehingga perlu ditunjukkan kepada publik.

Terkait dengan pengungkapan pembalakan liar di wilayah Tebo, Wakil Kepala Polres Tebo Kompol Yudha Pranata menjelaskan bahwa pada awal Februari, penyidik Reskrim Polres Tebo berhasil menangkap dua orang pelaku pembalakan liar.

Barang bukti pembalakan liar yang sudah diamankan berupa dua buah truk berisi kayu karet dan kayu meranti.

“Dimana modus pembalakan liar ini adalah pengiriman kayu karet yang tidak dilindungi dalam UU, namun di antara kayu karet itu diselipkan kayu dengan nilai ekonomis tinggi,” kata Yudha.

Yudha mengatakan jumlah kubikasi kayu ilegal tersebut masih dalam proses penghitungan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

Sementara untuk kasus narkoba, penyidik Reskrim Polres Tebo menangkap satu orang pengedar narkoba dengan barang bukti satu paket narkotika jenis sabu dan kristal.

“Menurut pengakuan dari tersangka total barang bukti bukti yang diamankan Rp 9 juta,” ujar Yudha.

Yudha mengatakan penangkapan tersebut dapat membuka celah bagi kepolisian untuk menangkap pengedar yang lebih besar.
 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kades di Mamuju diduga lakukan tindak pidana pemilu

Mamuju  (ANTARA News) – Kepala Desa Toabo Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat diduga melakukan tindak pidana pemilu.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju Divisi Penindakan dan Pelanggaran Faisal Jumalang menyerahkan berkas dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Toabo, Bahri Tiro, Kecamatan Papalang, ke Polres Mamuju, di Mamuju, Senin.

Laporan tersebut diterima Kasat Reskrim Polres Mamuju, AKP Syamsuriansyah.

Faisal Jumalang mengatakan, berkas yang dilaporkan tersebut merupakan hasil penyelidikan tim Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) di Mamuju.

“Laporan terkait dugaan pidana pemilu yang dilakukan Kepala Desa Toabo itu diduga terjadi pada kegiatan olahraga Toabo Cup, 17 Januari lalu, Bahri Tiro terindikasi mengkampanyekan salah satu peserta pemilu, saat menyampaikan sambutan di turnamen Toabo Cup,” katanya.

Dalam sambutannya, kata dia, Kades Toabo menyampaikan bahwa turnamen sepakbola Toabo Cup tersebut diselenggarakan oleh peserta pemilu dengan menyebut suatu nama calon anggota legislatif (Caleg).

 Jumalang mengatakan Bawaslu, Kejaksaan dan Kepolisian di Mamuju telah sepakat bahwa perbuatan kades ini merupakan pelanggaran, makanya telah diserahkan ke Satreskrim Polres Mamuju untuk selanjutnya di proses hukum lebih lanjut.

Namun Jumalang belum menyampaikan nama caleg dan partai yang disebut kepala desa yang dilaporkan.

Baca juga: Bawaslu Pariaman temukan 1.168 pelanggaran pemasangan APK
Baca juga: Menkominfo dilaporkan ke Bawaslu RI soal dugaan pelanggaran pemilu

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KY dan MA berikan sanksi kepada hakim PN Lembata

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) melalui Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun terhadap hakim Pengadilan Negeri Lembata, Nusa Tenggara Timur, berinisial RMS.

“MKH yang digelar pada Kamis (14/2) memutuskan menjatuhkan sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun, terhadap Hakim RMS, karena terbukti memberikan konsultasi hukum kepada para pihak yang berperkara,” jelas Ketua KY Jaja Ahmad Jayus melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Senin.

Namun sebelum MKH digelar, hakim RMS direkomendasikan untuk diberhentikan dengan tidak hormat, karena sudah beberapa kali terkena sanksi akibat terbukti melakukan pelanggaran kode etik pedoman dan perilaku hakim (KEPPH).

Jaja menjelaskan ketika sanksi oleh MKH dijatuhkan, hakim RMS juga sedang menjalani sanksi berat dari Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), yakni nonpalu selama dua tahun terhitung Januari 2018. 

“Terkait hal itu, RMS saat ini menjalani dua sanksi sekaligus, di mana kedua sanksi tersebut diberikan atas laporan berbeda di tahun 2017,” jelas Jaja.

Pada tahun 2011, hakim RMS juga pernah diberikan sanksi oleh KY. 

“Semua sanksi diberikan atas pelanggaran yang kurang lebih sama, yaitu memberikan konsultasi hukum,” tambah Jaja.

Penjatuhan sanksi yang lebih dari sekali tersebut dianggap memberatkan hakim terlapor RMS.

“Saya harapkan terlapor dengan penjatuhan sanksi ini dapat memperbaiki diri untuk menjadi hakim yang lebih baik, dan tidak mengulangi perbuatannya kembali,” pesan Jaja.

Adapun susunan MKH terdiri dari Jaja Ahmad Jayus sebagai Ketua, kemudian Sukma Violetta, Joko Sasmito dan Aidul Fitriciada Azhari dari unsur KY. 

Sedangkan dari unsur MA, yaitu Hakim Agung Syamsul Maárif, Priambudi, dan Sudrajat Dimyati.

Sidang MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH dan direkomendasi untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.
 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kalapas ungkap sisa masa tahanan mantan Wali Kota Makassar

Makassar (ANTARA News) – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IA Makassar Budi Sarwono menyatakan masa tahanan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang dipindahkan dari Lapas Klas IA Sukamiskin, Bandung tersisa sekitar lima bulan lagi.

“Kalau hitungan normal itu masih tersisa kurang dari lima bulan lagi, tapi biasanya ada remisi-remisi. Jadi, bisa saja bebasnya itu lebih cepat,” ujar Budi Sarwono di Makassar, Senin.

Ia mengatakan berdasarkan hitungan normal, masa tahanan Ilham Arief Sirajuddin yang menjadi penghuni baru Lapas Klas IA Makassar sejak dipindahkan dari Lapas Klas IA Sukamiskin, Bandung, pada Sabtu (16/2) akan bebas pada 15 Juli.

Namun dirinya menyatakan jika Ilham bisa saja bebas lebih cepat dari jadwal itu jika mendapatkan remisi atau pemotongan masa tahanan.

“Kita kan tidak tau ke depannya, siapa tahu nanti ada remisi atau apa, kan akan maju waktu bebasnya. Yang pasti, ada waktu paling lambat untuk bebasnya,” terangnya.

Sebelumnya, Ilham Arief Sirajuddin Wali Kota Makassar Periode 2004-2009 dan 2009-2014 itu divonis bersalah atas kasus kerja sama kelola dan transfer instalansi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar 2006-2012.

Pada sidang tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun penjara, lalu kemudian berubah menjadi enam tahun pada tingkat banding.

Upaya hukum lanjutan dilakukan yakni kasasi yang kemudian melalui majelis hakim tinggi memberikan putusan masa hukuman menjadi empat tahun dan denda Rp100 juta serta diharuskan membayar uang pengganti Rp175 juta.

Mantan Walikota Makassar dua periode ini ditempatkan ke dalam sel tahanan tindak pidana korupsi, Blok I lantai II kamar 1 yang diisi oleh empat orang narapidana lainnya.

Berdasarkan pantauan, sejak dipindahkan ke Lapas Makassar, kerabat, kolega maupun sahabatnya terus berdatangan dan rela mengantre untuk bisa mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Ilham Arief Sirajuddin.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda : Kinerja meningkat jika miliki motivasi tinggi

Manado (ANTARA News) – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol R. Sigid Tri Hardjanto, mengatakan ada suatu hubungan cukup signifikan antara motivasi kerja dan kinerja seseorang.

“Seseorang akan meningkat kinerjanya apabila dalam bekerja ia memiliki motivasi yang tinggi. Sedangkan orang yang memiliki motivasi rendah akan cenderung bekerja asal-asalan dan tidak memuaskan,” kata Kapolda pada pengambilan sumpah pejabat baik perwira menengah, perwira pertama dan ASN Polda Sulut, di Manado, Senin.

Dengan demikian, katanya proses pengambilan keputusan khususnya dalam hal memilih dan menempatkan personel Polri dalam sebuah jabatan memerlukan ketelitian, kecermatan, dan pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Pengambilan sumpah ini ini berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/390/II/Kep./2019 dan Surat Telegram Kapolda Sulut Nomor: ST/91/II/Kep./2019, tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan baru di lingkungan Polda Sulut.

Ia mengatakan, pengembangan karir personel Polri khususnya dalam pengangkatan jabatan bukanlah sebuah proses yang mudah dan sederhana bagi pejabat pembinaan karir yang berwenang.

Dalam hal ini diperlukan banyak pertimbangan agar dapat memperoleh pejabat yang tepat untuk menduduki sebuah jabatan struktural.

“Ini penting dan perlu dilakukan, karena menyangkut proses pengambilan keputusan yang tepat sehingga dapat meningkatkan motivasi dan kinerja personel Polri,” katanya.

Kapolda mengucapkan selamat atas promosi jabatan sekaligus kepercayaan yang telah diberikan kepada para pejabat yang baru saja diambil sumpahnya.

“Semoga dengan latar belakang pengalaman tugas yang telah dijalani selama ini, akan mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya

Hadir pada kegiatan itu Wakapolda Brigjen Pol Karyoto beserta para pejabat utama Polda Sulut, Kapolresta dan Kapolres jajaran, serta seluruh personel Mapolda Sulut.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bakal ada tersangka baru kasus pengaturan skor

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, mengatakan, pekan ini akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepakbola.

“Pekan ini akan ada tersangka baru,” kata dia, Jakarta, Senin.

Selain itu, dia juga menegaskan, akan ada laporan-laporan polisi soal kasus pengaturan skor sepak bola.

“Tidak menutup kemungkinan ada laporan-laporan polisi baru yang ditemukan oleh satgas, terkait tindak pidana suap, penipuan dan tidak menutup kemungkinan ada TPPU (tindak pidana pencucian uang),” katanya.

Sebelumnya, pekan lalu, Satgas Antimafia Sepakbola menetapkan Plt Ketua Umum PSSI, Joko Driyono, sebagai tersangka.

Hari ini Driyono diperiksa sebagai tersangka di Kantor Polda Metro Jaya. Materi pemeriksaan seputar masalah perusakan barang bukti dokumen dan penghilangan barang bukti. 
Baca juga: Plt Ketum PSSI diperiksa terkait perusakan barang bukti

Baca juga: Satgas sita uang Rp300 juta di apartemen Joko Driyono

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK apresiasi langkah polisi tetapkan Sekda Papua jadi tersangka

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya yang telah menaikkan status penyidikan menjadi tersangka terhadap Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen dalam kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK.

“Tentu saja KPK berterima kasih dan apresiasi apa yang sudah dikerjakan tersebut karena sejak koordinasi awal dilakukan oleh KPK ada banyak hal-hal yang sudah dilakukan oleh tim Polda,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sebelum penetapan tersangka itu, tim Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa saksi, melihat kondisi di lapangan yang menjadi tempat dugaan penganiayaan itu, pemeriksaan korban, dan juga mendapatkan bukti visum dari rumah sakit.

“Saya kira harapannya nanti ini bisa menjadi pembelajaran bagi pihak-pihak lain agar misalnya ketika anggota Polri, Kejaksaan, dan KPK melaksanakan tugasnya kemudian tidak dihalang-halangi atau tidak mendapatkan perlakukan yang tidak semestinya karena ada risiko pidana terhadap hal tersebut,” ucap Febri.

Adapun Hery Dosinaen dikenakan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam kasus tersebut.

Hery dikenakan pasal itu usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK Muhammad Gilang Wicaksono.

Gilang adalah orang yang diduga dianiaya, saat sedang mengambil foto aktivitas rapat antara Pemprov Papua dengan Anggota DPRD Papua di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) malam.

Baca juga: Sekda Papua minta pemeriksaannya ditunda sepekan

Baca juga: Sekda Papua dikenakan pasal penganiayaan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Duta besar Australia ke KPK bahas pencegahan korupsi swasta

Jakarta (ANTARA News) – Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gary Quinlan, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, membicarakan soal pencegahan korupsi pada sektor swasta.

“Kami juga membicaran tentang program, khususnya pencegahan korupsi di sektor swasta,” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Syarif mengatakan, pencegahan korupsi pada sektor swasta perlu dilakukaan karena Indonesia dan Australian akan menandatangani perjanjian kerja sama ekonomi yang besar

“Oleh karena itu menjadi perhatian juga Pemerintah Australia dan Kedutaan Besar Australia di Indonesia,” ucap dia.

Ia juga menyatakan bahwa lembaganya juga bekerja sama dengan Australia soal masalah aset korupsi yang berada di Australia.

“Saya juga menyampaikan hal itu kepada duta besar Australia karena beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia beberapa di antaranya ada yang mengenai masalah aset di Australia dan kami bekerja sama mengenai hal itu,” ucap Syarif.

