Polisi tangkap puluhan remaja tawuran di Medan

Medan (ANTARA) – Personel Polsek Medan Area menangkap 20 orang terkait dengan aksi tawuran antar geng remaja yang terjadi di kawasan Sukaramai Jalan AR Hakim dan Jalan Denai Medan, Provinsi Sumatera Utara, Minggu pagi.

Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi, mengatakan kelompok yang bertikai itu, melibatkan 15 geng yang anggotanya masih berusia belia yakni antara geng Generasi Bocah Nakal (GBN), Deneke,Crazy Friends (CF),Famiky Braders Komat melawan geng Halat Punya Cerita (HPC), Persatuan Anak Main Net (PAM),Asal Cocok Libas (ACL), TO Friends, Pelajar Medan City (PMC), Bromo Friends, Bromo Anak Nakal (Brokal) dan lainnya.

Kelompok remaja itu, menurut dia, terlibat keributan saling lempar batu di Daerah Sukaramai Minggu (31/3) sekira pukul 04.00 WIB.

“Pihaknya yang mendapatkan laporan adanya tawuran antara kelompok anak remaja Halat melawan Sukaramai kemudian turun ke tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Kristian.

Ia mengatakan, Kanit Reskrim beserta sejumlah personel melakukan penyisiran mulai dari daerah Sukaramai Jalan AR Hakim sampai ke Jalan Halat Medan.
“Kemudian, petugas melakukan pengejaran dari gang ke gang rumah penduduk dan meringkus 20 orang anak remaja yang terlibat tawuran tersebut,”ucap dia.

Kristian menyebutkan, hasil interogasi bahwa motif perkelahian antara remaja itu, berawal dari saling ejek mengejek di Facebook.Dan berlanjut dengan anak

Halat bergabung dengan mengendarai sepeda motor mendatangi anak Sukaramai dan melakukan pelemparan dan saling balas.

Selanjutnya, anak-anak Sukaramai balas menyerang dengan melempari warnet Legian di Jalan Halat, sehingga ada yang terkena lemparan batu.

Setelah itu, anak Halat yang tergabung dalam 16 bendera menuntut balas dengan melakukan penyerangan ke anak Sukaramai.

“Sebaliknya anak yang tergabung dalam tiga genk di Sukaramai melakukan penyerangan balasan, dan begitu seterusnya saling lempar di jalan, sehingga mengganggu ketertiban umum,” katanya.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Memburu Pelaku Pembacok Petugas Kebersihan TMC Polri

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Polres Sukabumi Kota dan Polsek Cikole memburu pelaku pembacokan dan penusukan terhadap seorang petugas kebersihan di TMC Satlantas Polres Sukabumi Kota di Jalan Ahmad Yani, Kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Kasus ini masih menyelidiki untuk mencari motif dan pelakunya sedang dalam pengejaran anggota serta memeriksa beberapa saksi yang berada di lokasi saat kejadian,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro di Sukabumi, Minggu.

Informasi yang dihimpun, kasus pembacokan tersebut terjadi sekitar pukul 04.00 WIB Minggu, (31/3) terhadap petugas kebersihan di TMC Satlantas Polres Sukabumi Kota yang diketahui bernama Enjih alias Gagu (23). Hingga saat ini belum diketahui penyebabnya kasus penganiayaan tersebut terjadi kepada pria yang tidak bisa berbicara dan sering bantu-bantu petugas kepolisian.

Bahkan video saat korban terkapar di aspal pun sempat viral dan menduga kejadian tersebut akibat diserang anggota geng motor. Tetapi pihak kepolisian belum bisa memastikan pelaku dan motif dari penganiayaan ini.

Korban yang mengalami luka parah akibat bacokan dan tusukan masih menjalani pengobatan intensif di RS Kartika Kota Sukabumi dan belum bisa dimintai keterangan perihal kejadian yang menimpanya.

Selain itu, Polsek Warudoyong menangkap seorang anggota geng motor yang melakukan penyerangan terhadap warga di Jalur Lingkar Selatan di waktu yang hampir bersamaan. Namun belum diketahui apakah penangkapan tersebut ada kaitannya dengan kasus penganiayaan terhadap Enjih atau tidak.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat pelaku bisa ditangkap untuk mengetahui motif melakukan penganiayaan tersebut. Anggota pun sudah kami sebar agar tersangkanya bisa segera tertangkap,” tegasnya.

Susatyo mengatakan menjelang Pemilihan Umum 2019 ini pihaknya terus memperketat keamanan dan tidak segan menindak sekecil apapun perilaku kriminalitas di wilayah hukumnya untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga.

Selain itu, ia pun mengimbau kepada warga agar tidak mudah terprovokasi dan perbedaan dalam pilihan merupakan hal yang wajar serta tidak perlu dipermasalahkan karena pemilu ini adalah pesta demokrasi yang harus dirayakan semua orang.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terdapat tujuh lokasi pertambangan liar di Parigi Moutong

Parigi Moutong, Sulawesi Tenga (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah mengakui terdapat tujuh titik lokasi pertambangan liar/tanpa izin, yang hingga saat ini warga masih aktif mengambil hasil bumi di lokasi tersebut.

“Kegiatan pertambangan emas tradisional tanpa izin di sejumlah wilayah di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sampai saat ini masih marak terjadi,” ucap Pejabat Dinas Lingkungan Hidup Parigi Moutong Muh Idrus, di Parigi, Minggu.

Setelah mengumpulkan barang bukti, data dan bahan keterangan, kata Idrus, Dinas Lingkungan Hidup setempat mengidentifikasi terdapat tujuh lokasi pertambangan liar yang masih beroperasi.

Ia menguraikan sejak Oktober 2018, Pemerintah Parigi Moutong telah mengeluarkan instruksi penghentian kegiatan tambang emas tanpa izin di tiga lokasi yakni Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Desa Air Panas dan Desa Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat.

Pemkab Parigi Moutong bekerjasama dengan Polres setempat mengeluarkan surat himbauan tentang larangan penambangan tanpa izin dan larangan menggunakan alat berat.

Namun, surat yang dikeluarkan pihak kepolisian itu dinilai tidak memberikan ketegasan, karena sifatnya hanya menghimbau meskipun kepolisian telah menghentikan sementara aktivitas tersebut dan menyita sejumlah alat berat.

‘”Di Parigi Moutong hanya dua lokasi yang memiliki izin pertambangan, yakni di Desa Taopa Kecamatan Taopa dan Dusun Dengki, Kecamatan Moutong,” kata dia,

Ia menyebut pernah terjadi dualisme ketika ada salah satu perusahaan yang mengelola sumber daya mineral di bidang pertambangan umum, namun aktivitasnya melanggar ketentuan perundang-undangan.
Perusahaan menyewa lahan masyarakat dengan nilai sebesar Rp30 – 40 Juta/hektare selama masa produksi berlangsung hingga reklamasi pascatambang.

“Kegiatan ini tentu melanggar karena mereka beroperasi bukan di lahan yang telah disediakan sesuai izin dikeluarkan pemerintah,” ujarnya.

Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Songulara Sulteng Riswan B Ismail mengaku, menolak kegiatan pertambangan liar, karena dinilai dapat merusak lingkungan dan ekosistem alam yang justru akan berdampak kepada masyarakat sekitar termasuk kontrak karya PT Citra Palu Mineral (CPM) yang sudah diteken sejak awal 2019.

LSM itu menilai, pemerintah tidak menyosialisasikan kepada publik serta melibatkan masyarakat dalam hal memberikan tanggapan terhadap rencana itu. “Kontrak karya sifatnya jangka panjang sehingga perlu direvisi karena seluruhnya masih membutuhkan kajian dan dampak dari kegiatan pertambangan adalah kerusakan lingkungan,” katanya.

Lokasi kontrak karya di Parigi Moututong terletak di Kecamatan Palasa dan Moutong, saat ini kegiatan pengelolaan sumber daya mineral dan logam di dua wilayah tersebut masih berjalan.*

Baca juga: Dua tambang emas Parigi Moutong sudah kontrak karya

Pewarta: Moh. Ridwan/Muhammad Hajiji
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi sebut pemberantasan korupsi tidak pandang bulu

Gowa (ANTARA) – Calon Presiden RI Joko Widodo mengatakan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak memandang bulu dan tidak mengistimewakan pihak tertentu.

“Kita tidak pandang bulu. Ada menteri yang masuk sel, gubernur masuk sel, ada anggota dewan DPR masuk sel. Bener tidak? Artinya kita tidak pandang bulu,” kata Joko Widodo di lapangan Kalegowa, Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu.

Jokowi menyampaikan hal itu dalam kampanye terbuka yang dihadiri oleh Iriana Joko Widodo, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, dan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Erick Thohir.

Dalam debat capres, Sabtu (30/3) malam, Calon Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4.

“Tadi malam disampaikan bahwa korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Pada tahun 1998, Indonesia masuk negara terkorup di ASEAN. Indeks persepsi korupsi (IPK) kita 20, pada tahun 2014 kita perbaiki menjadi 34. Pada tahun lalu diperbaiki menjadi 38. Ini artinya kita tidak main-main terhadap korupsi,” tegas Jokowi.

IPK Indonesia 2018 yang dirilis Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2018 menunjukkan kenaikan tipis, yaitu dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018 dengan skor 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-4, di bawah Singapura (skor 85), Brunei Darusallam (skor 63), dan Malaysia (skor 47).

“Kita ingin perbaiki korupsi dikurangi dan hilang dari bumi pertiwi. Jadi, jangan bilang korupsi kita stadium 4, kalau stadium 4 ‘kan sudah mau died,” ungkap Jokowi.

Dalam pemerintahan Jokowi ada satu orang menteri yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, yaitu mantan Menteri Sosial Idrus Marham dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1).

Selanjutnya, ada sekitar 30 kepala daerah, baik gubernur maupun bupati/wali kota, yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK sepanjang Jokowi memerintah.***2***

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

20 pelaku narkoba dipertontonkan di lokasi Car Free Day

Petugas menggiring tersangka kasus narkoba di lokasi Car Free Day (CFD) di kawasan Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Minggu (31/3/2019). Polresta Denpasar mempertontonkan 20 bandar dan kurir narkoba beserta barang bukti yang berhasil diamankan selama bulan Maret 2019 saat CFD untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada masyarakat sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku peredaran narkoba. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pras.

Polisi tangkap WN Amerika terlibat peredaran narkoba di Trawangan

Mataram (ANTARA) – Petugas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menangkap seorang Warga Negara Amerika berinisial CS (46), karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba di kawasab wisata Gili Trawangan.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama yang dihubungi di Mataram, Minggu, membenarkan bahwa pihaknya menangkap WN Amerika berinisial CS dalam aksi penggerebekan di sebuah penginapan di Gili Trawangan.

“Dari aksi penggerebekannya, anggota menemukan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat 1,21 kilogram,” kata Purnama.

Selain menangkap CS, pihaknya turut mengamankan seorang warga lokal asal Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berinisial MR (24).

“jadi kedua pelaku ini ditangkap karena diduga mengedarkan dan mengonsumsi narkotika jenis ganja dan sabu,” ucapnya.

Hal itu diungkapkannya berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan barang bukti selain ganja yang turut diamankan dalam aksi penggerebekan kedua pelaku di Gili Trawangan, pada Sabtu (30/3) malam.

Barang bukti tersebut berupa seperangkat alat hisap sabu, sejumlah klip plastik kosong, dan “magic mushroom”.

Untuk barang bukti ganja seberat 1,21 kilogram, jelasnya, ditemukan petugas dalam tempat terpisah. Baik yang ditemukan dari badan pelaku dengan berat belasan gram maupun hasil penggeledahan di kamar penginapan.

“Untuk barang bukti di kamarnya, ditemukan ganja dengan berat 200 gram dari dalam toples plastik. Kemudian ada plastik kresek putih setelah dibuka ada ganja lainnya, yang ini berat kotornya satu kilogram,” ucapnya.

Turut diamankan uang tunai Rp600 ribu dan alat duplikasi kunci yang masih didalami perihal keterkaitannya terhadap dugaan transaksi narkoba tersebut.

“Kami masih mendalami peran-peran para pelaku ini. Masih penyidikan. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain mengenai kegiatan warga negara asing ini selama di sini sampai waktu dia tertangkap,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, para pelaku diduga melanggar pasal 111 dan atau pasal 112, dan atau pasal 114 UU RI No 35/2009 tentang Narkotika.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CISSReC: Smart city sangat riskan jadi korban peretasan

Perlu keberpihakan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan sektor keamanan. Pasalnya, jantung smart city selain masalah sistem yang mudah dan bermanfaat adalah masalah keamanan itu sendiri

Semarang (ANTARA) – Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menyatakan smart city sangat riskan menjadi korban peretasan dan juga manipulasi data jika tanpa keamanan yang memadai.

“Perlu keberpihakan pemerintah, khususnya dalam meningkatkan sektor keamanan. Pasalnya, jantung smart city selain masalah sistem yang mudah dan bermanfaat adalah masalah keamanan itu sendiri,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Dr. Pratama Persadha kepada ANTARA di Semarang, Minggu.

Pakar keamanan siber ini mengemukakan hal itu terkait dengan konten debat calon presiden di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (30/3) malam. Dalam debat keempat bertema ideologi, pertahanan dan keamanan, pemerintahan, dan hubungan internasional yang menampilkan Joko Widodo dan Prabowo Subianto, sempat menyinggung smart city.

Menurut Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, membangun smart city di Indonesia memang bukan perkara mudah. Bahkan, di luar negeri tidak semuanya berhasil meski yang berhasil juga cukup banyak.

Ia mencontohkan Singapura yang berhasil mengimplementasikan konsep smart city, khususnya dalam sektor transportasi publik. Berbagai sensor diterapkan untuk membantu mengumpulkan data dan membangun sistem transportasi yang efisien.

“Berbagai aplikasi dan kemudahan disediakan pemerintah Singapura. Salah satunya adalah koneksi internet yang murah dan salah satu paling cepat di dunia,” kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah ini.

Dengan keberadaan aplikasi ini, kata Pratama, harapannya aktivitas penduduk Singapura terpantau dan datanya dikumpulkan, kemudian ada temuan baru untuk membangun sistem yang lebih efektif dan efisien.

“Jadi, smart city konsepnya tidak selalu terkait dengan penggunaan internet of things, tetapi lebih pada bagaimana sebuah wilayah bisa memanfaatkan teknologi dan data yang ada dari penduduknya,” kata Pratama.

Oleh karena itu, dibutuhkan political will dan keperpihakan pada regulator. Peraturan perundang-undangan tentang kepemilikan mobil sangat ketat sehingga masyarakat di Singapura “dipaksa” untuk menggunakan transportasi publik yang ada.

Minimal yang bisa diterapkan di Indonesia, lanjut dia, adalah kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan Capres RI Joko Widodo terkait terkait dengan Dilan (digital melayani).

Dengan mulai meratanya jaringan internet di Tanah Air, menurut dia, bisa menjadi salah satu modal membangun smart city.

Di beberapa pemkab, misalnya, mulai berani memakai digital signature untuk membantu surat-menyurat. Selain ramah lingkungan, juga lebih aman karena surat yang ada tidak bisa dipalsukan.

Kendati demikian, dia menekankan, “Pemanfaatan teknologi dengan aplikasi, sekali lagi jelas harus ada perhatian dari sisi pengamanan sibernya.”

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Agam masih kembangkan tewasnya juru tagih

Jika UU itu dilanggar, ada dugaan pidana perampasan di dalamnya, tambahnya

Lubukbasung (ANTARA) – Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat, masih mengembangkan kasus tewasnya M (52), “debt collector” atau juru tagih yang diamuk massa setelah diduga mengambil paksa satu unit mobil Mitsubishi L300 di Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, Sabtu sekitar pukul 14:00 WIB.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi melalui Kasat Reskrim Polres Agam Iptu Muhammad Reza di Lubukbasung, Minggu, mengatakan, tim penyidik dari Sat Reskrim Polres setempat masih memeriksa lima teman juru tagih yang tewas itu dengan inisial D (45), warga Padang Panjang, P (40), warga Padang Panjang, ES (27), LC (31) dan MI (21), ketiganya warga Pekanbaru, Riau.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak semuanya yang akan ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Untuk tersangka, tambahnya akan diketahui setelah pemeriksaan selesai dilakukan pada Minggu sore, karena saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan.

Pada Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa unit tidak bisa diambil secara paksa karena ada sebuah prosedur dari putusan pengadilan dan perintah eksekusi serta perintah pendampingan dari kepolisian.

“Jika UU itu dilanggar, ada dugaan pidana perampasan di dalamnya,” tambahnya.

Ia menambahkan, jasad M telah diambil oleh keluarganya dan langsung dibawa ke kampung halaman di Pasaman Barat, setelah pihaknya memberikan pemahaman terhadap kejadian tersebut.

Sebelum serah terima jasad M, keluarga membuat surat pernyataan dan surat untuk tidak diautopsi.

Bagi warga yang menghakimi hingga mengakibatkan salah seorang juru tagih tewas, akan dilakukan penyelidikan dan pasti ada yang akan menjadi tersangka.

Namun dari pihak keluarga tidak mempermasalahkan, tetapi mereka mempermasalahkan pihak perusahaan tempat M bekerja di PT Bintang Barat Sumatera yang harus bertanggung jawab terhadap keluarga almarhum yang ditinggalkan.

Sebelumnya, enam juru tagih menggunakan mobil Suzuki Karimun dengan nomor polisi BM 1455 ZF, bermaksud menarik mobil Mitsubishi L300 pikep BA 8025 BJ milik Cen, warga Sungai Jariang, Kecamatan Lubukbasung.

Saat mobil ditemukan oleh juru tagih di Padang Koto Gadang, Kecamatan Palembayan, Sabtu (30/3) sekitar pukul 13:00 WIB. D dan M mengambil secara paksa mobil itu kepada sopir atas nama Egi.

Selanjut mobil itu dilarikan ke arah Lubukbasung, sehingga warga Padang Koto Gadang mengejar mobil tersebut.

