KPK Panggil Anggota DPRD Lampung Tengah Saksi Suap Proyek

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Ghofur dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS).

“Dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur sebagai saksi untuk tersangka MUS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Mustafa adalah mantan Bupati Lampung Tengah yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

Selain itu, KPK pada Rabu juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Mustafa, yaitu Sekretaris Dinas Bina Marga Lampung Tengah Rifki, PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah Tarmizi, dan Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Lampung Tengah Indra Erlangga.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami terkait dengan dugaan aliran dana kepada tersangka Mustafa untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemkab Lampung Tengah.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aher Deddy Mizwar bersaksi pada Sidang Neneng Yasin

Bandung (ANTARA) – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher dan Deddy Mizwar hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan Proyek Meikarta, dengan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hassanah Yasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Aher yang hadir mengenakan batik lengan panjang, duduk berdampingan dengan Deddy Mizwar atau Demiz yang mengenakan kemeja putih di ruang sidang.

Selain Aher dan Demiz, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono atau Soni juga hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Ketiganya saat ini dipanggil oleh majelis hakim sebagai saksi.

Terdakwa yang juga Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan Proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Rabu 27 Februari 2019.

Dalam sidang perdana tersebut, jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut.

Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura,” ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya, jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952 juta, dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Jaksa dalam persidangan juga menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

“Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian, dan itu akan kami uji di dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan,” kata jaksa pula.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan dalam perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut.

“Sementara perkara sebelumnya kan sudah kami tuntut, sudah diuraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan dalam perkara ini,” katanya lagi.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil 14 anggota DPRD Jambi

Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang anggota DPRD Provinsi Jambi, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 anggota DPRD Provinsi Jambi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018.

“Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang anggota DPRD Provinsi Jambi, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

14 anggota DPRD Jambi itu, yakni Fahrozi, Muntalia, Sainudin, Eka Marlina, Hasyim Ayub, Salim Ismail, dan Agus Rahma. Selanjutnya, Wiwid Iswara, Syofian, Arahmad Eka P, Suprianto, Masnah Busro, Jamaludin, dan Edmon.

“Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jambi mulai pagi hingga sore nanti,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (19/3) telah memeriksa delapan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Saat itu, mereka dikonfirmasi soal aliran dana dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018. KPK pun mengingatkan agar para saksi bersikap kooperatif.

“Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum,” tutur Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018. 13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III. Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH). Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Sebelumnya, KPK telah memproses lima orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK datangi Mapolda-Kejati Sumsel

Pagi ini, 20 Maret 2019 tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) KPK berencana datang ke Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memperkenalkan program korsupgah di pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) mendatangi Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Rabu untuk memperkenalkan program pencegahan korupsi.

“Pagi ini, 20 Maret 2019 tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) KPK berencana datang ke Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memperkenalkan program korsupgah di pemerintah daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu pagi.

Selain itu, kata dia, juga mengajak aparat penegak hukum setempat untuk bersama-sama berkontribusi mendukung upaya perbaikan di pemerintah daerah melalui program-program pencegahan.

Kemudian pada Rabu siang, lanjut Febri, tim KPK dijadwalkan membahas rencana aksi korsupgah bidang BUMD, diskusi perkembangan e-Sumsel, dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel.

“Hal ini merupakan kelanjutan kegiatan kemarin di Sumsel. Kemarin, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumsel dan ditutup dengan FGD (Focus Group Discussion) penertiban aset pemerintah Provinsi Sumsel,” tuturnya.

Rakor yang digelar di kantor gubernur tersebut dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, ketua DPRD, sekretaris daerah dan inspektorat se-provinsi Sumsel.

Pada prinsipnya, kata dia, KPK menyampaikan evaluasi terhadap data-data pencapaian delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah.

“Termasuk tingkat kepatuhan LHKPN dan gratifikasi serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD,” ucap Febri.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas II Korsup Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha dari evaluasi 2018, ada beberapa catatan perbaikan yang ke depannya perlu terus dilakukan perkembangan implementasinya.

Penyempurnaan e-planning dan e-budgeting, kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP), perbaikan Aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terkait peningkatan kinerja ASN melalui tunjangan penghasilan.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekruitmen, rotasi, mutasi, implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel.

Selain evaluasi tahun 2018, ucap Febri, KPK juga menyampaikan program di tahun 2019 yang diharapkan dapat diimplementasikan secara serius.

Program tersebut, yaitu optimalisasi program penerimaan daerah, manajemen aset daerah, pendidikan, sumber daya alam, pengelolaan BUMD yang antikorupsi dan peran BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan survei penilaian integritas.

“Dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program dan perbaikan tata kelola dalam rangka memperkecil titik rawan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan akhirnya supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayahnya,” kata Febri.

Setelah kegiatan rakor itu, KPK juga melakukan FGD dengan pejabat terkait di Pemprov Sumsel mengenai penertiban aset. Pada kesempatan tersebut disampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemprov dalam pengelolaan aset milik pemprov.

Masalah tersebut meliputi belum tuntasnya masalah serah terima aset Pengalihan Personel, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumen (P3D), proses sertifikasi yang berjalan lambat, tumpang tindih kepemilikan aset antara pemprov dengan instansi lain, penguasaan rumah dinas oleh yang tidak berhak, aset pinjam pakai yang tidak dikembalikan.

“Kemudian ketiadaan legalisasi aset pinjam pakai, aset dipinjam pakaikan kepada lembaga nonpemerintah di luar ketentuan yang berlaku, serta rendahnya kontribusi yang diterima oleh pemprov terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga,” ujarnya.

KPK melalui Koordinator Wilayah 2 juga mendorong penyelesaian masalah aset itu pada 2019 melalui urutan prioritas dengan kriteria aset bernilai signifikan, aset strategis, melibatkan lintas instansi, dan aset yang sedang tidak masuk dalam proses penegakan hukum.

KPK akan mendampingi, mengkoordinasikan, dan mengawasi rencana aksi penertiban aset tersebut.

Lebih dari itu, kata Febri, KPK mengapresiasi keterbukaan pihak pemprov, pemkot dan pemkab serta institusi-institusi di Sumatera Selatan.

“Namun, kita semua perlu mengingat, program pencegahan hanya akan berhasil jika ada komitmen yang utuh dari unsur pimpinan daerah dan jajarannya. Jika ada kepura-puraan dalam melakukan pencegahan, maka program-program ini sulit akan berhasil,” ujar Febri.

Apalagi, kata dia, jika di sisi lain praktik-praktik menerima atau meminta suap dan kebiasaan birokrasi lama yang enggan berubah dan cenderung ingin dilayani dan diberikan uang atau gratifikasi masih terjadi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Belu Tangkap Perekrut Pekerja Migran Ilegal di Atambua

Kupang (ANTARA) – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste menangkap tiga calon pekerja migran Indonesia ilegal beserta perekrutnya saat menggelar razia pengamanan wilayah itu menjelang Pemilu 2019.

“Semalam saat kami lakukan razia, kami menemukan tiga orang calon pekerja migran Indonesia asal Belu yang akan diberangkatkan ke Kupang, dan salah satunya masih berusia 16 tahun,” kata Kapolres Belu AKBP Christian Tobing kepada wartawan, di Atambua, Kabupaten Bel, Rabu.

Kapolres Belu menjelaskan hasil razia yang dilaksanakan pihak kepolisian setempat pada Selasa (19/3) malam pukul 22.00 WITA hingga Rabu (20/3) pukul 03.00 WITA.

Tiga calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Dusun Fatuketi, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak yang diamankan itu adalah Sisilia Yunita Bere (16), Delfiana Getrudis Suri (23), dan Yulianti Leo (29). Sedangkan perekrut mereka diketahui bernama Sherli Mesakh.

“Baik perekrut maupun para calon pekerja migran Indonesia ilegal itu diamankan di salah satu kos-kosan, di Kota Atambua,” ujarnya lagi.

Saat ini, kata Kapolres lagi, pihaknya masih menahan perekrut serta tiga calon pekerja migran ilegal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Selain menangkap tiga calon pekerja migran Indonesia dan perekrutnya, polisi juga menangkap tiga wanita yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi daring di kabupaten itu.

Ketiganya hingga saat ini masih ditahan di Polres Belu untuk dilakukan pengembangan kasus prostitusi daring yang kini marak terjadi di NTT khususnya di Kota Kupang dan Atambua.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Biak Tangkap Napi Kabur

Biak (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua menangkap narapidana warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Biak berinisial KW yang melarikan diri dari tahanan.

“Narapidana KW yang melarikan diri dari Lapas Biak sudah kami tangkap lagi, dan dibawa ke lapas,” ujar Kaur Binops Satreskrim Polres Biak Iptu Daniel Huwae yang memimpin penangkapan kembali napi KW, dalam keterangannya, di Biak, Rabu.

Iptu Daniel menyatakan sebelum napi KW ditangkap di kawasan Kampung Wodu, Distrik Andey sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas.

Informasi tempat persembunyian keberadaan napi KW di Kampung Wodu, menurut Iptu Daniel, menjadi bahan informasi petugas Satreskrim Polres Biak Numfor untuk melakukan penangkapan.

“Setelah itu, petugas Buser Satreskrim Polres Biak melakukan penangkapan napi KW untuk dibawa ke Lapas Biak untuk menjalani proses hukumannya,” ujar Kaur Binops Satreskrim Polres Biak Iptu Daniel Huwae.

Dalam setahun belakangan ini masih ditemukan warga binaan Lapas Kelas II B Biak yang menjalani hukuman masih dapat melakukan tindak kriminal baru di luar lapas.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Belu Tangkap Tiga Wanita Diduga Terlibat Prostitusi Daring

Kupang (ANTARA) – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap tiga wanita yang diduga terlibat dalam prostitusi daring atau online di daerah ini, saat razia untuk mengantisipasi kejahatan yang muncul menjelang Pemilu 2019.

“Ketiga wanita itu kami tangkap karena saat diperiksa tak mempunyai identitas diri, dan ada beberapa bukti dugaan kami mereka terlibat dalam jaringan prostitusi dengan sistem daring,” kata Kapolres Belu AKBP Christian Tobing kepada wartawan, di Atambua, Rabu.

Dia menjelaskan, satu dari dua wanita yang diduga pekerja seks (PSK) daring itu, saat dilakukan pemeriksaan di salah satu hotel kelas melati di kota itu, ditemukan satu dus alat kontrasepsi, dan sudah lima buah yang terpakai.

Sedangkan dua wanita lagi yang ditemukan dalam kamar yang sama, saat diperiksa tak memiliki kartu identitas diri, serta ditemukan dompet milik seorang pria dalam tas wanita itu.

“Saat ini ketiganya masih kami tahan di Polres Belu, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun dari hasil pemeriksaan sementara ketiga wanita itu mengaku berasal dari Kota Kupang,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, pekan lalu, Polda NTT menangkap seorang wanita yang terlibat prostitusi daring di salah satu hotel kelas melati di Atambua.

Penangkapan korban prostitusi daring itu dilakukan setelah pihak kepolisian NTT mendapatkan informasi marak kasus tindak pidana itu, di ibu kota Provinsi NTT yaitu Kota Kupang.

Usai penangkapan di Atambua, pihak kepolisian berhasil menangkap dua orang pria berinisial MD alias AB (22) dan YDP alias DD (40) yang diduga adalah muncikari yang terlibat dalam kasus prostitusi daring di Kota Kupang dan Atambua.

Sistem pemesanan yang dilakukan pria hidung belang pelanggan mereka, dilakukan menggunakan salah satu aplikasi yakni MiChat.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Tangkap Pemilik Rumah Makan Merangkap Bandar Sabu-sabu

Bandarlampung (ANTARA) – Petugas Subdit II Unit I Ditres Narkoba Polda Lampung menangkap seorang pemilik rumah makan di Jalan Lintas Sumatera, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung karena kedapatan juga merangkap menjadi seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu.

“Tersangka bernama David (36) yang merupakan pemilik Rumah Makan ‘Pak Jenggot’,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Shobarmen, di Bandarlampung, Selasa.

Shobarmen menjelaskan tersangka ditangkap pada Minggu (10/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Hasil dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua buah handphone, satu brancod warna hijau, satu buah timbangan digital, satu bundel plastik pembungkus sabu-sabu, satu bungkus plastik berisi sabu-sabu berukuran sedang, dan tiga buah plastik klip berisi sabu-sabu.

“Tersangka bersama barang bukti langsung kami bawa ke kantor,” kata dia lagi.

Modus yang dilakukan pemilik rumah makan ini, dengan cara menjual sabu-sabu yang telah dikemas kepada pengemudi kendaraan truk yang melintas maupun yang singgah di rumah makan miliknya.

“Pelanggannya mayotitas pengemudi truk yang telah mengetahui itu,” kata Shobarmen menerangkan.

Polisi kemudian mencium kegiatan yang dilakukan David. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah makan milik tersangka.

“Kami menggerebeknya dan juga menggeledah rumah makan tersangka. Beberapa barang bukti berhasil kami dapati,” kata dia lagi.

Pewarta: Triono Subagyo & Damiri
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham berjanji revitalisasi seluruh lapas

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji merevitalisasi seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia, tetapi baru satu Lapas yang direvitalisasi.

“Dari 528 lapas, baru satu yang dilakukan revitalisasi yaitu Lapas Nusakambangan,” kata Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan revitalisasi lapas, tetapi selama delapan bulan baru Lapas Nusakambangan yang sudah selesai direvitalisasi.

“Sudah dilaksanakan, baru di lapas Nusakambangan, karena revitalisasi membutuhkan sumber daya dukungan yang tidak sedikit,” katanya.

Revitalisasi yang dilakukan di lapas Nusakambangan sudah dilakukan dengan proses pembinaan yang bertahap. Saat ini, pihaknya juga terus melakukan kajian karena butuh instrumen yang tepat.

Mengenai pencapaian revitalisasi apakah sesuai dengan target, lanjut dia, tidak ada target karena akan tetap berjalan.

“Kami akan terus lakukan, apalagi dukungan dari pemerintah terhadap revitalisasi sangat luar biasa,” ucapnya.

Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra pernah berpendapat bahwa penanganan kondisi lapas harus dilakukan oleh orang yang paham betul atas kondisi yang ada.

Terlebih, sejak saat menjabat sebagai menteri 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tidak bertambah.

“Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk,” kata Yusril.

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, seharusnya ada penambahan lapas atau rutan. Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar bisa membangun Lapas Cipinang dan Salemba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastuktur lapas dan rutan yang ada karena kebanyakan merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

“Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda,” kata Kisnu”dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Kisnu mencontohkan peristiwa kebakaran lapas di Provinsi Aceh, yakni Cabang Rutan Sinabang, pada Minggu (18/3) dini hari, bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas lapas.

“Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa,” katanya.

Dia mengakui untuk perbaikan infrastrukur lapas ini membutuhkan anggaran yang besar, namun biaya besar ini bisa digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM di dalam lapas.

“Narapidana perlu makan, minum, dan kesehatan juga. Jadi tiap peristiwa, dijadikan asessment kepada lapas. Pakailah sudut pandang perlindungan HAM, dari situ dapat kelihatan berapa biaya yang dikeluarkan, dan dananya, apa yang harus dibangun akan kelihatan dan terlihat di sana,” katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas KPK bawa satu koper dari ruang Kakanwil Kemenag Jatim

Sidoarjo (ANTARA) – Sejumlah petugas yang diduga berasal dari komisi pemberantasan korupsi KPK membawa satu unit koper berwarna biru usai melakukan penggeledahan di ruangan kantor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haris Hasanudin di kawasan Juanda di Sidoarjo Jawa Timur, Selasa.

Petugas yang turun dari lantai dua tempat ruangan tersebut berada langsung turun dan menuju ke dalam kendaraan yang sudah menunggunya sejak siang.

