Waspadai calo penerimaan anggota polisi

… jangan dipercaya dan langsung laporkan calo itu ke Provost Polres setempat atau Propam Polda KalimantanSelatan agar segera ditindak pelakunya…

Banjarmasin (ANTARA) – Kepala Polda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Yazid Fanani, mengingatkan seluruh masyarakat, baik itu para orangtua ataupun calon peserta seleksi masuk anggota Kepolisian Indonesia agar mewaspadai dan berhati-hati terhadap calo yang kerap memanfaatkan setiap momentum penerimaan polisi.

“Apabila ada yang menjanjikan kelulusan baik itu oknum anggota Polri maupun non Polri, jangan dipercaya dan langsung laporkan calo itu ke Provost Polres setempat atau Propam Polda Kalimantan Selatan agar segera ditindak pelakunya,” kata dia, di Banjarmasi, Minggu.

Hal itu dia katakan, saat menyampaikan sambutan dalam acara Pakta Integritas on The Road (Pinter) Kepolisian Indonesia 2019, di GOR Hasanuddin HM, Banjarmasin, Minggu (24/3).

Di hadapan para peserta seleksi calon polisi dan juga orangtua yang hadir, dia menegaskan jika tidak ada celah untuk berbuat curang apalagi ada calo bermain akan ditindak tegas.

“Semuanya terbuka dan adil, setiap hasil dalam tahapan tes masuk anggota Polri langsung diumumkan secara terbuka,” tegasnya.

Ia juga mengatakan ada istilah “penembak di atas kuda” itu disematkan kepada oknum yang mengaku-ngaku seakan berjasa meluluskan peserta. Padahal faktanya, kelulusan murni hasil tes peserta yang bersangkutan yang memang memenuhi syarat.

Ia menyatakan, semua telah berkomitmen untuk melaksanakan program seleksi dengan cara-cara yang bersih dan fair, sehingga didapatkan calon-calon terbaik dari pemuda-pemudi Kalimantan Selatan yang nantinya akan mengawaki Kepolisian Indonesia di masa depan.

“Harapan kami semua proses seleksi ini berjalan sesuai dengan rencana, yang akhirnya putra-putri terbaik yang akan melanjutkan tongkat estapet Polri dengan komitmen terhadap tugas, memiliki integritas dan didukung kompetensi yang memadai,” katanya.

Adapun pendaftar sementara penerimaan terpadu pertanggal 22 Maret 2019 di Polda Kalimantan Selatan sebanyak 1.507 orang. Animo yang besar itu, tentu memancing kerawanan karena tak sebanding dengan jumlah yang akan diterima.

Sementara itu Karo SDM Polda Kalimantan Selatan, Komisaris Besar Polisi Defrian Donimando, mengatakan, seleksi calon polisi mengacu pada prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) serta jelas dan bersih.

Para panitia rekrutmen sudah disumpah dan diawasi oleh pengawas internal dan eksternal. Mereka juga sudah menandatangani pakta integritas. Sehingga diharapkan para calon, orangtua, wali, dan pihak-pihak yang terlibat untuk berkompetisi secara jujur.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akademisi: Polda Sumut semakin gencar tangkap bandar narkoba

Medan (ANTARA) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, meminta kepada Polda Sumut bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi agar semakin gencar menangkap bandar penyelundup narkoba di perairan Tanjung Balai/Asahan.

“Daerah tersebut paling rawan masuknya narkoba dari Malaysia yang dibawa dengan menggunakan kapal kayu,” kata Syafruddin, di Medan, Sabtu.

Selain itu, menurut dia, di perairan Tanjung Balai juga cukup banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang digunakan sindikat narkoba internasional untuk menyembunyikan barang “ilegal” tersebut.

“Bahkan nelayan tradisional dan warga setempat selalu dimanfaatkan sebagai kurir narkoba untuk mengelabui aparat keamanan di laut,” ujarnya.

Ia menyebutkan, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia tujuan Pelabuhan Tanjung Balai, juga banyak digunakan untuk menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu.

Penyelundupan narkoba di wilayah Pantai Timur Sumatera itu, cukup strategis karena berdekatan dengan perairan Selat Malaka, yang berbatasan dengan Malaysia.

“Sindikat narkoba jaringan internasional dari berbagai negara, sering memanfaatkan jalur laut untuk memuluskan bisnis mereka memasok obat-obat berbahaya ke Indonesia,” ucap Guru Besar Fakultas Hukum USU itu.

Sebelumnya, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Tanjung Balai, menembak mati dua orang membawa 15 kg narkoba jenis sabu-sabu, inisial R (40) warga Jalan Suprapto Kota Tanjung Balai, dan Z (35) warga Trengganu, Malaysia.

Kapolres Tanjung Balai AKBP Irfan Rifai, dalam pemaparannya di Tanjung Balai, Rabu, mengatakan kedua tersangka itu, diberikan tindakan tegas dan terukur, karena berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap petugas.

Saat ini, menurut dia, kedua jenazah tersangka berada di RSU Tengku Mansyur Tanjung Balai dan akan dibawa ke Pematang Siantar untuk autopsi.

“Petugas masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan narkoba, dan mengirimkan surat pemberitahuan ke Konjen Malaysia di Medan atas penangkapan warga asing itu,” ujar AKBP Irfan.

Ia menjelaskan, penangkapan narkoba itu, berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat, bahwa ada beberapa orang laki-laki membawa narkoba dari Malaysia melalui pelabuhan tikus wilayah Kelurahan Beting Kuala Kapuas, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai.

Kemudian, petugas melakukan penyelidikan ke TKP, dan melihat kedua tersangka mengendarai masing-masing sepeda motor, serta membawa tas yang berisi sabu-sabu.

“Kedua tesangka itu, berhasil diamankan Tim Opsnal Sat Res Narkoba,” ucap dia.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK tahan tiga tersangka suap pengadaan barang-jasa Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Tiga tersangka itu, yakni Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU), Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta, dan Kenneth Sutarja (KSU) juga dari unsur swasta.

“WNU dan AMU ditahan di Rumah Tahanan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK. KSU ditahan di Rumah Tahanan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Sabtu.

Sementara untuk tersangka Kurniawan Eddy Tjokro (KET) dari unsur swasta diimbau untuk segera menyerahkan diri ke KPK.

Usai menjalani pemeriksaan, tiga tersangka tersebut memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait kasus suap tersebut.

Sebelumnya, KPK telah menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

“AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui,” ucap Saut.

Pekerjaan yang dimaksud itu adalah perencanaan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

Adapun, kata Saut, pengadaan barang dan peralatan itu berupa kontainer dan boiler atau ketel uap.

Selanjutnya, kata Saut, Alexander Muskitta menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“AMU diduga bertindak mawakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS,” tuturnya.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.

“Tanggal 20 Marat 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU,” ungkap Saut.

Selanjutnya, Alexander Muskitta juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut.

Baca juga: KPK dalami proses pengadaan barang terkait kasus Krakatau Steel

Baca juga: KPK akan masuk pencegahan korupsi di BUMN

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Romahurmuziy mulai bersikap terbuka

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mulai bersikap terbuka pada penyidik KPK.

“Mungkin awal-awal agak ‘shock’ saja kan beberapa saat mungkin kurang nafsu makan sekarang kan dia terbuka,” kata Saut di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK pada Jumat (22/3) memeriksa Rommy untuk pertama kalinya usai diumumkan sebagai tersangka pada Sabtu (16/3). Adapun pemeriksaan Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Dalam pemeriksaan itu, KPK mengambil contoh suara dari anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Rommy pun mengatakan akan kooperatif menjalani pemeriksaan di KPK.

“Saya akan sangat kooperatif dan menjelaskan semua persoalan ini kepada KPK agar mereka mendapat perspektif yang terang dan tidak ada yang ditutupi dan mereka juga akan permudah untuk segera menyelesaikan pemberkasan kasus,” kata dia di gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3).

Namun, Rommy masih bersikukuh bahwa dirinya tidak terlibat dalam suap pengisian jabatan di Kemenag. Ia mengaku hanya meneruskan aspirasi dari berbagai pihak soal pengisian jabatan itu.

“Saya prihatin terhadap berita yang berkembang seolah ada jual beli jabatan. Jadi saya katakan bahwa itu tidak sama sekali bisa dibenarkan karena memang yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu,” ucap Rommy.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 RMY.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik MFQ dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur HRS.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan masuk pencegahan korupsi di BUMN

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan lembaganya akan masuk ke dalam pencegahan korupsi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Nanti kami akan masuk ke pencegahan lebih lanjut seperti apa kita menjaga BUMN. Jangan lupa di BUMN juga banyak orang-orang baik, masih banyak orang-orang yang masih memikirkan negeri ini. Tetapi memang bisa juga punya potensi dirusak oleh orang-orang yang berperilaku transaksional,” kata Saut saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut dikatakannya menanggapi kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019

“Kalau kita bicara BUMN maka yang diharapkan kan termasuk Krakatau Steel ini mereka kan punya target-target besar kemudian bisa memproduksi puluhan juta baja yang baik,” ucap Saut.

Oleh karena itu, kata dia, ketika kemudian muncul upaya-upaya transaksional maka implikasinya adalah tingkat persaingannya, kualitas barang, dan seterusnya.

“Jadi kalau ditanyakan seperti apa BUMN kita saat ini, tidak juga bisa dikatakan ini merupakan gambaran BUMN kita secara keseluruhan tetapi ini menjadi perhatian kita karena BUMN merupakan Badan Usaha Milik Negara dan khusus kepada baja ini didedikasikan khusus memang untuk marwahnya bangsa. Yang kita dudukin saja saat ini besi semua,” tuturnya.

Untuk usaha pencegahan, ucap Saut, KPK memiliki program untuk sektor swasta dan BUMN bernama “profesional berintegritas” atau profit.

“Oleh sebab itu, tadi sudah kami jelaskan bagaimana kami masuk dengan perubahan profit, “profesional berintegritas” supaya tidak dilakukan upaya-upaya transaksional baik itu dengan modus pengadaan barang dan lain-lain,” kata Saut.

KPK total telah menetapkan empat tersangka kasus suap itu, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel  WNU dan AMU dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu KSU dan KET alias Yudi Tjokro. Keduanya dari pihak swasta.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi : Enam orang meninggal akibat kecelakaan di Pantura Probolinggo

Empat korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit

Probolinggo (ANTARA) – Sebanyak enam orang meninggal dunia dalam kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Desa Tanjung, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada Sabtu.

“Empat korban meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua korban meninggal saat dibawa ke rumah sakit,” kata Kasat Lantas Polres Probolinggo AKP Ega Prayudi di Probolinggo.

Kecelakaan yang terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Pajarakan itu melibatkan kendaraan Minibus Isuzu Panther Nopol N-1037-YD yang menghindari sebuah kendaraan hingga menabrak kendaraan truk Hino Nopol DK-8360-GN yang diparkir di pinggir jalan.

Ia mengatakan korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia di lokasi kejadian yakni Samsi (45), Asnani (40), M. Edi Putra (21) dan Uswatun (43). Semuanya warga Desa Dawuhan Lor RT 43 / 13 Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

“Dua korban yang meninggal di rumah sakit yakni Anggi (7) dan Dinda (6) warga Desa Dawuhan Lor RT 43 / 13, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang,” katanya.

Sedangkan korban yang mengalami luka ringan yakni Siti Hamsa (60), Mariam (59), Wiwik (33) Sinta (6) dan Alvian (8) yang kelimanya warga Desa Kutorenon RT 01 / 14, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang.