Quinlan menyatakan, Australia memiliki sejarah panjang dan kerja sama dengan KPK soal pemberantasan korupsi.

“Kami terus memberikan dukungan seiring dengan luasnya area kerja sama yang ada antara lain sesuai dengan permintaan Indonesia bantuan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Dua negara memang membutuhkan kerja sama yang efektif untuk mencegah tindak kejahatan dan penagakan hukum,” ucap dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK pindahkan penahanan Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono ke Jatim

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan penahanan terhadap tiga terdakwa dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018 ke Jawa Timur.

“Pagi ini 18 Februari 2019, KPK telah membawa tiga orang terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi suap terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018 ke Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin. 

Tiga terdakwa itu, yakni Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono (SET), staf Ahli/Plh Kadis PU Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo (DFN), dan staf Kelurahan Purutrejo Wahyu Tri Hardianto (WTH).  

“SET dititipkan di Polda Jatim, sedangkan DFN dan WTH dititipkan di Rutan Kejati Jatim untuk menunggu proses persidangan yang direncanakan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,” ucap Febri.

Sebelumnya, proses kegiatan tahap dua dari penyidikan ke penuntutan terhadap tiga orang tersebut telah dilakukan pada 1 Februari 2019 lalu.

“Total 115 saksi telah diperiksa untuk ketiga tersangka. Masing-masing tersangka juga telah diperiksa minimal dua sampai lima kali dalam kapasitas sebagai tersangka,” kata Febri.

Unsur saksi terdiri dari Ketua Pokja di Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Kota Pasuruan TA 2017, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kepala Bidang Binamarga Pada Dinas PUPR Kota Pasuruan, Ketua Asosiasi Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia (Apaksindo), Camat Panggungrejo.

Selanjutnya, Direktur CV Sinar Perdana/Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Pasuruan, Direktur PT Mensa Binasukes, dan unsur swasta lainnya.

Setiyono diduga menerima 10 persen “fee” dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yaitu sebesar Rp2,297 miliar ditambah 1 persen untuk kelompok kerja (pokja) terkait proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Miro di Pemkot Pasuruan dengan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2018.
      
Pemberian “fee” itu dilakukan secara bertahap yaitu pertama, pada 24 Agustus 2018 M 2018, Muhammad Baqir mentransfer kepada Wahyu Tri Harianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk pokja sebagai tanda jadi. Pada 4 September 2018, CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2,21 miliar.

Muhammad Baqir selaku perwakilan CV Mahadir saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.
   
Kedua, pada 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhammad Baqir melakukan setor tunai kepada Wali Kota Pasuruan Setiyono melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau sekitar Rp115 juta. Sisa komitmen 5 persen lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama proyek cair.

Baca juga: KPK panggil empat saksi kasus suap Pemkot Pasuruan

Baca juga: KPK limpahkan Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono ke penuntutan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami Sekjen DPR soal mekanisme rapat pembahasan anggaran

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar tentang proses rapat-rapat di DPR, termasuk mekanisme rapat-rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran. 

“Untuk pemeriksaan Sekjen DPR, didalami informasi tentang proses rapat-rapat di DPR, termasuk mekanisme rapat-rapat pembahasan anggaran di Badan Anggaran,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

KPK pada Senin memeriksa Indra sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

“Selain itu, tadi penyidik lakukan penyitaan beberapa dokumen terkait dengan risalah rapat dan pembahasan anggaran,” ungkap Febri.

Sementara itu usai diperiksa, Indra juga mengaku telah menyerahkan delapan dokumen yang terkait Badan Anggaran DPR RI kepada KPK dalam pemeriksaannya sebagai saksi.

“Beberapa dokumen-dokumen atau risalah laporan singkat di DPR di Badan Anggaran yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu yang diminta oleh KPK dan disita sebagai dokumen sitaan oleh KPK,” kata Indra.

Ia menyatakan bahwa penyitaan dokumen yang dilakukan KPK itu memastikan apakah benar dokumen itu dibuat oleh lembaganya.

“Jadi, KPK untuk memastikan itu saja apakah benar dokumen-dokumen ini dibuat oleh DPR, apakah benar dokumen ini dibuat oleh staf DPR. Saya hanya dikonfirmasi,” ucap Indra.

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK konfirmasi tiga saksi soal proses pengajuan anggaran DAK Kebumen
Baca juga: KPK panggil dua anggota DPR untuk tersangka Taufik Kurniawan
Baca juga: Anggota DPR Jazilul mengaku tak ada pembahasan khusus terkait DAK Kebumen

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkeu-Kemendagri Tak Lakukan Pengawasan Langsung Untuk Dana Otonomi Aceh

Kemendagri hanya mengkaji Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dari sisi administrasi dan kebijakan.

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri tidak melakukan pengawasan langsung untuk pengucuran uang Rp8,297 triliun sebagai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada 2018.
   
“Pengawasan secara langsung tidak ada, tapi kami memonitor pencapaian penggunakan dana otonomi, itu jadi syarat pencairan berikutnya, yaitu kalau tahap pertama sudah bisa diserap 50 persen karena dana ini adalah transfer ke pemerintahkan Aceh, jadi tidak ada pengawasan secara langsung di Aceh,” kata Dirjen perimbangan keuangan Kementerian Keuangan Astera Perimanto Bhakti di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
   
Astera menjadi saksi untuk Hendri Yuzal selaku Staf Khusus Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang didakwa bersama-sama dengan Irwandi  menerima suap Rp1,05 miliar dari Ahmadi selaku Bupati kabupaten Bener Meriah. Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.
   
Pemberian suap Rp1,05 miliar itu terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.
   
Aceh mendapatkan DOKA sejak adanya UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur Aceh mendapat DOKA dengan besaran 2 persen dari pagu anggaran nasional sejak tahun pertama sampai tahun ke-15 atau 2008-2022 dan sebesar satu persen dari pagu anggaran nasional pada tahun ke-16 sampai tahun ke-20 atau 2023-2027.
   
Penyalurannya dilakukan bertahap yaitu sebesar 30 persen paling cepat dilakukan Maret, sebesar 45 persen paling cepat dilakukan pada Juni dan 25 persen paling cepat dilakukan pada Oktober.
   
“Aturannya harus ada pertimbangan dari Mendagri diikuti dengan laporan realisasi dari gubernur Aceh mengenai periode sebelumnya. Untuk 2018 tahap pertama sebesar 30 persen disalurkan pada Mei 2018 sebanyak Rp2,408 triliun, tahap kedua 45 persen dicairkan pada September sebesar Rp3,6 triliun dan tahap ketiga sebesar 25 persen yaitu sejumlah Rp2,07 triliun pada 27 Desember 2018 sehingga total DOKA 2018 adalah Rp8,297 triliun,” ungkap Astera.
   
Dari jumlah tersebut, Kemenkeu menurut Astera tidak mengetahui cara pengelolaan dana oleh pemerintah provinsi Aceh.
   
“Tidak dikonsultasikan, kami hanya menyalurkan saja berdasarkan surat Menteri Dalam Degeri kepada Menteri Keuangan mengenai pertimbangan pencairan DOKA lalu kami hanya teliti formalitas, bila ‘matching’, salah satu direktur kami memproses lalu kami tansfer ke rekening pemerintah provinsi Aceh,” tambah Astera.
   
Senada dengan Astera, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan Kementerian Dalam Negeri Mochammad Ardian Noervianto mengaku bahwa Kemendagri hanya mengkaji DOKA dari sisi administrasi dan kebijakan.
   
“Soal administrasi terkait lengkap atau tidak dokumen dan sah atau tidak dokumen sedangkan soal kebijakan adalah mengenai bagaimana proporsi pengalokasian DOKA sesuai dengan amanat UU No 11/2006,” kata Ardian.
   
Dalam UU No 11 tahun 2006 teresbut disebutkan DOKA digunakan oleh pemprov Aceh antara lain untuk membiayai pembangunan infraskturktur, pengentasan kemiskinan, dana sosial dan kesehatan, perekonomian rakyat.
   
“Pemprov Aceh yang mengelompokkan bidang-bidangnya dan kami hanya memastikan kacamata alokasi penggunaan sesuai dengan UU tapi program per bidang kembali ke justifikasi pemprov Aceh sendiri kenapa ada yang masuk ke pembangunan ekonomi rakyat padahal mereka membangun pasar karena dari kacamata kami itu masuk infrasktruktur,” tambah Ardian.
   
Sedangkan untuk pengawasan, Kemendagri menyerahkannya ke Inspektorat Jenderal (Itjen).
   
“Kami hanya pembinaan administrasi pengelolaan keuangan, tapi untuk pengawasan di Itjen Kemendagri, kalau auditnya di BPK,” ungkap Ardian.
   
Terkait dana untuk Aceh Marathon, menurut Astera tidak disebutkan dalam laporan Irwandi Yusuf masuk dalam DOKA.
   
“Aceh Marathon tidak ada dalam rekap yang disampaikan Pemprov Aceh, tapi setelah mempelajari peraturan gubernur Aceh No 18 tahun 2018 ada disebut kegiatan pembinaan olahraga berbasis kemasyarakatan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh,” kata Ardian.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polresta Yogyakarta tangkap petani penanam ganja di Jawa Barat

Yogyakarta (ANTARA News) – Satuan Reserse Narkotika Polresta Yogyakarta menangkap EY (42) petani penanam sekaligus pengedar ganja di Karawang, Jawa Barat beserta barang bukti sebanyak 1.083 batang tanaman ganja.

Kepala Bidang Humas Polda DIY Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yulianto saat jumpa pers di Mapolresta Yogyakarta, Senin, mengatakan penangkapan EY merupakan hasil pengembangan dari kasus peredaran narkoba di Yogyakarta.

“Pengungkapan ini adalah pengembangan dari beberapa orang pengguna dan pemakai ganja di Yogyakarta yang kemudian dikembangkan sehingga kebunnya kita dapatkan,” kata Yulianto.

Penangkapan EY dilakukan di wilayah Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (16/2) pukul 11.00 WIB.

Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti puluhan paket kecil ganja siap edar. Kepada petugas, EY mengaku mempunyai kebun ganja di daerah Sukasari Purwakarta.

“Petani ini menanam, mengeringkan, kemudian membungkus dan menjual sendiri ganja kepada pengedar,” kata dia.

Setelah mendapat pengakuan dari EY, kata Yulianto, anggota Sat Resnarkoba Polresta Yogyakarta berkoordinasi dengan Polres Purwakarta untuk melakukan evakuasi ladang ganja di Sukasari, Purwakarta.

Diketahui seribuan tanaman ganja tersebut ditanam secara ilegal di lahan milik PT Perhutani yang berlokasi di pinggir Waduk Jatiluhur Purwakarta. Di lahan seluas 1 hektare itu, EY menyamarkan tanaman ganja dengan menanam tanaman lainnya seperti cabai dan pepaya.

“Di sana bekerja sama dengan Polres Purwakarta dan Koramil setempat, bersama masyarakat mencabuti barang bukti (tanaman ganja) tersebut,” kata Yulianto.

Atas perbuatannya, tersangka EY disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda Rp13 miliar.

Sedangkan tersangka AS dan YAW disangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Baca juga: Polres Sukabumi tangkap pemuda pengedar ganja

Baca juga: Memburu pengedar narkoba di huntara korban bencana

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen DPR serahkan delapan dokumen kepada KPK

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyerahkan delapan dokumen yang terkait Badan Anggaran DPR kepada KPK dalam pemeriksaannya sebagai saksi.

“Ada delapan dokumen yang disita KPK tadi,” kata Indra usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK, Senin, memeriksa Indra sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) dalam penyidikan kasus kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

“Beberapa dokumen-dokumen atau risalah laporan singkat di DPR di Badan Anggaran yang berkaitan dengan waktu-waktu tertentu yang diminta oleh KPK dan disita sebagai dokumen sitaan oleh KPK,” ucap Indra yang diperiksa sekitar lima jam itu.

Ia menyatakan bahwa penyitaan dokumen yang dilakukan KPK itu memastikan apakah benar dokumen itu dibuat oleh lembaganya.

“Jadi, KPK untuk memastikan itu saja apakah benar dokumen-dokumen ini dibuat oleh DPR, apakah benar dokumen ini dibuat oleh staf DPR. Saya hanya dikonfirmasi,” kata Indra.

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen DPR sebut Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri

Jakarta (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan bahwa Taufik Kurniawan belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Belum ada,” kata Indra usai diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Taufik di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, Taufik pada 30 Oktober 2018 telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Lebih lanjut, Indra menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria seorang anggota DPR dapat diganti.

“Pertama, karena terjerat hukum yang sudah “inkracht”, kedua karena mengundurkan diri, ketiga karena dipanggil Allah SWT. Selagi beliau belum mengundurkan diri, aturan tatib (tata tertib)-nya memang itu. Beliau masih tercatat,” ungkap Indra.