Sesampai di Siguhung Kecamatan Lubukbasung, terjadi kejar-kejaran sehingga mobil Mitsubishi L300 menabrak salah seorang pengendara sepeda motor dan terus melaju ke arah Maninjau. Melihat hal itu, masyarakat Lubukbasung dan Tanjungraya ikut mengejar serta melempari mobil itu dengan batu.

Sesampai di Simpang Empat Maninjau, pelaku terkempung sekitat 500 warga dan mobil pikep masuk ke Kantor Koramil 05 Tanjungraya. Keenam pelaku diamankan oleh anggota Koramil, Polsek Tanjungraya dan Polres Agam.

Kondisi mobil dalam keadaan rusak pada bagian kaca, ban kanan habis dan tinggal pelek. Sementara M dalam kondisi kritis diduga terkena lempari batu saat dikerja massa dan M dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung.

“M meninggal dunia saat tiba di RSUD Lubukbasung,” katanya.

Ia menambahkan, mobil pikep sudah berada di tangan pihak ketiga setelah pemilik pertama atas nama Zakir menggadaikan mobil ke Afrinaldi atau Cen Rp29 juta pada 2016.

Setelah itu Afrinaldi meminjamkan mobil itu ke Ucok untuk membawa tanda buah segar (TBS) kelapa sawit.

Masalah menggadai mobil yang berstatus kredit dan menunggak sudah ada aturan di Jaminan Fidusia, bahwa setiap kegiatan yang mengubah kepemilikan unit harus atas persetujuan dan sepengetahuan pihak debitur dalam hal ini perusahaan leasing.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ringkus pelaku penggelapan puluhan mobil di Singkawang

Sampai saat ini kasus ini masih terus kita kembangkan

Pontianak (ANTARA) – Jajaran Satreskrim Polres Singkawang mengamankan seorang pria berinisial DZ (42), yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil.

“DZ berhasil anggota amankan di Jl Seksama, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kamis (28/3) sekitar pukul 20.00 WIB,” kata Kapolres Singkawang, AKBP Raymond M Masengi, Minggu.

Pengungkapan kasus ini, katanya, berdasarkan laporan korban tentang dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan mobil oleh terduga.

Yang mana, terduga DZ melakukan penipuan dengan modus menerima rentalan mobil untuk disewa oleh perusahaan ikan dengan menunjukkan SPK (surat perintah kerja) palsu dari perusahaan tersebut.

“Tersangka membayar sewa mobil perbulan kepada korban sebesar Rp8.200.000. Namun mulai bulan Maret 2019 biaya sewa mobil tidak lagi dibayar dan mobil milik korban tidak diketahui keberadaannya,” ujarnya.

Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, ternyata tidak hanya satu orang yang menjadi korban penipuan oleh terduga.

“Namun masih banyak korban-korban lain yang mobilnya disewa oleh  DZ dan mobil digadai kepada orang lain dengan harga gadai yang bervariasi antara Rp20 juta-Rp40juta,” ungkapnya.

Kemudian, anggota Satuan Reskrim Polres Singkawang melakukan pengembangan hingga ke Wilayah Kabupaten Sambas dengan dibantu jajaran Satreskrim Polres Sambas.

“Dari pengembangan itu, kita baru mengamankan sebanyak 58 unit mobil yang diduga merupakan hasil penipuan yang dilakukan oleh Sdr DZ,” jelasnya.

Untuk saat ini, katanya, puluhan mobil yang berhasil diamankan sudah berada di Mapolres Singkawang.

Berdasarkan pengakuan terduga, bahwa aksi penipuan itu dilakukannya bersama dua orang rekannya yang saat ini masih dalam pengejaran polisi.
“Sampai saat ini kasus ini masih terus kita kembangkan,” kata Raymond.

Adapun data kendaraan yang sudah diamankan di Mapolres Singkawang adalah sebagai berikut :
1. Agya Putih KB 1339 WM
2. Daihatsu Sigra Abu Met KB 1501 XX
3. Daihatsu Sigra Merah KB 1494 WN
4. Daihatsu Xenia Hitam KB 1561 QG
5. Daihatsu Xenia Silver Met KB 1026 SO
6. Datsun Hijau Muda KB 1524 EF
7. Honda City Abu-abu KB 1570 AI
8. Nissan Grand Livina Merah KB 1145 HR
9. Suzuki Ertiga Merah Met KB 1447 OM
10. Suzuki Ertiga Silver KB 1587 DD
11. Toyota Agya KB 1261 WM
12. Toyota Agya Merah KB 1073 BG
13. Toyota Agya Putih KB 1318 CH
14. Toyota Avanza B 1691 UYJ
15. Toyota Avanza Abu-Abu Met KB 1742 WI
16. Toyota Avanza Hitam KB 1330 VOC
17. Toyota Avanza Hitam KB 1546 SF
18. Toyota Avanza Hitam KB 1427 WI
19. Toyota Avanza Hitam KB 1063 MZ
20. Toyota Avanza Hitam Met KB 1707 HP
21. Toyota Avanza Hitam Met B 1857 VOC
22. Toyota Avanza Putih B 1085 FZM
23. Toyota Avanza Putih KB 1724 EF
24. Toyota Avanza Putih KB 1448 QE
25. Toyota Avanza Putih KB 1556 HQ
26. Toyota Avanza Silver Met KB 1269 QF
27. Toyota Avanza Silver Met KB 1747 GG
28. Toyota Avanza Silver Met KB 1787 DG
29. Toyota Avanza Veloz Hitam Met B 1623 SYL
30. Toyota Calya Merah Orange KB 1797 WI
31. Toyota Calya Putih KB 1519 WN
32. Toyota Calya Silver KB 1684 WM
33. Toyota Innova G Abu Met KB 1774 CB
34. Toyota Innova Silver KB 1082 UL
35. Toyota Yaris Merah Met KB 1431 HC
36. Daihatsu Ayla Merah KB 1493 SM
37. Daihatsu Sigra Hitam KB 1901 WG
38. Daihatsu Xenia Hitam KB 1690 WK
39. Mitsubishi Triton Silver KB 8107 DC
40. Mitsubishi Triton Silver KB 8330 AU
41. Suzuki Ertiga Abu2 KB 1537 DD
42. Suzuki Ertiga Coklat Met KB 1014 PA
43. Suzuki Ertiga Putih KB 1324 HE
44. Suzuki Ertiga Silver KB 1536 SI
45. Toyota Agya Biru Met KB 1705 KA
46. Toyota Agya Merah KB 1780 CH
47. Toyota Agya Putih KB 1742 KB
48. Toyota Avanza Hitam KB 1373 SQ
49. Toyota Avanza Hitam Met KB 1306 QD
50. Toyota Avanza Merah KB 1119 WG
51. Toyota Calya Hitam B 1858 PIV
52. Toyota Calya Silver KB 1853 WH
53. Toyota Calya Silver Met KB 1739 WG
54. Toyota Innova V Silver Met KB 1118 YL
55. Toyota Vios Silver KB 1418 QG
56. Daihatsu Xenia Putih KB 1405 CM
57. Toyota Veloz KB 803 XY
58. Toyota Calya KB 1181 HE

Baca juga: Polisi gagalkan penyelundupan 121 bal pakaian lelong
Baca juga: WCC Palembang minta polisi hukum berat pembunuh pendeta perempuan
Baca juga: Tim Resmob Polda ringkus jambret di Makassar

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga kapal terbakar di Pelabuhan Benoa

Denpasar (ANTARA) – Sebanyak tiga unit kapal milik PT Intimas Surya terbakar di Dermaga Barat Pelabuhan Benoa, Denpasar, Sabtu sore, namun petugas dilaporkan sudah mampu memadamkan api.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Hengky Widjaja saat dikonfirmasi di Denpasar, Sabtu, membenarkan kejadian tiga buah kapal yang terjadi Pukul 15.20 WITA tersebut.

“Ya benar ada tiga kapal yang terbakar di Pelabuhan Benoa tadi sore,” ujar Hengky.

Kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran dan belum mengetahui kerugian akibat kebakaran itu.

Informasi yang diperoleh kepolisian menyebutkan bahwa tiga kapal yang mengalami kebakaran itu yakni KM Mutiara 11, KM Mutiara 9 dan KM Mutiara 5 yang terjadi di dermaga barat bagian utara di dermaga PT Intimas Surya Pelabuhan Benoa.

Menurut keterangan saksi Made Arsana (55) selaku petugas keamanan PT Intimas Surya, kejadian terbakarnya kapal itu Pukul 15.20 WITA.

Saksi yang juga satpam di PT Intimas Surya itu menerangkan ia saat itu sedang melakukan tugas menjaga pos, lalu ia melihat api dari KN Mutiara 11 berlanjut ke KM Mutiara 9 dan api melalap KM mutiara 5.

“Saat itu, saya langsung meminta bantuan pemadam Pelindo dan dibantu dari Pemadam kebakaran Denpasar untuk memadamkan api,” ujarnya.

Upaya pemadaman api yang membakar tiga kapal itu dengan menurunkan empat buah kapal pemadam milik PT Jaya kota, PT Bandar Nelayan, PT Intimas Surya dan PT TKF, kemudian pemadaman api juga menggunakan satu unit mobil pemadam milik Pelindo III Benoa dan satu unit mobil pemadam Kota Denpasar.

Dengan adanya upaya tersebut, api sudah dapat dipadamkan oleh petugas.

Pewarta: Made Surya dan Naufal Fikri Yusuf
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam “debt collector” diamuk massa di Sumbar, satu tewas

Empat orang debt collector di atas mobil Suzuki Karimun berhasil menyelamatkan diri ke Kantor Polsek Tanjungraya, katanya

Lubuk Basung (ANTARA) – Enam orang “debt collector” atau juru tagih yang diduga mengambil paksa satu unit mobil mitsubishi L300 diamuk massa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu sekitar pukul 14:00 WIB, satu di antaranya tewas.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi melalui Kasat Reskrim Polres Agam Iptu Muhammad Reza di Lubukbasung mengatakan, satu orang debt collector yang meninggal dunia itu berinisial M (51) warga Pasaman Barat.

“M meninggal dunia setelah diamuk massa akibat mengalami luka serius di bagian kepala dan saat ini asih di IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung,” katanya.

Sementara lima teman korban lainnya berinisial PK (41), warga Padang Panjang, ES (27), warga Pakanbaru, Riau, LC (31), warga Pakanbaru, Riau, DR (42), warga Padang Panjang hanya mengalami luka ringan.

Saat ini kelima teman korban telah diamankan di Mapolres Agam untuk proses selanjutnya. Sedangkan dua orang teman korban lainnya berhasil melarikan diri dengan mobil avanza.

“Kita juga mengamankan dua unit kendaraan roda empat jenis Suzuki Karimun milik debt collector dan Mitsubishi L300 yang diambil dari warga Padang Koto Gadang, Nagari Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, Agam,” tegasnya.

Ia menceritakan kejadian itu berawal dari delapan debt collector yang akan mengambil mobil Mitsubishi L300 dari Egi saat membawa tandan buah segar (TBS) sawit di Padang Koto Gadang, Silareh Aia, Kecamatan Palembayan, Sabtu (30/3) sekitar pukul 12.00 WIB.

Tiba-tiba M langsung mengambil mobil tersebut tanpa ada pemberitahuan dan Egi melaporkan kepada pemilik mobil atas nama Ucok.

Setelah itu, Ucok menghubungi teman-temannya sembari melaporkan kejadian itu ke Polres Agam.

Sesampai di Lubukbasung, warga mencoba mengejar mobil tersebut yang mengarah ke Maninjau sembari melempar dengan batu, sehingga kaca mobil itu pecah.

Tetapi mereka tetap melarikan kendaraan tersebut. Menjelang memasuki daerah Maninjau, warga mencoba untuk menghalangi dengan kendaraan roda dua, namun memperendaraan itu ditabrak.

Malang beberapa saat kemudian kendaraan yang dikendarai komplotan itu akhirnya terkepung, sehingga dua orang debt collector yang berada di atas mobil Mitsubishi L300 mencoba menyelamatkan diri ke Kantor Koramil 05 Tanjungraya, namun ribuan massa menghakiminya, sehingga satu orang meninggal dunia.

“Empat orang debt collector di atas mobil Suzuki Karimun berhasil menyelamatkan diri ke Kantor Polsek Tanjungraya,” katanya.

Dari pengakuann para debt collector tersebut, mereka merupakan suruhan dari salah satu perusahaan leasing, namun mereka tidak bisa memperlihatkan surat tugas.

“Kita masih melakukan pengembangan kasus tersebut,” katanya.

Iptu Reza mengimbau debt collector untuk tidak mengambil paksa kendaraan di jalanan dan melakukan koordinasi dengan Polres Agam apabila ada target di wilayah hukum setempat.

Sementara itu dokter jaga IGD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung, dr Agung Putra Evasha mengatakan, M diduga meninggal dunia saat dalam perjalanan dari Maninjau ke RSUD Lubukbasung.

“M dalam kondisi baru meninggal dan korban diduga meninggal dunia setelah mengalami luka serius pada bagian kepala akibat benda tumpul,” katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolres Mataram Tinjau Sarang Sabu-sabu Milik Wawan di Abian Tubuh

Mataram (ANTARA) – Kepala Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat AKBP Saiful Alam meninjau keberadaan sarang peredaran sabu-sabu milik KS alias Wawan di Abian Tubuh yang terbongkar dalam aksi penggeberekan, Sabtu (16/3) lalu.

Dalam kunjungannya pada Sabtu siang, Kapolres Mataram turun didampingi Kasat Resnarkoba AKP Kadek Adi Budi Astawa dan belasan anggotanya. Turut hadir Kepala Lingkungan Abian Tubuh Utara Ida Ketut Cakrayasa dengan warga sekitar yang ikut menyaksikan.

Bersama anggotanya, Kapolres masuk ke dalam sarang peredaran sabu-sabu milik Wawan, tidak lain merupakan rumah pribadinya yang masih satu halaman dengan sanak keluarganya.

“Kami kepolisian mengimbau masyarakat, terutama kepada pengurus lingkungan untuk lebih waspada dengan meningkatkan pengawasannya. Kita harap kerja samanya, agar ke depan tidak ada lagi kegiatan seperti ini,” kata Saiful Alam yang ditemui wartawan di Abian Tubuh itu pula.

Bisnis narkoba yang dikendalikan Wawan dari rumahnya yang berada di pinggir Jalan Taman Mayura, Lingkungan Abian Tubuh Utara, Kecamatan Cakranegara itu sudah berjalan bertahun-tahun dengan omzet penjualan hingga ratusan juta rupiah. KS layaknya mafia yang bergelut di bidang peredaran narkoba sudah bisa mengendalikan bisnisnya dari jarak jauh.

Sejak penggerebekan yang dilakukan pada Sabtu (16/3) lalu, keberadaan KS belum dapat terungkap. Sempat terdeteksi berada di Pulau Bali, namun dalam perkembangannya, muncul kabar sudah berpindah tempat ke Pulau Sumbawa.

Diduga selama ini KS jarang berada di rumah Abian Tubuh, melainkan diperkirakan sudah lama menetap di Pulau Bali bersama anak dan istrinya.

Dalam penggerebekan yang berlangsung Sabtu (16/3) malam, tiga anak buahnya ditangkap.

Ketiga anak buahnya yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial BY (47), WC (27), dan GN (17) yang disebut masih berstatus pelajar.

Seluruh barang bukti dari dalam rumahnya yang beraroma narkoba, telah diamankan. Rumahnya pun telah disegel, tidak ada lagi aktivitas di sarang peredaran narkoba kelas kakap tersebut.

Sekilas jika dilihat dari luar rumah, memang aktivitas penjualan narkoba itu tidak begitu nampak, karena modus penjualannya sudah diatur sedemikian rupa oleh KS.

Modus penjualannya pun seperti mengambil uang di mesin ATM. Penjual dengan pembelinya tidak saling tatap muka, melainkan pembeliannya dilayani melalui lubang tembok berukuran 10 sentimeter yang langsung menghadap ke luar halaman rumah.

Hasil rekonstruksi kasus ini yang digelar Rabu (27/3), diketahui bahwa lubang tersebut langsung terhubung dengan sebuah ruangan yang mereka sebut sebagai “kamar suci”. Untuk bisa mengakses kamar berukuran enam meter persegi itu, petugas harus menembus pertahanan keamanan yang super ketat.

Dengan berbagai kamuflase, orang baru yang bukan berasal dari jaringan mereka pastinya akan tersesat bila ingin mengakses “kamar suci”. Bahkan pengawasan di luar rumah terpantau dari tujuh kamera CCTV yang terkoneksi dengan satu monitor di dalam kamar.

Namun, Tim Satresnarkoba Polres Mataram di bawah komando AKP Kadek Adi pada Sabtu (16/3) malam, berhasil menerobos pertahanannya sampai ke “kamar suci”.

Ketiga anak buahnya diamankan karena tertangkap tangan sedang berada di dalam “kamar suci” berusaha memusnahkan barang bukti menggunakan alat pembakaran yang terhubung langsung dengan tabung LPG tiga kilogram.

Selain barang bukti sabu-sabu dengan alat pembakarannya, polisi mengamankan uang tunai Rp37.747.000. Sejumlah perangkat elektronik turut diamankan, di antaranya DVD, tujuh unit kamera CCTV lengkap dengan kabel dan monitor pemantaunya, serta perlengkapan yang diduga biasa digunakan untuk pengemasan paket narkoba, seperti klip plastik bening, timbangan digital, dan juga sebuah alat laminasi plastik.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dewan Kawasan bahas penghapusan sewa lahan Batam

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Dewan Kawasan Batam akan membahas rencana penghapusan uang wajib tahunan otorita (UWTO) atau iuran sewa lahan yang harus dibayar kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam sebagai pemegang hak kelola lahan di pulau itu.

“Sebagai anggota dewan kawasan, itu akan dibahas,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang juga anggota Dewan Kawasan Batam, Sofyan Djalil di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu.

Ia mengatakan pihaknya tidak bisa membuat keputusan terkait UWTO, karena wewenang tersebut berada di Kementerian Keuangan.

