Aliansi Muslimat Aceh tolak rancangan undang-undang PKS

Banda Aceh (ANTARA) – Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslimat Aceh menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) karena bertentangan dengan agama.

Penolakan tersebut dikemukakan massa Aliansi Muslimat Aceh dalam unjuk rasa di halaman kantor DPR Aceh di Banda Aceh, Senin.

Aksi diikuti seratusan pengunjuk rasa, massa mengusung poster bertuliskan “RUU-PKS berpotensi menghancurkan keluarga”, RUU-PKS berpotensi menghancurkan generasi”, dan lainnya.

Sebelum berunjuk rasa di halaman gedung wakil rakyat tersebut, massa yang semuanya perempuan berkumpul dan berjalan kaki dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Dalam aksi tersebut, massa menggelar orasi serta menandatangani deklarasi penolakan RUU-PKS di sehelai spanduk yang disediakan khusus pengunjuk rasa.

Dahlia, koordinator aksi, menyatakan, pihaknya menolak RUU-PKS karena substansi yang diatur tidak berasaskan agama dan nilai-nilai bangsa.

“Jika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, maka berpotensi melemahkan ketahanan negara. Karena itu, kami Aliansi Muslimat Aceh menolak RUU-PKS,” sebut Dahlia.

Dahlia juga menyebutkan, jika rancangan undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi maraknya seks bebas, aborsi serta menjamurnya LGBT, legalitas pelacuran.

“Jika ini terjadi, maka generasi Indonesia berpotensi hancur. Undang-undang ini jika disahkan juga berpotensi menghancurkan keluarga dengan kriminalisasi peran suami dan orang tua,” ungkap Dahlia.

Anggota DPR Aceh Ghufran Zainal Abidin yang menerima pengunjuk rasa mendukung aksi Aliansi Muslimat Aceh karena merupakan upaya menyelamatkan generasi bangsa.

“Kami akan mendesak DPR RI dan pemerintah pusat membatalkan RUU PKS. Kami juga mendukung penolakan RUU PKS,” kata Ghufran Zainal Abidin yang juga Anggota DPR Aceh dari Fraksi Gerindra-PKS.

Usai menyampaikan tuntutannya, massa Aliansi Muslimat Aceh membubarkan diri dengan tertib. Sebelumnya, massa menggelar doa bersama di halaman Kantor DPR Aceh. 

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalsel tangkap 29 pengedar narkoba

Banjarmasin (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba (Dit Resnarkoba) Polda Kalsel menangkap 29 pengedar  narkoba selama sepekan pertama dari 29 Maret hingga 4 April 2019 di wilayah Kalimantan Selatan.

“Para pelaku saat ini kami tahan di Rumah Tahanan Polda Kalsel guna proses hukum lebih lanjut,” kata Kabag Binopsnal Dit Resnarkoba Polda Kalsel AKBP Sigit Komoro di Banjarmasin, Senin.

Dikatakannya, dari 29 pelaku Narkoba, Polda Kalsel juga berhasil mengungkap kasus barang haram itu sebanyak 22 kasus.

“Barang bukti yang diamankan dari 22 kasus tindak pidana narkotika itu di antaranya sabu-sabu seberat 315,19 gram, Karisprodol 240 butir, ekstasi 37 butir dan obat daftar G sebanyak 34 butir,” ucap alumni Akpol angkatan 1996 itu.

Terus dikatakannya, dalam pengungkapan kasus narkoba minggu pertama di bulan April 2019 itu ada tiga kasus menonjol dengan barang bukti cukup banyak.

Kasus menonjol pertama dengan pelaku berinisial F dan M, mereka ditangkap di Jalan A Yani Km 18 Kecamatan Liang Anggang Kabupaten Banjar, barang bukti yang disita empat paket sabu-sabu seberat 226,79 gram.

Kemudian, kasus menonjol kedua dengan pelaku berinisial AR ditangkap di Jalan Menarap Tengah Kompleks Griya Indah Lestari Desa Menarap Tengah, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, barang bukti yang disita satu kantong plastik berisikan tiga paket sabu-sabu seberat 19,22 gram.

Selanjutnya, kasus menonjol ketiga pelaku berinisial NN ditangkap di rumah kontrakan Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, barang bukti yang disita 10 paket sabu-sabu seberat 34,40 gram dan 37 butir ekstasi seberat 15,31 gram.

“Semua kasus yang kami ungkap berkat adanya bantuan dari masyarakat yang memberikan informasi dan selain itu juga ada dari hasil penyelidikan anggota di lapangan,” tutur perwira menengah Polri itu. 

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Operasi lintas sektor buru pengedar kosmetik ilegal

ANTARA, Kosmetik ilegal sama bahayanya dengan obat dan makanan ilegal yang tidak memenuhi standard kesehatan, yang bisa merugikan masyarakat. Namun obsesi para perempuan untuk tampil cantik dengan harga kosmetik terjangkau, menjadikan bisnis ilegalnya makin marak.  Karenanya, BPOM membentuk tim operasi lintas sektor guna memantau peredaran kosmetik ilegal di seluruh wilayah Indonesia.(Produser Sizuka/Editor Sandy)

Basarnas temukan empat pendulang intan tewas

Banjarmasin (ANTARA) – Basarnas menemukan sebanyak empat dari lima pendulang intan yang tertimbun di dalam lubang pendulangan intan semi tradisional di Desa Pumpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam kondisi sudah tewas.

Kepala Kantor SAR Banjarmasin Mujiono di Kota Banjarbaru, Senin, mengatakan dua pendulang yang tertimbun sejak pukul 14.15 WITA ditemukan meninggal dunia pada pencarian malam hari.

“Pendulang ketiga yang ditemukan tewas atas nama Juman pada pukul 21.40 WITA dan korban Oval yang ditemukan pukul 21.50 WITA sehingga tinggal satu pendulang lagi belum ditemukan,” ujarnya.

Sebelumnya, dua pendulang sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa pada sore hari atas nama Dumat pukul 16.15 WITA dan Aulia yang ditemukan di dalam lubang pendulangan pukul 17.50 WITA.

Camat Cempaka Rifai membenarkan empat korban pendulang intan sudah ditemukan dalam keadaan tewas sehingga tersisa satu orang yang masih terus dicari oleh tim penyelamat dari berbagai unsur yang terjun ke lokasi.

“Empat orang pendulang intan sudah ditemukan tewas dan satu orang lagi yang masih dalam proses evakuasi karena terhalang kayu di dalam lubang pendulangan sehingga tim penyelamat kesulitan mengevakuasi,” ucap camat.

Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Surianor Ahmad mengatakan, proses pencarian korban masih berlangsung di lokasi kejadian.

“Dua pendulang atas nama Dumat dan Aulia ditemukan dalam kondisi meninggal, tiga rekannya masih tertimbun dalam lubang dan proses pencarian masih berlangsung,” ujar dia di lokasi pukul 19.30 WITA.

Diketahui, kelompok pendulang yang tengah mencari Galuh sebutan intan bagi pendulang dilakukan tujuh orang dan saat bagian atas lubang longsor, dua pendulang berhasil selamat dari musibah itu.

Sementara, lima lainnya masih tertimbun sejak longsor terjadi pukul 14.15 WITA dan korban meninggal pertama yang ditemukan pukul 16.15 WITA atas nama Dumat disusul Aulia (26) dievakuasi pukul 17.50 WITA.

Menurut Surianor, proses pencarian terhadap tiga korban yang masih tertimbun dalam lubang dilakukan personel Basarnas Banjarmasin dibantu masyarakat, anggota TNI/Polri dan anggota BPBD.

Ia mengatakan, kesulitan dihadapi tim penyelamat adalah kondisi tanah yang menjadi liat sehingga harus disemprot agar mencair kemudian disedot lagi untuk menemukan tubuh korban di sekitar lubang tersebut.

“Tim penyelamat dibantu warga dan personel lainnya yang berjumlah puluhan orang bekerja ekstra keras karena kondisi tanah yang menjadi liat itu. Semuanya masih bekerja mencari korban,” katanya. 

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan ketiga. Menyatakan terdakwa Irwandi Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp300 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,” tambah hakim Saifuddin.

Artinya hakim menilai bahwa Irwandi hanya terbukti untuk dakwaan pertama dan kedua tapi tidak terbukti dalam dakwaan ketiga.

Dakwaan pertama Irwandi terbukti bersama salah satu tim sukses Irwandi dalam pilkada Gubernur Aceh tahun 2012 Teuku Saiful Bahri dan asisten pribadi Irwandi, Hendri Yuzal menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dari Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pemberian itu dimaksudkan agar Irwandi melalui Hendri Yuzal dan Teuku Saiful Bahri mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2018 di kabupaten Bener Meriah.

Uang diserahkan Ahmadi dengan menggunakan sejumlah kata sandi yaitu “zakat fitrah lebaran” secara bertahap melalui Teuku Saiful Bahri dan Hendri Yuzal.

Uang lalu ditransfer ke beberapa orang yaitu Jason Utomo sebesar Rp190 juta untuk “DP ke-2 (medali)”, Akbar Velati sebesar Rp173,775 juta untuk “DP ke-2 (jersey)”, dan ke Ade Kurniawan dengan keterangan “pinjaman)” sebesar Rp50 juta. Sedangkan sisanya diserahkan oleh Teuku Fadhilatul Amir kepada Teuku Saiful Bahri yang diberikan kepada Teuku Saiful Bahri sebesar Rp36 juta dan Rp50,225 juta disimpan Teuku Saiful Bahri.

Dalam dakwaan kedua, Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh masa jabatan 2017-2022 menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.

Namun hakim tidak setuju bahwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh tahun 2007-2012 bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Marine yang merupakan orang kepercayaan Irwandi dan tim sukses Pilkada Gubernur Aceh tahun 2017, menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar Rp32,454 miliar.

“Menimbang terhadap gratifikasi dari Nindya Sejati Joint Operation dari proyek dermaga bongkar dari Dana Biaya Konstruksi dan Operasional Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN sebesar Rp32,454 miliar sebagaimana dalam dakwaan ketiga,” tambah hakim.

Alasannya karena Izil Azhar alias Ayah Marine tidak dihadirkan sebagai saksi oleh JPU.

“Karena statusnya DPO (Daftar Pencarian Orang) dimana menurut Irwandi, Izil Azhar baru menyerahkan diri ke KPK apabila mendapat izin dari Panglima GAM sehingga belum dapat dipastikan dari jumlah penerimaan dari Izil Azhar,” tambah hakim Titik Sansiwi.

Sedangkan terhadap Hendri Yuzal divonis 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan Teuku Zaiful Bahri divonis 5 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Atas putusan itu, baik JPU KPK maupun ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Usai pembacaan vonis, puluhan pendukung Irwandi kompak meneriakkan “Allahu Akbar” di ruang sidang.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Ketua DPRD Kepulauan Sula divonis 4 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPRD Kepulauan Sula periode 2009-2014 Zainal Mus divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp3,448 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Ahmad Hidayat Mus telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp500 juta yang bila tidak dibayar diganti kurungan 3 tahun,” kata ketua majelis hakim Lucas Prakoso di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu berdasarkan dakwaan pertama dari pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Putusan itu jauh lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut Zainal Mus divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan.

Meski terbukti melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara, namun hakim malah mewajibkan KPK yang mengembalikan uang pembayaran kepada Zainal Mus.

“Mewajibkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp944 juta yang diperhitungkan dengan uang yang sudah dibayar ke kas daerah sebagai perhitungan kerugian negara sebesar Rp3,448 miliar dan memerintahkan KPK untuk membayar kelebihan uang pengganti sebesar Rp650 juta kepada terdakwa,” tambah hakim Lucas.

Padahal JPU KPK menuntut pembayaran uang pengganti kepada Zainal Mus sebesar RpRp294,997 juta subsider 2 tahun penjara.

Uang Rp650 juta menurut hakim adalah uang pengembalian Zainal Mus yang sudah disampaikan kepada penyidik Polda Maluku Utara pada 5-6 Mei 2014.

Pihak-pihak lain lain juga sudah mengembalikan sejumlah Rp75 juta dan staf sekretaris Panitia Pengadaan Tanah Djamin Kharie menitipkan ke KPK sejumlah Rp20 juta.

Sehingga dalam tuntutan JPU menyebutkan total uang yang telah diserahkan kepada KPK sejumlah Rp745 juta dan sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp725 juta telah disetorkan ke kas negara oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada 18 November 2016 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate untuk terdakwa Hidayat Nahumarury. Uang pengganti sejumlah Rp3,448 miliar dikurangi Rp745 juta tinggal berjumlah Rp2,703 miliar yang harus dimintakan ke Ahmad Hidayat Mus sebesar Rp2,407 miliar dan Zainal Mus sejumlah Rp294,997 juta.

Perkara ini diawali pada 2019 untuk melakukan pengadaan lahan seluas 950 hektare untuk Bandara Bobong di Kecamatan Bobong, Kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp5,51 miliar.

Bupati Kepulauan Sula periode 2004-2010 Ahmad Hidayat Mus menentukan harga tanah pemukiman masyarakat yang berada dekat lokasi bandara dihargai Rp8.500 per meter persegi dan yang agak jauh dihargai Rp4.260 per meter persegi.

Dari total pencairan Rp3,448 miliar untuk pengadaan Bandara Bobong, sebanyak Rp1,053 miliar ditarik tunai oleh Ema Sabar dan diberikan ke sejumlah pihak antara lain Kapolres Kepulauan Sula (Rp75 juta), Kabag Kesra Pemkab Sula Rugaya Soelman (Rp210 juta), anggota DPRD Sula Sudin Lacupa (Rp50 juta), Kajari Kepulauan Sula (Rp35 juta), jaksa Sihombong (Rp7,5 juta), Camat Bobong Misba Wamnebo (Rp5 juta), Kades Bobong Muhdin Soamole (Rp5 juta) dan pihak-pihak lain.

Dalam pembacaan vonis, satu orang anggota majelis hakim yaitu hakim ad hoc Jult Mandapot Lumban Gaol menyatakan perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai unsur kerugian negara.

“Terdakwa Zainal Mus telah 2 kali melakukan penyetoran uang sesuai rekomendasi BPK RI sejumlah Rp3,44 miliar yaitu pada 21 Maret 2014 senilai Rp750 juta ke rekening Kabupaten Kepulauan Sula dan 1 April 2014 disetorkan Rp2,698 miliar ke rekening kas daerah Kepulauan Sula, dengan demikian Bandara Bobong tidak ada kerugian keuangan negara,” kata hakim Jult.

Menurut hakim Jult, dalam pembebasan tanah untuk Bandara Bobong terdapat keuntungan keuangan negara yaitu Pemerintah Kabupaten Sula sejumlah Rp4,598 miliar yang hingga akhir masa persidangan telah merugikan Ahmad Hidayat Mus dan Zainal Mus selaku pemilik tanah bersama sejumlah Rp4,598 miliar.

“Yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Sula untuk melakukan pembebasan tanah pembangunan Bandara Bobong seluas 950 hektare senilai Rp4,598 miliar yang pada akhirnya diperoleh secara gratis sedangkan yang diperoleh Zainal Mus dan kawan-kawan sama sekali tidak ada atau nol rupiah,” tambah hakim.

Namun karena hanya ada satu hakim yang berbeda pendapat maka keputusan berdasarkan suara terbanyak sehingga Zainal Mus tetap dinyatakan bersalah.

Atas perkara ini, JPU KPK dan Zainal Mus menyatakan pikir-pikir.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sumsel musnahkan barang bukti sabu jaringan Medan

Palembang (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti kejahatan narkoba berupa sabu-sabu seberat 3 kilogram yang diamankan dari tujuh tersangka jaringan pengedar narkoba Medan.

Pemusnahan barang bukti yang diamankan dari tersangka bandar dan kurir narkoba yang ditangkap pada Februari dan Maret 2019, dipimpin Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di halaman Kantor BNNP di Palembang, Senin.

Sebelum dimusnahkan dengan cara dihancurkan atau dilarutkan menggunakan campuran air deterjen memakai alat blender, barang bukti kejahatan narkoba itu dilakukan uji laboratorium oleh Tim Pusat Laboratorium Forensik Polda Sumsel.

Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan menjelaskan kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penumpukan di gudang dan penyalahgunaan barang terlarang hasil sitaan tersebut.

Pemusnahaan barang bukti tersebut sesuai dengan amanat pasal 91 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 45 ayat 4 KUHAP yang mewajibkan kepada penyidik untuk melakukan pemusnahan barang bukti yang sifatnya terlarang.

Dengan dilakukan pemusnahan barang bukti tersebut, selain bisa mengurangi penumpukan narkoba di gudang juga dapat dicegah terjadinya penyimpangan barang terlarang itu atau kembali beredar di tengah-tengah masyarakat.

Untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba, pihaknya bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya berupaya menggalakkan kegiatan pemberantasan narkoba yang kini telah masuk ke berbagai lapisan masyarakat bahkan ke kalangan politikus dan pejabat instansi pemerintah daerah.

Melalui kegiatan pemberantasan itu, diharapkan dapat diminimalkan peredaran barang terlarang tersebut serta dapat dicegah timbulnya pengedar dan pengguna narkoba baru, ujar Turman.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Kalapas Sukamiskin divonis 8 tahun penjara

(ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada mantan Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husein. Terdakwa Wahid Husein dinilai hakim telah terbukti menerima suap berupa uang dan hadiah dari 3 napi korupsi. (Prod; Edwar Mukti/ VE: Fahrul Marwansyah)

Jaksa: Sibron Azis berikan Rp300 juta ke Bupati Mesuji

Bandarlampung (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Subari Kurniawan mengatakan, Sibron Aziz, pemilik PT Sucikarya Badinusa (Subanus) memberikan uang sebesar Rp300 juta kepada Bupati Mesuji (non aktif) Khamami yang diberikan dalam dua tahap.

Uang tersebut diberikan melalui Sekretaris Dinas Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mesuji Wawan Suhendra.

“Bulan Mei 2018, Khamami bertemu dengan Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji di rumah dinas Bupati. Dalam pertemuan itu Khamami meminta uang kepada Wawan untuk kebutuhan operasional,” kata Jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang “fee” proyek dengan terdakwa Sibron Azis dan Kardinal di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Senin.

Jaksa KPK itu menjelaskan, setelah itu Wawan meminta uang sebesar Rp200 kepada Kardinal yang merupakan bagian dari fee pekerjaan yang telah diberikan. Atas permintaan itu, Kardinal kemudian meminta persetujuan kepada Sibron Azis melalui Silvan orang kepercayaannya.

Pada Mei 2018, di kantor PT Subanus, Jalan Dr Harun II Gang Beo, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandarlampung Silvan menyerahkan uang sebesar Rp200 juta ke Wawan. Kemudian Wawan menyerahkan uang sebesar Rp200 juta itu kepada Khamami di dalam mobil Fortuner miliknya.

“Pada Agustus 2018 Khamami kembali memerintahkan Wawan untuk meminta uang kepada Kardinal untuk kepentingannya. Selanjutnya Wawan meminta uang sebesar Rp100 juta dari fee pekerjaan itu lagi,” kata dia.

Uang yang diminta oleh Wawan tidak diberikan di kantor PT Subanus Grup. Kardinal yang meminta persetujuan dari Sibron Azis melalui Silvan memberikan uang itu di luar kantor.

“Uang Rp100 juta diberikan di Natar, Lampung Selatan atau sekitar jembatan layang. Kardinal memberikan uang itu kepada Khamami melalui Wawan,” kata JPU.

Dalam dakwaannya JPU menjelaskan, anak perusahaan PT Jasa Promix Nusantara dari PT Sucikarya Badinusa (Subanus) Grup mendapatkan pekerjaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji dengan pekerjaan pengadaan kegiatan peningkatan jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp9,2 miliar.

“Rinciannya pengadaan base ruas Garuda Hiram-Sungai Badak dengan pagu anggaran sebesar Rp1,2 milyar dan ruas fajar Baru-Fajar Asri dengan pagu sebesar Rp2,1 miliar,” katanya.

Subari menjelaskan, masih ada pekerjaan base ruas Sinar Laga-Wirajaya dengan pagu sebesar Rp695 juta, ruas Harapan Jaya-Jayasaksi dengan pagu sebesar Rp1,7 miliar, ruas Wirabangun dengan pagu sebesar Rp1,1 miliar, dan ruas Bangun Jaya dengan pagu sebesar Rp2,1 miliar.

Jaksa menjelaskan, Bupati Mesuji nonaktif Khamami di rumah dinasnya, meminta kepada Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji untuk memberikan proyek kepada Kardinal, karyawan dari PT Subanus milik Sibron Azis dengan kesepakatan fee mencapai 12 persen dari 15 persen yang diminta sebelumnya.

“Khamami juga menanyakan kesanggupan Sibron Azis melalui Kardinal untuk memberi fee proyek kepadanya,” kata JPU.

Dalam dakwaan JPU, saat berada di Kantor Dinas PUPR Mesuji, Kardinal menemui Wawan Suhendra untuk diberikan proyek sesuai dengan perintah Khamami. Wawan juga meminta Kardinal agar koordinasi dengan kelompok kerja (pokja).

“Kardinal kemudian meminta persetujuan Sibron Azis melalui Silvan Fitriando selaku orang kepercayaan Sibron Azis,” katanya.

Pada April 2018, Wawan kemudian memerintahkan Lutfi Mediansyah selaku Kasi Jalan Dinas PUPR Kabupaten Mesuji yang juga merangkap sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menemui Kardinal dalam rangka membahas fee pekerjaan sebesar 15 persen.

“Dalam pertemuan itu, Lutfi menyampaikan kepada Kardinal soal fee untuk Khamami sebesar 15 persen. Atas permintaan itu, Kardinal meminta persetujuan Sibron Azis melalui Silvan dan kemudian Sibron Azis menyetujui pemberian fee proyek sebesar 12 persen untuk Khamami,” kata JPU menerangkan.

Dua terdakwa suap fee proyek, Sibron Azis dan Kardinal menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang. Kedua terdakwa ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 23 Januari 2019.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 11 orang dan uang sebesar Rp1,28 miliar di tiga lokasi, yaitu di Kota Bandarlampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. Uang yang disita itu merupakan uang yang diduga merupakan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji TA 2018.

Kedua terdakwa dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Demo Mahasiswa Tolak Pabrik Semen di Kaltim Kembali Ricuh

Samarinda (ANTARA) – Demonstrasi yang digelar mahasiswa Kalimantan Timur penolakan pembangunan pabrik semen di kawasan Karst Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jl Gajah Mada, Samarinda, Senin, kembali ricuh.

Sejumlah mahasiwa Kaltim yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Karst (AMPK) terlibat bentrok fisik dengan aparat kemananan, disertai dengan lemparan batu.

Akibat peristiwa itu, sejumlah aparat kepolisian dan petugas Satpol PP mengalami luka dan sempat dirawat oleh tim Medis.

Dilaporkan sejumlah mahasiwa juga turut menjadi korban luka dan pingsan, kemudian dilarikan menuju rumah sakit terdekat.

Aksi yang digelar oleh mahasiswa Kaltim, dengan jumlah massa lebih dari seratus orang tersebut merupakan aksi yang kedua.

Dua pekan sebelumnya, mahasiswa juga menggglar demo serupa dan sempat terjadi bentrokan fisik antara mahasiswa dengan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Aparat keamanan harus melepaskan tembakan gas air mata guna mengurai kericuhan akibat lemparan batu yang dilakukan para demonstran.

Pecahan batu berserakan di halaman Kantor Gubernur Kaltim akibat kericuhan yang berlangsung kurang lebih 10 menit.

Kapolresta Samarinda Kombes Vendra Riviyanto dan Kepala Satpol PP Kaltim Gede Yusa turut menenangkan mahasiswa di tengah kerumunan.

Keduanya tetap tenang dan sabar meski beberapa kali mengalami dorongan dari demonstran.

Sebelum kericuhan terjadi, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi sempat menemui para pendemo dan melakukan orasi.

Namun, mahasiswa merasa tidak puas dengan penjelasan Wakil Gubernur Kaltim yang dinilai tidak tegas menanggapi tuntutan demonstran untuk menutup izin pembangunan pabrik semen di kawasan karst itu.

Koordinator lapangan demonstrasi Armin Beni saat orasi menegaskan, para demonstran tidak mendapatkan solusi dari pernyataan Wagub itu.

“Kami ingin Pemprov Kaltim mencabut izin IUP-IUP yang ada di kawasan Karst Mangkalihat. Ada ratusan IUP yang sudah ada di sana dari dulu. Kami ingin Gubernur dan Wagub benar-benar mewujudkan Kaltim Berdaulat dengan menolak pembangunan pabrik semen,” kata Beni saat berorasi di atas mobil bak terbuka.

Hadi Mulyadi yang sempat menemui para demonstran mengatakan pihaknya tidak bisa membuat keputusan tanpa data akurat dari para demonstran. Kendati demikian, Hadi mengaku telah menampung aspirasi demonstran.

Selanjutnya, tuntutan demonstran ini akan dijadikan pertimbangan untuk membuat keputusan atas rencana pembangunan pabrik semen di kawasan karst.

“Tidak boleh saya menolak dan menerima mentah-mentah informasi dan data yang ada. Mana mungkin saya buat keputusan di situ tanpa dasar apa-apa,” kata Hadi.

Ia meminta para demonstran bersabar dan tetap tenang sembari ia mempelajari dan menindaklanjuti dampak maupun potensi kawasan karst.

“Kalau tidak sesuai tentu kita tolak. Tenang aja, santai aja. Saya akan pelajari. Saya harus menggunakan asas demokrasi,” ujar Hadi lagi.

Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 12.00 WITA ini belum berakhir hingga pukul 20.00 WITA.

Mahasiswa masih bertahan di sekitar tepian Mahakam. Sedangkan Kepolisian dan Satpol PP terus siaga di halaman Kantor Gubernur Kaltim.

Pewarta: Arumanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan Kalapas Sukamiskin

Terdakwa kasus dugaan suap pemberian fasilitas mewah Lapas Sukamiskin Wahid Husen menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Senin (8/4/2019). Majelis hakim memvonis mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dengan pidana selama delapan tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider empat bulan kurungan karena terbukti menerima suap pemberian fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. ANTARA FOTO/Leci Kurniawan/foc.

AM caleg Gerindra dapil Kota Bandung terjerat narkoba

Bandung (ANTARA) – Seorang calon legislatif Kota Bandung, Jawa Barat, yang ditangkap Polda Jawa Barat, berinisial AM, ternyata caleg dari Partai Gerindra, AM ditangkap polisi lantaran kedapatan menggunakan narkotika jenis sabu seberat 0,6 gram.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Gerindra Kota Bandung, Hasan Fauzi, Senin, ketika dikonfirmasi oleh wartawan membenarkan adanya penangkapan tersebut.

Meski begitu, Hasan menegaskan pihaknya selalu melakukan pengawasan yang ketat, sebelum dan sudah diputuskan seorang kader masuk sebagai caleg.

“Kami selalu pastikan bahwa caleg ini harus bersih. Jangan kan untuk ikut ketika tes di KPU, sebelumnya pun pas level tes partai, kami lakukan tes ketat sampai tes kesehatan,” kata Hasan.

Berdasarkan data dari KPU, AM ini tercatat sebagai Caleg DPRD Kota Bandung yang diusung Partai Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) lima Kota Bandung dengan nomor urut tujuh.

Hasan mengaku bahwa kasus yang menjerat AM itu luput dari pengawasan pengurus Partai. Dia menyebutkan bahwa pemakai narkoba itu pasti melakukan aksinya dengan tertutup.

“Tapi kami akan lakukan pendalaman, apakah dia baru atau sudah lama (menggunakan narkoba). Tapi kalau sudah lama dia ga mungkin lolos (seleksi). Saat tes (AM) bersih,” katanya.

Dia menyampaikan bahwa proses pengkaderan yang dilakukan sudah sangat teliti. Selain itu menjaga integritas dari hal-hal yang melawan hukum kerap disampaikan dalam setiap rapat maupun pertemuan dengan kader.

Sementara itu pihak Gerindra Kota Bandung baru mengetahui kabar itu pagi tadi dari pengurus di bagian hukum. Dengan demikian para pengurus akan melakukan rapat bersama pengurus partai.

“Tahu kasus ini dari bagian hukum tadi pagi. Tadi koordinasi dengan ketua partai. Seluruh jajaran pengurus akan rapat,” katanya.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Boyamin minta Satgas Bola bongkar kasus lama pertandingan di Semarang

Semarang (ANTARA) – Boyamin Saiman, kuasa hukum mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani, meminta Satgas Anti Mafia Bola Polri mengusut dugaan pengaturan skor pertandingan Liga Indonesia di Semarang tahun 2008 lalu.

“Saya baru mendapat data serta sosok yang bisa mengakses data langsung tentang pemberian sejumlah uang itu,” kata Boyamin, di Semarang, Senin.

Namun, Boyamin belum bersedia mengungkapkan tim mana yang diduga memberikan sejumlah uang kepada oknum wasit yang memimpin pertandingan Liga Indonesia di Semarang pada 2008 itu.

Menurut dia, data tersebut akan disampaikan kepada Satgas Anti Mafia Bola di Bareskrim Mabes Polri agar diusut.

Ia meyakini Satgas Anti Mafia Bola bisa mengusut kasus lama tersebut.

“Memang sulit pembuktiannya, tapi kami siap membantu,” katanya lagi.

Meski dugaan tindak pidana itu terjadi pada 2008, ia menyakini perkara itu masih bisa disidik karena belum masuk masa kedaluwarsa perkara.

Berdasarkan keterangan sumber yang dimilikinya itu, kata dia, oknum dari tim tuan rumah dalam pertandingan itu sudah memberi sejumlah uang serta memberi jamuan kepada wasit yang akan memimpin pertandingan.

