Bareskrim serahkan tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos ke Kejaksaan

Jakarta (ANTARA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan tahap dua tersangka kasus tindak pidana hoaks tujuh kontainer kertas suara tercoblos, Bagus Bawana Putra, beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Perkembangan penyidikan kasus tersangka BBP dinyatakan lengkap dan pada hari ini, Kamis 28 Februari 2019 dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Agung,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (28/2).

Adapun barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan yakni satu flashdisk merek Sandisk berisi rekaman suara durasi 44 detik terkait 7 kontainer surat suara tercoblos, satu bundel print out akun sosial media, satu flashdisk merek Toshiba berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos dan cetakan tangkapan layar media sosial dan satu bundel dokumen terkait tahapan dan proses pencetakan surat suara.

Kemudian satu flashdisk merek Sandisk berisi rekaman suara durasi 44 detik terkait 7 kontainer surat suara tercoblos, satu lembar print out akun Twitter @andiarief_, selembar print out akun Twitter bagnatara1, selembar print out akun Facebook Ata AT, sebuah flashdisk merk Toshiba berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos dan sebuah CD berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos.

Kemudian sebuah ponsel merek Nokia berikut simcard, sebuah ponsel merek Xiaomi, satu KTP atas nama Bagus Bawana dan satu SIM atas nama Bagus Bawana.

Atas perbuatannya, tersangka Bagus akan dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dan/atau pasal 207 KUHP. ***2***

Baca juga: Polisi berkaskan satu tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos

Baca juga: Tersangka penyebar hoax surat suara dikenakan pasal berlapis

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan tahan tersangka hoaks surat suara tercoblos

Jakarta (ANTARA News) – Tersangka kasus hoaks surat suara tercoblos BBP ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, selama 20 hari, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai 28 Februari 2019.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan penahanan dilakukan setelah Kejari Jakarta Pusat menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Untuk menangani perkara tersebut, Kepala Kejari Jakarta Pusat telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang beranggotakan delapan orang jaksa untuk menyidangkan kasus itu.

Tersangka BBP disangkakan melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP.

Sementara berkas perkara BBP dan seorang lagi tersangka berinisial HY sudah diserahkan penyidik Bareskrim ke Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2019.

Awalnya polisi menangkap tiga tersangka kasus tersebut di sejumlah daerah, yakni tersangka HY di Bogor Jawa Barat, LS di Balikpapan Kalimantan Timur dan J di Brebes Jawa Tengah. Ketiganya adalah penyebar info hoaks ke media sosial.

Selanjutnya polisi menangkap pembuat konten hoaks kasus ini, yakni tersangka BBP.

Polisi juga menangkap tersangka berinisial MIK di Banten, yang memiliki peran sebagai penyebar hoaks. MIK juga diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta barang bukti.

Baca juga: Polisi limpahkan tersangka-barang bukti hoaks surat suara ke kejaksaan

Baca juga: Dua berkas kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos dilimpahkan ke Kejagung

Baca juga: Polisi berkaskan satu tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Papua tetapkan Jafar Umar Thalib tersangka perusakan di Koya

Jayapura, Papua (ANTARA News) – Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua menetapkan Jafar Umar Thalib dan enam anggotanya sebagai tersangka kasus perusakan rumah warga di Koya, Kota Jayapura.

Direskrim Umum Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Tonny Harsono, di Jayapura, Kamis malam, mengatakan, penetapan tujuh dari delapan orang itu dilakukan setelah gelar perkara pada Kamis (28/2) di Polda Papua.

Gelar perkara itu memutuskan F tidak terlibat dalam perusakan yang dilakukan Rabu (27/2) di Koya, Distrik Muara Tami.

Selain Jafar Umar Thalib, enam tersangka lainnya yakni AJU (20 th), B , S alias AY (42 th), AR (43 th) dan IJ (29 th), kata Tonny.

Ia menambahkan, F yang sebelumnya diamankan sudah dikembalikan karena tidak terbukti terlibat dalam insiden tersebut.

Ketujuh tersangka itu dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Selain pasal tersebut, tercatat tiga tersangka, yakni JUT, AB, dan AY dikenakan pasal tambahan di UU Darurat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12/1951.

Saat ditanya kondisi Jafar Umar Thalib yang sempat dilarikan ke RS Bhayangkara, Rabu malam, Direskrimum Polda Papua mengatakan kondisinya stabil, namun saat ini masih dirawat.

“Penyakit asam urat yang dideritanya kambuh, namun saat ini kondisinya stabil,” kata Harsono.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Sumbar bekuk mahasiswa PTN pengedar narkotika

 ( Antara ) – Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Sumatera Barat, menangkap lima mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang, karena terlibat narkoba. Tak hanya sebagai pemakai, kelima mahasiswa semester akhir tersebut, juga sekaligus sebagai pengedar narkotika jenis ganja .

Pengacara Lucas bantah adanya percakapan dengan Eddy Sindoro

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara Lucas membantah adanya percakapan antara dirinya dengan bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis menggelar lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. 

“Saya tidak tahu percakapan antara siapa dengan siapa,” ucap Lucas.

Eddy Sindoro merupakan terdakwa tindak pidana korupsi memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat terkait pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat di mana sejak 2016 sempat kabur ke luar negeri, sebelum menyerahkan diri. 

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan itu memutar rekaman sadapan telepon yang diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro. 

Percakapan telepon itu diduga dilakukan pada 4 Desember 2016.

Sebelumnya, JPU KPK Abdul Basir pun menanyakan kepada terdakwa Lucas apakah pernah berkomunikasi dengan Eddy Sindoro yang masih berada di luar negeri saat itu.

Eddy Sindoro saat itu sudah menjadi tersangka dalam kasus memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat. 

“Saya tidak berhubungan dengan Eddy Sindoro,” kata Lucas.

Dalam rekaman yang diputar itu, terdapat percakapan yang membahas soal pelarian Eddy Sindoro itu.

Berikut petikan isi percakapan diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro tersebut.

Lucas: Itu kan ada cara. Saya lagi (suara tidak jelas) dalamin dulu. Kan kita cari beberapa, yah satu dua tiga. Kan lagi negara lain juga, yang paling gampang itu dicari yang paling gampang gitu lho. Ada you di brit Brtitish island gitu loh di apa nah.

Eddy Sindoro: Apa apa, apa island?

Lucas: Di-di BVI juga ada. 

Eddy Sindoro: Oh. Iya. Iya. Iya.

Lucas: Iya. Ini yang paling gampang lah. Kalo saya bisa kasih you gitu loh. Tanpa pergi, dan (suara tidak jelas) satu daerah Amerika Latin juga ada satu. Besok baru sa-saya dapat intuk-nya.

Eddy Sindoro: he-eh. 

Lucas: Kalo sudah dapat bukan berarti tinggal disitu, ya kalo sudah ada warga negara itu kan you lepas warga negara Indonesia. Nah, ini berarti kan you gak bisa diburu lagi, gitu loh, selesai. Lu bisa pergi ke seluruh dunia, mau di mana-mana saja.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas Perempuan: Kasus VA indikasikan terjadi kekerasan di industri hiburan

Surabaya (ANTARA News) – Komisi Nasional Perempuan menilai kasus pelacuran yang menjerat artis VA (Vanessa Angel) mengindikasikan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam industri hiburan.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati saat menjenguk VA yang kini ditahan di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis, mengatakan kedatangannya ingin memantau dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Hal ini tak lain membangun mekanisme untuk mencegah adanya penyiksaan perempuan di dalam tahanan maupun memantau perempuan dalam industri hiburan,” ujar Sri Nurherwati.

Sri menyatakan melalui kasus VA, Komnas Perempuan ingin mengetahui langsung bagaimana situasi di dalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan di dalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan yang mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuknya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya.

Secara kasat mata, lanjut Sri kondisi VA memang terlihat sehat. Hanya saja aspek psikologisnya sedikit terganggu saat VA berada di dalam sel. Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada penyidik agar psikologis VA bisa dilakukan pemulihan.

“Dia sehat, hanya saja merasa tidak nyaman. Mungkin karena di dalam sel. Kami usulkan bisa dilakukan pemulihan dengan cara konseling yang akan dilakukan lembaga layanan yang ada di Surabaya,” ucapnya.

Diungkapkannya, dalam Paripurna Komnas Perempuan terakhir, terlihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus pelacuran tak lain merupakan korban. Sri menilai, yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah germo dan pelanggan.

“Mereka (germo dan pelanggan, red) lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” kata dia.

Saat kunjungan itu, Sri juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan germo serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran pelacuran.

Meski demikian, Sri menegaskan, dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus pelacuran bisa dihentikan. Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Baca juga: Kejaksaan bentuk tim peneliti kasus artis VA

Baca juga: Polda Jatim resmi tahan artis VA

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan dua tersangka korupsi proyek jalan di Bengkalis

Jakarta (ANTARA News) – KPK memperpanjang penahanan dua tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, Tahun Anggaran 2013-2015.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 5 Maret sampai 3 April 2019 untuk dua tersangka kasus korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis.

Dua tersangka itu, yakni Sekretaris Daerah Dumai, M Nasir, dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. 

Dalam penyidikan kasus itu, KPK, Kamis, juga memeriksa staf di bagian keuangan PT Semen Bosowa Indonesia sebagai saksi untuk Nasir.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengeluaran riil proyek untuk kebutuhan finalisasi perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Diansyah.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur-kepala daerah se-Jatim bacakan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi

Surabaya (ANTARA News) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota di wilayah setempat membacakan komitmen bersama untuk pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Ini sebagai bentuk komitmen kami memberantas praktik korupsi secara terintegrasi,” ujar Khofifah di sela rapat koordinasi dan evaluasi serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.

Usai pembacaan komitmen, dilanjutkan penandatanganan oleh Gubernur Jatim dan Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta bupati/wali kota se-Jatim yang disaksikan oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata serta ratusan undangan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengapresiasi Tim Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim setiap triwulannya pada 2018.

Menurut dia, aksi ini sistem pelaporannya melalui aplikasi “Monitoring Center for Prevention” (MCP) Korsupgah yang terdiri dari delapan sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.

Aksi ini, kata Khofifah, memberikan standarisasi kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk ?memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Mantan menteri sosial itu menyampaikan, dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 di Provinsi Jatim yang telah diverifikasi oleh KPK per 15 Januari 2019, dari 39 pemerintah daerah di Jatim yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota, secara rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang besarnya 58 persen.

“Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen,” ucap ketua umum PP Muslimat NU tersebut.

Gubernur merinci, pencapaian setiap sektor secara rata-rata terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa 61 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 77 persen, kapabilitas APIP 64 persen, manajemen ASN 65 persen, dana desa 71 persen, manajemen aset 80 persen, dan optimalisasi pendapatan daerah yang masih berada di angka terendah yakni 47 persen.

“Jadi kami harapkan ada asistensi lebih detil dari Tim Korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pembacaan dan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi menjadi langkah penting upaya pencegahan korupsi yang lebih substansial, tidak hanya bersifat seremonial.

“Kami harap dengan upaya pencegahan yg diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jatim,” imbuhnya.

Baca juga: KPK jelaskan kepada tiga kepala daerah soal pencegahan korupsi

Baca juga: Khofifah: Tim korsupgah KPK akan ke Jatim

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim konfirmasi Lucas soal hubungannya dengan Eddy Sindoro

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengonfirmasi terdakwa Lucas yang merupakan pengacara soal hubungannya dengan bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis menggelar lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. 