Untuk diketahui, penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK konfirmasi tiga saksi soal proses pengajuan anggaran DAK Kebumen
Baca juga: KPK panggil dua anggota DPR untuk tersangka Taufik Kurniawan
Baca juga: Anggota DPR Jazilul mengaku tak ada pembahasan khusus terkait DAK Kebumen

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Plt Ketum PSSI diperiksa terkait perusakan barang bukti

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono,  Andru Bimaseta menyatakan kliennya menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait dugaan perusakan barang bukti berupa dokumen.

“Pengaturan skor tidak ada kaitannya,” kata Andru di Jakarta, Senin.

Andru menuturkan Satuan Tugas Antimafia Bola akan menjelaskan penghancuran dokumen yang diduga sebagai barang bukti indikasi pengaturan skor pertandingan sepak bola.

Andru juga mengungkapkan pemeriksaan terhadap Joko Driyono belum mengarah kepada pelaku utama atau aktor intelektual penghancuran dokumen penting tersebut.

Andru menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk mengungkap pelaku utama atau orang yang menyuruh merusak dokumen itu.

Satgas Anti Mafia Bola telah melayangkan surat panggilan kepada Joko Driyono untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Penyidik akan mendalami soal match fixing atau pengaturan skor pada beberapa pertandingan yang sudah dilaksanakan di Indonesia.

Sebelumnya, Polri telah menjelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka berawal dari ditetapkannya terlebih dahulu tiga tersangka, yakni Muhammad Mardani alias Dani sopir Joko Driyono, Musmuliadi alias Mus (seorang pesuruh di PT Persija) dan Abdul Gofar (pesuruh di PSSI).

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dokumen barang bukti yang oleh penyidik dianggap dokumen penting untuk mengungkap kasus pengaturan skor.  
Baca juga: Plt Ketum PSSI penuhi panggilan polisi
Baca juga: Satgas: ada peran bandar judi terkait pengaturan skor sepak bola Indonesia
Baca juga: Satgas sita uang Rp300 juta di apartemen Joko Driyono

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang lanjutan Zainudin Hasan

Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (kanan) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, Lampung, Senin (18/2/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan sebelas orang saksi dari pihak swasta yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Ardiansyah/hp.

Sekjen DPR diperiksa KPK

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menunggu untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (18/2/2019). KPK periksa Indra Iskandar sebagai saksi bagi tersangka Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan terkait kasus dugaan penerimaan suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Pemeriksaan Joko Driyono

PEMERIKSAAN JOKO DRIYONO

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (kanan) bergegas saat tiba untuk menjalani pemeriksaan di Ditkrimum, Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (18/2/2019). Joko Driyono diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam kasus dugaan skandal pengaturan skor pertandingan bola Liga 2 dan Liga 3 Indonesia. ANTARA FOTO/Wibowo Armando/aww.

KPK panggil empat anggota DPRD Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantaasan Korupsi (KPK) memanggil empat anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Empat orang itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka MUS terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Empat saksi itu, yakni tiga anggota DPRD Lampung Tengah 2014-2019 masing-masing Muhammad Ghofur, Achmad Rosyidi, dan Muhammad Nasir serta Zainuddin, anggota DPRD Lampung Tengah 2016 sampai sekarang. 

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami dugaan aliran dana dari Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah serta proses pengesahan APBD-P Tahun 2017 dan APBD 2018 dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Baca juga: KPK panggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Baca juga: Bupati Lampung Tengah didakwa menyuap Rp9,695 miliar

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

Dua saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk dua tersangka berbeda, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE) dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN). 

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap dua orang saksi untuk dua tersangka berbeda ARE dan TMN terkait kasus tindak pidana korupsi suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Satu saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Anggiat Partunggal, yakni 
Bendahara Satuan Kerja (Satker) SPAM Strategis Kementerian PUPR Asri Budiarti.

Sedangkan satu saksi untuk tersangka Teuku Moch Nazar, yaitu PNS pada Kementerian PUPR atau Kasatker Sulawesi Tenggara Panca W Tola.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengkonfirmasi kepada saksi yang dipanggil terkait peran dan pengetahuan soal pelaksanaan beberapa pengadaan di Kementerian PUPR dan aliran dana terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK panggil tujuh saksi kasus proyek SPAM Kementerian PUPR

Baca juga: KPK sita Rp11,2 miliar terkait kasus suap proyek SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Sekjen DPR terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai saksi untuk tersangka TK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK tengah mendalami terkait proses dan prosedur penganggaran, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Kronologi kasus yang menjerat Taufik Kurniawan

Baca juga: Formappi: Kasus Taufik Kurniawan gerus wibawa DPR RI

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalteng kerahkan ribuan personel amankan Pemilu 2019

Palangka Raya (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah akan mengerahkan ribuan personelnya dalam rangka melakukan pengamanan proses tahapan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada April mendatang.

“Sedikitnya ada 3.900 personel yang akan diturunkan Polda, belum lagi ditambah dari anggota Polres yang ada di 14 kabupaten/kota. Semua itu dilakukan demi kelancaran, keamanan, dan kenyamanan masyarakat saat Pemilu nanti,” kata Kepala Biro Operasi Kombes Pol Rinto Djatmono di Palangka Raya, Senin.

Menurut Rinto, dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap penyelenggaraan Pemilu tersebut kepolisian juga sudah melakukan pendataan khusus lokasi-lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Wilayah yang dianggap rawan dalam pelaksanaan proses Pemilu sejak sebelum hari pencoblosan sampai dengan penghitungannya nanti akan dipersiapkan sejumlah personel Dalmas dan pasukan anti huru-hara.

“Kami juga sudah membuat rayon setiap Polres, di mana anggota akan di siaga penuh di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Hal itu bertujuan apabila ada terjadi gangguan kamtibmas pasukan Dalmas dan anti huru-hara sudah siap untuk melakukan pengamanan di lokasi kejadian,” kata Rinto.

Berdasarkaan pantauan pihaknya situsi kondusivitas di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila sampai sekarang ini, terbilang masih aman terkendali dan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Namun pihaknya juga selalu memonitor setiap perkembangan suatu daerah, baik jelang kampanye akbar setiap partai setiap partai.

“Kami tetap mewaspadai adanya perkembangan serta hal-hal lain yang ada di masyarat. Hal itu kami lakukan untuk mendeteksi apabila ada isu negatif yang muncul di masyarakat,” ucap perwira berpangkat melati tiga tersebut.

Ia juga menjelaskan, bahwa personelnya yang dilibatkan dalam pengamanan tersebut sudah dibekali mengenai sistem tata cara dalam mengamankan ketika ada kerusuhan serta gangguan kamtibmas lainnya.

Bahkan pihaknya selalu berpedoman kepada peraturan kapolri (perkap) apabila mengambil suatu keputusan di lapangan.

“Petugas ketika terdesak dalam situasi diserang sekelompok massa, maka aparat akan menjalankannya sesuai dengan tahapan standar operasional. Apabila tahapan sudah dilakukan dan tidak dianggap oleh kelompok tertentu nantinya, maka tindakkan tegaslah yang akan dilakukan petugas kita di lapangan,” demikian Rinto.

Baca juga: Ratusan TPS di Padang miliki kerawanan tinggi

Baca juga: KPU Denpasar minta desa siapkan pengamanan pemilu

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ledakan di Parkir Timur Senayan berupa petasan

Jakarta, 17/2 (Antara) – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, ledakan yang terjadi di Parkir Timur Senayan, Jakarta, pada Minggu malam, berasal dari petasan.

“Hasil sementara yang kami temui ini berupa ledakan petasan jadi mungkin siapa pelakunya kami masih akan melakukan penyelidikan,” ujar dia.

CCTV di sekitar lokasi masih dicek untuk mengetahui siapa pihak yang meletakkan petasan di salah satu pohon di Parkir Timur Senayan.

Barang bukti pun masih didalami oleh Puslabfor Polda Metro Jaya.

Kapolda mengatakan tidak terdapat korban jiwa mau pun kerugian materiil dari peristiwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 20.15 WIB itu.

Saat ini lokasi ledakan yang sebelumnya ditutup dan diberi batas polisi sudah dibuka kembali untuk umum dan dilalui warga.

Terdapat dua kubu pendukung paslon nomor urut 01 dan 02 yang menggelar nonton bareng debat presiden di Parkir Timur Senayan.

Sementara lokasi petasan berada di tengah antara dua kubu.

Baca juga: Ledakan terdengar di lokasi nobar debat capres Parkir Timur Senayan

Baca juga: TKN: Masyarakat jangan terganggu peristiwa ledakan

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri: tidak terdapat korban jiwa ledakan di Parkir Timur Senayan

Jakarta, 17/2 (Antara) – Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ledakan di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu malam.

“Tidak ada korban jiwa,” ujar Dedi Prasetyo.

Ia mengatakan Tim Gegana Polda Metro Jaya kini masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan di Parkir Timur Senayan.

Tim Gegana Polda Metro Jaya menganalisis asal dan jenis ledakan yang terjadi di dekat tempat dua kubu menggelar nonton bareng debat capres.

“Sedang dicek oleh tim nanti akan disampaikan ya. Nanti akan dianalisa dulu oleh tim. Kita tunggu saja hasilnya nanti ya,” tutur Dedi Prasetyo.

Ratusan polisi telah diturunkan untuk mengamankan lokasi dan berjaga agar masyarakat tidak mendekat lokasi terjadinya ledakan.

Warga diminta menjauhi lokasi ledakan yang terdapat di Parkir Timur Senayan, Jakarta, dekat dengan lokasi nonton bareng debat calon presiden yang digelar dua kubu.

Berdasarkan pantauan, setelah terjadi ledakan, masyarakat berkerumun di sekitar lokasi ledakan yang belum dapat dipastikan sumbernya itu.

Sementara itu, pendukung kedua kubu tetap melanjutkan nonton bareng di Lapangan Parkir Timur Senayan dengan antusias.

Baca juga: Ledakan terdengar di lokasi nobar debat capres Parkir Timur Senayan

Baca juga: Warga diminta jauhi lokasi ledakan di Parkir Timur

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga diminta jauhi lokasi ledakan di Parkir Timur

Jakarta, 17/2 (Antara) – Warga diminta menjauhi lokasi ledakan yang terdapat di Parkir Timur Senayan, Jakarta, dekat dengan lokasi nonton bareng debat calon presiden yang digelar dua kubu.

Polisi telah diturunkan untuk mengamankan lokasi dan berjaga agar masyarakat tidak mendekat lokasi terjadinya ledakan yang terjadi sekitar pukul 20.20 WIB.

Berdasarkan pantauan, setelah terjadi ledakan, masyarakat berkerumun di sekitar lokasi ledakan yang belum dapat dipastikan sumbernya itu.

Tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya masih mengecek sumber ledakan tersebut.

Sementara itu, pendukung kedua kubu tetap melanjutkan nonton bareng di Lapangan Parkir Timur Senayan dengan antusias.

Baca juga: Ledakan terdengar di sekitar lokasi debat

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota kriminal bersenjata tewas ditembak polisi

Banda Aceh (ANTARA News) – Seorang terduga anggota kriminal bersenjata api di Aceh tewas dalam perjalanan ke rumah sakit setelah ditembak ketika tim gabungan Polda Aceh hendak menangkapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Ery Apriyono di Banda Aceh, Minggu, mengatakan, anggota kriminal bersenjata api tersebut berinisial ML alias AR, warga Peureulak Timur, Aceh Timur.

“ML alias AR merupakan masuk dalam daftar penjcarian orang (DPO) polisi dalam kasus pembunuhan anggota Polres Aceh Utara Bripka (Anumerta) Faisal pada Agustus 2018,” kata Ery.

Tersangka ML alias AR ditembak saat ditangkap di rumahnya pada Minggu (17/2) sekitar pukul 04:00 WIB. Saat hendak ditangkap, ML berusaha melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela kamarnya.

“Tersangka ML tidak mengindahkan peringatan petugas. Malah, tersangka mengarahkan senjata api kepada petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh.

Setelah melumpuhkan tersangka, petugas membawanya ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Zubir Mahmud, Idi Rayeuk, Aceh Timur, untuk tindakan medis lebih lanjut.

Namun, karena peralatan rumah sakit tersebut kurang memadai, tersangka ML dirujuk ke rumah sakit di Langsa. Tersangka ML meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit di Langsa.

Kombes Ery Apriyono menyebutkan, dalam operasi penangkapan tersangka ML, tim gabungan Polda Aceh mengamankan barang bukti berupa sepucuk senjata api laras pendek jenis FN beserta sebuah magasin, dan empat amunisi 9 mm.

Petugas juga mengamankan sebuah parang, empat sebu atau penutup wajah, sebuah martil, permen, rokok, kertas pembalut ganja, telepon genggam, korek api, dan pipet.