Petugas keluar dari ruangan itu sekitar pukul 19.00 WIB tanpa memberikan keterangan kepada media terkait dengan penggeledahan itu. Petugas melakukan penggeledahan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB.

Belum ada pernyataan resmi terkait dengan penggeledahan ini, namun yang jelas KPK sebelumnya sudah menyegel ruangan Kepala Kanwil Kemenag Jatim setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya, Humas Kanwil Kemenag Jatim Markus mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kanwil Kemenag Jatim.

“Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai,” katanya.

Ia mengatakan, Kanwil Kemenag Jatim juga prihatin dengan kasus tertangkapnya pimpinan instansi itu. “Terkait OTT itu, tidak akan berpengaruh pada pelayanan di Kanwil Kemenag Jatim.

Sebab, pelayanan di kantor ini sudah tersistem, sehingga tetap bisa berjalan meskipun Kakanwil Kemenag Jatim sudah menjadi tersangka, tuturnya.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin terjaring OTT KPK karena diduga terlibat kasus suap. Dalam penangkapan di Surabaya pada akhir pekan lalu, KPK juga menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ringkus seorang remaja pengedar sabu

Penangkapan yang dilakukan Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut karena tersangka kedapatan memiliki 26 sachet narkotika jenis sabu seberat 15,42 gram

Kendari (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, menangkap seorang remaja diduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial SL (16) di sebuah rumah kos Citra, Jalan Balaikota IV, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Senin (18/3).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, di Kendari, Selasa, mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra pada Kamis (14/3).

“Penangkapan yang dilakukan Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut karena tersangka kedapatan memiliki 26 sachet narkotika jenis sabu seberat 15,42 gram,” katanya.

Tersangka mengaku, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Kendari atas nama Alam alias Ama dengan cara dibuangkan dari tukang tempelnya.

“Ditempelkan di samping toko perbelanjaan Megros Andonohu,” kata Harry.

Selanjutnya, dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam milik tersangka karena diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Opsnal subdit 1 melakukan upaya pengembangan untuk mencari tukang tempel, namun tim tidak berhasil menangkap tukang tempel tersebut.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang disita dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Sultra guna proses penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Disebutkan, barang bukti lain yang berhasil disita polisi, yakni satu buah kaleng bekas permen mentos, satu buah plastik kemasan merk aqua.

Selanjutnya , tersangka anak di bawah umur tersebut akan diperiksa urinenya dan darahnya, lalu dikirim ke laboratorium forensik.

“Pelaku diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan dari Lapas Kelas II A Kendari,” katanya.

Atas perbuatan tersebut, pelaku melanggar Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pewarta: Hernawan Wahyudono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa KPK tuntut Sulimin lima tahun penjara

Ambon (ANTARA) – Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut supervisor kantor pelayanan pajak pratama Ambon, Sulimin Ratmin yang menjadi terdakwa kasus suap pajak perorangan selama lima tahun penjara.

“Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti beralah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” kata JPU KPK, Ni Nengah Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi di Ambon, Selasa.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, Pasti Tarigan didampingi Jenny Tulak dan Rony Felix Wuisan (hakim karier) serta Bernard Panjatian, dan Jefry Yefta Sinaga (hakim adhoc tipikor) selaku hakim anggota.

JPU KPK juga menuntut terdakwa divonis membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa membayar uang tambahan sebesar Rp60 juta.

“Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama enam bulan,” kata JPU KPK.

Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sedangkan yang meringankan adalah, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, serta belum pernah dihukum.

JPU KPK mengatakan, karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 sebagai dakwaan primer telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidernya.

Unsur-unsur dimaksud adalah posisi terdakwa selaku pegawai negeri penyelenggara negara, kemudian terdakwa menerima suap baik secara langsung maupun melalui rekening bank milik anaknya Eki Yeniawati dari seorang wajib pajak bernama Anthony Liando.

Terdakwa juga diperkenalkan oleh Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba dengan Anthony Liando di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon untuk mengatur penghitungan pajak wajib pajak perseorang milik Anthony Liando selaku pemilik Toko Angin Timur.

Majelis hakim menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lanal gagalkan penyelundupan 50 kg sabu

Tim F1QR Lanal Lhokseumawe Lantamal I Koarmada menghadirkan empat tersangka bersama barang bukti narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) di Mako Lanal Lhokseumawe, Aceh, Selasa (19/3/2019). Tim F1QR Lanal Lhokseumawe Lantamal I Koarmada berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 50 kilogram sabu asal Thailand di perairan Ujong Blang Aceh dan menangkap empat orang sindikat narkotika internasional Thailand-Aceh berinisial IS (36), HS (26), IR (27) dan MA (26) berikut satu pucuk senjata api jenis FN bersama tujuh butir amunisi. ANTARA FOTO/Rahmad/foc.

Konten radikalisme terbanyak di Facebook dan Instagram

Jakarta (ANTARA) – Konten radikalisme dan terorisme yang telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga 2019 terbanyak dari media sosial Facebook dan Instagram.

Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan dari 10.499 konten diblokir selama 2018, sebanyak 7.160 konten di Facebook dan Instagram, 1.316 konten di Twitter, 677 konten di Google/Youtube, 502 konten di Telegram, 502 konten di file sharing dan 292 konten di situs web.

“Sementara selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1.031 konten yang terdiri 963 konten Facebook dan Instagram dan 68 konten di Twitter,” tutur Ferdinandus.

Ia mengatakan terdapat pertumbuhan pemblokiran konten radikalisme dan terorisme secara signifikan, dibandingkan sejak 2009 sampai 2017.

Dalam kurun waktu 2009-2017, pemblokiran konten yang berkaitan radikalisme dan terorisme hanya sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, delapan konten di Facebook dan Instagram dan satu konten di Youtube.

Sementara dengan mesin AIS atau crawling yang dioperasikan sejak Januari 2018, lebih dari 10.000 konten radikalisme dan terorisme ditapis dalam setahun, dibandingkan hanya sebanyak 323 konten selama lebih dari tujuh tahun.

Mesin AIS terus melakukan pencarian konten dalam situs web atau platform setiap dua jam sekali.

Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten terorisme, radikalisme dan seperatisme.

Sedangkan tindakan pemblokiran atau penapisan konten dilakukan atas permintaan dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan terduga teroris yang ditangkap di Sibolga dan Lampung berkomunikasi dengan Facebook, surel serta aplikasi perpesanan.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami Sekjen ESDM soal gugatan terminasi PKP2B

Untuk saksi Ego Syahrial, KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi PKP2B, kata Febri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial soal materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

KPK pada Selasa memeriksa Ego sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Untuk saksi Ego Syahrial, KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi PKP2B,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Adapun Ego diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

Selain Ego, KPK juga memeriksa satu saksi lainnya untuk tersangka Samin Tan, yaitu pegawai PT BLEM K.M Iqbal Novansyah.

“Untuk saksi K.M Iqbal Novansyah, KPK mendalami pegetahuan saksi terkait dengan peran SMT dalam suap anggota DPR Enny Saragih,” ucap Febri.

KPK pada 15 Februari 2019 telah memeriksa Samin Tan sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR non-aktif Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar.

Suap itu diberikan agar Eni ikut mengurus terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 25 saksi kasus suap RAPBD di Polda Jambi

Jambi (ANTARA) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari anggota dewan hingga bupati dan wakil bupati dalam kasus dugaan korupsi atau suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dengan memakai ruang Ditkrimsus Polda Jambi.

Hasil pantauan di Mapolda Jambi, Selasa, dari salah satu ruangan Ditkrimsus terlihat tulis menggunakan kertas ‘Ruang Riksa KPK’ tertanggal 19-22 Maret 2019.

Berdasarkan sumber untuk pemeriksaan kali ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai kembali melakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Jambi. Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan di Mapolda Jambi.

Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada 25 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk yang sudah tidak menjabat juga diperiksa seperti yang sudah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten.

Beberapa orang saksi yang memenuhi panggilan untuk diperiksa di Mapolda Jambi adalah salah seorang diantaranya adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya. Namun saat coba dikonfirmasi wartawan, Bustami belum bersedia memberikan keterangan dan dia beralasan masih diperiksa oleh penyidik KPK.

Sedangkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Luhut Silaban mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana ke Fraksi PDI-P dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

Luhut Silaban mengatakan saat keluar dari ruang penyidikan KPK hendak menuju ke toilet dikonfirmasi dirinya tidak mengetahui adanya dugaan uang yang mengalir ke PDIP.

Dia mengaku diperiksa terkait dengan aliran dana suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2017 dan dirinya membenarkan terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK karena pemeriksaan masih berlangsung di Mapolda Jambi.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program pencegahan korupsi Sulbar bertengger di peringkat 14 dari 34 provinsi

Mamuju (ANTARA) – Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil capaian “Monitoring Center of Prevention/MCP” tahun 2018 pada program pencegahan korupsi, menduduki peringkat ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Berdasarkan hasil MCP yang dilakukan KPK bersama jajaran Pemprov Sulbar pada 2018, Provinsi Sulbar menduduki peringkat 14 dengan skor 64 persen. Adapun skor capaian optimal ada pada pemberdayaan dana desa yaitu 92 persen dan pelayanan terpadu satu pintu dengan skor 75 persen,” kata Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Malik Nasution, kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa petang.

“Hal tersebut harus dilakukan pembenahan dan perbaikan di sektor lainnya sehingga pada tahun ini, Provinsi Sulbar dapat memperbaiki peringkatnya di MPC,” tambahnya.

Upaya pembenahan dan pengendalian lanjut Adlinsyah, harus dilakukan secara rutin.

KPK tambahnya, juga terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah, melalui perangkat sistem penerimaan pajak yang bertujuan, meningkatkan PAD Sulbar.

Penertiban aset dan dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga kata Adlinsyah, harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam upaya pengendalian itu lanjutnya, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar, pada Rabu (20/3).

Rapat koordinasi itu kata dia, bertujuan mengevaluasi dan memonitoring delapan sektor pemerintahan daerah.

“Kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi,” papar Adlinsyah.

Pewarta: Amirullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artidjo: belum ada capres gereget berantas korupsi

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menilai bahwa belum ada calon presiden dan wakil presiden yang gereget untuk memberantas korupsi.

“Yang sangat berat adalah komitmen calon presiden-wakil presiden dalam pemberantasan korupsi, tidak ada debat capres yang fokus untuk itu, jadi menurut saya budaya hukum kita masih rendah terutama masalah korupsi ini, belum ada 2 calon yang gereget betul untuk memberantas korupsi,” kata Artidjo di Jakarta, Selasa.

Artidjo menyampaikannya dalam seminar “Urgensi Pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan KPK.

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah melakukan debat dengan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme pada 17 Januari 2019 lalu.

“Prospek pemberantasan korupsi setelah 2019 tergantung beberapa faktor yaitu pertama kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan sosial dalam Pancasila. Kapan berangkat ke sana kalau tidak hari ini? KPK sudah memulai hal itu untuk mendidik,” tambah Artidjo.

Faktor kedua adalah kesadaran bersama sebagai bangsa untuk memberantas korupsi.

“Jangan pemberantasan korupsi diserahkan ke DPR dan eksekutif karena mereka juga menikmati, harus dimulai dari kita,” tambah Artidjo.

Faktor ketiga adalah penguatan integritas fungsi pengadilan terutama korupsi yang bermuatan politik

“Keempat, ‘role model’, contoh sikap petinggi negara yang ‘zero tolerance’ terhadap korupsi ini yang sulit, Zhu Rongji (Perdana Menteri China 1998-2003) mengatakan ‘Buat peti sekian banyak, satu untuk saya’, tapi saya belum dengar di republik ini melakukan hal itu,” ungkap Artidjo.

Artidjo menilai bahwa Indonesia belum memiliki “role model” dalam pemberantasan korupsi.

“Tampaknya ada begitu banyak tokoh yang diharapkan menjadi ‘role model’ tapi tidak terlaksana, terlihat Indonesia memiliki krisis keteladanan dalam pemberantasan kroupsi. Dalam pencegahan korupsi KPK menunjukkan teladannya dalam menangani terdakwa dengan korupsi bermuatan politis tapi pelemahannya pun banyak,” tambah Artidjo.

Kelima adalah membina sikap antikorupsi di masyarakat sehingga kekuatan sipil yang bergerak untuk melawan segala korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 01 Irfan Pulungan mengaku bahwa semangat antikorupsi tersebut diharapkan akan dilakukan bila pasangan tersebut terpilih.

“Insya Allah komitmen antikorupsi akan dilakukan di periode kedua,” kata Irfan.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Helikopter jatuh di Cigalontang Tasikmalaya belum bisa dievakuasi

Sampai saat ini untuk evakuasi masih menunggu tim operator dari PT ATS tersebut, rencana datangnya Rabu (20/3)

Tasikmalaya (ANTARA) – Bangkai helikopter yang jatuh di perbukitan Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (16/3) sudah empat hari belum bisa dievakuasi karena masih menunggu tim operator helikopter dari Jakarta.

“Sampai saat ini untuk evakuasi masih menunggu tim operator dari PT ATS tersebut, rencana datangnya Rabu (20/3),” kata Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Wiriadinata Letnan Kolonel Pnb M Pandu Adi kepada wartawan di Tasikmalaya, Selasa.

Ia menuturkan, jajaran TNI dan Polri masih disiagakan untuk pengamanan di lokasi jatuhnya helikopter Kampung Situhiang, Desa Sirnaputra, Kecamatan Cigalontang.

Proses evakuasi helikopter, kata dia, tidak bisa sembarangan, tetapi harus melibatkan tim operator yang mengetahui kondisi helikopter tersebut.

Terkait adanya kendala dalam persiapan evakuasi, lanjut dia, jajarannya tidak menghadapi kendala, atau hambatan, hanya tinggal melaksanakan sesuai aturan yang akan dilakukan oleh tim operator.

“Semua lancar, hanya menunggu koordinasi dari PT ATS sebagai operator, pesawat nanti langsung dibawa ke Sentul ke PT ATS,” katanya.

Sejak helikopter jatuh, beberapa pihak terkait seperti tim asuransi dari Singapura sudah melakukan pengecekan tingkat seberapa parah kecelakaannya.

Selain itu, tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah terjun ke lokasi mengumpulkan barang bukti dan data lainnya seperti dokumen penerbangan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Helikopter tersebut membawa empat orang, semuanya dalam keadaan hidup meskipun mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari terima uang pengganti istri mantan wali kota Padang Panjang

Padang   (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), menerima pembayaran uang pengganti dari istri mantan wali kota, Maria Feronika yang menjadi terpidana kasus korupsi anggaran kebersihan rumah dinas wali kota setempat.

“Memang benar hari ini terpidana yang diwakili oleh keluarga serta penasihat hukumnya menyerahkan uang pengganti dalam kasus sebesar Rp167.231.000,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Panjang Ekky Rizki Asril, dihubungi dari Padang, Selasa.

Selain itu, pihak Maria yang merupakan isteri mantan wali kota Padang Panjang itu juga membayar denda Rp50 juta, dan biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebesar Rp17.500.

Pembayaran tersebut menjadi kewajiban Maria setelah kasusnya diputus oleh pengadilan.

Dalam perjalanannya pada tingkat Pengadilan Tipikor Padang Maria dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3 Undang-undang TPPU.

Ia dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp167.231.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman satu tahun penjara.

Selain itu terpidana juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Dengan dibayarnya uang pengganti serta denda tersebut, maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani hukuman subsider satu tahun penjara (dari uang pengganti), dan kurungan tiga bulan (denda),” katanya.

Putusan Pengadilan Tipikor Padang pernah diajukan ke tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan pengadilan Tipikor Padang.

Pihak terdakwa dan jaksa juga mengajukan kasasi, namun ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Ekky mengatakan uang yang diserahkan pihak penasehat hukum dan keluarga itu langsung disetorkan ke kas negara.

Pewarta: Syahrul Rahmat dan Fathul Abdi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menggugat aturan masa jabatan anggota BPK

Jakarta (ANTARA) – Salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djali merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006 tentang BPK, yang mengatur masa jabatan anggota BPK yang hanya boleh menjabat untuk dua periode saja.

BPK merupakan lembaga dengan fungsi yang masuk dalam ranah kekuasaan legislatif.

Lembaga dalam ranah kekuasaan legislatif lainnya adalah DPR, namun anggota DPR tidak memiliki batasan periodesasi masa jabatan seperti anggota BPK.

Oleh sebab itu, Rizal berpendapat BPK yang juga memiliki sifat jabatan legislatif, seharusnya juga tidak memiliki batasan periodesasi masa jabatan, karena kedua lembaga ini memiliki anggota yang majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.

Rizal kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 5 ayat (1) UU BPK dan meminta agar Mahkamah menyatakan agar ketentuan tersebut sepanjang frasa “untuk satu kali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kolektif kolegial

Sebagai pemohon Rizal kemudian menghadirkan ahli hukum perancangan perundang-undangan dari Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widianto, yang kemudian memberikan keterangan di dalam sidang uji materi.

Dalam keterangannya Aan menyebutkan seharusnya masa jabatan anggota BPK itu sama seperti anggota DPR, yaitu memegang masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih beberapa kali tanpa ada batas waktu yang mengakuinya.

Adapun semangat pembatasan masa jabatan anggota BPK terjadi setelah amandemen UUD 1945, karena adanya pengaruh pembatasan masa jabatan presiden yang pada masa itu pernah tidak terbatas.

“Norma UU BPK yang membatasi kekuasaan dan masa jabatan anggota BPK berlebihan karena tidak memiliki alasan rasional yang logis,” jelas Aan.

Aan mengatakan hal tersebut karena menurut Aan BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja, melainkan oleh sembilan orang yang bekerja secara kolektif kolegial sehingga sangat kecil bagi anggota BPK untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan atas jabatannya tersebut.

Lebih lanjut Aan menjelaskan berdasarkan kedudukan dan fungsi BPK dalam ketatanegaraan di Indonesia, BPK adalah lembaga yang independen dan mandiri.

Penjelasan Aan kemudian didukung dengan kesaksian dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, yang mengatakan sistem mutasi setiap tiga hingga lima tahun sekali di lembaga BPK, dapat menjauhkan anggota BPK dari risiko kepentingan ketika melakukan tugas dan fungsinya.

Agung kemudian menjelaskan berdasarkan struktur organisasi, BPK terdiri atas sembilan orang dengan kedudukan sama, di mana satu orang menjadi ketua dan satu lainnya menjadi wakil ketua, serta tujuh anggota lainnya berperan sebagai auditor.

Untuk hal-hal yang bersifat umum dan strategis seperti jadwal, kebijakan, dan strategi pemeriksaan perhatian publik adalah wewenang dari anggota BPK.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerugian negara serta tanggung jawab keuangan negara maka dipilih tim pemeriksa keuangan negara yang bersifat fungsional.

“Merekalah yang kemudian melakukan pengumpulan dokumen dan komunikasi audit dengan temuan serta bersentuhan langsung dengan entitas yang diperiksa,” jelas Agung.

Namun para pemeriksa ini akan mengalami mutasi setiap tiga hingga lima tahun sekali, sehingga tidak selalu menangani dokumen entitas yang sama.

Sementara itu, mantan Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) DPR RI Jacob Tobing yang ditunjuk MK sebagai pemberi Keterangan, menjelaskan bahwa masalah Badan Pemeriksa Keuangan sudah dibicarakan saat rapat PAH terkait amandemen UUD 1945 pada Oktober 1999 hingga 2001.

Jacob menjelaskan semangat reformasi menjadi landasan pembentukan BPK, sehingga ada pembatasan kekuasaan hingga pengelolaan kenegaraan yang lebih baik.

“Salah satu yang diputuskan adalah untuk membentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, meskipun anggota BPK juga diusulkan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, tetapi perintah membentuk BPK adalah dari UUD 1945 dan BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri,” urai Jacob.

Tidak obyektif

Dalam sidang terakhir, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sempat membacakan surat keterangan Ketua BPK kepada MK yang terbagi menjadi tiga poin.

Dalam poin pertama, BPK secara kelembagaan menyatakan tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara sidang uji materi tersebut.

“Dengan memperhatikan saat ini keanggotaan BPK memiliki periode masa jabatan yang tidak sama, maka terhadap pokok permohonan yang diajukan, secara kelembagaan BPK tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara tersebut,” ujar Bahtiar.

Kemudian surat tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di DPR RI dan DPD. Sehingga apabila permohonan pengujian UU BPK dikabulkan, hal itu tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK.

“Mengenai proses persidangan permohonan perkara ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan,” ujar Bahtiar.

Kebijakan terbuka

Pemerintah yang diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, kemudian berpendapat aturan periodisasi dan masa jabatan anggota BPK merupakan kebijakan hukum bersifat terbuka.

Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada.

Pemerintah kemudian mengingatkan bahwa MK dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, menyatakan MK tidak mungkin membatalkan undang-undang jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai “legal policy” oleh pembentuk undang-undang.

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, MK tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional,” ujar Tio.

Terlepas dari keputusan MK, apakah aturan tersebut konstitusional ataupun tidak, setiap anggota dari lembaga legislatif tetap harus bekerja secara profesional, dan penuh integritas. Karena mereka semua dipilih untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia dan dipercaya untuk membantu mengatur negeri ini menjadi lebih baik.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia akan gelar kongres notaris dunia

Kongres notaris dunia ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia, karena selama ini kongres notaris hanya di Amerika ataupun Eropa. Tapi sekarang bisa kita tarik ke Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Tri Firdaus Akbarsyah menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres Notaris dunia pada November 2019.

“Kongres notaris dunia ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia, karena selama ini kongres notaris hanya di Amerika ataupun Eropa. Tapi sekarang bisa kita tarik ke Indonesia,” kata Tri Firdaus usai penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) di Ruang Nusantara FHUP Jakarta, Selasa (19/3).

Tri mengatakan Indonesia tentunya ingin berperan aktif dalam pergaulan notaris dunia sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas notaris Indonesia.

Nantinya dalam kongres tersebut diagenda pemilihan presiden notaris dunia dan juga pembahasan permasalahan manusia subjek hukum.

“Saat ini calon presiden notaris dunia masih dari Eropa,” katanya.

Dikatakannya notaris merupakan ujung tombak dunia usaha, karena pertama kali ketika membuat perusahaan maka ke notaris terlebih dahulu. Disinilah kita butuh notaris-notaris yang handal, jujur dan berwibawa. Notaris ini juga tidak boleh memihak.

Kami berharap dari PPINI ada keseragaman pendidikan notaris di Indonesia. Sekarang ini ada 43 Prodi Kenotariatan namun standar pendidikannya beda-beda.

Untuk itu ada diperlukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi karena kami yang tahu di lapangan bagaimana kerja notaris bukan hanya teori-teori tapi praktek di lapangan.

“Praktek ini perlu ditingkatkan terus agar kita bisa menjawab permasalahan yang ada dengan dituangkan dalam Akte,” jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, pembuatan Akte ini hanya copy paste dengan yang ada sebelumnya karena setiap permasalahan beda-beda solusinya.

“Disinilah perlunya kerja sama dengan PPINI karena kita mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan dan mencari solusinya,” katanya. ***3***

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar: Kesadaran keamanan siber perlu ditingkatkan

Namun, memang sulit mengukur seberapa banyak korbannya karena sering korban pun tidak mengetahui bahwa akunnya diretas.”

Semarang (ANTARA) – Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu kesadaran keamanan siber warganet dan pelaku bisnis internet terkait dengan banyaknya peretasan kata sandi (password) pada medsos dan marketplace.

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) kepada ANTARA di Semarang, Selasa petang, mengungkapkan bahwa peretasan password pada medsos dan marketplace sudah lama terjadi.

“Namun, memang sulit mengukur seberapa banyak korbannya karena sering korban pun tidak mengetahui bahwa akunnya diretas,” kata Pratama ketika menanggapi isu 13 juta pengguna Bukalapak dibobol.

Dari situs the hacker news, lanjut Pratama, diketahui bahwa Gnosticaplayers mengaku meretas 890 juta akun dari 32 situs beberapa waktu lalu. Sebanyak 13 juta akun di antaranya dari Bukalapak. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi data yang dijual salah satunya adalah password.

Pihak Bukalapak sendiri mengakui bahwa ada upaya peretasan terhadap situsnnya. Akan tetapi, itu terjadi beberapa tahun lalu. Bukalapak mengklaim bahwa tidak ada data penting, seperti user password, finansial, atau informasi pribadi lainnya yang berhasil didapatkan.

Terlepas dari itu, kata Pratama, untuk antisipasi hal buruk yang tidak diinginkan oleh pengguna Bukalapak saat ini adalah mengganti seluruh password akun medsos, marketplace email, dan platform lain di internet. Pasalnya, sering penggunaan password yang sama membuat para peretas dengan mudah mengambil akun medsos dan platform lainnya.

Jika password benar, termasuk data yang dijual, menurut Pratama, akan sangat berbahaya karena sebuah akun medsos maupun marketplace bisa diganti email, alamat, bahkan bisa mengorder sendiri.

Oleh karena itu, Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, merekomendasikan penggantian password pada semua akun marketpalce, media sosial, dan platform lain di internet.

Menurut dia, sebenarnya paling baik ada setiap platform internet mempunyai password yang berbeda. Untuk mengakali banyaknya password, bisa digunakan password manager agar mudah mengelola password.

Pratama mencontohkan riset Pricewaterhousecoopers (PWC) Indonesia pada tahun 2018. Hasil riset menunjukkan bahwa kerugian dari sektor perbankan akibat ancaman siber mencapai ratusan juta dolar AS, hanya di Indonesia.

“Kelalaian pada faktor sederhana, seperti password, sangat mengancam, apalagi yang diretas adalah pejabat maupun infrastruktur penting di Tanah Air,” kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Pratama memandang perlu kolaborasi serius dari semua pihak, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, provider, dan kampus.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami delapan anggota DPRD Jambi soal aliran dana

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018.

“Saksi-saksi didalami terkait dugaan aliran dana ke anggota DPRD dan proses pembahasan anggaran,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Adapun pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut dilakukan di Mapolda Jambi, Selasa.

“Semua saksi memenuhi panggilan penyidik yang dilakukan di Mapolda Jambi untuk 13 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Febri.

Delapan anggota DPRD Provinsi Jambi itu, yakni Syamsul Anwar, Luhut Silaban, M Chairil, Budi Yako, Bustomi Yahya, Zainul Arfan, Misran, dan Meli Khaerani.

“Kami ingatkan agar para saksi bersikap kooperatif. Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

239 warga negara asing di Jateng melanggar aturan keimigrasian

Kudus (ANTARA) – Sebanyak 239 warga negara asing yang berada di Jawa Tengah sepanjang tahun 2018 hingga Februari 2019 melanggar aturan keimigrasian sehingga harus dilakukan penindakan hukum mulai dari tindakan administrasi keimigrasian hingga penyelidikan penegakan hukum keimigrasian (pro justicia).

“Dari ratusan WNA yang ditindak tersebut, paling dominan penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian (TAK), selebihnya pro justicia,” kata Kabid Intelejen Penindakan dan Informasi Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jateng Tohadi ditemui usai rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Tim Pora) Kabupaten Kudus di Hotel Griptha Kudus, Selasa.

Adapun rinciannya, untuk penegakan hukum TAK tahun 2018 sebanyak 197 orang yang berasal dari sejumlah negara, seperti China, Malaysia, Timor Leste, Korea Selatan, India dan beberapa negara lainnya.

Jumlah WNA yang ditindak, kata dia, paling banyak dari China sebanyak 34 orang, disusul Malaysia sebanyak 25 orang dan Korea Selatan sebanyak 18 orang, sedangkan negara lain jumlahnya bervariasi.

Sementara tahun 2019 jumlahnya tercatat hanya 31 orang yang dengan jumlah terbanyak dari China sebanyak empat orang, disusul Iran sebanyak tiga orang, Pakistan, Belgia, Belanda masing-masing dua orang serta dari sejumlah negara lainnya.

Untuk jumlah WNA yang dilakukan penegakan hukum pro justicia sepanjang 2018 sebanyak sembilan WNA yang berasal dari Korea Selatan, China, Yaman masing-masing dua orang, sedangkan tiga WNA lainnya berasal dari India, Belanda dan Paskitan.

“Sementara tahun 2019 tercatat ada dua orang, yakni dari Malaysia yang melanggar pasal 122b, sedangkan dari Yaman melanggar pasal 126c,” ujarnya.

Berdasarkan catatan pelanggaran tersebut, jumlah paling banyak dilakukan oleh WNA asal China.

Dominasi pelanggaran tersebut, disebabkan karena saat ini WNA yang datang ke Indonesia mayoritas dari China menyusul banyaknya perusahaan besar yang menggunakan teknologi dari negara tersebut sehingga harus didatangkan pula tenaga kerjanya dari China.

“Dalam pengawasannya memang mereka masih mencoba-coba melakukan kegiatan di luar tujuan awal,” ujarnya.

Dalam penegakan hukumnya, kata dia, sejauh ini menyasar WNA, sedangkan perusahaan yang mempekerjakan belum ada penindakan hukum.

Apabila memang terbukti terlibat dalam pelanggaran soal keimigrasian, lanjut dia, tentunya bisa ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis pelanggaran yang sering ditemui, yakni mulai dari melebihi izin tinggal, penyalahgunaan visa, hingga nikah campuran.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan dokumen dalam penggeledahan di Kanwil Kemenag Jatim

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dalam penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa.

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Sejak siang ini, penyidik telah berada di Surabaya dan menggeledah satu lokasi, yaitu Kantor Wilayah Kemenag Jatim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Dari lokasi tersebut, kata dia, diamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan.

“Penggeledahan masih berlangsung,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3).

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah Kantor Kemenag Jatim

Sidoarjo (ANTARA) – Petugas yang diduga berasal dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) menggeledah ruangan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur di kawasan Juanda, Sidoarjo dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, Selasa.

Petugas yang datang dengan menggunakan kendaraan warna hitam langsung naik ke lantai dua tempat ruangan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim berada.

Dari informasi yang dihimpun, petugas berjumlah sekitar delapan orang tersebut sekitar tiba pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 17.30 WIB petugas masih belum keluar dari ruangan.

Penggeledahan ini diduga dilakukan menyusul telah ditetapkannya status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanuddin oleh KPK beberapa waktu lalu.

Belum ada pernyataan resmi terkait dengan penggeledahan ini, namun yang jelas KPK sebelumnya sudah menyegel ruangan Kepala Kanwil Kemenag Jatim tersebut.

Sebelumnya, Humas Kanwil Kemenag Jatim Markus mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Kemenag Jatim.

“Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai,” katanya di Sidoarjo.

Ia mengatakan, Kanwil Kemenag Jatim juga prihatin dengan kasus tertangkapnya kepala kanwil mereka itu.

“Terkait OTT itu, tidak akan berpengaruh pada pelayanan di Kanwil Kemenag Jatim. Sebab pelayanan di kantor ini sudah tersistem sehingga tetap bisa berjalan meskipun Kakanwil Kemenag Jatim sudah menjadi tersangka,” tuturnya.

Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin ditangkap oleh KPK diduga karena kasus jual beli jabatan. Dalam penangkapan itu, KPK juga menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy di Hotel Bumi Surabaya.

Baca juga: JK: uang korupsi Romahurmuziy terlalu sedikit untuk kampanye pilpres
Baca juga: KPK duga RMY tidak bekerja sendiri dalam suap jabatan
Baca juga: KPK sita Rp180 juta dan 30 ribu dolar dari ruang kerja Menag
Baca juga: KPK geledah rumah Romahurmuziy sita laptop

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polsek Godean bekuk empat pencetak uang palsu

Tersangka memproduksi uang palsu di dua tempat, di Pati dan Godean. Para pelaku memproduksi upal dari mulai pecahan Rp5 ribu hingga Rp100 ribu. Sedangkan dalam penangkapan ini yang palsu yang berhasil disita senilai Rp4,6 miliar.”

Sleman (ANTARA) – Kepolisian Sektor Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membekuk empat orang tersangka pelaku pencetakan dan pengedar uang palsu.

“Keempat tersangka tersebut Hadi Sucipto (39) oknum Kepala Dusun di Pati dan Indra Kurnianto (36) yang merupakan guru honorer SD, keduanya warga Pati, Jawa Tengah. Kemudian Eko Yulianto (61) dan Nuryanto (67) keduanya merupakan pengangguran warga Magelang, Jawa Tengah,” kata Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Yuliyanto di Polsek Godean, Selasa.

Menurut dia, dari kawanan sindikat pencetak dan pengedar uang palsu tersebut yang menjadi adalah tersangka Hadi Sucipto.

“Tersangka memproduksi uang palsu di dua tempat, di Pati dan Godean. Para pelaku memproduksi upal dari mulai pecahan Rp5 ribu hingga Rp100 ribu. Sedangkan dalam penangkapan ini yang palsu yang berhasil disita senilai Rp4,6 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, cara pelaku dalam memproduksi uang palsu sangat juga sangat sederhana yakni dengan hasil scan fotokopi uang asli, printer, screen sablon, tinta, dan kertas HVS.

“Sehingga hasil uang palsu yang diproduksi tersebut mudah diketahui jika palsu,” katanya.

Kapolsek Godean Kompol Herry Suryanto mengatakan, peredaran uang palsu di Godean berhasil dibongkar setelah mendapat laporan dari salah seorang penjual angkringan.

“Pelaku bernama Indra itu membeli di angkringan sebanyak lima kali. Dan penjual angkringan curiga uang yang dipakai membayar palsu,” katanya.

Ia mengatakan, setelah ada laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Hadi Sucipto.

“Pelaku awalnya mengaku hanya beroperasi berdua. Namun, saat diinterogasi pihaknya menemukan kuitansi pembayaran rumah kontrakan. Kami kemudian menggeledah rumah tersebut dan mendapati lagi dua orang pelaku,” katanya.

Herry mengatakan, para pelaku baru memproduksi upal selama sekitar satu bulan dan telah berhasil mengedarkan uang palsu tersebut hingga Lampung yaitu senilai Rp280 juta dan Mojokerto senilai Rp70 juta.

“Sebelumnya, mereka juga telah beroperasi di wilayah Magelang dan Pati. Mereka menjual uang palsu senilai Rp5 juta dengan harga Rp1 juta,” katanya.

Ia mengatakan, keempat pelaku memiliki peran masing-masing. Hadi merupakan otak pembuatan uang palsu sekaligus pengedar. Indra berperan sebagai pengedar.

“Sedangkan Eko dan Nuryanto membantu untuk membuat uang palsu,” katanya.

Dalam kasus tersebut polisi mengamankan meja kaca sablon, printer, laptop, tinta, enam rim kertas HVS untuk mencetak uang palsu dan alat percetakan lainnya sebagai barang bukti.

“Keempat pelaku dijerat Pasal 36 ayat 2, ayat 3 jo Pasal 26 ayat 2, ayat 3 UU 7/2011 tentang Mata Uang. Serta Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP subsider Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP yaitu melanggar tindak pidana meniru atau memalsukan uang negara dan atau mengedarkan uang palsu, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertemuan KPK dengan Dirjen PAS

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kanan), Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami (kedua kiri), Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto (kanan) dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana (kiri) meninggalkan ruangan usai konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KPK menggelar pertemuan dengan Dirjen PAS Kemenkum HAM untuk menyerahkan sejumlah rekomendasi yang berasal dari hasil kajian terkait pengelolaan lapas seperti kondisi lapas yang over kapasitas. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

KPK dorong revisi UU Pemberantasan Tipikor

Jakarta (ANTARA) – KPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memuat sejumlah aturan dalam Konvensi PBB untuk Antikorupsi (the United Nations Convention against Corruption atau UNCAC).

“Kita sudah ‘roadshow’ ke beberapa universitas, kita sudah panggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan, setelah itu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah yang akan menang nanti untuk bisa memasukkan revisi UU ini ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) karena kemarin itu, pembaruannya mau dimasukkan KUHP, tapi banyak pakar dan KPK menganggap bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tipikor itu sebaiknya tidak masuk dalam KUHP tetapi diperbaiki melalui revisi UU Tipikor,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa.

Laode menyampaikannya dalam seminar “Urgensi Pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan KPK.

Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) ke dalam UU No 7 tahun 2006, namun beberapa komponen belum masuk ke UU No 31/1999 sebagaimana diubah ke UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yaitu korupsi di sektor swasta (private sector), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence) dan pengembalian aset (asset recovery).

“UU Tipikor kita belum memasukan beberapa Tipikor yang di negara-negara lain sudah dianggap Tipikor, misalnya memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, suap-menyuap sektor swasta, hal-hal yang berhubungan dengan ‘asset recovery’, dan satu lagi yang berhubungan dengan menyuap orang asing belum ada dalam norma hukum UU Tipikor kita,” tambah Laode.

Karena tidak lengkapnya norma dalam UU Tipikor tersebut, menurut Laode, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun hanya menunjukkan kenaikan tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

“Dengan tidak lengkapnya norma tindak pidana korupsi kita, indeks perspesi korupsi kita memang meningkat tapi meningkatnya sangat sedikit,” ungkap Laode.

Laode pun menilai revisi UU Pemberantasan Tipikor menjadi penting dan bahkan pemerintah dianggap perlu mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemberantasan tipikor.

“Kita perlu mengoptimisasi percepatan revisi UU Tipikor, atau mungkin bila dianggap genting sekali, atau penting sekali, apakah mungkin Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Saya anggap ini memang susah tapi kalau kita anggap korupsi itu menjadi musuh bersama dan hampir tiap hari ada, mungkin kegentingannya mungkin ada,” jelas Laode.

Salah satu yang mendesak untuk dimasukkan menurut Laode adalah mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence).

“Contoh saya ditanya wartawan kemarin, ada beberapa kasus yang ditangani KPK menurut mereka (wartawan) itu sebenarnya memperdagangkan pengaruh, ‘trading in influnce’, jadi belum bisa kita pidanakan lalu saya sampaikan kalau memperdagangkan pengaruh itu bila dia tidak terima uang, kalau terima uang juga ya itu pasti suap, seberapa pun jumlahnya, baik besar atau kecil kalau dia terima uang pasti itu bukan memperdagangkan pengaruh lagi tapi itu adalah suap,” ungkap Laode.

Kasus yang belakangan ditangani KPK adalah kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy yang juga anggota Komisi XI DPR.

Rommy diduga menerima uang Rp250 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agamar (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pemberian selanjutnya sebesar Rp50 juta berasal dari Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat (16/3).

Sejumlah panelis dalam diskusi tersebut antara lain adalah mantan ketua kamar pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung Agustinus Pohan dan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiarief.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga binaan dan petugas Lapas Porong deklarasi perangi peredaran narkoba

Karena ini musuh semua. Kalau ada pegawai yang main-main, silahkan pihak BNN atau kepolisian untuk menangkap, kami sangat mendukung

Sidoarjo (ANTARA) – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga petugas lembaga pemasyarakatan yang ada di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur mendeklarasikan diri untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaan telepon genggam di dalam Lapas.
dan jug
Kalapas Klas I Surabaya Suharman di Sidoarjo, Selasa mengatakan, melalui kegiatan ini, pihaknya ingin benar-benar menghapus stigma Lapas identik dengan narkoba.

“Beberapa hari lalu kami koordinasi dengan kepala BNNK Sidoarjo, sekarang kami ajak untuk melihat langsung ke lapangan,” katanya di Sidoarjo.

Suharman juga berpesan supaya jajarannya menjaga integritas, karena kalau sudah tanda tangan, jangan ada lagi main-main.

“Karena ini musuh semua. Kalau ada pegawai yang main-main, silahkan pihak BNN atau kepolisian untuk menangkap, kami sangat mendukung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan langkah ini merupakan kegiatan positif. Sehingga, dia berharap pakta integritas yang sudah ditandatangani harus benar-benar dijalankan.

“Menurutnya, setiap individu harus berperan dalam perang melawan narkoba. Ini merupakan salah satu bentuk penjajahan model baru, sehingga harus kita perangi dan berantas,” katanya.

Dirinya juga prihatin dengan banyaknya WBP kasus narkoba. Saat ini, jumlah WBP Lapas Porong adalah 2670 orang dimana sebanyak 1862 atau 62 persen merupakan WBP kasus narkoba.

“Semoga dengan pembinaan yang baik, mereka bisa menghindari narkoba,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Toni Sugiyanto mengungkapkan sangat bangga dengan adanya komitmen untuk berperang terhadap narkoba yang dilakukan Lapas Klas I Surabaya.

“Kami berharap dengan adanya pakta integritas ini menambah semangat untuk bersih dari narkoba. Tidak hanya seremonial belaka. Saya terima kasih dan akan terus mengamati serta melakukan pendampingan,” katanya.

Senada dengan Kepala BNNK Sidoarjo, Kadivpas Kanwilkumham Jatim Pargiyono berharap deklarasi ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Dia mencontohkan, salah satu langkah progresif adalah dengan membuat “one gate system” untuk mempersempit kemungkinan masuknya barang terlarang.

“Mustahil bebas dari kemungkinan tersebut akan tercapai bila hanya dilakukan oleh kalapas saja. Langkah ini harus diikuti seluruh elemen, saya ingin terus menerus ada pembenahan,” katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap kurir narkoba simpan 1 kg sabu

Pelaku sudah melakukan itu lima kali dengan berat sabu-sabu bervariasi. Dan selalu berada ditempat yang sama

Depok (ANTARA) – Polda Metro Jaya melalui Polres Kota Depok, Jawa Barat merilis penangkapan kurir dan pelaku kasus narkoba jenis sabu-sabu berinisial RA (32).

“Kejadian penangkapam itu berada di rumahnya Jalan Datuk Kuningan, Kecamatan Beji Timur, pada Senin (11/3) pukul 22.00 Wib,” kata Wakil Kepala Polres Kota Depok, Jawa Barat, AKBP Arya Perdana di Lobi Polresta Depok, Selasa.

AKBP Arya Perdana mengatakan dalam penangkapan ini pelaku sebelumnya sudah ada informasi anggota polisi lainnya.

Dan pelaku juga sudah masuk dalam daftar residivis narkoba jenis sabu-sabu sejak Desember 2018. Tetapi pelaku sebelumnya juga telah mengenal bandar narkotika tersebut.

Kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penelusuran guna mendapatkan keterangan lebih lanjut terkait aktivitas RA.

“Pada Senin (11/3), pukul 22.00 Wib unit narkoba langsung mendatangi kediamannya untuk menangkap tersangka dan juga menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat satu kilogram yang tergeletak di salah satu kamar pelaku,” katanya.

Dari kesaksian pelaku hanya sebagai kurir yang bertugas mengantarkan barang sesuai dengan perjanjian.

Itu dilakukan pelaku dengan cara ditempel pada tiang listrik Jalan Arif Rachman Hakim, Kota Depok. Dan upah yang diterima pelaku untuk setengah kilogram transaksi mendapatkan Rp20 juta.

“Pelaku sudah melakukan itu lima kali dengan berat sabu-sabu bervariasi. Dan selalu berada ditempat yang sama,” katanya.

Sementara itu dari kesaksian tersangka berinisial RA membenarkan bahwa dirinya hanya sebagai kurir narkotika.

Dan dari hasil (upah kurir) itu untuk membiayai umroh orang tua, biaya kelahiran anak kedua, dan biaya hidup.

“Keseharian pelaku bekerja sebagai seorang ahli gambar badan (tato) di studio yang berada di Kota Bogor,” katanya.

Lanjut AKBP Arya menambahkan dalam hal ini petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa tiga unit timbangan digital, satu telepon genggam, satu kilogram sabu-sabu.

Dalam hal ini pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 KUHP dengan batas maksimal 20 tahun kurungan penjara atau seumur hidup.

Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lanal Lhokseumawe gagalkan penyelundupan 50 kilogram sabu di laut

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Tim FIQR Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Lantamal I Belawan Koarmada I, berhasil menggagalkan penyelundupan 50 Kilogram narkoba jenis sabu-sabu, di perairan Lhokseumawe.

“Berawal dari patroli rutin di perairan Lhokseumawe, pada Senin (18/3), tim melihat ada dua boat nelayan yang mencurigakan di perairan Ujong Blang, Lhokseumawe,” ungkap Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, kepada wartawan di Lanal Lhokseumawe, Selasa.

Kemudian tim melakukan pengejaran terhadap dua kapal boat tersebut dengan menggunakan dua unit sea rider hingga akhirnya bisa menghentikannya.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap dua boat nelayan tersebut ditemukan lima karung barang yang terindikasi narkoba sebanyak 50 kilogram dan satu pucuk senjata api laras pendek serta empat orang tersangka,” jelas Danlantamal I Belawan.

Barang bukti dan empat tersangka yang merupakan warga Ujong Blang Lhokseumawe tersebut dibawa ke Lanal Lhokseumawe untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kepada wartawan Danlantamal I Belawan mengatakan bahwa narkoba tersebut didatangkan dari Thailand, kemudian di perairan perbatasan narkoba tersebut diambil oleh kedua boat nelayan dimaksud dan membawa ke daratan Aceh sebelum akhirnya ditangkap oleh personil Lanal Lhokseumawe.

Akhirnya tersangka dan barang bukti tersebut diserahkan ke Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk diproses lebih lanjut. Pada kesempatan itu juga hadir dari pihak BNN Kombes Iwan Ika Putra Kasubdit Narkotika Sintetis dan Kepala BNNK Lhokseumawe AKBP Fakhrurrazi serta Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib.

Pewarta: Mukhlis
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tunda sidang lanjutan uji UU OJK

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi menunda sidang lanjutan pengujian UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) setelah menerima surat permohonan penundaan dari pihak Pemerintah.

“Agenda persidangan untuk perkara ini adalah mendengar keterangan ahli Pemerintah, namun sesuai surat permohonan ada permintaan penundaan atau bagaimana,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, yang hadir dalam Ruang Sidang Pleno MK, kemudian meminta ijin kepada Majelis Hakim Konsitusi supaya pihak Pemerintah diberi ijin untuk menunda memberikan keterangan.

“Mohon izin Yang Mulia, kami masih berkoordinasi dengan ahli kami, dan meminta penundaan jadwal untuk penyampaian keterangannya,” ujar Tio.

Dengan demikian pihak Pemerintah tetap mengajukan dua orang ahli untuk memberikan keterangan di dalam sidang selanjutnya.

“Kalau begitu sidangnya ditunda Senin (1/4) dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Pemerintah,” kata Anwar.

Sebelumnya para pemohon dalam perkarai ini mempermasalahkan wewenang penyidik dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK yang dinilai tidak terkait dengan KUHAP.

Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum, namun juga dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik kepolisian.

Pemohon berpendapat kewenangan penyidik OJK dalam ketentuan tersebut dapat menimbulkan kesewenangan dari penyidik OJK.

Oleh sebab itu para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bea Cukai Pontianak amankan ratusan bal pakaian bekas ilegal

Pontianak (ANTARA) – Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak bersama Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat mengamankan ratusan bal berisi pakaian bekas ilegal yang dimuat dalam satu truk fuso dan tiga kontainer.

“Kami berhasil mengamankan tiga truk fuso, salah satunya berisi sekitar 100 bal pakaian bekas ilegal, dan dua berisi berbagai macam barang ilegal, seperti kulkas, dan kendaraan roda dua ilegal, Rabu (13/3),” kata Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Pontianak Dwiyono Widodo di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan, tiga sopir truk fuso tersebut masih dalam pemeriksaan, sementara ketiga fusonya masih dilakukan pengamanan sambil menunggu proses selanjutnya. Ketiga truk fuso tersebut masing-masing bernomor polisi, B 9298 JL; kemudian BK 8247 XT; dan B 9665 UDF.

“Modus para pemilik sopir truk fuso tersebut untuk mengelabui petugas di lapangan, yakni barang-barang ilegal tersebut diatasnya ditimbun dengan pisang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan ditemukan ada sekitar sebelas macam barang yang akan dibawa dari Pontianak tujuan Jakarta, dan diduga barang-barang itu, ada barang ilegal dari negara tetangga dan eks impor.

“Bahkan barang-barang eks impor tersebut, seperti minyak urut, jamu, motor dan kulkas. Hingga saat ini status ketiga sopir truk fuso tersebut masih sebagai terperiksa, dan begitu juga dengan pihak ekspedisi juga sedang dilakukan pemeriksaan,” katanya.

Diduga barang-barang ilegal tersebut masuk dari perbatasan. “Cuma kami belum mengetahui secara pasti barang-barang ilegal tersebut berasal dari mana,” ujarnya.

Sementara itu, Humas Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Ferdinan Ginting menambahkan, di hari yang sama, Rabu (13/3) pihaknya juga mengamankan sebanyak tiga kontainer yang semuanya berisi pakaian bekas atau yang juga dikenal dengan pakaian lelong tersebut.

“Saat ini barang bukti tersebut masih kami disegel. Pakaian lelong tersebut rencananya akan dibawa ke Jakarta dari Pontianak menggunakan jalur laut, dan untuk jumlahnya kami masih belum mengetahui secara pasti,” ujarnya.
 

Pewarta: Andilala
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lelang jabatan harus dilakukan terbuka dan transparan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, selaku ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi, mengatakan, proses lelang jabatan harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk menghindari praktik suap dan korupsi yang melibatkan pejabat dan aparatur sipil negara.

“Sebenarnya sistemnya sudah baik karena itu ‘open bidding’. Ya upaya ke depan itu menjalankan proses ini dengan terbuka, dengan transparan. Memang harus diikuti proses itu,” kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, panitia seleksi lelang jabatan harus melibatkan unsur dari luar instansi, termasuk akademisi atau profesional yang memiliki keahlian terkait di lembaga tersebut.

Apabila seluruh prosedur seleksi diikuti dengan baik dan terbuka, lanjut JK, maka celah korupsi dalam proses lelang jabatan itu dapat diminimalkan.

“Panselnya kan harus ada juga dari luar, ada juga dari masyarakat, independen. Jadi kalau itu diikuti, akan tidak terjadi apa-apa. Terkecuali tadi, ada di luar prosedur yang terjadi,” kata dia.

Terkait dugaan suap dalam lelang jabatan di lingkungan Kementerian Agama, Kalla mengatakan, kasus tersebut bisa terjadi di instansi mana saja. Namun, untuk seleksi lelang jabatan tingkat eselon I, Kalla mengatakan, tidak mudah untuk diikuti karena ada seleksi akhir yang dinilai presiden dan wakil presiden.

“Kalau (lelang) pejabat itu, khususnya eselon I, kan tidak mudah; karena disamping mengalami seleksi kemudian seleksi akhir, Presiden dan saya harus menyaring lagi di tim penilai akhir. Jadi itu memang tidak mudah,” jelasnya.

Sementara untuk jabatan setingkat eselon II, seleksi lelang jabatan akan berurusan langsung dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah non-kementerian. Seperti yang terjadi di dugaan kasus lelang jabatan di Kementerian Agama, keputusan akhir lelang berada di tangan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

“Kalau eselon II, kami (presiden dan wapres) tidak menangani, itu menteri langsung. Jadi (korupsi lelang jabatan) bisa saja terjadi di banyak tempat. Tapi mudah-mudahan ini bukan urusan itu, kita serahkan kembali ke KPK,” jelasnya.

KPK menemukan dugaan suap pada lelang jabatan di Kemenag yang melibatkan mantan Ketua Umum DPP PPP, RM bersama Har selaku kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur dan MMW sebagai kepala Kanwil Kementerian Agama Gresik.

KPK juga akan memanggil Saifuddin setelah penyidik menggeledah ruang kerjanya dan menyita uang senilai Rp180 juta dan 30.000 dolar Amerika Serikat.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi NTB amankan 5,04 kilogram ganja dalam jeriken

Dalam jeriken ditemukan barang bukti ganja yang sudah dikemas dengan plastik paketan besar. Jumlah yang diamankan sebanyak 51 bungkus dengan berat bersihnya 5,04 kilogram

Mataram (ANTARA) – Anggota Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, berhasil mengamankan 5,04 kilogram ganja dari dalam jeriken plastik berukuran besar.

“Dalam jeriken ditemukan barang bukti ganja yang sudah dikemas dengan plastik paketan besar. Jumlah yang diamankan sebanyak 51 bungkus dengan berat bersihnya 5,04 kilogram,” kata Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama dalam jumpa persnya di Mataram, Selasa.

Paketan berisi daun, biji dan batang ganja kering diamankan dari lantai tiga sebuah kamar kos yang berada di Lingkungan Pelita, Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, pada Jumat (8/3) malam.

Keberadaan paketan ganja dalam jeriken tersebut, jelasnya, diketahui dari keterangan seorang pria berinisial SS, asal Lingkungan Gapuk Selatan, Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram, yang lebih dulu diamankan.

Pihak kepolisian awalnya mengamankan SS karena melihat gerak-geriknya yang mencurigakan. Ketika itu, SS dilihat sedang tergesa-gesa membawa sebuah jeriken besar menggunakan sepeda motornya.

“Karena dilihat mencurigakan dengan jeriken yang dibawanya, malam itu juga anggota kami langsung menyambangi SS yang diketahui berada dirumahnya,” ucap Purnama.

Kecurigaan pihak kepolisian kemudian terjawab setelah SS menyebutkan tempat jeriken tersebut disimpan.

“Bersama SS, anggota kami yang didampingi saksi dari aparat lingkungan, langsung ke TKP (lantai tiga sebuah kamar kos). Dari sana jerikennya ditemukan, dibongkar, dan didapatkan 51 bungkus paketan berisi ganja,” ujarnya.

Setelah keberadaan dari paketan ganja itu terungkap, SS mengaku kalau dirinya hanya orang suruhan dari identitas pria yang disebutkan berinisial RD.

“Mengakunya hanya disuruh seseorang berinisial RD itu buat ambil barang dari agen jasa pengiriman,” ucapnya.

Untuk tugasnya mengambil paket tersebut, SS mengaku telah dijanjikan upah Rp500 ribu.

“Selain upah uang, SS juga dijanjikan dapat jatah barang, katanya RD cuma minta 1,5 kilogram saja dari paketan yang ada,” ucapnya.

Lebih lanjut, Purnama mengatakan bahwa SS diamankan petugas kepolisian pada Jumat (8/3) malam, bersama seorang perempuan berinisial SS yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

Kemudian untuk keberadaan pria berinisial RD, pihaknya dikatakan masih menelusuri jejaknya di lapangan.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Bali tangkap empat warga Rumania bobol data nasabah

Modus operandi yang digunakan pelaku menggunakan kartu lain yang telah berisi data magnetik stripe

Denpasar (ANTARA) – Jajaran Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Bali menangkap empat orang warga Rumania yang melakukan aksi pembobolan data nasabah, khususnya wisatawan asing yang berlibur di Pulau Dewata.

“Keempat tersangka ini adalah Alisa Sardaru (28), Sorin Velcu (35), Alin Serdaru (31) dan Soribel Miclescu (28), dimana para korbannya yang dicuri datanya rata-rata orang luar negeri yang sedang berlibur di Bali,” kata Direktur Reskrimsus Polda Bali, Kombes Pol. Yuliar Kus Nugoho, di Denpasar, Selasa.

Keempat pelaku ini memang merencanakan untuk mencuri data nasabah dan menguras uang milik korbannya dengan menggunakan alat “rooter” untuk mencuri data korban dan memindahkannya ke kartu game amazone melalui laptop miliknya.

Pada 6 Maret, pelaku melakukan pencurian uang korban di Wilayah Kuta dan sekitarnya. Pihak bank yang menerima laporan dari korban lantas melapor ke polisi bahwa ada transaksi mencurigakan dan korban mengalami kehilangan uang.

Mendapat laporan dari bank, petugas melakukan penyelidikan dan diketahui para pelaku ini melakukan transaksi dibeberapa ATM. Selanjutnya, petugas melakukan koordinasi kepada pihak bank, yakni BNI dan Danamon.

Pada 13 Maret 2019, Pukul 02.00 WITA, tim gabungan yang dipimpin Kasubdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali, Kompol Gusti Ayu Putu Suinaci melakukan penggerebekan lokasi tempat keempat pelaku menginap di Wilayah Kuta, Jalan Kubu Anyar.

Pada saat dilakukan penggeledahan pelaku Alisa Sardaru berusaha menghilangkan barang bukti kartu itu ke kloset kamar mandi. Namun, dapat dicegah petugas.

“Modus operandi yang digunakan pelaku menggunakan kartu lain yang telah berisi data magnetik stripe,” katanya

Dari tangan keempat tersangka, petugas menyita uang tunai Rp8,3 juta, enam unit telepon genggam, 31 kartu bertuliskan amazone, satu buah laptop, 14 kartu bertulisan amazing.

Keempat pelaku dijerat Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Pasal 55 KUHP. “Keempat pelaku ini juga menjadi DPO di negaranya, sehingga proses ini dipercepat dan mereka juga residivis kejahatan cyber,” katanya.

Warga Bulgaria

Sebelumnya (18/3), Tim Resmob Ditreskrimum Polda Bali meringkus seorang warga Bulgaria berinisial VKB (48) setelah melakukan aksi kejahatan pembobolan data nasabah pada beberapa waktu lalu.

Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Hengky Widjaja mengakui penangkapan tersangka berinisial VKB itu dilakukan pada 17 Maret 2019, Pukul 07.00 WITA.

“Modus yang digunakan tersangka melakukan aksinya dengan menggunakan kartu ATM palsu berwarna putih yang telah berisi data rekening nasabah bank yang sudah diambil sebelumnya dan melakukan penarikan uang di ATM,” ujar Henky.

Sebelum tersangka ditangkap, petugas mendapat laporan bahwa ada aktivitas penarikan uang di ATM dengan waktu yang tidak wajar, pada 15 Maret 2019, Pukul 06.00 WITA.

Informasinya, tersangka melakukan penarikan uang sebanyak lima kali dengan jumlah total Rp10 juta. Selanjutnya petugas Resmob Polda Bali melakukan penyelidikan.

Petugas melakukan pemantauan pada 17 Maret 2019, Pukul 06.00 WITA, yang saat itu terlihat pelaku akan masuk di ATM Gunung Soputan, namun karena situasi di sekitar lokasi saat itu cukup ramai, maka tersangka batal menarik ATM, lalu tim berusaha memberhentikan tersangka, namun pelaku justru melarikan diri menuju Jalan Nakula dengan mengendarai sepeda motor dengan cara melawan arus lalin dan menabrak pengendara lain.

“Saat pelaku terjatuh dari motor itulah, petugas menangkap tersangka, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap tersangka, adapun barang bukti yang diamankan yakni uang tunai pecahan Rp100 ribu berjumlah mencapai Rp40 juta, kemudian uang tunai pecahan Rp50 ribu berjumlah Rp6,5 juta, uang tunai pecahan 100 Euro berjumlah empat lembar,” katanya.

Petugas juga menemukan uang tunai 10 dolar Amerika berjumlah satu lembar dan pecahan satu dolar berjumlah 10 lembar, kemudian uang tunai pecahan 20 Euro berjumlah dua lembar, uang tunai Korea pecahan 100 won berjumlah satu lembar, dan uang tunai Leva nominal 20 Leva berjumlah dua lembar.

Selanjutnya, nominal 5 Leva berjumlah dua lembar, uang tunai Euro pecahan sepukuh dan pecahan 5 Euro masing-masing satu lembar, satu buah Gopro, satu buah telepon genggam merek Moto warna hitam, satu buah telepon genggam merek Iphone 6 S warna grey, satu buah HP merek Neffos warna gold, satu buah paspor, dua buah laptop merek Dell dan Acer, dua buah ATM Unit Credit Bulbank dan Postbank.

“Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan Pasal 30 juncto Pasal 46 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 30 juncto Pasal 55 atau pasal 363 juncto 55 KUHP. Saat ini tersangka dan barang bukti dibawa dan di amankan di Mapolda Bali guna pemeriksaan lebih Lanjut,” ujar Kabid Humas. 

Pewarta: Made Surya dan Naufal Fikri Yusuf
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan dampingi anggota DPR isi LHKPN

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendampingi anggota DPR RI dalam pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/3).

“Sebagai upaya pencegahan, besok, Rabu 20 Maret 2019, KPK akan datang ke DPR untuk lakukan pendampingan pengisian LHKPN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, kata dia, KPK telah menerima surat dari Sekjen dan Badan Keahlian DPR RI perihal permintaan penugasan pegawai KPK pada “coaching clinic” di DPR RI tertanggal 15 Maret 2019.

Surat yang ditujukan pada Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) LHKPN KPK tersebut meminta bantuan KPK untuk melakukan pendampingan pengisian SPT Pajak Tahun 2018 dan LHKPN melalui pengisian e-LHKPN pada anggota DPR RI.

“Kegiatan akan dilakukan pada Rabu, 20 Maret 2019 mulai pukul 10.00 WIB di lobi Gedung Nusantara III atau di depan press room DPR,” ucap Febri.

KPK menyambut baik permintaan tersebut dan akan menugaskan pegawai dari Direktorat LHKPN untuk membantu proses pengisian LHKPN bagi para anggota DPR RI.

“Semoga dengan adanya kooordinasi ini maka tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di sektor politik ini meningkat dan lebih baik ke depan,” tuturnya.

Sampai saat ini, lanjut Febri, resume kepatuhan pelaporan LHKPN di legislatif masih cukup rendah dibanding yang lain.

Sebelumnya, kata dia, untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2019, KPK bersama KPU telah melakukan diskusi.

“Salah satu slogan yang diusung KPK untuk mengajak masyarakat memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif adalah dengan mengingat slogan ‘Pilih Yang Jujur’,” kata Febri.

KPK pun pada awal April 2019 akan mengumumkan nama-nama anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan kekayaannya.

“Salah satu upaya agar masyarakat mengetahui siapa calon yang akan dipilih, maka sesuai dengan batas waktu penyampaian LHKPN periodik yang akan berakhir pada 31 Maret 2019 ini, maka di awal April 2019, KPK akan mengumumkan nama-nama anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan kekayaannya,” tuturnya.

Oleh karena itu, diharapkan masyarakat dapat mengetahui siapa saja calon wakil rakyat yang sudah menjabat saat ini yang patuh menyampaikan LHKPN dan kemudian melihat apakah isi pelaporan itu disampaikan secara jujur.

“Jadi, semua informasi tentang profil calon, baik apakah pernah jadi terpidana kasus korupsi atau tidak, patuh atau tidak menyampaikan LHKPN dan keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memilih calonnya secara relatif lebih tepat,” ucap Febri.

Oleh karena itu, KPK juga mengimbau seluruh penyelenggara negara, termasuk pada sektor politik itu untuk segera menyampaikan LHKPN periodik tahun 2018 paling lambat pada 31 Maret 2019.

Berdasarkan data Direktorat LHKPN KPK, dari 546 wajib lapor anggota DPR RI, baru 75 orang yang sudah lapor dan 471 belum lapor dengan tingkat kepatuhan LHKPN 13,74 persen.

Sedangkan untuk MPR RI. Dari delapan wajib lapor terdapat empat yang sudah lapor dan empat lainnya belum lapor dengan tingkat kepatuhan LHKPN 50 persen.

Selanjutnya untuk DPD RI. Dari 133 wajib lapor terdapat 82 yang sudah lapor dan 51 belum lapor dengan tingkat kepatuhan LHKPN 61,65 persen.

Terakhir, untuk DPRD. Dari 16.661 wajib lapor terdapat 3.123 yang sudah lapor dan 13.538 belum lapor dengan tingkat kepatuhan LHKPN 18,74 persen.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua Menag dari Parpol terlibat korupsi, Wapres: Ada Kecurigaan

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan keterlibatan dua menteri agama dari partai politik yang terlibat kasus korupsi memang menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan partai politik dalam kasus tersebut.

“Dari 10 menteri agama (yang pernah ada di Indonesia), hanya dua yang dari partai. Ya kalau dihubung-hubungkan, dan dua-duanya kena (kasus korupsi), tentu juga ada kecurigaan juga memang, bahwa di sini ada pengaruhnya. Tapi biar kita menunggu saja proses hukum,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Namun demikian, JK berharap Lukman Hakim Saifuddin tidak terlibat langsung dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019.

“Tentu kita prihatin akan masalah ini, namun tentu juga kita harapkan Pak Menag (Lukman) itu tidak terlibat langsung dalam hal ini, biar kita serahkan ke KPK atau aparat hukum untuk menyelidiki kasus ini,” tambahnya.

JK mengatakan delapan menteri agama lainnya tidak berasal dari partai politik. Dia menyayangkan sudah ada tiga menteri agama yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia, yakni Said Agil Husin Al Munawar, Suryadharma Ali dan terakhir Lukman Hakim Saifuddin.

“Sebenarnya kalau kasus menteri agama (korupsi) ini sayang juga, ini ketiga kalinya, Said Agil Munawar itu yang pertama, tahun 2001. Sayang juga, tapi kita sangat prihatin, tapi mudah-mudahan (Lukman) tidak (terlibat),” katanya.

Baca juga: KPK akan panggil Menag Lukman Hakim

Dua menteri agama yang berasal dari partai dan terlibat dalam kasus korupsi adalah Suryadharma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin, yang keduanya berasal dari Partai Persatuan Pembangunan.

Suryadharma Ali, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PPP, telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai menag dalam kasus korupsi ibadah haji tahun 2010-2013. Dia divonis enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan penjara, serta membayar uang pengganti Rp1,8 miliar.

Sementara Lukman Hakim Saifuddin, hingga saat ini, belum terdapat bukti terlibat langsung dalam dugaan kasus suap lelang jabatan di Kementerian Agama tahun 2018-2019, yang melibatkan mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka. ***2*** (T.F013)

Baca juga: KPK duga RMY tidak bekerja sendiri dalam suap jabatan

Baca juga: KPK sita Rp180 juta dan 30 ribu dolar dari ruang kerja Menag

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulut siap apel gelar pasukan jelang kampanye terbuka Pemilu 2019

Rencananya apel gelar pasukan dilaksanakan serentak pada 22 Jumat (22/3) di seluruh Indonesia, baik di Polda maupun di Polres-Polres

Manado (ANTARA) – Polda Sulawesi Utara akan melaksanakan apel gelar pasukan menjelang tahapan pelaksanaan rapat umum atau kampanye terbuka Pemilu 2019.

“Rencananya apel gelar pasukan dilaksanakan serentak pada Jumat (22/3) di seluruh Indonesia, baik di Polda maupun di Polres-Polres,” kata Kabid Humas Polda Sulut, Kombes Pol Ibrahim Tompo, di Manado, Selasa.

Ia mengatakan kegiatan tersebut, akan diawali dengan video conference (Vicon) bersama Kapolri .

Kemudian dilanjutkan dengan apel gelar pasukan dan peragaan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota).

Dalam kegiatan itu juga akan dilaksanakan deklarasi oleh segenap potensi masyarakat dalam menyukseskan Pemilu damai 2019.

“Rencananya kegiatan digelar di lapangan KONI Sario Manado dengan melibatkan ribuan personel pengamanan bersama segenap potensi Masyarakat yang ada,” katanya.

Dalam apel gelar pasukan nantinya, Polda Sulut akan menurunkan sekitar 1.735 personel yang terdiri dari gabungan fungsi Kepolisian yang ada, ditambah personel dari Polresta Manado.

Selain itu juga akan melibatkan personel TNI gabungan dari AD, AL, AU dan stakeholder terkait serta segenap potensi masyarakat yang ada.

Selain penggelaran pasukan, juga akan digelar kendaraan dan peralatan Alut dan Alsus yang dimiliki, baik oleh Polri, TNI maupun stakeholders terkait lainnya.

“Dalam dua hari kedepan kita akan melaksanakan gladi kesiapan dan Sispamkota. Kepada masyarakat, diharapkan agar membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2019,” kata Tompo.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPK sita Rp180 juta dan 30 ribu dolar dari ruang kerja Menag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3).

“Setelah dihitung, jumlah uang yang ditemukan di laci meja kerja di ruang Menteri Agama tersebut sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Sebagai bagian dari penanganan perkara, kata Febri, uang tersebut disita dan akan dipelajari lebih lanjut sebagai bagian dari pokok perkara ini.

Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy adalah salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

KPK pun, kata dia, juga mengingatkan agar semua pihak bersikap kooperatif dalam penanganan perkara tersebut agar prosesnya bisa diletakkan hanya sebagai sebuah proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

“Jangan sampai ada upaya pihak-pihak tertentu misalnya untuk mengumpulkan, atau menghubungi atau mencoba mempengaruhi saksi-saksi yang mengetahui dalam perkara ini. Mengapa? karena kalau ada upaya untuk mempengaruhi saksi apalagi menghilangkan barang bukti itu berisiko pidana di Pasal 21 Undang-Undang Tipikor,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah Rommy di Condet, Jakarta Timur, Senin (18/3) dan menyita barang bukti elektronik berupa laptop.

“Nanti akan kami lakukan analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti relevan terkait barang-barang yang disita tersebut,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BC Teluk Nibung amankan warga Malaysia sembunyikan sabu dalam sepatu

Tanjung Balai/Sumut (ANTARA) – Petugas Bea dan Cukai Teluk Nibung mengamankan seorang warga Malaysia, NZ yang mencoba menyelundupkan seberat 76,2 gram narkotika jenis sabu-sabu yang disembunyikan di dalam sepatu dan anus.

Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Nibung, M.Syahirul Alim, dalam pemaparannya Selasa, mengatakan tersangka NZ penumpang kapal ferry MV Aero Speed dari Malaysia tiba di pelabuhan Internasional Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sabtu (9/3) sekitar pukul 16.30 WIB.

Karena gelagat yang mencurigakan, menurut dia, petugas Bea dan Cukai melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan warga Malaysia pemilik paspor nomor A52518960.

“Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan satu bungkusan plastik berisi kristal putih diduga sabu-sabu, di dalam sepatu orang asing tersebut,” ujar Syahirul.

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilanjutkan terhadap NZ dengan menggunakan rontgen di salah satu rumah sakit di Tanjungbalai.Hasil rontgen menunjukkan ada dua benda asing yang tersembunyi pada bagian tubuh (anus).

Setelah dikeluarkan, dua bungkusan benda asing tersebut, ternyata narkotika jenis sabu.

“Hasil tes terhadap tiga bungkusan kristal putih itu positif methamphetamine (sabu-sabu).Dan totalnya seberat 76,2 gram,” ucap dia.

Syahirul menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka NZ membawa narkotika itu, akan diberikan upah sebesar dua ribu ringgit Malaysia (Rp6 juta).
Tersangka dan barang bukti sudah diserahkan kepada Polres Tanjungbalai.

Ia menambahkan, petugas Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjungbalai juga berhasil menangkap P, warga Kabupaten Deli Serdang yang diduga akan menerima sabu-sabu dari NZ warga Malaysia.

“Tim gabungan tersebut mengamankan P, di sebuah SPBU kawasan jalan Cemara, Kota Medan,” katanya.

Pewarta: Munawar Mandailing/Yan Aswika
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK duga RMY tidak bekerja sendiri dalam suap jabatan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tersangka RMY yang merupakan mantan Ketua Umum PPP tidak bekerja sendiri dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Tersangka RMY tidak mungkin bekerja sendiri dan kami sudah mengidentifikasi dan sudah punya buktinya ya pihak yang diduga bekerja bersama-sama terkait perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan ada pihak-pihak yang diduga bersama-sama di Kementerian Agama ataupun tersangka RMY untuk mempengaruhi proses seleksi atau pengisian jabatan di Kementerian Agama.

“Tentu akan ditelusuri lebih lanjut melalui penyidikan ini,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah RMY di Condet, Jakarta Timur, Senin (18/3) dan menyita barang bukti elektronik berupa komputer jinjing (laptop).

KPK pada Senin (18/3) juga menggeledah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta.

Penggeledahan dilakukan di ruang Ketua Umum, ruang Bendahara Umum, dan juga ruangan yang berisikan informasi-informasi administrasi. KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY di PPP.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 RMY. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik MFQ dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur HRS.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK berikan rekomendasi kepada Ditjen PAS perbaikan sistem Lapas

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan oleh tim penelitian dan pengembangan (litbang) kepada Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM untuk memperbaiki sistem di Lapas.

“Hari ini rapat koordinasi dengan teman-teman di Ditjen PAS, Bu Dirjen hadir, Pak Sekjen hadir kemudian para direktur yang lain hadir dalam rangka menindaklanjuti beberapa hasil kajian yang sudah dilakukan oleh tim litbang KPK dalam hal ini adalah terkait beberapa hal yang sudah dilaksanakan Ditjen PAS sebelumnya,” kata Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Selain Wawan, turut hadir pada jumpa pers itu, yakni Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Sri Puguh Budi Utami, dan Sekjen Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto.

Lebih lanjut, Wawan menyatakan bahwa setelah terjadi operasi tangkap tangan (OTT) di Lapas Sukamiskin Bandung pada 2018 lalu, Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami dan pimpinan KPK menyetujui untuk dilakukan kajian.

“Tim litbang lakukan kajian untuk memberikan masukan-masukan, rekomendasi sesuai dengan tugas kami tentunya, memberikan rekomendasi kepada Dirjen PAS, khususnya dalam rangka perbaikan-perbaikan sistem yang ada di Lapas,” ucap Wawan.

Dalam kajian itu, kata dia, KPK menyoroti soal masalah “over stay” tahanan, masalah “check and balances” terkait pemberian remisi, dan penempatan narapidana korupsi.

“Kemudian juga ada sistem yang sudah dibangun oleh teman-teman di Ditjen PAS ada “Sistem Database Pemasyarakatan” tetapi kami lihat dari hasil observasinya masih banyak celah-celah yang bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu,” tuturnya.

Terakhir, KPK juga menyoroti masalah risiko korupsi dalam penyediaan bahan makanan.

“Beberapa hal itu yang menjadi hasil kajian kami yang kami berikan, kami paparkan kepada Ibu Dirjen. Tentunya dan harapannya kalau ini diikuti kemudian dilanjutkan dengan rencana aksi ke depannya, harapannya ini bisa menutup beberapa hal yang sudah terjadi di beberapa Lapas yang kami lihat belakangan ini,” ujar Wawan.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan dari kajian yang dilakukan KPK itu akan ada sejumlah tindak lanjut untuk menjaga Lapas tetap berintegritas.

“Kemudian menjadikan Lapas menjadi tempat yang tidak menjadi sorotan, seperti apa kita membina “criminal justice system” kita, nah rekomendasi-rekomendasi itu nanti kita akan masuk baik itu di “over capacity”, soal pemberian hak-hak mereka di dalam,” kata Saut.

Selain itu, kata dia, dalam rapat koordinasi itu juga didiskusikan soal rencana penempatan narapidana korupsi akan ditempatkan pada suatu tempat khusus.

“Jadi, akan ada langkah ke depan yang kami lakukan baik dari sisi “over capacity” terus kemudian hak-hak mereka dan lain-lain. Kami komitmen dengan Pak Sekjen juga dengan Bu Dirjen juga untuk kemudian kami nanti melaksanakan sejumlah rekomendasi-rekomendasi ini agar ada terjadi perubahan yang signifikan di Lapas kita,” kata Saut.

Sedangkan Dirjen PAS menyatakan bahwa catatan-catatan yang diberikan oleh KPK tersebut tentu membantu pihaknya untuk melakukan perbaikan.

“Nanti akan kami terjemahkan dalam bentuk rencana aksi. Kapan, bagaimana, siapa melakukan apa dan tentu ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari jajaran kami bahwa kajian ini tidak boleh hanya dianggap sesuatu yang tidak ada implikasinya karena ini sudah kajian dan akan ada rencana aksi bersama,” kata Sri.

Tentunya, kata dia, akan ada atensi jika jajaran di Ditjen PAS tidak memberikan perhatian sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Ia pun memberikan contoh saat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengumumkan pemberian hak remisi dan pembebasan cuti bersyarat pada awal tahun ini.

“Harapannya ini tidak lagi menjadi pintu penyimpangan oleh anggota kami dan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) sudah tahu persis bahwa hak-hak itu diberikan apabila mereka tidak melanggar tata tertib, berperilaku baik dan berperilaku produktif,” kata Sri.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ridwan Kamil enggan tanggapi Wagub Uu absen di persidangan

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil enggan menanggapi Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum yang absen untuk ketiga kalinya menjadi saksi dalam perkara hukum sunat dana hibah bansos Kabupaten Tasikmalaya, di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Saya tidak punya kompetensi memberi komentar,” kata Gubernur Emil ketika dimintai tanggapannya di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Gubernur Emil mengaku menyerahkan urusan ini pada prosedur hukum dan posisi Wagub Uu yang dalam persidangan hanya sebagai saksi.

“Jadi untuk itu saya serahkan semua prosedur ini kepada aturan hukum saja. Sebagai saksi juga saya nggak terlalu hafal sehingga kalau boleh, minimalis lah komentar dari saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Bupati Tasikmalaya sekaligus Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum kembali mangkir dari persidangan perkara sunat dana hibah Tasikmalaya di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jalan L.L.RE Martadinata Kota Bandung Senin (18/3).

Uu telah tiga kali mendapat panggilan untuk menjadi saksi bagi terdakwa Abdulkodir sebagai Sekda Pemkab Tasikmalaya berserta delapan terdakwa lainnya.

Sama seperti pekan laku, jaksa dalam persidangan kali ini sudah menerima informasi terkait ketidakhadiran Uu.

“Alasannya karena yang bersangkutan ada tugas dinas ke Kabupaten Sukabumi, menghadiri peluncuran pendidikan vokasi bersama Kementerian Perindustrian,” ujar Jaksa Andi Andika Wira.

Selanjutnya hakim kembali menanyakan kepada para terdakwa terkait kebutuhannya untuk menghadirkan Uu. Namun para terdakwa sepakat untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kesaksian dari Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Majelis hakim, silakan melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya,” ujar Abdulkodir.

Jaksa Andi mengatakan, para terdakwa beserta para kuasa hukumnya sudah tidak memerlukan lagi kesaksian Uu sehingga sidang tetap dilanjutkan.

“Ya itu kan permintaan dari terdakwa, sekarang hakim sudah mengakomodir permintaan. Tentunya dikembalikan lagi kepada terdakwa, hak-hak terdakwa,” katanya.

Ia menyebutkan agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan kepada para terdakwa.

Baca juga: Wagub Jabar mangkir sidang korupsi bansos Tasikmalaya
Baca juga: Pemprov Jabar jelaskan Uu Ruzhanul absen di persidanganBaca juga: Media harus jadi pemersatu masyarakat

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Malut gelar tradisi penerimaan 252 bintara remaja

Ternate (ANTARA) – Polda Maluku Utara (Malut) menggelar tradisi penerimaan bintara remaja Polda Malut sebanyak 252 orang yang terdiri dari 244 Polki dan 8 Polwan yang baru dilantik dan resmi menjadi anggota polri.

“Sedangkan, untuk jumlah keseluruhan bintara remaja polri Polda Malut yaitu 262 yang terdiri dari 252 polki dan 10 polwan, namun untuk 10 orang bintara baru yang terdiri dari 8 polki dan 2 polwan penempatannya di Mabes Polri yaitu 5 polki penempatan yanma Mabes Polri dan 3 polki penempatan Densus 88 Mabes Polri,” kata Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto di Ternate, Selasa.

Menurut dia, para anggota bintara remaja ini, ada dua orang polwan penempatan di Densus 88 Mabes Polri dan orang penempatan pol Satwa Mabes Polri.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Drs Suroto, M,Si yang dihadiri oleh Pejabat Utama Polda Maluku Utara serta Seluruh Personil Polda Maluku Utara dan Bhayangkari.

Dalam upacara penerimaan bintara remaja tersebut dilaksanakan dengan penyiraman sebagai tanda terimanya bintara remaja di Mapolda.

Menurut Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto, kegiatan tersebut dirangkaikan dalam upacara bendera rutin Polda Maluku Utara setiap tanggal 17 bulan berjalan.

“Tradisi penerimaan bintara Remaja merupakan hal yang biasa dilakukan untuk Bintara Polri yang baru lulus untuk melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Hal ini untuk memberikan pengetahuan dan pengenalan kepada bintara baru lingkungan Polri khususnya Polda Malut,” ujarnya.

Sementara itu, Polda Malut sendiri meminta warga yang memenuhi syarat ikut proses perekrutan dan penerimaan anggota Polri tahun 2019 di Malut untuk mendaftarkan diri karena dijamin akan berjalan secara transparan dan objektif.

Kabag Dalpers Biro Personalia Polda Malut, Kompol Syamsul Alam ketika dikonfirmasi terkait dengan penerimaan calon bintara Polri di Malut menyatakan, dalam proses penerimaan anggota Polri tidak dipungut biaya, sehingga diantisipasi adanya pihak luar yang memanfaatkan pelaksanaan penerimaan untuk melakukan tindakan KKN, dengan cara-cara mengimingi para calon diloloskan asalkan membayar.

Menurut dia, delaksanakan proses Rekrutmen anggota Polri secara objektif, bersih, transparan, akuntabel, humanis dengan target clear and clean, sehingga kalau ditemukan peserta yang menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/ surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi. 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan panggil Menag Lukman Hakim

Jakarta (ANTARA) –
Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019.

“Waktu pemanggilnya saya tidak tahu, tapi saya pikir sebagai kementerian, pasti akan dimintai klarifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa.

KPK dalam perkara ini menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kemenag kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi sebagai tersangka.

KPK juga sudah menggeledah ruang Menang Lukman Hakim yang merupakan kader PPP di Kemenag pada Senin (18/3) dan menyita sekitar Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. Lokasi lain yang digeledah adalah kantor DPP PPP yaitu ruangan ketua umum, bendahara dan administrasi.

Namun Laode mengaku bahwa KPK belum menyimpulkan ada aliran dana yang mengalir ke PPP.

“Sampai sekarang belum ada aliran uang yang masuk ke partai politik, tapi penyidikannya masih berlangsung, dalam menyelidiki korupsi kan, selain ‘follow the suspect’ juga ‘follow the money’. Di samping mengikuti pelakunya, juga mengikuti aliran dananya,” tambah Laode.

Dalam kasus ini, Rommy diduga menerima uang Rp250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pemberian selanjutnya sebesar Rp50 juta berasal dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat (16/3).

Haris sebelumnya mengikuti seleksi terbuka Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris tidak masuk dalam tiga nama yang akan diusulkan ke menteri agama karena ia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin.

Namun Haris diduga bekerja sama dengan pihak tertentu agar tetap lolos dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kemenag sehingga pada 5 Maret 2019 Haris dilantik menjadi Kakanwil Kemenag Jatim.

“Kalau soal perdagangan pengaruh ini memang kemungkinannya banyak terjadi di semua kementerian dan lembaga bahkan mungkin di daerah. Kami berharap para pejabat publik itu jangan memperdagangkan pengaruhnya untuk tujuan yang bisa berakibat pada benturan kepentingan konflik kepentingan. Partai politik juga jangan ikut campur tangan kepada kader partainya yang sedang menjadi menteri karena itu juga akan mempersulit menterinya sendiri,” jelas Laode.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPW: Ada tiga tugas berat Polri menjelang maupun pasca-Pilpres 2019

Jakarta (ANTARA) – Ind Police Watch (IPW) menyebut ada tiga tugas berat Polri menjelang maupun setelah Pilpres 2019, selain menjaga keamanan negeri ini, yang perlu ditangani secara profesional agar tidak terjadi benturan di masyarakat.

Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S. Pane, dalam rilisnya, Selasa, mengatakan ketiga tugas berat Polri itu, pertama, mengantisipasi rasa percaya diri yang berlebihan dari para pendukung capres. Hal ini dikhawatirkan jika capresnya kalah, akan memunculkan masalah serius di tengah masyarakat.

Kedua, kata Pane, mengantisipasi isu adanya upaya mendelegitimasi hasil Pilpres 2019, dimana isu ini dikhawatirkan akan menjadi bola liar yang bisa mengancam keamanan masyarakat pasca-Pilpres 2019.

Ketiga, lanjut dia, jajaran kepolisian perlu mendata dan mengantisipasi melebarnya kantong-kantong radikalisme dan terorisme.

Dengan antisipasi yang ketat, kepolisian bisa segera mengunci kelompok-kelompok radikal maupun terorisme yang hendak bergerak memanfaatkan panasnya situasi euforia politik menjelang maupun setelah Pilpres 2019.

Menurut dia, ditemukannya sejumlah bahan peledak dan aksi bom bunuh diri di Sibolga Sumut adalah indikasi meluasnya jaringan kelompok radikal dan teroris pada tahun politik 2019.

IPW menilai situasi keamanan nasional menjelang Pilpres 2019 makin panas. Para pendukung capres tidak hanya larut dalam euforia politik yang tinggi, tetapi juga sudah terjebak dalam “pertarungan hidup mati”.

Kubu Prabowo, misalnya, bertekad bertarung habis habisan untuk memenangi Pilpres 2019 karena pada tahun politik inilah kesempatan terakhir Prabowo untuk mengikuti pilpres.

Hanya satu kata bagi mereka, yakni menang dan semua daya dan kekuatan pun diarahkan untuk memenangi Pilpres 2019.

Sebaliknya, bagi kubu Jokowi, Pilpres 2019 adalah harga diri seorang petahana untuk mempertahankan kekuasaan dan menambah periode kekuasaan agar bisa “happy landing”.

Bagaimanapun kubu Jokowi tidak mau kalah dengan Presiden SBY yang bisa “happy landing” dengan dua periode. Bagaimana pun kubu Jokowi tidak mau bernasib nahas, seperti Presiden Megawati, yang kalah sebagai incumben pada Pilpres 2004, hingga tidak bisa happy landing dua periode.

Dalam situasi seperti ini, bisa dibayangkan bagaimana ngototnya kedua kubu untuk memenangi Pilpres 2019 sehingga terkadang kedua kubu terlihat seperti menghalalkan segala cara, kata Pane.
Padahal, pilpres adalah kegembiraan politik dan bukan perang, apalagi perang membawa bawa agama.

Pilpres bukanlah membelah dan mengotak-ngotakkan masyarakat hingga terpecah belah menjadi musuh bebuyutan sesama saudara sebangsa.

Untuk itu, Polri dan TNI perlu profesional dan independen menghadapi situasi ini, kata IPW.

Polri perlu menyatukan kedua kubu untuk membuat kesepakatan pilpres damai dan masing-masing kubu menyatakan siap menang, siap kalah.

Polri dan TNI perlu mengimbau kedua kubu bahwa keamanan negeri ini adalah hal yang lebih penting dan NKRI, Pancasila serta Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati yang tidak bisa dikoptasi siapapun, apalagi dikoptasi kelompok radikal maupun para teroris yang memanfaatkan panasnya euforia politik Pilpres 2019, kata Pane. ***2***

Pewarta: Joko Susilo
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jabatan Kepala Kantor Kemenag Gresik masih kosong

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, hingga kini masih kosong, menyusul ditangkapnya pejabat setempat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elite partai politik (parpol).

“Hingga kini masih kosong, dan kami menunggu surat dari (Pemprov) Jatim terkait pelaksana tugas (Plt) atau siapa yang menggantikan,” kata Kepala Sub Bagian Tata Usaha (TU) Kantor Kemenag Gresik, Munir, di Gresik, Selasa.

Sementara itu, untuk pintu ruangan Kepala Kantor Kemenag Gresik yang telah disegel KPK, hingga sekarang  masih ditutup, menunggu pihak terkait untuk membuka dan melakukan pemeriksaan isi ruangan.

“Ruangan kepala kantor yang disegel juga masih tertutup. Kami tidak berani membuka, menunggu instruksi dari KPK,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenang Gresik Muafaq Wirahadi yang menjabat sejak 11 Januari 2019 ditangkap KPK dalam OTT bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy beberapa hari lalu.

Muafaq sebelum menjabat Kepala Kantor Kemenang Gresik juga menjabat sebagai Kasubag TU Kanwil Kemenag Jatim, serta pernah juga menjabat Kasi Madrasah Kantor Kemenag Gresik.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK di Jakarta sebelumnya mengatakan, dalam operasi OTT di Jatim, diamankan lima orang termasuk  Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi.

“KPK mengamankan lima orang termasuk di antaranya penyelenggara negara,” ucap Febri.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN: kedua tersangka pemilik sabu 107 kilogram warga Batam

Pontianak (ANTARA) – Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjen (Pol) Suyatmo mengatakan, kedua tersangka yang ditangkap oleh Tim Gabungan beserta barang bukti sebanyak 107 kilogram sabu, dan 114.699 butir ekstasi adalah warga Batam.

“Kasus ini terungkap berawal dari informasi yang didapat oleh BNN Kota Singkawang tentang adanya rencana peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar oleh orang luar Kalbar, yang langsung ditindak lanjuti oleh BNN,” kata Suyatmo dalam keterangan persnya di Pontianak, Selasa.

Atas tindak lanjut tersebut, Tim Gabungan, Kamis (14/3) sekitar pukul 22.00 WIB, di Jalan Raya Sei Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang mengamankan pengemudi mobil Innova silver dengan nomor polisi B 1121 SRK yang dikemudikan oleh Hendri alias Muhamad Idris, dan dari hasil penggeledahan ditemukanlah sebanyak 123 bungkus narkoba, yakni 100 bungkus jenis sabu atau sebanyak 107 kilogram sabu, dan 23 bungkus jenis ekstasi atau sebanyak 114.699 butir ekstasi.

“Dalam kasus tersebut, diamankan dua tersangka, yaknis Hendri alias Muhamad Idris (39), dan Arnoldus Topan alias Ignasius Petrus Loli (40), dan keduanya dilumpuhkan di bagian kakinya karena berusaha melawan petugas, baik saat akan diamankan, maupun saat akan dibawa ke Pontianak,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, tersangka Arnoldus Topan saat mobilnya dilakukan penggeledahan, tiba-tiba handphone berbunyi, sehingga petugas melakukan perampasannya, namun tersangka berusaha merebutnya dengan melakukan perlawanan sehingga dilumpuhkan di bagian betis kanan.

“Kemudian saat keduanya akan dibawa ke Pontianak tersangka Hendri berteriak-teriak dan melakukan perlawanan sehingga juga dilumpuhkan di bagian paha kanannya. Berdasarkan pengakuan tersangka ada tiga orang yang akan mengambil barang tersebut, tetapi ketika dilakukan pengejaran ketiga orang tersebut tidak muncul,” katanya.

Suyatmo menambahkan, dari pengakuan tersangka, mereka membawa barang haram tersebut sudah tiga kali, dan baru kali ini tertangkap. “Sehingga jalur laut sangat rawan, dan modus tersangka dalam melakukan transaksi barang haram tersebut yakni dengan jual beli putus , serta menggunakan identitas palsu.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan, yakni sebanyak 107 kilogram sabu, sebanyak 114.699 butir ekstasi, dua unit mobil, satu buah handphone, beberapa SIM dan KTP asli tapi palsu untuk memudahkan tersangka dalam melakukan aktivitas ilegal tersebut.

Sementara itu, Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono mengatakan, dengan terungkapnya kasus transaksi sabu dan ekstasi dalam jumlah besar tersebut, maka memang benar Kalbar termasuk daerah rawan, baik sebagai daerah transit mau pun sasaran peredaran narkoba.

“Sehingga kami berharap, semua pihak harus peduli terhadap keamanan lingkungannya masing-masing dalam mengawasi dan mencegah agar daerahnya tidak dijadikan sasaran peredaran barang haram tersebut,” katanya.

Menurut dia, ada sekitar 1,2 juta lebih masyarakat yang bisa diselamatkan dengan digagalkannya transaksi kedua jenis barang haram tersebut, yakni dengan asumsi satu gram sabu dapat digunakan delapan orang, maka kalau sebanyak 107 kilogram bisa digunakan oleh sekitar 856 ribu jiwa, kemudian untuk ekstasi satu butir bisa digunakan tiga orang atau sekitar 344 ribu jiwa masyarakat yang dapat diselamatkan.

“Kalau kedua barang haram itu sempat beredar, maka bisa diasumsikan satu Kota Pontianak akan hancur oleh narkotika tersebut. Sehingga mari terus kita gelorakan kepekaan kita agar bisa mencegah masuknya narkotika di Kalbar,” ujar Didi.

Pewarta: Andilala
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ecerkan Judi Togel Seorang Nenek di Indramayu Diciduk Polisi

Indramayu (ANTARA) – Kepolisian Resor Indramayu, Jawa Barat menangkap seorang nenek berinisial LI (56) karena mengecerkan judi togel, sekaligus menangkap 21 orang lainnya yang terlibat kasus tersebut.

“Nenek LI (56) yang kami tangkap ini perannya sebagai pengecer judi togel,” kata Kepala Kepolisian Resor Indramayu AKBP Yoris MY Marzuki, di Indramayu, Selasa.

Yoris menjelaskan, pelaku LI saat ini dilakukan penyidikan di Satreskrim Polres Indramayu dan nantinya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Polres Indramayu, kata Yoris, tidak hanya menciduk nenek LI, namun juga membekuk 21 orang lainnya yang tersandung kasus judi togel itu.

“Pelaku judi togel itu ada 22 orang termasuk nenek LI, dan saat ini kami sudah melakukan penahanan,” ujarnya pula.

Kasatreskrim Polres Indramayu AKP Suseno Adi Wibowo menambahkan, dalam satu bulan ini, jajarannya telah menangkap 32 orang pelaku perjudian dari berbagai jenis. “Ada yang togel, kuclak dan juga sabung ayam. Totalnya ada 32 pelaku yang kami tangkap,” katanya lagi.

Dari tangan para pelaku, lanjut Seno, telah disita uang tunai berjumlah sepuluhan juta rupiah, selain itu juga ada barang bukti lain seperti alat kuclak, telepon genggam, ayam, dan juga lainnya.

“Mereka diancam dengan pasal 303 KUHP dengan kurungan penjara paling lama 10 tahun,” katanya lagi.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polresta Tangerang ciduk pengedar narkoba saat transaksi

Tangerang (ANTARA) – Aparat Polresta Tangerang, Banten, menciduk Da (33) seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Pamulang, Kota Tangerang Selatan saat sedang melakukan transaksi dengan pembeli.