Eddy Sindoro merupakan terdakwa tindak pidana korupsi memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat terkait pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat di mana sejak 2016 sempat kabur ke luar negeri, sebelum menyerahkan diri. 

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Frangki Tambuwun menanyakan apakah terdakwa Lucas mengenal Eddy Sindoro.

“Kenal, itu Eddy Sindoro datang pada saat kakak saya meninggal tahun 2008 berkunjung ke Rumah Duka Dharmais,” ucap Lucas.

Lebih lanjut, Lucas menyatakan bahwa saat itu dirinya mengetahui Eddy Sindoro sebagai seorang banker.

“Jadi waktu itu, Eddy Sindoro datang bersama-sama para banker, saya tahunya dia banker, saya juga banker waktu itu. Dia juga pejabat Bank Lippo kalau tidak salah,” ucap Lucas.

Lucas pun menyatakan tidak ada hubungan bisnis maupun bantuan hukun dengan Eddy Sindoro.

“Kebetulan tidak ada, kenal begitu saja,” ujar dia.

Lucas juga menyatakan bahwa sejak perkenalannya itu di Rumah Duka Dharmais tidak berkomunikasi dengan Eddy Sindoro.

Selanjutnya, Hakim Frangki pun mengonfirmasi kepada terdakwa Lucas apakah pernah mendengar soal adanya operasi tangka tangan (OTT) terhadap pejabat di PN Jakspus.

“Kebetulan saya tidak dengar, tidak tahu. Saya tahunya sekitar 2017 di “whatsapp” grup ada yang menyampaikan Eddy Sindoro dicari oleh KPK. Saya tidak ambil pusing, ini orang tidak ada urusan dengan saya,” ungkap dia.

Lucas juga mengaku tidak mengetahui saat dikonfirmasi Hakim Frangki soal keberadaan Eddy Sindoro apakah di Indonesia atau di luar negeri.

‘Saya tidak tahu, tidak ada hubungan dengan saya. Saya tahunya dari sidang setelah pelajari berkas,” ucap dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas keamanan kampus UNS jadi kurir 2,2 kg sabu

Semarang (ANTARA News) – Istiyawan, salah satu kurir narkoba jenis Sabu-sabu sebesar 2,2 kg yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah di pintu tol Pejagan, Brebes, diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol. Muhammad Nur di Semarang, Kamis, mengatakan, Istiyawan bersama rekannya Supraya, warga Gunungkidul, Yogyakarta, bertugas membawa sabu dari Jakarta menuju Solo dengan menggunakan mobil.

Keduanya ditangkap petugas saat keluar di pintu tol Pejagan pada Senin (25/2) lalu.

“Keduanya keluar di Pejagan, rencananya akan mengantar Supraya dulu ke Brebes,” katanya.

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan 2,2 kg sabu yang bungkus kemasan teh.

Barang haram itu, lanjut dia, rencananya akan diedarkan di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Adapun pemilik sekaligus pengendali bisnis narkotika yang diungkap BNN tersebut merupakan salah seorang narapidana penghuni LP Klaten.

“Kedua kurir ini diperintah oleh salah seorang warga binaan LP Klaten bernama Dwi Ardiasyah,” katanya.

Dwi Ardiasyah sendiri merupakan napi yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus peredaran narkotika.

Baca juga: Polisi sita lima paket sabu-sabu dari pengedar

Baca juga: Polres Ngawi tangkap enam tersangka peredaran narkoba dan pil koplo

Baca juga: Perairan Kepulauan Riau jalur sindikat peredaran narkoba internasional

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKB bakar alat berat Istaka Karya di Nduga

Timika (ANTARA News) – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan membakar sebuah alat berat milik PT Istaka Karya, perusahaan yang menangani pekerjaan Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal yang dihubungi dari Timika, Kamis, mengatakan pembakaran alat berat tersebut terjadi pada Rabu (27/2) malam sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di titik CO 1220 1386 Kampung Yal, Distrik Yal, Kabupaten Nduga.

“Alat berat itu sudah lama rusak dan tidak lagi digunakan oleh PT Istaka Karya,” ujar Kombes Kamal.

Sebelum membakar peralatan tersebut, KKB dilaporkan sempat mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dengan bunyi letusan senjata api tersebut juga didengar oleh pasukan Brimob yang melakukan patroli di daerah itu.

Pada Selasa (26/2) malam sebelumnya, pasukan Brimob terlibat kontak tembak dengan KKB di titik CO 54M 207331 9530846, Distrik Yal, Kabupaten Nduga.

Saat itu, personel Brimob yang dipimpin AKP Rubby Nanda melakukan penyisiran dari Distrik Yigi ke Distrik Yal hingga Distrik Mugi.

“Pada saat personel Brimob menaiki tanjakan terjal longsoran di Distrik Yal, KKB menembak sebanyak 3 kali ke arah personel Brimob disertai dengan teriakan-teriakan khas masyarakat pegunungan sebagai pancingan dari arah kiri dan belakang,” ujar Kombes Kamal.

Mendapat serangan tiba-tiba itu, pasukan Brimob memberikan tembakan balasan sekaligus melakukan pengejaran.

Pasukan Brimob juga menggeledah beberapa rumah yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian anggota KKB dan terus melakukan patroli di wilayah ketinggian Distrik Yal.

Belum lama ini, sejumlah media sosial dan media daring di Papua melaporkan adanya ancaman atau ultimatum dari KKB pimpinan Egianus Kogoya terhadap warga non-Papua di Kabupaten Nduga.

KKB pimpinan Egianus Kogoya dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 17 pekerja PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 lalu.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Sekda nonaktif Kota Dumai

Tersangka selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis Muhammad Nasir berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Muhammad Nasir yang kini menjabat Sekda nonaktif Kota Dumai tersebut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MK: Penanganan pelanggaran kode etik jaksa sama dengan advokat

Jaksa (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap jaksa seharusnya sama dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

“Artinya, jika seorang advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum, maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh dewan etik, tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum.” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebab pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi, tambah Manahan.

Manahan mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara pengujian Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat.

“Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Manahan.  

Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk klien, maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah sejumlah advokat yang berpendapat bahwa DKOA merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menilai itikad baik advokat secara objektif.

Pemohon berperndapat DKOA harus melakukan pemeriksaan sebelum mengeluarkan persetujuan, apabila dalam pemeriksaan advokat yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

Persetujuan DKOA ini dianggap pemohon sebagai bentuk mekanisime hak imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subjektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Perdata atau Pidana).

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima kilogram sabu-sabu yang digagalkan BNNP Lampung dari Aceh

Bandarlampung (ANTARA News) – Sebanyak lima kilogram (kg) sabu-sabu yang digagalkan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinasi (BNNP) Lampung berasal dari Provinsi Aceh.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan, barang tersebut dari Aceh,” kata Kepala BNNP Lampung Brigjen Tagam Sinaga, di Bandarlampung, Kamis.

Tagam menjelaskan, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Rabu (27/2) dinihari di sebuah kontrakan yang disewa tersangka Maryoto di Jalan Nangka, Kotasepang, Bandarlampung.

“Tim mendapatkan informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama rekannya, Buyung warga Serang, Provinsi Banten,” kata dia.

Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka kemudian melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa menindak tegas dan terukur terhadap keduanya.

“Petugas langsung membawa tersangka, dan dalam perjalanan tersangka Buyung kehabisan darah sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan,” kata dia.

Ia menambahkan, tersangka yang meninggal dunia berperan sebagai pengendali masuknya barang tersebut ke Provinsi Lampung. Sementara tersangka Maryoto berperan sebagai kurir.

“Usai penangkapan tersebut tim kemudian membawa tersangka Maryoto bersama barang bukti sabu-sabu sebanyak lima kilogram ke Kantor BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Baca juga: 23 tersangka narkoba “dipamerkan” di monumen PRG Denpasar

Baca juga: Polres Ngawi tangkap enam tersangka peredaran narkoba dan pil koplo

Baca juga: Perairan Kepulauan Riau jalur sindikat peredaran narkoba internasional

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bahar Smith didakwa pasal berlapis

Bandung (ANTARA) – Bahar bin Smith yang menjadi terdakwa perkara penganiayaan kepada dua remaja di Kabupaten Bogor, menjalani sidang perdananya dengan agenda pembacaan dakwaan di Gedung Pengadilan Negeri Bandung, Kamis.

Jaksa penuntut umum mendakwa dia dengan pasal berlapis, yakni pasal 333 Ayat (2) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 170 ayat (2) ke-2, 1 KUHP, pasal 351 ayat (2), (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Lalu dia masih lagi didakwa dengan pasal pasal 80 Ayat (2) jo pasal 76 C UU Nomor 35/2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam dakwaannya jaksa menyebutkan, Bahar diduga telah menganiaya saksi korban Cahya Abdul Jabar dan Muhammad Khairul Umam Al-Muzaki, di Pondok Pesantren Tajul Alawiyyin, Kemang Bogor.

Selain itu, jaksa menyebutkan, penganiayaan itu bermula saat Cahya dan Khairul Umam pergi ke Seminyak, Bali, dan kemudian seseorang bertanya dan menyebut Cahya sebagai Bahar Smith.

“Kemudian atas perintah dari M Khairul Umam, Cahya disuruh mengaku sebagai Habib Bahar bin Smith yang dari dulu sudah mengaku-ngaku sebagai Habib Bahar bin Smith. Lalu saksi Cahya menjawab: Ya,” ujar jaksa.

Setelah Bahar mengetahui Cahya mengaku sebagai dia, Bahar meminta rekannya bernama Hamdi untuk menghubungi Abdul Basith untuk mencari tempat tinggal Cahya.

Basith turut jadi terdakwa dalam kasus ini bersama Aqil Yahya yang turut serta menganiaya. Penganiayaan terjadi saat Cahya Abdul Jabar dan Khairul dibawa ke Pondok Pesantren Tajul Alawiyin yang didirikan Bahar.

Jaksa menyebutkan, Bahar, Basith, Aqil Yahya dan 15 santri lainnya menganiaya Cahya dan Khairul dengan cara memukul dan menendang korban hingga menyuruh korban untuk saling berkelahi. Cuplikan rekaman video adegan-adegan itu kemudian beredar di media sosial dan banyak menuai kecaman dari berbagai kalangan.

Hingga saat ini Cahya dan Khairul menderita luka berat dan dirawat di RS Bhayangkara Said Sukanto, Bogor.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tegaskan advokat tidak kebal hukum

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi menegaskan, meskipun hak imunitas advokat dijamin dan dilindungi dalam UU Advokat, namun hal ini tidak serta-merta membuat advokat menjadi kebal terhadap hukum.

“Ini karena hak imunitas tersebut digantungkan kepada apakah profesinya dilakukan berdasarkan iktikad baik atau tidak,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Manahan memaparkan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan perkara pengujian Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat.

Dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan iktikad baik adalah menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

“Maka dengan demikian pengertian iktikad baik yang diberikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 mensyaratkan dalam membela kepentingan kliennya pun advokat harus tetap berdasarkan aturan hukum,” kata Manahan.

Lebih lanjut, Manahan menyebut dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XVI/2018 dinyatakan bahwa kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan tersebut bukan terletak pada “kepentingan pembelaan klien”, melainkan pada “iktikad baik”.

Artinya, hak imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur itikad baik dimaksud tidak terpenuhi sehingga kebebasan atau hak imunitas profesi advokat saat melaksanakan tugas pembelaan hukum kepada kliennya harus didasarkan kepada itikad baik, yakni berpegang pada Kode Etik dan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalbar musnahkan 1,2 kilogram sabu-sabu

Pontianak (ANTARA News) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kamis, memusnahkan sebanyak 1,2 kilogram sabu-sabu dan 10 butir ekstasi dari enam kasus.

“Barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi yang dimusnahkan hari ini, hasil pengungkapan dari enam kasus mulai akhir Januari hingga Februari 2019,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes (Pol) Gembong Yudha di Pontianak.

Ia menjelaskan, pemusnahan barang bukti sabu-sabu dan ekstasi ini sudah sesuai UU yang berlaku dan sudah disisihkan untuk proses hukum selanjutnya.

“Dalam enam kasus ini, semuanya diungkap di wilayah Kota Pontianak yang terintegrasi dengan kawasan `Kampung Beting` di Kecamatan Pontianak Timur,” ungkapnya.

Menurut dia, dari enam kasus tersebut, telah ditetapkan sebanyak 10 tersangka, yang terdiri dari sembilan laki-laki dan satu perempuan.

“Dengan digagalkannya upaya peredaran narkotika tersebut, estimasinya kami berhasil menyelamatkan sekitar 9.955 jiwa untuk sabu-sabu sebanyak 1,2 kilogram, kemudian 10 orang untuk ekstasi sebanyak sepuluh butir,” ungkapnya.

Pemusnahan sabu-sabu sebanyak 1,2 kilogram tersebut dengan cara dilarutkan dalam pestisida sehingga barang haram tersebut tidak bisa digunakan lagi, sementara untuk ekstasi juga dilarutkan dalam cairan pestisida tersebut.

Dalam kesempatan itu, Direktur Dirnarkoba Polda Kalbar mengajak semua masyarakat untuk ikut memberantas peredaran barang haram tersebut, guna menciptakan generasi Kota Pontianak dan Kalbar umunya bebas narkoba.

Baca juga: Polisi memusnahkan narkoba senilai Rp66 miliar

Baca juga: Polres Metro Jakarta Utara musnahkan 11 kilogram sabu

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK: DKOA tidak berwenang nilai iktikad baik advokat

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) tidak berwenang untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat.

“Kewenangan DKOA hanya berkaitan dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat),” jelas Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Manahan kemudian menjelaskan untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat merupakan kewenangan penegak hukum, terutama dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata.

Lebih lanjut Manahan mejelaskan advokat dalam menjalankan tugas profesinya harus mematuhi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh advokat ketika melakukan tugas profesinya,” jelas Manahan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah sejumlah advokat yang berpendapat bahwa DKOA merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menilai itikad baik advokat secara objektif.

Pemohon berperndapat DKOA harus melakukan pemeriksaan sebelum mengeluarkan persetujuan, apabila dalam pemeriksaan advokat yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

Persetujuan DKOA ini dianggap pemohon sebagai bentuk mekanisime hak imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subjektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Perdata atau Pidana).

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Agam tangkap residivis tanam ganja di pekarangan rumah

Lubukbasung (ANTARA News) – Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat, menangkap seorang residivis dengan inisial FW (40) karena menanam 81 batang ganja di perkarangan rumahnya di Parik Panjang, Nagari Parik Panjang, Kecamatan Matur, daerah setempat.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi melalui Kasat Resnarkoba Iptu Desneri di Lubukbasung, Kamis, mengatakan, residivis yang baru keluar dari Lapas Klas IIB Biaro sekitar satu tahun lalu dengan kasus penyalahgunaan narkoba ini ditangkap setelah panen dan hendak menuju Kota Bukittinggi pada Rabu (27/2) sekitar pukul 16:15 WIB.

“Tersangka kita tangkap sedang membawa tas warna hitam dan di dalam tas itu kita temukan tiga pohon ganja sudah panen,” katanya.

Setelah itu, Tim Opsnal Polres Agam melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 81 batang ganja. Ke-81 batang ganja di halaman perkarangan sebanyak 76 batang yang ditanam di antara pohon cabai.

Sementara lima batang ganja lainnya ditanam di pot bunga ditemukan di dalam kamar kosong yang tidak dihuni tersangka.

Tiga dari lima batang ganja itu sudah dipanen tersangka dan pintu kamar dihalangi lemari untuk melindungi tanaman agar tidak diketahui orang.?

“Batang ganja itu diberi kipas angin kecil untuk menyejukkan pohon dan mengusir hama tanaman,” kata dia.

Anggota berhasil mengamankan 81 batang ganja dengan tinggi 15 Cm sampai satu meter dengan usia satu sampai tiga bulan, tujuh plastik berisikan biji ganja, tas dan lainnya.

Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Agam untuk proses selanjutnya.

“Biji ganja itu diperoleh setelah tersangka membeli satu kilogram daun ganja beberapa bulan lalu dan bijinya diambil untuk ditanam,” tambahnya.?

Ia menjelaskan, penangkapan residivis itu berawal dari laporan masyarakat terkait adanya warga yang menanam ganja di pekarangan rumahnya.

Atas laporan itu, anggota Satres Narkoba dan anggota Polsek Matur melakukan pengintaian kedatangan tersangka dari Bukittinggi ke tempat kejadian perkara untuk menyiram ganja, karena tersangka berdomisili di Kota Bukittinggi dan tempat kejadian perkara tidak dihuninya.

“Kita melakukan pengintaian selama empat hari. Pada Rabu (27/2), tersangka datang ke tempat kejadian perkara dan langsung ditangkap,” kata dia.

Atas perbuatannya tersangka diancam Pasal 111 ayat dua Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman kurungan lima sampai 20 tahun penjara.

Sementara itu, FW mengakui, pohon ganja itu ditanam untuk dikosumsi sendiri. “Batang ganja yang sudah dipanen akan dijemur beberapa hari ke depan setelah itu baru dikosumsi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK-Pemprov Jatim rakor evaluasi pemberantasan korupsi

Surabaya (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah setempat.

“Rakor digelar hari ini dan dihadiri pimpinan KPK Alexander Marwata serta Tim Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) di Gedung Negara Grahadi di Surabaya,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Kamis.

KPK berharap kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam upaya pencegahan korupsi yang lebih substansial, tidak hanya bersifat seremonial.

Febri menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu daerah penting yang menjadi perhatian KPK, terlebih sebelumnya di tingkat kabupaten/kota cukup banyak tersangka yang telah diproses di 2018 dan sebelumnya.

“Kami harap dengan upaya pencegahan yang diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur menjadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jatim,” ucapnya.

Febri menambahkan, rakor dan evaluasi ini juga merupakan bentuk keseriusan usai sebelumnya KPK menerima kedatangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu.

Selain Gubernur dan Wagub Jatim, turut hadir pada rakor dan evaluasi sebagai peserta, antara lain Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta wakilnya, 38 kepala daerah, kepala OPD Jatim, sekretaris daerah dan inspektur kabupaten/kota serta sejumlah pimpinan instansi terkait.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi bekuk pelaku pencabulan anak

Pontianak (ANTARA News) – Anggota Reskrim Polsek Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, membekuk Sug, terduga pelaku pencabulan anak yang korbannya masih berusia enam tahun.

Kapolsek Rasau Jaya, Iptu Aswin Manahan di Rasau Jaya, Kamis, mengatakan terduga pelaku pencabulan anak, Sug diringkus atas laporan Ros selaku ibu korban yang melihat perilaku korban yang selalu ketakutan.

“Atas kecurigaan itu diketahuilah bahwa korban telah dicabuli pelaku. Sug diketahui telah melakukan pencabulan anak berumur 6 tahun itu di Komplek Pelabuhan Rasau Jaya, Desa Rasau Jaya Umum, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, 20 Februari 2019 lalu.

Ia menjelaskan, berkat laporan ibu korban tersebut, maka pelaku diringkus, Sabtu (23/2).

“Kejadian pencabulan saat korban mandi di kamar mandi, kemudian perbuatan tersebut kembali dilakukan di kamar lantai atas rumah bibi korban,” ungkap.

Atas laporan ibu korban, Anggota Reskrim Polsek Rasau Jaya langsung membekuk pelaku dan pelaku mengakui perbuatan cabul yang dilakukannya, kata Aswin.

Pelaku kini ditahan di Mapolsek Rasau Jaya dan dijerat dengan UU No. 35/2014, perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tolak permohonan uji UU Ketenagakerjaan

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan menolak permohonan uji materi Pasal 167 ayat (3) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh Forum Perjuangan Pensiunan BNI.

“Amar putusan mengadili, menyatakan menolak permohonan pemohon,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Mahkamah menilai permohonan yang diajukan FPP BNI tidak beralasan menurut hukum.

Adapun Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan, dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja, maka uang pesangon yang dihitung yaitu uang pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha. 

Sebelumnya para pemohon mengungkapkan pihaknya masih belum memperoleh kekurangan pembayaran uang pesangon, karena manajemen BNI dinilai telah menafsirkan secara sepihak Pasal 167 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yaitu dengan tidak mempertimbangkan penjelasan atas pasal tersebut.

Terkait dengan dalil permohonan tersebut, Mahkamah menilai permohonan pemohon merupakan persoalan implementasi norma, yang oleh pemohon juga diakui sebagai persoalan implementasi.

Kendati demikian, pemohon tidak juga memperbaiki permohonannya, apalagi permohonan pengujian serupa juga pernah diputus oleh Mahkamah.

“Mahkamah memeriksa secara cermat dan seksama permohonan pemohon, telah nyata pula bahwa hal yang oleh pemohon dianggap sebagai perbedaan dengan permohonan-permohonan pengujian sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah adalah hanya terletak pada penambahan dasar pengujiannya saja, tetapi secara substantive pemohon tidak menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menunjukkan perbedaan dimaksud,” ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Oleh sebab itu secara substansial tidak ada alasan konstitusional baru yang menyebabkan MK harus mengubah pendiriannya terhadap konstitusionalitas pasal yang diuji, sehingga alasan permohonan dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil sekda Kabupaten Purbalingga terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Dua saksi itu, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Wahyu Kontardi, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, Subeno.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan) terkait kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Kurniawan –wakil ketua DPR– sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016. 

Diduga Kurniawan menerima sekurang-kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang PT TRADHA yang juga dijerat tindak pidana pencucian uang sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif, Muhammad Yahya Fuad, yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana Bahar Smith diwarnai unjuk rasa

Bandung (ANTARA News) – Sidang perdana Bahar bin Smith yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri Bandung Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis, diwarnai aksi unjuk rasa dari massa pendukungnya.

Bahar bin Smith yang menjalani sidang perdana atas kasus penganiayaan terhadap dua remaja pria di Kabupaten Bogor ini tiba di Gedung PN Bandung dengan mengenakan pakaian berwarna putih.

Di luar ruang persidangan sejumlah massa pendukung Bahar bin Smith melakukan orasi dilengkapi dengan atribut serta bendera yang bergambarkan wajah Bahar bin Smith.

    Sidang perdana Bahar bin Smith yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri Bandung Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis, diwarnai aksi unjuk rasa dari massa pendukungnya. (Antaranews/Ajat Sudrajat)   Sidang perdana Bahar bin Smith yang digelar di Gedung Pengadilan Negeri Bandung Jalan LLRE Martadinata Kota Bandung, Kamis, diwarnai aksi unjuk rasa dari massa pendukungnya. (Antaranews/Ajat Sudrajat)

Perwakilan massa pendukung Bahar Smith dari FPI yang juga menjadi koordinator lapangan aksi, Boby Iqbal, mengatakan akan terkumpul sejumlah 1.000 orang dari berbagai daerah. Saat ini baru 300 orang yang terkumpul dari sejumlah daerah di Bandung.

