Lima pernyataan sikap alumni ITS soal teror pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA News) – Alumni Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memberikan lima pernyataan sikap soal peristiwa teror terhadap dua pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif.

“Kami dari alumni Teknik Sipil ITS  memberikan pernyataan dukungan kepada KPK,” kata Samsudin, perwakilan alumni Teknik Sipil ITS Surabaya di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Pertama, kata dia, menolak segala bentuk dan tindakan upaya memperlemah lembaga KPK.

“Kedua, mendukung penuh komitmen Presiden RI terhadap penguatan KPK dalam menjalankan tugas pencegahan dan penindakan korupsi,” ucap 

Selanjutnya ketiga, mendukung KPK untuk selalu independen, profesional, dan selalu dapat bersinergi dengan instansi lainnya yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan korupsi.

“Keempat, mengajak komponen masyarakat untuk memberikan dukungan moral kepada KPK dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,” ujar dia.

Terakhir, ucap dia, mengutuk tindakan teror bom di rumah pimpinan KPK dan penyiraman air keras kepada penyidik KPK serta memohon kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera menemukan pelaku teror bom dan penyiraman air keras.

Dalam kesempatan sama, Ketua KPK Agus Raharjo mengucapkan terima kasih atas dukungan dari alumni Teknil Sipil ITS itu.

“Saya atas nama pribadi dan atas nama lembaga, seluruh jajaran KPK mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan dukungan anda kita bisa menuntaskan tugas dengan baik, kita tidak akan surut, kita tidak akan lemah,” ucap Agus.

Ia juga mengharapkan bahwa dirinya bersama empat pimpinan KPK lainnya dapat menuntaskan tugas sampai akhir masa jabatan pada Desember 2019 mendatang. 

“Mudah-mudahan pimpinan yang hari ini masih bertugas bisa menuntaskan tugasnya sampai nanti tanggal 21 Desember 2019 dengan selamat, dengan baik. Mudah-mudahan kami selalu diberikan bimbingan dan petunjuk oleh Allah SWT. Sekali lagi terima kasih, salam antikorupsi,” kata Agus.

Sebelumnya pada Rabu (9/1), rumah Ketua KPK Agus Rahardjo menjadi sasaran teror bom oleh orang tak dikenal. Di rumah Agus yang berlokasi di Bekasi, Jawa Barat, polisi menemukan barang bukti berupa pipa paralon, detonator, sekring, kabel warna kuning, paku ukuran 7 centimeter, serbuk putih, baterai dan tas.

Sedangkan rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, dilempar dua bom molotov oleh orang tak dikenal, salah satu bom sempat merusak teras bagian atas rumah Laode. Penemuan bom itu terjadi pada Rabu (9/1) sekitar pukul 05.30 WIB.

Baca juga: Polisi cari pelaku teror pimpinan KPK melalui sidik jari

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPPBC Kudus selamatkan kerugian negara Rp13,33 miliar

Kudus (ANTARA News) – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah, berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp13,33 miliar dari hasil penindakan pelanggaran di bidang cukai rokok sejak Januari hingga Desember 2018.

“Selama Januari hingga akhir Desember 2018, Unit Intelijen dan Penindakan berhasil menindak 74 kasus pelanggaran cukai,” kata Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus Iman Prayitno di Kudus, Rabu.

Ia mengatakan dari puluhan kasus pelanggaran cukai tersebut, total barang bukti yang disita mencapai puluhan juta batang.

Di antaranya, rokok jenis sigaret kretek mesin (SKM) sebanyak 22,3 juta batang, sigaret kretek tangan (SKT) sebanyak 2.040 batang, dan tembakau iris sebanyak 7,01 juta gram.

Adapun nilai barang yang disita tersebut, katanya, totalnya mencapai Rp16,5 miliar.

Dari sejumlah kasus pelanggaran cukai rokok tersebut, pengungkapan dengan barang sitaan cukup besar, yakni pada bulan April 2018.

Pada bulan tersebut, Tim Intel dan Penindakan KPPBC Kudus berhasil mengungkap kasus rokok ilegal dengan barang bukti sebanyak 2 juta batang di Kabupaten Jepara.

Ia mengungkapkan kasus pelanggaran cukai terbanyak berasal dari Kabupaten Jepara.