Ia menjelaskan kronologis kejadiannya semula kendaraan Isuzu panther Nopol N-1037-YD yang dikemudikan Samsi dengan 10 penumpang berjalan dari arah barat ke timur dan sesampainya di tempat kejadian perkara mendahului kendaraan tak dikenal dari arah berlawanan, sehingga bergerak ke kiri dan kontra kendaraan tak dikenal yang didahului tersebut, kemudian oleng lepas kendali ke kiri turun ke bahu jalan dan menabrak truk Fuso Nopol DK-8360-GN yang parkir di bahu sebelah utara menghadap ke timur.

“Akibat kecelakaan itu, empat orang korban meninggal di lokasi kejadian dan dua orang meninggal di rumah sakit, sedangkan lima orang mengalami luka ringan yang menjalani perawatan di rumah sakit,” katanya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami proses pengadaan barang terkait kasus Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami proses pengadaan barang dan peralatan pada Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel yang terindikasi adanya tindak pidana korupsi suap.

Untuk diketahui pada 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

“Proses-prosesnya itu kami mau dalami dulu kan biasanya proses pengadaan itu ada tahapannya kan nanti lihat dulu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Adapun, kata Saut, pengadaan barang dan peralatan itu berupa kontainer dan boiler atau ketel uap.

KPK total telah menetapkan empat tersangka kasus suap itu, yaikni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU) dan Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kenneth Sutarja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (KET). Keduanya dari pihak swasta.

KPK juga menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

“AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui,” ucap Saut.

Pekerjaan yang dimaksud itu adalah perencanaan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

Selanjutnya, kata Saut, Alexander Muskitta menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“AMU diduga bertindak mawakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS,” tuturnya.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.

“Tanggal 20 Marat 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU,” ungkap Saut.

Selanjutnya, Alexander Muskitta juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut.

Baca juga: KPK kembali amankan dua orang terkait kasus pejabat Krakatau Steel

Baca juga: KPK jelaskan kronologis tangkap tangan kasus suap Krakatau Steel

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OTT Direktur Krakatau Steel

Penyidik menunjukan barang bukti uang disaksikan oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan kasus dugaan korupsi Direktur PT Krakatau Steel (Persero) di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (23/3/2019). Dalam Operasi Tangkap Tangan tersebut KPK mengamankan tiga orang tersangka salah satunya adalah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Wisnu Kuncoro beserta barang bukti berupa uang senilai Rp20 juta dan buku tabungan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

KPK imbau satu tersangka suap Krakatau Steel serahkan diri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar salah satu tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019 segera menyerahkan diri.

Tersangka itu adalah KET alias Yud dari pihak swasta.

“Kami mengimbau kepada KET yang sekarang masih berada dalam posisi pencarian, kami minta segera datang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan diri guna proses lebih lanjut,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK total telah menetapkan empat tersangka kasus suap itu, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel WNU dan AMU dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu KSU dan KET alias Yud. Keduanya dari pihak swasta.

Sebagai pihak yang diduga penerima WNU dan AMU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

Sebagai pihak yang diduga pemberi KSU dan KET disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

Saut menjelaskan bahwa pada 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (KS) merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

“AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui,” ucap Saut.

Selanjutnya, kata Saut, AMU menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“AMU diduga bertindak mewakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS,” tuturnya.

Kemudian, AMU meminta Rp50 juta kepada KSU dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada KET dari PT Grand Kartech.

“Tanggal 20 Maret 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU,” ungkap Saut.

Selanjutnya, AMU juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari KSU. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening AMU.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK berikan izin Direktur Krakatau Steel hadiri pernikahan anaknya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengizinkan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU) untuk menghadiri acara pernikahan anaknya.

“Dalam ekspose tadi pimpinan sepakat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan hadir di akad nikah,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Samentara itu, KPK juga masih mendalami apakah uang suap yang diterima Wisnu, juga untuk kebutuhan pernikahan anaknya tersebut.

“Penyidik masih akan mendalami tentu saja kerena ini baru pemeriksaan awal tetapi mengenai WNU memang yang bersangkutan akan menikahkan anaknya. Jadi, kami dalam posisi menunggu surat dari keluarga untuk permintaan keperluan untuk menghadiri acara tersebut,” ucap Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati dalam kesempatan sama.

KPK total telah menetapkan empat tersangka kasus suap itu, yaikni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU) dan Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta.

Sedangka diduga sebagai pemberi, yaitu Kenneth Sutarja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (KET). Keduanya dari pihak swasta.

KPK juga menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

Saut menjelaskan bahwa pada 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (KS) merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

“AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui,” ucap Saut.

Selanjutnya, kata Saut, Alexander Muskitta menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“AMU diduga bertindak mawakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS,” tuturnya.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.

“Tanggal 20 Marat 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU,” ungkap Saut.

Selanjutnya, Alexander Muskitta juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK jelaskan kronologis tangkap tangan kasus suap Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologis tangkap tangan terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

“Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan enam orang di Jakarta, Tangerang Selatan, dan Banten,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Enam orang tersebut, yaitu Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel WNU.

“Menurut catatan saya pribadi, ini yang bersangkutan terpilih pada RUPS luar biasa September 2016 yang lalu,” ucap Saut.

Kemudian, General Manager Blast Furnice PT Krakatau Steel HTO, General Manager Central Maintenance dan Facilities PT Krakatau Steel HES.

Selanjutnya, AMU dan KSU masing-masing dari pihak swasta dan sopir dari Hernanto.

Saut menjelaskan, tim KPK mendapatkan informasi bahwa akan ada penyerahan uang dari Alexander Muskitta ke Wisnu Kincoro di sebuah pusat perbelanjaan di Bintaro, Tangerang Selatan.

Diduga penyerahan uang tersebut berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel.

“Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, tim mengamankan AMU dan WNU di Bintaro, Tangerang Selatan. Dari WNU, tim mengamankan uang Rp20 juta dalam sebuah kantung kertas berwarna cokelat. Dari AMU, tim mengamankan sebuah buku tabungan atas nama AMU,” tuturnya.

Secara paralel, kata Saut, tim mengamankan Hernanto dan sopirnya di Wisma Baja, di daerah Kuningan, Jakarta Selatan.

“Setelah itu, tim pergi ke daerah Kelapa Gading untuk mengamankan KSU di rumah pribadinya. KSU diamankan sekitar pukul 23.53 WIB. Tim lain, pergi ke Cilegon, Banten untuk mengamankan HES di rumah pribadinya pada pukul 22.30 WIB,” kata Saut.

Setelah itu, semua pihak dibawa ke gedung KPK, Jakarta untuk proses pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut.

Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel WNU dan AMU dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu KSU dan KET alias Yud. Keduanya dari pihak swasta.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK segel ruang Direktur Produksi & Teknologi PT KS

( Antara ) – Pasca ditangkapnya salah seorang Direktur PT Krakatau Steel, pada operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Jumat kemarin, petugas KPK menyegel sejumlah  ruang kerja yang ada di gedung teknologi PT KS. Penyegelan dilakukan di tiga tempat, diantaranya ruang kerja Direktur Produksi dan Teknologi, berinisial WK yang disebut KPK  diduga kuat  sebagai Direktur PT KS  yang ditangkap atas dugaan suap pembangunan proyek di daerah.

Direktur PT Krakatau Steel ditetapkan sebagai tersangka suap

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan empat tersangka terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti-bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Jakarta, Jumat (22/3).

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU) dan Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta.

Sedangka diduga sebagai pemberi, yaitu Kenneth Sutarja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro alias Yudi Tjokro (KET). Keduanya dari pihak swasta.

Sebagai pihak yang diduga penerima Wisnu Kuncoro dan Alexander Muskitta disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Kenneth Sutarja dan Kurniawan Eddy Tjokro disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

Saut menjelaskan bahwa pada 2019, Direktorat Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (KS) merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar.

“AMU diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada WNU dan disetujui,” ucap Saut.

Selanjutnya, kata Saut, Alexander Muskitta menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

“AMU diduga bertindak mawakili dan atas nama WNU sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT KS,” tuturnya.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.

“Tanggal 20 Marat 2019, AMU menerima cek Rp50 juta dari KET kemudian disetorkan ke rekening AMU,” ungkap Saut.

Selanjutnya, Alexander Muskitta juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

“Tanggal 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh AMU ke WNU di kedai kopi di daerah Bintaro,” kata Saut.

Dalam jumpa pers tersebut, juga ditunjukkan barang bukti berupa uang Rp20 juta dan Rp45 juta dalam sebuah rekening yang diamankan saat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (22/3).

Baca juga: KPK dalami transaksi pemberian uang kepada Direktur Krakatau Steel

Baca juga: KPK kembali amankan dua orang terkait kasus pejabat Krakatau Steel

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga kapal Vietnam ditangkap TNI AL

Selama proses Pengejaran, Penangkapan, dan Penyelidikan (Jarkaplid), KRI Tarakan-905 dihalangi oleh 1 VFRS Vietnam KN 214215 namun dapat diusir secara paksa

Tanjungpinang (ANTARA) –
Dua kapal perang TNI Angkatan Laut Koarmada I kembali menangkap tiga kapal ikan berbendera Vietnam di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Komandan KRI Teuku Umar-385 Letkol Laut (P) Abdul Rajab, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, pihaknya berhasil menangkap satu kapal ikan Vietnam itu saat mencuri ikan di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia Natuna Utara dua hari lalu.

Kapal yang ditangkap terdiri dari Kapal BV 4356 TS, dengan nakhoda Nguyen Dong, dan sembilan orang anak buah kapal. 

Kapal itu bermuatan satu palka ikan campuran. 

Kapal tersebut kemudian dibawa ke Lanal Batam untuk proses pemeriksaan dan penyidikan.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, KIA BV 4356 TS diduga melakukan pelanggaran karena melaksanakan kegiatan pencurian ikan di Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia tanpa izin dan tanpa dokumen,” ujarnya
.

Sementara itu Pangkoarmada I Laksda TNI Yudo Margono mengatakan KRI Tarakan-905 yang diperbantukan di Koarmada I juga berhasil menangkap dua Kapal Vietnam yakni KIA BV 4724 TS dan KIA BV 90735 TS. 

Saat ini dua kapal asing itu sedang digiring menuju Lanal Batam.

“Selama proses Pengejaran, Penangkapan, dan Penyelidikan (Jarkaplid), KRI Tarakan-905 dihalangi oleh 1 VFRS Vietnam KN 214215 namun dapat diusir secara paksa,” kata Yudo. 

Selanjutnya kata dia, KIA Vietnam ditandu dan dikawal menuju ke Lanal Batam guna proses hukum lebih lanjut.

Ia menegaskan penangkapan kapal asing tersebut merupakan bentuk komitmen TNI AL atau Koarmada I dalam penegakkan kedaulatan dan hukum di laut. 

Yudo mengatakan KRI Koarmada I meningkatkan patroli di perbatasan dan tidak ragu dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran serta aktifitas ilegal dan pencurian sumber daya alam yang ada di perairan Indonesia bagian barat.

Laksda TNI Yudo menegaskan selama 2018 sampai dengan Maret 2019, Koarmada I telah berhasil mengamankan kekayaan negara sebanyak Rp1,895 triliun. 

Hal tersebut didapat dari penangkapan berbagai kegiatan ilegal yang berhasil ditangkap atau digagalkan oleh Koarmada I.***1***

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Protes Pembangunan Tambak Garam Korbankan Hutan Bakau di Malaka

Kupang (ANTARA) – Puluhan warga yang tergabung dalam kelompok Barisan Anti Tambak Metikuik Tasiktuik (Barat-Malaka) menggelar unjuk rasa untuk memprotes pembangunan tambak garam yang dinilai telah merusak kawasan hutan bakau di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pembebasan lahan untuk pembangunan tambak garam di Malaka telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang luar biasa terutama di dalamnya mengorbankan hutan mangrove (bakau),” kata koordinator aksi Yosep Suban Kelen kepada wartawan, di sela unjuk rasa yang dipusatkan di depan Markas Polda NTT, di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan, pihak PT Inti Daya Kencana selaku perusahaan pembangun bersama Pemerintah Kabupaten Malaka, sejauh ini telah membebaskan lahan seluas 1.100 hektare untuk pembangunan tambak garam itu.