“Rencana 1.000 orang sekarang sekitar 300 orang dari Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat dan Cimahi,” katanya.

Sementara itu, polisi menutup Jalan RE Martadinata, khususnya di depan Pengadilan Negeri Bandung terkait sidang Bahar Smith.

Pengamanan dari Polrestabes Bandung untuk memasuki Pengadilan Negeri Bandung dan Ruang Sidang cukup ketat, yakni sebanyak tiga lapis pengamanan.

Hingga pukul 11.40 WIB, sidang masih berlangsung dan massa pendukung masih melakukan orasi di luar persidangan.

Baca juga: Perkara Bahar Smith dilimpahkan ke PN Bandung

Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil anggota DPRD Lampung terkait kasus suap barang-jasa

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Dua saksi itu, yakni anggota DPRD Provinsi Lampung Midi Ismanto dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah Madani.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa dua orang saksi untuk tersangka MUS (Mustafa) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, Mustafa adalah mantan Bupati Lampung Tengah.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal dugaan aliran dana kepada Mustafa untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI). 

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018.

Baca juga: KPK panggil Ketua DPRD Lampung Tengah

Baca juga: KPK dalami aliran dana pada sejumlah pimpinan-anggota DPRD Lampung Tengah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana Ratna Sarumpaet

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks, Ratna Sarumpaet mengikuti sidang perdana di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Sidang perdana tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dari Jaksa penuntut umum. ANTARA FOTO/Reno Esnir/pras.

Polisi sebut penghentian kasus Slamet Ma’arif tidak bermotif politis

Pihak kepolisian menyebut penghentian kasus dugaan tindak pidana pemilu Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma’arif tidak bermotif politis, melainkan karena unsur kesengajaan belum terbukti.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan di Jakarta, Rabu, penghentian kasus itu berdasar fakta-fakta hukum yang komprehensif dari saksi ahli dan dari pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menilai peristiwa itu, tidak hanya sudut pandang polisi.

“Polisi profesional dalam proses penyidikan. Itu menyangkut integritas penyidik,” kata Dedi Prasetyo.

Dalam gelar perkara, unsur Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yakni Bawaslu, kejaksaan dan kepolisian, meski terdapat perdebatan, memutuskan bersama penghentian kasus itu karena unsur kesengajaan berkampanye dalam kegiatan di Solo belum ditemukan.

Ada pun Slamet Ma’arif sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pemilu karena melakukan kampanye di luar jadwal dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo pada Minggu (13/1).

Slamet Ma’arif diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan baik KPU pusat mau pun daerah.

Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Hingga kasus dihentikan, Ketua Umum PA 212 itu dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik Polresta Surakarta pada 12 Februari dan pada 18 Februari 2019.

Baca juga: GNPF-PA 212 dukung parpol yang bela ulama

Baca juga: Kejaksaan Negeri Surakarta terima SPDP Slamet Maarif

Baca juga: Lemkapi: jangan politisasi kasus Ketua PA 212

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda sumut gagalkan peredaran 33,5 kg sabu jaringan Malaysia

Medan (ANTARA News) – Personel Unit 2 Subdit II Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran seberat 33,5 Kg narkoba jenis sabu-sabu dan 13.500 butir pil ekstasi merupakan jaringan asal Malaysia – Sumut dan Aceh.

Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, dalam pemaparannya di Mapolda, Rabu, mengatakan dari tiga orang kurir narkotika, yakni JL, S dan VS,  dua orang diantaranya dilakukan tindakan tegas dan terukur.

Kedua pengedar narkoba itu, JL dan S, menurut dia, terpaksa ditembak petugas karena melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri saat dilakukan pengembangan.

“Kedua kurir narkoba tersebut dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pengobatan medis, dan setelah itu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk proses lebih lanjut,” ujar Agus.

Ia menyebutkan, pada Jumat (22/2) seorang tersangka JL membawa narkoba dengan menggunakan mobil Mobilio dari Tanjung Balai menuju ke Medan.

Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan seberat 26,5 kg sabu-sabu dengan perincian 15 bungkus plastik teh China bertuliskan Qing Shan berisikan sabu 15 kg, dan tujuh bungkus plastik kopi Malaysia bertuliskan Alicafe di dalamnya berisikan sabu seberat 7 kg.

Kemudian, lima bungkus plastik warna putih transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu seberat 4,5 kg.

Selain itu ditemukan narkotika jenis pil ekstasi merek kenzo warna orange sebanyak tiga bungkus kemasan  yang masing-masing berisi 4.500 butir sehingga dengan total sebanyak 13.500 butir, serta dua karung plastik bertuliskan Malaysia, ucap jenderal bintang dua itu.

Agus menjelaskan, dari hasil keterangan tersangka JL, dilakukan pengembangan dan mengamankan mobil yang dikendarai S, di Jalan Medan -Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Minggu (24/2) sekira pukul 01.00 WIB.

Penangkapan tersebut, tepatnya di luar pintu tol Tanjung Morawa.  Polisi menyita satu bungkus plastik yang di dalamnya ada  bungkus kemasan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu seberat 5 kg.

Berdasar hasil interogasi terhadap tersangka S, petugas menangkap kurir narkoba VS, di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai.

Dari tangan VS, disita dua bungkus plastik kuning keemasan Guanyinwang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Barang narkoba tersebut merupakan kiriman dari Provinsi Riau.

“Ketiga tersangka pengedar narkoba itu, melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, pidana seumur hidup, penjara enam tahun dan hukuman 20 tahun penjara,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga meninggal, enam luka dalam kecelakaan beruntun di Solok

Arosuka,  (ANTARA News) – Tiga orang dinyatakan meninggal dan enam mengalami luka akibat kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera Solok-Padang, tepatnya di dekat GOR Batu Batupang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Rabu sore.

“Tiga korban meninggal dunia adalah pengendara sepeda motor, dan enam orang luka-luka masih menjalani perawatan,” kata Kasatlantas Polres Solok Arosuka Iptu Bayful Yendri di Arosuka, Rabu malam.

Ia menyebutkan, tiga orang meninggal, yaitu Suarti Usti (63), asal Koto Baru, Nabila (15), asal Nagari Cupak, dan Nanda Qodri (25), asal Nagari Cupak.

Sementara korban yang mengalami luka ringan dan berat Listya Rani Devina (16), asal Bukit Suliti, Halfison (50) Payakumbuh, Tommy (22), warga Piladang, Chyntia Safitri (26) Koto Baru Solok, Ade Anggraini (26) Koto Baru Solok, dan Fauzia (56) Kayu Aro Solok.

Menurutnya, kecelakaan berawal ketika satu unit mobil tangki bermuatan minyak mentah melaju kencang dari arah Kota Padang menuju Kota Solok.

Diduga mengalami rem blong, mobil tanki tersebut menyenggol satu sepeda motor Honda Beat yang berada di depannya. Hanya dalam hitungan detik, truk tangki itu kemudian menghantam mobil Mazda Biante yang persis berada di depannya.

Kecelakaan beruntun pun tak terelakkan, mobil Mazda yang dihantam dari belakang pun menghantam mobil Toyota Avanza putih yang berada di depannya, hingga terperosok ke kiri jalan dan menghantam warung kopi milik Johandi (48) yang berada di pinggir Jalan Lintas Sumatera itu.

Truk tangki yang sudah kehilangan kendali langsung menghantam beberapa kendaraan yang berada di seberang jalan yang datang dari arah berlawanan.

Usai menyenggol mobil truk Colt Diesel, truk tangki kemudian menyapu seluruh kendaraan yang berada di depannya. Setidaknya ada dua sepeda motor jenis Scoopy dan Vario dibuat ringsek, satu mobil boks L 300 terjun ke dalam sawah dengan kondisi ringsek.

Kemudian satu mobil minibus L 300 angkutan Solok-Lubuk Selasih rusak berat, hingga mobil truk tangki itu terbalik di dalam sawah dengan kedalaman lima meter dari bibir jalan dengan kondisi kepala mobil terpisah dari badan dengan seluruh roda menghadap ke atas.

Warga yang melihat kejadian itu langsung turun ke jalan menyelamatkan para korban. Para korban dilarikan ke RS Tentara Kota Solok, RSUD Arosuka dan RSU Mohammad Natsir untuk mendapat perawatan.

Sebanyak enam mobil dan dua sepeda motor terlibat dalam kecelakaan yang terjadi sebelum waktu Ashar tersebut sekitar pukul 15:30 WIB.

Saksi mata dalam kejadian itu, Johandi mengatakan, peristiwa kecelakaan itu terjadi sebelum shalat Ashar.

“Saya mendengar ada bunyi dentuman keras, dan ternyata ada kecelakaan beruntun,” katanya.

Ia juga turut menjadi korban karena kedai miliknya rusak dihantam mobil yang terlibat kecelakaan.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembunuh tiga harimau sumatera divonis tiga tahun

Teluk Kuantan (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Teluk Kuantan, Provinsi Riau menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada Falalini Halawa, terdakwa dalam perkara pembunuhan induk harimau sumatera dan dua anak harimau dikandungannya.

Dalam putusannya di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Rabu malam, majelis hakim yang dipimpin Hakim Reza Himawan Pratama menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 40 Ayat (2) juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

“Menyatakan terdakwa Falalini Halawa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan satwa dilindungi. Menjatuhkan pidana tiga tahun penjara,” kata Hakim Reza didampingi dua hakim anggota Rina Lestari Br Sembiring dan Duano Aghaka.

Selain pidana tiga tahun penjara, hakim juga menjatuhkan hukuman denda kepada Halawa, pria berusia 41 tahun asal Nias, Sumatera Utara tersebut sebesar Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Putusan hakim tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri setempat. Dalam tuntutannya pada pekan lalu, jaksa Mochamad Fitri Adhy menuntut terdakwa dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara.

Dalam amar putusannya, hakim menyebut Halawa telah memenuhi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang juga disebut sebagai pasal primer dalam perkara itu.

Dalam pasal itu, Hakim menyebut terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan yang menyebabkan harimau betina yang dalam kondisi bunting itu terjerat dan mati. Meskipun, niat awal Halawa adalah menjerat babi untuk melindungi perkebunan umbi, namun berdasarkan fakta persidangan terdakwa mengaku pernah mendengar auman raja rimba tersebut.

“Seharusnya terdakwa bisa membayangkan kemungkinan jerat yang dipasang menjerat harimau,” ujar hakim.

Sementara itu, Hakim menilai perbuatan terdawa yang mengakui perbuatannya serta sikap terdakwa yang langsung melaporkan ke Polisi saat harimau malang itu terjerat menjadi pertimbangan meringankan.

“Terdakwa hanya petani di kebun untuk menghidupi keluarganya dan terdakwa tidak terlibat dalam sindikat penjualan satwa dilindungi,” lanjut hakim Reza yang masih menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Menanggapi putusan itu, Halawa dan kuasa hukumnya Yogi Saputra dari LBH Missiniaki Legal Coorporation serta JPU Fitry Ady sepakat menyatakan pikir-pikir.

“Kita masih akan melaporkan ke pimpinan dengan putusan ini. Namun begitu, putusan tersebut telah sesuai prosedur yakni dua pertiga dari tuntutan,” kata JPU Fitry Adi kepada Antara usai sidang.

Halawa sebelumnya diamankan Balai Penegakan Hukum Wilayah II Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada September 2018 lalu. Dia selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka pemasang jerat yang membunuh seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) betina dan dua janin dalam perut harimau tersebut.