Pengungkapan terbaru, Tim Inteldak KPPBC Kudus mengamankan 96.000 batang rokok jenis SKM dengan nilai barang sekitar Rp68,64 juta dari Desa Robayan, Kecamatan Kalinyamatan, Jepara, Selasa (15/1).

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Palembang lakukan pelayanan paspor “jemput bola”

Palembang (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Sumatera Selatan, mulai Januari 2019 melakukan pelayanan pembuatan paspor bagi calon jamaah haji di luar Palembang dengan cara “jemput bola”.

Bagi calon jamaah haji yang berada di luar Palembang, tidak perlu datang ke Kantor Imigrasi karena ada layanan khusus di daerah yang jadwalnya ditetapkan sesuai kesepakatan dengan Kantor Kementerian Agama setempat, kata Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Palembang, Triman di Palembang, Rabu.

Pelayanan khusus di daerah yang terdapat banyak calon jamaah haji yang akan mengurus dokumen perjalanan ibadah ke luar negeri itu atau pelayanan paspor `jemput bola” beberapa hari terakhir telah dilakukan di wilayah Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Dengan pelayanan “jemput bola” sekitar 200 jamaah calon haji di Lempuing, Ogan Komering Ilir tidak perlu ramai-ramai datang ke Kantor Imigrasi Palembang untuk membuat paspor, cukup berkumpul pada suatu lokasi yang difasilitasi Kementerian Agama, petugas Imigrasi Palembang akan datang ke tempat mereka.

Setelah Kabupaten Ogan Komering Ilir, pihaknya juga berupaya membuka pelayanan `jemput bola” di daerah lainnya yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Palembang seperti Kabupaten Ogan Ilir, Prabumulih, Banyuasin, dan Kabupaten Musi Banyuasin, katanya.

Dia menjelaskan, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang pada 2019 ini ditetapkan Kemenag berangkat ke Tanah Suci Mekkah, dilakukan pelayanan jemput bola dengan menurunkan tim pelayanan keliling.

“Kami berupaya memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik kepada calon jamaah haji yang akan membuat paspor. Bagi masyarakat yang berada di luar Kota Palembang tidak perlu ke Ibu kota Provinsi Sumsel ini karena ada tim yang siap melakukan pelayanan jemput bola,” ujarnya.

Selain menyiapkan tim khusus untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor bagi calon jamaah haji, jika ada permohonan Kemenag untuk pelayanan yang lebih cepat akan dibuka pelayanan pada hari libur akhir pekan.

Melalui pelayanan tersebut pihaknya optimistis pembuatan paspor untuk sekitar 3.000 calon jamaah haji yang akan berangkat pada 2019 atau musim haji 1440 Hijriah bisa diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan Kementerian Agama, kata Triman.

Baca juga: Persiapan pelayanan haji berjalan sesuai jadwal, kata Menag
Baca juga: Laporan dari Mekkah – Jamaah hilang paspor bisa diganti SPLP
Baca juga: e-paspor akan diterapkan pada musim haji 2019

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenag NTB minta polisi usut tuntas pungli masjid

Mataram (ANTARA News) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat H Nasrudin meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus pungli dana rekontruksi masjid di Kabupaten Lombok Barat.

“Kalau ini dikatakan dilakukan secara terstruktur, kita minta kepolisian mengusut semua. Termasuk, bila ada keterlibatan orang dalam,” ujarnya di Mataram, Rabu.

Ia menyatakan, sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB, dirinya tidak pernah menginstruksikan adanya pemotongan dari setiap bantuan dana pascagempa yang diberikan kepada masjid di wilayah itu.

Bahkan, dirinya pun tidak tahu menahu ada pemotongan dana rekonstruksi masjid pascagempa di lembaga yang dipimpinnya itu.

“Tidak pernah kami tahu ada pemotongan seperti itu. Kami juga tidak pernah ikut-ikut,” ucapnya, menegaskabn.

Nasrudin menegaskan, saat terjadi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka BA oleh pihak kepolisian, dirinya saat itu sedang menghadiri sebuah kegiatan di Kabupaten Lombok Timur.

“Saya tahunya setelah dikabari salah satu staf, bahwa ada penangkapan dan penggeledahan di kantor. Seketika itu saya memutuskan kembali ke Mataram,” tuturnya.

Menurut Nasrudin, anggaran dana yang diperuntukkan untuk rekontruksi masjid pascagempa di NTB itu, berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Kementerian Agama RI untuk Kanwil Kemenag NTB.