“Selain itu, juga diamankan pisau, dua kotak peluru senapan angin, sebuah tas kecil pinggang, plastik berisi ganja, uang Rp1.450.000, kartu ATM beberapa bank, serta surat kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi,” kata Ery Apriyono.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi bongkar makam ibu muda untuk keperluan autopsi

Kudus (ANTARA News) – Aparat Kepolisian Resor Kudus, Jawa Tengah, membongkar makam ibu muda di Pemakaman Gringsing Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Minggu, untuk keperluan autopsi karena ada dugaan korban meninggal tidak wajar.

Menurut Kapolres Kudus AKBP Saptono melalui Kasat Reskrim AKP Rismanto, pembongkaran makam Dewi Murtosiyah (22) warga Desa Lambangan, Kecamatan Undaan, Kudus, untuk mengungkap penyebab meninggalnya korban apakah karena kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya Sugeng (38) atau sebab lain.

Autopsi dilakukan Tim Forensik Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jateng yang dipimpin oleh AKBP Ratna Relawati.

Berdasarkan hasil keterangan suami korban, kata dia, memang sempat melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya itu.

Sementara itu, tetangga korban mengatakan bahwa sejumlah warga setempat sempat mendengar teriakan orang minta tolong, kemudian mereka mendatangi rumah korban.

Sesampai di rumah korban, sejumlah tetangga menemukan korban Dewi Murtosiyah dalam kondisi meninggal dunia.

Keterangan sejumlah tetangga korban, malam hari sebelum meninggal korban dan suaminya juga sempat terjadi adu mulut di dalam rumahnya.

Jenazah korban selanjutnya diserahkan kepada orang tuanya di Desa Kedungdowo, Kecamatan Kaliwungu untuk dimakamkan.

Orang tua korban sendiri tidak menerima kematian anaknya itu, kemudian melaporkannya kepada aparat kepolisian untuk diungkap penyebab pasti kematian korban.

Laporan keluarga korban tersebut, akhirnya direspons oleh polisi, kemudian suami korban dimintai keterangannya.

Dari keterangan suami korban, adanya tindak kekerasan kepada istrinya dengan dalih kesal karena disuruh-suruh setelah melahirkan, 29 Januari 2019.

Tindak kekerasan hingga mengakibatkan korban meninggal terjadi pada hari Sabtu (9/2).

Tenaga medis dari Kecamatan Undaan juga sempat melakukan visum et repertum jenazah korban ketika ditemukan meninggal di rumahnya, Sabtu (9/2).

Dari hasil visum tersebut, ditemukan luka lebam di bagian kepala, pipi, telinga, leher, serta punggung bagian depan dan belakang.

Pelaku diancam Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buruh harian lepas temukan granat aktif di tempat sampah

Bandarlampung (ANTARA News) – Seorang buruh harian lepas di Dinas Kebersihan Kota Bandarlampung, Fatullah menemukan alat peledak jenis granat tangan asap yang diduga masih aktif saat sedang mengumpulkan sampah di Jalan Urip Sumoharjo, Bandarlampung.

Granat yang berada di dalam kaleng tersebut sebelumnya dikira mainan dan dibawa pulang ke rumahnya pada Sabtu (16/2) malam, sebelum diserahkan ke Makodim 0410/KBL melalui Babinsa Kelurahan Kelapatiga.

“Kami sudah terima granatnya dari seorang warga yang tidak sengaja menemukannya di dalam tumpukan sampah,” kata Komandan Kodim 0410/ KBL Letkol Arm Wahyu Jatmiko melalui Pasi Intel Kapten Inf Rusdi ?di Bandarlampung, Minggu.

Rusdi melanjutkan granat yang ditemukan warga Jalan Agus Salim, Gang Darma Bakti, Kelurahan Kaliawi, Bandarlampung itu jenis CS Hand Hrenade IEA STOCk NO 1330-YE-TI-80834-G-519 Lot No F-331-3-86. “Granat tersebut buatan dari Amerika Serikat,” ungkapnya.

Dia menambahkan pihaknya menerima penyerahan granat tersebut oleh warga yang didampingi dari Babinsa setempat sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

“?Kemudian ?kita serahkan ke Detasemen Peralatan (Denpal) B.02.03 Lampung. Kita dapat informasi juga dari Denpal bahwa Granat Tangan Asap tersebut merupakan buatan dari Amerika dan dalam kondisi masih aktif,” tuturnya, menjelaskan.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan warga Babel meriahkan “Millennial Road Safety Festival”

Pangkalpinang (ANTARA News) – Ribuan warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memeriahkan “Millennial Road Safety Festival” yang diselenggarakan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Kepulauan Babel di Alun-Alun Taman Merdeka, Pangkalpinang, Minggu.

“Event Millennial Road Safety Festival ini dilaksanakan untuk menggugah para generasi muda penting keselamatan berkendara,” kata Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Brigjen Istiono, di Pangkalpinang.

Dia menyatakan bahwa yang akan membedakan pelaksanaan Event Millennial Road Safety Festival di Babel dengan daerah lain di antaranya yang pertama mengajarkan anak-anak muda untuk dapat mengurangi kecepatan saat menggunakan kendaraan bermotor.

Apalagi di Babel, karakteristiknya khusus, karena kondisi jalan umumnya mulus dan bagus, sehingga anak muda cenderung mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi.

“Dengan event ini mari kita setop pelanggaran, setop kecelakaan. Nanti kami juga akan menggerakkan komunitas kendaraan untuk turut mengedukasi tentang keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah,” katanya pula.

Selain itu, pihaknya nanti akan mengadakan penilaian terhadap sekolah, universitas, BUMN, dan pemerintah daerah mana yang paling tertib berlalu lintas dan paling banyak pelanggarannya.

“Bagi sekolah, universitas, BUMN maupun pemerintah daerah dinilai paling tertib berlalu lintas akan kami berikan penghargaan dan piala,” katanya lagi.

Ia berharap dengan dilaksanakan event tersebut, pelanggaran kecelakaan bisa ditekan, masyarakat milenial bisa lebih disiplin dalam berlalu lintas sehingga menjadi budaya masyarakat dalam berkendara di jalan raya.

Dalam kegiatan itu, Polda Kepulauan Bangka Belitung menghadirkan ikon anak muda yang merupakan seorang youtubers terkenal, yaitu Mak Ele Bukan Kaleng?Kaleng, Grup Band Jamrud. Selain itu, juga menghadirkan dua pembawa acara dari ibu kota, yakni Narji dan Yeyen Lidya.

“Mereka ini sebagai duta?duta kita untuk menggugah kesadaran anak?anak muda, supaya lebih peduli terhadap keselamatan lalu lintas,” ujarnya lagi.

Baca juga: Polri usul 31 Maret jadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas

Baca juga: 30 ribu warga Papua Barat deklarasikan keselamatan berkendara
 

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas Pertamina gadungan jual selang LPG

Nias, Sumut (ANTARA News) – Sejumlah orang diduga petugas Pertamina gadungan mendatangi rumah-rumah warga di Nias untuk menjual selang kompor gas, LPG, dan aksesorisnya.

Onlyhu Ndraha, warga Desa Tagaule, Kecamatan Bawalato, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Minggu, mengaku keluarganya hampir kena tipu petugas gadungan tersebut.

Dia berharap polisi memeriksa para pria yang mendatangi rumah warga dan mengaku dari PT Pertamina yang ditugaskan memeriksa kompor gas dan LPG yang dibagi pemerintah kepada warga.

“Mereka mengaku dari Pertamina dan memaksa warga mengganti selang kompor gas dan membeli kepada mereka dengan harga Rp390.000,” ujar Onlyhu.

Ia mengatakan, petugas yang mengaku dari Pertamina tersebut mengatakan kepada warga jika selang kompor gas bantuan pemerintah tersebut tidak standar dan ada rumah warga yang terbakar akibat tabung LPG meledak karena selang bocor.

“Saya mengancam akan melaporkan mereka kepada pihak berwajib karena mengaku dari Pertamina dan berusaha menipu warga, mereka pergi dan tidak memberitahu namanya,” ujarnya lagi.

Kepala Depot Pertamina Gunungsitoli Abuzar yang dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan hal itu adalah penipuan yang mengatasnamakan Pertamina.

“Mohon maaf itu suatu penipuan yang mengatasnamakan Pertamina,” katanya pula.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi temukan ladang ganja 1,5 hektare di Purwakarta

Purwakarta (ANTARA News) – Aparat Polres Purwakarta dan Polrestabes Yogyakarta menemukan ladang ganja seluas sekitar 1,5 hektare di areal Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Kasat Narkoba Polres Purwakarta AKP Heri Nurcahyo, saat dihubungi di Purwakarta, Minggu, mengatakan ladang ganja itu ditemukan di Kampung Bedeng, Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari itu luasnya mencapai sekitar 1,5 hektare.

“Ada 1.300 batang pohon ganja yang ditanam dalam plastik polybag di atas lahan itu,” katanya.

Sebanyak 1.300 batang pohon ganja tersebut ditanam dalam plastik polybag dan disamarkan dengan pohon lainnya. Di atas lahan sekitar 1,5 hektare tanaman ganja di wilayah Purwakarta itu diselingi pohon pepaya.

Menurut dia, keberadaan ladang ganja di areal pegunungan Kecamatan Sukasari, Purwakarta tersebut terungkap pada Sabtu (16/2), dari penangkapan seorang mahasiswa asal Karawang oleh petugas kepolisian DI Yogyakarta.

Mahasiswa berinisial AR (22) ini ditangkap karena kedapatan mengedarkan ganja.

Kemudian dari pengembangan kasus tersebut, polisi menemukan ladang ganja, berikut dua pelaku lainnya.

Baca juga: TNI/POLRI musnahkan ladang ganja dan tangkap pemilik kebun
Baca juga: Polres Tanggamus tangkap pengurus ladang ganja
Baca juga: Kodim Lahat temukan satu hektare lahan ganja

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OJK: Masyarakat Jangan Percaya Pinjaman Online Tidak Terdaftar

Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech _P2P lending_ tanpa terdaftar atau memiliki izin OJK

Jakarta  (ANTARA News) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga independen yang melakukan pengawasan untuk sektor perbankan serta non perbankan, telah berulang kali mengimbau kepada  masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan peminjaman uang secara online.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (11/2) lalu, seorang pengemudi taksi bernama Zulfandi (35), ditemukan tewas di kamar kostnya di daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan.

Zulfandi tewas gantung diri setelah diduga tidak kuat menghadapi pola penagihan akibat pinjaman online yang ia lakukan sendiri.

Melalui sepucuk surat yang ia tulis sebelum melakukan aksinya, Zulfandi meminta kepada OJK dan pihak berwajib untuk memberantas pinjaman online.

Atas peristiwa yang menimpa Zulfandi, OJK melalui Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L Tobing, memberikan klarifikasinya terkait peminjaman online yang sedang marak belakangan ini.

“Masyarakat diminta untuk tidak melakukan pinjaman terhadap fintech _P2P lending_ tanpa terdaftar atau memiliki izin OJK,” ucap Tongam dalam keterangan yang dimuat dalam website OJK yang dikutip, Minggu.

Lebih lanjut Tongam menjelaskan banyak entitas “fintech peer to peer lending (P2P)” atau pinjaman berbasis online ilegal yang sudah merambah ke media sosial.

“Nah, melihat berbagai kondisi ini, kami dari OJK dan asosiasi melakukan pendalaman, dalam hal ini melakukan proses pengumpulan informasi. Selanjutnya fintech legal dilarang meng-copy semua kontak yang ada di HP, hanya kontak darurat yang boleh dikontak,” jelas Tongam.

Pada Februari 2019, OJK melalui Satgas Waspada Investasi, telah memberhentikan layanan 231 penyelenggara pinjaman online.

Dari jumlah tersebut, OJK memastikan seluruhnya adalah layanan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK.

Oleh karena itu, OJK melalui Satgasnya telah membuat langkah pencegahan terhadap “P2P lending” ilegal, yakni dengan mengumumkan daftarnya lalu mengajukan permohonan pemblokiran melalui Kominfo untuk memutus akses keuangannya dan menyampaikan laporan kepada Bareskrim Polri. 

Baca juga: LBH Surabaya buka posko pengaduan pinjaman dalam jaringan
Baca juga: Satgas Waspada : Tekfin ilegal asing berasal dari China, Korsel, Rusia

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WNA terjaring razia Satpol PP

Warga Negara Asing (WNA) asal Palestina terjaring penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan Sat Pol PP di kawasan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/2/2019). Penertiban PKL tersebut dalam rangka penegakan Perda Kabupaten Bogor nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/ama.

Penertiban anak punk

Petugas melakukan pembinaan anak-anak punk yang terjaring razia di jalanan Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (16/2/2019). Penertiban dilakukan petugas satpol PP setempat karena keberadaan kelompok anak punk di sejumlah ruas jalan meresahkan masyarakat sekitar. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/ama.