Halawa sebenarnya berasal dari Kabupaten Nias Selatan dan tinggal di Desa Pangkalan Indarung karena bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit dan ubi di sana. Ia mengklaim terpaksa memasang jerat untuk melindungi tanaman dari hama babi.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban longsor Pertambangan Emas Tanpa izin

Dua orang wanita menanti kabar anggota keluarganya yang tertimbun longsor di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondouw, Sulawesi Utara, Rabu (27/2/2019). Sebanyak 23 orang penambang tertimbun longsor, 19  orang diantaranya selamat dan 4 orang tewas. ANTARA FOTO/Adwit B Pramono/ama.

KPK dalami aliran dana ke Eni Saragih terkait pengurusan kontrak PKP2B

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran dana kepada anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Untuk mendalaminya, KPK pada Rabu memeriksa dua saksi untuk tersangka pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM) Samin Tan (SMT).

Pemeriksaan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Pada dua saksi didalami informasi terkait dengan dugaan aliran dana antara tersangka dan Eni Maulani Saragih, untuk kepentingan pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dua saksi itu, yakni Fitrawan Tjandra alias Oscar dari unsur swasta dan pegawai PT AKT Vera Likin.

Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap dua saksi tersebut selama enam bulan ke depan terhitung sejak 4 Februari 2019.

KPK pada Jumat (15/2) telah Samin Tan sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR non-aktif Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar.
   
Suap itu diberikan agar Eni ikut mengurus terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kementerian ESDM.
   
Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.
   
Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.
   
Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.
   
Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.
   
Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA berhasil memutus 17 ribu perkara sepanjang 2018

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyebut bahwa selama tahun 2018 jumlah perkara yang berhasil diputus oleh MA berjumlah 17.156 perkara dari 18.544 perkara yang masuk.

“Perkara masuk pada 2018 ada 18.544, termasuk sisa perkara tahun 2017 sebanyak 1.388, dan sejumlah 17.156 perkara sudah berhasil diputus oleh MA,” ujar Hatta di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu. 

Hatta memaparkan hal itu dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA 2018.

Dengan demikian sisa perkara tahun 2018 berjumlah 906 perkara.

“Sisa perkara 2018 ini merupakan jumlah terkecil dalam sejarah MA, dan ini merupakan capaian MA yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujar Hatta. 

Hatta menambahkan dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah perkara yang diterima oleh MA mengalami peningkatan sebesar 10,65 persen, sehingga jumlah beban perkara meningkat 3,82 persen.

Kendati demikian jumlah perkara yang diputus justru mengalami peningkatan sebesar 7,07 persen, sedangkan jumlah sisa perkara berkurang 34,73 persen.

Menurut Hatta, jumlah perkara yang diterima tahun 2018 juga merupakan yang terbanyak dalam sejarah MA, namun dengan jumlah hakim agung yang relatif sama dari tahun-tahun sebelumnya, MA mampu memutus perkara melampaui tahun 2017. 

Penyampaian Laporan Akhir Tahun MA ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,  Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah ketua MA negara-negara sahabat yaitu; Ketua MA Singapura Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Federal Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, dan Ketua MA Belanda Maarten Feteris.

Selain itu hadir pula sejumlah wakil ketua MA dari Kerajaan Qatar, dan wakil ketua MA Republik Sudan, serta para hakim agung dari Kerajaan Bahrain.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA: LHKPN sebagai syarat promosi hakim

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan bahwa salah satu syarat hakim untuk menerima promosi adalah bukti penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami di MA menjadikan bukti penyerahan LHKPN sebagai syarat untuk promosi hakim,” ujar Hatta Ali di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hal itu dikatakan Hatta ketika disinggung mengenai upaya MA untuk mengatasi hakim yang belum menyerahkan LHKPN.

“Saya sudah menyurati semua pengadilan di seluruh daerah dan mengumumkan bahwa bukti pengisian LHKPN sebagai salah satu syarat promosi hakim,” jelas Hatta.

Terkait dengan hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK memberikan apresiasi dan menyambut baik upaya MA supaya anggotanya patuh menyerahkan LHKPN.

Febri juga mengatakan KPK sungguh berharap bila MA juga memberikan sanksi tegas bagi anggotanya yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Untuk tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama terdapat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di MA yang belum melaporkan LHKPN sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen,” ucap Febri.

KPK pun mengharapkan pada sisa waktu menjelang 31 Maret 2019, instruksi dari pimpinan MA tersebut dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019. 

Febri mengatakan sebanyak 3.226 penyelenggara negara di lingkungan MA telah melaporkan kekayaannya sampai dengan 26 Februari 2019. 

“Diharapkan lebih dari 20 ribu penyelenggara negara lainnya juga dapat melaporkan menjelang batas waktu 31 Maret 2019 ini,” pungkas Febri.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA: Sebanyak 907 perkara telah menggunakan e-court

Jakarta (ANTARA News) – Sejak diluncurkan bulan Juli 2018, aplikasi e-court atau peradilan elektronik, telah digunakan untuk pendaftaran dan pembayaran biaya perkara pada pengadilan dari tiga lingkungan peradilan di Indonesia. 

“Total terdapat 907 perkara dari tiga lingkungan peradilan di Indonesia yang sudah menggunakan sistem peradilan elektronik,” ujar Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hal tersebut disampaikan Hatta dalam pidato penyampaian Laporan Tahunan MA 2018.

Hatta memaparkan pada tahun 2018, terdapat 445 perkara terdaftar menggunakan e-court pada peradilan umum dengan jumlah panjar biaya perkara sekitar Rp594 juta.

Sementara pada lingkungan peradilan agama terdapat 442 perkara dengan panjar biaya perkara sekitar Rp187 juta.

“Pada lingkungan peradilan TUN terdaftar 20 perkara dengan panjar biaya perkara sebanyak Rp12 juta,” ujar Hatta.

Hatta kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan terus mendorong upaya penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui prosedur mediasi pada perkara-perkara perdata umum, perdata agama serta diversi pada perkara tindak pidana anak dan jinayat. 

“Pada tahun 2018 terdapat 5.306 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi, 273 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversi dan 47 perkara jinayat berhasil didamaikan melalui proses diversi pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh,” papar Hatta.

Sementara itu instrumen gugatan sederhana dalam perkara-perkara perdata dan sengketa ekonomi syari’ah, dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp200 juta juga telah diselesaikan di berbagai pengadilan negeri dan pengadilan agama atau mahkamah syariah di seluruh Indonesia. 

“Pada tahun 2018 terdapat 6.469 perkara gugatan sederhana yang diselesaikan, terdapat kenaikan dari tahun 2017 yang menyelesaikan 2.135 perkara gugatan sederhana,” pungkas Hatta.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang warga Australia pemilik kokain

Terdakwa kasus kepemilikan kokain asal Australia Brandon Luke Johnsson bergegas seusai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar, Rabu (27/2/2019). Majelis hakim memvonis Brandon Luke Johnsson dan kekasihnya Remi dengan hukuman pidana lima tahun empat bulan penjara dan denda Rp800 Juta subsider dua bulan kurungan karena terbukti memiliki kokain seberat 11,60 gram. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/hp.

Sidang tuntutan Hercules

Terdakwa Hercules Rosario Marshal meluapkan emosinya seusai sidang tuntutan terkait kasus penguasaan lahan PT Nila Alam, Kalideres, Jakarta Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/2/2019). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Hercules hukuman tiga tahun penjara dipotong masa tahanan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Polres telusuri penyebar berita bohong WNA masuk DPT

Cianjur (ANTARA News) – Kepolisian Resor Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akan menelusuri oknum yang mengupload ke media sosial terkait adanya Warga Negara Asing (WNA) di wilayah tersebut yang memiliki hak pilih dan tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 karena berita tersebut bohong alias hoaks.

Kapolres Cianjur AKBP Soliyah kepada wartawan Rabu, menyatakan sudah melakukan konfirmasi ke kantor Keimigrasian dan Dinas Pendudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Cianjur, terkait adanya WNA sebagai Tenaga Kerja Asing TKA yang memiliki KTP elektronik (KTP-el).

“Setelah mendapatkan konfirmasi dari kedua intansi tersebut, bahwa WNA yang sudah memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan sudah berusia 17 tahun, WNA itu wajib memilik KTP karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk,” katanya.

Soliyah menjelaskan, adanya kabar mengenai WNA yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai peserta Pemilu 2019, hal tersebut merupakan berita yang tidak benar atau hoaks.

“Setelah menerima adanya hal itu, kami langsung melakukan konfirmasi ke pihak KPU Cianjur terkait kebenarannya, setelah ditelusuri merupakan kesalahan dalam menginput data,” katanya.

Dengan demikian, pihaknya akan menelusuri penyebar berita bohong di media sosial terkait adanya WNA yang dikabarkan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

“Cyber patrol yang dimiliki Polres Cianjur berkoordinasi dengan Cyber Mabes Polri akan menelusuri pelaku yang memviralkan berita yang tidak sesuai dengan fakta itu,” katanya.

Pihaknya juga mendorong KPU dan Disdukcapil untuk mengsinkronkan kembali data yang salah tersebut agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahan data pemilih untuk Pemilu April 2019.

Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT

Baca juga: Dukcapil hentikan penerbitan KTP-e WNA sampai pemilu selesai

Baca juga: Menkumham usulkan KTP-e WNA dan WNI dibedakan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres HSU sosialisasikan bahaya Narkoba ke desa-desa

Banjarmasin (ANTARA News) – Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara (HSU) Kalimantan Selatan melaksanakan sosialisasi bahaya Narkoba ke desa-desa untuk mencegah masuk dan beredarnya barang haram tersebut.

“Kami melakukan sosialisasi ini agar masyarakat tau seperti apa bahaya Narkoba dan jenis-jenisnya, sehingga nantinya bisa melindungi orang-orang terdekatnya,” ucap Kasat Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Utara (HSU) Iptu Kamaruddin di Amuntai, Rabu.

Hal itu dikatakannya saat melakukan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan bahaya narkoba di Kantor Desa Tayor, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten HSU.

Menurut Kamaruddin, orang tua di desa-desa harus tahu wujud Narkoba agar lebih mudah dalam pengawasan terhadap anaknya.

“Intinya kami memberikan pemahaman dan kesadaran pada warga untuk mencegah keterlibatan dengan Narkoba dan peduli kepada orang dekat yang disayang,” tuturnya menekankan.

Kamaruddin juga mengatakan, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba, karena tanpa dukungan masyarakat maka segala usaha, upaya dan kegiatan penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Dalam sosialisasi itu Kamaruddin yang mewakili Kapolres HSU AKBP Ahmad Arif Sopiyan memaparkan terkait jenis-jenis dari Narkoba hingga dampak dan pengaruh penggunaan barang haram tersebut melalui penjelasan dan pemutaran video.

Kemudian dirinya juga dijelaskan faktor-faktor yang mendorong seseorang menggunakan Narkoba hingga bahaya narkotika terhadap diri pemakai.

Pada sosialisasi yang dihadiri 100 warga itu, turut hadir Tim Bagian Hukum Pemkab HSU, Camat Amuntai Utara, Hakim Pengadilan Amuntai, Kejari HSU yang memberikan materi KDRT serta Kepala Satpol PP Kabupaten HSU dengan materi soal Perda.

Warga pun menyatakan ikrar bersama anti narkoba sebagai wujud komitmen memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkoba agar desa mereka bersih dari virus yang sangat merusak sendi-sendi kehidupan secara keseluruhan itu.