“Anggaran ini diperuntukkan kepada 58 masjid di enam wilayah yang terdampak gempa, seperti Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Sumbawa Barat,” ucapnya.

Ia pun berharap dari kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemenetrian Agama di seluruh NTB untuk tidak melakukan hal yang sama.

“Kami berharap, jangan ada lagi ASN di Kementerian Agama yang berani coba-coba. Berani bermain, sanksi yang sama juga akan menanti,” kata Nasrudin.

Baca juga: Polres Mataram OTT pegawai Kemenag Lombok Barat

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan delapan tersangka suap proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan delapan tersangka suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan untuk delapan tersangka suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR selama 40 hari dimulai 18 Januari 2019 sampai 26 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Delapan tersangka itu antara lain diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus suap proyek SPAM
Baca juga: KPK panggil tiga saksi suap proyek SPAM Kementerian PUPR
Baca juga: KPK konfirmasi Irjen Kementerian PUPR soal pemeriksaan internal proyek SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyidik ungkap tersangka tambahan dana rekonstruksi masjid pascagempa NTB

Mataram (ANTARA News) – Penyidik Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat mengungkap peran tersangka tambahan dalam penanganan kasus pungutan liar (pungli) dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dalam jumpa pers, di Mataram, Rabu, mengatakan tersangka tambahan yang perannya terungkap dari hasil pengembangan penyidikan ini berinisial IK, ASN yang menduduki jabatan Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat.

“Jadi BA, tersangka pertama, melakukan pemungutan kepada pengurus masjid berdasarkan perintah dari IK. Hasil pungutan dari BA ini lah yang disetorkan ke IK,” kata Saiful Alam.

Dia menjelaskan bahwa IK ditangkap oleh timnya pada Selasa (15/1) malam. Petugas kepolisian turut menyita barang bukti berupa uang yang diduga hasil pungutan sebanyak Rp55 juta.

“Barang bukti diamankan dari hasil penggeledahan di rumahnya berupa uang Rp55 juta ini diduga setoran dari BA, dan juga ada uang yang diduga langsung diambil IK dari masjid di Lingsar dan Batu Layar,” ujarnya lagi.

Sebelumnya, penyidik melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka BA, Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag Lombok Barat yang bertugas di KUA Gunungsari.

BA ini tertangkap tangan oleh Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram, pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA, di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Tersangka tertangkap tangan telah menerima uang senilai Rp10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Masjid yang terdampak gempa ini merupakan salah satu dari 58 penerima dana rekonstruksi pascagempa di Pulau Lombok yang mendapatkan bantuan tahap pertama Rp6 miliar dari Kemenag RI melalui Kemenag RI Perwakilan NTB.

Baca juga: Kemenag NTB minta polisi usut tuntas pungli masjid

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyidik periksa enam saksi pungli dana rekonstruksi masjid NTB

Mataram (ANTAR News) – Penyidik Kepolisian Resor Mataram, Nusa Tenggara Barat, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diduga mengetahui adanya pungutan liar dalam pencairan dana rekonstruksi masjid pascagempa di Pulau Lombok.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dalam jumpa persnya di Mataram, Rabu, mengatakan, saksi-saksi yang baru diperiksa dalam rangkaian penyidikannya ini berjumlah enam orang.

“Dalam kasus ini, kami baru periksa sekurang-kurangnya enam orang saksi,” kata Saiful Alam.

Saat disinggung apakah ke enam saksi memiliki peran dan keterlibatan dalam tindak pidana pungli ini, Saiful Alam enggan membeberkannya. Melainkan dia menegaskan bahwa keenam saksi merupakan orang-orang yang mengetahui adanya pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa tersebut.

“Intinya ada yang terkait dan ada juga yang tidak terkait,” ujarnya.

Lebih lanjut, Saiful Alam menegaskan bahwa penanganan kasus ini masih akan terus dikembangkan. Rangkaian pemeriksaan saksi dan pencarian dokumen terkait pencairannya, telah masuk dalam agenda penyidikan.

“Semua masih dalam proses pengembangan, siapa pun yang ada keterlibatan akan kita periksa,” ucapnya.

Kasus ini terungkap dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram, pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA, terhadap tersangka BA, di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

ASN Kemenag Lombok Barat yang bertugas di KUA Gunungsari itu tertangkap tangan telah menerima uang senilai Rp10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Masjid yang terdampak gempa ini merupakan salah satu dari 58 penerima dana rekonstruksi pascagempa di Pulau Lombok yang mendapatkan bantuan tahap pertama Rp6 miliar dari Kemenag RI melalui Kemenag RI Perwakilan NTB.

Dari pengembangan pemeriksaan BA, peran tersangka tambahan berinisial IK, terungkap. Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat ini diamankan pada Selasa (15/1) malam, dengan barang bukti berupa uang yang diduga hasil pungutan sebanyak Rp55 juta.

Barang bukti uang yang sebagian masih dalam bundelan tersebut, diduga setoran yang diterima IK dari BA. Ada juga yang sebagiannya lagi diduga langsung ditarik oleh IK dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi di wilayah Lingsar dan Batu Layar.

Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga: Kemenag NTB minta polisi usut tuntas pungli masjid

Baca juga: Penyidik ungkap tersangka tambahan dana rekonstruksi masjid pascagempa NTB

Baca juga: Polres Mataram OTT pegawai Kemenag Lombok Barat

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka pungli dana rekonstruksi masjid NTB dijerat pasal berlapis

Mataram (ANTARA News) – Tersangka pungutan liar (pungli) dana rekonstruksi masjid pascagempa di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dijerat dengan pasal berlapis.

Mereka dijerat dengan pasal 12 huruf e Undang Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Jadi kedua tersangka kini disangkakan dengan pasal tambahan, selain pasal 55 KUHP, kita juga kenakan pasal 64 KUHP, karena kegiatan yang dilakukan berulang-ulang. Ancaman hukumannya 20 tahun,” kata Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam dalam jumpa pers, di Mataram, Rabu.

Dua tersangka yang dijerat dengan sangkaan pasal tipikor merupakan ASN di lingkup Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat. Keduanya berinisial BA, staf KUA Gunungsari, dan IK, Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat.

Pada awalnya, Tim Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mataram, pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka BA, di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Tersangka tertangkap tangan telah menerima uang senilai Rp10 juta dari pengurus Masjid Baiturrahman, wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

Masjid yang terdampak gempa ini merupakan salah satu dari 58 penerima dana rekonstruksi pascagempa di Pulau Lombok yang mendapatkan bantuan tahap pertama Rp6 miliar dari Kemenag RI melalui Kemenag RI Perwakilan NTB.

Hasil pengembangan pemeriksaan BA, peran IK terungkap.

Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat ini diamankan pada Selasa (15/1) malam, dengan turut menyita barang bukti berupa uang yang diduga hasil pungutan sebanyak Rp55 juta.

Barang bukti uang yang sebagian masih dalam bundelan tersebut, diduga setoran yang diterima IK dari BA. Ada juga yang sebagiannya lagi diduga langsung ditarik oleh IK dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi di wilayah Lingsar dan Batu Layar.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka pungli masjid NTB terancam dipecat

Mataram (ANTARA News) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat akan memberikan sanksi tegas terhadap oknum pegawai Kementerian Agama Kabupaten Lombok Barat, berinisial BA yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) terkait pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa di wilayah itu.

“Sudah ada perintah dari Menteri Agama, bila terbukti bersalah yang bersangkutan harus diberikan sanksi tegas. Sanksinya di pecat dari Aparatur Sipil Negara (ASN),” tegas Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama NTB H Nasrudin di Mataram, Rabu.

Ia menyatakan, Kementerian Agama tidak akan memberikan pembelaan hukum terhadap BA, sebab apa yang dilakukan BA, telah mencoreng nama baik institusi Kementerian Agama.

“Tidak ada pembelaan terhadap oknum-oknum yang merusak nama Kementerian Agama. Kami juga menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada aparat kepolisian untuk mengusut kasus ini hingga tuntas,” ujarnya.

Menurut Nasrudin, tindakan tegas ini juga ditujukan kepada pegawai Kementerian Agama yang ada di seluruh NTB untuk tidak coba-coba melakukan tindakan yang sama, seperti yang dilakukan tersangka BA.

“Jangan ada lagi ASN di Kementerian Agama yang berani coba-coba. Berani bermain, sanksi yang sama juga akan menanti,” ucap Nasrudin.

Diketahui, penyidik Kepolisian Resor Mataram, NTB, menetapkan pegawai Kementerian Agama Lombok Barat yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) berinisial BA sebagai tersangka pungutan liar (pungli) dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam di Mataram, Selasa (15/1), mengatakan sebagai tersangka BA dijerat dengan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang RI Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Karena yang bersangkutan merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai staf KUA di Gunungsari, makanya disangkakan pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor,” kata Saiful Alam dalam jumpa persnya di Mapolres Mataram.

Dalam sangkaan pidananya, BA dikatakan telah tertangkap tangan menarik pungutan dana rekonstruksi masjid pascagempa sebesar Rp10 juta dari salah seorang pengurus masjid yang terdampak gempa di wilayah Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat.

“Masjid Baiturrahman, itu di wilayah Gunungsari, dapat bantuan pemerintah Rp50 juta. Dari dana itu tersangka meminta 20 persen dengan jumlah Rp10 juta,” ujarnya.

Kalau uang yang diminta tidak diberikan, jelasnya, tersangka mengancam tidak akan lagi memberikan bantuan kepada pihak pengurus masjid.

“Jadi di sini ada ancaman dari tersangka. Makanya uang itu diberikan dan langsung kita lakukan OTT setelah tersangka menerima uang dari pihak pengurus masjid di wilayah Gunungsari,” ucapnya.

Lebih lanjut, Saiful Alam menerangkan bahwa OTT terhadap staf KUA di Gunungsari tersebut, dilaksanakan tim Reserse Kriminal Polres Mataram pada Senin (14/1) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA.

Dari aksi OTT tersebut, pihak kepolisian mengamankan tersangka dengan alat bukti uang hasil pungutan dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi masjid pascagempa.

Baca juga: Tersangka pungli dana rekonstruksi masjid NTB dijerat pasal berlapis

Baca juga: Penyidik periksa enam saksi pungli dana rekonstruksi masjid NTB

Baca juga: Penyidik ungkap tersangka tambahan dana rekonstruksi masjid pascagempa NTB

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka kasus pungli dana rekonstruksi masjid

Tersangka kasus dugaan pungli dana rekonstruksi masjid pascagempa Lombok yang merupakan staf KUA Gunungsari berinisial BA (kiri) digiring penyidik keluar ruang tahanan di Mapolres Mataram, NTB, Rabu (16/1/2019). Polres Mataram menetapkan BA bersama Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat, berinisial IK, sebagai tersangka yang menarik pungutan dari pengurus masjid penerima dana rekonstruksi pascagempa Lombok yang disalurkan Kemenag melalui DIPA 2018. ANTARA FOTO/Dhimas B. Pratama/wsj.

Obat daftar G di gudang narkoba berstatus ilegal

Jakarta (ANTARA News) – Obat-obatan daftar G yang ditemukan pada gudang narkoba DI apartemen Puri Park View Kembangan, Jakarta Barat, berstatus obat ilegal dan tidak diproduksi kembali oleh pabrik farmasi resmi.

Kepala Polsek Kembangan Komisaris Polisi Joko Handono di Jakarta, Rabu menyatakan, pihaknya telah menyita psikotropika golongan IV dan obat daftar G dengan total sebanyak 112.060 butir dari jenis Thiamine HCL, Mercy Hexymer, Mercy Merlopam, Frixitas Alprazolam dan Tramadol HCL.

“Obat ini sudah tidak diproduksi lagi artinya barang ini termasuk ilegal, karena banyak penyalahgunaan jadi sudah ditarik izin edarnya,” ujar Joko.

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan terkait asal peredaran psikotropika golongan IV dan obat-obatan Daftar G dan bagaimana bisa menyebar dan begitu massif.

Psikotropika golongan IV dan obat-obatan daftar G yang diamankan jika disalahgunakan dapat menimbulkan efek mabuk.

Joko menerangkan, pihaknya bersama Satuan Reserse Narkoba Jakarta Barat menyingkap gudang narkoba, psikotropika dan obat daftar G setelah melakukan analisa terhadap beberapa kasus tawuran pelajar yang seringkali terjadi di wilayah Kembangan.

“Mereka (pelaku tawuran) berani dan tidak ada takutnya sebab menggunakan obat-obatan ini dan membawa senjata tajam, itu salah satu akibat yang ditimbulkan,” ujar Joko.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan BPOM Dadan Hidayat mengatakan, sejatinya semua obat yang ada di tangan pelaku sudah tidak lagi diproduksi di pabrik dan diedarkan ke masyarakat.

“Dari hasil informasi ini sering digunakan remaja dan anak sekolah. Kami bekerjasama dengan polisi untuk berantas obat ilegal maupun obat yang disalahgunakan,” kata dia.

Dadan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan secara rutin ke pasaran dan juga ke toko penjual obat. Dengan adanya kejadian ini pihaknya akan lebih intens melakukan pengawasan.

BPOM juga telah melakukan pengawasan rutin dan sering mengaudit cara pembuatan obat dengan baik dari produksi sampai pendistribusian jalur resmi maupun tidak resmi.

“Dari hasil pengembangan, kami memang diduga ada tempat atau produksi ke tempat lain. Jadi bukan dari pabrikan resminya,” katanya.

Baca juga: Pemkot Jakbar-BNN cegah peredaran narkoba di sekolah
Baca juga: Polisi ungkap gudang narkoba di Apartemen Park View Kembangan

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa: Utut Adianto berikan Rp180 juta ke Bupati Purbalingga

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkapkan Wakil Ketua DPR Utut Adianto dari Fraksi PDI-P memberikan Rp180 juta kepada Bupati Purbalingga non-aktif Tasdi untuk kampanye Ganjar Pranowo dalam pilkada Gubernur Jawa Tengah.

“Terdakwa dalam jabatannya selaku Bupati Purbalingga telah menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari koleganya, yakni dari Utut Adianto Wahjuwidajat selaku anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P pada bulan Maret 2018 sebesar Rp180 juta untuk keperluan kampanye Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang diterima melalui Teguh Priyono, ajudan,” demikian disebutkan dalam surat tuntutan yang dibacakan di pengadilan tindak pidana (Tipikor) Semarang, Rabu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Takdir Suhan dalam tuntutan tersebut mengungkapkan bahwa uang tersebut tidak diserahkan Tasdi kepada Bendahara Partai PDI-P Purbalingga melainkan disimpan di rumah Tasdi.

Utut sendiri dalam keterangannya mengaku pernah memberikan uang kepada Tasdi pada 2018 untuk pemilihan Gubernur Jawa Tengah dimana Tasdi selaku Ketua Cabang membuat rapat kerja dan dalam kepartaian ada prinsip gotong royong.

Dikatakan, pemahaman prinsip gotong royong adalah sukarela atau semampunya dan memberikan uang sebesar Rp180 juta karena jumlah yang hadir dalam kegiatan kepartaian di GOR lebih kurang 5.000 orang. Utut kemudian “urun” makan, ada juga yang urun kaos, dan soundsystem.

Pengumpulan uang yang diberikan Utut bertujuan untuk pemenangan pasangan Ganjar dan Taj Yasin. Utut tidak memberikan langsung uang sebesar Rp180 juta kepada Tasdi namun melalui staf Tasdi bernama Teguh Priyono di pendopo rumah dinas bupati.

Dalam perkara ini, Tasdi ditutntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun dihitung sejak selesai menjalani pidana pokok.

Tasdi dinilai JPU KPK terbukti melakukan dua dakwaan, pertama ia menerima suap sebesar Rp115 juta yang merupakan bagian janji Rp500 juta dari pengusaha (kontraktor) yaitu Hamdani Kosen dan Librata Nababan (terkait proyek Islamic Center tahap 1 dan pembangunan gedung DPRD 2017) serta Hadi Gajut (terkait proyek jalan). 

Tujuan pemberian uang adalah untuk mengupayakan Hamdani Kosen mendapatkan proyek pembangunan Islamic Center Kabupaten Purbalingga Tahap II (lanjutan).

Dalam dakwaan kedua, Tasdi terbukti menerima Rp1,465 miliar dan 20 ribu dolar AS melalui perantaraan ajudannya Teguh Priyono. Uang itu diterima Tasid selaku Bupati Purbalingga pada 2017-2018.

Penerimaan itu berasal dari sejumlah pihak seperti kontraktor Hamdani Kosen, Wahyu Kontardi (Sekretaris Daerah) terkait perizinan Andaliln SPBU, Tri Gunawan Setyadi (Asisten Daerah) terkait temuan pemeriksaan inspektorat, Nugroho Priyo Pratomo (Kabid Bina Marga), Priyo Satmoko (Kadis PUPR), Mohammad Najib (Kadis Permades), Satya Giri Podo (Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Setiyadi (mantan Kadis PUPR, sekarang Inspektorat) dan Hadi Iswanto (Kabag ULP), Yani (Kepala Bapelitbangda) dan Subeno (Kepala Bakeuda).