“Kami mengamankan barang bukti sabu-sabu dengan berat 0,7 gram yang sengaja disimpam dalam kantong celana,” kata Kasat Narkoba Polresta Tangerang, Kompol Tosriadi Jamal di Tangerang, Selasa.

Tosriadi mengatakan petugas menjerat pelaku dengan pasal 114 ayat 1 dan 2 UU Nomor 35/2009 tentang Narkotika ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara.

Sedangkan pelaku merupakan warga Gang Sepakat Nomor 13, Kelurahan Bendungan Hilir RT 12/02, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang berkerja pada sebuah perusahaan swasta.

Dalam pengakuan pelaku kepada petugas menjadi pengedar narkoba untuk mencari uang tambahan belanja memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Penangkapan pelaku bermula dari adanya informasi warga bahwa ada pengedar yang meresahkan, maka akhirnya petugas bergerak ke lokasi yang dicurigai.

Ia mengatakan tim Opsnal-5 Polresta Tangerang menuju tempat yang dilaporkan warga, kemudian beberapa saat mengamati di tempat kejadian.

Polisi mengintai dan ternyata pelaku sedang menunggu pembeli, ketika diperiksa maka terdapat sabu-sabu dengan berat 0,7 gram.

Menurut dia, narkotika itu sudah dikemas khusus dalam kantong plastik siap untuk diedarkan.

Petugas kemudian memeriksa pelaku dan dianggap bukan sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tangerang melainkan dari Jakarta Pusat.

Mereka berharap agar warga dapat melaporkan bila ada yang mencurigai diduga pengedar narkoba kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti.

Ia mengatakan petugas mengembangkan kasus tersebut dan berupaya untuk mengungkap jaringan lainnya, seperti pengakuan pelaku. 
 

Pewarta: Adityawarman
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Facebook diminta hormati otoritas RI terkait penyebaran hoaks

Jakarta (ANTARA) – Pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio minta kepada penyedia media sosial Facebook untuk menghormati peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran informasi palsu atau hoaks melalui penyedia layanan itu.

Hendri yang juga pengajar di Universitas Paramadina ini di Jakarta, Selasa, mengatakan, dalam pertemuan dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan penyedia layanan media sosial beberapa waktu lalu, hanya Twitter yang hadir, sedangkan Facebook tidak hadir.

“Sayang sekali. Padahal pengguna Facebook di Indonesia sangat banyak. Mereka harus menghormati otoritas Indonesia. Niat baik BSSN untuk berdialog seharusnya dibalas niat baik dengan hadir,” katanya.

Menurut riset dari perusahaan media, We Are Social, yang bekerjasama dengan Hootsuite, menyebutkan terdapat 150 juta pengguna media sosial di Indonesia pada tahun lalu dan Facebook menjadi aplikasi media sosial yang paling banyak digemari dengan penetrasi 81 persen atau sebanyak 121,5 juta pengguna.

Sementara Twitter menguasai 52 persen atau 78 juta pengguna di Indonesia di belakang Facebook dan Instagram.

Hendri mencontohkan tahun lalu Facebook Indonesia meminta untuk menunda pertemuan dengan Komisi I DPR soal pembahasan kabar bocornya 1 juta data privasi pengguna Facebook di Indonesia.

Meski pada akhirnya, mereka mengaku bahwa penundaan karena Facebook masih sibuk dengan pertemuan bersama Kongres Amerika Serikat.

Oleh karena itu, Hendri mendesak Facebook menjelaskan ketidakhadirannya.

Ia meyakini pemerintah Indonesia tidak lemah menghadapi penyedia layanan media sosial seperti Facebook, sehingga teguran mesti dilayangkan kepada mereka.

“Facebook harus memiliki etika baik dengan melakukan kunjungan resmi ke BSSN atau hadir ketika diundang kembali,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara telah bertemu dengan penyedia layanan media sosial Twitter untuk membahas penyebaran informasi palsu atau hoaks di layanan mereka.

“Kami baru saja melakukan pertemuan dengan penyedia layanan. Sayangnya, yang hadir hanya Twitter, Facebook tidak,” kata Sekretaris Utama BSSN, Syahrul Mubarak dalam keterangannya belum lama ini.

Baca juga: BSSN minta platform medsos lakukan penindakan pada akun penebar hoaks
Baca juga: Mafindo sebut kebanyakan hoaks disebarkan melalui Facebook

 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah diminta revitalisasi infrastruktur Lapas

Jakarta (ANTARA) – Berbagai kalangan meminta pemerintah untuk melakukan revitalisasi infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) karena sering terjadi kebakaran serta terdampak bencana.

Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastuktur Lapas dan Rutan yang ada karena kebanyakan merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

“Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda,” kata Kisnu”dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Kisnu mencontohkan peristiwa kebakaran Lapas di Provinsi Aceh, yakni Cabang Rutan Sinabang, pada Minggu (18/3) dini hari, bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas Lapas.

“Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa,” katanya.

Dia mengakui untuk perbaikan infrastrukur lapas ini membutuhkan anggaran yang besar, namun biaya besar ini bisa digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM di dalam Lapas.

“Narapidana perlu makan, minum, dan kesehatan juga. Jadi tiap peristiwa, dijadikan asessment kepada Lapas. Pakailah sudut pandang perlindungan HAM, dari situ dapat kelihatan berapa biaya yang dikeluarkan, dan dananya, apa yang harus dibangun akan kelihatan dan terlihat di sana,” katanya.

Kepala Bagian Humas dan protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto menegaskan bahwa pihaknya selalu mengutamakan keselamatan narapidana.

“Ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana,” kata Ade.

Tim tanggap darurat itu dipastikannya telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana dan menghitung kerusakan yang ditimbulkan.

Langkah inilah yang setidaknya diterapkan ketika api menghanguskan Cabang Rutan Sinabang yang menyebabkan 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.

“Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan,” katanya.

Komisioner Komnas HAM Hafid Abbas menyampaikan sepanjang Lapas memenuhi standar penanganan bencana alam ataupun bencana kebakaran dan banjir maka hak asasi manusia warga binaan akan tetap terjamin.

“Setiap lapas biasanya mengikuti aturan internasional ataupun nasional mengenai penanganan bencana, termasuk kebakaran,” katanya.

Jika alat pemadam di lapas kurang, kata Hafid, sementara waktu bisa diantisipasi oleh pihak lapas dengan meningkatkan kemampuan SDM sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dan pengetahuan menangani bencana kebakaran.

Tapi dia tetap yakin para petugas lapas itu telah diberikan pelatihan untuk menanggulangi bencana yang sesuai dengan prosedur.

Misalnya diberi pengetahuan mengenai penyebab kebakaran, kendala menangani kebakaran, klasifikasi kebakaran, proses terjadinya kebakaran, prinsip menanggulangi kebakaran, jenis-jenis alat pemadam api ringan (APAR) dan berat (APAB) serta teknik menggunakan APAR dan teknik menanggulangi kebakaran menggunakan berbagai peralatan.

“Jumlah alat pemadam di lapas sebetulnya sudah memenuhi standar dengan kapasitas napi yang mayoritas overload. Yang terpenting tinggal bagaimana alat tersebut bisa dipastikan berfungsi dengan baik,” tambahnya.

Belakangan ini kebakaran di lapas belakangan rentan terjadi, sebelum api melalap Cabang Rutan Sinabang, Blok D khusus narkoba Lapas Klas II A Biaro Bukittinggi Sumatera Barat sempat terbakar akibat arus pendek pada 21 Januari 2019 lalu.

Kemudian, pada tanggal 25 September 2018, ruang mesin genset Rutan Klas I Tanjung Gusta Medan juga terbakar, serta kebakaran yang terjadi di rumah tahanan di Donggala tak lama setelah wilayah itu diguncang gempa bumi dan tsunami. 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil empat saksi kasus suap proyek di Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk tersangka Mus terkait tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Mus adalah mantan Bupati Lampung Tengah yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

Empat saksi tersebut, yaitu Ketua Partai Nasdem Terbanggi Besar Lampung Tengah Rijani Andi Wijaya, dua PNS Dinas Bina Marga Lampung Tengah masing-masing A Ferizal dan Aan Riyanto serta PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Lampung Tengah Riki.

Dalam penyidikan kasus, KPK masih mengonfirmasi terkait dugaan aliran dana ke pihak Bupati Lampung Tengah untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemkab Lampung Tengah.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mus sebagai tersangka.

Tersangka Mus selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mus menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mus sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mus telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) BW alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) SS.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mus selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 AJ, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bun, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 RZ, dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zai.

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim tolak eksepsi Ratna Sarumpaet

Jakarta (ANTARA) – Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan terdakwa kasus penyebaran berita bohong Ratna Sarumpaet pada sidang putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa.

“Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk seluruhnya dan menyatakan surat dakwaan JPU tertanggal 21 Februari telah disusun secara cermat jelas dan lengkap,” kata ketua majelis hakim,Joni dalam sidang putusan sela terdakwa Ratna Sarumpaet.

Selanjutnya, hakim menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap kasus penyebaran berita bohong melalui media elektronik oleh terdakwa Ratna Sarumpaet ini akan terus dilanjutkan sampai ke pokok perkara.

Sidang pun akan dilanjutkan minggu depan pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 09.00 WIB di PN Jakarta Selatan dengan agenda menghadirkan terdakwa dan juga pemeriksaan kepada saksi dan bukti yang ada.

Sementara itu, JPU mengatakan bahwa pihaknya sudah siap dengan saksi dan alat bukti untuk dapat dihadirkan di sidang berikutnya.

“Kami akan hadirkan saksi-saksi dan barang buktinya,” kata jaksa Payaman.

Namun, Payaman mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan menghadirkan berapa saksi dan siapa saja.
“Yang penting saksi tersebut sesuai dengan unsur-unsur yang hendak kami buktikan sesuai dengan pasal yang kami dakwakan,” kata Payaman. ***2***

Pewarta: Ganet Dirgantara/Citra Maharani Herman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Sekjen Kementerian ESDM

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi.

Ego dipanggil dalam penyidikan kasus korupsi terkait pengurusan terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Sekjen Kementeria ESDM Ego Syahrial sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Samin Tan merupakan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

Selain Ego, KPK pada hari Selasa juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Samin Tan, yaitu pegawai PT BLEM M. Iqbal Novansyah.

Sebelumnya, KPK juga telah memanggil Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono pada hari Senin (18/3). Namun, Bambang tidak memenuhi panggilan tersebut.

“Belum diperoleh informasi alasan ketidakhadiran,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (18/3).

KPK pada tanggal 15 Februari 2019 menetapkan Samin Tan sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR non-aktif Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar.

Suap itu diberikan agar Eni ikut mengurus terminasi kontrak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

Konstruksi perkara diawali pada bulan Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait dengan permasalahan pemutusan  PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM. Dalam hal ini posisi Eni sebagai anggota Panitia Kerja (Panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada bulan Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada tanggal 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. ***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Sekretaris Ditjen Cipta Karya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekretaris Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR T Iskandar dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

T Iskandar dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Sekretaris Ditjen Cipta Karya T Iskandar sebagai saksi untuk tersangka ARE terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain T Iskandar, KPK juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Anggiat Partunggal, yakni Imelda Fajaray, berprofesi sebagai karyawan swasta.

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK menduga aliran dana terkait suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR terjadi cukup masif.

Untuk diketahui, KPK telah menerima pengembalian uang oleh 59 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM. Dengan rincian pengembalian uangnya sekitar Rp22 miliar, 148.500 dolar AS, dan 28.100 dolar Singapura.

Selain itu, kata dia, lembaganya juga sedang menelusuri soal PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang berulang kali dapat memenangkan proyek SPAM di beberapa daerah.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Terhadap empat tersangka pemberi suap tersebut, KPK telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap dua. Keempatnya dijadwalkan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham sosialisasi pemberantasan kontak komunikasi di Lapas

Pontianak (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan sosialisasi mengenai aksi pemberantasan kontak komunikasi warga binaan pengendali jaringan gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Singkawang.

“Sosialisasi ini dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan langkah progresif dan serius terhadap bahaya laten peredaran narkoba baik di Lapas maupun Rutan,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Suprobowati di Singkawang, Selasa.

Dijelaskan, kegiatan itu juga mungkin ada kaitannya dengan temuan narkoba sebanyak 100 Kg di Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu dan hal itu cukup mengagetkan karena sejak awal sudah dilakukan sejenis secara serius dan berkesinambungan.

“Dan kami sudah membuat apel besar berbarengan dengan Polda dan BNNP sekaligus penandatanganan MoU. Juga, ada penandatanganan kesanggupan seluruh Kantor Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kalbar untuk bisa bersama-sama melakukan program itu  sekaligus pemutusan komunikasi warga binaan yang diduga sebagai jaringan gelap narkoba,” tuturnya.

Menurut dia, hal itu sudah dan sedang dilakukan secara terus menerus bersama seluruh KUPT di Kalbar. “Dan pada hari ini mungkin kami akan sosialisasi sekaligus akan melakukan deteksi dini di Lapas Singkawang ada atau tidak telepon seluler atau HP yang digunakan warga binaan,” katanya.

Ditegaskannya, komunikasi yang boleh digunakan warga binaan, khususnya di dalam Lapas itu adalah melalui warung telekomunikasi bukan telepon genggam.

“Kita bukannya melarang, sebetulnya memfasilitasi mereka dalam rangka menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK/WBBM),” jelasnya.

Namun, wartel yang dimaksud jangan sampai ada istilah wartel keliling, seperti pegawai meminjamkan HP ke Narapidana. “Karena hal seperti itu sudah kami berantas habis,” jelasnya.

Menurutnya, semua pegawai Lapas tidak boleh berkomunikasi atau meminjamkan Hp kepada warga binaan.”Jika masih ditemukan seperti itu, otomatis akan ada sanksi yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, bagi pegawai yang terindikasi memfasilitasi para warga binaan dengan HP, maka akan ditindaklanjuti untuk langsung ditarik dan dijauhkan dari UPT.

Plt Kepala Lapas Klas II B Singkawang, Walid juga berjanji akan terus meningkatkan pengawasan penggunaan telepon genggam di kawasan itu, termasuk segala kunjungan dan pemeriksaan barang bawaan dan sebagainya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI bilamana ditemukan adanya peredaran gelap narkoba di dalam Lapas karena peralatan untuk melacak sesuatu hal yang negatif khususnya di Lapas Klas II B Singkawang masih sangat terbatas.

“Nantinya, kami akan usul ke Kemenkumham untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang lebih canggih guna memperlancar tugas bagi pegawai Lapas Klas II B Singkawang,” katanya.

Dia juga akan melakukan razia rutin di lapas. “Kegiatan razia itu juga sifatnya mendadak, dimana waktunya tidak bisa kita tentukan, artinya bisa malam, bisa subuh, bisa siang atau pagi. Intinya tidak bisa dibaca oleh warga, kapan kita akan melakukan razia,” jelasnya.

Tegas dilarang
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan, melihat berbagai kasus yang sering muncul di Lapas, diduga ada kaitannya dengan penggunaan HP yang sangat kuat.

“Karena HP sangat memudahkan mereka untuk melakukan komunikasi, yang tentunya sulit terdeteksi dengan siapa dia berkomunikasi,” katanya.

Menurutnya, sudah seharusnya ada semacam tindakan tegas untuk tidak menggunakan HP bagi para warga binaan. 

Lapas, katanya, harus menjadi tempat yang mampu memberikan pembinaan kepada para warga binaan sehingga sewaktu keluar, mereka sudah betul-betul insyaf dan memperbaiki kelakuannya di tengah masyarakat.

“Bukan justru sebaliknya, untuk itu penegakan aturan harus betul-betul dihormati. Saya berharap, aturan ini bisa konsisten dijalankan,” katanya.

Baca juga: Alat Komunikasi Pegawai, Polisi Lapas Nusakambangan Dirazia
Baca juga: 200 pegawai Lapas tersangkut kasus pungli

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019