Baca juga: Gegap gempita ikrar anti narkoba dari pelajar Indonesia

Baca juga: Caleg PDI Perjuangan khawatirkan peredaran narkoba makin masif

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo akui bersalah

Sudah ada kemauan untuk mengembalikan. Kalaupun misal tidak terpenuhi, jaksa bisa saja menyita aset terpidana hingga senilai total kerugian negara yang belum terbayar.”

Tulungagung, Jatim (ANTARA News) – Mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo mengaku bersalah dan tidak mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara, denda Rp700 juta dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp28 miliar yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Melalui Kuasa hukumnya, Hakim Yunizar, Rabu, Syahri menyatakan menerima hasil putusan majelis hakim yang dijatuhkan dalam persidangan dirinya yang digelar pada Kamis (14/2).

“Setelah mempertimbangkan keputusan (hakim), juga setelah kami memberikan konsultasi, akhirnya pertimbangan itu menjadi dasar bagi terdakwa untuk tidak mengajukan banding,” kata Hakim Yunizar dikonfirmasi melalui telepon dari Tulungagung.

Yunizar menegaskan bahwa putusan majelis hakim atas diri Syahri dalam perkara tindak pidana korupsi sudah tepat dan benar.

Syahri dalam persidangan juga sudah mengakui adanya aliran dana “fee proyek” dari ?program DAK (Dana Alokasi Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum) dan BK (Bantuan Keuangan) ke dirinya selaku pejabat Bupati Tulungagung saat itu.

Namun, nominalnya ditegaskan tidak sebesar tuntutan jaksa KPK yang menyebut sebesar Rp77 miliar.

“Di pembelaan kami kan yang diakui, Rp16 miliar tapi hakim menyimpulkan Rp28 miliar. Ya, kami terima putusan itu. Terdakwa sudah menerima dan mengakuinya,” ujar Yunizar.

Syahri kini tinggal menunggu vonis hakim dinyatakan inkracht. Sebab kendati dia tidak mengajukan banding, Yunizar mengaku belum tahu apakah pihak jaksa KPK menyatakan menerima atau banding atas putusan tersebut.

“Status perkara klien kami juga masih bergantung ada/tidaknya upaya hukum dari terdakwa lain dalam perkara yang sama. Sebab pemberkasan (perkara) jadi satu. Kalau misal ada yang banding, status vonis hukuman terdakwa (terpidana) Syahri juga menunggu sampai ada putusan final yang berkekuatan hukum tetap,” tuturnya.

Syahri sendiri berkomitmen untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada dirinya sebesar Rp28 miliar.

Sebesar Rp1,5 miliar sebelumnya telah disita KPK saat OTT dan penggeledahan, sehingga sisa yang pengganti sebesar Rp26,5 miliar akan diupayakan kembalikan maksimal 30 hari setelah vonis dijatuhkan.

“Sudah ada kemauan untuk mengembalikan. Kalaupun misal tidak terpenuhi, jaksa bisa saja menyita aset terpidana hingga senilai total kerugian negara yang belum terbayar,” ucapnya.

Syahri siap menjalani seluruh proses hukumnya. Namun, dia juga meminta KPK untuk mengusut dan menindaklanjuti temuan dan fakta persidangan yang mengungkap adanya para pihak lain yang ikut menerima aliran dana korupsi total sebesar Rp140 miliar.

Dari total audit investigasi yang dilakukan BPK dan menjadi acuan jaksa KPK itu, Rp28 miliar dinyatakan mengalir ke Syahri Mulyo, ke Kepala PUPR Tulungagung Sutrisno sebesar Rp71 miliar.

“Masih ada sekitar Rp41 miliar yang harus ditelurusi kemana saja dana `fee` itu mengalir. KPK harus mengusutnya, baik yang sudah terungkap di fakta persidangan maupun yang belum,” ujarnya mewakili Syahri Mulyo.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Ambon ungkap tujuh pelaku curanmor

Ambon (ANTARA News) – Satreskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak Januari hingga Februari 2019 telah mengungkap tujuh oknum pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang selama ini telah meresahkan warga.

“Hari ini kami menggelar para tersangka pelaku beserta sepuluh unit sepeda motor hasil curian sebagai barang bukti,” kata Wakapolres setempat, Komisaris Polisi Ferry Mulyana di Ambon, Rabu.

Gelar tujuh tersangka beserta sepuluh unit kendaraan roda dua sebagai barang bukti di halaman Mapolres Ambon oleh Wakapolres ini didampingi Kasat Reskrim AKP Gilang Prasetya dan Kasubag Humas Polres setempat, Ipda Pol Julkisno Kaisupy.

Menurut Wakapolres, tujuh pelaku yang sudah diringkus polisi dan sedang menjalani pemeriksaan masing-masing berinisial AM, RA, AF, AOM, GU, PC, IM.

“Para tersangka pelaku yang rata-rata berusia antara 18 hingga 30 tahun ini salah satunya adalah perempuan, sedangkan lokasi kendaraan bermotor yang diambil umumnya tersebar pada beebrapa kawasan di Pulau Ambon,” ujarnya.

Modus para tersangka adalan melihat sepeda motor yang sementara diparkir di tempat sepi dengan cara bolak-balik memantau situasi untuk benar-benar memastikan tidak ada orang lalu mereka mengambil sepeda motor.

Atau terkadang juga ada pemilik yang lupa mengambil kunci kontak di sepeda motornya karena sedang buru-buru sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk membawa kabur kendaraan tersebut.

“Hasil curian berupa sepeda motor ini digunakan sendiri oleh para pelaku dan ada juga diantara mereka yang menjualnya untuk berfoya-foya,” jelas Wakapolres.

Baca juga: Polsek ujung tombak penanganan pencurian kendaraan bermotor di Sumsel

Baca juga: Polisi amankan pelaku percobaan pencurian sepeda motor

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA wujudkan peradilan modern berbasis teknologi

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Agung pada 2018 berhasil mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dengan meluncurkan aplikasi peradilan elektronik (e-court).

“MA menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sehingga memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hal itu dikatakan oleh Hatta ketika memaparkan kinerja dan capaian MA dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan aplikasi peradilan elektronik ini dilengkapi dengan tiga fitur utama, yaitu pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran panjar uang perkara (e-Payment) serta penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-Summons).

Disamping aplikasi e-Court, MA dikatakan Hatta juga menyempurnakan pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 secara nasional di empat lingkungan peradilan.

Sistem ini dijelaskan Hatta sudah terintegrasi dengan Direktori Putusan dan Sistem Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung, aplikasi SIPP Modul Gugatan Ekonomi Syariah, dan aplikasi SIPP Modul Gugatan Sengketa Pemilihan Umum.

Hatta kemudian menambahkan pemanfaatan sistem teknologi informasi tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hatta mengatakan hampir semua lini kerja di MA telah ditranformasikan secara digital, baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis. 

“MA telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan teknologi informasi secara terintegrasi di lingkungan MA dan empat badan peradilan di bawahnya,” jelas Hatta.

Hatta menjelaskan bahwa modernisasi pada bidang administrasi perkara merupakan upaya untuk mendorong percepatan dalam layanan peradilan, namun pada kenyataannya implementasinya terkendala peraturan hukum acara yang tidak kunjung diperbaharui sehingga menghambat peluang menggantikan proses lama yang sudah tidak efisien. 

Penyampaian Laporan Akhir Tahun MA ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,  Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah ketua MA negara-negara sahabat yaitu; Ketua MA Singapura Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Federal Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, dan Ketua MA Belanda Maarten Feteris.

Selain itu hadir pula sejumlah wakil ketua MA dari Kerajaan Qatar, dan wakil ketua MA Republik Sudan, serta para hakim agung dari Kerajaan Bahrain.

Baca juga: Ketua MA minta penyelesaian perkara dipercepat

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan berperan penting awasi dana desa

Palembang (ANTARA News) – Kejaksaan berperan penting mengawasi dana desa agar alokasi penggunaan anggaran dari pemerintah pusat tersebut tepat sasaran.

“Kejaksaan harus memperketat pengawasan karena sudah ada perjanjian kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ramel Jesaja dalam seminar dan workshop Tata Kelola Pemerintahan Membangun Kemandirian Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, kejaksaan telah memprogramkan dalam pengawasan dana desa tersebut melalui “Jaga Dana Desa Untuk Masyarakat Desa”. Pengawasan tersebut untuk percepatan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa.

Mengenai pengawasan itu sendiri bukan semata-mata melakukan tindakan tetapi juga upaya pencegahan, katanya.

Sebab penegakan hukum represif dilakukan dalam upaya pencegahan supaya penyelewengan tidak terjadi.

Mengenai potensi permasalahan hukum dalam penyaluran dana desa tersebut antara lain tahap pendistribusian dari pemerintah kabupaten kepada kepala desa.

“Tidak menutup kemungkinan adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan hanya dibagikan pada pendukung bupati atau partai politik,” katanya.

Selain itu, bisa saja terjadi korupsi dengan modus membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, membuat perjalanan dinas fiktif dan lain sebagainya.

Sementara mengenai upaya pencegahan, menurut dia, melakukan pelatihan kepada para kepala desa dan aparatur perangkat desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut.

Selain itu melakukan edukasi kepada masyarakat dan mengikutsertakan warga serta lembaga terkait dalam pengawasan dana pemerintah pusat tersebut, ujar dia.

Baca juga: Jokowi: jangan main-main dengan dana desa

Baca juga: Papua Barat dorong pengawasan melekat dana desa

Baca juga: Wagub Sumsel minta pengawasan dana desa diperketat

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan perkara Mahkamah Konstitusi

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih membacakan putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian undang undang tentang Advokat Pasal 16, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 frasa jenjang pendidikan dasar, Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 168 ayat 1. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Risma minta kasus pembacokan anggota Satpol PP Surabaya diusut

Sudah diproses di kepolisian. Kita sudah tau siapa pelakunya. Kita punya alat untuk memantau. Sekarang pelakunya lari ke luar kota.”

Surabaya (ANTARA News) – Wali Kota Tri Rismaharini meminta kasus pembacokan seorang anggota Satpol PP yang saat melakukan penertiban di Pasar Keputran, Tegalsari, Surabaya pada Selasa (26/2) malam diusut tuntas.

“Sudah diproses di kepolisian. Kita sudah tau siapa pelakunya. Kita punya alat untuk memantau. Sekarang pelakunya lari ke luar kota,” kata Tri Rismaharini saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Rabu.

Diketahui korban bernama Tri Setia Bakti warga Bangong Ginayan yang bekerja sebagai anggota Satpol PP Kota Surabaya. Korban mengalami luka robek dibagian lengan kiri usai dibacok oknum preman di kawasan Pasar Keputran.

Risma menyayangkan ada anggota Satpol PP yang niatnya bekerja melakukan penertiban di Pasar Keputran malah menjadi korban pembacokan oleh preman setempat.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah memberikan waktu kepada pedagang untuk melakukan bongkar muat barang dagangan di Jalan Keputran pada jam-jam tertentu karena jalan tersebut masih digunakan untuk umum.

“Kita tidak mematikan usaha pedagang di Pasar Keputran. Tapi semua itu kan harus diatur. Semua itu ada aturannya. Kalau gitu rusak seisi kota ini,” katanya.

Ia sudah menyampaikan kepada Kepala Satpol PP Surabaya agar meminta pengamanan kepada pihak kepolisian dan Garnisun pada saat patroli ke Pasar Keputran. Hal ini dikarenakan petugas Satpol PP tidak boleh membawa senjata api. “Izinnya sulit kalau pegang senjata kan harus tes psikologi dulu,” katanya.