30 ribu warga Papua Barat deklarasikan keselamatan berkendara

Jakarta (ANTARA News) – Sebanyak 30 ribu kaum milenial menghadiri Millennial Road Safety Festival di Lapangan Alun-alun Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, pada Sabtu, untuk mendeklarasikan keselamatan berlalu lintas.

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja melalui siaran pers yang diterima Antara menyebutkan pihaknya berharap melalui acara ini akan membuat generasi milenial Papua Barat lebih menyadari pentingnya menaati peraturan saat berkendara.

“Kami berharap adik-adik milenial di Papua Barat bisa lebih menyadari pentingnya menaati peraturan saat berkendara. Untuk berlalu lintas dengan aman di jalan raya, mereka harus melengkapi diri dengan kelengkapan berkendara,” kata Rudolf.

Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat Kombes Pol Indra Irianto Darmawan mengatakan pentingnya kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) ini sebagai upaya kampanye keselamatan berkendara untuk menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

“Kegiatan ini adalah bagian dari sosialisasi kami mengingatkan para milenial tentang keselamatan berkendara, mengingat bahwa korban kecelakaan di Indonesia didominasi kaum milenial,” katanya.

Rangkaian kegiatan dalam MRSF yakni deklarasi keselamatan, pemutaran pesan keselamatan berlalu lintas dari Presiden Jokowi
penampilan freestyle motor dan atraksi Safety Riding oleh personel Satlantas Polres Sorong Kota dan Polres Sorong.

Selain itu kegiatan lainnya adalah jalan sehat berhadiah, senam kolosal milenial, Millenial Entrepreneur Expo dan lomba permainan daring PUBG.

Menurut dia, warga milenial Papua Barat tampak antusias menikmati penampilan yang disuguhkan dalam acara MRSF termasuk penampilan artis Ibukota yang disisipi dengan pesan-pesan pentingnya keselamatan berlalu lintas.

“Kegiatan ini dikemas sedemikian rupa agar pesan intinya bisa dengan mudah diterima dan dipahami kaum milenial,” kata Indra.  
Baca juga: Polri usul 31 Maret jadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas
Baca juga: Ribuan warga hadiri sosialisasi Millennial Road Safety Festival di Manokwari

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lakukan keributan di rumah sakit, keluarga pasien dilaporkan ke polisi

Surabaya (ANTARA News) – Manajemen RSUD Soewandhie Kota Surabaya, Jawa Timur melaporkan salah seorang keluarga pasien ke Polrestabes Surabaya atas insiden keributan di Instalasi Gawat Darurat RSUD setempat pada Jumat (15/2) malam.

“Laporan kami masukkan hari ini, untuk selanjutnya dapat diproses oleh rekan-rekan di kepolisian sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirut RSUD dr M Soewandhie, Febria Rachmanita, di Surabaya, Sabtu.

Menurut dia, pihaknya memiliki bukti rekaman CCTV berupa tindakan salah seorang keluarga pasien berinisial W yang membuat keributan dengan berupaya melakulan tindakan anarkis berupaya ingin memukul petugas RSUD.

Febria menjelaskan kejadian tersebut berawal dari pasien atas nama Surati masuk ke IGD RSUD dr M Soewandhie pada Jumat (15/2) siang. Pasien itu langsung mendapat serangkaian penanganan, antara lain pemeriksaan laboratorium, EKG (monitoring rekam jantung), infus, dan foto thorax.

Rangkaian penanganan tersebut, kata dia, memang membutuhkan waktu seperti halnya EKG dimana pasien dimonitor rekam jantungnya. Untuk mendapatkan hasil maksimal, perekaman ritme jantung dilakukan antara satu hingga dua jam, sedangkan tes laboratorium juga memerlukan proses hingga hasilnya dapat diketahui.

Pada sisi lain, pihak RSUD dr M Soewandhie juga berkoordinasi dengan RSUD Dr Soetomo untuk persiapan rujukan. Hasil koordinasi tersebut, pasien baru bisa dirujuk di atas pukul 18.00 WIB.

Pada pukul 17.00 WIB, perawat sudah berupaya mencari keluarga pasien, baik melalui panggilan melalui pengeras suara hingga mencoba menyisir rumah sakit, mulai bagian depan hingga belakang. Namun, perawat gagal menemukan keluarga pasien.

Pada pukul 19.15, W yang merupakan menantu Surati, bersama istrinya datang ke rumah sakit. Perawat mencoba mengingatkan dengan sopan agar keluarga tidak meninggalkan pasien sendirian, sekaligus ingin memberikan penjelasan perihal teknis rujukan ke RSUD Dr Soetomo.

Awalnya, W bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak meninggalkan rumah sakit. Namun, keterangan W berubah dan mengakui bahwa dia sedang mengisi ulang daya ponselnya ketika sedang dicari petugas. Besar kemungkinan pengisian daya ponsel dilakukan di luar rumah sakit, sebab di dalam rumah sakit tidak tersedia titik pengisian daya.

Pada pukul 19.30 WIB, tiba-tiba W tidak bisa mengendalikan emosinya. Pria berkumis tersebut berteriak-teriak memaki perawat dengan kata-kata yang tidak pantas. Ia juga mencatut nama salah satu anggota DPRD Kota Surabaya.?

Perawat mencoba meredam emosi W dengan memberikan penjelasan secara sopan. Bukannya mereda, emosi W malah menjadi-jadi dan sempat hendak memukul perawat tersebut. Beruntung aksi tersebut dapat dilerai oleh petugas keamanan setempat.

Namun saat proses peleraian, sikut W sempat mengenai wajah ketua tim perawat yang coba melerai. Akibat insiden tersebut, pelayanan di IGD RSUD dr M Soewandhie sempat terganggu.

Beberapa pasien yang membawa anak-anak tampak ketakutan dan memilih membawa anaknya menjauh. Karena itu, Febria menegaskan, pihaknya akan membawa hal ini ke ranah hukum.

Menurut Febria, petugas di RSUD dr M Soewandhie selalu memberikan pelayanan terbaik sesuai standar operasional prosedur (SOP). Pasien maupun keluarganya tidak seharusnya melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan publik, apalagi ini di rumah sakit, serta ada indikasi kekerasan terhadap petugas.

Selama ini, lanjut dia, pihaknya telah menyediakan sejumlah sarana untuk menyampaikan segala bentuk ketidakpuasan atas pelayanan rumah sakit, mulai dari SMS, email hingga personel yang dapat dihubungi.

Pengumuman tersebut tertera di banner-banner yang ada di beberapa sudut rumah sakit. Masyarakat juga dapat mengadu ke akun media sosial sapawarga. Laporan tersebut bahkan akan masuk kepada Wali Kota Surabaya, jika tak kunjung ditindaklanjuti oleh dinas terkait.

“Buktinya, keluarga pasien yang lain tidak melakukan tindakan serupa. Artinya, pelayanan kami sudah sesuai prosedur dan semua terlayani dengan baik. Semoga, ini bisa menjadi edukasi bagi semua pihak,” kata Febria yang juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ini lagi.

Ia menambahkan bahwa upaya yang dilakukan juga merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap para petugas medis yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pencuri tuna rungu nyaris bunuh diri saat terjebak di kamar korban

Nunukan, Kaltara, (ANTARA News) – Pelaku kasus pencurian nyaris bunuh diri saat terjebak di dalam kamar korbannya di Asrama Putri RSUD Nunukan, Kalimantan Utara, di Jalan Seo Fatimah, Desa Binusan, Kecamatan Nunukan.

Penangkapan pelaku dilakukan setelah rekan korban menghubungi aparat kepolisian ketika memergokinya saat berada di dalam kamar korban.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro melalui pesan tertulisnya, Sabtu, mengutarakan, pelaku kasus pencurian dengan kekerasan berinisial Jul (26) itu, beralamat dekat lokasi kejadian.

Jul diketahui memasuki kamar korban dengan mencongkel jendela secara paksa menggunakan sebilah pisau yang dibawanya pada malam kejadian sekitar pukul 00.30 WITA.

Kapolres Nunukan menambahkan, pada saat aparat kepolisian hendak menangkapnya pelaku berusaha melarikan diri lewat plafon.

Bahkan, pelaku berusaha bunuh diri menggunakan pisau yang dibawanya. Namun berhasil digagalkan aparat kepolisian setempat, ujar Teguh Triwantoro.

Pelaku ini ditahan di Mapolres Nunukan berdasarkan laporan kepolisian nomor:LP/34/II/2019/Kaltara/Res Nnk tertanggal 16 Februari 2019.

Barang bukti yang disita berupa sebilah pisau lengkap dengan batangnya warna hitam dengan tulisan Amel, sebuah pengeras suara aktif, satu buah powerbank dan satu buah charger.

Ternyata pelaku seorang tuna rungu, ujar Kapolres Nunukan.

Aparat kepolisian setempat mendapatkan laporan, pelaku telah meresahkan penghuni asrama yang terdiri dari perawat RSUD Nunukan karena telah berulang kali melakukan pencurian sejak Januari 2019.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas: ada peran bandar judi terkait pengaturan skor sepak bola Indonesia

Jakarta, 16/2 (Antara) – Wakil Ketua Satgas Anti Mafia Bola Brigjen Pol Krishna Murti menyatakan adanya peran bandar judi terkait pengaturan skor pada pertandingan sepak bola di Indonesia.

“Satu tersangka yang kami periksa menyatakan itu ada dari luar, main. Satu tersangka yang kami periksa menjelaskan detil soal itu saudara VW (Vigit Waluyo),” kata Krishna usai konferensi pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Untuk diketahui, Vigit merupakan pemilik klub PS Mojokerto Putra (PSMP) yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pengaturan skor.

Selain itu, kata Krishna, keterlibatan bandar judi itu tidak hanya dari luar negeri tetapi juga dari dalam negeri. 

“Luar dalam,” ungkap Krishna.

Lebih lanjut, ia pun menyatakan bahwa di beberapa negara, judi merupakan hal yang biasa di sepak bola.

“Di sepak bola itu, toto (judi) itu biasa, seluruh dunia. Di Inggris itu ada judi, di luar negeri sah. Di Indonesia tidak ada perjudian itu. Yang jadi “problem” dia pasang pertandingan yang sudah terlihat statistiknya kemudian dia berkeinginan taruhannya menang. Itu yang dilakukan pemain judi,” ungkap Krishna.

Baca juga: Kejagung terima lima berkas dengan enam tersangka kasus mafia bola

Saat dikonfirmasi apakah penetapan tersangka Plt Ketua Umum Joko Driyono terkait dengan keterangan Vigit Waluyo, ia belum bisa menyampaikannya.

“Belum bisa disampaikan,” kata Krishna.

Untuk diketahui, penetapan Joko Driyono tersangka berawal dari pengembangan atas penetapan tiga tersangka sebelumnya terkait perusakan dan pencurian barang bukti di lokasi atau tempat yang jadi sasaran penggeledahan dan penyitaan Satgas Anti Mafia Bola.

“Ternyata dari pemeriksaan kami, ketiga tersangka tersebut tidak melakukan sendiri, ada yang memerintahkan untuk menghilangkan barang bukti yang penyidik rasa sangat penting kaitannya dengan pembongkaran pengaturan skor yang sedang ditangani Satgas Anti Mafia Bola,” kata Ketua Satgas Anti Mafia Bola Brigjen Pol Hendro Pandowo saat konferensi pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Oleh karena itu pada Kamis (14/2), ucap dia, dari hasil perkembangan tiga tersangka itu, penyidik melakukan gelar perkara sehingga penyidik menetapkan tersangka baru dengan inisial JD (Joko Driyono).

Baca juga: Satgas sita uang Rp300 juta di apartemen Joko Driyono

Baca juga: Satgas Antimafia Bola geledah apartemen Joko Driyono

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas sita uang Rp300 juta di apartemen Joko Driyono

Oleh Benardy Ferdiansyah

Jakarta (ANTARA News) – Tim Satgas Anti Mafia Bola menyita uang sebesar Rp300 juta dari hasil penggeledahan apartemen milik Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono di Taman Rasuna, Jakarta Selatan.

“Total Rp300 juta,” kata Ketua Satgas Anti Mafia Bola Brigjen Pol Hendro Pandowo saat konferensi pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Dalam konferensi pers itu, tim Satgas Anti Mafia Bola juga menunjukkan beberapa barang bukti hasil penggeledahan di apartemen itu seperti uang, bukti transaksi, dokumen, handphone, dan laptop.

“Bukti transaksi banyak sekali, ada yg angkanya sampai Rp500 juta, Rp300 juta,” ucap Hendro.

Lebih lanjut, Hendro menyatakan bahwa sejak Satgas Anti Mafia Bola dibentuk pada 21 Desember 2018, hingga saat ini pihaknya sudah membuat lima laporan polisi.

“Dari lima laporan polisi tersebut sudah ditetapkan 14 tersangka dan terakhir teman-teman sudah tahu adalah saudara JD (Joko Driyono),” kata Hendro. 