“UWTO belum bisa, karena itu kebijakan Kementerian Keuangan. Bukan wewenang saya. Saya enggak boleh buat keputusan wewemang orang lain,” kata dia.

Meski begitu, karena masalah UWTO menjadi perhatian khusus masyarakat dan pemerintah setempat, Sofyan mengatakan akan menjadikan masalah UWTO sebagai bahan diskusi.

“Kami akan melihat dan mendiskusikan secara serius,” kata dia.

Sedangkan mengenai penetapan lokasi Kawasan Ekonomi Khusus Batam di pulau utama, ia mengatakan pihaknya juga masih menunggu keputusan Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan Kawasan.

Bila pihak-pihak terkait sudah memutuskan lokasi KEK, maka BPN siap mendukung.

Sementara itu, masyarakat Kota Batam berharap pemerintah segera menghapuskan UWTO, terutama untuk lahan pemukiman masyarakat.

“Karena percuma saja, punya lahan lengkap dengan sertifikatnya kalau tetap UWTO. Tetap harus bayar uang sewa, padahal katanya itu tanah kita,” kata warga Batam, Edison.

Ia berharap, pemerintah tidak ragu menghapus kebijakan yang dianggap tidak berkeadilan untuk masyarakat kecil.

“Kalau UWTO untuk industri dan komersial, terserahlah. Tapi perumahan, masyarakat kecil. Punya rumah tapi ketika diwariskan, malah membebani anak-cucu untuk bayar UWTO,” kata dia. 
 

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan Rumah Berbahan Kayu Terbakar di Palangka Raya

Palangka Raya (ANTARA) – Sebanyak 189 rumah berbahan kayu yang berada di kompleks perumahan Jalan Rindang Banua atau biasa dikenal Punton, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah habis terbakar, Sabtu dini hari.

Dugaan sementara kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut bermula dari rumah sekaligus warung milik perempuan bernama Yanti, kata Kapolres Palangka Raya AKBP Timbul RK Siregar saat berada di lokasi, Sabtu.

“Tapi, itu dugaan sementara dan kami masih terus melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kebakaran tersebut. Korban jiwa, tidak ada,” ujarnya lagi.

Kepolisian juga sudah memintai keterangan beberapa orang saksi, bahkan Yanti pemilik rumah diduga asal sumber api belum bisa dimintai keterangan karena saat hendak dimintai keterangan oleh petugas kepolisian yang bersangkutan pingsan dan dibawa ke RS Bhayangkara untuk diberikan pertolongan medis akibat syok.

“Dari hasil penyelidikan itu nantinya baru diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah tersebut,” kata Timbul.

Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah saat meninjau lokasi kebakaran itu, mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan bantuan.

Dia mengatakan apabila bangunan rumah lebih dari 10 unit yang terbakar, maka sesuai aturan yang berlaku Dinsos Pemerintah Kota Palangka Raya bisa mengajukan bantuan sembako serta lain sebagainya ke Dinsos Provinsi Kalteng.

“Alhamdulillah semua bantuan, baik itu pemberian makanan melalui dapur umum serta bantuan lainnya sedang diproses,” kata Umi.

Pemkot Palangka Raya juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial Pusat meminta bantuan, karena bangunan rumah milik warga yang terbakar ini jumlahnya di atas 50 unit.

Sembari menunggu data valid seperti berapa jumlah kepala keluarga yang menjadi korban dan jumlah bangunan yang hangus terbakar, pemerintah setempat akan mencoba mengajukan bantuan apa saja yang bisa diberikan kepada para korban kebakaran tersebut.

“Pemkot yang berkolaborasi dengan Pemprov Kalteng juga sudah menyiagakan petugas kesehatan, tenda darurat serta hal-hal lainnya yang diperlukan oleh para korban kebakaran untuk sementara ini,” katanya pula.

Korban kebakaran itu, sebagian saja yang menempati tenda darurat karena lebih memilih untuk mengungsi ke tempat sanak keluarganya yang tidak jauh dari lokasi kebakaran.

Sedangkan mengenai penyebab kebakaran masih simpang siur, ada yang menyebutkan karena kompor, ada juga yang mengatakan dari arus pendek listrik. Namun hal ini masih dilakukan penyelidikan pihak kepolisian setempat.

Sehari sebelumnya, insiden kebakaran juga terjadi di Kompleks Perumahan Kampung Baru tepatnya di Jalan Nangka. Akibatnya dua bangunan rumah milik warga hangus dilalap si jago merah.

Peristiwa tersebut juga sudah ditangani oleh jajaran Polres Palangka Raya. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik, namun lagi-lagi hal tersebut masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib.

Pewarta: Kasriadi/Adi Wibowo
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda selidiki ratusan paket sabu masuk Lapas Bandarlampung

Sampai saat ini belum ada keterlibatan dari petugas sipir. Tapi kita terus kembangkan

Bandarlampung (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung sedang menyelidiki ratusan paket sabu-sabu yang masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Bandarlampung beberapa hari lalu.

“Kita masih mengembangkan sabu-sabu yang ditemukan petugas lapas di dalam sel tahanan narapidana,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Shobarmen di Bandarlampung, Sabtu.

Saat ditanya apakah ada keterlibatan petugas sipir, Shobarmen mengungkapkan sampai saat ini pihaknya belum menemukan ada keterlibatan dari petugas sipir setempat.

“Sampai saat ini belum ada keterlibatan dari petugas sipir. Tapi kita terus kembangkan,” kata dia.

Sampai saat ini pihaknya tengah mengembangkan asal muasal masuknya barang haram tersebut. Pihaknya telah menginterogasi dua narapidana yang telah dibawa dari Lapas Kelas IA Bandarlampung.

“Sampai saat ini mereka belum mengaku. Dugaan mereka adalah bandar besar,” kata dia.

Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IA Bandarlampung, Syafar Pudji Rochmadi menegaskan pihaknya siap memberi sanksi kepada petugasnya jika ada keterlibatannya terkait masuknya sabu-sabu tersebut.

“Saya siap memberi sanksi petugas saya jika memang itu terbukti. Tujuan kami memang untuk membersihkan barang-barang yang dilarang masuk ke dalam Lapas,” kata dia.

Ia menambahkan, masalah ini sepenuhnya telah diserahkan ke Polda Lampung dan meminta Polda Lampung untuk bersama-sama mengungkap kasus tersebut secara terbuka.

“Kita akan koordinasikan juga dengan Polda. Kami serahkan semua ke penyidik Polda,” kata dia.

Ratusan narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan petugas Sipir Lapas Kelas 1A Bandarlampung diketahui milik dua orang narapidana seorang mantan anggota dan seorang narapidana warga China.

Petugas Lapas telah menemukan sebanyak 106 bungkus paket kecil, 25 bungkus paket besar sabu-sabu, timbangan digital, alat penghisap sabu jenis bong, dan sejumlah handphone.

Barang tersebut ditemukan di kamar blok A1 nomor 9 yang dihuni oleh narapidana seorang mantan anggota bernama Kiswat Sadek Do Yasin (36). Saat temukan barang itu, Kiswat mengaku barang tersebut milik seorang narapidana bernama William Santoso Yap (47) yang menghuni kamar nomor 1.

Penemuan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi bahwa adanya barang-barang yang dilarang berada di dalam kamar salah satu narapidana. Dari informasi itu, kemudian petugas Sipir melakukan penggeledahan dan ditemukan 106 bungkus sabu paket kecil dan 25 bungkus sabu paket besar.

“Dari situ mereka kami keluarkan bersama barang buktinya. Kemudian kami langsung menghubungi anggota polisi Polda Lampung. Mereka bersama barang bukti langsung kami serahkan,” kata Kalapas.

Baca juga: Sipir temukan ratusan bungkus sabu milik napi mantan aparat, WN China
Baca juga: Pelaku pengguna sabu-sabu seberat 1,63 gram ditangkap polisi
Baca juga: Polres Mataram musnahkan satu ons sabu-sabu

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Gegana Brimob Polda NTT amankan satu unit granat aktif

Kupang (ANTARA) – Tim Gegana Brimob Polda Nusa Tenggara Timur mengamankan satu unit granat aktif yang ditemukan di dalam rumah milik salah satu warga di Kota Kupang.

Kasie Ops Satbrimob Polda NTT, AKP Bayu Purdantono, kepada wartawan di Kupang, Sabtu (30/3) mengatakan bahwa granat genggam yang ditemukan itu adalah granat yang masih aktif.

“Granat ini kami temukan di rumah salah seorang warga bernama ibu Yanti. Ibu Yanti sendiri yang melaporkannya kepada kami,” katanya.

Setelah mendapatkan laporan itu tim penjinak bom langsung turun ke tempat kejadian peristiwa di Kampung Solor, Kota Kupang setelah berkoordinasi dengan Polsek Kelapa Lima.

Saat ditemukan granat itu berada dalam sebuah tas pinggang yang didalamnya juga berisi sebuah baju kaos milik almarhum suaminya.

Setelah mengamankan granat yang masih aktif itu, tim berusaha menggali informasi siapa pemilik bom itu.

Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa granat itu milik almarhum suaminya yang saat jajak pendapat Timor Leste sempat bergabung dengan Pro Integrasi.

Granat buatan Korea itu kata dia saat ini sudah diamankan di Markas tim Gegana Brimod Polda NTT karena kata Bayu sangat berbahaya.

Iapun mengimbau agar masyarakat di NTT khususnya di Kota Kupang lebih berhati-hati saat menemukan berbagai barang berbahaya seperti granat atau senjata.

Pihaknya tak ingin kejadian seperti di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) beberapa waktu lalu kembali terjadi.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi gagalkan penyelundupan 121 bal pakaian lelong

Pontianak (ANTARA) – Unit Buser Satuan Reskrim Polres Bengkayang menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 121 bal “lelong” atau pakaian bekas asal Malaysia, yang dimuat dalam dua truk.

“Dua unit truk tersebut diamankan, Jumat (29/3) sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Teriak, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang karena kedapatan membawa pakaian lelong,” kata Kapolres Bengkayang, AKBP Yos Guntur Yudi di Bengkayang, Sabtu.

Ia menjelaskan, terungkapnya upaya penyelundupan pakaian bekas tersebut, saat Unit Buser Satreskrim Polres Bengakayang melaksanakan patroli rutin sekitar pukul 03.00 WIB, yang mencurigai aktivitas dua mobil truk.

“Tim kami melakukan pengejaran dan memberhentikan dua unit truk tersebut. Setelah anggota melakukan pengecekan terhadap barang apa yang dibawa, maka mendapati berkarung-karung pakaian bekas atau lelong yang diakui oleh sopir tersebut mereka dapatkan dari Malaysia,” ungkapnya.

Sehingga, menurut dia, dua unit truk beserta isinya, dan sopirnya langsung diamankan untuk diproses lebih lanjut sesui dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go membenarkan, bahwa pihak Polres Bengkayang telah mengamankan sebanyak 121 bal berisi pakaian bekas atau lelong asal Malaysia.

“Polres Bengkayang berhasil mengamankan dua unit mobil truk tersebut, dimana sesuai dengan peraturan yang berlaku, pelaku akan dikenakan pasal 102 UU RI No. 17/2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10/1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara, dan denda Rp15 miliar,” ujarnya.

Selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut saat ini, sudah diamankan di Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut, katanya.

Baca juga: WCC Palembang minta polisi hukum berat pembunuh pendeta perempuan
Baca juga: Pelaku pengguna sabu-sabu seberat 1,63 gram ditangkap polisi
Baca juga: Tim Resmob Polda ringkus jambret di Makassar

Pewarta: Andilala
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Asita NTT: perlu pengawasan super ketat terhadap komodo

bukan cuma penjagaan yang super ketat, tapi pemeliharaan komodo harus betul-betul bagus agar icon pariwisata kita yang sudah mendunia ini tidak punah

Kupang (ANTARA) – Ketua Asosiasi perjalanan wisata Indonesia (Asita) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abed Frans mengatakan satwa Komodo di Taman Nasional Komodo sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia perlu pengawasan yang super ketat.

“Pengawasan terhadap satwa komodo tidak bisa biasa-biasa saja, perlu upaya super ketat karena ini satu-satunya satwa di dunia yang hanya ada di NTT,” katanya kepada Antara di Kupang, Sabtu.

Ia mengatakan hal itu menanggapi adanya kasus perdagangan bayi satwa purba Komodo yang berhasil dibongkar oleh Polda Jawa Timur ketika hendak dikirim ke luar negeri belum lama ini.

Abed menilai, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa otoritas terkait masih lemah terkait kualitas pengawasan terhadap kadal raksasa yang juga telah dinobatkan UNESCO sebagai warisan dunia.

“Kami berharap aparat berwenang mengusut tuntas kasus ini sehingga komodo yang sebelumnya sudah terlanjut dijual bisa dikembalikan ke habitat aslinya,” katanya.

Ia menjelaskan, sejumlah peristiwa miris juga sebelumnya terjadi di TNK seperti kebakaran hutan, pemancingan komodo, pembantaian rusa.

Menurutnya, hal ini menunjukkan masih lemahnya kualitas pengawasan sehingga perlu pembenahan baik dari aspek sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung.

“Jika perlu Pulau Komodo segera ditutup dulu untuk sementara waktu agar dibenahi kembali dari semua aspek sehingga tidak lagi muncul peristiwa miris seperti ini,” katanya.

Pihaknya juga menyarankan agar perlu disiagakan polisi pariwisata di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat maupun di dalam kawasan TNK.

“Namun bukan cuma penjagaan yang super ketat, tapi pemeliharaan komodo harus betul-betul bagus agar icon pariwisata kita yang sudah mendunia ini tidak punah,” katanya.

Baca juga: Enam bayi komodo akan dibawa kembali ke NTT

Baca juga: DPD-RI minta Kapolri usut jaringan penyelundup bayi Komodo

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WCC Palembang minta polisi hukum berat pembunuh pendeta perempuan

… kedua tersangka bisa diancam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati…

Palembang (ANTARA) – Aktivis Pusat Pembelaan Hak-hak Perempuan, Women’s Crisis Center Palembang, meminta penyidik Reskrimum Polda Sumatera Selatan menghukum berat dua tersangka pembunuh calon pendeta perempuan.

“Kami mengapresiasi keberhasilan tim Reskrimum Polda Sumatera Selatan menangkap Hen dan Nang, dua tersangka pembunuh calon pendeta, Melinda Zidoni, di kawasan perkebunan sawit Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan meminta kedua tersangka dihukum berat,” kata Direktur Eksekutif Women’s Crisis Center Palembang, Yeni Roslaini Izi, di Palembang, Sabtu.

Perbuatan kedua orang itu terhadap perempuan pendeta yang mengabdi di daerah pelosok di kawasan Kabupaten Ogan Komering Ilir itu sangat kejam dan tidak bisa ditoleransi.

Sudah seharusnya kedua tersangka diberikan hukuman berat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, yakni pembunuhan berencana dan pencabulan.

Dengan hukuman berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi tersangka dan masyarakat lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa, ujar aktivis pembela perempuan itu.

Baca juga: Pengurus GKII apresiasi Polda Sumsel ungkap pembunuh calon pendeta

Baca juga: Kapolda: Kasus pembunuhan calon pendeta tak terkait SARA

Baca juga: Polda Sumsel kejar pembunuh pendeta di Ogan Komering Ilir

Sementara sebelumnya Kepala Polda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Zulkarnain Adinegara, menegaskan, kasus pembunuhan terhadap Zidoni tidak terkait unsur SARA.

Berdasarkan keterangan kedua tersangka Hen dan Nang, informasi serta barang bukti yang diperoleh dari TKP di daerah Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kasus pembunuhan itu murni kriminal.

Berdasarkan keterangan tersangka, terungkap modus operandi kasus pembunuhan calon pendeta itu, karena sakit hati cintanya ditolak dan dihina korban.

Kejahatan dilakukan berdua oleh tersangka karena keduanya sama-sama menyukai Zidoni, seorang gadis kelahiran Pulau Nias.

Pembunuhan terhadap korban telah direncanakan secara matang oleh kedua tersangka. Berdasarkan fakta hukum yang dihimpun penyidik kedua tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dan pencabulan.

Pasal pencabulan dikenakan terhadap kedua tersangka karena di bagian pribadi korban berdasarkan hasil visum ditemukan bukti lecet namun tidak ditemukan sperma tersangka sebagaimana dugaan sebelumnya korban diperkosa tersangka sebelum dibunuh.

“Kasus pembunuhan itu sedang ditangani serius penyidik Reskrimum Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan bukti-bukti yang dihimpun di TKP kedua tersangka bisa diancam hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati,” kata Adinegara.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham dorong Pemda daftarkan produk kekhasan Papua

Pekerjaan ini memang cukup berat, tapi kita semua harus melakukannya

Timika (ANTARA) – Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua terus mendorong pemerintah daerah setempat mendaftarkan produk-produk unggulan dan kekhasan daerah sebagai kekayaan intelektual masyarakat Papua.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua Max Wambrauw di Timika, Sabtu, mengatakan pendaftaran produk unggulan dan kekhasan Papua mutlak segera dilakukan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Beberapa produk kekhasan Papua yang perlu segera didaftarkan seperti beberapa jenis kopi, buah matoa, buah merah (sudah didaftarkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe sejak Desember 2018), berbagai kerajinan tangan, ukiran serta tarian khas rakyat dan lain sebagainya.

“Kami dari Kantor Wilayah Kemenkumham Papua terus berupaya mendaftarkan kekayaan intelektual masyarakat Papua agar mendapatkan legitimasi hukum. Baru-baru ini kami sudah mendaftarkan Kopi Wamena. Di Mimika ada juga produk-produk unggulan daerah seperti Kopi Amungme Gold. Pemda bisa membantu kami untuk mendaftarkan produk-produk tersebut, tetapi juga bisa dilakukan langsung oleh masyarakat sendiri,” kata Max.

Menurut dia, pendaftaran produk-produk unggulan dan kekhasan daerah itu merupakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melalui pendaftaran yang dilakukan tersebut, masyarakat Papua tidak hanya mendapatkan legitimasi hukum terhadap hasil kekayaan alam dan kekayaan intelektualnya, tetapi juga akan mendapatkan pemasukan daerah ketika produk-produk tersebut dipasarkan hingga ke luar negeri.