Masyarakat, lanjutnya, diberikan ganti rugi dengan perhitungan Rp1 juta/hektare untuk lahan tidak produktif dan Rp3 juta/hektare untuk lahan produktif.

Menurutnya, model pembebasan lahan ini telah mendapat protes dari warga di sekitar kawasan industri maupun di luar daerah, karena tidak memberikan dampak ekonomis bagi rakyat, serta telah merusak lingkungan hutan bakau.

“Seperti di Desa Rabasa Haerain itu, masyarakat semuanya tolak semua karena hutan mangrove yang berfungsi untuk mencegah abrasi justru dikorbankan untuk tambak garam,” katanya lagi.

Ia mengatakan, dampak lain yang ditimbulkan dari pembangunan ini seperti hilang mata pencaharian, maupun mengabaikan budaya lulik (pemali/pantangan) yang diyakini masyarakat adat setempat.

Menurutnya, masyarakat pemilik lahan kecil di sekitar lokasi pembangunan juga terkena dampak kerusakan lingkungan, seperti sumber air yang mengering, gagal panen, serta abrasi akibat pembabatan hutan bakau.

Pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten Malaka maupun perusahaan terkait agar bertanggung jawab terhadap segala kerusakan lingkungan yang meliputi hutan bakau di daerah tersebut.

“Kami juga menyayangkan pemerintah daerah tidak menyosialisasikan kebijakan pembangunan tambak garam ini dengan baik, masyarakat tidak diedukasi terkait baik dan buruk dampak kebijakan ini terhadap lingkungan,” katanya pula.

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Bali buru dua WNA perampas senjata Brimob

Senjata api rampasan itu yang digunakan merampok uang di Money Changer BMC PT. Bali Maspin Tjinra, Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Saat ini tim gabungan Polda Bali masih memburu dua pelaku

Denpasar (ANTARA) – Kepolisian Daerah Bali bersama Polresta Denpasar dan Polsek Badung masih memburu dua warga negara asing yang diduga merampas senjata laras panjang jenis SS1 milik anggota Brimob saat bertugas melakukan pengamanan di Hotel AJ, 8 Agustus 2017.

“Senjata api rampasan itu yang digunakan merampok uang di Money Changer BMC PT. Bali Maspin Tjinra, Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Saat ini tim gabungan Polda Bali masih memburu dua pelaku,” kata Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja saat dikonfirmasi di Denpasar, Sabtu.

Ia mengatakan senjata magasin yang berisi 16 butir peluru yang disita Polresta Denpasar memang identik dengan amunisi untuk senjata laras panjang jenis SS1, milik anggota Brimob Polda Bali yang hilang beberapa waktu lalu.

Untuk lebih mempertegas magasin itu, lanjut Hengky, petugas harus menangkap dua buronan yang masih kabur, sehingga baru bisa dipastikan milik anggota Brimob yang dirampas atau kemungkinan senjata lain yang baru muncul digunakan pelaku.

“Kalau magasin itu tidak ada nomor serinya, namun kalau senjata baru ada nomor serinya, makanya kami tunggu dulu tersangkanya tertangkap baru mengecek ulang untuk nomor seri dan pasti tercatat,” ujar Hengky.

Pihaknya menegaskan bahwa nomor seri senjata api ini tidak bisa hilang, sama halnya dengan nomor rangka kendaraan pada umumnya, karena Laboratoriun Forensik Polda Bali bisa memunculkan kembali nomor seri yang jika dihilangkan pelaku yang saat ini masih buron.

Kepolisian Daerah Bali akan terus melakukan analisa dan evaluasi, antara jumlah wisatawan dari Eropa Timur yang datang ke Bali dengan membandingkan dengan jumlah wisatawan yang melakukan pidana, guna mengetahui dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat.

Selang waktu tiga tahun terakhir ini, wisatawan asing yang melakukan tindak pidana di Bali masih kecil dan hanya di daerah tertentu saja yang melakukan kejahatan diantaranya pencurian data nasabah atau ilegal akses, penipuan dengan cara menyadap telepon atau internet untuk menguras uang korban.

“Tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pengembangan bisa saja ada pelaku tambahan, namun kasus perampokan yang ditangani tim gabungan Polda Bali untuk pertama kalinya itu baru dapat dikembangkan bila pelaku sudah ditangkap semua, misalnya TKP mana saja sebelumnya pernah dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Bali,” kata Hengky.

Secara tegas, Hengky mengatakan, Polda Bali tidak menggeneralisasi semua WNA dari Eropa Timur yang berlibur ke Pulau Dewata melakukan kejahatan. Namun, hanya seorang yang melakukan tindak pidana yang jadi sorotan.

“Kami tidak bisa memasukkan daftar hitam dan pencekalan negara mana saja yang tidak boleh masuk ke Indonesia. Namun, kami melihat dari sisi kasus per kasus yang dilakukan WNA. Kami juga sudah sering berkoordinasi dengan pihak konsulat para WNA yang melakukan kejahatan di Bali dan ikut mendukung proses hukum yang berlaku di Indonesia,” katanya. 

Pewarta: Made Surya dan Naufal Fikri Yusuf
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda NTT tingkatkan pengamanan di Flores Timur

Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman (kiri) saat memeriksa pasukan pengamanan Pemilu di kupang. (AntaraNewsNTT/Kornelis Kaha)

Kupang (ANTARA) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur akan memperketat pengamanan di Kabupaten Flores Timur menyusul pelaksanaan Pemilu 2019 kali ini hampir bersamaan dengan tradisi Semana Santa menyambut hari raya Paskah di daerah itu.

“Untuk kabupaten Flores Timur kita akan meningkatkan pengamanannya, karena memang Pemilu kali ini dilaksanakan saat Rabu Trewa tradisi umat Katolik di Larantuka,” kata Kapolda NTT Irjen Pol Raja Erizman kepada wartawan di Kupang, Sabtu (23/3).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan sistem pengamanan yang diterapkan oleh Polda NTT dalam rangka menjaga keamanan dimasa Paskah disertai dengan Pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada 17 April dimana bertepatan dengan Rabu Trewa.

Namun ketika ditanya berapa jumlah peningkatan pasukan di kabupaten itu, Komandan berbintang dua itu enggan untuk menyampaikannya karena alasan masalah jumlah jadi konsumsi internal Polda NTT.

“Jumlahnya tidak bisa disebutkan. Namun untuk jumlah keseluruhan kita turunkan 7 ribuan personel ditambah dengan TNI 4 ribuan,” ujar dia.

Mantan Kadivkum Mabes Polri itu menambahkan bahwa sampai sejauh ini pelaksanaan Pemilu di kabupaten paling Timur pulau Flores itu akan tetap dilaksanakan walaupun muncul banyak penolakan dari beberapa pihak termasuk mahasiswa karena berdekatan dengan Tri Hari Suci umat Katolik menyambut Pesta Paskah.

Kapolda NTT juga mengharapkan agar pelaksanaan Pemilu di Larantuka atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kota “Nagi” ibu Kota Kabupaten Flores Timur itu juga ditunda dengan alasan partisipasi pemilih pada Pemilu akan berkurang.

“Ya kalau dari kami sendiri berharap itu ditunda saja. Karena itu dapat mengganggu partisipasi Pemilih di kabupaten itu. Namun semua keputusan kembali lagi ke KPU RI. Tugas kami hanya menyiapkan pasukan dan mengamankan jalannya acara besar itu di Larantuka,”ujar dia.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Gubernur Khofifah siap berikan klarifikasi ke KPK terkait kasus Rommy

Kami harus support, dan yang dikakukan KPK adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku siap memberikan klarifikasi jika diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan pengakuan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

“Kami harus support, dan yang dikakukan KPK adalah dalam rangka membangun kepercayaan kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu.

Kesiapan Khofifah mendatangi KPK tidak lepas dari pernyataan Romahurmuziy (akrab disapa Rommy) mengakui terkait dengan jabatan Haris Hasanuddin sebagai kakanwil (yang saat ini statusnya tersangka kasus suap) merupakan rekomendasi dan menerima aspirasi dari Kiai Asep.

Rommy juga mengaku mendengarkan aspirasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Khofifah menegaskan bahwa komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih dan menjaga bahwa tidak boleh ada jual beli jabatan.

“Saya rasa semua akan mendukung dan saya siap menyampaikan klarifikasi,” ucap gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Menyinggung tentang pengakuan Rommy, Khofifah yang juga mantan Menteri Sosial itu mengaku kaget dan meminta wartawan untuk mengonfirmasikannya langsung kepada Rommy.

“Saya juga kaget. Rekomendasi dalam bentuk apa yang saya sampaikan. Jadi, sebaiknya teman-teman bisa mengonfirmasi kepada Mas Rommy,” katanya.

Ketika ditanya kedekatan dengan kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin, Khofifah mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal secara personal meski diakuinya telah mengetahui Haris adalah menantu Roziqi, mantan ketua tim suksesnya pada Pilgub Jatim 2018.

“Kalau kenal secara personal, tidak. Akan tetapi bahwa beliau pernah Kepala Kantor Kemenag Surabaya, sempat Plt. Kakanwil Kemenag Jatim, dan saya pernah ketemu sekali di pengajian,” katanya.

Selain itu, diakuinya pernah bertemu di rRekerpim setelah menjadi gubernur, serta saat dilakukan audiensi di Gedung Negara Grahadi mendiskusikan dari data yang disurvei oleh UIN Syarif Hidatullah.

“Saya minta sama-sama pemetaan, Pak Haris datang dengan tim dan saya juga menerima dengan tim,” kata orang pertama di Pemprov Jatim tersebut. ***2***

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gakkum KLHK buru dalang penyelundup satwa dilindungi tujuan Malaysia

Pekanbaru (ANTARA) – Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah II Sumatera menyatakan tengah mendalami keterangan lima terduga pelaku penyelundupan satwa dilindungi jenis unggas dan primata tujuan Malaysia melalui pelabuhan “tikus” di Provinsi Riau.

Kepala Balai Penegakan Hukum Sumatera, Eduwar Hutapea kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu mengatakan saat ini para pelaku yang terdiri dari empat warga Lampung YA (28), TR (21), AN (24) dan SW (36) dan seorang warga Bengkalis, Riau, berinisial EF (48) masih terus diperiksa secara maraton.

“Keterangan mereka masih terus kita dalami. Dari pemeriksaan tersebut ada satu nama inisial E yang diduga sebagai dalang penyelundupan itu,” kata Edo.

Edo menjelaskan dari pemeriksaan sementara terungkap bahwa lima pelaku itu berperan sebagai sopir, pengangkut dan penghubung kejahatan penyelundupan 40 satwa dilindungi jenis unggas dan primata melalui Kota Dumai, untuk selanjutnya diseberangkan ke Pulau Rupat dan dikirim ke Malaysia via pelabuhan “tikus” di wilayah itu.

Sementara E disebut sebagai orang yang menyuruh para pelaku untuk membawa satwa tersebut dari Provinsi Lampung menuju Kota Dumai. “Pemiliknya masih kita gali terus, untuk sementara ada seorang nama inisial E. Itulah yang order dua unit kendaraan tersebut,” jelasnya.

Lebih jauh, dari pemeriksaan sementara juga terungkap ternyata 38 jenis unggas dan dua primata itu berasal dari Jawa Timur yang dikirim ke Lampung. Setiba di Lampung baru dikirim ke Riau. Namun, Edo mengatakan ada dua tim berbeda yang menjalankan pengiriman itu.