Terkait kemungkinan adanya tersangka lain, ucap dia, Satgas Anti Mafia Bola akan mempelajarinya terlebih dahulu baik dari dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti digital yang telah disita sebelumnya.

“Tentunya apakah ada kemungkinan tersangka yang lain, banyak dokumen-dokumen yang sedang kami pelajari baik itu adanya aliran dana, bukti-bukti digital yang tentunya perkembangan berikutnya nanti akan disampaikan,” tuturnya.

Untuk diketahui, penetapan Joko Driyono tersangka berawal dari pengembangan atas penetapan tiga tersangka sebelumnya terkait perusakan dan pencurian barang bukti di lokasi atau tempat yang jadi sasaran penggeledahan dan penyitaan Satgas Anti Mafia Bola.

“Ternyata dari pemeriksaan kami, ketiga tersangka tersebut tidak melakukan sendiri, ada yang memerintahkan untuk menghilangkan barang bukti yang penyidik rasa sangat penting kaitannya dengan pembongkaran pengaturan skor yang sedang ditangani Satgas Anti Mafia Bola,” kata Hendro. 

Oleh karena itu pada Kamis (14/2), ucap dia, dari hasil perkembangan tiga tersangka itu, penyidik melakukan gelar perkara sehingga penyidik menetapkan tersangka baru dengan inisial JD (Joko Driyono).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan kilogram ikan kapal nelayan Malaysia dimusnahkan

Banda Aceh (ANTARA News) – Ratusan kilogram ikan dari kapal nelayan berbendera Malaysia dengan anak buah kapal warga negara Thailand yang ditangkap di Selat Malaka beberapa waktu lalu dimusnahkan.

Pemusnahan ikan dilakukan dengan cara dikubur di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja, Banda Aceh, Sabtu. Ikan campuran yang dimusnahkan sudah dalam kondisi berbau.

Pemusnahan melibatkan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh dan Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Aceh, Cut Yusminar mengatakan ikan yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti hasil penangkapan ikan ilegal oleh nelayan asing di perairan Indonesia.

“Biasanya, barang bukti penangkapan ikan ilegal dilelang. Namun, kali ini tidak karena ikan tersebut mengandung bahan kimia berbahaya, seperti klorin dan zat pengenyal,” tambahnya.

Klorin merupakan zat putih yang biasa digunakan untuk pakaian dan untuk mengawetkan kayu. Sedangkan zat pengenyal agar daging ikan tidak hancur. Jika dikonsumsi, sangat berbahaya bagi kesehatan. 

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pangkalan PDSKP Lampulo Bamda Aceh, Herno Adianto mengatakan, barang bukti ikan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena kondisi yang sudah bau.

“Barang bukti ikan tersebut harus dimusnahkan karena kondisinya. Sedangkan dua tersangka dalam kasus pencurian ikan ini tetap diproses secara hukum,” ujarnya.

Sebelumnya, kapal pengawas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP)  KP Hiu 012 menangkap dua kapal nelayan berbendera Malaysia beserta nakhoda dan anak buah kapal warga negara Thailand karena diduga melakukan penangkapan ikan ilegal.

Kapal dan anak buak kapal nelayan asing itu ditangkap di perairan Selat Malaka. Mereka ditangkap pada Sabtu (2/2) sekitar pukul 12.45 WIB dan pukul 13.05 WIB karena menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia

Dua kapal nelayan berbendera Malaysia yang ditangkap tersebut yakni KM KHF 1980 dengan bobot 63,74 GT (gross ton). Dari kapal ini, petugas mengamankan seorang nakhoda dan lima anak buah kapal yang semua warga negara Thailand.

Serta KM KHF 2598 dengan bobot 64,19 GT. Dari kapal ini, petugas juga mengamankan seorang nakhoda dan empat anak buah kapal yang semuanya juga warga negara Thailand.

Baca juga: KKP kembali tangkap kapal perikanan ilegal berbendera Malaysia
Baca juga: Presiden sebut hampir tak ada lagi “illegal fishing” di laut Indonesia
 

Pewarta:
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Teror pembakaran kendaraan kembali terjadi di Semarang

Semarang (ANTARA News) – Teror pembakaran kendaraan bermotor oleh orang tak dikenal kembali terjadi di Kota Semarang, Sabtu, setelah sempat selama beberapa waktu kejadian tersebut tidak terulang.

Dua sepeda motor yang terparkir di tempat indekos di Jalan Candi Prambanan Timur IV, Ngaliyan, Kota Semarang, Jateng, dibakar orang tak dikenal.

Salah seorang warga, Sutiman (70) mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB.

Pemilik warung yang tidak jauh dari lokasi itu mengatakan peristiwa nahas itu pertama kali diketahui oleh pegawai Kelurahan Kalipancur.

“Saya lihat apinya kecil langsung membesar, warga langsung berdatangan berupaya memadamkan dengan peralatan seadanya,” ungkapnya.

Sementara itu, anak pemilik indekos, Susiani (41) mengatakan kedua kendaraan yang terbakar itu memang miliki dua penghuni pemondokan itu.

“Keadaan tempat kos sepi karena banyak yang sedang bekerja,” ucapnya.

Adapun kedua pemilik sepeda motor, kata dia, saat kejadian masih dalam kondisi tidur.

Petugas polisi yang menerima laporan kejadian itu kemudian mendatangi lokasi kejadian untuk melaksanakan olah tempat kejadian peristiwa pembakara sepeda motor Honda Tiger H-3894-KM dan Vario H- 5733-AJW tersebut.

Baca juga: Antisipasi teror pembakaran kendaraan, polisi lakukan patroli skala besar

Baca juga: Teror pembakaran kendaraan di Semarang, hari ini tiga sepeda motor

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap pengedar transaksi di area parkir masjid

Banjarmasin (ANTARA News) – Seorang tersangka pengedar narkoba ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polresta Banjarmasin saat melakukan transaksi di area parkir belakang salah satu masjid di Banjarmasin.

“Saat transaksi, kami temukan tiga paket sabu-sabu,” kata Kasat Resnarkoba Polresta Banjarmasin Kompol Herry Purwanto di Banjarmasin, Sabtu.

Dikatakannya, sebelumnya petugas sudah melakukan pemantauan terhadap tersangka berinisial AM (36) karena diduga kuat sebagai pengedar.

Dari informasi masyarakat, pelaku yang telah menjadi Target Operasi (TO) itu diketahui akan mengantarkan pesanan narkoba kepada pembeli.

Hasil penyelidikan polisi, pelaku dengan gerak-gerik mencurigakan langsung disergap agar tak sempat melarikan diri.

Tersangka yang beralamat tinggal di Jalan Sutoyo S Gang Kai Zain, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, itupun tak bisa lagi mengelak.

Selain tiga paket yang ditemukan di lokasi penyergapan, hasil pengembangan ke rumah tersangka juga didapati empat paket sabu-sabu sehingga total yang disita tujuh paket siap edar.

Selanjutnya, tersangka dan barang bukti dibawa ke Polresta Banjarmasin guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan.

Hasil pemeriksaan sementara tersangka dinyatakan bersalah karena telah melanggar tindak pidana narkotika.

“Tersangka kami jerat dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” tutur alumni Akpol angkatan 2002 itu.

Baca juga: Lawan polisi, pengedar narkoba ditembak

Baca juga: Penyelundup narkoba asal Prancis akhirnya ditangkap

Baca juga: BNN gagalkan peredaran 25,8 kilogram sabu-sabu di Aceh

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Barang bukti dari Joko Driyono terkait pengaturan skor

Jakarta (ANTARA News) – Polri menyebutkan barang bukti yang disita dari Pelaksana Tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono terkait dengan kasus pengaturan skor yang dilaporkan oleh mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.

“Dari hasil audit 75 barang bukti yang dilakukan Satgas Anti Mafia Bola ternyata memiliki keterkaitan juga dengan laporan polisi Saudari Lasmi,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo  saat jumpa pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Satgas Anti Mafia Bola telah menggeledah apartemen milik Joko Driyono di Taman Rasuna, Tower 6, lantai 18 pada Kamis (14/2) malam.

Satgas Anti Mafia Bola pun pada Senin (18/2) akan memanggil Joko Driyono untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka di Posko Satgas Anti Mafia Bola di Polda Metro Jaya pukul 10.00 WIB.

“Jadi ada dua hal yang nanti akan didalami satgas dalam pemeriksaan tersangka J (Joko Driyono),” kata Dedi.

Pertama menyangkut masalah perusakan, pencurian barang bukti. Kedua keterkaitannya dengan laporan polisi oleh Lasmi menyangkut masalah beberapa pertandingan yang diikuti Persibara Banjarnegara.

“Itu yang akan didalami,” kata Dedi.

Sebelumnya, Polri telah menjelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka berawal dari ditetapkannya terlebih dahulu tiga tersangka.

Tiga tersangka itu, yakni Muhammad Mardani alias Dani (sopir Joko Driyono), Musmuliadi alias Mus (seorang pesuruh di PT Persija) dan Abdul Gofar (pesuruh di PSSI).

“Ketiga tersangka tersebut terkait masalah kasus perusakan kemudian pencurian barang bukti di lokasi atau tempat yang jadi sasaran penggeledahan dan penyitaan satgas anti mafia bola,” kata Dedi.

Berangkat dari pemeriksaan tiga tersangka tersebut, kata dia, kemudian Satgas Anti Mafia Bola menemukan tersangka baru lagi.

“Tiga pelaku itu memiliki aktor intelektual, aktor intelektual itulah dalam proses pemeriksaan oleh satgas ditemukan saudara J atau Jokdri ditetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara,” kata dia.
Baca juga: Satgas Anti Mafia Bola panggil Joko Driyono sebagai tersangka Senin
Baca juga: Joko Driyono jadi tersangka dan dicekal ke luar negeri
Baca juga: Satgas mafia bola geledah apartemen petinggi PSSI “JD”

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri jelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka

Jakarta (ANTARA News) – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelaskan kronologi penetapan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono sebagai tersangka.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Praseyto saat jumpa pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu menyatakan bahwa penetapan Joko Driyono sebagai tersangka berawal dari ditetapkannya terlebih dahulu tiga tersangka.

Tiga tersangka itu, yakni Muhammad Mardani alias Dani sopir Joko Driyono, Musmuliadi alias Mus seorang pesuruh di PT Persija, dan Abdul Gofar pesuruh di PSSI.

“Ketiga tersangka tersebut terkait masalah kasus perusakan kemudian pencurian barang bukti di lokasi atau tempat yang jadi sasaran penggeledahan dan penyitaan satgas anti mafia bola,” ucap Dedi.

Berangkat dari pemeriksaan tiga orang tersangka tersebut, kata dia, kemudian satgas anti mafia bola menemukan tersangka baru lagi.

“Tiga pelaku itu memiliki aktor intelektual, aktor intelektual itu lah dalam proses pemeriksaan oleh satgas ditemukan saudara J atau Jokdri ditetapkan sebagai tersangka dari hasil gelar perkara,” kata dia.

Sebagai aktor intelektual, ungkap Dedi, Joko Driyono diduga menyuruh dan memerintahkan tiga orang tersebut. 

“Melakukan pencurian, perusakan ‘police line’, masuk ke rumah tanpa izin, mengambil laptop, mengambil dokumen-dokumen yang terkait masalah barang bukti yang akan digunakan oleh satgas untuk membongkar ‘match fixing’ yang ada di beberapa liga. Itu aktor intelektualnya saudara J,” ujarnya.

Menurut dia, setelah menetapkan tersangka terhadap Joko Driyono selanjutnya satgas anti mafia bola melakukan langkah-langkah hukum berikutnya, yaitu melakukan penggeledahan.

“Kemarin sudah dilakukan penggeledahan di Apartemen Taman Rasuna Tower 6 lantai 18 hari Kamis (14/2) malam. Dalam penggeledahan ada sejumlah 75 barang bukti yang berhasil disita oleh satgas,” tuturnya.

Dari 75 barang bukti tersebut, lanjut Dedi, dilakukan audit kemudian dilakukan “assessment” yang tambah menguatkan bukti-bukti pendukung dalam rangka untuk menetapkan Joko Driyono sebagai tersangka.

“Dan sekaligus pada Jumat kemarin dari satgas langsung melayangkan surat ke Dirjen Imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap saudara J selama 20 hari ke depan dalam rangka untuk pemeriksaan yang bersangkutan,” ucap Dedi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Palangka Raya jadi tersangka pemalsu dokumen untuk pencairan kredit

Palangka Raya, 16/2 (ANTARA News) – Pihak Subdit Ekonomi Khusus (Eksus) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah, menetapkan dua orang warga Kota Palangka Raya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen identitas diri serta sejumlah dokumen lainnya.