“Sudah diberi sejumlah uang, sudah dijamu, tapi ternyata timnya tetap kalah di pertandingan itu,” katanya lagi.

Ia menambahkan, Polri yang sudah bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa membongkar kasus tersebut melalui penelusuran laporan keuangan klub yang dimaksud.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Depok selidiki tewasnya IS di Jalan Margonda

Depok (ANTARA) – Polresta Depok menyelidiki tewasnya IS (27) yang jenazahnya tergeletak di Jalan Margonda Kota Depok Jawa Barat.

“Kami sudah periksa empat saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, yaitu dari Dinas Kebersihan Kota Depok yang sedang bertugas dan juga menelusuri CCTV yang berada dilokasi,” kata Kasubbag Humas Polresta Depok AKP Firdaus, Senin.

Dugaan sementara korban merupakan kecelakaan tunggal, mungkin karena ngantuk atau lelah kemudian menyenggol bagian dari tengah separator yang ada tamannya. Bagian leher mengenai besi atau kawat yang menjadi pembatas kawat tersebut.

IS ditemukan dalam kondisi berlumuran darah serta kepala nyaris putus. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dan kepala nyaris terputus. Sepeda motor milik korban B 3678 ENU ditemukan berjarak sekitar 30 meter dari lokasi ditemukannya korban.

Korban diketahui merupakan warga Desa Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Firdaus mengatakan ketika korban jatuh memang ada mobil yang melintas tapi berdasarkan CCTV bukan karena mobil tersebut.

“Sementara ini laka tunggal, diduga putusnya leher tersebut akibat terkena kawat pembatas taman itu karena ada bekas luka darah,” jelasnya.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komisi III DPR RI pantau kesiapan pengamanan Pemilu 2019 di Sidoarjo

Kunjungan anggota komisi III DPR RI Adies Kadir di Polresta Sidoarjo, Senin (8/4/2019). (Ist)

Sidoarjo (ANTARA) – Komisi III DPR RI memantau kesiapan Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang digelar secara serentak pada 17 April 2019.

“Kami ingin memastikan upaya pengamanan yang dilakukan Polri, dalam hal ini di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Bagaimana langkah dan pola pengamanan yang dilakukan Polresta Sidoarjo dan pihak terkait guna memberikan rasa aman dan kondusif di wilayahnya,” kata anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir saat kunjungan kerja ke Polresta Sidoarjo, Senin.

Pantauan itu, kata dia, khususnya berkaitan dengan upaya memberikan layanan keamanan kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu yang terdiri atas pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Menurut dia  kedatangannya ke Polresta Sidoarjo juga dalam rangka melakukan pemetaan kerawanan kondisi keamanan menjelang 17 April 2019.

Kunjungan kerja Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir diterima Kapolresta Sidoarjo, para pejabat utama Polresta Sidoarjo, Forkopimda serta KPU Sidoarjo.

Kapolresta Sidoarjo Kombespol Zain Dwi Nugroho menyampaikan berbagai kesiapan Polresta Sidoarjo didukung instansi terkait, baik TNI, Satpol PP maupun Linmas dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019, khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

“Kami siap untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan umum di Sidoarjo,” katanya.

Saat ini, berdasarkan jumlah DPT sebanyak 1.397.570, akan menerima sebanyak 7.134.614 surat suara yang terbagi lima kategori. yakni surat suara Presiden dan wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota.

Nantinya, surat suara tersebut akan didistribusikan ke 5.579 TPS yang ada di 349 desa, 18 Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo.

Pemilihan umum kali ini akan memilih anggota DPRD kota atau kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan juga pemilihan presiden. Untuk pemilihan presiden diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing pasangan Joko Widodo-Maruf Amin dan juga pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Baca juga: DPR minta tuntaskan kasus TPPU Jentang
Baca juga: DPR pertanyakan SP3 kasus Gunawan Jusuf
Baca juga: Komisi III yakin dua CHK mampu kawal proses Pemilu di MK

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019

Caleg Gerindra pemakai sabu dituntut 6 bulan penjara

Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri, katanya

Semarang (ANTARA) – Arsa Bahra Putra, calon anggota DPRD Kota Semarang dari Partai Gerindra yang terjerat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dituntut hukuman 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum Luqman Edy dalam sidang di Pengadilan Negeri Semarang, Senin, menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Suranto itu.

Arsa didakwa telah mengonsumsi sabu-sabu di rumah rekannya yang bernama Agus Triyanto yang diadili secara terpisah dalam perkara ini.

Keduanya ditangkap saat akan memasang bendera partai berkaitan dengan kesiapan pencalegan terdakwa.

Satu klip kecil paket sabu dipesan oleh Agus Triyanto, sementara terdakwa yang membayar barang haram sebesar Rp500 ribu melalui transfer bank.

Terdakwa ditangkap oleh anggota Polrestabes Semarang dengan barang bukti sisa sabu-sabu yang belum sempat dikonsumsi serta alat hisap.

Atas tuntutan tersebut terdakwa langsung menyampaikan pembelaan secara lisan. Politikus Gerindra tersebut mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis untuk Zainal Mus

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Zainal Mus (kiri) berbincang dengan penasehat hukumnya dalam sidang putusan di pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (8/4/2019). Majelis hakim memvonis terdakwa Zainal Mus dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp500 juta terkait kasus korupsi pembebasan lahan bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

Polisi Banjarmasin Ungkap 29 Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor

Banjarmasin (ANTARA) – Jajaran Polresta Banjarmasin, Kalimantan Selatan dari periode Januari hingga Maret 2019 berhasil mengungkap 29 kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah kota setempat.

“Ada 58 kejadian aksi pencurian kendaraan bermotor di kota ini, dan yang telah kami ungkap sebanyak 29 kasus,” kata Wakapolresta Banjarmasin AKBP Rahmat Budi Handoko SIK, di Banjarmasin, Senin.

Dia menyatakan, dari 29 kasus pencurian kendaraan bermotor yang telah diungkap, pihaknya juga menangkap para pelakunya sebanyak 32 orang laki-laki dan satu orang perempuan.

“Satu orang wanita yang ditangkap adalah pelaku utama dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor jenis roda empat,” ujarnya, didampingi Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin AKP Ade Papa Rihi SIK.
  Tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor dan barang buktinya (Foto: Antarakalsel/Gunawan Wibisono)
Dia menjelaskan, setelah berhasil mengungkap dan menangkap para pelaku pencurian kendaraan bermotor itu, jajaran Polresta Banjarmasin juga menyita barang bukti hasil kejahatan mereka sebanyak 30 kendaraan bermotor, di antaranya 29 unit kendaraan roda dua dan satu unit kendaraan bermotor jenis roda empat.

Kasus menonjol dengan barang bukti telah dijual ke luar Kota Banjarmasin dilakukan oleh pelaku Hadi Susanto, dan barang bukti yang disita sebanyak enam unit sepeda motor, lalu dari Harkani disita dua unit sepeda motor di kawasa Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel.

“Barang bukti milik Hadi Susanto kami sita di daerah Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel,” ujar mantan Kapolres Hulu Sungai Selatan itu pula.

Wakapolres juga mengatakan, modus yang biasa para pelaku gunakan menggunakan kunci letter T atau merusak tempat kunci kontak, sepeda motor tidak dikunci stang, dan kunci tertinggal di sepeda motor.

Barang bukti sepeda motor yang disita polisi dari pelaku kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya. (Foto: Antarakalsel/Gunawan Wibisono)

“Kami ingatkan masyarakat agar bisa mengamankan sepeda motornya dengan parkir di tempat yang benar, menggunakam kunci stang dan kunci pengaman tambahan,” katanya lagi.

Dalam kesempatan itu, Wakapolresta Banjarmasin menyerahkan satu sepeda motor kepada korban pemilik sepeda motor yang telah dicuri sebelumnya.

“Korbannya ada dan membawa surat menyurat sepeda motor miliknya, setelah kami cek dan cocokkan ternyata sama dan langsung diserahkan secara cuma-cuma atau gratis tidak dipungut biaya apa pun,” katanya pula.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara sesalkan penghakiman massa kepada penagih utang

Padang, (ANTARA) – Pengacara Azwar Siri menyesalkan penghakiman massa kepada penagih utang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang menarik kendaraan menunggak pembayaran angsuran kredit.

Kasus ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia.

“Masyarakat tidak boleh main hakim sendiri kepada penagih utang yang menjalankan tugas menarik kendaraan yang menunggak pembayaran apalagi sampai meninggal dunia. Bagaimanapun itu tidak boleh karena melanggar hukum,” kata dia di Padang, Senin.

Ia menyampaikan hal itu pada Diskusi dengan tema Undang-Undang Fiducia dan Etika Profesi Jaminan Fiducia yang digelar oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Sumatera Barat.

Menurut dia, setiap pelanggaran ada sanksi pidana dan dalam hal ini masyarakat yang menghakimi penagih utang bisa diusut.

“Saya mengimbau pihak kepolisian mengusut kasus pemukulan penagih utang oleh masyarakat karena tindakan tersebut tidak dibenarkan sama sekali,” kata dia.

Ia mengatakan setiap orang yang melakukan tindakan pidana pasti ada sanksi walaupun itu dilakukan bersama-sama.

Pihak Kepolisian harus melakukan sosialisasi dan edukasi lebih intensif kepada masyarakat bahwa memukuli orang adalah melanggar hukum, ujar dia.

Ia menilai kasus ini perlu menjadi pelajaran bersama karena nyawa penagih utang melayang sementara masyarakat bisa jadi tidak tahu apa persoalan sebenarnya namun ikut serta memukuli orang.

Sebelumnya, enam penagih utang dari PT Bintang Barat Sumatera yang diduga mengambil paksa satu unit mobil Mitsubishi L300 diamuk massa di Kabupaten Agam, pada Sabtu (30/3) dan satu di antaranya tewas.

Pimpinan PT Bintang Barat Sumatera Indra Purbaya menyampaikan dalam penarikan kendaraan tersebut pihaknya sudah bekerja sesuai prosedur. “Kami bertindak pakai dokumen lengkap dan sesuai standar prosedur operasional,” kata dia.

Ia menceritakan pihaknya ditunjuk oleh salah satu perusahaan pembiayaan untuk menarik kendaraan yang sudah tiga tahun menunggak.

“Ternyata unit kendaraan yang akan ditarik tersebut sudah dipindahtangankan oleh pemilik ke pihak lain sementara cicilan tidak dibayar,” kata dia.

Info yang dia dapat pemilik menggadaikan kendaraan kepada pihak lain sebesar Rp50 juta, ujarnya lagi. Saat kendaraan tersebut ditarik dari pihak lain mereka mengaku ada utang pemilik pertama sebesar Rp50 juta sehingga tidak bisa serta merta ditarik.

Indra menyampaikan utang Rp50 juta tersebut merupakan urusan pemilik kendaraan dan tidak ada sangkut paut dengan penagih utang. Kepada Polres Agam, dia meminta menangani kasus ini dengan profesional.

Sebelumnya, Kepolisian Resor Agam masih mengembangkan kasus tewasnya M (52) penagih utang yang diamuk massa setelah diduga mengambil paksa satu unit mobil mitsubishi L300 di Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, pada 30 Maret 2019.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi melalui Kasat Reskrim Polres Agam Iptu Muhammad Reza di Lubukbasung mengatakan tim penyidik dari Satuan Reskrim Polres setempat memeriksa t lima teman juru tagih yang tewas itu dengan inisial D (45) warga Padang Panjang, P (40) warga Padang Panjang, ES (27) warga Pekanbaru, Riau, LC (31) warga Pekanbaru, Riau, MI (21) Pekanbaru, Riau.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak semuanya akan ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Untuk tersangka akan diketahui setelah pemeriksaan selesai dilakukan.
Pada Undang-Undang Nomot 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, mengatur bahwa unit tidak bisa diambil secara paksa karena harus mengikuti prosedur dari putusan pengadilan dan perintah eksekusi serta perintah pendampingan dari kepolisian.

“Jika dilanggar UU itu ada dugaan pidana perampasan di dalamnya,” katanya.
Baca juga: Penagih utang Jalan Daan Mogot kabur saat didatangi polisi
Baca juga: Polisi bekuk “debt collector” di kolong meja
Baca juga: Polisi Cilacap tangkap penagih utang lakukan pemerkosaan
Baca juga: Yang dikeroyok karena disangka begal ternyata “debt collector”

 

Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sultra musnahkan 1,082 kg sabu

Kendari (ANTARA) – Badan Narkota Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1,082 kilogram (1082 gram) dari hasil kejahatan yang disita dari tangan tersangka berinisial HS (29).

Kepala BNN Sultra, Brigjen Polisi Imron Korry saat konfrensi pers di Kendari, Senin mengatakan, pemusnaan barang bukti hasil kejahatan lintas provinsi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah pemusnahan dilakukan pada bulan Februari lalu.

“Kita harapkan dengan kegiatan pemusnahan ini dapat menjadi contoh pemberantasan narkoba. Dari barang bukti seberat 1 kg ini sebanyak 10 gram untuk dijadikan barang bukti laboratorium dan perkara persidangan,” ujarnya.

Imron Korry mengatakan kronologis kejadian yakni petugas BNN Sultra pada 16 Maret 2019 melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki (HS) yang diduga membawa narkoba golongan I jenis sabu dari Makassar (Sulawesi Selatan) menuju Kendari melalui jalur darat penyeberangan fery Bajoe ke Kabupaten Kolaka.

Dari tersangka berhasil diamankan dua bungkus plastik bening dengan berat brutto1.082,00 gram atau 1 kilogram, selanjutnya tersangka dengan barang bukti dibawa ke kantor BNNP Sultra.

Adapun modus operandinya adalah dengan memanfaatkan kurir yang ditugaskan oleh seseorang berinisial “P” untuk mengambil di Kabupaten Bone (Sulsel). HS berangkat ke Makassar melalui jalur udara lalu ke Kabupaten Bone untuk mengambil paket tersebut dan pulang ke Kendari melalui pelabuhan Bajoe menuju Kolaka. Semua biaya ditanggung oleh P yang hingga kini masih dalam proses pengembangan.

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bareskrim tangkap dua buzzer hoaks server KPU

Jakarta (ANTARA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap dua tersangka penyebar informasi soal server Komisi Pemilihan Umum yang telah diatur untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2019.

“Inisial tersangka EW ditangkap di Depok, Jawa Barat. Satu lagi RD ditangkap di Lampung,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polri Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Kedua tersangka berperan sebagai buzzer dalam kasus ini.

Dedi menjelaskan bahwa tersangka EW memiliki akun Twitter yakni @ekowboy dengan pengikut yang cukup banyak. Akun tersebut kemudian digunakan oleh EW untuk menyebarkan video hoaks tersebut.

Sementara RD merupakan seorang ibu rumah tangga. Dalam kasus ini RD menyebarkan info hoaks melalui akun Facebook miliknya.