“Berbeda mereka. Yang dari Jawa Timur ke Lampung dan Lampung ke Riau itu berbeda orangnya. Seperti sistem terputus,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menuturkan Gakkum KLHK baru akan memutuskan status kelima pelaku tersebut pada Sabtu petang ini. Saat ini, status para pelaku masih terperiksa. “Nanti kita putuskan apakah bisa dinaikkan status menjadi tersangka atau tidak. Kita masih terus berupaya memenuhi dua alat bukti dalam kasus ini,” tuturnya.

Petugas Bea dan Cukai Kota Dumai serta TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 satwa dilindungi pada Kamis kemarin (21/3). 38 diantara satwa itu merupakan jenis unggas yang terdiri dari tujuh ekor cenderawasih minor (Paradisea minor), dua ekor cenderawasih mati kawat (Seleucidis melanoleucus), dua ekor cenderawasih raja (Cicinnurus regius), dua cenderawasih botak (Cicinnurus republica).

Selanjutnya turut disita 12 ekor burung kakak tua raja (Probosciger aterrimus) dan tiga ekor burung julang emas Sulawesi (Acetos cassidix). Selain itu, petugas turut menyita dua ekor ungko dan 10 burung lainnya yang belum terindentifikasi.

Baca juga: Penyelundup 101 trenggiling divonis tiga tahun penjara
Baca juga: Netizen tuntut hukuman berat penyelundup satwa langka

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BBKSDA Riau : puluhan satwa dilindungi stres akibat penyelundupan

Pekanbaru (ANTARA) – Sebanyak 40 satwa dilindungi jenis unggas dan primata yang berhasil diselamatkan petugas gabungan Bea Cukai Madya Pabean Dumai dan TNI AL Provinsi Riau dari aktivitas penyelundupan tujuan negeri jiran Malaysia mengalami stres.

“Untuk burung-burung terlihat sangat stres. Akan tetapi saat ini kondisinya sudah jauh lebih baik,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Suharyono kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu.

Ia mengatakan terdapat 38 jenis unggas dilindungi mulai dari empat jenis cenderawasih, kakak tua raja, hingga julang emas sulawesi berhasil diselamatkan petugas. Selain itu, juga terdapat dua primata jenis ungko (Hylobates agilis) yang turut disita dari tangan pelaku penyelundupan.

Saat diselamatkan petugas, lanjutnya, satwa itu dalam kondisi tidak stabil. Unggas terlihat stres sementara dua ungko jelas terlihat trauma. Bahkan, salah satu ungko mengalami cedera cukup serius pada bagian mata.

Hal itu ddiuga disebabkan satwa tersebut melintasi perjalanan darat cukup panjang dan melelahkan dari Lampung hingga ke Dumai. Selain itu, perlakuan kepada satwa tersebut juga kurang baik dan diletakkan dalam kotak-kotak sempit di belakang mobil.

Bahkan, Haryono menduga bahwa satwa itu berpotensi mengalami perjalanan lebih jauh dan melelahkan mengingat mayoritas satwa itu bukan dari endemik Sumatera, melainkan wilayah Indonesia timur.

“Kita punya tim medis. Sesampainya di BBKSDA langsung ditangani tim medis. Kondisi fisiknya saat ini jauh lebih tenang. Tapi memang ada kelihatan trauma, terutama ungko. Nanti akan ada tindakan lebih lanjut lagi,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan BBKSDA Riau akan terus menangani secara serius seluruh satwa yang termasuk kategori sangat langka tersebut, untuk kemudian dapat diputuskan apakah harus dilepasliarkan atau diserahkan ke lembaga konservasi.

Petugas Bea dan Cukai Kota Dumai serta TNI AL berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 40 satwa dilindungi. 38 diantar satwa itu merupakan jenis unggas yang terdiri dari tujuh ekor cenderawasih minor (Paradisea minor), dua ekor cenderawasih mati kawat (Seleucidis melanoleucus), dua ekor cenderawasih raja (Cicinnurus regius), dua cenderawasih botak (Cicinnurus republica).

Selanjutnya turut disita 12 ekor burung kakak tua raja (Probosciger aterrimus) dan tiga ekor burung julang emas Sulawesi (Acetos cassidix). Selain itu, petugas turut menyita dua ekor ungko dan 10 burung lainnya yang belum teridentifikasi.

Suharyono mengatakan terdapat lima orang pelaku turut ditangkap dari pengungkapan tersebut. Mereka terdiri dari empat pria warga Lampung masing-masing YA (28), TR (21), AN (24) dan SW (36). Sementara turut diamankan seorang warga lokal asal Kabupaten Bengkalis berinisial EF (48), yang diduga berperan sebagai penghubung.

Kepala Balai Gakkum Sumatera Eduwar Hutapea menjelaskan status para pelaku masih terperiksa. Dia mengatakan pihaknya memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan status para pelaku tersebut sebagai tersangka atau tidak.

“Kita masih terus melakukan pemeriksaan secara maraton karena baru tiba di Pekanbaru jam tiga dinihari tadi setelah kita jemput ke Dumai,” kata Edo.

Pewarta : Anggi Romadhoni

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Upaya penyelundupan Orang utan

Seekor Orang utan hasil sitaan dari upaya penyelundupan keluar dari kandangnya di kantor BKSDA, Denpasar, Bali, Sabtu (23/3/2019). Orang utan berusia sekitar dua tahun tersebut disita di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Ngurah Rai saat hendak diselundupkan oleh warga negara Rusia Zhestkov Andrei sehingga saat ini tersangka  ditahan untuk menjalani proses hukum. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/nym/foc.

Polisi ringkus pelaku pembunuhan staf UNM

Kurang dari 12 jam anggota berhasil mengamankan pelakunya. Setelah dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) anggota kemudian bergerak dan akhirnya berhasil meringkus pelakunya

Makassar (ANTARA) – Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil mengungkap pelaku pembunuhan staf Biro Administrasi Umum (BAU) Universitas Negeri Makassar (UNM) Siti Julaeha (40) kurang dari 24 jam setelah kejadian tersebut terjadi.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Sabtu, mengatakan pelaku pembunuhan di Jalan Poros Japing Depan Gudang Milik Perumahan Bumi Zarindah, Dusun Japing, Desa Sunggumanai Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa itu bukan orang jauh melainkan rekan kerjanya yang juga bekerja di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sama.

“Kurang dari 12 jam anggota berhasil mengamankan pelakunya. Setelah dilakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) anggota kemudian bergerak dan akhirnya berhasil meringkus pelakunya,” ujarnya.

Dia mengatakan pelaku pembunuhan yang juga adalah pegawai di UNM Makassar berinisial JW diringkus setelah mendatangi Rumah Sakit (RS) Bhayangkara bersama kolega, kerabat dan lainnya.

Kombes Dicky menyatakan pelaku tidak menyangka akan langsung diringkus di RS Bhayangkara usai melihat jenazah dari korban Sitk Julaeha. Anggota Resmob yang sudah mendapatkan petunjuk hasil olah TKP itu kemudian meringkus pelakunya.

“Pelaku ini datang ke rumah sakit ingin melihat jenazah korban. Saat itu kan banyak koleganya, kerabatnya dan rekan kerjanya yang lain datang. Nah, pelaku juga datang ke sana, tetapi anggota sudah mendapat petunjuk sehingga memudahkan untuk diringkus,” katanya.

Pelaku yang dibawa ke posko Resmob Polda Sulsel langsung melakukan interogasi singkat dan hasilnya, pelaku mengakui perbuatannya menghabisi nyawa korbannya karena sakit hati.

Pengakuan pelaku, korban yang sudah dianggap keluarga dan bertetangga dengan pelaku itu sudah terlalu jauh mencampuri urusan pribadinya, keluarganya dan bahkan rumah tangganya.

“Ini masih pengakuan awal dan motifnya masih akan didalami. Yang pasti pengakuan awalnya itu, nekat menghabisi nyawa korban karena merasa sudah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi, pekerjaan dan rumah tangganya,” terangnya.

Sebelumnya, Jumat (22/3) sekitar pukul 08:30 WITA, warga komplek perumahan Zarindah digegerkan setelah melihat seorang wanita yang tewas dengan kondisi leher terikat sabuk pengaman mobil.

Rusdi, satu saksi yang melihat kejadian itu datang ke gudang BTN Zarindah dan melihat mobil yang terparkir di dekat gudang dalam keadaan kaca pintu mobil sebelah kiri pecah.

Dia melihat ada perempuan berjilbab yang sedang terikat sabuk pengaman di kursi penumpang depan dan selanjutnya saksi menuju ke Perumahan Zarindah untuk memberitahukan kejadian itu kepada tukang Dg Tawang bahwa ada orang meninggal di dalam mobil.

Keduanya kemudian memberitahukan kejadian itu kepada kepala dusun serta kepala desa yang selanjutnya diteruskan ke Polsek Bontomarannu sebelum warga lainnya mulai berkerumun.

Kombes Dicky menyatakan, pelaku pembunuhan merekayasa kasus itu dan membuat seolah-olah adalah kejadian perampokan. Namun, anggota berhasil mengungkap kejadian tersebut.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK kembali amankan dua orang terkait kasus pejabat Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu, kembali mengamankan dua orang terkait kasus salah satu pejabat di PT Krakatau Steel.

“Sampai pagi ini, ada dua orang lagi yang dibawa ke kantor KPK. Dari kontraktor swasta dan pegawai BUMN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta.

Total KPK telah mengamankan enam orang. Sebelumnya, empat orang terlebih dahulu diamankan di Jakarta dan Tangerang Selatan pada Jumat (22/3).

Empat orang itu terdiri atas Direktur PT Krakatau Steel, pegawai PT Krakatau Steel, dan kontraktor.

KPK menduga sudah terjadi transaksi pada Direktur PT Krakatau Steel yang menerima uang dari pihak kontraktor. Transaksi tersebut menggunakan uang rupiah maupun dolar.

“Ada uang yang diamankan dan sedang didalami juga terkait dengan transaksi yang menggunakan sarana perbankan,” ucap Febri.

Direncanakan, KPK akan menggelar konferensi pers untuk menentukan pihak-pihak yang diamankan itu pada Sabtu sore.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bea Cukai Entikong Gagalkan Penyeludupan Ikan Arwana Super Red

Pontianak (ANTARA) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menggagalkan upaya penyelundupan bibit ikan arwana jenis super red sebanyak 295 ekor yang termasuk dilindungi undang-undang.

“Digagalkan penyelundupan bibit ikan arwana tersebut, Jumat (22/3) sekitar pukul 12.30 WIB yang dibawa oleh kedua sopir Bus Damri dengan nomor polisi KB 7576 S tujuan Kuching, Malaysia,” kata Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong Erif Budhi Safety saat dihubungi, di Entikong, Sabtu.

Ia menjelaskan, terungkap penyelundupan ikan arwana tersebut berdasarkan pemeriksaan terhadap ruangan kargo di bus itu, menemukan tiga tas besar berisi bibit ikan arwana yang sengaja disembunyikan di tempat khusus penyimpanan barang penumpang bus tersebut.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut kami melakukan koordinasi dengan Karantina Perikanan Entikong untuk penanganan barang bukti berupa bibit ikan arwana, dan Polsek Entikong untuk melakukan kegiatan penyidikan lebih lanjut, serta barang bukti berupa bibit ikan arwana dan Bus Damri tersebut juga dilakukan penyitaan,” katanya lagi.

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penelitian dan persiapan untuk dilimpahkan ke Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Entikong, serta untuk pengamanan barang bukti ikan tersebut agar tidak mati.

“Hingga saat ini, kami baru memeriksa sopir Bus Damri tersebut dan statusnya masih terperiksa, karena sebagai sarana dalam membawa bibit ikan arwana tersebut, dan untuk asal ikan arwana tersebut juga belum diketahui,” ujarnya.