“Kedua tersangka diduga membuat dan menggunakan dokumen diri palsu untuk memproses kredit di Bank Mandiri unit Rajawali. Dokumen yang dipalsukan seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) sementara dan akta perceraian sebagai persyaratan untuk proses kredit,” kata Kasubdit Eksus Ditres Krimsus Polda Kalteng Kompol Bayu Wicaksono di Palangka Raya, Sabtu.

Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu, berinisial MR (34) dan AM (34) warga Palangka Raya. Keduanya yang juga sudah mendekam di rumah tahanan Mapolres Palangka Raya dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1e KUHPidana tentang pemalsuan dokumen dengan ancaman hukuman selama enam tahun penjara.

“Perkara ini masih kami lakukan pendalaman, dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada keterkaitan orang lain selain dua tersangka yang sudah kami amankan,” ungkapnya.

Perwira berpangkat melati satu itu menjelaskan, penangkapan kedua pemalsu dokumen tersebut dilakukan pada Kamis (14/2/19), sekitar pukul 16.35 WIB yang dipimpin langsung oleh Kanit II Subdit Eksus Polda Kalteng AKP Zaldi Kurniawan.

Tim menangkap kedua tersangka di rumah AM alias Joe yang berada di Jalan Garuda nomor 4 Palangka Raya. Saat itu keduanya sedang asik menyiapkan dokumen palsu, untuk melancarkan aksinya mencairkan uang yang ingin dipinjam sebesar Rp50 juta.

“AM bertugas membantu membuat dokumen palsu berupa KK, KTP, NPWP dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk melengkapi proses pencairan kredit di bank. Sedangkan MR bertugas sebagai pihak yang mengajukan pinjaman kredit di Bank Mandiri unit Rajawali,” tutur Bayu.

Penyidik masih berupaya melakukan pengembangan kasus melalui pemeriksaan terhadap kedua orang tersangka yang salah satunya merupakan seorang ibu rumah tangga.

“Hal ini untuk memastikan, ada atau tidaknya jaringan lain yang melakukan tindak kejahatan serupa di wilayah hukum Polda Kalteng. Masyarakat atau pihak lainnya pun diimbau melaporkan tindakan yang diduga menyimpang atau melanggar hukum kepada aparat di lingkungan sekitarnya,” ujar Bayu.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Anti Mafia Bola panggil Joko Driyono sebagai tersangka Senin

Jakarta (ANTARA News) – Satgas Anti Mafia Bola telah melayangkan surat panggilan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSSI Joko Driyono untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Senin (18/2) . 

“Pada Jumat (15/2) kemarin, satgas langsung melayangkan surat panggilan kepada saudara J (Joko Driyono) untuk dimintai keterangan dengan status sebagai tersangka pada Senin besok, jadi Senin kami akan mintai keterangan dengan status sudah sebagai tersangka,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Praseyto saat jumpa pers di gedung Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Joko akan dilakukan di Posko Satgas Anti Mafia Bola di Polda Metro Jaya pukul 10.00 WIB.

Terkait pemeriksaan terhadap Joko, kata dia, Satgas Mafia Bola akan mendalami soal peristiwa “match fixing” atau pengaturan skor di beberapa pertandingan yang sudah dilaksanakan di Indonesia. 

“Di liga 3 dari satgas sudah menetapkan beberapa tersangka kemudian di liga 2 juga sudah menetapkan beberapa tersangka. Jadi, menyangkut masalah kegiatan satgas sudah ada 14 tersangka kemudian enam berkas perkara sudah dilimpahkan ke JPU, kemudian empat berkas perkara lanjutan ini masih dalam proses penyelesaian, satu berkas juga masih dalam proses penyelesaian,” tuturnya.

Ia pun menyatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada tersangka-tersangka lainnya dalam kasus pengaturan skor itu.

“Yang jelas komitmen satgas melakukan pemberantasan’match fixing’ ini sampai tuntas baik di liga 3. Alhamdulillah liga 3 ini boleh dikatakan hampir tuntas kemudian kita juga masuk ke liga 2 kemudian nanti akan ke liga 1. Selesai liga 1 tidak tertutup kemungkinan pertandingan berikutnya juga akan dilakukan investigasi oleh satgas,” ucap Dedi.

Sebelumnya, Polri telah menjelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka berawal dari ditetapkannya terlebih dahulu tiga tersangka.

Baca juga: Polri jelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka

Baca juga: Joko Driyono jadi tersangka dan dicekal ke luar negeri

Baca juga: Satgas mafia bola geledah apartemen petinggi PSSI “JD”

Baca juga: Joko Driyono jalani pemeriksaan 11 jam dengan 45 pertanyaan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Curi buku dan besi di SD, dua orang ditangkap

Petugas langsung menangkap kedua pelaku, dan melakukan interogasi

Medan (ANTARA News) – Tim Penanganan Khusus atau Pegasus Polsek Medan Barat meringkus pelaku pencurian buku dan sejumlah besi milik Sekolah Dasar Swasta Al Falah di Jalan Karya Dame, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.

Kapolsek Medan Barat Kompol Choky Sentosa Meliala, Jumat, mengatakan kedua tersangka yang diamankan, inisial AHL (40) dan MA (19) merupakan warga Jalan Karya Dame, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat.

Peristiwa pencurian itu, menurut dia, diketahui saat Kepala Sekolah SD tersebut, M.Ardi mendapat laporan dari salah satu guru bahwa telah terjadi pencurian buku pelajaran sekolah, Rabu (13/2).

“Kemudian, Ardi mengecek kebenaran kejadian itu, setelah diperiksa ternyata sejumlah barang milik sekolah telah hilang, dan mengalami kerugian senilai Rp3 juta,” ujar Kompol Choky.

Ia mengatakan, kejadian tersebut, dilaporkan kepada Ketua Yayasan Perguruan Al Falah, dan selanjutnya membuat pengaduan ke Polsek Medan Barat.

Setelah menerima pengaduan itu, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara (TKP).

Saat itu, pihak berwajib mencurigai seseorang laki-laki inisial AHL.Dan tidak berapa lama kemudian, terlihat kedua pelaku melintas dengan sepeda motor dan berhenti di samping sekolah.

“Petugas langsung menangkap kedua pelaku, dan melakukan interogasi,” ucap dia.

Choky menjelaskan, kedua tersangka itu, mengakui perbuatan mereka mencuri buku-buku sekolah dan besi bekas sisa bangunan.

Kedua pelaku diboyong ke Mapolsek Medan Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

“Pelaku pencurian itu, melanggar Pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman hukuman diatas lima tahun penjara,” kata Kapolsek Medan Barat itu.

Baca juga: Polrestabes Medan lumpuhkan komplotan pencuri mobil

Pewarta:
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolres Jakpus ingatkan warga hindari hoak

jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya termasuk melalui media sosial

Jakarta (ANTARA News) – Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Harry Kurniawan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menghindari penyebaran berita bohong alias hoak.

“Hoak tinggalkan, jangan percaya adanya hoak. Dan jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya termasuk melalui media sosial,” tandas Kombes Pol Harry saat istighosah dan deklarasi menolak Hoak, Ujaran Kebencian, Radikalisme dan Politisasi tempat ibadah yang digelar oleh Generasi Muda Muslim Indonesia (GMMI) di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat malam.

Keterangan tertulis Generasi Muda Muslim Indonesia yang diterima Jumat, Kapolres mengingatkan agar masyarakat tetap waspada di tengah derasnya arus informasi dan kemajuan perangkat gadget sehingga tidak mudah termakan hasutan berita hoaks dan tidak mudah pula menyebarkan berita dan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Setiap jamaah bahkan ada yang pegang satu atau dua HP. Dan minimal satu HP pasti terkoneksi ke internet dan sosial media. Maka saya ingatkan agar selalu bijaklah dalam menggunakan media sosial,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0501 Jakpus Letkol Inf Wahyu Yudhayana mengingatkan agar seluruh informasi yang ada tidak terlalu cepat dikonsumsi tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Bahkan ia pun mengimbau agar apapun informasi dan persoalan yang dihadapi warga agar disampaikan pula kepada aparat berwajib agar dapat diselesaikan dengan baik dan adil.

“Saya bersama jajaran dan jajaran Polres akan selalu ada bersama-sama dengan bapak ibu adik-adik semua. Jika ada pesoalan apapun agar dikomunikasikan dengan pihak yang berwajib agar tidak mudah menyimpulkan apapun sebelum dikomunikasikan dengan pihak terkait,” imbaunya.

Sementara itu, Ketua GMMI M Yuda Pratama menyatakan, pihaknya berkomitmen akan terus melakukan kegiatan deklarasi tolak politisisasi tempat ibadah, berita hoak dan radikalisme se-Indonesia.

“Insya Allah sebagai generasi muda yang peduli dengan keutuhan bangsa, kami akan mempererat keutuhan bangsa,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Walikota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang dan jajaran instansi pemerintah lainnya.

Baca juga: Majelis Taklim Khutoba-DKM Nurul Islam gelar dzikir keselamatan bangsa
Baca juga: Polri perkuat SDM lawan berita “hoax”
Baca juga: Dewan Pers dorong awak media utamakan verifikasi

Pewarta: Budi Santoso
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPSK diminta berikan layanan di wilayah terluar dan terpencil

Jakarta (ANTARA News) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diminta memberikan layanan yang setara kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil, meski banyak ditemukan sejumlah kendala seperti akses yang sulit.

“Meski transportasi tidak memadai, akses jaringan masyarakat sipil tidak mudah didapatkan, suasana militeristik dan penegakan hukum di berbagai wilayah terluar jauh dari bayangan dan imajinasi kita di Jakarta, saya ingin LPSK menaruh perhatian,” kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriani dalam acara “LPSK Mendengar” di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan terdapat banyak kasus penyiksaan di wilayah terluar dan pulau-pulau terpencil sehingga praktik pemberian pelayanan yang cepat dan efektif penting meski banyak tantangan.

Selain itu, masukan lain untuk LPSK dari KontraS adalah agar LPSK melakukan “intervensi” mendorong masuknya pidana kasus penyiksaan kepada pemerintah dan DPR yang saat ini tengah melakukan pembahasan RKUHP.

Dalam mekanisme pencegahan penyiksaan, lembaga-lembaga negara disebut Yati harus mengambil peran agar tidak terjadi penyiksaan di tempat pengamanan, ruang penyelidikan dan penahanan.

Untuk kewenangan perlindungan korban, menurut Yati perlu didiskusikan lebih lanjut selain perlindungan kepada korban terorisme terdampak, juga pihak yang dituduh sebagai teroris dan menerima penyiksaan serta tidak diproses hukum yang adil.

“UU terorisme yang baru cukup kuat kewenangan penegak hukum di dalamnya, tetapi di dalamnya tidak ada mekanisme kontrol dan akuntabilitas,” ujar Yati.

Kemudian, LPSK diminta memberi perhatian pada kriminalisasi pembela HAM yang seringkali menjadi tersangka dan sulit didefinisikan sebagai korban.

Dalam kesempatan itu, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan kegiatan menampung masukan, pengalaman, dan harapan dari mitra strategis itu untuk bekalnya dan jajaran menjalankan tugas hingga 2024.

“Mumpung masih di awal kepemimpinan periode 2019-2024, kami mempererat kembali hubungan dengan mitra sambil menyerap masukan, pengalamandan harapan rekan-rekan NGO,” tutur Hasto.

DPR RI telah menetapkan tujuh pimpinan LPSK periode 2019-2024 yang mengucap sumpah di depan Presiden Joko Widodo pada 7 Januari 2019, yakni Hasto Atmojo Suroyo, Achmadi, Antonius Wibowo, Edwin Pasaribu, Livia Iskandar, Maneger Nasution dan Susilaningtias.

Baca juga: LPSK menawarkan perlindungan aktivis lingkungan NTB korban penyerangan

Baca juga: LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus suap Meikarta

Baca juga: Kontras desak Pemerintah-DPR tunda pengesahan RKUHP

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK telusuri aliran dana terkait kasus suap pekerjaan subkontraktor fiktif

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan aliran dana dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Misalnya, uang yang sudah dibayarkan untuk pembayaran subkontraktof fiktif tersebut digunakan oleh perusahaannya atau dikembalikan pada pihak lain, jadi mengalir pada pejabat-pejabat itu akan menjadi ‘concern’ KPK untuk menelusuri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Selain itu dalam penyidikan kasus itu, KPK pada Jumat memanggil dua saksi untuk tersangka Yuly Ariandi Siregar.

“Kami mengkonfirmasi pengetahuan saksi tentang latar belakang penggunaan dugaan subkontraktor fiktif ini, kenapa? Karena tentu saja kejanggalan-kejanggalan dalam proyek ini kami temukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan,” ungkap Febri.

Dua saksi yang diperiksa itu, yakni Kepala Seksi Pegawai Keuangan Proyek Banjir Kanal Timur (BKT) paket 22 PT Waskita Karya Satrio dan Kepala Divisi III PT Waskita Karya Dono Parwoto.