Untuk memberikan rasa aman, lanjut dia, saat ini sudah dibangun 11 pos pengamanan yang selama ini diindikasikan banyak tindak kriminalitas. “Sudah berkali-kali saya sampaikan tolong berhati-hati. Jaga kota ini supaya aman,” ujarnya.

Meski demikian, Risma mengatakan petugas Satpol PP sudah dibekali “handy talky” (HT) atau alat komunikasi radio dua arah dengan melakukan penyampaian pesan oleh pengguna secara bergantian. “Kalau ada orang memakai senjata tajam langsung bisa minta bantuan melalui 112 agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto menyatakan pihaknya sudah melaporkan salah seorang anggotanya yang menjadi korban pembacokan pada saat melakukan penertiban di Pasar Keputran ke Polrestabes Surabaya.

Irvan menegaskan bahwa peristiwa pembacokan di Pasar Keputran tersebut tidak menyurutkan nyali anggota Satpol PP, melainkan sebaliknya semakin meningkatkan pengamanan dan penertiban di pasar yang berada di jantung Kota Surabaya itu.

“Kami tidak takut, kami akan tetap berkomitmen Pasar Keputran harus tetap dijaga dan ditertibkan agar pedagang tidak meluber ke luar ?dan mengganggu ketertiban,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Sumsel sebutkan delapan modus penyelewengan dana desa

Palembang (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyebut terdapat delapan modus penyelewenangan dana desa berdasarkan hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat kepala desa.

Zulkarnain dalam seminar dan “workshop” nasional “Tata Kelola Pemerintah Desa, Membangun Kemandirian Desa melalui Bumdesa” di Palembang, Rabu, mengatakan, pertama yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, kedua mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Keempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten, kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor.

Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa, dan kedelapan yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

Atas tindakan penyelewengan dana desa ini, ia mengatakan Polda Sumsel telah menyidik tujuh kasus pada tahun 2018.

Untuk itu, pada 2019, Polda Sumsel sedapat mungkin menekan angka penyelewengan ini dengan pengawasan untuk pencegahan dan penindakan untuk memberikan efek jera.

“Peran Polri di sini sangat jelas, yakni membuat jangan sampai ada penyelewengan. Kami libatkan para Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa,” ujarnya.

Kades Tersangka

Belum lama ini, seorang oknum kepala desa di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditetapkan polisi menjadi tersangka karena diduga menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi yakni membeli mobil dan biaya berobat istri.

Tersangka ZU (41) ditetapkan tersangka (27/2) karena diduga kuat menggunakan dana desa pencairan tahap pertama sebanyak Rp359 juta untuk keperluan pribadinya.

Bahkan kepala desa di Desa Ulak Lebar ini hanya menggunakan sekitar Rp20 juta untuk pembangunan jembatan. Pekerjaan ini juga dilakukan agar kendaraannya itu bisa melintas mengingat jalan rusak parah.

Sama halnya Kepala Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, AJ juga kedapatan menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Ia pun ditetapkan polisi menjadi tersangka pada 24 Januari 2019.

Kepala desa ini mengaku menggunakan uang dana desa tersebut untuk jalan-jalan atau travelling ke luar kota ke Jakarta dan Bengkulu. Selain itu, juga digunakan untuk hobinya memancing, hingga digunakannya untuk biaya pesta pernikahan keponakannya di desa.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, perbuatan tersangka merugikan negara Rp473.004.697 dari total anggaran sebesar Rp586.978.000.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Ketua YLBHI apresiasi pembebasan ABK “Miss Gaunt”

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang berpartisipasi dalam pembebasan lima dari delapan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Miss Gaunt yang sempat ditahan di dalam kapal di perairan Ghogha, India. 

“Alhamdulillah berkat perhatian dan dukungan masyarakat serta teman-teman media, masalah ini bisa mendapat prioritas dari Kemenlu,” kata Patra, di Jakarta, Rabu. 

Miss Gaunt merupakan kapal yang dimiliki Nordav BV, perusahaan yang dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada perusahaan India.

Lima ABK tersebut tiba di Indonesia sejak Sabtu 23 Februari 2019 atas bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI. Begitu tiba di Bandara, para ABK tersebut disambut pihak keluarga, termasuk dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Bareskrim Polri.

Patra mengingatkan, sudah semestinya memang setiap permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, sejak awal politikus Partai Hanura ini pun memberi perhatian terkait persoalan ini, termasuk bertemu dengan keluarga ABK, dan meminta pemerintah untuk turun tangan.

Caleg Partai Hanura dari dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pembebasan para ABK.
 
Patra pun sempat mengkritisi DPR RI yang menurutnya kurang bersuara terkait persoalan ini.

“ABK dan Buruh Migran merupakan konstituen anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Sayangnya, para petahana DPR RI dari dapil ini kurang lantang dan nyaring bersuara,” ucap Patra.

Sebelumnya, delapan orang WNI ini menandatangani Seafarers Employment Agreement (Sea) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018. Kapal ini milik Nordav B.V, sebuah perusahaan pelayaran dari Belanda.

Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, ke-8 WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018 namun akhirnya tak bisa terwujud.

Belakangan diketahui Nordav dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Perusahaan India ini kemudian meminta pengadilan untuk menahan kapal Miss Gaunt. Hingga berujung putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India, yang memerintahkan untuk menahan kapal termasuk para ABK-nya pada 20 September 2018. Sejak itulah ke-8 WNI ini belum bisa kembali ke Tanah Air.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terdakwa pemberi suap pimpinan-anggota DPRD Kalteng dituntut 2,5 tahun

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan untuk tiga terdakwa pemberi suap Rp240 juta untuk pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Tengah. 

Pemberian suap itu dilakukan agar tidak dilakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit.
   
“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU KPK Budi Nugraha saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Tiga terdakwa itu, yakni Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk yang juga Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara.

Kemudian, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Adapun hal yang memberatkan para terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK, Edy Saputra Suradja memberi uang sebesar Rp240 juta kepada Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD provinsi Kalteng dan Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng melalui Edy Rosada dan Arisavanah, keduanya anggota Komisi B DPRD Kalteng.
   
Suap itu dilakukan bersama-sama dengan Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. 
   
Dalam dakwaan terungkap bahwa pada pertemuan 17 Oktober 2018 di ruang Komisi B antara anggota Komisi B DPRD Kalteng dengan petinggi PT BAP bahwa ada permintaan uang kepada PT BAP dari anggota Komisi B.
   
Saat itu, Punding Ladewiq menyampaikan untuk memenuhi keinginan Teguh Dudy, ada harga yang harus dipenuhi sebesar Rp300 juta. 

Selanjutnya diputuskan oleh Borak Milton “Ya kalo kawan-kawan, ya 20 juta lah”, maksudnya jatah untuk masing-masing anggota Komisi B sebesar Rp20 juta dengan jumlah seluruh anggota 12 orang sehingga total permintaan sebesar Rp240 juta.
   
Uang itu ditujukan agar Komisi B membantu permasalahan PT BAP dan meluruskan berita di media massa terkait temuan hasil kunjungan itu, tapi tidak dicapai kata sepakat karena Borak Milton tetap menginginkan RDP membahas temuan itu.
   
Atas permintaan Borak tersebut, Teguh menyampaikan akan berkoordinasi dan meminta persetujuan Willy Agung. Willy lalu melaporkannya ke Edy Saputra Suradja yang meminta persetujuan Jo Daud Dharsono selaku Komisaris Utama PT BAP yang juga Direktur Utama PT SMART Tbk.

Namun Jo Daud Dharsono menyampaikan menyetujui pemberian uang kepada Komisi B DPRD Kateng asal ada jaminan tertulis dari Komisi B mengenai sejumlah masalah yang dihadapi PT BAP.
   
Teguh lalu menghubungi Borak Milton pada 19 Oktober 2018 dengan mengatakan “Pak Wily kan udah sampaikan ke Presdir, jadi intinya beliau itu udah siap aja, cuma kira-kira apa ya jaminan kita depannya, maksudnya pegangan tertulisnya gitu..”.
   
Borak menjawab tidak dapat memberikan jaminan tertulis namun dapat menjamin RDP tidak dilaksanakan serta akan memberikan “press release” bahwa setelah dilakukan invetigasi tidak ada ditemukan pelanggaran lingkungan oleh PT BAP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sambut baik kepatuhan LHKPN sebagai syarat promosi hakim

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik soal kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim di jajaran Mahkamah Agung (MA).

“KPK menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua MA setelah acara penyampaian Laporan Tahunan MA Tahun 2018, khususnya menjadikan kepatuhan LHKPN sebagai salah satu syarat promosi hakim di jajaran Mahkamah Agung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, kata Febri, diharapkan disertai dengan kesadaran pada penyelenggara negara di jajaran MA dan tindakan yang tegas secara internal jika ada penyelenggara negara yang tidak menyampaukan LHKPN sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama terdapat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di MA yang belum melaporkan LHKPN sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen,” ucap Febri.

KPK pun mengharapkan pada sisa waktu menjelang 31 Maret 2019, instruksi yang kuat dari pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019. 

KPK pun, kata dia, menyampaikan terima kasih pada 3.226 penyelenggara negara di MA yang telah melaporkan kekayaannya per26 Februari 2019 ini dan diharapkan ebih dari 20 ribu penyelenggara negara lainnya juga dapat melaporkan menjelang batas waktu 31 Maret 2019 ini.

“Jika ada kendala dalam proses pelaporan, termasuk penggunaan sistem online dapat menghubungi KPK di ‘Call Center’ 198. Pelaporan saat ini lebih mudah dilakukan melalui website: https://elhkpn.kpk.go.id,” kata Febri.

Berdasarkan data Direktorat Pelaporan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara di MA untuk menyerahkan LHKPN-nya pada 2018 sebesar 47,58 persen dari total 22.249 wajib lapor dengan rincian sudah lapor 10.585 orang dan belum lapor 11.664 orang.

Sedangkan pada 2019, tingkat kepatuhannya sebesar 13,64 persen dari total 23.647 wajib lapor dengan rincian sudah lapor 3.226 orang dan belum lapor 20.421 orang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkumham usulkan KTP-e WNA dan WNI dibedakan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dapat dibedakan baik dari segi warna maupun bentuk.

“Memang saya kira ke depan harus dibedakan kartu tanda penduduk antara WNA dengan WNI, kami sarankan ke pihak administrasi penduduk jangan sampai KTP-e untuk WNI sama seperti untuk orang asing,” ujar Yasonna di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Yasonna mengatakan hal tersebut setelah beredar gambar KTP-e milik warga negara asing yang bentuk dan warnanya sama seperti KTP-e milik warga negara Indonesia. 

Membedakan kartu identitas antara WNA dengan WNI ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis dalam administrasi kependudukan.

“Kalau petugas administrasi kependudukan tidak cermat misalnya, WNA itu bisa dapat paspor Indonesia nanti,”  jelas Yasonna.

UU Administrasi Kependudukan telah mengatur, WNI serta orang asing yang telah memiliki izin tinggal atau telah menikah di Indonesia wajib memiliki KTP-e, namun tidak berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan WNI.

“Jadi meskipun WNA punya KTP-e tidak berarti dia punya hak politik yang sama dengan WNI,” jelas Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan klarifikasi bahwa meskipun WNA memiliki KTP-e, yang bersangkutan tetap tidak boleh ikut memilih dalam Pemilu.

“Sekali lagi itu hanya kartu tanda penduduk, karena dalam konstitusi juga disebutkan ada  penduduk WNI dan WNA,” ujar Yasonna.

Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT

Baca juga: Dukcapil hentikan penerbitan KTP-e WNA sampai pemilu selesai

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harun gantikan Farida jadi Kakanwil Kumham Sulbar

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Pembinaan Napi dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan, Harun Sulianto, resmi menjabat Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, menggantikan pejabat lama Andi Farida yang memasuki purna bakti.       

Siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan Menkumham yang di wakili Staf Ahli Bidang Polkam di acara serah terima jabatan di Mamuju, Rabu, mengatakan agar pejabat baru melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan Gubernur dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan tugas kantor wilayah, seperti harmonisasi peraturan daerah, pelayanan hukum fidusia , kenotariatan, kekayaan intelektual, layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sementara itu Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar, mengatakan bahwa selama ini Kanwil Kumham Sulbar bersama dengan Pemda melakukan harmonisasi rancangan perda dan pencanangan kabupaten peduli hak asasi manusia.

Ke depan Gubernur Andi Ali berharap agar warga binaan pemasyarakatan dapat bekerja selesai menjalani pidana, karena itu perlu dibekali keterampilan selama dibina di lapas.

Baca juga: Kemkumham: kesadaran masyarakat tentang hak paten perlu ditingkatkan

Baca juga: Ratusan karya narapidana dipamerkan di Museum Keramik

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Neneng Yasin didakwa terima Rp10 miliar terkait Meikarta

Bandung (ANTARA News) – Terdakwa yang juga Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu.

Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut.

Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura,” ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya Jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952 juta dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Jaksa juga dalam persidangan menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

“Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian dan itu akan kami uji didalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan,” kata Jaksa.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan di perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut.

“Sementara perkara sebelumnya kan sudah kita tuntut, sudah kita uraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan di perkara yang ini,” katanya.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, nama Bos Lippo Group, James Riady kembali disebut jaksa saat sidang perdana dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin beserta empat terdakwa lainnya.

Peran James disebutkan oleh jaksa pernah menemui Neneng dan mengajukan sejumlah perizinan mendirikan bangunan terkait dengan proyek Meikarta.

“Pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan Meikarta,” kata Jaksa dalam dakwaannya.

Jaksa menyebut James bersama terdakwa Billy Sindoro menemui Neneng sekitar Januari 2018. Selanjutnya pada sekitar Mei 2018, Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama mengajukan permohonan IMB untuk proyek Meikarta sejumlah 53 apartemen dan 13 basement.

Dalam proses itu, jaksa menduga ada proses tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang diduga dilakukan oleh pihak Meikarta kepada jajaran Pemkab Bekasi.

“(Suap diberikan) agar para terdakwa (Neneng beserta yang lainnya) memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa, yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” kata Jaksa KPK.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua tersangka suap dana perimbangan Arfak dicegah ke luar negeri

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

“Dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan tersangka SKM, KPK telah mengirimkan surat pada imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu. 

Dua tersangka yang dicegah itu, yakni  anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) dan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPA).

Adapun jangka waktu pencegahan dua tersangka itu untuk enam bulan ke depan, terhitung sejak 21 Januari 2019.

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 7 Februari 2019. Namun, KPK belum menahan keduanya.

Dari proses penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan, tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. 

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. 

Dari sejumlah uang tersebut, ungkap Saut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Baca juga: KPK geledah tiga lokasi terkait kasus dana perimbangan Pegunungan Arfak

Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus suap dana perimbangan Pegunungan Arfak

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA minta dispensasi syarat hakim pajak

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan dispensasi terhadap syarat rekrutmen hakim agung khusus pajak.

“Kami minta kepada KY kalau bisa ada dispensasi yang penting calon hakim agung tersebut punya latar belakang hukum, kalau S2 dari ekonomi ya silahkan,” ujar Hatta di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hatta mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan kepada KY yang memiliki wewenang untuk melaksanakan seleksi calon hakim agung (CHA).

Dalam surat tersebut MA memohon supaya dalam setiap seleksi CHA, KY juga dapat membuka seleksi untuk hakim agung kamar Tata usaha negara khusus pajak.

“Kami mohon kalau bisa ada hakim agung dari pajak, karena perkara pajak setiap tahun meningkat bahkan sampai ribuan perkara pajak yang sampai di MA,” jelas Hatta. 

Hingga saat ini hanya ada satu hakim agung khusus pajak di MA, sementara perkara pajak yang masuk ke MA terus mengalami peningkatan.

“Setidaknya ada tiga hakim agung khusus pajak, selama ini hanya ada satu,” ujar Hatta.

Pada Kamis (10/1) Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyerahkan empat nama calon hakim agung (CHA) 2018 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk mendapatkan persetujuan.

KY menetapkan empat CHA dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, yaitu: Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji di kamar Perdata, Cholidul Azhar di kamar Agama, dan Sartono di kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak. 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pameran kampung hukum

Aksi teaterikal pelanggaran kode etik hakim pada Pameran Kampung Hukum di Jakarta, Rabu (27/2/2019). Mahkamah Agung menggelar Pameran Kampung Hukum 2019 yang mengangkat tema Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Sidang perdana Neneng Hasanah Yasin

Terdakwa kasus dugaan suap perizinan Meikarta Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin didakwa menerima suap sebesar Rp16 miliar dan SGD 270 ribu terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wsj.


Presiden dukung MA kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan

Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan, peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi

Jakarta (ANTARA News)  –  Presiden Joko Widodo mendukung langkah terobosan Mahkamah Agung yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia. 

“Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan, peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi,” kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam Sidang Pleno Istimewa MA dengan agenda Laporan Tahunan MA Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu. 

Presiden juga menyebutkan banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Dan banyak masyarakat yang beranggapan keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan. 

“Tapi saya yakin dengan perbaikan, pembaruan, reformasi, sistem peradilan yang ada di Indonesia secara konsisten oleh MA, semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah,” kata Jokowi dalam Sidang Pleno Istimewa yang dipimpin Ketua MA M Hatta Ali.  

Presiden berharap suatu ketika masyarakat akan merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan. 

“Saya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan,” katanya. 

Jokowi percaya dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Mahkamah Agung dan seluruh lembaga terkait maka kita akan segera mewujudkan cita-cita negara hukum. 

Dengan sinergi yang kuat, semua bersama-sama melanjutkan reformasi sistem hukum yang berkeadilan, pemberantasan mafia peradilan dan tindakan tegas kepada pelaku korupsi di lingkungan peradilan. 

“Dengan sinergi yang kuat, kita akan segera menciptakan kepastian hukum yang turut bentuk iklim usaha yang positif dan memberi kemajuan kepada ekonomi Indonesia,” kata dalam acara yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla. 

Dalam kesempatan itu,  Presiden Jokowi mengapresiasi MA yang mulai menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi yaiti e-court. 

Ia menyebutkan melalui penerapan teknologi itu pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjer uang perkara juga secara elektronik, demikian juga dengan pemberitahuan pemanggilan persidangan, dilakukan secara elektronik.

“Penerapan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan,” katanya. 

Namun Presiden juga berharap penerapan e-court juga sebagai jalan untuk memunculkan transparansi yudisial dan sekaligus memberikan kultur baru yang bisa memotivasi pada SDM di lingkungan peradilan untuk semakin inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan. 

Pada awal pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan selama kepada MA yang di era transparansi dan akuntabilitas ini secara konsisten terus menyelenggarakan laporan tahunan, menyampaikan kepada publik berbagai program kerja, capaian dan tantangan-tantangan yang dihadapi. 

“Penyampaian laporan tahunan adalah bukti tradisi yang sangat baik, bukan hanya menyangkut transparansi, tapi juga tradisi introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar keadilan betul-betul hadir semakin nyata,” katanya. 

Sebagai negara besar, kata Jokowi,  Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa.

Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satunya adalah karena berbagai permasalahan di bidang hukum. 

Dalam empat tahun ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi.

Baca juga: Presiden apresiasi terobosan MA berdampak positif ke ekonomi

Baca juga: Presiden-Wapres hadiri sidang pleno MA
 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA: Indonesia alami kekurangan tenaga hakim

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia pada saat ini sedang mengalami kekurangan tenaga hakim.

“Indonesia sekarang alami kekurangan tenaga hakim, jangankan pengadilan baru, pengadilan di daerah pun banyak yang mohon ijin supaya diijinkan bersidang dengan hakim tunggal,” ujar Hatta di Gedung Jakarta Convention Center, Rabu.

Permintaan pengadilan di daerah untuk bersidang dengan hakim tunggal karena banyak pengadilan yang hanya diisi oleh tiga hakim, sementara perkara yang masuk jumlahnya meningkat, ungkap Hatta.

“Apalagi kalau hakimnya perempuan kemudian hamil, seperti di satu daerah pernah terjadi hakimnya dua perempuan dan hamil maka keduanya tidak bisa kerja karena cuti hamil,” tambah Hatta.

Untuk mengatasi kekurangan hakim di pengadilan-pengadilan daerah tersebut, maka Hatta menerbitkan surat ijin sidang dengan hakim tunggal.

“Strateginya, saya terpaksa menerbitkan surat ijin bersidang dengan hakim tunggal, kalau tidak begitu tidak sidang-sidang nanti,” jelas Hatta.

Hatta menambahkan surat ijin tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan pengadilan yang hanya memiliki tiga orang pejabat hakim, yaitu satu hakim ketua dan dua hakim anggota.

Lebih lanjut Hatta mengatakan pada saat ini MA sedang melaksanakan pelatihan untuk sekitar 1.600 calon hakim yang dinyatakan lolos rekrutmen calon hakim pada 2018.

“Kalau mereka selesai pendidikan mudah-mudahan kita bisa isi semua pengadilan baru dan pengadilan yang kekurangan hakim,” ujar Hatta.

Hatta pun berharap rekrutmen calon hakim dapat dilaksanakan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hakim yang sudah memasuki masa purnabakti.

“Kalau bisa tiap tahun juga ada rekrutmen para pegawai MA, Karena banyak pengadilan yang jabatan struktural kosong karena tidak ada SDM,” pungkas Hatta.

Baca juga: IKAHI keluhkan Indonesia kekurangan hakim pada Presiden

Baca juga: Pengadilan kekurangan 1.400 hakim

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud MD bahas pemberantasan korupsi dengan pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu membahas soal pemberantasan korupsi dengan pimpinan KPK.

“Kami bicara tentang banyak hal terutama pemberantasan korupsi ke masa depan karena ada perkembangan baru dalam modus korupsi itu,” kata Mahfud di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Namun, Mahfud menyatakan bahwa dalam pertemuan itu tidak spesifik membahas soal kasus korupsi.

“Banyak yang dibahas tidak spesifik. Saya diundang untuk diskusi di sini jadi saya diskusikan. Tanggal berapa itu saya diundang untuk semacam FGD (Focus Group Discussion), saya diskusikan apa isu utama, semacam itu saja,” ucap Mahfud.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu juga tidak membahas penuntasan kasus yang mandek di KPK.

“Oh semua secara umum lah, tidak spesifik menyebut kasus,” ujar Mahfud.

Selain itu, kata dia, penanganan korupsi sektor pada sektor swasta juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Itu juga didiskusikan bagaimana mewadahi secara hukum di swasta, itu kan banyak korupsi di swasta. Misalnya, pabrik obat memfasilitasi dokter tertentu agar setiap ada pasien, obatnya itu. Itu kan melanggar undang-undang persaingan usaha,” kata Mahfud.

Baca juga: Ingat KPK, ingat teror pemberantasan korupsi

Baca juga: TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Baca juga: Mahyudin: Metode pemberantasan korupsi perlu diperbaiki

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019