Dalam rangka itu, Kanwil Kemenkumham Papua meminta dukungan penuh dari semua pemerintah daerah di Tanah Papua.

“Pekerjaan ini memang cukup berat, tapi kita semua harus melakukannya agar hasil kreativitas dan inovasi anak bangsa tidak lagi diklaim oleh bangsa lain sebagaimana klaim atas Tari Pendet dan Batik oleh negara lain,” tutur Max.

Dalam kunjungan ke Mimika, jajaran Kanwil Kemenkumham Papua mengunjungi beberapa kampung (desa) yang ditetapkan sebagai desa sadar hukum pada 2018.

Desa sadar hukum tersebut akan dievaluasi, apakah masyarakatnya benar-benar sudah mengerti hukum sehingga memunculkan kesadaran hukum.

“Sebuah daerah yang maju harus didukung dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Mimika merupakan salah satu daerah yang sangat berkembang di Papua karena adanya investasi PT Freeport Indonesia sehingga semua orang dari berbagai suku datang ke Timika. Untuk mengatur masyarakat yang beragam ini butuh regulasi yang kuat tidak saja untuk menjamin kehidupan warga dan kelangsungan investasi tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal, lingkungan yang berbasiskan HAM,” jelas Max.

Jajaran Kanwil Kemenkumham Papua juga menemui jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Timika untuk mendorong standar pelayanan berdimensi HAM. 

Baca juga: Indonesia kembali pimpin sidang internasional kekayaan intelektual

Baca juga: Surabaya jadi kota paling banyak pemohon KI di Jatim

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pendulangan liar di Freeport perlu diatur Perda

Timika (ANTARA) – Jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Papua memandang penting dan mendesak dibentuknya peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang aktivitas pendulang emas tradisional (pendulangan liar) di sepanjang Kali Kabur (Sungai Aijkwa) yang masuk area konsesi PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Papua, Max Wambrauw, di Timika, Sabtu, mengatakan, aktivitas pendulangan emas tradisional di sepanjang Kali Kabur mulai dari dataran tinggi di wilayah Distrik Tembagapura hingga wilayah dataran rendah Mimika sudah berlangsung bertahun-tahun dan menuai kontroversi legalitasnya.

“Kalau memang Pemda Mimika merasa penting ada regulasi untuk mengatur pendulang tradisional agar aktivitas mereka menjadi resmi, tidak merusak alam dan menjamin kelangsungan usaha masyarakat, sebaiknya perlu segera diatur dengan Perda. Yang terpenting hal itu benar-benar bermanfaat untuk kepentingan masyarakat,” kata dia.

Melalui pengaturan aktivitas pendulangan emas tradisional di sepanjang Kali Kabur itu, katanya, pemerintah dapat mengatur lokasi mana saja yang bisa dilakukan aktivitas pendulang emas dan lokasi mana saja yang tidak diperbolehkan, bahan-bahan kimia apa saja yang dilarang digunakan untuk pemurnian emas agar ekosistem lingkungan di sepanjang aliran Kali Kabur tetap terlindungi,” katanya.

Menurut dia, Perda pendulangan emas tradisional di area Freeport tersebut sangat dimungkinkan untuk diajukan baik atas inisiatif kalangan legislatif maupun usulan pemerintah Kabupaten Mimika.

Apalagi sudah ada beberapa pengusaha pengepul emas di Timika kini harus berurusan dengan hukum lantaran membawa berkilo-kilogram emas batangan ke luar dari Timika.

Emas-emas batangan itu dikumpulkan dan dibeli para pengusaha tersebut dari hasil pendulangan warga di sepanjang aliran Kali Kabur.

Keberadaan Perda yang mengatur tentang kegiatan pendulangan emas tradisional tidak saja dibutuhkan di Mimika, tetapi juga di beberapa kabupaten lain di Papua yang kini marak dengan aktivitas pendulangan tradisional seperti di Kabupaten Nabire, Yahukimo, dan lainnya.

Bahkan oknum pengusaha yang terlibat mendukung kegiatan pendulangan emas tradisional tersebut mendatangkan para tenaga kerja asing ilegal dari China, Jepang dan Korea sebagaimana terjadi di Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah dan sejumlah lokasi tambang rakyat di Kabupaten Nabire.

Kantor Imigrasi Kelas II Mimika saat melakukan operasi pengawasan orang asing di Nabire pada Juni 2018 menangkap 21 WNA asal China, Jepang, dan Korea Selatan, yang terlibat kegiatan pendulangan emas ilegal di sejumlah lokasi di Nabire itu.

Sebanyak 13 orang diantaranya telah dideportasi kembali ke negara asalnya, sementara sisanya sebanyak delapan orang masih menjalani pidana di LP Nabire dan akan segera dideportasi setelah mereka bebas pada periode April hingga Mei mendatang.

“Penegakkan hukum terhadap orang-orang asing yang bekerja di tambang-tambang ilegal itu bukan pekerjaan mudah, orang-orang itu juga bukan baru datang ke lokasi tersebut tapi sudah bertahun-tahun. Keberanian jajaran Kantor Imigrasi Mimika tentu mendapat apresiasi dari seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Dengan jumlah WNA yang akan dideportasi sebanyak 21 orang itu merupakan keberhasilan luar biasa,” kata Wambrauw.

Ia menambahkan, aktivitas pendulangan emas tradisional atau penambangan rakyat yang marak di berbagai lokasi di Papua sangat merusak lingkungan atau alam setempat dan jelas mengorbankan masyarakat asli Papua selaku pemilik utama dari kekayaan sumber daya alam yang dieksploitasi tersebut.

“Harus ada regulasi untuk mengatur itu sehingga tidak dibiarkan bebas tanpa kendali. Ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama Pemda dan masyarakat setempat,” kata dia.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD diminta maksimal bahas LKPj

Banjarmasin (ANTARA) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Otonomi Daerah meminta DPRD agar memaksimalkan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah setempat.

“Permintaan tersebut disampaikan ketika kami konsultasi tentang LKPj Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) Tahun Anggaran 2018 baru-baru ini,” ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD provinsi setempat, Surinto ST di Banjarmasin, Jumat.

Selain itu, dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri mengingatkan DPRD agar memaksimalkan fungsi pengawasan, kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

“Dengan memaksimalkan fungsi pengawasan dan pembahasan LKPj tersebut, Ditjen Otda Kemendagri berharap agar DPRD dapat memberikan rekomendasi detail, kemudian menjadi catatan perbaikan kinerja tahun berikut,” katanya.

Ia menerangkan, konsultasi dengan Kemendagri dalam hal ini melalui Ditjen Otda tersebut mengenai LKPj yang merupakan laporan kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) selama setahun yang baru berlalu dalam mengacu rencana kerja dalam koridor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setempat.

Oleh karena itu, dengan melihat LKPj Kepala Daerah Kalsel 2018, mantan anggota DPRD Tanbu dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut agak mengkhawatirkan capaian pembangunan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.

“Kini sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kalsel 2016 – 2021, yang berarti sisanya tinggal dua tahun lagi. Semoga bisa terkejar atau terealisasi sesuai target waktu,” lanjutnya.

Dalam konsultasi Pansus III DPRD Kalsel yang diketuai Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH dari Partai Golkar itu, atas nama Kemendagrinya, Ditjen Otda hanya memberikan arahan yang bersifat normatif.

Sebagaimana pembidangan Komisi III DPRD Kalsel, maka Pansus III lembaga legislatif itu secara umum membahas bidang pembangunan dan infrastruktur yang ada dalam LKPj Kepala Daerah provinsi setempat tahun anggaran 2018.

Guna menambah wawasan atau bahan masukan dalam pembahasan LKPj 2018 tersebut, Pansus III DPRD Kalsel juga melakukan studi komparasi ke lembaga legislatif DKI Jakarta, demikian Surinto.*

Baca juga: Laju pertumbuhan ekonomi Mataram turun akibat gempa

Baca juga: DPRD Kulon Progo berikan catatan khusus LKPJ Bupati 2018

Pewarta: Sukarli
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Proyek pembangkit listrik PLTMG masih pengembangan penyelidikan

Ambon (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Maluku masih mengembangkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mesin dan gas di Lala, Kabupaten Buru, senilai Rp6,401 miliar dengan meminta keterangan sejumlah pihak terkait.

“Statusnya masih dalam penyelidikan dan prosesnya masih berjalan,” kata Kasie Penkum dan Humas Kejati setempat, Sammy Sapulete di Ambon, Jumat.

Dilakukannya proses penyelidikan oleh Kejati Maluku terhadap dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan lahan PLTMG Lala ini setelah jaksa menerima laporan Moch Mukadar selaku pemilik lahan.

Akibat laporan tersebut, kegiatan pembangunan PLTMG Lala sempat terhenti karena proses hibah lahan yang tidak jelas dari pemilik lahan kepada pihak PT. (Persero) PLN.

Menurut Sammy, permintaan keterangan yang dilakukan Jaksa terhadap sejumlah pihak terkait termasuk pelapor maupun dari PT. (Persero) PLN sudah diakukan sejak akhir tahun 2018.

Dalam pengadaan lahan tersebut, diduga terjadi penggelembungan anggaran karena nilai jual objek pajak yang ditentukan tidak sesuai, dimana NJOP tahun 2016 hanya sebesar Rp36.000, tetapi dalam surat pelepasan hak tercantum senilai Rp131.600.

Kemudian dalam proses pembebasan lahan tersebut PT. (Persero) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) Maluku di Namlea, Buru, dengan Fery Tanaya juga diduga tidak melibatkan pemerintah kabupaten, Badan Pertanahan Nasional, maupun notaris.

Lahan yang dibebaskan hampir mencapai 50 hektar dan dua hektar diantaranya adalah milik Moch Mukadar selaku pelapor.*

Baca juga: Pasokan listrik Labuan Bajo sudah siap dukung investasi

Baca juga: Proyek PLTMG Timika siap beroperasi 2020

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gelar kasus pembunuhan calon pendeta wanita

Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara (kiri) menginterogasi tersangka pada gelar kasus pembunuhan calon pendeta wanita di Mapolda Sumsel Palembang, Jumat (29/3/2019). Polda Sumsel berhasil meringkus kedua tersangka pembunuhan calon pendeta wanita di Air Sugihan kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu Nang dan Hendri sekaligus menegaskan motif pelaku adalah dendam pribadi dan tidak terkait SARA. ANTARA FOTO/Feny Selly/aww.

Sipir temukan ratusan bungkus sabu milik napi mantan aparat, WN China

Bandarlampung (ANTARA) – Ratusan bungkus narkotika jenis sabu-sabu ditemukan Sipir Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1A Bandarlampung yang diketahui milik narapidana mantan oknum aparat dan narapidana warga China.

“Sebanyak 106 bungkus kecil dan 25 bungkus paket besar narkoba sabu-sabu itu milik mantan oknum aparat dan napi warga negara China,” kata Kepala Lapas Kelas IA Bandarlampung Syafar Pudji Rochmadi kepada Antara di Bandarlampung, Jumat.

Syafar menjelaskan, sabu-sabu tersebut ditemukan di kamar Blok A1 nomor 9 yang dihuni oleh napi mantan oknum aparat bernama Kiswat Sadek Do Yasin (36).

“Saat kami temukan barang itu, Kiswat mengaku barang itu milik seorang napi warga negara Cnina bernama William Santoso Yap (47) yang menghuni kamar nomor 1. Mereka sama bloknya,” kata dia.

Penemuan sabu-sabu tersebut berawal dari informasi adanya barang-barang yang dilarang berada di dalam kamar salah satu napi. Dari informasi itu kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 106 bungkus sabu-sabu paket kecil dan 25 bungkus sabu-sabu paket besar.

“Dari situ mereka kami keluarkan bersama barang buktinya. Kemudian kami langsung menghubungi anggota polisi Polda Lampung. Mereka bersama barang bukti langsung kami serahkan,” kata dia.

Narapidana Kiswat merupakan seorang warga Jalan Raya Lenteng Agung, Gang Bambu, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia merupakan seorang mantan aparat.

Ia mendekam di Lapas Kelas IA dengan kasus penyalahgunaan narkotika Pasal 112 dengan masa kurungan pidana selama sembilan tahun. Saat ini ia tengah menjalani sisa kurungan pidana selama satu tahun sebelas bulan empat hari.

Selain itu, narapidana William merupakan seorang warga negara China yang beralamat di Perum Nila Rahayu III Blok A Nomor 7, Bumi Waras, Bandarlampung.

Ia mendekam di Lapas Kelas IA dengan kasus yang sama, yakni penyalahgunaan narkotika melanggar Pasal 114 dengan masa kurungan pidana selama tujuh tahun. Saat ini ia tengah menjalani sisa kurungan pidana selama dua tahun delapan bulan.

Sipir Lapas Kelas 1A Bandarlampung menemukan narkotika jenis sabu-sabu dengan jumlah besar dari dalam sel seorang napi pada Senin (25/3) lalu.

Petugas Lapas berhasil mengamankan 106 bungkus kecil, 25 paket besar, alat penghisap jenis bong, timbangan digital, serta beberapa handphone. Barang bukti tersebut kini sudah berada di Direktorat Narkoba Polda Lampung.

Direktur Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Shoebarmen mengatakan, dua tersangka yang ditangkap dari Lapas Bandarlampung saat ini sedang berada di kantor Direktorat Polda Lampung.

“Ada, kita sedang melakukan pengembangan,” kata dia.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlu UU Pemilu yang bisa menjerat pengajak golput sejak tahapan awal

Semarang (ANTARA) – Pemilihan umum serentak tinggal 19 hari lagi. Muncul wacana pengajak golput atau tidak memilih pada tanggal 17 April 2019 dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pernyataan yang dikemukakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam rakor bidang kewaspadaan dalam rangka pemantapan pemilu, Rabu (27/3), mendapat respons dari sejumlah kalangan, termasuk dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).

Pada kesempatan itu, Wiranto mengatakan bahwa oknum yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput meresahkan masyarakat. Oknum yang mengajak golput dapat diancam dengan ketentuan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap orang yang mengganggu ketertiban dan membuat kekacauan akan dikenai sanksi hukuman.

Menurut Wiranto, kalau Undang-Undang Terorisme (UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang) tidak bisa, undang-undang lain masih bisa. Ada Undang-Undang ITE dan KUHP.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara di Jakarta, Kamis (28/3), menyatakan bahwa tidak ada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dapat menjerat ajakan untuk golput.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan perubahannya saat ini hanya dapat digunakan untuk menjerat penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perbuatan, di antaranya pelanggaran kesusilaan, hoaks, dan ujaran kebencian.

Dengan demikian, tidak ada satu ketentuan pun dalam UU ITE yang dapat menjerat perbuatan kampanye golput, sebagaimana disampaikan Wiranto. Penggunaan ancaman pidana untuk ajakan golput pada masa pemilu, kata Anggara, sudah diatur di dalam ketentuan Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 515 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.

Namun, lanjut Anggara, harus memperhatikan unsur di dalam pasal tersebut, ajakan golput yang dapat dipidana sudah dibatasi. Batasan tersebut adalah ajakan dilakukan pada saat pemungutan suara dan ajakan dilakukan dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih.

Dengan demikian, pengajak golput di luar hari-H pencoblosan, 17 April 2019, tidak bisa dijerat UU Pemilu. Bahkan, di tengah masa kampanye ada deklarasi “Saya Milenial Golput” di Kopi Politik, Jalan Pakubuwono VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka terang-terangan menyatakan golput. Hastag atau tagar #Setop Fitnah, Setop Caci Maki, #Saya Milenial Golput, #Berikan Edukasi Politik yang Baik buat Kami

Menyinggung kembali soal penghasut golput, ICJR berpendapat bahwa ancaman penggunaan pidana bagi mereka yang melakukan kampanye golput justru menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Pasalnya, pilihan untuk menjadi golput adalah bagian dari hak warga negara.

Menekan Angka Golput

Lepas dari pro dan kontra pernyataan Wiranto tersebut, agaknya pemerintah dan DPR RI produk Pemilu 2019 perlu merevisi UU Pemilihan Umum yang tidak membatasi waktu ajakan golput pada pemilu serentak berikutnya, tetapi mulai tahapan awal pelaksanaan Pemilu 2024. Siapa pun yang mengampanyekan golput sejak tahapan awal pemilu bakal terancam pidana. Hal ini diharapkan angka golput makin berkurang setiap pelaksanaan pemilu.

Jika mencermati Pasal 515 UU No. 7/2017, pengajak golput yang dikenai pidana pada saat pemungutan suara; menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.

Seyogianya frasa “pada saat pemungutan suara” diubah menjadi “pada tahapan pertama hingga hari-H pemungutan suara”. Begitu pula, dengan frasa “menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya” ditambah frasa “tidak menjanjikan atau tidak memberi uang atau materi lainnya”.

Selengkapnya: “Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan dan/atau tidak menjanjikan atau memberikan dan/atau tidak memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.”

Dengan demikian, sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas unsur Bawaslu, polisi, dan kejaksaan akan menggunakan pasal ini untuk menjerat siapa saja yang berkampanye golput sejak tahapan pemilu hingga hari-H pencoblosan.

Kendati pengajak golput hanya bisa dijerat Pasal 515 UU No. 7/2017 pada saat pemungutan suara, semua pemangku kepentingan pemilu perlu punya tekad untuk merealisasikan target 77,5 persen tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak pada tahun ini.

Setidaknya, melebihi pemilu-pemilu sebelumnya. Misalnya, angka golput pada Pilpres 2014 mencapai 30,42 persen dari total pemilih sebanyak 190.307.134 orang. Angka persen ini meningkat dari data masyarakat yang tidak menyalurkan hak pilihnya pada pilpres, 8 Juli 2009, sebanyak 27,43 persen dari 176.367.056 orang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Pada Pemilu Anggota DPR RI, 9 April 2014, angka golput mencapai 24,83 persen dari 185.826.024 pemilih. Persentase ini lebih rendah daripada data yang tidak memilih pada pemilu anggota legislatif, 9 April 2009, sebanyak 29,01 persen dari DPT sebanyak 171.265.441 orang.