“Misalnya, proyek yang sudah dikerjakan tetapi kemudian masih disubkonkan ke pihak lain, ini tentu diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, itu yang sedang didalami,” kata Febri.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. 

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. 

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. 

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. 

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA tolak kasasi HTI

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Agung melalui putusannya pada menyatakan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) terkait dengan pencabutan status badan hukum organisasi ini oleh Pemerintah.

“Amar putusan mengadili, menyatakan tolak kasasi,” bunyi amar putusan Mahkamah sebagaimana dikutip Antara dari laman resmi MA di Jakarta, Jumat.

Perkara yang diputus pada Kamis (14/2) ini diadili oleh Hakim Agung Sudaryono, Supandi, dan Hary Djatmiko.

Sebelumnya HTI menggugat keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengenai pembubaran organisasi tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), namun pada Mei 2018 PTUN menolak gugatan tersebut.

Karena gugatannya ditolak, HTI kemudian mengajukan kasasi ke MA dan kembali ditolak.

PTUN menolak gugatan HTI karena HTI ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa melalui proses pemilu, sehingga dinilai majelis bertentangan dengan Pancasila.

Majelis juga dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa sejak awal HTI didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan dan bukan partai politik.

Selain itu surat keputusan Kemenkumham bernomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 juga dinilai majelis sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar: MLA pertajam upaya pemberantasan korupsi

Ini sebuah langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi. Sangat maju. Apalagi kerja sama dengan Swiss itu luar biasa. Saya rasa luar biasa ini pemerintahan Jokowi. Karena dengan Swiss itu kita sudah lama ingin kerja sama, nggak bisa.”

Jakarta (ANTARA News) – Perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dengan beberapa negara merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Ini sebuah langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi. Sangat maju. Apalagi kerja sama dengan Swiss itu luar biasa. Saya rasa luar biasa ini pemerintahan Jokowi. Karena dengan Swiss itu kita sudah lama ingin kerja sama, nggak bisa,” kata  Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, dalam keterangan yang diterima, Jumat.

MLA merupakan upaya pemerintah untuk menjalin kerja sama dengan beberapa negara adalah bentuk komitmen pemerintah untuk terus memerangi korupsi.

Berbagai langkah perjanjian yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, adalah langkah progresif untuk memberantas korupsi.  

Yenti, yang juga sebelumnya adalah Panitia Seleksi KPK, mengomentari pengesahan perjanjian MLA antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA).

Diketahui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat mengesahkan perjanjian tersebut dalam rapat paripurna DPR, pada Rabu (13/2).

Sebelumnya Pemerintah Indonesia juga menandantangani kesepakatan yang sama dengan pemerintah Swiss.

Salah satu kesepakatan di perjanjian itu tentang pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana.

Selain Swiss dan UEA, Pemerintah Indonesia juga memiliki perjanjian kerja sama dengan Asean, Korsel, Australia, Hong Kong, China, India, Vietnam, dan Iran.

Dijelaskannya,  Swiss selama ini sering menjadi target para pelaku kejahatan, termasuk kejahatan korupsi untuk menyimpan uang hasil kejahatan mereka.

Karena itu, menurut Yenti, keberhasilan dalam menjalin kerja sama MLA dengan negara tersebut patut diapresiasi.

“Ini prestasi. Tolong jangan dikaitkan dengan pilpres. Ini kan sudah jadi cita-cita bangsa sejak lama. Ketika kita angka korupsinya tinggi, kita ingin sekali kerja sama MLA, nah sekarang sudah ada, bagus,” katanya.

Yenti menjelaskan, dampak MLA yang diinisiasi Menkumham Yasonna, bagi penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi adalah menitikberatkan kepada penelusuran uang hasil korupsi yang dibawa ke luar negeri.

Jika sudah ada perjanjian MLA, maka negara yang menjalin perjanjian tersebut dengan Indonesia akan membantu atau memberikan kontribusi.

Salah satu bantuannya adalah untuk mengungkap uang hasil korupsinya ada di negara tersebut.

Menurut dia, perjanjian tersebut tidak hanya menitikberatkan pada putusan pengadilan, melainkan kerja sama sudah dilakukan sejak penyidikan.

Dia mencontohkan, dengan MLA, saat penyidikan tengah berlangsung, dan diketahui ada rekening tersangka di luar negeri, dan negara tersebut memiliki perjanjian MLA dengan Indonesia maka pemerintah Indonesia bisa meminta tolong kepada negara tersebut untuk membekukan aset ataupun meminta rekam data transaksi bank.

“Setelah ada putusan (pengadilan), tolong kami jangan dipersulit untuk merampas, mengembalikan ke negara,” urai Yenti.

Dia menambahkan, selanjutnya yang menjadi tugas penegak hukum adalah menerapkan pasal TPPU bersamaan dengan pasal korupsi kepada para koruptor.

Dia mengingatkan, MLA berkaitan dengan kerja sama untuk korupsi, khususnya pelacakan hasil korupsi, mulai sejak penyidikan, penuntutan, dan sampai perampasan hasil kejahatan.

Yenti mengatakan semua itu akan optimal kalau penegak hukum, KPK, Polri dan Kejaksaan, sejak awal juga menerapkan TPPU bersamaan dengan undang-undang korupsi.

Pernyataan senada datang dari kalangan legislatif. DPR menilai perjanjian MLA antara Indonesia dengan beberapa negara merupakan langkah yang tepat.

Dewan menilai perjajian ini bisa digunakan untuk mencegah dan memberantas korupsi merupakan salah satu wujud nyatanya adalah aset dari tindak kejahatan yang dibawa koruptor ke luar negeri dapat dibekukan atau ditarik ke Indonesia.

“Perjanjian ini bisa mencegah dan memberantas korupsi. Dengan perjanjian ini diharapkan uang hasil korupsi yang dikirim ke luar negeri bisa terdeteksi,” kata Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyono, di kesempatan terpisah.

Wihadi menambahkan perjanjian ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Indonesia, karena seluruh aset tindak kejahatan yang ada di luar negeri bisa ditarik kembali ke dalam negeri.

Wihadi mengatakan ketika keuangan negara sedang mengalami kirisis, maka perjanjian itu bisa membantu pendapatan pemerintah mencukupi kebutuhan dalam negeri.       

“Perjanjian ini bisa membantu keuangan kita. Tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama supaya bisa efektif,” jelasnya.

Baca juga: Indonesia-Swiss tanda tangani Perjanjian Mutual Legal Assistance

Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis juga menyambut baik perjanjian tersebut.

“Kita berharap perjanjian itu bisa berjalan seperti yang diharapkan,” kata John.

Perjanjian ini, kata dia, bisa membantu pemerintah mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu, perjanjian ini juga bisa mengembalikan aset-aset para koruptor di luar negeri.

“Kita berharap semua aset Indonesia yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia,” imbuhnya.

Pihak KPK juga menyatakan menyambut baik perjanjian MLA antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss.

KPK menilai kerja sama itu bisa mempersempit ruang pelaku korupsi untuk menyembunyikan kejahatannya.

“Selain adanya Perjanjian MLA, kapasitas penegak hukum juga sangat penting, karena proses identifikasi mulai penyelidikan hingga penuntutan sangat penting untuk bisa menemukan adanya alat bukti atau hasil kejahatan yang berada di luar negeri,” ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Dia menyebut kesepakatan itu berperan strategis dalam mendukung penanganan tindak kejahatan, seperti korupsi.

Dia berpendapat kesepakatan ini bisa mempersempit para pelaku yang gemar menyembunyikan asetnya di luar negeri.

Dengan begitu perjanjian MLA ini bisa memudahkan KPK menangani kejahatan korupsi transnasional agar aset hasil kejahatan pelaku bisa terlacak.

Sebelumnya, Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud), serta menjadi bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

“Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” ungkap Yasonna.

Baca juga: Pengamat: Penandatanganan MLA Indonesia-Swiss langkah maju untuk perpajakan

Baca juga: Pengamat: Penandatanganan MLA Indonesia-Swiss langkah maju untuk perpajakan

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dewan Pers bentuk satgas berantas media abal-abal

Makassar, 15/2 (ANTARA News) – Dewan Pers segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk memberantas media yang tidak resmi alias abal-abal dan merusak citra media resmi.

“Itu (satgas) diperlukan untuk menunjuk pelaksana tugas masing-masing dari institusi dan instansi agar duduk bersama membahas persoalan ini,” kata Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Menurut dia, usai kegiatan Workshop Peliputan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden di Makassar, kehadiran media palsu ini telah mengintimidasi media resmi dan merusak citra jurnalistik.

Pria yang akrab disapa Stanley itu juga menegaskan, untuk melakukan hal itu, pihaknya akan melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo RI) dan instansi terkait untuk memblokir situs mereka.

Ia menyebut belum lama ini pihaknya disibukkan dengan hadirnya media siber (daring) palsu memberitakan Debat Capres di Hotel Bidakara Jakarta 19 Januari lalu, salah satu pasangan calon `ngompol` ketika debat sehingga menimbulkan reaksi keras.

“Celakanya, menggunakan nama Polhukam.id yang nyaris mirip dengan situs resminya. Saat dilacak polisi domain di situs ini sudah diblokir. Tentu masih banyak media abal-abal lain memiripkan namanya dengan media arus utama untuk mengelabui pembacanya sehingga orang percaya berita hoaks,” beber dia.

Menanggapi masalah tersebut, pihaknya akan melakukan pertemuan guna membahas persoalan ini. Selain itu, Dewan Pers secara intens terus melakukan verifikasi pendataan terhadap perusahaan pers untuk menekan maraknya media-media palsu atau abal-abal.

Stanley memperkirakan ada sekitar dua ribuan media cetak, tapi hanya 567 media cetak menjalankan secara profesional berdasarkan data 2014 dan menyusut pada tahun 2015 berjumlah hanya 321 media cetak.

Hingga saat ini total media di Indonesia sekitar 47 ribuan dan paling banyak bermunculan adalah media daring/siber.

Sedangkan media siber diperkirakan mencapai angka 43.300 ribu. Tetapi tercatat sebagai media profesional dan lolos syarat pendataan pada 2014 hanya 211 media daring, kemudian menyusut menjadi 168 media daring pada 2015.

Selain itu, hingga akhir 2014 tercatat untuk media radio sebanyak 1.166 dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio juga menyusut menjadi 674 media radio, sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi.

Baca juga: Pengadilan tolak gugatan SPRI dan PPWI kepada Dewan Pers
Baca juga: Satgas media online percepat penutupan media abal-abal

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konflik lahan di Jambi

Warga Desa Sogo mendirikan tenda saat melakukan aksi unjukrasa di lahan perkebunan kelapa sawit PT Bukit Bintang Sawit (BBS), Kumpeh, Muarojambi, Jambi, Jumat (15/2/2019). Aksi yang menyebabkan tertutupnya akses keluar masuk hasil panen kelapa sawit perusahaan tersebut terjadi dikarenakan belum selesainya persoalan sengketa lahan antara pihak perusahaan dan warga yang telah berlarut-larut sejak 12 tahun lalu. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama.

Indonesia-Kolombia siap saling dukung penanggulangan narkoba

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia dan Kolombia siap saling mendukung dalam penanggulangan peredaran narkoba yang telah menjadi persoalan global.
     
Dalam video conference dengan Direktur Anti Narkotika,  Kepolisian Kolombia, Jorge Luiz Ramirez,    Jumat, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengatakan Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam hal penyalahgunaan dan peredaran narkoba.
     
“Saat ini, sindikat narkoba melakukan berbagai cara untuk menyelundupkan narkoba, dari mulai modus body wrapping, pengiriman lewat laut hingga paket,” kata Heru di Gedung  Badan Narkotika Nasional (BNN), Jakarta.

Ia juga menambahkan, narkoba yang paling banyak digunakan di negeri ini adalah ganja. 
   
Tanaman ini banyak tumbuh di daerah Aceh sehingga perlu upaya keras selain pemberantasan, yaitu Alternative Development Program, atau program pemberdayaan alternatif. 
     
“Saya harap Kolombia yang dikenal sudah berhasil menerapkan program alternative development dapat mendukung Indonesia dalam hal program ADP di Aceh,” kata Heru.
   
Tantangan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah maraknya peredaran narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang hingga saat ini sudah berjumlah 74 jenis. Bahkan delapan di antaranya belum masuk ke dalam regulasi. 
   
“Dengan kompleksitas ini, kerja sama antarkedua negara dinilai penting sehingga dapat mempersempit ruang gerak sindikat, dan pada akhirnya tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi mereka,” kata Heru.
   
Kepada delegasi Kolombia, Kepala BNN menginginkan kerja sama yang konkret, seperti pertukaran informasi intelijen dalam rangka menekan pasokan, termasuk kasus kokain yang kembali muncul ke permukaan.

Baca juga: BNN Bali “bakar” 21 kilogram ganja

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019