Erif menambahkan, salah seorang sopir Bus Damri berinisial BS (49) meninggal dunia karena serangan jantung.

“BS saat akan dilakukan pemeriksaan di ruangan penyidikan tiba-tiba jatuh pingsan sebelum sampai di ruangan penyidik, sehingga segera dilarikan ke Puskesmas Entikong, lalu satu jam kemudian dinyatakan meninggal oleh tim dokter Puskesmas Entikong karena serangan jantung,” ujarnya pula.

Dari keterangan sopir lainnya berinisial Zai (55), rekan BS, saat bus yang mereka bawa mulai tiba di Sosok, almarhum sudah mengeluh kurang enak badan, sehingga seharusnya di Sosok itu baru dilakukan pergantian sopir, tetapi Zai sudah menyetir atau membawa bus itu mulai dari Pontianak ke Entikong, katanya lagi.

Ikan arwana super red merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi Undang-undang.

Pewarta: Andilala
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prajurit TNI Amankan Wilayah Rawan KKB Jelang Pemilu di Tembagapura

Timika (ANTARA) – Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Pio Nainggolan menegaskan jajarannya tetap menggelar kekuatan untuk pengamanan wilayah-wilayah yang rawan keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) seperti di sejumlah kampung Distrik Tembagapura.

“Di lokasi-lokasi itu tetap kami gelar pos-pos, baik pengamanan wilayah maupun pos pengamanan daerah rawan. Apalagi menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agenda pemilu akan semakin meningkat frekuensinya,” kata Letkol Nainggolan, di Timika, Papua, Sabtu.

Dandim mengatakan secara umum situasi keamanan di wilayah Mimika sekarang ini kondusif. Sejauh ini, katanya, belum ada potensi gangguan keamanan dari KKB maupun kelompok nonbersenjata.

Wilayah-wilayah yang dianggap rawan keberadaan KKB di Mimika, yaitu sejumlah kampung di wilayah Distrik Tembagapura seperti Banti, Opitawak, Kimbeli, Utikini Lama, Aroanop, Tsinga, termasuk juga beberapa distrik di kawasan pegunungan seperti Hoeya, Jila, dan Alama.

KKB kerap kali melakukan teror penembakan terutama di sepanjang ruas jalan poros tambang PT Freeport Indonesia dari Timika menuju Tembagapura.

Pada 2017 hingga 2018, KKB sempat menduduki Banti, Kimbeli, Utikini Lama dan Opitawak, Distrik Tembagapura dan membakar fasilitas gedung SD-SMP Negeri Banti, Rumah Sakit Waa-Banti serta sejumlah rumah penduduk.

Tindakan KKB itu memicu aparat TNI-Polri mengerahkan kekuatan ke wilayah Banti dan sekitarnya.

KKB yang terdesak di wilayah Banti kemudian melarikan diri ke arah Aroanop dan kampung-kampung sekitar itu.

Saat menduduki Aroanop dan sekitarnya, anggota KKB menyekap guru-guru yang bertugas di SD Inpres Jagamin dan SD Inpres Aroanop. Bahkan lebih tragis, sejumlah guru perempuan mengalami perlakuan kekerasan seksual oleh anggota KKB.

Kini semua perkampungan di sekitar Tembagapura yang menjadi pusat pertambangan PT Freeport Indonesia itu telah dikuasai sepenuhnya oleh aparat TNI dan Polri.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto meyakinkan masyarakat Mimika bahwa situasi kamtibmas di wilayah itu kini sepenuhnya kondusif.

“Semuanya aman dan kondusif. Masyarakat tidak perlu ragu untuk datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak dan aspirasinya sebagai warga negara untuk memilih pemimpin baik di aras nasional, provinsi maupun kabupaten. TNI dan Polri menjamin penuh kondisi keamanan agar masyarakat dapat menyalurkan hak politiknya tanpa rasa takut, khawatir dan terintimidasi oleh kelompok mana pun,” kata Agung.

Sebanyak 846 personel Polri dan TNI akan dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak 17 April 2019 yang terdiri atas polres dan polsek se Mimika sebanyak 446 personel, Batalion B Brimob Polda Papua 100 personel, Brimob Polda Maluku Utara (BKO) sebanyak 100 personel dan unsur TNI sebanyak 100 personel.

KPU Mimika menyiapkan 911 TPS yang tersebar pada 18 distrik (kecamatan) di seluruh Mimika agar warga bisa menyalurkan hak pilihnya.

Sesuai data KPU Mimika, pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap/DPT di Mimika (masih berpotensi mengalami penambahan melalui Daftar Pemilih Khusus/DPK) yaitu sebanyak 231.319 orang.

Adapun jumlah caleg sebanyak 457 orang tersebar pada enam daerah pemilihan (dapil) akan bersaing ketat memperebutkan jatah 35 kursi DPRD Mimika periode 2019-2024.

Perincian alokasi kursi DPRD Mimika per dapil, yaitu Dapil I: enam kursi, Dapil II: 11 kursi, Dapil III: enam kursi, Dapil IV: tiga kursi, Dapil V: enam kursi, dan Dapil VI: tiga kursi.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terkait OTT, manajemen Krakatau Steel segera temui KPK

Secepatnya kami akan menemui KPK untuk mendalami lebih lanjut informasi adanya penangkapan seorang direksi Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Manajemen PT Krakatau Steel Tbk (Persero) segera meminta keterangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap salah seorang pejabat di BUMN produsen baja itu.

“Secepatnya kami akan menemui KPK untuk mendalami lebih lanjut informasi adanya penangkapan seorang direksi Krakatau Steel,” kata Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Prio Utomo, ketika dihubungi ANTARA, di Jakarta, Sabtu dini hari.

Prio menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mengetahui nama pejabat Krakatau Steel yang tertangkap tangan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Kami belum bisa menyebutkan siapa direksi Krakatau Steel yang dimaksud KPK,” ucapnya.

Ia menambahkan, manajemen juga belum memastikan kapan waktunya akan memberikan keterangan pers terkait kasus ini.

Demikian juga soal langkah hukum yang akan ditempuh Krakatau Steel, belum bisa disebutkan karena masih terlalu dini dan perlu koordinasi lebih lanjut dengan KPK.

“Tunggu saja. Kami harus mendalami peristiwa ini terlebih dulu. Lokasi OTT pun berada di Jakarta, sementara ketika terjadi penangkapan, beberapa direksi sedang berada di Kantor Pusat Krakatau Steel, Cilegon,” ujar Prio.

Sebelumnya, pada Jumat (22/3) sekitar pukul 18.30 WIB, KPK menangkap empat orang, satu di antaranya disebutkan merupakan pejabat Krakatau Steel.

Diduga telah terjadi transaksi penerimaan uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek Krakatau Steel di daerah. Aliran dana dilakukan dalam mata uang rupiah maupun dolar secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, keempat orang yang diamankan saat ini sudah berada di Gedung KPK.

Informasi lebih lengkap akan disampaikan pada Sabtu (23/3) sore melalui konferensi pers yang akan digelar di Gedung KPK.

“KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut,” tutur Basaria.

Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 4 orang hasil OTT di Jakarta dan Tangerang Selatan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Tangerang Selatan, Jumat.

“Jadi, ada kegiatan tim di Jakarta dan Tangerang Selatan tepatnya di BSD City. Kami amankan total empat orang yang sudah dibawa ke kantor KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Adapun pihak yang diamankan kata dia, terdiri dari unsur direktur perusahaan BUMN, pegawai perusahaan BUMN, dan pihak swasta.

Salah satunya diduga pejabat di PT Krakatau Steel.

KPK menduga sudah terjadi transaksi pada salah satu direktur perusahaan BUMN yang menerima uang dari pihak swasta.

“Dalam hal ini pihak kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah punya kerja sama dalam penelitian proyek dengan BUMN tersebut. Jadi, kaitan kepentingannya sejauh ini terkait dengan hal itu,” ucap Febri.

Sedangkan, kata dia, transaksi yang didalami saat ini diduga ada kombinasi antara pemberian secara tunai dan sarana perbankan.

“Keduanya sedang didalami baik transaksi yang menggunakan mata uang rupiah ataupun dolar. Besok baru kami sampaikan informasinya pada konferensi pers Sabtu besok,” ucap Febri.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan Direktur Krakatau Steel di kediamannya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Direktur PT Krakatau Steel di kediamannya di BSD City, Tangerang Selatan, Banten, Jumat.

“Kalau lokasi di BSD City, di rumah direktur tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Total empat orang yang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Tangerang Selatan. KPK juga turut mengamankan pegawai PT Krakatau Steel dan pihak swasta.

KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam bentuk rupiah maupun dolar.

“Ada transaksi yang sedang ditelusuri lebih lanjut baik dalam bentuk rupiah maupun dolar karena dari beberapa OTT yang digelar KPK ada menggunakan “cash”, ada menggunakan kombinasi dengan rekening juga,” ucap Febri.

KPK menduga sudah terjadi transaksi pada salah satu direktur perusahaan BUMN yang menerima uang dari pihak swasta.

“Dalam hal ini pihak kontraktor yang kami indikasikan sebelumnya pernah punya kerja sama dalam penelitian proyek dengan BUMN tersebut. Jadi, kaitan kepentingannya sejauh ini terkait dengan hal itu,” ucap Febri.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Baca juga: KPK amankan empat orang terkait OTT Direktur Krakatau Steel

Baca juga: OTT pejabat Krakatau Steel terkait proyek di daerah

Baca juga: KPK periksa 4 orang hasil OTT di Jakarta dan Tangerang Selatan
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan empat orang terkait OTT Direktur Krakatau Steel

Sampai saat ini sekitar empat orang yang diamankan sudah berada di Gedung KPK

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan sebanyak empat orang terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga berhubungan dengan salah satu Direktur Krakatau Steel.

“Sampai saat ini sekitar empat orang yang diamankan sudah berada di Gedung KPK,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

Menurut Basaria Panjaitan, keempat orang tersebut telah berada di Gedung KPK untuk diklarifikasi lebih lanjut oleh petugas komisi antirasuah tersebut.

Selain itu, ujar dia, informasi lebih lengkap akan disampaikan pada Sabtu (23/3) sore melalui konferensi pers yang akan digelar di Gedung KPK.

“KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut,” paparnya.

Sebagaimana diwartakan, tim KPK pada sore tadi sekitar pukul 18.30 WIB menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang kepada salah satu direktur BUMN dari pihak swasta.

KPK sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN.

Diduga sebagian uang telah diberikan secara tunai dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan. Sedangkan didalami pula bahwa transaksi menggunakan baik mata uang rupiah maupun dolar.

Baca juga: KPK OTT amankan pejabat Krakatau Steel
Baca juga: Kiai Asep bantah Romahurmuziy soal Kakanwil Kemenag Jatim

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OTT pejabat Krakatau Steel terkait proyek di daerah

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan  operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat PT Krakatau Steel  karena diduga menerima uang dari pihak swasta untuk kepentingan proyek di daerah.

“Ya benar, tadi sore sekitar pukul 18.30 WIB, tim KPK memang menemukan adanya dugaan transaksi pemberian uang pada salah satu direktur BUMN dari pihak swasta,” kata Basaria  di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, kata dia, KPK mendapatkan informasi dari masyarakat ada rencana pemberian uang dari pihak swasta yang pernah atau berkepentingan dengan proyek di salah satu BUMN.

“Diduga sebagian uang telah diberikan secara cash dan yang lainnya menggunakan sarana perbankan. Sedang didalami transaksi menggunakan rupiah ataupun dolar,” ucap Basaria.

Sampai saat ini, kata dia, total empat orang yang diamankan sudah berada di gedung KPK untuk klarifikasi lebih lanjut.

“Informasi lebih lengkap akan disampaikan besok sore melalui konferensi pers di kantor KPK,” kata Basaria.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Baca juga: KPK OTT amankan pejabat Krakatau Steel

Baca juga: KPK amankan empat orang terkait OTT Direktur Krakatau Steel

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menko Polhukam: Pemilu serentak menjadi tonggak sejarah

Medan (ANTARA) – Pemilu serentak tahun 2019 merupakan pesta demokrasi Indonesia yang akan menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan secara serentak, yakni lima jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan.

“Pemilu serentak kali ini akan menjadi warisan kebanggaan dan sekaligus menjadi sorotan dunia internasional terkait apakah bangsa Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokrasi dan berintegrasi dalam rangka memilih pemimpin nasional,” kata Menko Polhukam Wiranto, dalam amanatnya dibacakan Pangdam I/BB Mayjen TNI MS Fadhilah, di Lapangan Benteng Medan, Jumat.

Hal itu, dikatakan Menko Polhukam pada apel gelar pasukan gabungan TNI-Polri untuk pengamanan Pemilu 2019 di wilayah Sumatera Utara.
Sukses atau tidaknya perhelatan demokrasi ini, menurut Wiranto, sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

“Tidak saja anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada, akan tetapi juga pihak penyelenggara Pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan,” ucap dia.

Ia mengatakan, tidak ketinggalan tentunya fungsi dan peranan TNI-Polri yang berada di luar lingkup penyelenggara Pemilu, akan tetapi sangat menentukan suksesnya keberlangsungan Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Seluruh komponen bangsa dapat mungkin mengarahkan opininya, bahwa ajang ini bukanlah untuk membenturkan satu pihak yang lain atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain.

“Namun sejatinya, Pemilu Serentak tahun 2019 untuk memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin.Momen ini harus menjadi ajang untuk kompetensi, program dan kapabilitas untuk mendapatkan kepercayaan rakyat yang akan mempimpin nasional,” ungkap dia.

Wiranto juga menyebutkan, bahwa penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 masih terdapat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dimungkinkan akan mengghambat kelacaran penyelenggaraannya.

Bawaslu dan Polri telah mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang merupakan pemetaan terhadap kerawanan-kerawanan yang diprediksi akan timbul di setiap daerah.

“Pemetaan kerawanan ini meliputi sisi penyelenggaraan dan sisi keamanan, serta ketertiban masyarakat,” katanya.

Dalam gelar pasukan pengamanan Pemilu 2019, turut hadir Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, Danlantamal I Laksma TNI Ali Triswanto, Pangkosekhanudas III Marsma TNI Djhon Amarul, Kabinda Sumut Brigjen TNI Ruruh W, Kasdam I/BB Brigjen TNI Hassanudin, dan Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz`Kusin Dwihananto.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Maluku Utara musnahkan puluhan senpi rakitan

Ribuan minuman keras berbagai jenis yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan anggota Polda Malut

Ternate (ANTARA) – Polda Maluku Utara (Malut) memusnahkan puluhan senjata api (senpi) rakitan disertai ratusan peluru aktif dan ribuan kantong minuman keras yang berhasil dirazia guna mengantisipasi gangguan kamtibmas menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif 2019.

Kapolda Malut Brigjen Pol Suroto di Ternate, Jumat, mengakui, ribuan minuman keras berbagai jenis yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan anggota Polda Malut.

Minuman keras tersebut merupakan satu pemicu terjadinya kriminalistas di Malut yang harus diberantas bersama terutama jelang Pemilu 17 April mendatang.

Kapolda yang memimpin proses pemusnahan senpi rakitan dan peluru aktif beserta minuman keras yang berhasil dirazia dalam dua bulan terakhir itu dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kota Ternate.

Sedangkan, untuk senpi, merupakan hasil operasi Intelejen penggalangan yang dilakukan di tengah masyarakat secara langsung dan saat itu, personel Polda Malut turun langsung ke masyarakat dan masyarakat juga yang menyerahkan senpi secara sukarela ke anggota.

Ia mengakui, di Malut dari beberapa kejadian kriminal atau kejahatan disebabkan minuman keras, karena itu dilaksanakan operasi terhadap sehingga tidak lagi beredar di wilayah Malut.

Senpi yang berhasil diamankan, yakni senpi rakitan laras panjang sebanyak 25 pucuk, senpi rakitan laras pendek sebanyak 9 pucuk, magasen 3 buah, amunisi Cal 5-56 sebanyak 3,46 butir, amunisi Cal DM 4.3 sebanyak 5 butir, amunisi sereng sebanyak 37 butir dan amunisi renvil sebanyak 44 butir, senjata dan peluru aktif ini merupakan basil penyerahan dari Kabupaten Halmahera Utara dan wilayah Kota Ternate

Kapolda menambahkan, pemusnahan ribuan kantong minuman keras dan senpi rakitan serta puluru aktif tersebut merupakan upaya Polri khususnya Polda Malut untuk menciptakan pemilu yang aman, damai dan lancar sehingga melahirkan pemimpin yang demokratis.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga jenazah terduga teroris Poso dievakuasi ke Palu

Palu (ANTARA) – Tiga jenazah teroris Poso, Sulawesi Tengah, yang tewas dalam kontak senjata dengan tim Satuan Tugas Tinombala di Dusun Air Teh, Desa Salumarate, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Kamis (21/3) petang, berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian pada Jumat petang.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto, di Desa Sausu, Jumat, mengatakan setelah dievakuasi dari lokasi kontak senjata, selanjutnya jenazah dibawa menuju Rumah Sakit Bhayangkara Palu untuk proses identifikasi.

“Proses identifikasi akan dilakukan guna memastikan tiga jenazah tersebut sesuai denga nama yang dirilis,” kata mantan Wakapolda Kalimantan Timur ini.

Kapolda menggan memberi penjelasan mengenai barang bukti apa saja yang berhasil diamankan petugas pascabaku tembak tersebut.

Tiga orang DPO kasus terorisme di Poso yang tewas masing-masing bernama Andi Muhamad alias Abdullah asal Makassar, Jaka Ramadhan alias Ikrima asal Banten dan Alhaji Kaliki alias Ibrohim asal Ambon.

Namun pada Jumat malam, Humas Polda Sulteng mengoreksi nama-nama korban yang beredar di media massa sejak Kamis (21/3) petang tersebut dan menyatakan bahwa setelah diidentifikasi ulang, ketiga korban DPO kasus terorisme itu bernama Andi Muhammad alias Abdul Rahman asal Makassar, Sulsel, Al Haji Kaliki alias Ibrohim asal Seram Barat, Maluku, dan Alqindi Mutaqien alias Muas asal Riau.

Sebelum dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Sulteng, tiga jenazah tersebut dibawa ke Polsek Sausu sekitar pukul 17.20 WITA oleh tim evakuator Satgas Tinombala menggunakan mobil jenazah.

Di Polsek Sausu, Kapolda sempat menengok jenazah tanpa menurunkannya dari mobil ambulance untuk sekedar memastikan keberadaan ketiga jenazah mengingat kondisi jenazah sudah hampir dua hari berada di lokasi kejadian.

“Pascakontak senjata, Satgas Tinombala terus mengejar sisa DPO teroris Poso di bawah pimpinan Ali Kalora,” katanya.

Proses evakuas ketiga jenazah teroris itu mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Resor (Polres) Parigi Moutong.

Dalam proses evakuasi, tim evakuator Satgas Tinombala dibagi dua kelompok, kelompok pertama diberangkatkan pukul 07.00 WITA (Jumat) menggunakan kendaraan operasional sedangkan tim kedua diberangkatkan pukul 13.30 WITA menuju tempat kejadian perkara, sementara Polsek Sausu dimana tiga mobil jenazah disiagakan, dijaga ketat aparat. Kapolda Sulteng Bigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto membeeikan keterangan kepada sejumlah jurnalis terkait kontak tembak DPO teroris Poso dengan Satgas Tinombala di Polsek Sausu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Jumat (22/3) petang. (Antaranews Sulteng/Moh Ridwan)
Kapolda Sulteng Brigjen Pol Lukman Wahyu Hariyanto bersama Danrem 132/Tadulako Palu Kolonel Inf Agus Sasmita tiba di Sausu, Jumat petang pukul 11.24 WITA menggunakan helikopter.

Saat jurnalis bertanya apakah keberadaan kelompok MIT menganggu situasi keamanan Pemilu, Kapolda tidak memberikan jawaban berarti.

“Pemilu belom besok kok,” katanya.

Baca juga: Satgas Tinombala Poso terlibat baku tembak dengan DPO terorisme

Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda: Aceh aman jelang Pemilu 2019

Banda Aceh (ANTARA) – Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak menegaskan, situasi Aceh aman menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu anggota legislatif dengan pemilihan presiden 17 April mendatang

“Situasi keamanan Aceh sudah sangat kondusif menjelang pemilu. Namun, kami juga tetap mewaspadai ancaman yang bisa mengganggu keamanan,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak di Banda Aceh, Jumat.

Kapolda mengatakan, keamanan merupakan hal penting bagi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, sehingga bisa memilih pemimpin dan calon anggota legislatif sesuai hati nurani.

Jenderal Polri bintang dua itu menyebutkan, pengamanan pemilu di Provinsi Aceh melibatkan 12 ribu personel gabungan TNI/Polri. Dari pihak TNI juga siap dipanggil jika dibutuhkan.

Sedangkan pola pengamanan, lanjut Kapolda, meningkatkan razia dan patroli dialogis. Tujuannya mencegah terjadinya gangguan keamanan masyarakat menjelang pemungutan suara

“Pada pemilu ini, kami tidak memetakan tempat pemungutan suara atau TPS rawan seperti Pilkada 2017. Namun begitu, kerawanan sudah dibagi, aman, rawan satu, dan rawan dua,” sebut Kapolda.

Selain itu, Kapolda menegaskan pihaknya tidak menolerir dan menindak tegas setiap tindakan yang mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Aceh.

“Keamanan menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. TNI/Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak masyarakat Aceh untuk ikut bersama-sama mewujudkan keamanan jelang pemilu,” pungkas Irjen Pol Rio S Djambak.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tes urine digelar di waduk Keureuto, dua pekerja positif

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Para pekerja di lingkungan proyek waduk Krueng Keureuto di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara, dites urine secara mendadak pada Jumat pagi dan dua pekerja dinyatakan positif.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian, di Lhoksukon mengatakan, tes urine yang dilakukan tim urusan kesehatan (Urkes) Polres setempat itu atas permintaan pihak perusahaan.

“Pihak perusahaan proyek waduk Krueng Keureuto meminta tim kita untuk melakukan tes urine mendadak bagi pekerja di sana, dengan tujuan agar para pekerja benar-benar bebas narkoba,” kata Kapolres Ian Rizkian.

Disebutkan, permintaan tes urine oleh perusahan ini untuk memastikan agar para pekerja di sana benar-benar terbebas dari narkotika, sehingga tidak menghambat terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan, yakni pembuatan waduk Krueng Keureuto.

Dikatakan, hasil tes urine yang dilakukan tim Urkes tersebut terdapat dua pekerja dinyatakan positif narkotika. Meski demikian, dua pekerja itu dikembalikan ke pihak perusahaan karena tidak ada barang bukti.

“Kedua pekerja itu kita kembalikan ke perusahaan, biar mereka yang mengambil tindakan,” kata Kapolres Aceh Utara itu. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat untuk tidak mencoba-coba mengonsumsi narkoba, karena selain dapat berurusan dengan hukum bila kedapatan, juga merusak kesehatan sendiri.

Gea Fahmil perwakilan PT. Brantas Abipraya, di lokasi kegiatan kepada polisi menyebutkan, tes urine ini diikuti oleh 150 pekerja dan tujuannya untuk memastikan pekerja di lingkungan waduk itu bebas narkoba.

Sementara bagi dua pekerja yang positif urine itu, pihaknya akan mengambil tindakan tegas supaya menjadi efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi pekerja yang lain.

Pewarta: Mukhlis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Jatim tangkap buron tersangka korupsi Bulog Rp1,7 miliar

Kami tangkap tersangka Sigit tadi malam di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat tinggal. Proses penangkapannya dibantu oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung

Surabaya (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menangkap Sigit Hendro Purnomo yang dinyatakan buron sejak November 2018 dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

“Kami tangkap tersangka Sigit tadi malam di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat tinggal. Proses penangkapannya dibantu oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Tersangka Sigit menjabat sebagai Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Surabaya Selatan di Mojokerto, Jawa Timur.

Pemuda berusia 34 tahun itu diketahui terakhir kali masuk kantor tanggal 31 Oktober 2017. Dia tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim, hingga akhirnya ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak November 2018.

Aspidsus Didik menjelaskan modus korupsi yang dilakukan Sigit adalah tidak menyetor uang hasil penjualan dari “Rumah Pangan Kita” senilai Rp1,7 miliar ke rekening Bulog.

“Tersangka Sigit malah membuat rekening atas nama pribadinya untuk menampung pembayaran dari pembeli,” ujarnya.

Didik menandaskan, Sigit juga terdata sebagai buronan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. “Beberapa Badan Usaha Milik Daerah seperti Puspa Agro dan pihak lain telah melapor ke Polda Jatim karena merasa ditipu Sigit senilai Rp13 miliar,” katanya.

Tadi pagi Sigit diterbangkan dari Bandung ke Surabaya. Dia langsung dijebloskan ke Rutan Kejati Jatim dan menjadi tahanan penyidik selama 20 hari.

“Berkas perkaranya sebenarnya sudah rampung. Semula kami merencanakan akan menyidangkan secara ‘In Absentia’. Dengan tertangkapnya tertangka Sigit berarti tidak jadi disidangkan In Absentia,” ucap Didik. 

Pewarta: A Malik Ibrahim / Hanif Nashrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mobil tabrak sepeda motor di Aceh Jaya, satu keluarga kritis

Aceh Jaya (ANTARA) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di lintas jalan nasional Meulaboh – Banda Aceh antara mobil penumpang Toyota Hilux menabrak pengendara sepeda motor di Gampong (desa) Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Jumat siang.

Akibat dari kecelakaan tersebut satu keluarga pengendara motor kritis, yakni Tgk Fauzi (45) warga Gampong Baro Sayeung, Kecamatan Setia Bakti, bersama istri dan dua anaknya, korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Teuku Umar Calang.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Eko Purwanto, melalui Kasat Lantas Polres Aceh Jaya Iptu Iswandi, di Aceh Jaya, Jum’at, menyampaikan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 11.40 WIB.

Iswandi, menjelaskan kronologi kejadian itu, berawal dari mobil yang dikendarai Faisal (45) melaju dengan kecepatan tinggi dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menuju Banda Aceh, sedangkan sepeda motor dari arah Calang, hendak pulang ke rumah.

Sesampainya di simpang Desa Gampong Baro, motor hendak menyeberang dari sebelah kiri arah menuju Banda Aceh ke arah kanan, dan langsung terjadi tabrakan, posisi tabrakan di sebelah kanan arah jalan Meulaboh.

Akibat terjadi kecelakaan tersebut Fauzi, mengalami luka di bagian kepala dan kuping kirinya hilang, serta patah kaki kanan, istrinya Monalisa, mengalami luka di bagian kepala, dan anaknya Muhammad Yasir mengalami luka di bagian kepala dan Mauizzah mengalami luka di bagian kepala dan kaki kanan patah.

Sedangkan pengemudi Toyota Hilux Faisal, pekerjaan PNS, warga Desa Lampanah Raju, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam mobil juga ada satu orang penumpang atas nama Widi Banu Santoso (48) pekerjaan PNS warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keduanya tidak mengalami luka serius. 
 

Pewarta: Anwar
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

26.827 personel gabungan diterjunkan amankan Pemilu 2019 di Jatim

Saya berharap kepada TNI-Polri dan instansi yang terlibat dalam pengamanan pemilu tahun 2019 agar terus meningkatkan sinergitas dan dapat bekerja dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 26.827 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Linmas diterjunkan dalam “Operasi Mantap Brata Semeru” untuk pengamanan Pemilu 2019 di Jawa Timur.

Kepastian jumlah personel itu setelah pihak Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya menggelar apel kesiapan di lapangan Makodam V/Brawijaya, Jumat, yang dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi.

“Saya berharap kepada TNI-Polri dan instansi yang terlibat dalam pengamanan pemilu tahun 2019 agar terus meningkatkan sinergitas dan dapat bekerja dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Luki.

Sementara untuk personel pengamanannya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera merinci ada 2.500 personel dari Polda Jatim dan 24.327 personel dari 39 Polres jajaran.

Jumlah ini akan dibantu dari anggota Linmas yakni sebanyak 158.080 personel dan dari TNI sebanyak 13.513. Para personel ini akan ditempatkan di beberapa titik di Jatim.

“Personel paling banyak akan ditempatkan saat pengamananan di setiap titik tempat pemungutan suara (TPS),” katanya.

Dalam operasi Mantap Brata ini akan dipetakan tiga kategori TPS mulai dari kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Pasalnya di Jatim ada sebanyak 130.012 TPS.

Kategori TPS rawan ditinjau dari berbagai aspek misalnya dari kondisi geografis. Dia mencontohkan di daerah perbatasan provinsi di ujung Jatim, Banyuwangi yang berbatasan dengan pulau Bali.

“Dikatakan rawan karena situasi geografinya dan rawan karena history pernah terjadi hal-hal di wilayah tersebut,” ujar Barung.

Selain itu, pengamanan satu TPS akan diamankan oleh dua personel gabungan. Setiap TPS rawan akan diawasi oleh satu pengaman. Apabila tidak rawan, dari empat TPS hingga enam TPS akan diawasi oleh dua personel.

Ditemui di kesempatan yang sama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe mengatakan pihaknya akan aktif untuk turut mengamankan pesta demokrasi. Selain itu, selama ini pihaknya juga telah melakukan latihan fisik.

“Kami melaksanakan latihan-latihan sampai dengan puncaknya latihan sispamkota kemarin dengan Kepolisian,” ucapnya.

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat warga negara Polandia tersangka bawa satwa dan tumbuhan

Penyidik Balai Gakkum saat ini masih akan terus mengusut dan mengungkap pelaku Iainnya yang terlibat, kata dia

Pontianak (ANTARA) – Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Polandia sebagai tersangka karena kedapatan membawa tumbuhan dan satwa liar berjumlah 283 jenis yang berasal dan Kawasan Hutan Taman Wisata Alarn Bukit Kelam, Sintang tanpa izin.

“Pada 18 Maret 2019, Petugas Tim Gabungan Timpora melakukan operasi bersama pengawasan keimigrasian di wilayah Kecamatan Kelam Permai. Dari kegiatan yang ada ditemukan WNA asal Polandia membawa tumbuhan dan satwa liar tanpa izin,” ujar Kasi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wil Kalimantan, David Muhammad di Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kalimantan, Jumat.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan penyidik menetapkan keempat WN Polandia tersebut sebagai tersangka, yaitu 0J (31 tahun), HF (44 tahun), BP (31 tahun) dan T6 (46 tahun) sebagai tersangka.

“Penyidik Balai Gakkum saat ini masih akan terus mengusut dan mengungkap pelaku Iainnya yang terlibat,” kata dia.

Ia menyebutkan, dari hasil identifikasi BKSDA Kalimantan Barat yang dibantu oleh laboratorium MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak, 283 jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) tersebut terdiri dari kelabang 45 ekor, laba-laba 96 ekor, kumbang tanah 40 ekor, kaki seribu 20 ekor, katak mulut sempit 3 ekor, ular birang 1 ekor, kalajengking cambuk 42 ekor, kalajengking tidak berekor 3 ekor, kecoa hutan 10 ekor, kalajengking 19 ekor, tumbuhan anggrek dendrobium 2 rumpun, anggrek mutiara 1 rumpun dan tumbuhan daun kupu kupu 1 rumpun.

“Selain 283 jenis TSL yang disita tersebut, penyidik juga menyita 314 buah wadah plastik dari tersangka dan 110 buah di antaranya dibawa langsung dari Polandia,” jelas dia.

Hasil identifikasi BKSDA Kalimantan Barat juga menyatakan 283 jenis TSL tersebut tidak masuk kategori dilindungi /tidak dilindungi karena tidak masuk dalam Iampiran pada pada PP No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas P.20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap keempat tersangka mengaku mengambil dan membawa 283 jenis TSL tersebut dari sekitar Goa Maria yang merupakan wilayah Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Mereka juga mengaku bahwa mengambil ke 283 jenis TSL tersebut untuk difoto dan kemudian dilepaskan. Tetapi dari banyaknya jenis yang mereka ambil dan sebagian tabung/wadah plastik yang dibawa langsung dari Polandia maka akan diusut Iebih Ianjut terkait kepentingan keempat tersangka tersebut,” jelas dia.

Penyidik Balai Gakkum menetapkan keempat WNA tersangka berdasarkan dua alat bukti karena telah melanggar Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf m juncto Pasal 78 Ayat (12), dengan ancaman hukum penjara paling lama 1 tahun, plus denda paling banyak Rp 50 juta.

“Kemudian tersangka tersebut juga diduga melakukan penyalahgunaan visa dan akan diserahkan ke Imigrasi Sanggau untuk dilakukan proses hukum terkait dugaan penyalah gunaan visa tersebut. Sehingga selain dikenakan Undang-undang kehutanan juga akan dikenakan Undang-Undang Imigrasi. Dalam penangan perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendapat dukungan dari Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat,” kata dia.

Dalam penangan perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendapat dukungan dari Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat.

Pewarta: Dedi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gagalkan penyelundupan satwa dilindungi

Dua ekor Owa ungko berada di kandang sebelum diperiksa di Kantor BBKSDA Riau di Pekanbaru, Riau, Jumat (22/3/2019). Otoritas Kepabeanan Dumai berhasil menangkap empat orang tersangka pelaku penyelundupan dengan barang bukti dua ekor primata dilindungi jenis Owa ungko dan 38 ekor burung Cendrawasih (Paradisaeidae), Kakatua Raja Hitam (Cacatuidae) serta burung Rangkong (Bucerotidae). ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp.

Petugas kebersihan temukan granat dalam bak sampah

Bengkulu (ANTARA) – Seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Jumat sore sekitar pukul 16.30 WIB menemukan granat tangan jenis manggis yang diduga masih aktif di bak penampungan sampah di kawasan Pasar Atas Curup.

Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Kav Budi Wirman melalui Pasi Intel Kapten Cba Afrizal mengatakan, granat manggis ini ditemukan oleh Rasman (40) petugas honorer DLH Rejang Lebong saat membersihkan sampah yang berserakan di dekat bak penampungan sampah yang berada di kawasan Pasar Atas RT 02 RW 01, Kelurahan Pelabuhan Baru.

“Granat ini ditemukan oleh yang bersangkutan saat membersihkan sampah di sekitar bak penampung sampah Pasar Atas, di mana granat itu berada di tumpukan sampah kemudian dipindahkan ke dalam bak penampungan sampah,” ujarnya.

Setelah tidak lama menemukan granat itu, tambah dia, melintas anggota Kodim 0409/Rejang Lebong dan Rasman langsung melaporkan benda temuannya itu sehingga kemudian dirinya bersama dengan anggota Intel dan Babinsa mengamankan lokasi penemuan granat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Granatnya sudah kami evakuasi dan serahkan kepada petugas Denpal Curup, karena kalau disana bisa berbahaya bagi warga setempat. Ini kemungkinan dibuang oleh seseorang yang tidak berani untuk menyerahkan granat tersebut ke pihak yang berwenang,” tambah dia.