Oleh D.Dj. Kliwantoro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumut tahan anggota DPRD Tapanuli Tengah

Medan (ANTARA) – Personel Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menahan SG (57) Anggota DPRD Tapanuli Tengah, tersangka tindak pidana korupsi penyimpangan anggaran perjalanan dinas luar deerah di institusi itu, Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan, di Mapolda, Jumat, mengatakan tersangka itu, dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/15/III/2019 Ditreskrimsus tanggal 26 Maret 2019, di RTP Polda Sumut.

Tersangka SG yang status daftar pencarian orang (DPO), menurut dia, ditangkap oleh personel Reskrim Polsek Krayan Selatan, Polres Nunukan,Polda Kalimantan Utara, Selasa (26/3) sekira pukul 22.15 WITA.

“Tersangka dua kali dilayangkan pemanggil oleh Ditreskrimsus Polda Sumut, yakni 14 November dan 26 November 2018, namun tidak pernah dihadiri,” ujar Nainggolan.

Ia menyebutkan, kemudian pada 4 Desember 2018, penyidik mendatangi kediaman tersangka di Dusun I Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah dengan didampingi Kepala Desa Pearaja atas nama Sampit Tampubolon, dan tidak ditemui keberadaan SG.

Berdasarkan keterangan Bungaria Hutauruk (istri dari tersangka SG) bahwa sejak 26 November 2018, tersangka sudah meninggalkan rumah dengan alasan tugas dinas.Dan setelah itu, tidak pernah lagi berkomunikasi dengan SG.

Selanjutnya, Ditreskrimsus Polda Sumut tanggal 12 Desember 2018 menerbitkan DPO atas nama SG.Dan akhirnya personel Polsek Krayan Selan, Polres Nunukan berhasil menangkap tersangka SG, setelah tiga bulan lamanya.

“Tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1988 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana,” kata mantan Kapolres Nias Selatan itu.

Sebelumnya, Aparat kepolisian Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menangkap anggota DPRD Tapanuli Tengah yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polda Sumatera Utara.

Penangkapan buronan kasus korupsi ini dibenarkan Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Ali Suhadak melalui siaran persnya, Jumat (29/3) bahwa terdeteksi bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Ia membeberkan, keberadaan buronan kasus korupsi Polda Sumut ini diketahui berdasarkan penyebaran foto pelaku sejak beberapa bulan lalu.

Ali Suhadak menerangkan, hasil interogasi buronan berinisial SG (57) seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan sejak 25 Desember 2018.

Pria berusia 57 tahun diketahui beralamat di Sibolga Barus Pearaja Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah.

Namun Ali Suhadak tidak menjelaskan kronologis penangkapan buronan kasus korupsi Polda Sumut oleh Polsek Krayan Selatan.
 

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengurus GKII apresiasi Polda Sumsel ungkap pembunuh calon pendeta

Palembang (ANTARA) – Pengurus Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) mengapresiasi keberhasilan tim Reskrimum Polda Sumsel mengungkap kasus pembunuhan calon pendeta Melinda Zidoni di kawasan perkebunan sawit Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gerak cepat tim Reskrimum Polda Sumsel mengungkap kasus tersebut dan menangkap dua tersangka pelakunya dalam waktu relatif singkat merupakan pekerjaan luar biasa, kata Pimpinan Gereja Kristen Injil Indonesia (GKII) Trisno Kurniadi ketika menyaksikan publikasi pengungkapan kasus pembunuhan tersebut di Mapolda Sumsel, Palembang, Jumat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polda Sumsel yang telah bekerja dengan cepat sehingga kasus pembunuhan calon pendetanya bisa diungkap tuntas,” ujarnya.

Kedua tersangka pelaku pembunuhan Hen dan Nang, diminta diproses sesuai ketentuan hukum dengan ancaman penjara seumur hidup atau hukuman mati.

Proses hukum untuk kedua tersangka pembunuh calon pendeta itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak Polda Sumsel, ujar Pimpinan GKII.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan kasus pembunuhan terhadap calon pendeta Melinda Zidoni tidak terkait unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

Berdasarkan keterangan kedua tersangka pembunuh Hen dan Nang, informasi serta barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) daerah Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kasus pembunuhan itu murni tindak kriminal.

Berdasarkan keterangan tersangka terungkap kasus pembunuhan calon pendeta itu disebabkan sakit hati karena cintanya ditolak dan dihina berwajah kurang tampan oleh korban.

Kejahatan dilakukan berdua oleh tersangka karena keduanya sama-sama menyukai Melinda yang berwajah cantik, kelahiran Nias.

Pembunuhan terhadap korban telah direncanakan secara matang oleh kedua tersangka, berdasarkan fakta hukum yang dihimpun penyidik kedua tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dan pencabulan.

Pasal pencabulan dikenakan terhadap kedua tersangka karena di alat vital korban berdasarkan hasil visum ditemukan bukti lecet namun tidak ditemukan sperma tersangka sebagaimana dugaan sebelumnya korban diperkosa tersangka sebelum dibunuh, kata Kapolda.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nasabah Bank Jateng pembobol Rp5,4 miliar dipolisikan

Semarang (ANTARA) – Bank Jateng mengadukan nasabahnya yang merupakan sepasang suami istri atas dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana yang merugikan BUMD itu sekitar Rp5,4 miliar ke Polda Jawa Tengah.

Kuasa hukum Bank Jateng Dani Sriyanto di Semarang, Jumat, mengatakan, dua orang berinisial R dan N yang diadukan tersebut merupakan nasabah di cabang Kabupaten Pati.

Menurut dia, terlapor menguasai dana sebesar Rp5,4 miliar yang bukan merupakan haknya.

“Dana itu masuk ke rekening terlapor karena kekeliruan saat proses transfer dana yang dilakukan melalui mesin ATM,” katanya.

Sebagai nasabah sekaligus mitra Bank Jateng, kata dia, yang bersangkutan seharusnya berkewajiban mengembalikan uang yang bukan haknya itu.

Namun, lanjut dia, kedua terlapor ini justru menggugat Bank Jateng ke pengadilan.

Padahal, menurut dia, upaya mediasi sudah dilakukan oleh Bank Jateng Cabang Pati.

Sebelumnya diberitakan, oknum nasabah Bank Jateng diduga membobol dana milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini yang nilainya mencapai Rp5,4 miliar.

Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Bank Jateng Ony Suharsono mengatakan, tindak pidana itu diduga dilakukan dengan memanfaatkan mesin ATM yang bermasalah.

“Dari sekitar 900 mesin ATM yang dimiliki Bank Jateng, ada empat mesin yang diduga bermasalah. Semuanya itu berada di Pati,” katanya.

Ia menjelaskan dugaan tindak pidana itu berawal ketika oknum nasabah berinisial R mentransfer sejumlah uang dari rekening BCA ke rekening Bank Jateng.

Nasabah tersebut mentransfer melalui kartu ATM BCA dengan menggunakan mesin ATM Bank Jateng di Kayen, Pati.

Saat proses transfer, lanjut dia, terjadi kegagalan transfer akibat kekeliruan perintah transfer dana yang berakibat rekening di BCA milik R tersebut tidak berkurang, sementara rekening Bank Jateng miliknya justru bertambah.

Mengetahui terjadinya kekeliruan pemindahbukuan itu, kata dia, oknum nasabah tersebut kembali melakukan tindakan yang sama.

“Diketahui sampai 271 transaksi di mesin ATM yang sama,” katanya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda tandatangan pakta integritas penerimaan Polri

Ambon (ANTARA) – Panitia daerah Polda Maluku menggelar penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah panitia pengawas, peserta dan orang tua seleksi penerimaan terpadu taruna Akpol, Bintara dan tamtama tahun 2019.

Penandatangan pakta integritas dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, perwakilan peserta, orang tua dan panitia pengawas penerimaan anggota Polri Tahun 2019 di Ambon, Jumat.

Kapolda dalam sambutannya meminta para calon siswa dan orang tua agar tidak percaya dengan siapa pun yang akan datang menawarkan bantuan untuk kelulusan peserta menjadi anggota Polri.

“Siapa pun dia agar dicatat identitasnya dan laporkan ke panitia dan kita akan ditindak tegas, kalau ada yang menghubungi itu adalah penipuan dan harus diwaspadai,” tegas Kapolda.

Menurutnya, penerimaan anggota polri berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis atau betah dan sistem ini akan menghasilkan taruna Akpol, Bintara dan Tamtama Polri yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu, juga melahirkan SDM Polri yang mampu mengemban tugas-tugas Polri yang ahli dalam bidang tugasnya, bekerja dengan benar sebagai pemelihara kamtibmas, pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat.

Anggota Polri harus menjadi penegak hukum yang profesional modern dan terpercaya (Promoter).

Karena itu untuk mewujudkan proses seleksi yang baik, maka seluruh panitia, peserta yang telah diambil sumpah agar memegang teguh komitmen Betah, clear and clean dan senantiasa menjaga integritas sebagai anggota polri.

“Jangan pernah mencoba melakukan penyimpangan, lakukan setiap tahapan dengan benar jujur dan objektif serta tidak melakukan KKN dalam proses seleksi,” harapnya.

Sementara Karo SDM Polda Maluku Kombes Pol Nanang Kadarusman mengaku animo masyarakat yang ikut seleksi cukukp tinggi karena mencaai 2.585 orang yang sudah mendaftar melalui sistem online.

Hasil verifikasi yang dilakukan, tersisa 1.860 peserta dan hasil tes administrasi akan diumumkan pada 2 April 2019, sekira pukul 17.00 WIT.

“Kuota untuk Polda Maluku sesuai DIPA, sebanyak 205 orang dan setiap daerah di Maluku akan ada perwakilan sesuai animo masyarakat,” tandasnya.



Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah kantor Inersia milik Bowo Sidik

ari ini dilakukan penggeledahan di satu lokasi di kantor Inersia di Salihara. Sampai pukul 19.00 WIB tadi, tim masih berada di lokasi

Jakarta (ANTARA) – Petugas KPK menggeledah kantor PT Inersia di Jalan Salihara, Pasar Minggu Jakarta Selatan, milik anggota Komisi VI DPR dari fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso.

“Hari ini dilakukan penggeledahan di satu lokasi di kantor Inersia di Salihara. Sampai pukul 19.00 WIB tadi, tim masih berada di lokasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat malam.

Bowo Sidik Pangarso adalah tersangka kasus dugaan penerimaan suap kerja sama pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk yang menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (PT HTK).

Bowo adalah pemilik PT Inersia, sedangkan anak buah Bowo yang juga direktur PT Inersia bernama Indung juga telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama-sama dengan Bowo.

Satu tersangka lainnya adalah Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai pihak pemberi suap.

“Sejauh ini diamankan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan perusahaan yang menjelaskan posisi BSP (Bowo Sidik Pangarso) dan IND (Indung) di perusahaan tersebut,” tambah Febri.

Pada Kamis (28/3), KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Demak dan Jepara yang memperebutkan tujuh kursi di Senayan

Bowo Sidik Pangarso menyiapkan 400.000 amplop berisi uang Rp20 ribu dan Rp50 ribu dalam 84 kardus senilai total sekitar Rp8 miliar untuk “serangan fajar” pada 17 April 2019 demi meraih kursi DPR.

Dalam perkara ini, Bowo diduga telah menerima suap sebesar Rp310 juta dan 85.130 dolar AS atau sekitar Rp 1,2 miliar dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti.

Suap ini diberikan karena Bowo membantu PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk yang diproduksi PT Pupuk Indonesia. Selain dari PT HTK yang merupakan cucu perusahaan Humpuss Grup, Bowo juga diduga telah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak lain yang totalnya mencapai Rp8 miliar.

Kasus ini bermula saat PT HTK berupaya kembali menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk PT Pupuk Indonesia menggunakan kapal-kapal PT HTK. Untuk merealisasikan hal tersebut, PT Humpuss meminta bantuan Bowo Sidik Pangarso.

Pada 26 Februari 2019 dilakukan “MoU” antara PT Pupuk Indonesia dengan PT HTK. Salah satu materi “MoU” tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Dengan bantuannya tersebut, Bowo Sidik Pangarso meminta komitmen “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metrik ton. Untuk merealisasikan komitmen “fee” ini, Asty memberikan uang sebesar Rp89,4 juta kepada Bowo Sidik Pangarso melalui Indung di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (27/3). Setelah proses transaksi, tim KPK membekuk keduanya.

Suap ini bukan yang pertama diterima Bowo dari pihak PT HTK. Sebelumnya, Bowo sudah menerima enam kali pemberian senilai Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Selain dari Humpuss, KPK menduga Bowo juga menerima suap atau gratifikasi dari pihak lain. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bowo Sidik Pangarso dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus Vanessa Angel dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Surabaya

Polisi menggiring tersangka Vanessa Angel (tengah) menuju mobil tahanan di Kejaksaan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Jumat (29/3/2019). Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan tahap II dari Polda Jawa Timur dengan tersangka Vanessa Angel atas kasus dugaan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

Gubernur Kaltim berharap kab/kota bisa raih WTP dari BPK

Samarinda (ANTARA) – Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor mengharapkan seluruh pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota di Kalimantan Timur bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) RI.

Menurut Isran kepada awak media di Samarinda, Jumat, WTP tak sekadar sertifikat, namun menunjukkan pemerintahan daerah telah transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Saya berharap aparatur pemerintah se Kaltim siap secara terbuka dan berkoordinasi dengan BPK RI. Semoga audit LHP mendapat hasil terbaik dan Opini WTP,” kata Isran Noor usai menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun 2018 ke Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim di kantor perwakilan BPK RI Kaltim, Jl M Yamin, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (29/3).

Laporan keuangan Pemprov ini diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, Raden Cornell Syarief.

Lima Kabupaten lainnya juga turut menyerahkan laporan keuangan yaitu Pemkab Kutim, Pemkab Berau, Pemkab Paser, Pemkab PPU, dan Pemkab Kukar. Selanjutnya laporan keuangan ini akan diaudit BPK selama dua bulan.

Isran mengajak Pemkab dan Pemkot yang ada di Kaltim bisa meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan BPK Kaltim. Tujuannya agar bisa meminimalisasi kesalahan – kesalahan dalam pelaporan keuangan.

“Mohon maaf mungkin aparat kami belum maksimal berkoordinasi dengan auditor, mungkin kami terus berusaha berkomunikasi dan berkoordinasi sebaik mungkin,” ucap Isran.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Kaltim, Raden Cornell Syarief menyayangkan belum semua daerah di Kaltim mampu meraih predikat WTP. Ada dua daerah di Kaltim yang berpredikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kukar dan Mahakam Ulu. Ia berharap Kaltim bisa menyamai torehan Kalsel.

“Di Kaltim dua daerah yang masih WDP, yaitu Kukar dan Mahulu. Kalsel yang seluruhnya sudah WTP. Secara administrasi dan laporan, Kaltim itu sudah bagus. Tapi, sebagai satu kesatuan, ya kita harapkan semua daerah di Kaltim bisa WTP,” tutur Cornell.

Ia menyayangkan Kabupaten Kukar yang laporan keuangannya menurun dari WTP menjadi WDP. Ia menyebutkan faktor turunnya opini Kukar karena faktor ketidaksiapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

“Kukar turun, karena idenya sangat ideal. Puskesmas di Kukar dijadikan BLUD ini sangat bagus dan ideal. Sayangnya BLUD tidak siap. Pada saat pengalihan harusnya sudah siap. Kukar perlu memperhatikan itu,” ungkapnya.

Cornell juga mengingatkan agar menghilangkan stigma BPK sebagai pencari masalah. Justru BPK dan pemerintah perlu bersinergi membangun komunikasi yang baik demi terciptanya transparansi keuangan.

“Kami berharap dalam pemeriksaan ke depan tidak ada lagi anggapan BPK datang mau cari masalah. Selama proses audit berlangsung, hendaknya komunikasi berjalan dengan baik. WTP itu semacam sertifikat di dalamnya adalah transparansi dan akuntabilitas. Ini adalah cita-cita bangsa,” tegasnya.

Pewarta: Arumanto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelaku pengguna sabu-sabu seberat 1,63 gram ditangkap polisi

Tangerang (ANTARA) – Aparat Polresta Tangerang, Banten, mengamankan seorang pelaku Ghg alias Tege (53) pengguna narkotika jenis sabu-sabu di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Karawaci setelah mendapatkan informasi dari warga.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif di Tangerang, Jumat, mengatakan petugas langsung menggeledah rumah pelaku dan menemukan di bawah tempat tidur.

“Ketika tim menggeledah rumah pelaku, maka ditemukan, semula mengelak setelah ditunjukkan barang bukti akhirnya pasrah,” katanya.

Kasus tersebut saat ini ditangani unit IV Reserse Narkotika Polresta Tangerang untuk ditindaklanjuti.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polresta Tangerang, Kompol Tosriadi Jamal mengatakan pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan meminta keterangan beberapa saksi.

Ini bertujuan agar diperoleh keterangan tambahan untuk dapat mengungkap jaringan dan pelaku lainnya.

Pihaknya optimistis bahwa pelaku tidak sendirian, dipastikan ada pihak lain yang menjual.

Meski saat penangkapan, tidak ada transaksi penjualan, maka untuk sementara masih ditetapkan sebagai tersangka.

Dia menambahkan dari penelusuran dan kasus sebelumnya bahwa tidak ada pengguna yang menyimpan sabu dengan berat sebanyak itu.

Hal ini patut dicurigai, untuk itu perlu ada upaya pengembangan dan mengusut pelaku serta jaringan lainnya.

Dalam memberantas peredaran narkotika, maka pihaknya berharap agar warga berperan aktif untuk melaporkan bila ada pihak yang dicurigai menjuabelikan narkotika.

Petugas menjerat Tege dengan pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK miliki lima pejabat baru

Jakarta (ANTARA) – Ketua KPK Agus Rahardjo mengambil sumpah lima orang pejabat baru untuk mengisi sejumlah jabatan struktural yang kosong.