Selain itu Tasdi juga menerima gratifikasi dari koleganya, yakni Utut Adianto Wahjuwidajat selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI-P untuk keperluan kampanye Ganjar Pranowo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah, namun uang tersebut tidak diserahkan Tasdi kepada Bendahara Partai PDI-P Purbalingga melainkan disimpan di rumahnya.

“Adapun bantahan terdakwa yang mengatakan bahwa sebagian uang tersebut merupakan uang honor resmi dirinya selaku Dewan Pembina sejumlah badan usaha milik daerah, maka menurut kami bantahan tersebut terkesan mengada-ada karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah secara hukum, bahkan sebaliknya merupakan modus untuk mengaburkan penerimaan gratifikasi oleh terdakwa agar terkesan sebagai pendapatan yang sah,” tambah jaksa.

Demikian pula terhadap alasan Tasdi yang mengatakan sebagian uang tersebut adalah sumbangan dalam rangka kepentingan politik, yakni upaya pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah karena dirinya merupakan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Purbalingga, menurut JPU tidak dapat diterima.

“Karena keterangan saksi a de charge Ken Ragil Turyono selaku Bendahara DPC PDI-P Purbalingga telah menerangkan bahwa sesuai AD ART partai PDI-P semua penerimaan dan pengeluaran untuk keperluan partai wajib dicatatkan, namun sebaliknya dalam perkara ini justru telah dapat dibuktikan bahwa penerimaan dari Utut Adianto Wahjuwidajat selaku anggota DPR RI dari fraksi PDI-P tidak diserahkan terdakwa kepada bendahara PDI-P Purbalingga, melainkan disimpan di rumahnya,” jelas jaksa Takdir.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK terima pengembalian uang pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Rp70 juta

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

“Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp180 juta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp11 miliar sampai dengan saat ini. 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Baca juga: Bupati Bekasi nonaktif total kembalikan Rp4,9 miliar

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyelundupan kayu dari Papua

Petugas memasang spanduk pada kontainer yang berisi kayu ilegal di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (16/1/2019). Direktorat Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) bersama dengan Komando Armada II (Detasemen Intelijen) dan Bareskrim Mabes Polri berhasil mengamankan 199 kontainer berisi kayu ilegal dari Papua yang diangkut KM Selat Mas (TEMAS) di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.

Penahanan tiga tersangka suap proyek di Kapubaten Pakpak Bharat diperpanjang

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap tiga tersangka suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan untuk tiga tersangka suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat TA 2018  selama 40 hari dimulai 17 Januari 2019 sampai 25 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Tiga tersangka itu antara lain Bupati Pakpak Bharat periode 2016-2021 Remigo Yolanda Berutu (RYB), Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pakpak Bharat David Anderson Karosekali (DAK), dan seorang pihak swasta Hendriko Sembiring (HSE).

KPK telah mengumumkan tiga orang itu sebagai tersangka pada 18 November 2018.

Ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
   
Remigo diduga menerima Rp550 juga yang diberikan pada 16 November 2018 sebesar Rp150 juta dan pada 17 November 2018 sebesar Rp400 juta.
   
Uang tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi Bupati, termasuk untuk mengamankan kasus yang melibatkan istri Bupati yang saat ini sedang ditangani penegak hukum di Medan.
   
Dari jumlah tersebut, pemberian Rp150 juta dari David Anderson kepada Remigo terkait dengan fee pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Kabupaten Pakpak Bharat yang diduga berasal dari mitra yang sedang mengerjakan proyek-proyek di lingkungan Pemkab Pakpak Bharat.
   
Diduga Remigo menginstruksikan kepada para kepala dinas untuk mengamankan semua pengadaan proyek pada dinas masing-masing. 

Remigo juga menerima pemberlian lain terkait proyek di Pemkab Pakpak Bharat melalui para perantada dan orang dekatnya yang bertubas untuk mengumpulkan dana.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK pun pada 14 Desember 2018 kembali menetapkan satu tersangka, yakni Rijal Efendi Padang (REP) dari unsur swasta.

Baca juga: KPK kembali menetapkan tersangka proyek di Pakpak Bharat

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019