“RD seorang ibu rumah tangga tapi background pendidikannya cukup tinggi, dokter dia,” katanya.

Dari keterangan kedua pelaku, mereka mengaku tidak saling mengenal satu sama lain.

Polisi kini masih mendalami kemungkinan adanya aktor intelektual yang memerintahkan EW dan RD menyebarkan hoaks soal KPU.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 13 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman yang didampingi para Anggota KPU mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (4/4) untuk melaporkan tiga akun media sosial karena telah menyebarkan video berisi informasi bahwa server KPU telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu, ke media sosial Youtube dan Facebook.

Arief menegaskan informasi di video tersebut tidak benar. Pihaknya pun merasa terganggu dengan video yang beredar di medsos itu karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

JPU: Terdakwa Subron Aziz main proyek sejak tahun 2015

Bandarlampung (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Subari Kurniawan dalam dakwaannya mengungkapkan bahwa terdakwa Sibron Azis mulai mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sejak tahun 2015.

“Terdakwa sebagai pemilik PT Sucikarya Badinusa (Subanus) Grup mengerjakan proyek Kabupaten Mesuji sejak Khamami menjabat sebagai Bupati Mesuji periode 2012-2017,” kata dia dalam sidang kasus fee proyek yang melibatkan dua terdakwa Sibron Azis dan Kardinal, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, Senin.

Dalam dakwaan itu disebutkan juga bahwa setiap kebijakan pengelolaan keuangan perusahaan yang tergabung dalam PT Subanus Grup harus melalui persetujuan dari terdakwa Sibron Azis. Untuk terdakwa Kardinal yang merupakan karyawan PT Subanus Grup, bertugas sebagai pengawas lapangan pada PT Jasa Promix Nusantara dan CV Sesilia Putri yang juga milik PT Subanus Grup.

“PT Subanus Grup mendapat proyek dari terdakwa Kardinal. Terdakwa Kardinal saat itu kenal dengan Khamami sejak tahun 2003 sebagai pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK),” kata dianya.

Karena terdakwa Kardinal kenal dengan Khamami, kemudian terdakwa Sibron Azis menugaskan terdakwa Kardinal untuk mengupayakan agar PT Subanus Grup mendapatkan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

Sekitar bulan Februari tahun 2018 saat berada di Rumah Dinas (Rumdis) Bupati Mesuji, Wawan Suhendra selaku Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji memberikan daftar yang berisi nama-nama proyek beserta calon rekanan yang akan mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kabupaten Mesuji.

“Dana itu bersumber dari APBD TA 2018. Nama Kardinal dan Taufik Hidayat yang merupakan adik Khamami masuk dalam daftar proyek itu,” kata Subari.

Dua tersangka Sibron Aziz dan Kardinal ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik KPK setelah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu 23 Januari 2019 lalu.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak sebelas orang dan uang sebesar Rp1,28 miliar di tiga lokasi yaitu di Bandarlampung, Lampung Tengah, dan Mesuji. Uang yang disita itu merupakan uang yang diduga merupakan suap proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji TA 2018.

Dalam dakwaan itu, kedua terdakwa dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian pasal 13 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan TPK jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Hisar Sitanggang/Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sumsel gandeng kelompok pengajian sosialisasi bahaya narkoba

Jika seseorang terkena narkoba, sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan bisa menyebabkan kematian, ujarnya

Palembang (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (NNP) Sumatera Selatan menggandeng kelompok pengajian dan pengurus masjid untuk menggalakkan kegiatan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat di kawasan permukiman.

“Kegiatan sosialisasi perlu digalakkan dan melibatkan semua elemen masyarakat karena penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan obat-obtan berbahaya (narkoba) di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini telah meluas,” kata Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan, Brigjen Pol Jhon Turman Panjaitan di Palembang, Senin.

Sosialisasi itu merupakan bagian dari gerakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diharapkan dapat mencegah timbulnya korban baru dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap barang terlarang itu.

Kegiatan sosialisasi selama ini sering dilakukan di sekolah-sekolah, dan kampus perguruan tinggi, kini dikembangkan dengan menggandeng kelompok pengajian dan pengurus masjid sehingga penyebaran informasi mengenai pencegahan serta pemberantasan narkoba bisa lebih luas dan tepat sasaran, katanya.

Ia menjelaskan, narkoba merupakan racun, jika dikonsumsi secara terus-menerus menimbulkan efek kecanduan dan kadarnya semakin berat sehingga penggunanya sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan barang terlarang itu.

“Jika seseorang terkena narkoba, sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan dan bisa menyebabkan kematian,” ujarnya.

Berdasarkan data dua tahun terakhir secara nasional pencandu narkoba di Indonesia lebih dari lima juta orang, dari jumlah itu sekitar 45-50 orang di antaranya meninggal dunia setiap hari akibat mengkonsumsi barang terlarang itu.

Jumlah pencandu dan korban meninggal dunia akibat narkoba tergolong tinggi, oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang pihaknya berupaya lebih menggalakkan gerakan P4GN sehingga secara bertahap bisa diminimalkan generasi penerus bangsa meninggal dunia sia-sia karena narkoba, kata Turman.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: 114 Penyelenggara Negara di Sumsel Belum Sampaikan LHKPN

Palembang (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Sumatera Selatan menyatakan terdapat 114 orang penyelenggara negara yang belum melaporkannya dari 516 orang yang wajib lapor.

Rilis diterima di Palembang, Senin, menyebutkan penyelenggara negara yang tersebar di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 78 persen tingkat kepatuhannya atau sebnyak 402 orang.

Data KPK merincikan DPRD provinsi hanya 56 persen yang sudah melapor atau 32 orang, sedangkan yang belum melaporkan 25 orang. Kemudian, DPRD kabupaten/kota di Sumsel hanya 81 persen sudah melaporkan atau 370 orang, dan belum melaporkan 25 orang.

Informasi lebih lengkap dapat dilihat melalui website KPK di alamat: https://kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Pengumuman LHKPN sektor legislatif ini merupakan bagian dari kerja bersama KPK dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Hal ini merupakan rangkaian dari realisasi Program “Pilih Yang Jujur”, sehingga sebelum memilih calon wakil rakyat pada Pemilu 17 April 2019 ini diharapkan masyarakat mendapat informasi yang mencukupi.

Informasi itu meliputi adanya calon anggota legislatif di tempat mereka yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD ternyata belum melaporkan LHKPN.

KPK bersama KPU, Senin, telah mempublikasikan bersama nama-nama anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD seluruh Indonesia yang telah melaporkan LHKPN secara tepat waktu (sebelum 31 Maret 2019), melaporkan terlambat (setelah 31 Maret 2019), dan tidak melaporkan LHKPN.

Secara umum, dari 18.419 orang wajib lapor, tingkat kepatuhan adalah 70 persen (12.880 orang), sedangkan yang belum lapor berjumlah 5.539 orang.
 

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda tangkap caleg DPRD Kota Bandung terjerat narkoba

Bandung (ANTARA) – Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat menangkap dua orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu yakni CRP dan AM, salah satu dari dua tersangka tersebut merupakan calon legislatif DPRD Kota Bandung.

“Ada salah satu caleg katanya ya, AM. Kita dalami ya dari mana (sabu) asalnya,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar Kombes Pol Enggar Pareanom di Mapolda Jawa Barat Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Senin.

Enggar Pareanom menyebutkan dua tersangka tersebut kedapatan menggunakan sabu seberat 0,6 gram.  Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 27 Maret 2019 di tempat kerja tersangka, Jalan Ir Djuanda, Kota Bandung.

Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, Irfan Nurmansyah mengatakan, menurut pengakuan, sudah dua kali tersangka AM menggunakan sabu tersebut.

“Pengakuan yang bersangkutan dua kali jenis sabu. Kita amankan 0,6 gram. Diakui uang dari AM untuk membeli,” kata Irfan.

Dengan demikian, kedua tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) jo 123, sub 127 ayat (1) a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Keduanya terancam hukuman 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara dengan denda sebesar Rp800 juta.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua mantan pimpinan BKK Pringsurat akui penyalahgunaan keuangan

Semarang (ANTARA) – Direktur Utama PD BKK Pringsurat Suharno dan Direktur Riyanto mengakui penyalahgunaan keuangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Temanggung itu hingga mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Hal tersebut terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dalam sidang tersebut, jaksa mengonfrontasi sejumlah slip saldo rekening serta laporan keuangan BKK Pringsurat.

Jaksa Penuntut Umum Sabrul Iman mengatakan total uang yang dinikmati secara pribadi oleh terdakwa sekitar Rp1,9 miliar.

“Uang yang dinikmati itu antara lain berasal dari ‘cash back’ penempatan uang BKK yang disimpan di Koperasi Inti Dana,” katanya usai sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Adapun kerugian negara lainnya, lanjut dia, merupakan hasil penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terdakwa.

Ia mencontohkan kebijakan terdakwa Suharno yang memberikan bunga tabungan sebesar 12 persen sehingga perbuatannya menguntungkan orang lain.

Total kerugian negara akibat perbuatan kedua terdakwa mencapai Rp114 miliar.

Atas pemeriksaan terdakwa tersebut, hakim selanjutnya memerintahkan jaksa untuk menyusun tuntutan.

Jaksa sendiri meminta waktu dua pekan untuk menyusun tuntutan.

“Karena kami harus berkonsultasi ke Kejaksaan Agung maka kami minta waktu dua pekan,” katanya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Amankan 1 kg Ganja dari Gili Trawangan

Mataram (ANTARA) – Petugas Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengamankan satu kilogram lebih ganja kering dari kawasan wisata Gili Trawangan.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama, di Mataram, Senin, mengatakan barang bukti ganja diamankan dari sebuah kios di Gili Trawangan, dengan pemiliknya berinisial H (32), warga Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

“Dari penggeledahan, pelaku mengakui barang itu miliknya,” kata Purnama.

Ganja seberat satu kilogram lebih ditemukan dalam sebuah plastik hitam, sembilan paket ganja dan satu plastik hitam hanya berisi biji dan batang ganja.

Selain ganja, petugas juga turut mengamankan barang bukti tiga amplop berisi uang. Masing-masing berjumlah Rp7 juta, Rp6 juta, dan Rp1,7 juta.

“Ada juga uang yang diamankan dari dompet tersangka, jadi total seluruhnya Rp16,5 juta lebih,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, barang bukti dan pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih diamankan di Mapolres Lombok Utara. Serangkaian pemeriksaannya masih terus berlanjut sejak diamankan petugas pada Sabtu (6/4) lalu.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Konsulat RI diminta bantu WNI yang ditangkap di Vanimo, PNG

Jayapura (ANTARA) – Konsulat RI di Vanimo, Papua Nugini (PNG) diminta membantu proses hukum yang saat ini sedang dihadapi lima WNI.

“Kami sangat berharap bantuan dari Konsulat RI di Vanimo agar suami dapat segera pulang dan berkumpul dengan keluarga, “ kata Ny.Yani Numberi, istri dari Yohanis Numberi, salah satu dari lima WNI yang ditangkap akibat perahu yang ditumpanginya masuk ke perairan PNG, Rabu (3/4).

Dikatakan, informasi tentang insiden yang dialami suami beserta rekan-rekannya itu diketahui dari Ny. Kaiba, istri dari Meydison Kaiba yang turut dalam memancing dengan menggunakan perahu motor.

“Saya baru mendengar berita tentang insiden yang menimpa suami dan rekan-rekannya itu Kamis (4/4) setelah diberitahu Ny. Kaiba sekitar pukul 12.00 WIT,” kata Ny.Yani Numberi, ibu dari dua anak.

Hal senada juga diharapkan Ratna Anderi, kakak dari Satrio Anderi yang berharap adik bungsunya dapat pulang dan berkumpul dengan keluarga.

Informasi yang diterima terungkap, sidang kelima WNI yang ditangkap saat perahu yang ditumpanginya masuk ke perairan PNG yang dijadwalkan Senin (8/4) tidak dapat dilaksanakan karena padamnya aliran listrik di Vanimo.

Sidang akan dilaksanakan Selasa (9/4), namun keluarga berharap agar mereka dapat segera dibebaskan, harap Ratna Anderi.

Lima WNI ditangkap ketika perahu yang ditumpanginya saat memancing memasuki perairan PNG di Vanimo, Rabu (3/4). Kelima WNI yang ditangkap polisi PNG yaitu John Mangai Maniawas, Yohanis Numberi, Satrio Anderi, Sardinus Arebo dan Meydison Kaiba.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Kalapas Sukamiskin divonis delapan tahun penjara

Bandung (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dengan denda Rp400 juta subsider empat bulan kepada mantan Kalapas Klas 1 A Sukamiskin Bandung, Wahid Husen, terkait suap pemberian fasilitas mewah di lembaga pemasyarakatan.

“Menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dengan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara dengan denda sebesar Rp400 juta,” kata Ketua Majelis Hakim, Dariyanto saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin.

Majelis hakim juga menyatakan unsur yang memberatkan Wahid adalah dia yang bertugas di Lapas Klas 1 A khusus Tipikor Sukamiskin semestinya bisa memberi contoh agar tidak melakukan tindak pidana korupsi.

“Unsur memberatkan lainya yakni, terdakwa Wahid Husen tidak mendukung negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi,” kata hakim.

Mendengar putusan tersebut, Wahid Husen menyebutkan akan berkonsultasi dengan kuasa hukumnya terkait pengajuan banding.

Usai persidangan, Wahid tidak banyak berkomentar. Ia mengaku masih belum bisa memberi keterangan lebih banyak.

Sementara itu, Kuasa Hukum Wahid Husen, yakni Firma Uli Silalahi merasa putusan yang diberikan majelis kurang adil.

Dia berencana melakukan banding dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Wahid Husen.

“Itu keputusan kurang berkeadilan. Saya berprinsip banding, tapi sebagai pengacara nanti kita tanya dulu klien, delapan tahun itu terlalu lama,” kata Firma.

Pihaknya juga menyebutkan bukti persidangan tentang kemudahan izin keluar masuk sejumlah penghuni lapas, renovasi kamar tahanan, hingga pembangunannya bilik asmara bukan hanya terjadi saat Wahid menjabat sebagai Kalapas.

Hal tersebut sudah berlangsung sejak sebelumnya.

“Itu semua kan udah ada dari dulu, Sebelum Wahid menjabat kalapas Suka miskin, kok dia yang harus tanggung jawab semuanya,” kata Firma.

Wahid terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di Pasal 12 Undang-undang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Baca juga: Wahid baru empat bulan jabat Kalapas Sukamiskin

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa Agendakan Eksekusi Penahanan Mantan Kadisdik Mataram

Mataram (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat mengagendakan eksekusi penahanan Sudenom, terpidana korupsi yang terjerat kasus saat menjabat Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram.

Kepala Kejari Mataram I Ketut Sumadana, di Mataram, Senin, mengatakan agenda eksekusi penahanan Sudenom itu, akan dilaksanakan Selasa (9/4) besok.

“Kami akan panggil dulu, kalau tidak hadir, akan dijemput,” kata Sumadana.

Agenda eksekusi penahanannya dilakukan setelah pihak Kejari Mataram menerima salinan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Mataram dalam amar putusannya memerintahkan pihak kejaksaan untuk melakukan eksekusi penahanan terhadap Sudenom.

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Mataram pada 5 Maret 2019, majelis hakim yang dipimpin Suradi menyatakan Sudenom terbukti bersalah melanggar unsur menerima hadiah atau janji dalam jabatannya sebagai kepala dinas.

Hadiah atau janji yang diterima Sudenom, berupa uang tunai dari puluhan kepala SD dan SMP di wilayah Kota Mataram. Jumlah uang yang diterima tanpa mengacu aturan tata pelaksanaan pendidikan itu sejumlah Rp117.280.000.

Pembuktian perbuatannya dinyatakan sesuai dengan isi dakwaan kedua penuntut umum, yakni pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

Dalam penerapannya, Sudenom yang saat ini statusnya masih sebagai tahanan kota divonis pidana dua tahun dan delapan bulan penjara dengan denda Rp50 juta subsider dua bulan kurungan.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masih dievakuasi, lima pendulang intan yang tertimbun longsor

Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Surianor Ahmad mengatakan hingga saat ini pihaknya sedang melakukan proses evakuasi terhadap lima orang pendulang intan yang tertimbun lubang pendulangan yang longsor.

Menurut Surianor, pada Senin sekitar pukul 14:00 Wita, pihaknya mendapatkan informasi bahwa lima orang pendulang intan di kawasan pendulangan intan semi tradisional kawasan Desa Pumpung Kecamatan Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan tertimbun longsor.

“Mendengar informasi tersebut, kami langsung mengerahkan petugas untuk membantu pengevakuasi ke lima orang korban tersebut,” katanya.

Hingga pukul 17.15 Wita, tambah dia, proses evakuasi masih berlangsung, hingga seluruh korban bisa ditemukan dalam keadaan apapun.

“Proses evakuasi masih berlangsung dan sudah ditemukan satu korban meninggal, menyusul dua korban lagi, tapi masih belum diketahui siapa namanya,” ujar Surianor yang masih berada di lokasi kejadian.

Camat Cempaka Rifai mengatakan, satu korban pendulang yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia adalah Zumat, sedangkan empat korban lainnya masih dalam proses evakuasi.

Longsornya lubang pendulangan intan di kawasan itu, diduga terjadi karena kondisi tanah bercampur pasir dan kerikil basah akibat hujan yang turun sejak Senin pagi dan pendulangan tetap berjalan.

Diduga, saat kelompok pendulang yang berjumlah tujuh orang berada di dalam lubang, material tanah bagian atas longsor dan menutup mulut lubang pendulangan sehingga orang di dalamnya terkubur.

Hingga pukul 17.30 Wita, proses evakuasi korban yang tertimbun longsor masih terus berlangsung dilakukan pendulang, dibantu petugas BPBD dan personel kepolisian.

Pewarta: Ulul Maskuriah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat orang anggota DPRD Sumut divonis 6 dan 4 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Arifin Nainggolan (fraksi Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2014-2019 Mustofawaiyah (fraksi Demokrat) divonis 6 tahun penjara karena terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Sedangkan dua orang rekannya yaitu anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Sopar Siburian (fraksi Partai Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Analisman Zalukhu (fraksi PDI-Perjuangan) divonis 4 tahun penjara dalam kasus yang sama.

“Mengadili, menyatakan terdakwa 1 Arifin Nainggolan, terdakwa 2 Mustofawaiyah, terdakwa 3 Sopar Siburian, terdakwa 4 Analisman Zalukhu terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Arifin Nainggolan dan terdakwa 2 Mustofawaiyah selama 6 tahun ditambah denda masing-masing Rp500 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana selama 4 bulan,” kata ketua majelis hakim M Siradj di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Arifin juga dibebankan membayar uang pengganti Rp530 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 1 tahun.

Sedangkan kepada Mustofawaiyah divonis membayar uang pengganti Rp480 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 1 tahun.

Vonis penjara itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Arifin Nainggolan dan Mustofawaiyah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp530 juta subsider 2 tahun penjara bagi Arifin dan Rp480 juta subsider 2 tahun penjara bagi Mustofawaiyah.

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 3 Sopar Siburian dan terdakwa 4 Analisman Zalukhu selama 4 tahun ditambah denda masing-masing Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana selama 3 bulan,” tambah hakim Siradj.

Majelis hakim yang terdiri dari M Siradj, Hastoko, Hariono, Ugo dan M Idris M Amin itu mewajibkan Sopar Siburian untuk membayar uang pengganti senilai Rp270,5 juta subsider 6 bulan penjara dan kepada Analisman Zalukhu sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan penjara.

Vonis penjara itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut agar Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subisder 3 bulan kurungan ditambah pembayaran uang pengganti Rp270,5 juta bagi Sopar Siburian dan Rp400 juta untuk Analisman Zalukhu.

Majelis juga mencabut hak politik keempat terdakwa.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3 dan terdakwa 4 berupa pencabutan hak dipilih dalam pemilihan jabatan publik masing-masing 3 tahun terhitung para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ungkap hakim Siradj.

Atas vonis itu, Arifin Nainggolan dan Mustofawaiyah menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. Sementara Sopar Siburian dan Analisman Zalukhu langsung menyatakan menerima.

“Saya saya menerima putusan ini dan saya memohon saat dieksekusi saya dipertimbangkan ditahan di lapas Tanjung Gusta Medan,” kata Analisman dan Sopar Siburian.

Vonis tersebut berdsarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam surat tuntutan disebutkan terdakwa I Arifin Nainggolan sebesar Rp540 juta, terdakwa II Mustofawaiyah sebesar Rp480 juta, terdakwa III Sopar Siburian sebesar Rp480 juta dan terdakwa IV Analisman Zalukhu sebesar Rp752 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur provinsi Sumut.

Uang itu digunakan untuk pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015 serta kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Saksi: Menteri PUPR pernah peringatkan anak buah soal OTT

Setelah itu saya langsung rapat dengan pimpinan, baru setelah rapat saya lihat di tas itu ada dua kotak warna cokelat, lalu saya minta sekretaris agar dikembalikan dan saya tidak mau terima, tambah Agus

Jakarta (ANTARA) – Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Direktorat Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Agus Ahyar mengaku bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pernah memperingatkan seluruh eselon II di kementerian tersebut mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tanggal 21 Desember 2018, hari Jumat sekitar pukul 17:00 WIB ada undangan bagi seluruh eselon II sekitar 200 orang dikumpulkan di ruangan Pak Menteri. Pak Menteri mengatakan seluruh pekerjaan harus selesai, kalau pekerjaan belum selesai dan jangan sampai ada transaksi dengan kontraktor dan jangan sampai ada OTT KPK,” kata Agus Ahyar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Agus bersaksi untuk empat terdakwa, yaitu Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma dan Direktur PT WKE sekaligus Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo yang didakwa menyuap empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Ditjen Cipta Karya PUPR senilai Rp4,959 miliar.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Anggiat P Nahot Simaremare memberikan tanda dengan tulisan “Kami lagi dalam pengawasan KPK” saat staf PT WKE Untung Wahudi ingin memberikan uang Rp500 juta pada 28 Desember 2018 di kantor SPAM Strategis Pejompongan Jakarta. Untung lalu keluar membawa bungkusan uang tersebut, namun sesampainya di luar ia diamankan petugas KPK.

Agus juga mengaku pernah menerima uang dari Dirut PT TSP Irene Irma.

“Pada 20 Desember 2018 kami diberitahu sekretaris bahwa Bu Irene minta waktu untuk menyelesaikan pekerjaan karena kontraknya sampai Desember jadi harus segera dilaksanakan,” tambah Agus.

Agus mengaku bahwa PT WKE mengerjakan tiga proyek di Toba, Kalimantan Utara dan Palu.

“Saya minta Bu Irene untuk mempercepat pekerjaan, yang di Toba dapat laporan sudah 90 persen, di Palu belum tuntas. Bu Irene mengatakan akan menyelesaikan seluruh pekerjaan,” ungkap Agus.

Setelah pembicaraan itu selesai, Irene lalu menunjukkan tas biru yang tergeletak di kursi ruangan Agus.

“Setelah itu saya langsung rapat dengan pimpinan, baru setelah rapat saya lihat di tas itu ada dua kotak warna cokelat, lalu saya minta sekretaris agar dikembalikan dan saya tidak mau terima,” tambah Agus.

Agus mengaku baru tahu isi amplop tersebut uang saat mengembalikan ke KPK.

“Baru tahu uang setelah diberikan ke KPK, pecahan Rp100 ribuan senilai Rp198,3 juta,” ungkap Agus.

Saksi lain, yaitu pejabat penandatanganan SPM satuan kerja (satker) SPAM Cipta Karya PUPR Wiwiek Dwi Mulyani mengaku menerima ratusan juta titipan uang dari PPK Anggiat Simamora.

Uang tersebut dalam tas hijau muda sejumlah Rp706,9 juta dan 3.000 dolar AS, satu tas pink berisi Rp59 juta dari enam kontraktor, satu tas putih senilai Rp514 juta dan 3.000 dolar AS dari 29 kontraktor.

“Saya pegang uang itu, karena kita ada pengawasan dari KPK, saya taruh di mess tempat saya tinggal jadi Pak Anggiat bisa ambil,” kata Wiwik.

Uang itu menurut Wiwik digunakan untuk makan malam, transportasi ke lokasi proyek, uang lembur dan lainnya.

“Pak Anggiat mengatakan uang dikumpulkan saja dan dibagikan ke teman-teman semua akhir tahun,” ungkap Wiwik.

Agus Ahyar mengaku bahwa Anggiat pernah menggunakan uang itu untuk membeli mebel di kantor PUPR.

“Saya baru tahu penggunaannya untuk beli meja kursi di kantor,” tambah Wiwik.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA tolak kasasi Meliana

… sudah diputus, bunyi amar putusannya ditolak…

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi perkara Meliana yang mengkritik volume azan kemudian dinilai menista agama di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

“Ya, sudah diputus, bunyi amar putusannya ditolak,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, dihubungi ANTARA, di Jakarta, Senin.

Abdullah menjelaskan, mereka belum mengetahui apa alasan majelis hakim menolak kasasi Meliana. “Alasannya saya juga belum tahu, jadi masih menunggu selesai minutasi putusan (pemberkasan perkara yang sudah diputus),” ujar dia.

Dengan kasasi Meliana itu ditolak maka yang bersangkutan tetap harus menjalani hukuman 18 bulan penjara.

Adapun kasasi Meliana diputus majelis hakim yang diketuai Hakim Agung, Desnayeti, dengan hakim anggota, Gazalba Saleh dan Sofyan Sitompul, pada 27 Maret 2019.

Sebelumnya Meliana dinilai jaksa penuntut umum melakukan ujaran kebencian dan penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan 156a KUHP dan dituntut hukuman 1,5 tahun penjara, karena mengkritik volume azan yang menurutnya terlalu keras.

Pernyataan Meliana kemudian dianggap sebagai pemicu kerusuhan di mana sekelompok orang membakar dan merusak wihara dan Klenteng di Tanjung Balai.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi siapkan kendaraan perintis untuk pemain Arema FC

Surabaya (ANTARA) – Polrestabes Surabaya menyiapkan kendaraan taktis (rantis) untuk para pemain Arema FC saat akan berlaga melawan Persebaya Surabaya di final putaran pertama Piala Presiden 2019, di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Selasa, 9 April.

“Kami siapkan barakuda dan anoa untuk pemain,” ujar Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Rudi Setiawan, saat konfrensi pers pengamanan laga Persebaya lawan Arema FC di Markas Polda Jawa Timur, di Surabaya, Senin.

Ia mengatakan, ada sejumlah titik razia yang akan digelar di sejumlah pintu masuk Surabaya, mulai dari Surabaya barat, selatan dan timur.

Perwira menengah itu menjelaskan pola pengamanan tidak ada yang berbeda dari pertandingan sebelumnya, namun yang berbeda saat ini jumlah personelnya bertambah.

“Kami juga akan menyapu mulai pagi, siang dan malam untuk merazia suporter yang tidak punya tiket. Kami juga mengantisipasi agar tidak ada suporter yang berpotensi membuat kerusuhan,” ucapnya.

Saat pertandingan, kata dia, polisi melarang kendaraan-kendaraan besar di pagi sampai sore hari dari Jalan Branjangan menuju Romokalisari, termasuk di daerah Pakal.

Pada pertandingan final putaran pertama Piala Presiden 2019 antara Persebaya Surabaya lawan Arema FC di Stadion GBT, Polda Jawa Timur menyiagakan sebanyak 3.500 personel.

Jumlah tersebut lebih banyak jika dibandingkan pertandingan biasanya yang hanya berjumlah sebanyak 1.200 personel.

Persebaya lolos ke partai puncak usai di semifinal mengandaskan Madura United di dua pertandingan, masing-masing 1-0 saat bermain di Surabaya dan menang 3-2 di kandang Madura.

Sedangkan, Arema FC berhak menantang Persebaya usai menang di dua pertandingan semifinal lawan Kalteng Putra masing-masing dengan skor sama, 3-0.

Final putaran kedua akan dilangsungkan di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat, 12 April 2019, sekaligus upacara penyerahan piala kepada tim pemenang.

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK respons pernyataan Prabowo soal kebocoran anggaran

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal kebocoran anggaran negara.

“Saya mengatakan Indonesia bisa ngumpul sampai Rp4.000 triliun. APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp4.000 triliun, bisa kejar. Jadi, kekurangannya sekitar Rp2.000 triliun, itu bukan kebocoran, potensi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Untuk mengejar potensi tersebut, Saut mencontohkan bahwa di Provinsi DKI Jakarta mampu mendapatkan pendapatan daerah sampai Rp7 triliun setelah didampingi oleh KPK.

Hal itu berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

“Dia kan datang ke sini, Pak Saut saya baru datang sekali ke DKI dapat Rp7 triliun itu’. Itu kita ambil dari situ belajar. Jadi kita mau kejar Rp4.000 triliun APBN kita kalau bisa Rp4.000 triliun. Bayangin tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun,” kata Saut.

Menurut dia, jika anggaran dapat mencapai Rp4.000 triliun maka yang dapat merasakannya adalah rakyat itu sendiri.

“Supaya rakyatnya lebih sejahtera, jalan yang lebih bagus yang artinya lebih banyak dana desanya lebih banyak,” kata Saut.

Sebelumnya, dalam kampanye akbar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (7/4), Prabowo menyatakan adanya kebocoran anggaran negara hingga Rp2.000 triliun.

“KPK mengatakan yang bocor Rp2.000 triliun, selama ini Prabowo mengatakan Rp1.000 triliun yang hilang,” kata Prabowo.
Baca juga: KPK berikan rekomendasi kepada Ditjen PAS perbaikan sistem Lapas
Baca juga: KPK akan ubah strategi tindak korporasi terlibat korupsi
Baca juga: KPK apresiasi rencana KPU tunda lantik caleg terpilih belum sampaikan LHKPN

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyampaian LHKPN instrumen penting pilih caleg jujur

Jakarta (ANTARA) – KPK menyebutkan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) merupakan instrumen penting untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) yang jujur.

“KPK melihat instrumen LHKPN ini sebagai instrumen penting, kita diskusikan ke KPU pilih yang jujur. Itu artinya kita bilang pilih calon yang jujur,” kata Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

KPK, Senin, berdiskusi dengan KPU tengang penyampaian LHKPN di sektor legislatif.

KPK bersama KPU juga telah mengumumkan secara resmi nama-nama anggota DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan secara tepat waktu, melaporkan terlambat, dan belum melaporkan sama sekali LHKPN untuk pelaporan periodik 2018 yang dilaporkan pada rentang waktu 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Menurut Nainggolan, KPK dan KPU menyepakati bahwa instrumen untuk menguji apakah caleg itu jujur atau tidak adalah melaporkan harta kekayaannya secara elektronik melalui e-lhkpn.

“Sampai sekarang memang instrumen apa yang bisa bilang orang ini jujur atau tidak, salah satunya kita sepakat bahwa e-lhpkn adalah instrumen yang bisa menguji apakah calon atau caleg ini jujur atau tidak,” ucap doa.

Masyarakat pun, lanjut Pahala, juga bisa melihat pada situs resmi elhkpn.kpk.go.id apakah caleg itu sudah melaporkan harta kekayaannya.

“Indikator e-lhkpn indikator yang juga secara regulasi sah dan yang kedua ini juga bisa diverifikasi oleh siapa pun. Jadi, masyarakat kita harapkan untuk berkunjung ke website, apakah dia menyampaikan laporan harta atau tidak dan kami pikir dengan KPU kami sepakat Pemilu 2019 akan membangun landasan yang baik,” ucap Pahala.

Selain itu, kata dia, dalam pertemuan itu KPK dan KPU juga menyepakati bahwa setiap caleg harus menyampaikan LHKPN paling lama tujuh hari setelah dinyatakan terpilih. Menurut dia, jika sudah ada bukti penyampaian LHKPN maka KPU baru bisa melantik caleg tersebut.

“Kami sepakat dengan KPU bahwa tidak ada yang dilantik kalau tidak ada LHKPN. KPU punya regulasi bahwa sesudah ditetapkan tujuh hari, KPK kerja keras menyampaikan, mendokumentasikan laporan, dan kalau kita bilang bukti penerimaannya sudah ada ke KPU maka KPU akan mengusulkan untuk pelantikannya,” ucap Nainggolan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil empat saksi suap pengadaan barang-jasa Krakatau Steel

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019 untuk diperiksa bagi tersangka Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka WNU terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Empat saksi tersebut, yaitu Manager Service and Energy Procurement PT Krakatau Steel Ruhimat, Legal PT Tjokro Bersaudara Indah Sariningrum, Staf Finance PT Tjokro Bersaudara Anie Pefani, dan Accounting Finance PT Tjokro Bersaudara Adi Sulaiman.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di PT Krakatau Steel (Persero) Tahun 2019.

Diduga sebagai penerima Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro (WNU) dan Alexander Muskitta (AMU) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kenneth Sutarja (KSU) dan Kurniawan Eddy Tjokro (KET). Keduanya dari pihak swasta.

Sebelumnya, KPK telah menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat empat tersangka tersebut.

Alexander Muskitta diduga menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan kepada Wisnu Kuncoro dan disetujui.

Pekerjaan yang dimaksud itu adalah perencanaan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai Rp24 miliar dan Rp2,4 miliar. Adapun pengadaan barang dan peralatan itu berupa kontainer dan boiler atau ketel uap.

Selanjutnya, Alexander Muskitta menyepakati “commitment fee” dengan rekanan yang disetujui untuk ditunjuk, yakni PT Grand Kartech (GK) dan Group Tjokro (GT) senilai 10 persen dari nilai kontrak.

Alexander Muskitta diduga bertindak mewakili dan atas nama Wisnu Kuncoro sebagai Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel.

Kemudian, Alexander Muskitta meminta Rp50 juta kepada Kenneth Sutarja dari PT Grand Kartech dan Rp100 juta kepada Kurniawan Eddy Tjokro dari PT Grand Kartech.

Pada 20 Marat 2019, Alexander Muskitta menerima cek Rp50 juta dari Kurniawan Eddy Tjokro kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

Selanjutnya, Alexander Muskitta juga menerima uang 4 ribu dolar AS dan Rp45 juta di sebuah kedai kopi di Jakarta Selatan dari Kenneth Sutarja. Uang tersebut kemudian disetorkan ke rekening Alexander Muskitta.

Pada 22 Maret 2019, Rp20 juta diserahkan oleh Alexander Muskitta ke Wisnu Kuncoro di kedai kopi di daerah Bintaro.

Baca juga: KPK: setengah pejabat Krakatau Steel belum sampaikan LHKPN
Baca juga: KPK tahan tersangka suap barang-jasa Krakatau Steel

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK evaluasi pencegahan korupsi di Papua Barat

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan evaluasi dan pengawasan pencegahan korupsi di Provinsi Papua Barat pada 8 April sampai 12 April 2019.

“Dalam waktu dua tahun, perbaikan sistem dan pembenahan tata kelola di Provinsi Papua Barat hingga akhir 2018 baru mencapai 19 persen. Hasil ini tak sesuai dengan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Juli 2016,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Selama lima hari di Papua Barat, kata dia, KPK akan melakukan kegiatan di dua kota Manokwari dan Sorong.

Menurut dia, ada beberapa hal yang akan dilakukan KPK di Papua Barat, yaitu rapat koordinasi dan evaluasi rencana aksi program pemberantasan korupsi dan monitoring dan evaluasi rencana aksi di sektor Sumber Daya Alam.

Selanjutnya, koordinasi dengan Kepolisian Daerah Papua Barat dan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Papua Barat, salah satunya adalah tentang pengapalan kayu.

Terakhir, melakukan proyek percontohan di beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat untuk meningkatkan transparansi keuangan daerah.

“Seluruh kegiatan yang digelar KPK di Papua Barat bertujuan untuk meningkatkan komitmen perbaikan dalam kinerja tata kelola dan sistem pencegahan korupsi di segala sektor,” ucap Febri.

Baca juga: KPK akan monitor pencegahan korupsi di Papua Barat
Baca juga: KPK nyatakan Papua Barat paling rendah pelaporan harta kekayaan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil tiga anggota pansel jabatan pimpinan tinggi di Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag di Sekretariat Jendera untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy (RMY) alias Rommy dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019..

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka RMY terkait tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Tiga anggota pansel itu, yakni Setia Kartini, Anwar Hakim Mahdi, dan Wasis Kurniawan.

Untuk diketahui, KPK dalam beberapa hari terakhir telah memeriksa anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal sebagai saksi dalam kasus tersebut.

KPK mengonfirmasi pengetahuan mereka terkait alur seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama.

KPK juga pada Jumat telah memeriksa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy.

KPK mendalami lebih lanjut sejauh mana pengetahuan saksi Sofian terkait proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama.

KPK juga mendalami terhadap saksi Sofian soal kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi di Kementerian Agama tersebut.

KPK sejak awal sudah mengidentifikasi adanya dugaan kejanggalan dalam proses pengisian jabatan, khususnya pada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur yang dijabat Haris Hasanuddin (HRS), salah satu tersangka kasus suap tersebut.

“Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS tetap masuk menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan dan kemudian dipilih oleh Menteri Agama. Itu yang kami dalami dalam rangkaian pemeriksaan beberapa hari ini termasuk hari ini pada pihak KASN,” kata Febri.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Baca juga: Kasus Rommy, KPK periksa pansel pimpinan tinggi Kemenag

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hoaks, informasi penculikan anak

Jakarta (ANTARA/Jacx) Kembali beredar di kalangan masyarakat pesan berantai melalui medium media sosial yang menginformasikan tentang adanya penculikan anak yang kemudian berkaitan dengan penjualan organ tubuh.

Dalam unggahan tersebut juga disertakan foto dengan seolah-olah berita yang menggambarkan daftar harga organ tubuh tersebut yang bisa mencapai Rp5 miliar.

Klaim   :  Masyarakat agar mewaspadai penculikan anak yang kemudian terkait dengan perdagangan organ tubuh 
Rating  :  Salah/Disinformasi

Penjelasan :
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian dalam sebuah kesempatan telah menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar.  Ia meminta agar masyarakat tidak panik dalam atas informasi tersebut, meski tetap waspada.

Ia mengatakan bahwa kepolisian sudah menelusuri masalah itu dan melakukan pengecekan ke beberapa daerah untuk mengetahui kebenaran informasi.

“Saya sudah cek di Manado, Sumut, dan beberapa tempat lain termasuk di Jakarta, isu tersebut tidak benar,” katanya dalam sebuah kesempatan.

Cek fakta: Kapolri: kabar penculikan anak dan penjualan organ “hoax”
Cek fakta: Kepolisian klarifikasi info penculikan anak itu hoaks
  Tangkapan layar klarifikasi anti hoaks subdit pengendalian internet Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pewarta: Tim Jacx dan Kominfo
Editor: Panca Hari Prabowo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi buru penembak mati Sutopo pakai airsoft gun

Medan (ANTARA) – Personel Unit Reskrim Polsek Medan Timur hingga kini masih terus memburu penembak Sutopo (48), warga Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Medan Barat hingga tewas, dengan menggunakan senjata jenis airsoft gun, kata Kapolsek Medan Timur Kompol Arifin, Minggu.

Pihaknya telah meminta keterangan empat orang saksi dan dari mereka diperoleh pengakuan bahwa pelakunya diperkirakan berusia sekitar 25- 30 tahun, katanya.

“Petugas kepolisian juga telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku berdasarkan keterangan beberapa saksi tersebut,” ujar Arifin.

Ia menyebutkan, senjata airsoft gun yang digunakan pelurunya bukan mimis, melainkan peluru senapan angin yang agak runcing, sehingga menembus ke jantung korban.

Sutopo (48) tewas akibat terkena tembakan peluru dari senjata jenis airsoft gun yang berasal dari arah tawuran di pinggiran rel kereta api Jalan Bambu Medan, Jumat (5/4) sore.

Sementara itu, adik kandung korban penembakan Sutopo, yakni Eko (37) menjelaskan pelaku penembakan anak Ampera (kampung sebelah) yang datang membawa senjata airsoft gun dan menembaki warga di pinggiran rel Jalan Gaharu Medan.

Pada saat itu, menurut dia, korban baru selesai melaksanakan shalat Jumat di masjid, dan mau membeli rokok.

“Namun tiba-tiba korban diserang sekelompok pemuda dan tertembak di bagian dadanya, tepat di bagian jantung,” ujar Eko.

Kemudian warga setempat membawa korban ke Rumah Sakit Imelda Jalan Bilal Medan. Namun, nahas nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

“Kami tidak tahu kenapa warga diserang, penduduk di daerah sini baik-baik dan tidak ada masalah,” katanya.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KAI: Kecelakaan di sepanjang jalur kereta api Sumut masih tinggi

Medan (ANTARA) – Jumlah angka kecelakaan di perlintasan sebidang resmi dan tidak resmi sepanjang jalur kereta api di Sumut masih tinggi atau sebanyak 42 kali di tahun 2018 akibat masyarakat tidak tertib berlalu lintas.

“Hari Minggu, 7 April 2019 misalnya ada kecelakaan Kereta Api Srilelawangsa (U68) rute Medan -Binjai dengan mobil minibus di km 09+2/3 di perlintasan tidak resmi/liar petak jalan Medan – Binjai,” ujar Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, M Ilud Siregar di Medan, Minggu.

Dia menolak memberi keterangan soal kecelakaan itu.

Namun sesuai ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada perlintasan antara jalur kereta api dan jalan, katanya, pengemudi kendaraan wajib antara lain berhenti ketika sinyal sudah berbunyi.

Maupun saat palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain.

Masyarakat, kata Ilud harus mendahulukan kereta api dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Dia menegaskan, ada sanksi hukum bagi pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi rambu lalu lintas sebagaimana ketentuan Pasal 296 UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 114 huruf a, ada ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750 ribu.

Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuat perlintasan tidak resmi/liar di atas jalur kereta api, sebagaimana ketentuan Pasal 92 UU No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Untuk itu manajemen PT Kereta Api Indonesia Divre 1 Sumut meminta masyarakat meningkatkan kehati-hatian menyusul masih tingginya angka kecelakaan di sepanjang jalur kereta api,” katanya

Ilud menjelaskan, dampak kecelakaan itu membuat terjadi kelambatan perjalanan KA Srilelawangsa.

Sementara kerusakan masih dalam pemeriksaan unit sarana.

“Masyarakat diminta hati-hati, apalagi pada tahun 2018 ada 42 kali kejadian di perlintasan kereta api,” katanya.

Dari 42 kali kejadian itu, kecelakaan di perlintasan resmi terjadi lima kali dan perlintasan tidak resmi/liar 37 kali kejadian.

Adapun dari bulan Januari hingga Februari 2019, ujar Ilud, terjadi enam kali kecelakaan di perlintasan kereta api tidak resmi/liar.

M Ilud Siregar menyebutkan, kasus kecelakaan di perlintasan di antaranya disebabkan karena masyarakat/pengguna jalan kurang disiplin.

Masyarakat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat melewati perlintasan, menerobos palang pintu yang sedang/sudah tertutup, terburu-buru, kurang hati-hati dan kurang waspada.

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kereta api tabrak mobil Avanza di Deli Serdang

Medan (ANTARA) – Tabrakan antara Kereta Api jurusan Medan-Binjai dengan satu unit Toyota Avanza di perlintasan kereta api di Jalan Stasiun Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Minggu sekira pukul 10.30 WIB, mengakibatkan empat orang penumpang dewasa mobil tersebut mengalami kritis dan seorang bayi selamat.

Salah seorang warga setempat bermarga Sinaga menyebutkan seluruh korban merupakan penumpang Avanza hitam dengan nomor polisi BK 1534 QH, yang dalam keadaan terbalik.

“Namun, saya tidak tahu pasti di bagian mana saja luka yang dialami penumpang tersebut,” ujar Sinaga, diantara puluhan warga sekitar lokasi yang memadati lokasi kejadian.

Ia menjelaskan, sebelum kejadian itu, mobil Avanza menempel becak bermotor (Betor) yang hendak melintasi perlintasan kereta api di Jalan Stasiun, Desa Lalang.

“Jadi Betor berhasil melewati perlintasan kereta api, tetapi mobil Avanza tidak sempat melintas. Dan akhirnya ditabrak kereta api, dan terseret sejauh lebih kurang 400 meter,” kata pria berambut cepak itu.

Sinaga menambahkan, sejak dirinya tinggal di kawasan tersebut tahun 1999 sudah empat kali terjadi kecelakaan serupa yang menimpa antara lain mobil Pajero, Betor dan mobil Avanza seperti saat ini.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima WNI ditangkap dan ditahan di Vanimo

Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga, kata Abharam Lebelauw

Jayapura (ANTARA) – Lima warga negara Indonesia (WNI) asal Kota Jayapura, Papua, saat ini ditahan polisi Papua Nugini (PNG) saat mereka beserta perahu yang ditumpanginya memasuki perairan Vanimo.

Konsul RI di Vanimo Abraham Lebelauw kepada Antara, Minggu mengatakan, kelima WNI itu terbawa arus saat sedang memancing dengan menggunakan perahu dan ketika berada di perairan PNG, mereka ditangkap.

Kelima WNI itu masing masing John Mangai Maniawas, Yohanis Numberi, Satrio Anderi, Sardinus Arebo dan Meydison Kaiba, bermukim di kawasan Dok XVIII Jayapura. Mereka ditangkap Rabu (3/4).

Saat ditangkap di dalam perahu mereka memang terdapat dua ekor ikan hasil pancingan, sebelum terbawa arus dan masuk ke perairan PNG, kata Abe, panggilan akrab Abraham.

Dikatakannya, Konsulat sendiri sudah melakukan pendampingan dan membantu mereka dalam menghadapi proses hukum di negara tetangga yang berbatasan langsung dengan lima kabupaten dan kota di Papua itu. Sampai saat ini kelimanya belum diajukan ke pengadilan di Vanimo.

“Mudah-mudahan prosesnya cepat sehingga dapat segera kembali berkumpul dengan keluarga,” kata Abharam Lebelauw.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud: penangkapan penyebar hoaks kerusuhan terulang, sudah betul

Surabaya (ANTARA) – Pakar hukum tata negara Prof Mahfud MD menilai penangkapan yang dilakukan Polda Jatim terkait penyebar hoaks yang mengunggah berita akan terulangnya kerusuhan 1998 jika tak memilih calon presiden, tertentu sudah betul.

“Saya kok tidak melihat adanya faktor kuat yang menyebabkan akan kembali terjadinya 1998. Saya kira pelakunya mengacau saja dan betul kalau dia ditangkap,” ujarnya kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

Menurut dia, penyebaran hoaks harus selalu diantisipasi dengan berbagai cara, salah satunya melalui berbagai kegiatan-kegiatan positif, seperti mengaji, yaitu memahami sambil berdoa.

“Jika kampanye-kampanye seperti umumnya dilakukan itukan emosi, tapi kalau kita berangkat dari kesadaran yang dalam bahwa pemilu merupakan sarana mencapai tujuan, dan pemimpin adalah kesepakatan. Itu saja yang harus dibangun,” ucapnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengapresiasi aparat hukum, dalam hal ini Polda Jatim yang telah menangkap pelaku penyebaran informasi hoaks.

Sebelumnya, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap Arif Kurniawan Radjasa (36), warga Jombang, pemilik akun facebook “Antonio Banerra” yang diduga menyebarkan berita bohong akan terulangnya kerusuhan 1998.

“Pelaku menyebarkan hoaks jika tak memilih paslon tertentu maka tragedi kerusuhan 1998 dan perkosaan massal terhadap etnis Tionghoa akan terulang,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera.

Dalam postingan facebook, pemilik akun mengajak masyarakat memilih salah satu pasangan calon pada Pemilihan Presiden 2019 disertai tulisan bernada menakut-nakuti masyarakat.

“Atensi Mabes Polri dan pengaduannya sudah seminggu dari masyarakat yang mengadukan bahwa postingan tersebut melukai bangsa Indonesia karena mengungkit peristiwa 1998,” katanya.

Atas perbuatannya, tersangka terjerat pasal 45A ayat(2) jo pasal 28 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ancaman hukumannya enam tahun penjara atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga NU diminta menahan diri terkait persekusi Kiai Ma’ruf

Pamekasan (ANTARA) – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Pamekasan, Jawa Timur KH Taufik Hasyim meminta warga NU menahan diri terkait praktik persekusi yang dilakukan sekelompok orang kepada Cawapres KH Ma’ruf Amin beberapa hari lalu.

Menurut KH Taufik Hasyim, secara pribadi, pihaknya memang tidak terima terima ketika ada tokoh ulama NU diperlakukan tidak baik dengan kata-kata kotor.

“Hati saya sendiri memang sakit. Tapi saya ingat saran para pengurus NU di Jawa Timur dan pusat, serta para kiai sepuh, untuk sabar, termasuk pesan yang disampaikan secara langsung Kiai Ma’ruf,” kata Taufik pada pers, Ahad.

Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ma’ruf Amin mengalami persekusi, saat yang bersangkutan hendak melakukan ziarah kubur ke makam leluhurnya di Batuampar, Proppo, Pamekasan.

Saat itu, mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut dihadang sekelompok orang memakai atribut partai dan sebagian ada yang menggunakan baju ormas Islam, sambil berteriak menghujat sang kiai dengan kata-kata kasar.

Menurut Taufik, cara seperti itu tidak mencerminkan sebagai pribadi masyarakat Madura yang taat dan hormat pada ulama.

“Padahal tradisi yang tertanam di masyarakat kita ini adalah menghormati ulama, meski beda dalam pilihan politik,” katanya.

Taufik mengaku khawatir, sikap sekelompok orang yang telah melakukan praktik persekusi kepada tokoh ulama NU itu akan mendapatkan reaksi dari kaum nahdliyin di Pamekasan secara khusus dan Madura pada umumnya.

Oleh karenanya, sambung dia, pihaknya mengimbau agar warga NU hendaknya bisa tetap menahan diri dan tetap satu komando di bawah koordinasi PBNU, PWNU dan PCNU.

“Kami juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghormati perbedaan pilihan politik demi terlaksananya pemilu damai,” kata Taufik.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Garut ungkap komplotan pencuri motor yang beraksi sejak 2016

Garut (ANTARA) – Kepolisian Resor Garut berhasil mengungkap komplotan pencuri spesialis kendaraan sepeda motor yang sering beraksi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, sejak tahun 2016 dengan tersangka yang berhasil ditangkap enam orang berikut barang bukti 12 unit sepeda motor berbagai merek.

“Mereka ini spesialis pencuri sepeda motor yang beroperasi sejak 2016 lalu dan baru terungkap tahun ini,” kata Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna melalui siaran pers di Garut, Minggu.

Ia menuturkan, selama tiga tahun mereka melakukan aksi pencurian di sejumlah tempat di antaranya wilayah perkotaan seperti Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul dan Tarogong Kaler yang dilakukan secara berkelompok.

Komplotan yang memiliki peran berbeda-beda itu, kata dia, terkenal pandai dalam setiap aksinya hanya menggunakan kunci “T” untuk bisa mengambil sepeda motor yang menjadi sasarannya.

“Mereka memiliki tugasnya masing-masing, satu orang yang mengeksekusi dengan cepat kunci serapat apapun bisa dibobol oleh mereka,” katanya.

Ia mengungkapkan, aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor itu berhasil terungkap berdasarkan laporan masyarakat dan hasil pengembangan kepolisian di lapangan.

Hasil pengakuan tersangka, kata dia, ada 16 laporan, namun sementara baru enam laporan yang berhasil diungkap jajaran Polres Garut.

Kendaraan hasil curiannya itu mereka pereteli untuk menghilangkan jejaknya, kemudian dijual ke daerah Tasikmalaya dan selatan Kabupaten Garut, ada juga yang digunakan oleh tersangka untuk menjalankan aksinya.

“Hasil dari pengungkapan itu kita berhasil menangkap enam tersangka, dan mengamankan 12 unit kendaraan,” katanya.

Akibat perbuatannya itu para tersangka mendekam dalam sel tahanan Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan hingga lima tahun penjara.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkominfo: Kemenkominfo intensifkan patroli cyber memerangi hoaks

Kulon Progo (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan jajaran kementeriannya mengintensifkan melalukan pratroli cyber memerangi hoaks yang mengalami peningkatan signifikan menjelang pencoblosan 17 April 2019.

Rudiantara di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu, meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia jangan melemparkan hoaks.

“Hoaks itu ada sifatnya fitnah, lebih parah lagi, hoaks yang sifatnya adu domba. Itu dosa,” kata Rudiantara.

Ia mengatakan, Kemenkominfo bertugas seperti itu mengingat bahwa ini adalah hoaks. Pada Agustus 2018, hoaks hanya ada 25 kasus yang sudah diidentifikasi, diverifikasi dan divalidasi. Desember 2018, naik tiga kali lipat menjadi 75 kasus. Januari 2019, 175 kasus, Februari ada 353 kasus, dan Maret ada 453 kasus.

Hoaks yang beredar berkaitan dengan politik dan berkaitan dengan pemilu, isinya pencapresan dan saling membuatkan berita bohong tentang capres-capres. Pada Maret 2019, serangan hoaks lebih banyak ke pasangan 01.

“Atas kasus ini, saya dan banyak orang prihatin atas kasus penyebaran hoaks. Semua pihak harus bertanggung jawab atas penyebaran hoaks,” katanya.

Rudiantara mengatakan Kemenkominfo gencar melakukan pemantauan di media sosial, termasuk bagaimana meminta platform penindakan di dunia nyata dilakukan aparat kepolisian.

“Kemenkominfo membantu profil. Insya Allah penyebar hoaks akan teridentifikasi karena rekam jejak digital pasti ada,” katanya.

Pewarta: Sutarmi
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua pelaku mutilasi diduga teman dekat korban

Yang jelas dalam lingkungan sekitar mereka. Mereka saling kenal

Surabaya (ANTARA) – Kepolisian daerah Jawa Timur menyebut dua pelaku kasus pembunuhan guru honorer, Budi Hartanto (28) dengan cara mutilasi dan mayatnya ditaruh dalam koper di Desa Karanggondang, Blitar diduga merupakan teman dekat korban.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Minggu mengatakan, dua terduga pelaku yang masih dalam pengejaran diduga kuat teman dekat korban.

“Yang jelas dalam lingkungan sekitar mereka. Mereka saling kenal,” ujarnya kepada wartawan di Mapolda Jatim, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

Polisi menyatakan telah mengantongi identitas dua terduga pelaku, namun pihaknya kesulitan menangkap mereka karena keduanya masih terus bergerak melarikan diri.

“Kami sudah mengejar dua orang karena beritakan akhirnya berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Tadi pagi penyidik di lapangan menyampaikan ada perpindahan,” kata perwira menengah tersebut.

Ia juga meminta awak media bersabar agar anggota di lapangan segera bisa menangkap mereka.

“Ada hal yang belum bisa kami sampaikan ke media. Yang kami cari manusia, bukan benda statis dengan dinamis mobilitas tinggi. Ada hal yang tidak kami publikasikan dulu,” ucapnya.

Sementara itu, sampai saat ini polisi telah memeriksa 16 saksi yang berasal dari dua wilayah yaitu Kediri, kota asal Budi, dan Kota Blitar yang merupakan mayat Budi ditemukan.

Hingga kini, potongan kepala korban juga belum ditemukan dan pencarian petugas lebih difokuskan di wilayah Kediri.

Sebelumnya warga Blitar digegerkan penemuan mayat dalam koper di antara semak-semak dekat sungai, tepatnya di bawah jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Blitar, Rabu (3/4).

Saat ditemukan, di dalam koper terdapat sesosok mayat yang tidak memakai kain sehelai pun, bahkan ditemukan tanpa kepala.

Baca juga: Polda Jatim dalami dugaan motif mutilasi di Blitar
Baca juga: Polisi periksa 13 saksi kasus mutilasi di Blitar

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Bogor ciduk pelaku penghina presiden melalui WhatsApp

Jakarta (ANTARA) – Tim penyidik Polres Bogor dan Polda Jabar menangkap dua pelaku penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo.

Pelaku berinisial B yang berperan sebagai orator serta S yang merekam dan menyebarkan video orasi B melalui aplikasi WhatsApp.

S ditangkap polisi di rumahnya di Kampung Cariu, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor pada Kamis (4/4). Sementara polisi menangkap B pada Jumat (5/4) di Kampung Pabuaran, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

“Kedua tersangka diamankan di tempat yang berbeda. S diamankan di rumahnya di daerah Kecamatan Cariu, Bogor. Sedangkan B diamankan di daerah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,” kata Karopenmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Minggu.

Dari hasil penyidikan, pelaku mengaku melakukan orasi bernada menghina Presiden Jokowi atas kehendaknya sendiri.

“Alasannya untuk membela guru besarnya Habib Rizieq karena yang bersangkutan merupakan anggota FPI (Front Pembela Islam),” katanya.

Dedi menambahkan, video tersebut diduga direkam di depan area pintu masuk Grand Mekarsari Residence di Cileungsi Bogor, Jawa Barat, pada Rabu 3 April 2019, sesaat setelah acara peringatan Isra Mikraj di Taman Buah Mekarsari yang dihadiri oleh Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno.

Barang bukti yang disita penyidik dalam kasus ini yaitu ponsel merek Oppo milik tersangka S yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan video serta ponsel merek Samsung milik tersangka B.

Saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Mako Polres Bogor untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 45 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 dan atau Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 157 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan pasutri pengunggah ujaran kebencian medsos

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri bersama tim Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya menangkap pasangan suami istri terkait kepemilikan akun Facebook bernama Antonio Banerra yang mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan SARA yang menjadi viral di media sosial.

“Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim didukung Satreskrimsus Polrestabes Surabaya, Unit Inteltek Dit IK Polda Jatim dibantu Dittipidsiber Bareskrim mengamankan sepasang suami istri di TKP,” kata Brigjen Dedi saat dihubungi, Minggu.

Dua pelaku yakni Arif Kurniawan Radjasa (35) dan Puji Astutik (32) diamankan polisi di tempat kost mereka yang beralamat di Jalan Buncitan Nomor 149 Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu (6/4).

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengunggah konten ujaran kebencian bermuatan SARA di Facebook dengan tujuan agar masyarakat tidak memilih capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Bahwa Itu dilakukan agar masyarakat tidak memilih Prabowo pada Pilpres 2019 dengan alasan bahwa keluarganya adalah korban dari tragedi 1998,” katanya.

Barang bukti yang disita penyidik diantaranya satu ponsel merek Asus, satu ponsel merek Lenovo dan satu tablet Samsung.

Atas perbuatannya, keduanya dikenakan Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) dan atau Pasal 45B jo Pasal 29 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

15 nelayan Aceh Timur ditangkap otoritas Thailand

Banda Aceh (ANTARA) – Sebanyak 15 orang nelayan asal Kabupaten Aceh Timur bersama Kapal Motor Harapan Baroe 01 ukuran 21 gross tonage (GT) ditangkap otoritas Thailand terkait dugaan pelanggaran perairan.

“Kapal Motor (KM) Harapan Baroe 01 bersama 15 anak buah kapal (ABK) dari Aceh Timur dilaporkan ditangkap otoritas Thailand pada Jumat (5/4),” kata Wakil Panglima Laot (Lembaga Adat Laut) Aceh, Miftachhuddin Cut Adek di Banda Aceh, Sabtu.

Menurut dia, penangkapan terhadap 15 nelayan tradisional tersebut sudah disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh guna memberitahukan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand.

“Kita berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini KBRI dapat melakukan komunikasi dengan pemerintah Thailand dan melaporkan perkembangan mereka selanjutnya kepada pihak keluarga,” kata Miftachhuddin.

Ia mengatakan, KM Harapan Baroe 01 yang dinahkodai Muzakir bersama 14 ABK melaut dari Kuala Idi, Aceh Timur, Provinsi Aceh, dan biasa menangkap ikan di Selat Malaka dan Samudera Hindia.

“Nelayan kita melaut di perairan Indonesia dan secara geografis berbatasan langsung dengan negara Thailand, Malaysia, dan Myanmar, hingga India. Ya kemungkinan mereka dibawa arus,” katanya.

Ke-15 nelayan Aceh Timur tersebut adalah Muhajir, Zulkifli, M Sufi, Junaidi, Reza, Mawin, Aziz, Ridwan, Reza, Jabbar, Nasrul, Furqan, Ikram, Dani, dan Mimi.

Untuk diketahui, pada 6 Februari 2019 sebanyak 23 nelayan Kabupaten Aceh Timur juga ditangkap otoritas Myanmar terkait dugaan pencurian ikan di wilayah itu dan hingga kini mereka masih ditahan.

Artinya, sepanjang tahun 2019 sebanyak 38 nelayan Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, ditangkap negara tetangga terkait dugaan pelanggaran perikanan.

Pemerintah Aceh melalui DKP Aceh telah mengimbau kepada masyarakat nelayan untuk lebih berhati-hati saat melaut dan tidak melakukan pelanggaran hukum ketika berada di laut. 

Pewarta: Irman Yusuf
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi libatkan warga saat penyisiran korban mutilasi di Blitar

Blitar (ANTARA) – Aparat Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, melibatkan warga saat penyisiran anggota tubuh BH, warga Kota Kediri, yang menjadi korban mutilasi di Kabupaten Blitar.

“Kami libatkan warga untuk penyisiran. Pencarian ini setiap hari. Dimungkinkan kepala dibuang pelaku ke sungai atau tempat lain,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Blitar AKBP Heri Sugiono di Blitar, Sabtu.

Hingga kini, penyidik terus melakukan penyelidikan terkait dengan kasus mutilasi yang menimpa warga berinisial BH (28), seorang guru di SDN Banjarmlati II, Kota Kediri. Selain honorer daerah, korban yang warga Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri itu juga guru tari di sebuah sangar tari Kota Kediri.

Polisi memeriksa para saksi yang mayoritas merupakan teman dekat korban. Selain itu, mereka juga orang yang terakhir komunikasi dengan korban. Keterangan mereka diperlukan guna mengungkap kasus ini.

Korban diduga juga sempat melakukan perlawanan sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam koper. Hal itu terbukti dari hasil autopsi dimana terdapat luka sayatan di sekitar pergelangan tangan. Diduga itu adalah luka tangkisan.

Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim mengambil alih penyelidikan kasus mutilasi di Kabupaten Blitar. Tubuh korban ditemukan dalam koper di bawah jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera menjelaskan, pengambilalihan kasus tersebut karena kejadian meliputi dua wilayah (locus), yakni Kediri dan Blitar. Demi mengkordinasikan dua wilayah yuridiksi hukum tersebut, sehingga diambil alih oleh Polda Jatim. Dalam perkara ini Polres Kediri juga ikut serta dilibatkan.

Barung menambahkan polisi juga menggunakan IT untuk menyelidiki kasus ini. Polisi melihat bahwa telepon seluler korban berada di suatu tempat jam 04.00 WIB di wilayah Kediri. Polisi menduga, pelaku saat melakukan aksinya tidak seorang diri. Hingga kini, pengejaran terus dilakukan polisi pada teman dekat korban.

Korban BH ditemukan pada Rabu (3/4) di bawah jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Walaupun bagian kepala korban belum ditemukan, keluarga di Kelurahan Tamanan, Kota Kediri memutuskan untuk memakamkan jenazah, Kamis (4/4) dini hari.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Lampung-Kejari Bandarlampung kirim tim ke KPK terkait aset Alay

Bandarlampung (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung mengirimkan tim untuk melakukan koordinasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal aset Sugiarto Wiharjo alias Alay, terpidana kasus korupsi di Lampung.

“Tim masih koordinasi dengan KPK untuk membicarakan aset Alay,” kata Kepala Kejati Lampung Sartono, di Bandarlampung, Sabtu.

Sartono belum bisa mengungkapkan secara detail pembahasan soal aset Alay bersama KPK. Pihaknya masih menunggu tim pulang untuk membahas soal aset Alay itu.

“Sementara kami masih menunggu dan rencana Senin (8/4) akan kami ekspose hasil koordinasi dengan KPK,” kata dia menerangkan.

Kepala Kejari Bandarlampung Hentoro Cahyono mengatakan soal pengembalian uang pengganti dari terpidana Alay, ada beberapa yang sudah diputus oleh pengadilan dan tinggal melakukan eksekusi.

“Kami sudah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Bandarlampung terkait aset-aset Alay itu,” kata dia menjelaskan.

Selain itu, Kejari Bandarlampung telah melakukan koordinasi dengan instansi lain, dengan tujuan agar secepat mungkin melakukan penyitaan dan pengembalian uang kerugian negara.

“Kami upayakan semaksimal mungkin untuk pengembalian uang kerugian negara,” kata dia lagi.

Sebelumnya, Kejati Lampung tengah melacak sejumlah aset milik Alay yang telah dikuasai oleh bank maupun yang telah dilelang oleh bank. Pihak Kejati bersama KPK akan meninjau kembali lelang yang dilakukan oleh pihak bank apakah sudah sesuai dengan prosedur.

Kejati Lampung telah menyita sebanyak 16 aset milik Alay yang berada di wilayah Provinsi Lampung. Sebanyak 16 aset yang telah disita oleh Kejati Lampung di antaranya terdapat di Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Tulangbawang, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

Aset Alay terus diburu hingga keluar Lampung. Aset Alay yang berada di luar Lampung seperti Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah telah dilacak oleh tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Salah satu aset Alay di Provinsi Lampung yang telah ditemukan di Kabupaten Lampung Timur berupa tanah seluas 40 hektare.

Pewarta: Budisantoso B & Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panwascam korban penganiayaan caleg Partai Demokrat lapor polisi

Pamekasan (ANTARA) – Dua orang yang merupakan ketua dan anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Waru, Pamekasan, Jawa Timur yang menjadi korban kekerasan verbal seorang caleg dari Partai Demokrat akhirnya melapor ke polisi.

“Laporannya telah disampaikan kemarin ke Mapolsek Waru,” kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pamekasan Abdullah Saidi di Pamekasan, Sabtu.

Caleg yang dilaporkan anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) Waru, Pamekasan, Madura, Jawa Timur ke polisi karena melakukan pemukulan saat panwascam melakukan penertiban baliho tersebut ternyata bernama Samhari.

Dalam surat tanda penerima laporan nomor: STL/5/IV/2019/Polsek yang ditanda tangani oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Unit III Aiptu Pujianto tertanggal 5 April 2019 tertulis, dijelaskan, kasus pemukulan yang dilakukan Samhari itu pada Kamis, 4 April 2019, sekitar pukul 22.05 WIB. (rilis Bawaslu sebelumnya menyebutkan pukul 22.30 WIB)

Lokasi kejadian di Jalan Raya Waru-Pasean, yakni sebelah utara RSUD Waru, yakni di Dusun Palalang, Desa Waru Barat, Kecamatan Waru, Pamekasan.

Samhari merupakan caleg nomor urut 2 dari Partai Demokrat, dan ia melakukan pemukulan bersama sejumlah temannya, karena tidak terima alat peraga kampanye (APK) miliknya ditertibkan.

Menurut keterangan pelapor Mohammad Tohiruddin, pemukulan terhadap dirinya itu mengenai bagian muka dan kepala korban.

“Saya berharap, polisi bisa mengusut tuntas kasus ini,” katanya Tohiruddin.

Namun Caleg Partai Demokrat Samhari membantah tudingan itu anggota dan Ketua Panwascam Waru itu.

Ia mengaku, dirinya hanya memegang kerah baju korban, dan tidak sampai terjadi tindakan kekerasan.

Hal itu dilakukan, karena ia menilai, Panwascam terkesan tebang pilih dalam melakukan penertiban. Disamping itu, baliho miliknya sudah lama dipasang dan bukan merupakan baliho baru.

Bahkan, ia menuding, tindakan yang dilakukan panwascam Waru, Bawaslu Pamekasan dan Bawaslu Jawa Timur adalah tindakan yang diceroboh, karena menyampaikan rilis kepada media hanya berdasarkan informasi dari opini yang berkembang.

“Saya justru menuding apa yang dilakukan Panwascam Waru, Bawaslu Pamekasan dan Bawaslu Jatim yang menyampaikan rilis kepada media, adalah upaya sistemik untuk mengkerdilkan perolehan suara Partai Demokrat di Pamekasan ini,” katanya.

Sebelumnya, Bawaslu Jawa Timur mengecam, tentang kasus kekerasan verbal yang dilakukan oleh Caleg Partai Demokrat Pamekasan itu kepada anggota dan Ketua Panwascam Waru, dan mendesak polisi mengusut tuntas kasus itu, karena telah melanggar aturan.

Bawaslu Jatim juga menyampaikan rilis kronologis kasus kekerasan yang menimpa ketua dan anggota Panwascam Waru tersebut seperti yang tertuang dalam laparan polisi.

Sementara itu, Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo membenarkan laporan dugaan kasus penganiayaan itu, dan pihaknya mulai meminta penjelasan kepada sejumlah saksi.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembalak liar dan truk diduga berisi kayu jati curian diamankan polisi

Tegal (ANTARA) – Polres Tegal mengamankan dua orang yang diduga pelaku pembalakan liar bersama barang bukti truk berisi puluhan batang kayu jati tanpa dokumen yang legal.

Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto ketika dihubungi di Semarang, Sabtu, mengatakan, dua pelaku pembalakan liar tersebut diduga beraksi di kawasan Hutan Balapulang.

“Anggota kami sedang melaksanakan patroli, kemudian mendapati truk yang dikendarai oleh kedua pelaku,” katanya.

Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial A dan K warga Tonjong, Kabupaten Brebes.

Dari pemeriksaan sementara, kata dia, pelaku hanya berdua saja dalam beraksi.

Polisi sendiri masih mendalami perkara ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain atau barang bukti hasil pembalakan liar lainnya.

Dalam penyidikan perkara tersebut, polisi juga meminta keterangan petugas Perhutani untuk memastikan legalitas kayu hasil curian tersebut.

Dwi menambahkan pelaku pembalakan liar di wilayah Tegal memang berasal dari warga luar daerah.

“Untuk penebang yang berasal dari sekitar wilayah ini kami sudah menggandeng dan selalu memberikan sosialisasi agar tidak melanggar hukum,” katanya.

Sementara itu Wakil Administratur (ADM) Perhutani KPH Balapulang Budi Sutomo mengatakan kawasan yang diduga sebagai lokasi pembalakan liar akan dipastikan statusnya.

Menurut dia, kawasan petak 26 yang diduga lokasi pembalakan bukan merupakan daerah larangan penebangan, namun saat ini masih belum boleh dilakukan penebangan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Ungkap Prostitusi Daring Di Makassar

Makassar (ANTARA) – Satuan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Makassar mengungkap jaringan prostitusi dalam jaringan (daring/online) dengan menangkap mucikari serta pelakunya.

“Prostitusi ‘online’ ini memang sudah lama diselidiki oleh anggota dan baru dua malam lalu berhasil diungkap oleh anggota,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Indratmoko saat menggelar jumpa wartawan di Mapolrestabes Makassar, Sabtu.

Ia mengatakan dalam praktik prostitusi daring itu anggotanya berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial AAL alias Ayu yang diduga sebagai mucikarinya.

Ayu ditangkap saat berada di salah satu hotel berbintang di Makassar, Jalan Sultan Hasanuddin Makassar pada Kamis (4/4) Pukul 22.00 WITA.

“Modusnya ini menggunakan aplikasi sosial media, me chat. Anggota berhasil mengungkapnya dan langsung dibawa ke Mapolres untuk dilakukan penyelidikan,” katanya.

Indratmoko menyatakan Ayu bertugas mencari pelanggan atau pria hidung belang dengan menawarkan beberapa orang perempuan, ada yang berusia 19 tahun hingga 21 tahun.

Berdasarkan hasil keterangan perempuan Ayu, tiga perempuan yang dijajakan kepada para pria hidung belang berinisial RA, AN dan SE. Ketiga perempuan ini kesehariannya adalah sebagai SPG (sales promotion girl) minuman.

Ketiga SPG, kata Indratmoko, bertemu dengan Ayu di suatu tempat dan langsung menawarkan pekerjaan yang menjanjikan dengan iming-iming penghasilan lebih dari bekerja sebagai SPG.

“Mereka tertarik karena ditawari penghasilan lebih besar dari pekerjaannya sebagai SPG. Ketiganya sudah mengetahui ditawari jadi PSK ‘online’ dan menerima jika ada pelanggan,” terangnya.

Atas perbuatan dari pelaku, polisi mengancamnya dengan menjerat Pasal 296 Juncto pasal 506 KUHP Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang perdagangan orang.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Nunukan masih tahan dua polisi Malaysia

Nunukan (ANTARA) – Kantor Imigrasi Nunukan masih menahan dua anggota polisi Negeri Sabah Malaysia yang ditangkap oleh petugas Imigrasi Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara di salah satu mini pub.

Kepala Seksi Intel Kantor Imigrasi Nunukan, Bimo Mardi Wibowo di Nunukan, Sabtu menyatakan, pihaknya telah menyurati Konsulat Jenderal Malaysia di Pontianak Kalimantan Barat.

Namun belum ada informasi kapan kedatangannya di Kabupaten Nunukan untuk memberikan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) atau akuan cemas kepada kedua warganya, jelas Bimo melalui pernyataan tertulisnya.

Apabila utusan dari Konjen Malaysia sudah datang di daerah itu membawa akuan cemas bagi kedua anggota polisi tanpa dokumen masuk wilayah NKRI maka waktu pemulangan ke negaranya akan dibahas oleh pimpinan imigrasi.

“Konsulat Malaysia pasti datang seperti hari-hari sebelumnya ketika ada warga negara Malaysia yang ditahan,” ujar Bimo.

Bimo menyebutkan, masa penahanan di rumah tahanan imigrasi hanya maksimal 30 hari saja.

Oleh karena itu, dia mengharapkan, dalam waktu dekat ini utusan dari Konjen Malaysia di Pontianak telah berada di Kabupaten Nunukan. 

Pewarta: Rusman
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019