Kelima jabatan tersebut yaitu Kepala Biro Umum Yonathan Demme Tangdilintin; Kepala Bagian Rumah Tangga Airien Martanti Koesniar; Koordinator Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikto; Direktur Pendaftaran, Pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN Isnaini; dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Chandra Sulistio Reksoprodjo.

“Kelima orang yang diangkat hari ini adalah hasil ‘pooling assesment’ yang dilaksanakan ke seluruh pegawai tapi sangat disayangkan yang lolos kurang dari 10 orang. Saya prihatin dan ini menjadi pengingat agar kita memperbaiki diri karena ini terkait karir ke depan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Sejumlah jabatan yang masih kosong dan masih diisi pelaksana tugas adalah sekretaris jenderal, direktur penyelidikan, direktur penuntutan, direktur pengolahan informasi dan data, kepala sekretariat bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat, dan koordinator sekretaris pimpinan.

“Termasuk yang diharapkan adanya perbaikan kerja solutif karena berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 95 tahun 2019 pemerintahan harus berbasis elektronik. Mari semua disesuaikan di bagian saudara masing-masing maupun saat berinteraksi dengan instansi luar,” tambah Agus.

Agus berharap, selanjutnya dalam bekerja KPK dapat mengintegrasikan pengaduan masyarakat (dumas), penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai labuksi (pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi) terintegrasi.

“Kita diharapkan memberikan contoh. Saat dulu kita ‘tracing asset’ dan barang bukti beberapa pihak luar sudah pakai ‘barcode’, kita masih tulisan tangan. Mari dahului dengan menggunakan ‘QR code’ karena kita berpacu waktu,” ungkap Agus.

Ke depan, Agus juga berharap agar makin banyak rotasi dan mutasi yang dilakukan di KPK karena ia menilai masih banyak pegawai KPK yang berada di posisi yang sama lebih dari lima tahun.

“Saya berharap Sekjen dan Biro SDM dapat mengerjakan Peraturan Pimpinan No 1 tahun 2019 mengenai rotasi/mutasi karena masih banyak orang di satu tempat lebih dari 5 tahun. Hal ini menimbulkan kejenuhan dan kejumawaan. Biro SDM dapat bekerja sama dengan ACLC untuk membangun karir teman-teman kita dengan menyesuaikan kompetensi dan minat yang diharapkan,” jelas Agus.

Target selanjutnya adalah menjadikan gedung Merah Putih KPK menjadi bangunan yang benar-benar sesuai dengan slogan “green building, smart building dan secure building”.

“Karena saat ini masih jauh dari ‘green, smart dan secure building’. Ini harus dengan cepat diperbaiki. Mestinya kantor ini tidak perlu ‘paper’ (kertas) lagi, hari ini masih saya jumpai penggunaan kertas, ‘less paper office’ harus segera diwujudkan,” tambah Agus.

Apalagi menurut Agus, pegawai KPK sebagian besar adalah generasi milenial yang seharusnya bekerja dengan situasi yang lebih kondusif agar lebih aktif dan kreatif.

“Selanjutnya juga akan ada penilaian eselon 2 secara menyeluruh dalam 2 tahun, apakah digeser, atau digantikan stafnya dan saya harap aturan untuk melakukan ini dapat segera diselesaikan agar organisasi lebih baik dalam bekerja,” kata Agus.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda: Kasus pembunuhan calon pendeta tak terkait SARA

Pembunuhan terhadap korban telah direncanakan secara matang oleh kedua tersangka

Palembang (ANTARA) – Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menegaskan, kasus pembunuhan terhadap calon pendeta Melinda Zidoni (24) tidak terkait unsur Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).

Berdasarkan keterangan kedua tersangka pembunuh Hen dan Nang, informasi serta barang bukti yang diperoleh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) daerah Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, kasus pembunuhan itu murni tindak kriminal, kata Irjen Zulkarnain di Palembang, Jumat.

Ketika memberikan keterangan pers keberhasilan tim gabungan Reskrimum Polda Sumsel dan Polres Ogan Komering Ilir mengungkap kasus pembunuhan calon pendeta itu, tersangka melakukan aksi kejahatan karena sakit hati cintanya ditolak dan dihina berwajah kurang tampan.

Kejahatan dilakukan berdua oleh tersangka karena keduanya sama-sama menyukai Melinda yang berwajah cantik kelahiran Nias.

Pembunuhan terhadap korban telah direncanakan secara matang oleh kedua tersangka, berdasarkan bukti dan fakta hukum yang dihimpun penyidik, kedua tersangka dikenakan pasal pembunuhan berencana dan pencabulan.

Pasal pencabulan dikenakan terhadap kedua tersangka karena di alat vital korban berdasarkan hasil visum ditemukan bukti lecet namun tidak ditemukan sperma tersangka sebagaimana dugaan sebelumnya korban diperkosa tersangka sebelum dibunuh, kata kapolda.

Tim Reskrimum gabungan Polda Sumsel menangkap dua tersangka pembunuh calon pendeta Melinda Zidoni yang bertugas di gereja kawasan perkebunan PT Sawit Mas Persada (SMP) Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Menurut Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriadi, tersangka Hen dan Nang ditangkap di kawasan Ogan Komering Ilir pada Kamis (28/3), sekarang diamankan di Mapolda untuk diproses sesuai ketentuan hukum.

Melinda (24) ditemukan meninggal dunia di areal perkebunan PT SMP Sungai Baung, Divisi 3 Blok F 19 Dusun Sungai Baung Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada Selasa (26/3) sekitar pukul 04:30 WIB.

Calon pendeta itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, korban dibunuh dan jasadnya diseret pelaku kejahatan itu ke dalam kebun kelapa sawit.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Lampung gerebek tersangka dan amankan 4 kg ganja

Bandarlampung (ANTARA) – Subdit III Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung mengamankan narkotika jenis ganja sebanyak empat kilogram (kg) hasil penggerebekan terhadap dua tersangka, AN (34) dan M  (34) pada Jumat siang.

“Kita menggerebek di kediaman milik tersangka Al di Jalan Onta, Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung. Anggota menggerebek sekitar pukul 14:00 WIB,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Shobarmen di Bandarlampung, Jumat.

Shobarmen menjelaskan, penggerebekan tersebut berawal saat anggotanya mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa di kediaman tersangka Al kerap dijadikan tempat transaksi jual beli ganja.

“Pukul 11:00 WIB kita mendapatkan informasi kemudian dilakukan penyelidikan dan siangnya kita langsung menggerebek,” kata dia.

Saat penggerebekan, polisi mendapatkan keduanya sedang berada di dalam rumah milik tersangka Al. Kedua tersangka tersebut saat digerebek sedang menghisap ganja.

“Tersangka M yang merupakan warga Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura dan Al langsung kami bawa ke Polda Lampung. Barang bukti empat kilogram ganja juga kami bawa guna pengembangan selanjutnya,” kata dia.

Empat kilogram ganja tersebut rencananya akan dijual oleh kedua tersangka di wilayah Lampung. Polisi masih menyelidiki asal barang yang dimiliki oleh kedua tersangka.

“Kami masih akan melakukan pengembangan dulu untuk mengetahui asal ganja itu,” katanya.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK duga 400 ribu amplop dibagikan “random”

Belum sampai ke sana, biar teman-teman penyidik menyelesaikan pemeriksaannya baru setelah tuntas kita tentukan arahnya, tambah Agus

Jakarta (ANTARA) – KPK menduga 400 ribu amplop berisi uang pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu senilai total sekitar Rp8 miliar akan dibagikan secara acak (random) oleh anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso

“Misal kebutuhan 40 (orang), mungkin (amplop) yang disebar akan lebih banyak dari itu untuk dapat angka 40 tadi Logikanya itu. Beliau mungkin melihat situasi di lapangannya, tapi itu kan seperti secara random menjaring konsituen siapa yang (akan memilih) sama saya. Jadi saya menyebar makin banyak harapannya mendapat paling tinggi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Pada Kamis (28/3) dini hari, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso yang juga mencalonkan diri sebagai anggota DPR 2019-2024 dari daerah pemilihan Jawa Tengah II yang meliputi Kudus, Demak dan Jepara yang memperebutkan tujuh kursi di Senayan

Bowo Sidik Pangarso menyiapkan 400.000 amplop berisi uang Rp20 ribu dan Rp50 ribu dalam 84 kardus untuk “serangan fajar” pada 17 April 2019 demi meraih kursi DPR.

KPK sendiri berencana untuk membuka seluruh amplop yang disita dalam OTT tersebut.

“Kemarin kan kami membuka ‘random’ saja, ada yang yang isi Rp20 ribu, ada yang isi Rp50 ribu. Semuanya akan kami buka. Kenapa itu kami bawa? Karena itu terkait jumlah uang yang telah diberikan, baik dalam kasus yang kemarin maupun dua kasus sebelumnya. Dibawa supaya teman-teman penyidik membuka kasus ini lebih jelas karena terus terang kami masih bertanya-tanya,” ungkap Agus.

Sedangkan apakah ada aliran dana ke partai Golkar atau partai lainnya, Agus juga mengaku belum ada kesimpulan mengenai hal itu.

“Belum sampai ke sana, biar teman-teman penyidik menyelesaikan pemeriksaannya baru setelah tuntas kita tentukan arahnya,” tambah Agus.

Dalam perkara ini, Bowo diduga telah menerima suap sebesar Rp310 juta dan 85.130 dolar AS atau sekitar Rp1,2 miliar dari Marketing Manajer PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK), Asty Winasti.

Suap ini diberikan karena Bowo membantu PT HTK mendapatkan kembali kontrak kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk yang diproduksi PT Pupuk Indonesia. Selain dari PT HTK yang merupakan cucu perusahaan Humpuss Grup, Bowo juga diduga telah menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah pihak lain yang totalnya mencapai Rp 8 miliar.

Kasus ini bermula saat PT HTK berupaya kembali menjalin kerja sama dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) untuk mendistribusikan pupuk PT Pupuk Indonesia menggunakan kapal-kapal PT HTK. Untuk merealisasikan hal tersebut, PT Humpuss meminta bantuan Bowo Sidik Pangarso.

Pada 26 Februari 2019 dilakukan MoU antara PT Pupuk Indonesia dengan PT HTK. Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Dengan bantuannya tersebut, Bowo Sidik Pangarso meminta komitmen fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton. Untuk merealisasikan komitmen fee ini, Asty memberikan uang sebesar Rp 89,4 juta kepada Bowo Sidik Pangarso melalui Indung di kantor PT HTK di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu (27/3). Setelah proses transaksi, tim KPK membekuk keduanya.

Suap ini bukan yang pertama diterima Bowo dari pihak PT HTK. Sebelumnya, Bowo sudah menerima enam kali pemberian senilai Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Selain dari Humpuss, KPK menduga Bowo juga menerima suap atau gratifikasi dari pihak lain. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Bowo Sidik Pangarso dan Indung disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga halangi penangkapan tersangka narkoba di Ambon

Ambon (ANTARA) – Upaya penangkapan salah satu dari tiga pelaku kasus narkotika golongan satu bukan tanaman jenis sabu-sabu oleh anggota Ditresnakoba Polda Maluku pada Rabu, (27/3) sempat terhambat sekitar empat jam akibat dihalangi massa dan keluarga tersangka.

“Pelaku berinisial MHL alias Hero sempat melakukan perlawanan dan mengundang massa di sekitar Ruko Batumerah, Kecamatan Sirimau (Kota Ambon) ketika akan diringkus sekitar pukul 15:00 WIT,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Jumat.

Penangkapan para pelaku ini bermula dari anggota Dit Resnarkoba Polda Maluku mendatangi sebuah tempat kos di kawasan Galunggung, depan lapangan sepak bola Hatukau, kecamatan Sirimau (Kota Ambon).

Dari lokasi tersebut, kata Kabid Humas, polisi mengamankan seorang pria berinisial ABU alias Amrin (44) dan seorang perempuan berinisial APA alias Anita (24)

Keduanya ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman sebanyak dua paket sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kemudian dari keterangan terduga pelaku Amrin yang berpofesi sebagai tuang ojek, diperoleh keterangan bahwa barang bukti tersebut diperoleh dari tersangka Hero.

Namun pada saat mengamankan terduga pelaku Hero, terjadi perlawanan dan mengundang kerumunan massa di Ruko Batu Merah, karena tersangka yang sudah dilumpuhkan berteriak dan terus melawan sampai lemas.

Kemudian Sekretaris Desa Batu Merah datang dengan kelompok pemuda desa dan meminta kepada personil Ditresnarkoba Polda Maluku agar Hero dibawa terlebih dahulu ke kantor desa massa yang berkerumun makin banyak, sehingga saran Sekdes diikuti.

Selanjutnya pada saat terduga pelaku tiba di kantor desa, pihak keluarga
tidak mengizinkan Hero dibawa sehingga tertahan selama empat jam

Kemudian datang bantuan dari Dit Samapta Polda Maluku sebanyak satu Peleton dan Satuan Sabhara Polres Pulau Ambon sebanyak satu regu, akhirnya terduga pelaku dapat dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku. ***2***/pewarta : daniel leonard/

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri cek kebenaran isi percakapan grup WhatsApp Pilpres 2019

Bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai fakta hukum, pasti akan ada tindakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri akan mengecek kebenaran percakapan aplikasi pesan grup WhatsApp yang diduga berisi upaya pengerahan sejumlah polisi untuk mendukung capres-cawapres tertentu.

Penyidik Propam Polda NTB pun diminta untuk mengecek kebenarannya. “Kami akan cek kebenaran isu tersebut,” kata Dedi di Jakarta, Jumat.

Dedi memastikan Polri akan menindak tegas jika ada grup WhatsApp yang berisi upaya untuk mengarahkan dukungan ke pasangan calon tertentu.

“Bila terbukti benar ada oknum anggota Polri yang terlibat sesuai fakta hukum, pasti akan ada tindakan tegas oleh Propam Polda dan akan diawasi oleh Divisi Propam Polri sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” tutur Dedi.

Dedi pun kembali menyinggung soal netralitas Polri dalam kontestasi Pemilu 2019 yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tertanggal 18 Maret 2019.

“Bahwa netralitas Polri dalam kontestasi Pemilu 2019 sudah final sesuai Pasal 28 UU Nomor 2 tahun 2002 dan beberapa TR arahan langsung dari Pimpinan Polri untuk seluruh anggota Polri harus menjaga netralitas,” ujar Dedi.

Sebelumnya beredari di media sosial Twitter informasi mengenai grup WhatsApp ‘Pilpres 2019’. Grup itu diduga beranggotakan polisi-polisi di Polres Bima Kota, Polda Nusa Tenggara Barat (NTB). Topik pembicaraan dalam grup tersebut berisi perintah seseorang yang diduga Kapolres Bima Kota Erwin Ardiansyah terhadap jajarannya untuk mendukung pasangan capres-cawapres tertentu.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

5 TKA Cina Dibebaskan Kantor Imigrasi

Dari hasil pemeriksaan terhadap lima TKA tersebut, semua administrasi keimigrasiannya lengkap dan tidak ada pelanggaran

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi melepaskan lima tenaga kerja asing (TKA) asal Cina yang ditangkap pada 27 Maret saat bekerja di proyek pembangunan Pembangkit Listik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamaan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap lima TKA tersebut, semua administrasi keimigrasiannya lengkap dan tidak ada pelanggaran,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin di Sukabumi, Jumat.

Menurutnya, dari lima TKA yang dibebaskan tersebut empat di antaranya memegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dari DKI Jakarta dan satu lagi dari Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi.

Maka dari itu , satu orang TKA yang mempunya KITAS dari Sukabumi langsung dibebaskan, kemudian yang empat dari hari pemeriksaan semua izinnya ada dan wilayah kerjanya terpenuhi. Namun, ada permasalahan sedikit yakni mereka tidak melapor keberadaan kepada pihaknya.

Sehingga keempatnya akan segera dilepaskan karena pelanggarannya hanya administratif. Namun, pihaknya mendorong perusahaan tempat mereka bekerja agar selalu melaporkan jika menggunakan tenaga ahli dari orang asing.

“Dengan diberikan peringatan ini, baik kepada TKA maupun perusahaan tempat bekerjanya agar setiap memperkejaan orang asing harus melapor mulai dari asal kewarnegaraannya, jenis dan tempat pekerjaannya serta lainnya,” tambahnya.

Namun di sisi lain, keberadaan TKA tersebut merupakan tenaga ahli dan tentunya pembangunan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Jika berpandangan kepada satu sisi saja, bagaimana nasib penanam modalnya dan kelanjutan pembangunan tersebut.

Nurudin mengatakan sementara dua dari tujuh TKA yang diamankan pada 27 Maret lalu statusnya ilegal karena mereka hanya memiliki visa kunjungan dan bukan untuk bekerja. Sehingga sudah jelas pelanggarannya dan sanksinya minimalnya dideportasi ke negara asalnya.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari Surabaya terima pelimpahan tersangka VA

Kami sudah menerima pelimpahan tersebut yakni tersangka dan barang bukti

Surabaya (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti atas nama Vanessa Angel (VA) dari penyidik Kepolisian Daerah Jatim untuk segera disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Teguh Darmawan saat dikonfirmasi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat mengatakan, pihaknya telah menerima pelimpahan ini dan selanjutnya akan menyidangkan kasus ini.

“Kami sudah menerima pelimpahan tersebut yakni tersangka dan barang bukti,” katanya saat dikonfirmasi usai pelimpahan tahap dua di Kantor Kejari Surabaya.

Ia mengemukakan, usia pelimpahan ini tersangka akan ditempatkan di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo.

“Sedangkan barang bukti yang kami terima dari penyidik adalah uang tunai lembaran seratus ribuan dengan nilai total Rp35 juta serta rekening koran,” tuturnya.

Atas kasus ini, tersangka rencananya akan didakwa dengan pasal pasal 27 ayat 1 UU ITE junto pasal 55 dan junto 296 KUHP dengan ancaman hukuman sekitar 6 tahun penjara.

“Jaksa penuntut umum nantinya juga akan melibatkan jaksa dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” ucapnya.

Dalam pelimpahan tersebut, tersangka lebih banyak menunduk sambil mengenakan masker di muka serta mengenakan baju tahanan.

“Tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari kedepan sampai dengan tanggal 17 April di Rutan Medaeng,” ujarnya.

Sebelumnya, Polda Jatim mengungkap kasus pelacurani daring yang melibatkan artis Ibu kota Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila.

Polisi sendiri telah menetapkan dua tersangka, yakni germo berinisial ES (37) dan TN (28) asal Jakarta Selatan.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Sukabumi pastikan dua TKA Cina dideportasi

Kami pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan media massa yang telah memberitahukan keberadaan orang asing di lokasi pembangunan itu, sehingga orang asing yang tidak sesuai keberadaannya bisa kita tangkap, tambahnya

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi, Jawa Barat, memastikan dua tenaga kerja asing (TKA) asal Cina dideportasi ke negara asalnya karena telah melanggar peraturan keimigrasian Indonesia.

“Dari hasil pemeriksaan, dua TKA tersebut melanggar aturan karena visa yang digunakan mereka visa kunjungan tetapi disalahgunakan untuk bekerja di proyek pembangunan terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Nurudin di Sukabumi, Jumat.

Menurut dia, kedua TKA tersebut secara keimigrasian sudah dibatalkan oleh pihaknya, sehingga untuk menunggu keputusan lebih lanjut dua TKA tersebut dijebloskan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Namun untuk waktu deportasi, kata dia, masih menunggu sampai pemeriksaan selesai. Keduanya sudah berada di lokasi proyek pembangunan tersebut sejak 13 Maret 2019 atau 14 hari sebelum mereka ditangkap petugas dari Kantor Imigrasi.

“Kami pun mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan media massa yang telah memberitahukan keberadaan orang asing di lokasi pembangunan itu, sehingga orang asing yang tidak sesuai keberadaannya bisa kita tangkap,” tambahnya.

Nurudin mengatakan, saat penangkapan TKA tersebut, ada tujuh WNA yang diamankan dan langsung dibawa ke kantornya untuk dilakukan pemeriksaan. Langkah cepat ini juga berkoordinasi dengan anggota Polres Sukabumi serta Kodim 0622 Palabuhanratu.

Di sisi lain, pihaknya membantah di lokasi proyek tersebut ada ratusan TKA. Ternyata saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan hanya ada tujuh orang saja. Karena itu, jika menemukan adanya orang asing segera melaporkan kepada pihaknya, jangan sampai menjadi viral di media sosial yang belum tentu kebenarannya.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polair kejar pemodal penyelundupan bibit lobster

Mataram (ANTARA) – Petugas Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Nusa Tenggara Barat, melakukan pengejaran terhadap pemodal penyelundupan bibit lobster bernilai Rp3,96 miliar yang berhasil digagalkan ketika akan diterbangkan ke Makassar, melalui Bandara Muhammad Salahuddin, Kabupaten Bima, Minggu (24/3).

Kasubdit Gakkum Ditpolair Polda NTB, Kompol Luqman Pujo Prasetyo yang dihubungi di Mataram, Jumat, mengatakan identitas dari pemodal aksi penyelundupan itu telah dikantongi pihak kepolisian berdasarkan keterangan tiga kurirnya yang ikut diamankan dalam aksi penangkapan di bandara.

“Dari tiga tersangka (kurir) identitas pemodalnya sudah kita dapatkan, dia domisili di Makassar,” kata Luqman.

Salah satu upaya pengejarannya, penyidik mulai menelusuri jejak si pemodal melalui nomor rekening bank yang terekam dalam data pengirimannya.

“Berangkat dari data rekeningnya, kita dapat melacak keberadaan si pemodal,” ujarnya.

Dalam aksi penangkapan di bandara, 19.800 bibit lobster yang sudah dikemas dalam 22 kantong plastik bening ditemukan petugas dari dalam tas koper besar yang dibawa oleh tiga kurir berinisial RA, JU, dan RE.

Rencananya, ribuan bibit lobster akan diberangkatkan ke Makassar dengan tujuan pasar di Vietnam.

Sehari setelah diamankan, tepatnya pada Senin (25/3) lalu, ribuan bibit lobster telah dilepasliarkan ke kawasan perairan di Gili Nanggu, Kabupaten Lombok Barat.

Sedangkan untuk ketiga kurir yang mengaku menerima upah Rp5 juta per orang di luar ongkos operasionalnya, ditetapkan sebagai tersangka.

Dengan perannya sebagai kurir, ketiganya disangkakan Pasal 16 Ayat 1 Juncto Pasal 88 Undang-Undang RI Nomor 31/2004 tentang Perikanan Jo UU RI Nomor 45/2009 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31/2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Tangerang tutup usaha penampungan limbah berbahaya

Tangerang (ANTARA) –  Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, telah menutup tempat usaha penampungan limbah berbahaya di Desa Jatiwaringin, Kecamatan Mauk, setelah adanya laporan warga setempat.

“Kami berupaya untuk memanggil pemilik penampungan limbah itu dan mereka mengakui tidak memiliki izin,” kata Camat Mauk, Heru Ultari di Tangerang, Jumat.

Heru mengatakan pihaknya bersama instansi terkait melakukan sidak ke lokasi penampungan tersebut terbukti terdapat limbah Bahan Berbahaya Beracun (B-3).

Pemilik tempat penampungan menyadari usaha mereka tidak mengantongi izin dan tanpa ada perlawanan.

Upaya tersebut terkait keresahan sejumlah warga Kampung Pulo, Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri yang bersebelahan dengan lokasi penampungan karena setiap hari menghirup udara yang tidak sehat.

Bahkan penduduk setempat berupaya untuk menemui pemilik penampungan limbah tetapi tidak berhasil karena dihalangi oleh petugas pengamanan yang juga merupakan warga sekitar.

“Bila ada angin kencang, maka penduduk Kampung Pulo merasakan bau menyengat sehingga mereka tidak tahan dengan aroma itu, akhirnya warga kemudian melaporkan ke kantor kecamatan,” katanya.

Petugas berwenang telah mengambil sampel limbah tersebut untuk diuji di laboratorium tentang kandungan kimia pada usaha itu.

Pihaknya masih menunggu hasil laboratorium, tapi pemilik atas kesadaran sendiri juga mengakui usaha yang dijalankan dianggap liar.

“Meski usaha tersebut telah kami hentikan namun kami meminta aparat Satpol PP Kabupaten Tangerang untuk menyegel tersebut karena merupakan kewenangan instansi tersebut,” katanya.

Sebelumnya, aparat Satpol-PP Kabupaten Tangerang, juga menutup sementara pabrik peleburan alumunium di Desa Margamulya, Kecamatan Mauk karena tidak mengantongi izin.

Kepala Satpol-PP Kabupaten Tangerang, Yusuf Herawan membenarkan petugas telah menindak pabrik yang meresahkan warga.

Keberadaan pabrik tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) No.6 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan penutupan pabrik itu langsung oleh aparat Ketertiban dan Ketentraman (Trantib) Kecamatan Mauk. 

Baca juga: Penanganan pasir diduga limbah beracun tunggu hasil laboratorium

Baca juga: Pembuangan limbah B3 dipantau dengan GPS
 

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Capaian rencana pemberantasan korupsi Batam meningkat

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat capaian atas rencana aksi (renaksi) pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau  tahun 2018 mencapai 81 persen meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 67 persen.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi, Supervisi, dan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kasatgas Korsupgah KPK) Wilayah II, Aida Ratna Zulaiha di Batam, Jumat, mengatakan capaian Batam pada 2018 menjadi yang tertinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Riau.

“Capaian di Kepri rata-rata 70 persen, sudah lebih baik dari rata-rata se-Indonesia. Pemkot Batam tertinggi di Kepri. Tahun 2017 Batam masih di bawah Pemprov Kepri. Tahun 2018 Batam sudah melebihi Provinsi,” kata dia.

Aida merinci, capaian renaksi Pemerintah Provinsi Kepri tahun 2018 sebesar 78 persen, Pemerintah Kabupaten Karimun 77 persen, Pemkab Bintan 71 persen, Pemkab Lingga 69 persen, Pemkab Kepulauan Anambas 61 persen, Pemkab Natuna 60 persen, dan Pemkot Tanjungpinang 58 persen.

Ia menjelaskan, KPK mencatat terdapat lima area intervensi yang pelaksanaannya mengalami perbaikan di Pemkot Batam, yaitu manajemen aset daerah 97 persen, optimalisasi pendapatan daerah 79 persen, manajemen aparatur sipil negara (ASN) 82 persen, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) 90 persen, serta perencanaan dan penganggaran APBD 84 persen.

“Tetap menjadi PR, bagaimana mempertahankan angka ini. Bisa jadi ada indikator yang ditingkatkan derajatnya. Misal aset, bisa saja ditambah dari sisi pencatatan dan pengamanannya, dan target selanjutnya pemanfaatan aset,” kata Aida.

Terkait capaian 2018, KPK memberikan beberapa catatan kepada Pemkot Batam, di antaranya terkait analisis standar biaya (ASB) yang belum diimplementasikan, integrasi e-budgeting dan e-planning belum diimplementasikan sepenuhnya, tingkat kematangan unit layanan pengadaan (ULP) masih rendah dan anggota kelompok kerja (pokja) belum permanen.

Kemudian katalog elektronik juga dinilai belum diimplementasikan sepenuhnya, RUP tidak tepat waktu, pemenuhan standar LPSE belum menyeluruh, implementasi e-signature belum dilakukan, aplikasi PTSP belum terintegrasi dengan online single submission (OSS) dan kecukupan jumlah sumber daya manusia (SDM) pengawasan belum dipenuhi sesuai kebutuhan.

“KPK akan bantu menguatkan SDM pajak daerah. Dan perlu tukar-menukar informasi dengan instansi lain. Kita coba integrasikan instansi vertikal dengan pemerintah daerah. Misal dalam optimalisasi penerimaan daerah dilakukan penyamaan data lintas pihak,” ujar Aida.

Di tempat yang sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berpesan kepada seluruh jajarannya untuk mengerjakan setiap KPK.

“Ini tahun ke dua KPK membantu Pemko. Saya berharap seluruh OPD bisa menyelesaikan apa yang menjadi arahan. Yang bisa dilakukan langsung lakukan, yang tidak maka segera dicarikan solusinya,” kata dia.
 

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu Garut : Kades ditetapkan tersangka pelanggaran pemilu

Meskipun statusnya tersangka yang bersangkutan tidak ditahan polisi

Garut (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyatakan, Kepala Desa (Kades) Cimareme Jajang Haerudin statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait kasus dugaan melakukan kampanye calon presiden (capres) nomor urut 01 di media sosial sehingga dijerat undang-undang tindak pidana pemilu.

“Meskipun statusnya tersangka yang bersangkutan tidak ditahan polisi,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut Ahmad Nurul Syahid kepada wartawan di Garut, Jumat.

Ia menuturkan, Kades Cimareme, Kecamatan Banyuresmi itu diketahui melakukan ajakan memilih melalui video, kemudian tersebar di media sosial yang akhirnya Bawaslu memanggil orang dalam video tersebut.

Kasus tersebut, kata dia, ditindaklanjuti bersama yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) terdiri dari Bawaslu, Polres Garut dan Kejaksaan Negeri Garut yang memutuskan adanya dugaan pidana pemilu.

“Saat ini Jajang masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres,” ucapnya.

Ia menyampaikan, hasil kajian Jajang dijerat melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda Rp12 juta.

Bawaslu Garut, lanjut dia, masih menunggu hasil pemeriksaan penyidik di Kepolisian Resor Garut untuk menjadi pembahasan di Gakumdu dan penuntasan kasus tersebut.

“Selanjutnya Gakumdu akan melakukan pembahasan ketiga, kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan,” ujarnya.

Sebelumnya, seorang kades memberikan pernyataan dukungan dan ajakan memilih yang direkam menggunakan video telepon seluler, yang akhirnya tersebar ke media sosial, terutama grup WhatsApp.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen: danau di Indonesia sudah banyak tercemar

Palembang (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Forum Penyelamatan Danau Nusantara mengatakan, keberadaan danau di Indonesia sekarang ini banyak mengalami pencemaran.

Bukan itu saja tetapi Daerah Aliran Sungai di areal danau juga mengalami kerusakan, kata Sekjen Forum Penyelamatan Danau Nusantara (FPDN) Kamlan Jamseri dalam siaran persnya yang diterima di Palembang, Jumat.

Jadi melihat kondisi danau yang banyak mengalami kerusakan tersebut maka dibentuklah FPDN untuk mengawasi keberadaan danau tersebut supaya tetap lestari.

Forum ini akan mengimplementasikan sekaligus mengawal hasil kesepakatan Kongres Nasional Danau Indonesia I yang ditandatangani sembilan menteri lalu.

Setelah terbentuknya FPDN itu pihaknya akan membantu pemerintah dalam menyelamatkan danau di nusantara yang jumlahnya cukup banyak.

Apalagi forum tersebut berfungsi sebagai penyelamat Daerah Aliran Sungai dan daerah tangkapan air terutama di sekitar danau di Indonesia.

Bukan itu saja tetapi juga akan menyelamatkan ekosistem lahan di sekitar danau, kata Kamlan yang juga Ketua Pokja Danau Ranau itu.

Dalam menyelamatkan danau tersebut pihaknya bekerja sama dengan pemerintah sehingga keberadaan danau di Indonesia semakin bermanfaat.

Namun, lanjut dia, yang lebih penting lagi pihaknya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan danau di Indonesia.

Memang permasalahan yang dihadapi dalam melestarikan danau tersebut antara lain masih minimnya anggaran yang dimiliki.

Selain itu juga perlu komitmen yang serius Pemerintah Pusat dan daerah dalam melestarikan danau seperti pembuatan peraturan daerah.

Yang jelas danau bagian dari kehidupan sehingga kelestariannya harus dijaga bersama, kata dia.

Sebagaimana beberapa hari lalu telah terbentuk FPDN di Kantor Kementerian LHK dan terpilih sebagai Ketua Umum Ni Luh Kartini dari Danau Batur Bali, Sekretaris Jenderal Kamlan Jamseri (dari Danau Ranau Sumsel/Lampung), Bendahara Nur Sangaji (Danau Poso Sulteng), selain itu terpilih menjadi Ketua I Robert Tua Siregar (Danau Toba), Ketua II Mislan (Danau KSD Kaltim) dan Sekretaris I Anggiat Sinurat (Danau Toba) serta ditambah pengurus lainnya.

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Buronan korupsi Polda Sumut ditangkap di perbatasan Malaysia

Nunukan (ANTARA) – Aparat kepolisian Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara menangkap anggota DPRD Tapanuli Tengah yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) Polda Sumatera Utara.

Penangkapan buronan kasus korupsi ini dibenarkan Kasat Reskrim Polres Nunukan, AKP Ali Suhadak melalui siaran persnya, Jumat (29/3) bahwa terdeteksi bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan perbatasan Indonesia dengan Malaysia.

Ia membeberkan, keberadaan buronan kasus korupsi Polda Sumut ini diketahui berdasarkan penyebaran foto pelaku sejak beberapa bulan lalu.

Ali Suhadak menerangkan, hasil interogasi buronan berinisial SG (57) seorang anggota DPRD Tapanuli Tengah bersembunyi di Kecamatan Krayan Selatan sejak 25 Desember 2018.

Pria berusia 57 tahun diketahui beralamat di Sibolga Barus Pearaja Kecamatan Sorkum Kabupaten Tapanuli Tengah.

Namun Ali Suhadak tidak menjelaskan kronologis penangkapan buronan kasus korupsi Polda Sumut oleh Polsek Krayan Selatan.

Ia hanya menyampaikan, Sintong Gultom telah diserahkan kepada penyidik Subdit Tipikor Polda Sumut pasca penangkapan.

“Wah nama kampung atau desa lokasi penangkapannya saya lupa. Tapi pelaku sudah diserahkan ke Subdit Tipikor Polda Sumut,” ujar Kasat Reskrim Polres Nunukan ini. 

Pewarta: Rusman
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Kendari belum temukan TKA ilegal di perusahaan tambang

Mereka telah mengantongi Dokumen izin tinggal sementara atau Kartu Izin Tetap/Terbatas (KITAS) yang diterbitkan Imigrasi pusat

Kendari (ANTARA) – Petugas Imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa sejauh ini belum menemukan adanya Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang wilayah Sultra.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum dan Hak Asasi Manusia Sultra Sofyan mengungkapkan, Jumat, tenaga kerja asing yang bekerja di sejumlah perusahaan tambang nikel, kini tersisa 800 orang lebih.

“Mereka telah mengantongi Dokumen izin tinggal sementara atau Kartu Izin Tetap/Terbatas (KITAS) yang diterbitkan Imigrasi pusat,” ungkap Sofyan.

Sofyan menjelaskan, pemegang kartu izin tinggal tersebut setiap saat termonitor, sehingga tak satupun Tenaga Kerja Asing yang bekerja tanpa memiliki izin resmi.

“Meski belum menemukan TKA ilegal, petugas imigrasi terus melakukan pengawasan di lapangan untuk memantau aktifitas TKA yang masuk tanpa dokumen resmi,” ujar Sofyan.

Selama Januari hingga Februari 2019, Imigrasi Kendari hanya menemukan 11 orang TKA yang kelebihan masa tinggal (overstay), namun bukan termasuk penyalahgunaan izin tinggal, demikian Sofyan.

Baca juga: Lima TKA Cina Tidak Langgar Keimigrasian Indonesia
Baca juga: Imigrasi Sukabumi tangkap tujuh TKA China
Baca juga: Imigrasi Mimika investigasi orang asing di Potowayburu

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulsel Rampungkan Pemeriksaan Dana Hibah KPU Makassar

Makassar (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan telah merampungkan pemeriksaan saksi-saksi untuk kasus dugaan penyelewengan dana hibah Pemerintah Kota Makassar untuk anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 2018.

“Untuk pemeriksaan saksi-saksi itu sudah rampung dan sekarang kita sisa menunggu hasil audit dugaan jumlah kerugiannya,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat.