Sementara itu, Aan (37) salah seorang pedagang di kawasan Pasar Atas yang posisinya tokoknya tidak jauh dari lokasi penemuan granat mengatakan, dirinya sempat kaget saat ada petugas TNI yang datang mengamankan granat di dalam bak penampungan sampah di wilayah itu.

“Kami sempat kaget begitu tahu ada petugas kebersihan yang menemukan granat saat lagi turun hujan, tapi tidak lama kemudian granatnya langsung di bawa anggota TNI ke Kodim,” urainya.
 

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua tersangka suap proyek Kabupaten Mesuji dilimpahkan ke penuntutan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap dua tersangka kasus suap terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Dua tersangka tersebut, yaitu pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (K).

Dua tersangka itu merupakan pihak pemberi dalam kasus suap tersebut.

“Rencana sidang dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Lampung,” ucap Febri.

Febri menyatakan sampai saat ini sudah diperiksa sekitar 20 saksi terdiri dari unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan swasta.

KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Bupati Mesuji nonaktif Khamami (KHM), Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS).

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadaan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumsel petakan 50 TPS rawan

Personel Brimob Detasemen B Jeulekat Polda Aceh mengikuti apel Siaga Pemilu Mantap Brata Rencong 2019 di lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh, Jumat (22/3/2019). Kepolisian Polda Aceh mengerahkan 16.580 personel Polri-TNI untuk mengamankan jalannya pilpres dan pileg pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Rahmad/nz. (ANTARA FOTO/RAHMAD)

Dari 25 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel hanya 50 TPS yang tergolong rawan terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ili

Palembang (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memetakan 50 tempat pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 tergolong rawan atau mudah menjadi sasaran gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dari 25 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel hanya 50 TPS yang tergolong rawan terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan daerah pegunungan atau berbukit seperti Oku Selatan, Empat Lawang dan Lahat,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, di Palembang, Jumat.

Seusai apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu 2019, Kapolda menjelaskan bahwa khusus TPS yang tergolong rawan pihaknya menempatkan personel lebih banyak dari TPS yang tergolong kurang rawan dan aman.

Pengamanan di TPS yang kurang rawan dan aman, dilakukan pola pengamanan lima TPS dilakukan pengamanan oleh dua anggota Polri, sedangkan untuk TPS di daerah tergolong sangat rawan dilakukan pengamanan satu TPS dua polisi, katanya.

Untuk melakukan pengamanan seluruh tahapan Pemilu serentak pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres, disiagakan 7.165 personel gabungan Polda Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Basarnas, Satpol PP dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan pengamanan pesta demokrasi rakyat tersebut dilakukan dengan menggelar Operasi Mantap Brata dengan tema Tingkatkan sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.

Personel yang tergabung dalam operasi khusus pengamanan Pemilu siap mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

Selain itu, pihaknya juga menjamin masyarakat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa paksaan dari pihak manapun atau secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 itu merupakan tonggak sejarah penyelenggaraan lima jenis pemilihan secara bersamaan yakni pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden/wapres.

Pelaksanaan Pemilu serentak tersebut menjadi sorotan dunia apakah Indonesia mampu menyelenggarakan pesta demokrasi memilih anggota legislatif sekaligus pimpinan nasional.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat itu, selain membutuhkan pengamanan maksimal, penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu wajib menunjukkan kinerja objektif dan transparan, kata kapolda. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

PBNU setuju penerapan UU Terorisme untuk hoaks berdampak serius

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan setuju penerapan UU Terorisme bagi pelaku penyebar hoaks yang menimbulkan dampak serius.

“Kita lihat kalau memang hoaksnya memang dampaknya serius, sangat luas, setuju,” kata Said Aqil di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pelaku penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme jika menimbulkan teror dan ketakutan di masyarakat.

Said Aqil mengatakan, jika ancaman hoaks yang dilakukan memang seperti teror, maka bisa diterapkan UU Terorisme.

“Kalau mengancam seperti teror boleh. Itu kan ancaman memecah belah keutuhan bangsa,” jelas dia.

Menurut Said, Al Quran juga menyatakan orang yang membuat hancur tatanan kehidupan harus dihukum keras.

Baca juga: Polri: Penggunaan UU Terorisme untuk hoaks perlu lihat fakta hukum

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Said Aqil serahkan laporan terhadap dirinya kepada polisi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyerahkan pelaporan atas dugaan ujaran kebencian yang ditudingkan kepadanya, kepada pihak kepolisian.

“Saya serahkan kepada polisi. Saya percaya kepada polisi, kalau mau dilanjutkan ‘monggo’,” kata Said Aqil di Jakarta, Jumat.

Said Aqil mengatakan dirinya adalah warga negara biasa dan siap dimintai keterangan jika diminta polisi.

“Tapi belum dipanggil sampai sekarang,” ujar Said Aqil.

Dia mengatakan berdasarkan ahli Bahasa Indonesia, apa yang diutarakan olehnya bukan lah ujaran kebencian.

Sebelumnya Said Aqil menyebut kubu Prabowo-Sandiaga didukung kelompok radikal. Pernyataan Said Aqil itu kemudian dilaporkan sebagai dugaan ujaran kebencian serta kampanye negatif.

Said Aqil menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menilai kebenaran atas pernyataannya itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Romahurmuziy di KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Romahurmuziy terjerat kasus dugaan jual beli Jabatan di Kementerian Agama 2018-2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Kapolda: Solo Raya mendapat perhatian pengamanan saat kampanye terbuka

Semarang (ANTARA) – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Condro Kirono mengungkapkan Kota Solo dan sekitarnya akan mendapat perhatian khusus dalam pengamanan pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2019 yang akan dimulai pada 24 Maret.

“Kami akan tempatkan Solo raya untuk menjadi perhatian,” kata kapolda usai gelar pasukan pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Semarang, Jumat.

Menurut dia, intensitas pelaksanaan kampanye terbuka paling banyak akan digelar di wilayah Solo dan sekitarnya.

Intensitas yang tinggi tersebut, lanjut dia, tentunya berdampak terhadap potensi konflik yang lebih besar.

Secara umum, menurut dia, Jawa Tengah masuk dalam kategori aman dalam pelaksanaan pemilu ini.

Meski masuk dalam kategori aman, kata dia, kepolisian tidak akan meremehkan ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

“Kami tidak mau ‘undersetimate’. Kita akan lihat dinamika kampanye,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, 35 ribu personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk pelaksanaan pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 yang akan di mulai pada 24 Maret.

“Dari kepolisian disiagakan 23 ribu personel, ditambah penguatan dari TNI sebanyak 12 ribu,” kata Condro.

Menurut dia, kampanye rapat umum akan mulai digelar pada 24 Maret 2019.

Dalam kampanye terbuka tersebut, kata dia, peserta kampanye dibolehkan memobilisasi massa.

Baca juga: Buruh gendong Solo doa bersama untuk Jokowi

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulsel amankan 7 kilogram sabu di Sidrap

Makassar (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak tujuh kilogram asal Malaysia dan mengamankan pelakunya.

“Penangkapan tujuh kilogram sabu ini hasil pengembangan dari tangkapan anggota beberapa waktu lalu yang berhasil mengamankan satu kilogram di Kabupaten Pinrang,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin di Makassar, Jumat.

Ia mengatakan penangkapan tujuh kilogram narkoba jenis sabu ini adalah bagian dari paket satu kilogram tersebut yang total keseluruhan dari Malaysia sebanyak delapan kilogram.

Kapolda Hamidin menyatakan tujuh kilogram diamankan dari tangan pelaku berinisial HP di Desa Wattang Sawitto, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tujuh paket sabu disembunyikan oleh pelaku di rumah-rumahan sawah dengan cara menanamnya ke dalam tanah pertanian.

“Barangnya ini di tanam di sekitar rumah-rumahan persawahan. Tujuh kilogram itu bagian dari yang satu kilogram sehingga total yang kami amankan itu delapan kilogram,” katanya.

Irjen Hamidin menerangkan dua pelaku dari delapan kilogram yang telah diamankan yakni masing-masing berinisial AR warga Kabupaten Pinrang dan HP warga Kabupaten Sidrap.

Dia menyebut delapan kilogram sabu ini setelah diujikan di laboratorium forensik didapatkan hasil jika sabunya masih sangat murni tanpa oplosan atau campuran.

“Ini sabu kristal yang masih murni dan belum dioplos. Biasanya pelaku itu mengoplos dan mencampurnya dengan tawas untuk mendapatkan keuntungan lebih,” sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Hermawan mengatakan narkoba yang masuk ke Sulsel berasal dari Malaysia melalui Tawau masuk ke Nunukan, Kalimantan Utara kemudian masuk Palu, Sulawesi Selatan dan dibawa lewat darat hingga sampai ke Kabupaten Pinrang, Sulsel.

“Ada banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk bisa memasukkan barangnya. Jika lewat udara ketat, ditempuh jalur laut dan darat,” terangnya.

Kombes Hermawan menyatakan barang haram ini usai diamankan oleh anggota langsung dibawa ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel untuk dilakukan pengujian dan hasilnya positif narkoba yang mengandung zat metamfetamin.
 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulsel gelar Sispamkot Jelang Pemilu 2019

Pengunjuk rasa menyerang sejumlah anggota Dalmas Polda Lampung saat Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (22/3/2019). Simulasi pengamanan Pemilu yang dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Ardiansyah/nz. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

Makassar (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkot) jelang pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.

“Sispamkot yang kita gelar hari ini bagian dari pelatihan rutin yang digelar kepolisian jelang pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, DPD juga presiden dan wakilnya,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin di Gowa, Jumat.

Ia mengatakan, Sispamkot ini melibatkan 1.000 aparat kepolisian dari semua fungsi termasuk polisi wanita (Polwan) dan Satuan Gegana Brigade Mobile (Brimob) Polda Sulsel.

Dalam simulasi yang di pusatkan di Kabupaten Gowa itu, polisi yang ditugaskan mengawal iring-iringan kontestan kepala pemerintahan yang akan ikut bertarung dihadang oleh massa yang sedang berunjuk rasa dan dengan semua metode yang dilakukan kepolisian mulai dari cara persuasif hingga akhirnya gesekan terjadi.

Pada saat gesekan itu, anggota kepolisian yang berpakaian sipil dan berseragam lengkap kemudian beradu fisik karena anggota yang ditugaskan sudah dipersenjatai dan dibekali oleh ilmu bela diri, sehingga tidak jadi ancaman bagi kontestan.

Selanjutnya pada saat pengawalan kotak suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK karena adanya massa yang tidak terima dengan hasil pemilihan itu sehingga menghalangi anggota.

Proses berlanjut hingga akhirnya massa dari dua kubu kontestan berdatangan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan karena tidak terima dengan hasil dimana salah satu kubu mendukung dengan proses serta lainnya menolak hasil tersebut.

Puncak dari demonstrasi itu mengakibatkan terjadinya bentrokan di mana kedua kubu saling berhadapan yang kemudian menyerang satu sama lain serta aparat kepolisian.

Polisi yang menurunkan semua kendaraan taktisnya (Rantis) serta Baracudanya kemudian memukul mundur massa yang sedang beringas hingga akhirnya terjadi penjarahan dibeberapa objek industri dan perbelanjaan.

Irjen Pol Hamidin menyebutkan, akumulasi dari pelatihan itu dapat memberikan gambaran kepada setiap anggota untuk bisa bertindak sesuai dengan prosedur tetap (Protap).

“Meskipun ini hanya simulasi, namun apa yang dilaksanakan itu sama dengan kondisi yang pernah terjadi. Kami juga memberikan penekanan kepada anggota, agar tidak menganggap mudah simulasi ini karena situasi yang sebenarnya jauh lebih sulit,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019