Dia mengatakan beberapa saksi-saksi terkait dugaan penyelewengan dana hibah itu telah dimintai keterangannya termasuk mantan komisioner KPU Makassar serta beberapa pejabat dan staf di KPU Makassar.

Kombes Dicky mengatakan jika sejak awal kasus ini ditangani oleh penyidik Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel sudah meminta bantuan audit kerugian ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulsel.

“Permohonan audit sudah kita mintakan sejak awal penyelidikan kasus ini dan sekarang kita hanya menunggu saja hasilnya,” katanya.

Sebelumnya, pihaknya menerima aduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana hibah di KPU Makassar yang jumlahnya sebesar Rp60 miliar. Dana hibah sebesar itu untuk menyukseskan pilkada Makassar dengan empat pasangan calon hingga akhirnya tersisa satu pasangan tunggal.

“Jadi awalnya ada laporan masuk mengenai dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana hibah ini karena pemerintah kota anggarkan Rp60 miliar untuk empat pasangan calon, tapi ternyata hanya satu pasangan calon. Belakangan minta tambah lagi miliaran dan ini sedang kami usut,” katanya.

Ia mengatakan dasar dari pemeriksaan terhadap sejumlah komisioner KPU Makassar yakni adanya Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin Gas/222/x/2018 /Ditkrimsus tanggal 19 Oktober 2018 untuk melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen.

Penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian mempelajari aduan tersebut dan kemudian mengklarifikasinya kepada pihak-pihak terkait sekaitan dengan aduan itu.

KPU Makassar meminta tambahan anggaran sebesar Rp25 miliar kepada Pemkot Makassar pada 2018 untuk menutupi segala jenis kekurangan serta piutang seperti gaji dari anggota adhoc KPU Makassar.

Namun permintaan tambahan anggaran tersebut ditolak DPRD Makassar karena para komisioner KPU belum menyetorkan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut. 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: Dua pekerja PT Bumi Karsa tewas tenggelam di Danau Tempe

Makassar (ANTARA) – Dua pekerja PT Bumi Karsa tewas tenggelam di Danau Tempe, Kelurahan Kaca, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat, mengatakan dua  korban meninggal dunia saat menumpangi kapal kayu di Danau Tempe, Kabupaten Soppeng.

“Dua korban tenggelam sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka masing-masing,” ujarnya.

Dua korban tenggelam Muh Tang alias Ocang (35) warga Tanete Kelurahan Manorangsalo dan Wandy (35) warga Pattojo Desa Pattojo, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan keterangan dari kerabat korban Ocang, Cinnong (45) mengaku jika keluarganya itu ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di Danau Tempe.

“Kami kaget setelah dapat kabar kalau Ocang ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di danau,” ujarnya.

Dia menjelaskan kerabatnya Ocang bersama rekannya yang lain berencana pulang ke rumah untuk makan siang, tetapi kapal yang ditumpanginya tenggelam karena kelebihan muatan.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, kapal kayu yang setiap hari ditumpanginya itu tenggelam karena kelebihan muatan.

Kapal kayu itu memuat penumpang sebanyak sembilan orang yang seharusnya hanya bisa memuat setengah dari jumlah tersebut.

“Ocang ini bekerja di proyek reklamasi Danau Tempe belum terlalu lama mungkin belum cukup satu bulan,” ucap Cinnong. 
 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Resmob Polda ringkus jambret di Makassar

Anggota berhasil mengamankan seorang pemuda yang bertindak sebagai jambret dan seorang lagi sebagai penadah hasil kejahatan

Makassar (ANTARA) – Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan seorang pemuda yang telah belasan kali melakukan kejahatan jalanan yakni pencurian dan kekerasan (jambret).

“Anggota berhasil mengamankan seorang pemuda yang bertindak sebagai jambret dan seorang lagi sebagai penadah hasil kejahatan,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Jumat.

Pelaku yang berhasil diamankan oleh polisi yakni pemuda berinisial YT (18) warga Jalan Swadaya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan serta Rus (48) warga Jalan Abubakar Lambogo, Makassar.

Dia mengatakan kedua pelaku yakni pemuda YT bertindak sebagai pelaku kejahatan jalanan dengan cara merampas harta benda orang lain menggunakan senjata tajam.

Sedangkan pelaku Rus bertindak sebagai penadah hasil kejahatan yang selama ini sering membeli barang-barang hasil curian dari YT.

Berdasarkan interogasi awal yang dilakukan anggota, pelaku YT baru mengakui sebanyak 15 kali pencurian dan kekerasan bersama beberap rekannya di sejumlah wilayah kota Makassar.

“Pelaku tidak bertindak sendiri ada beberapa rekannya yang membantunya. Semua rekan-rekannya yang lain itu sekarang sedang dalam pengejaran anggota,” katanya.

Kombes Dicky menyatakan usai di interogasi, pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Mariso untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena kebanyakan laporannya berada di polsek tersebut. 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri pasang CCTV mobile amankan lokasi Debat Capres

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo. (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Belajar dari pengalaman debat kedua, di beberapa mobil khusus (dipasang CCTV) untuk memonitor jalannya debat yang berada di luar maupun di lokasi debat

Jakarta (ANTARA) – Polisi akan memasang CCTV mobile di kendaraan-kendaraan patroli yang berjaga di sekitar kawasan Hotel Shangri-La, Jakarta selama berlangsungnya Debat Capres 2019 untuk memastikan situasi keamanan.

“Belajar dari pengalaman debat kedua, di beberapa mobil khusus (dipasang CCTV) untuk memonitor jalannya debat yang berada di luar maupun di lokasi debat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Tak hanya CCTV mobile, Dedi mengatakan Polri juga akan memasang alat pengenal wajah.

“Kami rekam wajah-wajahnya dengan ‘face recognition’, jadi siapapun yang hadir akan dapat dilihat kembali datanya,” katanya.

Sebanyak 5.000 personel kepolisian telah disiapkan untuk mengamankan Debat Final Capres. Selain itu, sebanyak 600 personel TNI turut diperbantukan.

Wilayah pengamanan di lokasi debat dibagi empat zona.

“Ada tiga zona, zona satu, pengamanan menggunakan Paspampres. Pada H-1 sudah dilakukan sterilisasi. Kemudian zona dua ada TNI dan Polri dan pihak keamanan internal hotel, zona tiga adan tim gabungan TNI Polri untuk mengamankan lokasi parkir dan sekitar hotel. Zona empat domain dari polisi lalu lintas,” katanya.

Dedi pun mengingatkan kepada masing-masing tim pemenangan capres-cawapres untuk melapor ke Polda Metro Jaya bila akan menggelar nonton bareng debat sehingga lokasi nonton bareng turut dijaga aparat.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan yakni Joko Widodo-Ma’ruf Amin nomor urut 01 dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno nomor urut 02.

Rencananya Debat Final Capres 2019 akan digelar di Hotel Shangri-La, Jakarta pada Sabtu 30 Maret 2019.

Adapun tema debat adalah ideologi, pemerintahan, pertahanan, keamanan serta hubungan internasional. 

Baca juga: NU usulkan debat capres angkat isu Indonesia-China
Baca juga: TKN paparkan tata kelola pemerintahan Jokowi-Ma’ruf ke depan
Baca juga: KPU tuntaskan distribusi undangan debat keempat Pilpres 2019
Baca juga: AHY: Demokrat Beri Masukan ke Prabowo Jelang Debat Keempat Capres

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Polda Lampung Tembak Mati Dua Tersangka Pencuri

Bandarlampung (ANTARA) – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menangkap enam tersangka pelaku pencurian dengan sasaran rumah kosong, dan dua orang di antaranya tewas ditembak karena melawan saat akan diringkus.

“Empat tersangka yang ditangkap hidup-hidup adalah DS (37), S (38), MI (30), dan H (49). Dua tersangka yang tewas, yakni DI (37) dan H (36),” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, AKBP Adrian Indra Nurinta di Bandarlampung, Jumat.

Adrian melanjutkan, penangkapan terhadap tersangka merupakan hasil dari pengembangan terhadap tersangka R (33), N (18), dan P (24) yang telah diringkus pada 4 Februari 2019 lalu.

“Tiga tersangka yang kita tangkap kemarin merupakan pelaku pencurian rumah kosong,” kata dia.

Dari penangkapan terhadap empat tersangka itu, polisi kemudian berhasil mengembangkan kepada tersangka lainnya. Polisi menggerebek dua tersangka DI (37) dan H (36) di sebuah rumah kontrakan di Jalan Purnawirawan 7 Gunung Terang, Kecamatan Langkapura, Kota Bandarlampung.

“Mereka adalah kelompok. DS, S, MI, dan H berperan sebagai penadah, sedangkan tersangka lainnya sebagai pemetik,” kata dia.

Sebelum dilakukan penangkapan, dua tersangka DI dan H melakukan perlawanan sehingga sempat terjadi baku tembak antara anggota polisi dan tersangka di sebuah rumah tempat tersangka mengontrak.

“Tersangka menembakkan senjata api rakitan dan hampir mengenai penghuni kontrakan lainnya. Kejadian itu kami langsung memberikan tindakan tegas terhadap tersangka,” kata dia.

Usai terjadi baku tembak, polisi kemudian membawa dua tersangka tersebut ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Lampung. Saat ini dua jenazah tersangka telah dikembalikan ke keluarganya di Palembang, Sumatera Selatan.

Dari penangkapan terhadap sembilan tersangka itu, polisi menyita sejumlah barang bukti hasil curian maupun hasil dari tersangka selaku penadah. Kini tujuh tersangka dan barang bukti tersebut berada di Mapolda Lampung.

“Barang bukti yang kita amankan dua pucuk senjata api revolver berikut amunisi nya, dua buah tablet, dua unit handphone, dua buah playstation, satu buah PSP, satu set speaker, satu AC, satu kamera, 24 jam tangan berbagai merek, dua buah TV 60 inchi, satu set senjata tajam, satu buah kotak kayu berisi cincin akik, satu buah tas asesoris berisi perhiasan kalung, cincin, dan gelang, satu set mini compo, satu buah vacum cleaner, dua buah subwoofer, satu box berisi strika, dua buah sepeda motor, satu mobil, dan tiga set kunci letter T,” katanya

Pewarta: Hisar Sitanggang/Damiri 
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK soroti persoalan aset Pemkot Batam

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti persoalan aset Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau, yang masih berpotensi tumpang tindih dengan aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (BP KPBPB) Kawasan Batam.

“Yang paling berat, tidak tercapai, soal aset,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi usai menghadiri Rapat Koordinasi dan Audiensi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kantor Pemkot Batam, Jumat.

Menurut Wali Kota, terdapat dua masalah utama aset di Batam, yaitu aset yang masih atas nama BP Kawasan Batam namun digunakan sepenuhnya oleh Pemkot, seperti Kantor Wali Kota Batam, dan ada juga aset yang atas nama BP Kawasan Batam, namun dibangun oleh Pemkot, seperti jalan-jalan umum yang dilebarkan.

Aset itu, tercatat di administrasi Pemkot Batam, dan juga di BP Kawasan Batam, sehingga berpotensi tumpang tindih dan pencatatan ganda dalam aset pemerintah secara keseluruhan.

Aset Kantor Wali Kota misalnya, Pemkot menganggarkan biaya perawatannya, meski lahannya atas nama BP Kawasan Batam. Sedang pada jalan, lahannya milik BP Kawasan, namun Pemkot membangunnya menggunakan APBD.

“Bukan nama kami, tapi kami yang jaganya. Apa solusinya. Ini butuh kepastian, karena hitungan asetnya bingung, tercatat di kami dan BP, jadi ‘double’,” kata Wali Kota.

Dan menurut dia, pencatatan ganda bukan hanya terjadi pada jalan dan Kantor Wali Kota, melainkan banyak aset pemerintah lainnya.

Wali Kota berharap, KPK dapat memberikan rekomendasi agar tidak ada kesalahan pada pengelolaan aset yang dapat merugikan pemerintah.

Selain masalah aset, KPK juga memberikan bimbingan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah agar tidak tersandung masalah korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan pegawai Terminal Tirtonadi ikuti tes urine

Apalagi selama ini penyalahgunaan yang paling tinggi merupakan kalangan pekerja mencapai 54 persen, diikuti mahasiswa dan pelajar 27 persen, katanya

Solo (ANTARA) – Ratusan pegawai Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta, Jawa Tengah, mengikuti tes urine untuk memastikan kemungkinan adanya pegawai yang mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang.

“Ini sebagai bentuk pengawasan kami terkait pencegahan narkoba di kalangan pegawai,” kata Koordinator Terminal Tipe A Tirtonadi Surakarta Joko Sutriyanto di sela kegiatan di Solo, Jumat.

Ia berharap pengawasan tersebut bisa menjadi pelopor dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkoba.

Ia mengatakan, kegiatan tersebut salah satunya untuk memastikan pelayanan yang optimal dalam rangka menyambut momentum mudik Lebaran.

“Saat ini ada sekitar 200 petugas yang mengikuti tes urine,” katanya.

Menurut dia, nantinya tes urine tidak hanya diikuti oleh para petugas terminal tetapi juga pengemudi kendaraan umum.

Joko mengatakan, dengan memastikan kesehatan para pengemudi angkutan umum akan memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat yang mudik dengan memanfaatkan transportasi massal tersebut.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) Badan Narkotika Nasional (BNN) Susanto mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pekerja.

“Apalagi selama ini penyalahgunaan yang paling tinggi merupakan kalangan pekerja mencapai 54 persen, diikuti mahasiswa dan pelajar 27 persen,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kombes Syahar jabat Karo PID Polri

Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Divisi Humas, utamanya kepada Kadivhumas dan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kami. Dan tentunya kami akan tetap melakukan tugas kehumasan di posisi yang baru

Jakarta (ANTARA) – Kombes Pol Syahar Diantono resmi menjabat sebagai Kepala Biro Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) Divhumas Polri usai menjalankan serah terima jabatan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Jabatan Karo PID sebelumnya diemban oleh Brigjen Pol F.F.J. Mirah. Brigjen Mirah yang kemudian diangkat menjadi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Sebelum menjabat sebagai Karo PID, Kombes Syahar menjabat sebagai Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri.

“Tadi kami sudah melaksanakan kegiatan serah terima jabatan Karo PID dan Kabagpenum,” kata Kombes Syahar.

Dalam kesempatan tersebut, Syahar mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Divisi Humas Polri dan media atas kerja sama selama ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran Divisi Humas, utamanya kepada Kadivhumas dan terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang selama ini telah membantu kami. Dan tentunya kami akan tetap melakukan tugas kehumasan di posisi yang baru,” katanya.

Selanjutnya jabatan Kabagpenum yang kosong diisi oleh Kombes Pol Asep Adi Saputra yang sebelumnya menjabat Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divhumas Polri.

Kombes Asep bersyukur pihaknya diberi kepercayaan memegang jabatan Kabagpenum Polri.

“Arahan Bapak Kadiv adalah bagaimana meningkatkan kapasitas organisasi khususnya bagaimana pelayanan kepada masyarakat dan media,” kata Asep.

Mutasi jabatan ketiganya tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/830/III/Kep./2019 tertanggal 14 Maret 2019.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumsel Tangkap Dua Tersangka Pembunuh Calon Pendeta

Palembang (ANTARA) – Tim reserse Polda Sumatera Selatan menangkap dua tersangka pembunuh calon pendeta Melinda Zidoni yang bertugas di gereja kawasan perkebunan PT Sawit Mas Persada (SMP) Sungai Baung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumsel.

“Dua tersangka M dan H sudah ditangkap di kawasan Ogan Komering Ilir pada Kamis (28/3), sekarang diamankan di Mapolda Sumsel untuk diproses sesuai ketentuan hukum,” kata Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Supriadi, di Palembang, Jumat.

Dia menjelaskan, pihaknya telah membentuk tim gabungan setelah diketahui ada kasus pembunuhan terhadap seorang calon pendeta Melinda Zidoni.

Melinda Zidoni (24) ditemukan telah meninggal dunia di areal perkebunan PT SMP Sungai Baung, Divisi 3, Blok F 19, Dusun Sungai Baung, Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten OKI, pada Selasa (26/3) sekitar pukul 04.30 WIB.

Calon pendeta itu ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dan korban sebelum dibunuh diduga diperkosa dan diseret pelaku kejahatan itu ke dalam kebun kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan keterangan Nita Pernawan, salah satu korban selamat dari aksi kejahatan itu, dia bersama Melinda dari Divisi 4 melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor menuju Pasar Jeti, Senin (25/3) pukul 17.00 WIB.

Kemudian kedua korban pulang menuju mes di Divisi 4, namun dalam perjalanan di Divisi 3, korban dihadang sejumlah orang yang menggunakan kain penutup kepala dengan cara memblokir jalan menggunakan potongan pohon.

Melihat ada beberapa orang dan potongan pohon yang menghalangi jalan mereka, korban memutuskan untuk berhenti dan saat berhenti itu, korban dihampiri oleh tersangka pelaku kejahatan itu.

Korban Melinda dicekik tersangka hingga meninggal kemudian mayatnya diseret dan dibuang dari lokasi pembunuhan dengan jarak lebih kurang 100 meter, sedangkan Nita yang menemani korban Melinda berhasil menyelamatkan diri.

Berdasarkan keterangan korban yang selamat itu, petugas gabungan Polda Sumsel dan Polres OKI melakukan pengejaran tersangka pelaku pembunuh calon pendeta yang ciri-cirinya diketahui berbadan kurus dengan tinggi sekitar 165 cm.

Dalam mengungkap modus operandi kasus pembunuhan itu, penyidik akan melakukan pemeriksaan secara intensif dan berupaya menjerat kedua tersangka dengan ancaman hukuman maksimal, kata Kabid Humas Kombes Supriadi.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Deportasi pekerja migran ilegal

Sejumlah pekerja migran ilegal asal Indonesia yang dideportasi dari Malaysia mengantre untuk berobat di pos kesehatan pelabuhan Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Kamis (28/3/2019). Sebanyak 21 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang ditahan di Depot Imigrasi Machap Umboo Melaka dideportasi ke tanah air dalam keadaan sakit lewat Pelabuhan Dumai. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama.