Kemenkumham sosialisasi pemberantasan kontak komunikasi di Lapas

Pontianak (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan sosialisasi mengenai aksi pemberantasan kontak komunikasi warga binaan pengendali jaringan gelap narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Singkawang.

“Sosialisasi ini dalam rangka tindak lanjut dari pelaksanaan langkah progresif dan serius terhadap bahaya laten peredaran narkoba baik di Lapas maupun Rutan,” kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalbar, Suprobowati di Singkawang, Selasa.

Dijelaskan, kegiatan itu juga mungkin ada kaitannya dengan temuan narkoba sebanyak 100 Kg di Kabupaten Bengkayang beberapa waktu lalu dan hal itu cukup mengagetkan karena sejak awal sudah dilakukan sejenis secara serius dan berkesinambungan.

“Dan kami sudah membuat apel besar berbarengan dengan Polda dan BNNP sekaligus penandatanganan MoU. Juga, ada penandatanganan kesanggupan seluruh Kantor Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kalbar untuk bisa bersama-sama melakukan program itu  sekaligus pemutusan komunikasi warga binaan yang diduga sebagai jaringan gelap narkoba,” tuturnya.

Menurut dia, hal itu sudah dan sedang dilakukan secara terus menerus bersama seluruh KUPT di Kalbar. “Dan pada hari ini mungkin kami akan sosialisasi sekaligus akan melakukan deteksi dini di Lapas Singkawang ada atau tidak telepon seluler atau HP yang digunakan warga binaan,” katanya.

Ditegaskannya, komunikasi yang boleh digunakan warga binaan, khususnya di dalam Lapas itu adalah melalui warung telekomunikasi bukan telepon genggam.

“Kita bukannya melarang, sebetulnya memfasilitasi mereka dalam rangka menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBK/WBBM),” jelasnya.

Namun, wartel yang dimaksud jangan sampai ada istilah wartel keliling, seperti pegawai meminjamkan HP ke Narapidana. “Karena hal seperti itu sudah kami berantas habis,” jelasnya.

Menurutnya, semua pegawai Lapas tidak boleh berkomunikasi atau meminjamkan Hp kepada warga binaan.”Jika masih ditemukan seperti itu, otomatis akan ada sanksi yang diberikan kepada pegawai yang bersangkutan,” tuturnya.

Kemudian, lanjut dia, bagi pegawai yang terindikasi memfasilitasi para warga binaan dengan HP, maka akan ditindaklanjuti untuk langsung ditarik dan dijauhkan dari UPT.

Plt Kepala Lapas Klas II B Singkawang, Walid juga berjanji akan terus meningkatkan pengawasan penggunaan telepon genggam di kawasan itu, termasuk segala kunjungan dan pemeriksaan barang bawaan dan sebagainya.

Selain itu, pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI bilamana ditemukan adanya peredaran gelap narkoba di dalam Lapas karena peralatan untuk melacak sesuatu hal yang negatif khususnya di Lapas Klas II B Singkawang masih sangat terbatas.

“Nantinya, kami akan usul ke Kemenkumham untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang lebih canggih guna memperlancar tugas bagi pegawai Lapas Klas II B Singkawang,” katanya.

Dia juga akan melakukan razia rutin di lapas. “Kegiatan razia itu juga sifatnya mendadak, dimana waktunya tidak bisa kita tentukan, artinya bisa malam, bisa subuh, bisa siang atau pagi. Intinya tidak bisa dibaca oleh warga, kapan kita akan melakukan razia,” jelasnya.

Tegas dilarang
Secara terpisah, Wakil Ketua DPRD Singkawang, Sumberanto Tjitra mengatakan, melihat berbagai kasus yang sering muncul di Lapas, diduga ada kaitannya dengan penggunaan HP yang sangat kuat.

“Karena HP sangat memudahkan mereka untuk melakukan komunikasi, yang tentunya sulit terdeteksi dengan siapa dia berkomunikasi,” katanya.

Menurutnya, sudah seharusnya ada semacam tindakan tegas untuk tidak menggunakan HP bagi para warga binaan. 

Lapas, katanya, harus menjadi tempat yang mampu memberikan pembinaan kepada para warga binaan sehingga sewaktu keluar, mereka sudah betul-betul insyaf dan memperbaiki kelakuannya di tengah masyarakat.

“Bukan justru sebaliknya, untuk itu penegakan aturan harus betul-betul dihormati. Saya berharap, aturan ini bisa konsisten dijalankan,” katanya.

Baca juga: Alat Komunikasi Pegawai, Polisi Lapas Nusakambangan Dirazia
Baca juga: 200 pegawai Lapas tersangkut kasus pungli

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Kabupaten Kediri buru sindikat peredaran narkoba

Kami akan kembangkan ini, agar kami bisa dapatkan jaringan di atasnya. Ini yang akan kami kejar

Kediri (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memburu sindikat peredaran narkotik dan obat-obatan terlarang yang semakin meresahkan dan melibatkan jaringan antarkota.

Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Dewi Indarwati, di Kediri, Selasa mengemukakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan dari kasus yang berhasil dibongkar oleh BNN. Pihaknya meyakini masih ada pelaku lain yang terlibat dalam sindikat.

BNN Kabupaten Kediri menangkap pelaku peredaran narkotik dan obat terlarang di Jalan Raya Papar, Kabupaten Kediri.

“Kami akan kembangkan ini, agar kami bisa dapatkan jaringan di atasnya. Ini yang akan kami kejar,”  katanya.

Ia mengungkapkan BNN Kabupaten Kediri telah berhasil menangkap dua orang pengedar, yakni AD (18), warga Mojokerto. Ia bekerja sebagai operator ‘backhoe’. Dari hasil penggeledahan AD, BNN berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa satu plastik kecil dalam kotak yang ternyata berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 1,26 gram.

Selain itu, juga terdapat satu pipet kaca dan satu unit telepon seluler. Barang-barang yang disita dari AD itu saat ini masih di kantor BNN Kabupaten Kediri untuk keperluan pengembangan kasus.

Dari hasil pemeriksaan, ternyata AD mendapatkan barang terlarang itu dari SG (24), seorang sopir, warga Mojokerto. Ia ditangkap di tepi sawah Desa Jatidukuh, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

Dari tangan SG, BNN menyita satu plastik sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,5 gram. Selain itu, juga mengamankan KTP, satu dompet berwarna hitam dan satu sepeda motor.

Pihaknya menambahkan, dalam melakukan aksinya pelaku menggunakan modus yang lama, yakni menyimpan barang bukti sabu dalam bungkus rokok. Modus itu cukup lama dijadikan para pelaku untuk menyimpan barang bukti.

Para pelaku hingga kini masih di BNN Kabupaten Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena melanggar UU Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat 1 sub Pasal 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp1 miliar maksimal Rp10 miliar.

Baca juga: BNNP Jatim amankan tujuh kilogram ganja
Baca juga: BNN temukan ekstrak “khat” di Jatim

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah rumah Romahurmuziy sita laptop

Dari penggeledahan di rumah Romahurmuziy, KPK menyita barang bukti elektronik berupa laptop

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (RMY) di Condet, Jakarta Timur, Senin (18/3).

“Selain menggeledah di kantor Kemenag dan DPP PPP, setelah itu tim juga ditugaskan lakukan penggeledahan di rumah RMY di Condet,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Penggeledahan itu dilakukan dalam rangka penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Romahurmuziy adalah salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

Dari penggeledahan di rumah Romahurmuziy, KPK menyita barang bukti elektronik berupa laptop.

Sebelumnya, KPK pada Senin (18/3) juga telah menggeledah ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin dan menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS.

Febri mengatakan, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian, baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, KPK pada Senin (18/3) juga menggeledah kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, Jakarta.

Penggeledahan dilakukan di ruang ketua umum, ruang bendahara umum, dan juga ruangan yang berisikan informasi-informasi administrasi. KPK mengamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi Romahurmuziy di PPP.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia Prihatin Legalisasi Pemakaian Ganja

London (ANTARA) – Indonesia prihatin atas bertambah jumlah negara yang melegalisasikan pemakaian ganja untuk tujuan non-medis dan rekreasi, padahal penggunaan ganja bagi kepentingan rekreasional merupakan pelanggaran konvensi internasional.

Keprihatinan itu disampaikan Delegasi Indonesia pada Pertemuan Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika (Commission on Narcotic Drugs/CND) di Markas PBB Wina, Austria, Senin (18/3), khususnya dalam menanggapi laporan International Narcotics Control Board (INCB) tahun 2018 yang mengkaji risiko dan manfaat ganja bagi kepentingan medis, sains, dan penggunaan rekreasional.

KBRI/PTRI Wina dalam keterangannya yang diterima Antara London, Selasa, menyebutkan sepatutnya berbagai negara terus menjunjung komitmen internasional dan meningkatkan kerja sama internasional dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Indonesia juga menekankan salah satu cara efektif memberantas penyelundupan dan pengedaran narkoba secara ilegal adalah melalui penegakan hukum secara tegas terhadap sindikat pengedar narkoba.

Pada kesempatan tersebut Indonesia menyayangkan laporan tahunan INCB tetap mencantumkan rekomendasi yang mendorong penghapusan hukuman mati terhadap kasus narkoba yang masih dianut oleh banyak negara. Indonesia mengingatkan INCB dan seluruh delegasi pada pertemuan bahwa isu hukuman mati berada di luar mandat INCB.

Untuk itu, Indonesia meminta agar INCB dapat menjalankan tugas sesuai mandat yang diberikan, yakni melakukan pengawasan terhadap kepatuhan negara-negara dalam mengimplementasikan Konvensi 1961, 1971, dan 1988.

Pada kesempatan terpisah, Duta Besar/Wakil Tetap RI di Wina Dr Darmansjah Djumala menjelaskan isu hukuman mati banyak diangkat dalam pembahasan isu narkoba karena hukuman mati oleh sebagian negara dipandang melanggar HAM dan tidak efektif menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba.

Negara yang masih menerapkan hukuman mati untuk kasus-kasus kejahatan narkoba, termasuk Indonesia, berpandangan bahwa meskipun pendekatan HAM dalam mengatasi masalah narkoba merupakan hal penting, namun penerapan hukuman terhadap kejahatan terkait narkoba merupakan kedaulatan masing-masing negara, ujar Djumala.

Penghapusan hukuman mati belum menjadi kesepakatan universal. Hingga saat ini tidak ada hukum internasional untuk menghapuskan hukuman mati. Sementara, pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) mengatur bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan atas kejahatan yang sangat serius (most serious crime). Untuk Indonesia, kejahatan narkoba (dalam hal ini para pengedar) masuk kategori kejahatan yang sangat serius, ujar Djumala.

CND merupakan pertemuan tahunan negara-negara pihak dan peninjau serta organisasi internasional membahas berbagai isu yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama dalam pengawasan peredaran narkoba, serta ajang bagi negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi Reguler ke-62 CND diselenggarakan pada tanggal 18 hingga 22 Maret mendatang, diawali dengan Pertemuan Tingkat Menteri tanggal 14 dan 15 Maret lalu. Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO.

Delegasi RI dipimpin Kepala BNN Irjen Heru Winarko, didampingi Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumut gagalkan penyelundupan 20.000 pil psikotropika

Medan (ANTARA) – Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan penyelundupan 20.000 pil psikotropika dari Malaysia dengan sampan melalui  perairan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumut.

“Petugas juga mengamankan tiga orang tersangka yang menyeludupkan psikotropika jenis etizolam, Rabu (13/3),” kata Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendry Marpaung di Mapolda, Senin.

Ketiga tersangka itu, menurut dia, A, J dan I dengan barang bukti yang disita berupa empat bungkus besar kemasan plastik warna silver yang masing-masing kemasan berisi psikotropika sebanyak 500 papan (5.000 butir).

“Dengan jumlah seluruhnya 2.000 papan (20.000 butir) pil psikotropika,” ujar Hendry.

Ia menyebutkan, petugas juga mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 22,69 kg, di sejumlah daerah.

Kasus narkotika itu, pertama, penangkapan tiga orang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu di dalam kamar Hotel Antara, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia. Petugas mengamankan tiga orang tersangka F, M, dan I, serta menyita barang bukti seberat 990 gram sabu, di dalam plastik teh warna hijau tulisan China merek Guanyinwang.

“Penangkapan tiga tersangka narkoba itu, Selasa (26/2) dan langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk proses lebih lanjut,” ujar Hendry.

Ia menyebutkan, dari pengembangan kasus itu, petugas kemudian meringkus tersangka MY, di Jalan Garuda II, Kecamatan Sei Semayang, Kota Binjai, pada hari yang sama.  Dari dalam rumah tersangka di Perumahan Alum Permai Blok A-25 Desa Payaroba Binjai itu ditemukan dalam plastik assoy warna putih seberat 955 gram sabu.

Kasus kedua yaitu pada Rabu (27/2) dimana petugas meringkus pengedar narkoba EAS, dan menyita seberat 1.988 gram sabu di dalam rumahnya Bandar Labuhan Bawah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang.

Kasus ketiga, pada Rabu (6/3), aparat keamanan membekuk tersangka DH, di Kelurahan Beting Kwala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Rabu (6/3) dan menyita 1.000 gram sabu di dalam sebuah gudang.

Baca juga: Granat: perairan Sumut dijadikan jalur penyelundupan narkoba
Baca juga: Kapolda Sumut : narkotika masuk melalui jalur laut Malaysia
Baca juga: Ketika hendak ditangkap pengedar narkotika tabrak polisi

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh

Terdakwa kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun 2018 dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi pelaksanaan proyek pembangunan Dermaga Sabang, Irwandi Yusuf (tengah) berbincang dengan kuasa hukumnya sebelum menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan terdakwa sekaligus saling bersaksi untuk dua terdakwa yang lain dalam kasus yang sama. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Vonis delapan tahun penjara untuk Bayu Kristanto

Terdakwa selaku mantan Manager Merger dan Akuisisi Direktorat Hulu PT Pertamina (Persero) Bayu Kristanto (ketiga kanan) meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang vonis kasus dugaan korupsi investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia Tahun 2009 di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (18/3/2019). Bayu divonis 8 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

Vonis delapan tahun penjara untuk Frederick Siahaan

Terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dalam proses akuisisi Blok Basker Manta Gummy di Australia oleh Pertamina, Frederick Siahaan menyimak pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (18/3/2019). Mantan Direktur Keuangan Pertamina tersebut divonis delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.

Dua mantan petinggi Pertamina divonis 8 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Manager Merger dan Akusisi PT Pertamina 2008-2010 Bayu Kristanto dan mantan Direktur Keuangan PT Pertamina Ferederick ST Siahaan divonis 8 tahun penjara karena mengabaikan prosedur investasi di Pertamina dalam “participating interest” (PI) atas blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia tahun 2009 sehingga merugikan negara Rp568,066 miliar.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Bayu Kristianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana selama 8 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Franky Tumbuwun di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Vonis itu lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung yang meminta agar Bayu divonis 15 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar dan kewajiban membayar uang pengganti Rp170,4 miliar subsider 5 tahun kurungan.

Namun majelis hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Bayu karena menilai bahwa Bayu tidak menerima uang terkait investasi ini.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Frederick ST Siahaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana selama 8 tahun ditambah denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan,” kata hakim Franky Tumbuwun.

Vonis itu juga lebih rendah dibanding tuntutan JPU Kejaksaan Agung yang menuntut agar Ferederick divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan ditambah pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebanyak Rp113,613 miliar.

Keduanya terbukti bersalah berdasarkan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bayu dan Ferederick terbukti bersama-sama dengan Direktur Hulu PT Pertamina periode 2008-2009 dan Dirut PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Galiala Agustiawan dan dan Legal Consul and Compliance Genades Panjaitan elah memutuskan melakukan investaasi ‘participationg interest’ di blok BMG Australia tanpa adanya ‘due dilligence’ dan analisa risiko yang ditindaklanjuti dengan penandatangan Sale Purchase Agreement (SPA) tanpa danya persetujuan bagian legal dan Dewan Komisaris PT Pertamina.

Perbuatan mereka memperkaya ROC Oil Company (ROC) Limited Australia dan merugikan keuangan negara sebesar Rp568,066 miliar.

Atas putusan itu, Ferederich mengaku merasa dizalimi.

“Saya kira ini sesuatu yang tragis banyak fakta persidangan diabaikan, dikatakan tidak ada persetujuan direksi padahal semua direksi mengatakan ada. Saya betul-betul sedih, yang saya dengar adalah suara zalim jadi saya mohon maaf persidangan 27 kali saya, Bayu, bahkan Karen semuanya sia-sia karena yang mulia hanya mengutip dakwaan yang jelas-jelas sudah banyak diubah di persidangan,” kata Ferederich.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumut ungkap peredaran 22,69 kg sabu-sabu

Medan (ANTARA) – Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 22,69 kg, dan 20.000 butir pil psikotropika jenis etizolen, di sejumlah daerah.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung, dalam pemaparannya di Mapolda, Senin, mengatakan informasi yang diperoleh dari masyarakat, ada tiga orang laki-laki memiliki narkotika jenis sabu di dalam kamar Hotel Antara, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia.

Kemudian, menurut dia, petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan tiga orang tersangka F, M, dan I, serta menyita barang bukti seberata 990 gram sabu, di dalam plastik teh warna hijau tulisan China merek Guanyinwang.

“Penangkapan tiga tersangka narkoba itu, Selasa (26/2) dan langsung dibawa ke Mapolda Sumut untuk proses lebih lanjut,” ujar Marpaung.

Ia menyebutkan, dilakukan pengembangan dan meringkus tersangka MY, di Jalan Garuda II, Kecamatan Sei Semayang, Kota Binjai, Selasa (26/2).

Dari dalam rumah tersangka di Perumahan Alum Permai Blok A-25 Desa Payaroba Binjai, ditemukan dalam plastik assoy warna putih seberat 955 gram sabu.

“Petugas kepolisian Rabu (27/2) meringkus pengedar narkoba EAS, dan menyita seberat 1.988 gram sabu di dalam rumahnya Bandar Labuhan Bawah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang,” ucap dia.

Marpaung menjelaskan, aparat keamanan membekuk tersangka DH, di Kelurahan Beting Kwala Kapias, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Rabu (6/3) dan menyita 1.000 gram sabu di dalam sebuah gudang.

Pada Selasa (12/3) petugas menghentikan satu unit Xenia warna hitam Nomor Pol BM 1190-AX dan berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka SIS, dan MS, serta barang bukti tiga unit handphone.

Kedua tersangka dibawa untuk dilakukan pengembangan, namun SIS dan MS melakukan perlawanan serta mencoba melarikan diri.Petugas melakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki sebelah kiri kedua tersangka, serta dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pengobatan.

Petugas menangkap tersangka ZRG dan AHP, dalam mobil Avanza Silver No Pol BK 6426 ACH asa, di jalan lintas Sumatera Desa Perjuangan, Kelurahan Sei Balai, Kabupaten Batubara, dan menyita sabu seberat 17.687 gram.

Selanjutnya, petugas kepolisian, Rabu (13/3) menangkap tersangka F, di Jalan Jermal XV Ujung dan menyita 45 gram sabu, dan tiga tersangka, A, J dan I di Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai membawa 20.000 psikotropika dari Malaysia.

“Para tersangka pengedara narkotika melanggar Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati,” katanya.
 

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terbuka kemungkinan menteri agama dipanggil

… itu terbuka ya…

Jakarta (ANTARA) – KPK membuka peluang untuk memanggil Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, sebagai saksi kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019. “Kemungkinan itu terbuka ya sepanjang dibutuhkan bagi kepentingan penyidikan apalagi juga ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan atau disita dari ruangan menteri agama hari ini,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Namun, dia belum bisa memastikan lebih lanjut kapan menteri agama itu akan dipanggil lembaganya. “Nanti baru diinformasikan lagi kalau sudah ada jadwalnya,” ucap dia.

KPK, Senin, menggeledah ruang kerja Saifuddin di Gedung Kementerian Agama, dan menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat.

Ia mengatakan, uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar Amerika Serikat masih dihitung tim yang berada di lokasi.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di Gedung Kementerian Agama, yaitu ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Nur Kholis Setiawan, dan ruang kepala Biro Kepegawaian. “Disita juga sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut,” ucap Diansyah.

Selain itu, kata dia, disita juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka, Haris Hasanuddin, yang kemudian dipilih sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Soal penyitaan uang dari ruang kerja menteri agama, Diansyah menyatakan, belum bisa mendapatkan informasi yang lebih teknis terkait hal tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan tentu mutakhirkan dari proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya, kami tentu melakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang disidik saat ini,” katanya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019, yang juga Ketua Umum DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy. Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sita dokumen dari geledah Kantor DPP PPP

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dari penggeledahan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP),  di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin.

“Dari kantor DPP PPP tadi ada ruang Ketua Umum, ruang Bendahara Umum dan juga ada ruangan yang berisikan informasi-informasi administrasi yang juga dilakukan penggeledahan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

“Dari lokasi-lokasi tersebut, diamankan dan kemudian tentu diproses lebih lanjut ke proses penyitaannya di kantor PPP misalnya diamankan dokumen-dokumen terkait dengan posisi RMY (Romahurmuziy) di PPP,” ucap Febri.

Dokumen-dokumen itu, lanjut Febri, akan dipelajari lebih lanjut oleh lembaganya.

“Kita perlu pahami konstruksi kasus ini, ada pihak-pihak yang tidak punya kewenangan sama sekali secara formil untuk mengatur ataupun untuk melakukan proses seleksi jabatan di Kementerian Agama,” kata Febri.

Namun, kata dia, pihak tersebut dapat mempengaruhi yang diduga itu dihasilkan dari proses kerja sama dengan Kementerian Agama.

“Nah pihak ini bisa saja mereka yang berada di luar Kementerian Agama termasuk yang menduduki jabatan politik ini yang sebenarnya secara teoritik sering kami sampaikan ada risiko jika ada misalnya intervensi-intervensi oleh aktor-aktor politik terhadap birokrasi,” tuturnya.

Dalam konteks itu, KPK menduga ada perbuatan bersama-sama yang dilakukan oleh tersangka Romahurmuziy dengan pihak di Kementerian Agama untuk mempengaruhi penempatan orang-orang pada posisi tertentu di Kementerian Agama.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Baca juga: KPK geledah kantor Kemenag dan DPP PPP

Baca juga: KPK telusuri keterlibatan Rommy suap jabatan di daerah lain

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPK tidak bisa sampaikan keterangan secara independen

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahtiar Arif menyampaikan bahwa secara kelembagaan BPK tidak bisa dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara sidang uji materi UU 15/2006 tentang BPK terkait dengan periode masa jabatan keanggotaan BPK.

“Dengan memperhatikan saat ini keanggotaan BPK memiliki periode masa jabatan yang tidak sama, maka terhadap pokok permohonan yang diajukan, secara kelembagaan BPK tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara tersebut,” ujar Bahtiar membacakan surat keterangan BPK kepada MK di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Surat keterangan BPK bernomor 45/S/I/3/2019 tersebut, dibacakan Bahtiar dalam sidang lanjutan pengujian UU BPK dengan nomor perkara 3/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan surat tersebut, Bahtiar juga menyebutkan mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di DPR RI dan DPD, sehingga dikabulkannya permohonan pengujian UU BPK ini tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK.

“Mengenai proses persidangan permohonan perkara ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan,” ujar Bahtiar.

Perkara ini diajukan oleh salah satu anggota BPK, Rizal Djalil, yang menguji secara materi Pasal 5 ayat (1) UU BPK khususnya frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Pasal tersebut mengatur masa jabatan anggota BPK yang diperbolehkan menjabat hanya untuk dua periode.

Menurut Pemohon, BPK masuk dalam ranah fungsi kekuasaan legislatif sehingga BPK seharusnya tidak tunduk pada pembatasan periodisasi dua kali masa jabatan.

Pemohon beranggapan, bila DPR tidak memiliki batasan periodesasi masa jabatan, maka hal itu juga berlaku bagi anggota BPK karena sifat jabatan dari BPK itu sendiri sama seperti DPR, yaitu majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan serta juga menjalankan fungsi legislatif.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 5 ayat (1) UU BPK sepanjang frasa “untuk satu kali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sita uang dari geledah ruang Menag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah uang dari hasil penggeledahan di ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Dari ruangan Menteri Agama termasuk juga disita sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar AS dengan nilai seratusan juta rupiah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Febri mengatakan uang pecahan rupiah yang disita senilai seratusan juta rupiah. Sedangkan pecahan dolar AS masih dihitung oleh tim yang berada di lokasi.

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

“Diamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, kata dia, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Soal penyitaan uang dari ruang kerja Menag, Febri menyatakan belum bisa mendapatkan informasi yang lebih teknis terkait hal tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan tentu “update” dari proses penggeledahan yang dilakukan hari ini. Intinya, kami tentu melakukan penggeledahan di lokasi-lokasi yang di sana diduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara yang sedang disidik saat ini,” tuturnya.

Saat ini, lanjut Febri, penggeledahan masih berlangsung di gedung Kemenag.

“Tim masih melakukan beberapa hal di sana termasuk juga bentuk proses administrasi di penyidikan seperti proses penyitaan rincian-rincian barang bukti termasuk uang yang kami temukan dan kemudian diamankan dari ruangan Menteri Agama itu juga sedang dihitung secara lebih rinci di sana,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).ardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Sampang tangani kasus pelecehan seksual Anak

Sampang (ANTARA) – Polres Sampang, Jawa Timur menangani kasus pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang dilaporkan masyarakat ke institusi itu.

Menurut Kepala Polres Sampang, AKBP Budhi Wardiman, di Sampang, Senin, tersangka dalam kasus itu berinisial SD (54) warga Kecamatan Karang Penang dan saat ini yang bersangkutan telah ditahan di Mapolres Sampang.

“Korbannya anak sekolah dasar sebanyak tiga orang,” kata dia. Bberdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka telah mengakui melakukan pelecehan seksual itu dan berdasarkan hasil pemeriksaan yakni hasil visum di RSUD Sampang, memang terbukti ada bagian organ vital korban yang robek.

“Atas dasar itulah, maka tersangka langsung kami tangkap dan kami tahan,” kata dia. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 82 UU 35/2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman diatas lima tahun penjara.

Saat ini, sambung kapolres, pihaknya juga memberikan pendampingan tim psikologis pada anak dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual dengan tersangka berinisial SD itu. “Tim yang kami mintai bantuan untuk melakukan pendampingan adalah dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sampang,” ujar dia.

Sementara itu, ketiga orang anak yang menjadi korban pelecehan seksual itu masing-masing masih duduk di bangku kelas 3 dan 4 salah satu SDN di Kabupaten Sampang. “Kami memberikan pendampingan karena korban trauma mental dan tidak masuk sekolah, tim sudah turun sejak pihak keluarga melapor ke Polres Sampang,” kata Kepala Bidang P2TP2A pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Sampang, Masruroh, di Sampang, Senin.

Masruroh mengatakan, pihaknya juga menurunkan psikolog untuk pemulihan psikologis terhadap korban. Kasus itu, menurutnya, lebih berat dari kasus pelecehan seksual yang pernah terjadi di Sampang sebelumnya.

Data KBPPPA Sampang menyebutkan, sepanjang 2019 kurang lebih 10 kasus kekerasan atau pencabulan terhadap anak dan perempuan. 

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK telusuri keterlibatan Rommy suap jabatan di daerah lain

Ada beberapa pelaporan bukan hanya satu, bukan cuma di Jatim tetapi juga di tempat lain

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kemungkinan keterlibatan Romahurmuziy alias Rommy dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 selain di Jawa Timur.

“Itu sedang didalami oleh KPK dan laporannya sebenarnya banyak,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. 

Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Ada beberapa pelaporan bukan hanya satu, bukan cuma di Jatim tetapi juga di tempat lain,” sebut Syarif.

Selain itu, kata dia, KPK pun mengharapkan ke depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dapat memperbaiki sistem tata kelola Kementerian Agama agar hal yang sama tidak terulang kembali.

“Menag sebelumnya (Suryadharma Ali) tersangkut juga kan untuk kasus haji. Oleh karena itu, kami berharap tidak akan terjadi dan ini terakhir,” kata Syarif.***2***

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Redaktur : Adha Nadjemuddin

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkab Kediri musnahkan minuman keras hasil operasi setahun

Kami sangat berharapmasyarakat lebih tahu dan mengerti akan dampak buruk dari minuman keras tersebut. Pemusnahan ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat saling menjaga dan berkontribusi menjaga lingkungan di sekitarnya

Kediri (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, memusnahkan 1.572 minuman keras dari berbagai merek serta 15 jeriken berisi arak Jowo hasil operasi selama  2018-2019 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kediri.

Wakil Bupati Kediri Masykuri mengatakan, peredaran minuman keras di kabupaten menjadi perhatian tersendiri. Dari hasil operasi tersebut, ternyata berhasil diamankan banyak minuman keras.

“Kami sangat berharap masyarakat lebih tahu dan mengerti akan dampak buruk dari minuman keras tersebut. Pemusnahan ini dilakukan agar seluruh masyarakat dapat saling menjaga dan berkontribusi menjaga lingkungan di sekitarnya,” katanya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Satpol PP, Linmas ke-57 dan Damkar ke-100 di Kantor Pemkab Kediri, Senin.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, menjadi sarana pemersatu bangsa.

Selain itu, juga penting untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan, sebagai upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Ia menambahkan, pemadam kebakaran, linmas dan satpol tersebut bukan hanya penjaga di daerah yang bersifat pasif tetapi lebih dari itu, yakni berperan aktif dalam proses pembangunan, melindungi hasil pembangunan dan memberikan perlindungan masyarakat demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, aparatur pemadam kebakaran, linmas dan satpol juga merupakan aparatur pemerintah daerah yang memiliki kompetensi handal di bidangnya.

“Mereka telah dibekali dengan kecerdasan lapangan sesuai dengan geografis daerah, berperan penting dalam turut menjaga ketentraman dan ketertiban umum dalam proses demokrasi ini. Mengawal proses demokrasi sampai ke tingkat masyarakat, dengan tetap siaga, menjaga keamanan fasilitas pemerintah, fasilitas umum dan objek vital masyarakat lainnya.

Ia juga mengingatkan semua pihak untuk ikut menyukseskan Pemilu 2019, agar berjalan sesuai kaidah-kaidah demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta bermatabat.

Wabup juga berharap, aparat harus menjadi barisan terdepan dalam melawan “racun demokrasi” yaitu politik uang, sara, ujaran kebencian, fitnah dan hoaks.

“Harus dipastikan semua pihak dan komponen bangsa ini mematuhi aturan dan berpolitik secara elegan. Saya juga meminta seluruh aparatur sipil negara harus menjaga nentralitas pemilihan umum ini,” katanya.

Kegiatan peringatan itu selain dengan apel juga dilakukan pemusnahan minuman keras tersebut. Hadir dalam acara itu, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, Wabup Kediri Masykuri, Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Pemusnahan itu dilakukan di halaman belakang kantor Pemkab Kediri. Seluruh botol hasil sitaan itu disusun dan akhirnya dihancurkan dengan digilas. Sisa dari berbagai botol dan kaca bekas minuman keras itu dikumpulkan lalu dibuang.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menag cek ruang kerja setelah disegel

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin pada Senin mengecek ruang kerjanya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan kantor Kemenag di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (15/3).

“Saya berterima kasih saya dapat informasi ruangan saya sudah bisa dibuka lagi dan proses penggeledahan oleh KPK informasinya sudah selesai,” kata Lukman sebelum menuju ruang kerjanya, Senin.

Adapun kedatangan Lukman ke ruang kerjanya itu adalah pertama kalinya dilakukan setelah KPK menyegel ruang kerja Menag dan Sekjen Kemenag untuk kepentingan pemeriksaan kasus dugaan suap pengaturan jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Menag yang datang menuju ruangannya itu mengenakan setelan seperti hari kerja biasa.

Setelah turun dari mobil dinasnya dan bergegas mengecek ruang kerjanya, dia menyempatkan diri untuk menjawab sejumlah pertanyaan wartawan yang sedang siaga di area Kemenag untuk meliput perkembangan penggeledahan KPK.

Lukman mengatakan setelah mendapat informasi ruangannya tidak disegel maka segera menuju ruangannya.

“Sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya karena ada surat-surat yang harus saya tindak lanjuti, baca, tanda tangani,” kata dia.

Dia bersyukur proses penyegelan tidak berlangsung lama sehingga bisa kembali bekerja seperti biasa.

“Penyegelan baru Jumat malam kemarin dan informasinya sekarang sudah selesai. Saya sangat berterima kasih, mereka bekerja cepat sehingga tidak terlalu menggangu karena,” kata dia.

Baca juga: KPK geledah kantor Kemenag dan DPP PPP

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: praktik korupsi yang dilakukan Rommy sangat tradisional

Jakarta (ANTARA) – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Vishnu Juwono menyatakan bahwa praktik korupsi yang dilakukan oleh Romahurmuziy alias Rommy sangat tradisional.

“Analisis awal saya sebagai pengamat kebijakan publik, jadi kalau kita lihat dari praktiknya sebenarnya ini praktik yang sangat tradisional,” kata Vishnu dalam acara Sarasehan Pustaka “Melawan Korupsi: Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia 1945-2014” di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Praktik tradisional itu, kata dia, pertama ada unsur penyalahgunaan wewenang, ada suap yang dilakukan pejabat negara, dan ada unsur kerugian negara.

Ia pun mencontohkan soal kasus era demokrasi parlementer saat kepemimpinan PM Ali Sastroamidjojo dengan adanya istilah “kredit murah pengusaha Ali Baba”.

“Di mana pada akhirnya izin bisnis yang dimudahkan terutama kepada pengusaha Melayu pada waktu itu ternyata dijual kembali pada pengusaha-pengusaha yang sudah kaya yang kebanyakan adalah keturunan Tionghoa, makanya dibilang ada skema “Ali Baba”, ucap Vishnu.

Kemudian, ia juga mencontohkan soal kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo yang menerima suap dalam pengurusan visa.

“Kalau kita lihat di orde baru juga sebenarnya pola ini juga sama, misalnya seperti mega korupsi atau “miss management” yang terjadi dalam pengelolaan Pertamina dan Bulog,” ucap Vishnu.

Dalam kasus Rommy tersebut, ia pun menyimpulkan bahwa peranan partai politik semakin besar pada era reformasi ini.

“Bahkan komisioner KPK sendiri harus atas persetujuan partai politik melalui DPR karena kan seperti yang kita ketahui calonnya ada 10 dan pada akhirnya harus dipilih lima melalui DPR,” ujar Vishnu.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nama-nama korban meninggal kecelakaan kapal cepat di Banyuasin

Palembang (ANTARA) – Berikut nama-nama korban meninggal dan selamat pada kecelakaan kapal cepat (speed boat) di Sungai Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin sekitar pukul 11.00 WIB.

Dari 20 orang penumpang, terdapat tujuh orang yang tewas, yakni Muhammad (50) yang menjadi pengemudi, Kodar (20) yang menjadi kenek, Muhidin (24), Husnul (60), Sofian (60), Tarno (50), dan Ganjar Winarsih (39)

Kemudian 10 orang dinyatakan selamat yakni Febro (21), Setio (38), Hainim (50), Satimin (37), Risa (15), Satimen (50), Marbiro, Budi (30), Aqila (1), Feli (32).

Kapolres Banyuasin AKBP Yudhi Pinem mengatakan saat ini tim gabungan Polairud Polda Sumsel, Polres Banyuasin dan tim Basarnas masih mencari tiga korban hilang.

“Kami fokus melakukan pencarian dan pertolongan dulu. Yang jelas ada yang hilang menurut saksi dan penumpang,” kata Yudhi.

Sebelumnya diberitakan ANTARA, kecelakaan tunggal kapal cepat (speed boat) Awet Muda di perairan Banyuasin yakni tepatnya di perairan Sungai Musi di jalur 10 Desa Upang Kabupaten Banyuasin.

Kapal cepat berkekuatan mesin 200 PK diketahui berangkat dari Karang Agung, Musi Banyuasin menuju ke Palembang dengan dikemudikan Muhammad alias Mamat (meninggal dunia), dan keneknya Kopdar (meninggal dunia).

Kemudian kapal ini menabrak pohon pedado di pinggiran sungai kawasan Upang (Kabupaten Banyuasin menuju Palembang) sehingga kondisi kapal cepat tersebut saat diketemukan sudah hancur.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis mati terdakwa penyelundup narkoba jenis sabu di Aceh

Terdakwa Azhari (kanan) dan Albakir (kiri) menjalani sidang putusan dalam kasus tindak kejahatan penyelundupan narkoba jenis sabu dari Malaysia di Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin (18/3/2019). Dalam persidangan tersebut, empat terdakwa dijatuhi hukuman mati yakni Mahyudin, Abdul Hana, Azhari dan Albakir, sedangkan seorang terdakwa lainnya, Razali dihukum seumur hidup dalam kasus penyelundupan sabu sebanyak 50 kilogram dari Malaysia. ANTARA FOTO/Ampelsa/wsj.

Bea Cukai Juanda gagalkan penyelundupan narkoba sabu

Saat itu pelaku usai turun di terminal kedatangan internasional Juanda dari Malaysia. Kemudian petugas mencurigai perilaku pelaku tersebut. Setelah dilakukan foto ‘rontgen’ baru diketahui kalau di dalam lubang duburnya ada sesuatu yang aneh.

Sidoarjo (ANTARA) – Petugas Bea dan Cukai Juanda Jawa Timur berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu dari luar negeri dengan modus dimasukkan ke dalam dubur dan juga peralatan elektronik speaker, sebagai upaya untuk mengelabui petugas.

Kepala Bea dan Cukai Juanda, Budi Harjanto, Senin mengatakan, untuk kasus yang pertama pada tanggal 1 Maret dilakukan oleh warga Bangkalan berinisial J dengan memasukkan narkoba tersebut ke dalam dubur.

“Saat itu pelaku usai turun di terminal kedatangan internasional Juanda dari Malaysia. Kemudian petugas mencurigai perilaku pelaku tersebut. Setelah dilakukan foto ‘rontgen’ baru diketahui kalau di dalam lubang duburnya ada sesuatu yang aneh. Dan setelah diperiksa ternyata narkoba jenis sabu-sabu seberat 160 gram,” katanya di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya.

Kemudian, pada yang kedua, seorang warga negara Malaysia berinisial MF turun dari pesawat tujuan Kuala Lumpur, Malaysia menuju ke Juanda Surabaya pada 7 Maret lalu.

“Saat itu, pelaku turun dengan membawa satu kotak speaker. Ternyata, setelah diperiksa, di dalam kotak tersebut terdapat bungkusan kristal putih yakni narkoba jenis sabu-sabu seberat 1.070 gram,” katanya.

Menurutnya, tidak hanya pada penumpang saja dilakukan secara menyeluruh terkait dengan pengiriman barang-barang terlarang ini supaya tidak masuk ke Indonesia.

“Karena pada Februari lalu kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap barang berupa daun Chatinone dengan berat 7.950 gram. Daun ini setara dengan daun ganja yang berasal dari Afrika,” katanya.

Dengan upaya penggagalan peredaran  narkotika ini telah menyelamatkan sekitar 4.590 generasi muda. Dengan perhitungan satu gram dikonsumsi oleh dua orang.

“Tersangka akan dijerat dengan pasal 113 ayat (2) dan pasal 102 huruf e UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan diubah UU Nomor 17 Tahun 2006 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara,” katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua terdakwa narkoba divonis mati dan seorang dihukum seumur hidup

Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para terdakwa meracuni generasi penerus bangsa dengan narkoba

Banda Aceh (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis dua terdakwa narkoba 50 kilogram sabu-sabu dengan hukuman mati dan seorang lagi divonis hukuman seumur hidup.

Vonis mati tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Bakhtiar didampingi Nani Sukmawati dan Cahyono masing-masing sebagai hakim anggota di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin.

Dua terdakwa yang dihukum mati tersebut yakni Abdul Hannas alias Anas dan Mahyudin alias Boy. Sedangkan terdakwa Razali alias Doyok dihukum seumur hidup. Ketiganya merupakan warga Aceh Timur.

Ketiga terdakwa yang disidang dengan berkas perkara terpisah hadir mengenakan rompi oranye dan didampingi penasihat hukumnya, Kadri dan Nurul Ramadhani. 

Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muliana dan kawan-kawan dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur.

Ketiga terdakwa ditangkap secara terpisah di Kabupaten Aceh Timur pada Juni 2018. Penangkapan ketiganya merupakan pengembangan perkara penangkapan dua orang lainnya oleh patroli bea cukai dan kepolisian dengan barang bukti 50 kilogram sabu-sabu dari Malaysia.

“Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana narkoba secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik,” ungkap majelis hakim.

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa Abdul Hannas alias Anas menyuruh terdakwa Mahyudin mengambil pesanan narkoba jenis sabu-sabu di perairan Malaysia.

Kemudian, terdakwa Mahyuddin menyuruh saksi M Albakir dan Azhari mengambil pesanan tersebut di perairan Penang, Malaysia. 

Kedua saksi menghubungi terdakwa Mahyuddin bahwa narkoba sudah diterima.

Selanjutnya, terdakwa Mahyuddin menghubungi terdakwa Razali alias Doyok agar mengambil narkoba tersebut di Pantai Kuala Glumpang, Aceh Timur dari M Albakir dan Azhari.

Namun, M Albakir dan Azhari ditangkap patroli Bea Cukai dan kepolisian di perairan Aceh Timur. 

Dari penangkapan tersebut, aparat mengembangkan perkara dan menangkap terdakwa Abdul Hannas, Mahyuddin, serta Razali.

Menurut majelis hakim, tidak ada unsur meringankan atas perbuatan para terdakwa. Apalagi para terdakwa mengakui perbuatannya. Bahkan perbuatan tersebut dilakukan berulang kali.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Para terdakwa meracuni generasi penerus bangsa dengan narkoba,” sebut majelis hakim.

Usai mendengarkan putusan majelis hakim, para terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan banding. Sedangkan JPU menyatakan pikir-pikir. 

Majelis hakim memberikan waktu kepada para terdakwa dan penasihat hukumnya serta jaksa penuntut umum untuk pikir-pikir selama tujuh hari.***2***

Pewarta : M.Haris Setiady Agus
Redaktur : Adha Nadjemuddin

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Basarnas evakuasi speedboat kecelakaan di Banyuasin

Palembang (ANTARA) – Tim gabungan Basarnas Palembang menurunkan personel untuk mengevakuasi korban kecelakaan speedboat yang menabrak pohon di perairan Sungai Musi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin pagi.

Memang ada speedboat yang membawa puluhan orang mengalami kecelakaan, kata Humas Basarnas Palembang Taufan, Senin.

Kecelakaan pelayaran speedboat awet muda Karang Agung menuju Palembang terbalik di perairan Upang Jaya Kabupaten Banyuasin

Akibat kecelakaan itu empat orang meninggal dunia dan tiga masih dalam pencarian.

Sementara korban selamat berdasarkan laporan berjumlah 13 orang dari 20 penumpang.

Sementara kronologis kejadian dimana speedboat Awet Muda Karang Agung tujuan Palembang menabrak kayu dan tenggelam di perairan Upang Jaya d idepan parit macan perairan sungai Musi.

Tim Basarnas setiba di lokasi kejadian langsung melakukan evakuasi dalam menyelamatkan penumpang.

Unsur SAR yang terdiri antara lain Basarnas, Rescue KPP Palembang, ABK KN 202 Setyaki, Pos Polair Upang dan masyarakat.

Sementara peralatan yang diturunkan antara lain satu unit Rescue DMAX KPP Palembang, 2 Unit RIB 01, 02 KPP PLB dan alat selam Itu data sementara karena tim gabungan sedang melakukan pencarian, tambah dia.
(T.U005

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KY terima laporan KEPPH untuk perkara Pemilu

Dalam melakukan pengawasan hakim, KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu

Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus mengatakan pihaknya akan menerima seluruh laporan terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu.

“Dalam melakukan pengawasan hakim, KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pemilu,” ujar Jaja di Gedung KY Jakarta, Senin.

Untuk penerimaan laporan hingga pengawasan seluruh perkara penanganan Pemilu di pengadilan, KY membentuk satuan tugas yang disebut sebagai “Desk Pemilu”.

Jaja menjelaskan Desk Pemilu dibentuk sebagai upaya KY untuk mendorong konsepsi keadilan pemilu sehingga penyelesaian pemilu benar-benar menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemilu dan hak warga negara.

Desk Pemilu ini dibutuhkan mengingat pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi memunculkan sengketa pelanggaran administratif pemilu yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk pelanggaran tindak pidana pemilu diselesaikan di pengadilan umum, tambah Jaja.

Apabila terjadi tindakan yang merendahkan keluhuran martabat hakim, KY dikatakan Jaja akan mengambil langkah hukum atau langkah lain yang merupakan bentuk advokasi represif sebagai upaya perlindungan atas independensi kekuasaan kehakiman.

“Ini merupakan wujud komitmen KY dalam mendorong terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih dan adil,” ujar Jaja.

Lebih lanjut Jaja mengatakan pihaknya juga akan melakukan tukar-menukar informasi terkait dengan pelanggaran pemilu dan penanganan perkara-perkara Pemilu di pengadilan, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Oleh sebab itu, KY dengan Bawaslu menandatangani nota kesepahaman terkait dengan pengawasan perkara Pemilu di pengadilan, pada Senin (18/3).

Kerja sama dengan Bawaslu dikatakan Jaja juga sangat diperlukan sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi terjadinya tindakan pengerusakan selama penanganan perkara Pemilu di pegadilan.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Sumbar tangkap dua pengedar bawa satu kilogram sabu

Kami yakin kurir seperti ini masih banyak di lapangan dan akan kami bersihkan bersama dengan jajaran terkait

Padang (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat menangkap dua pria yang diduga pengedar narkoba Muhammad Yamin (37) dan Beni Putra (26) membawa satu kilogram sabu-sabu yang akan diedarkan di Kota Padang.

Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol Khasril Arifin di Padang, Senin mengatakan pelaku ini memiliki bos yang sama dengan penangkapan yang dilakukan pihaknya pada dua minggu sebelumnya dan dengan jumlah barang bukti yang sama.

“Menurut pengakuan pelaku mereka tidak kenal dengan bos ini namun mendapatkan perintah mengambil barang dan menjatuhkannya di kawasan Lubuk Begalung namun sebelum barang dijatuhkan kami berhasil menangkap kedua pelaku,” kata dia.

Menurut dia pengiriman barang dilakukan secara profesional, pemilik barang berhubungan dengan pelaku melalui telepon namun dengan nomor yang berganti-ganti. Dia menghubungi pelaku untuk mengambil barang dan menjatuhkan di satu titik.

“Pelaku ini telah dua kali melakukan aksi dan menerima uang jasa sebesar Rp1 juta setiap mengambil barang,” kata dia

Ia mengatakan kedua pelaku ini ditangkap di jalan Bandara Internasional Minangkabau Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (16/3) sekitar pukul 11.00 WIB. Menurut dia pihaknya mendapatkan informasi ada pada Jumat (15/3) ada narkoba dalam jumlah besar yang masuk ke Kota Padang dan pihaknya langsung melakukan penyelidikan.

“Kami mendapati pelaku yang mengendarai mobil minibus dan kami langsung membuntututinya namun ketika melihat ada razia polisi di depan pelaku mereka langsung berbalik arah dan kami lakukan penyergapan,” kata dia.

Menurut dia bersama pelaku petugas menemukan satu bungkusan berwarna kuning yang digunakan untuk membungkus barang bukti sabu-sabu yang disimpan di bangku belakang mobil.

“Kami juga mengamankan satu dompet, dua unit telepon genggam dan uang sebesar Rp120 ribu,” kata dia.

Dalam proses penangkapan salah seorang tersangkan yakni Beni Putra melakukan perlawanan dan ingin melarikan diri sehingga petugas menembak kaki pelaku agar tidak melarikan diri.

Menurut dia kedua tersangkan dijerat pasal 114 ayat 2 Juncto pasal 112 ayat 2 juncto pasal 132 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati atau kurungan seumur hidup serta denda maksimal Rp10 miliar.

Pihaknya masih terus melakukan pengembangan terakait kasus ini untuk dapat menemukan bandar yang memerintah kurir yang telah ditangkap BNNP Sumbar.

“Kami telah menangkap kurir narkoba dengan total barang bukti seberat dua kilogram sabu-sabu dalam dua pekan ini dan pengembangan tidak sampai disini namun kita akan berupaya mengungkap pelaku utamanya. Kami yakin kurir seperti ini masih banyak di lapangan dan akan kami bersihkan bersama dengan jajaran terkait,” katanya.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah kantor Kemenag dan DPP PPP

Siang ini dalam rangka penyidikan, tim disebar di kantor Kementerian Agama dan kantor PPP

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Siang ini dalam rangka penyidikan, tim disebar di kantor Kementerian Agama dan kantor PPP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin siang.

Febri menyatakan bahwa proses penggeledahan pada dua kantor tersebut saat ini masih berjalan. “Kami percara pihak-pihak di lokasi akan kooperatif dan mendukung proses ini,” ucap Febri.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan karena pihaknya menduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara di lokasi-lokasi tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pengumuman itu juga dapat dibuka secara daring atau online di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wagub Jabar mangkir sidang korupsi bansos Tasikmalaya

Alasannya karena yang bersangkutan ada tugas dinas ke Kabupaten Sukabumi, menghadiri peluncuran pendidikan vokasi bersama Kementerian Perindustrian, ujar Jaksa Andi

Bandung (ANTARA) – Mantan Bupati Tasikmalaya sekaligus Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum kembali mangkir dari persidangan perkara sunat dana hibah Tasikmalaya di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Jalan L.L.RE Martadinata Kota Bandung Senin.

Uu telah tiga kali mendapat panggilan untuk menjadi saksi bagi terdakwa Abdulkodir sebagai Sekda Pemkab Tasikmalaya berserta delapan terdakwa lainnya.

Sama seperti pekan laku, jaksa dalam persidangan kali ini sudah menerima informasi terkait ketidakhadiran Uu.

“Alasannya karena yang bersangkutan ada tugas dinas ke Kabupaten Sukabumi, menghadiri peluncuran pendidikan vokasi bersama Kementerian Perindustrian,” ujar Jaksa Andi Andika Wira.

Selanjutnya hakim kembali menanyakan kepada para terdakwa terkait kebutuhannya untuk menghadirkan Uu. Namun para terdakwa sepakat untuk tetap melanjutkan persidangan tanpa kesaksian dari Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut.

“Majelis hakim, silakan melanjutkan persidangan dengan agenda selanjutnya,” ujar Abdulkodir.

Jaksa Andi mengatakan, para terdakwa beserta para kuasa hukumnya sudah tidak memerlukan lagi kesaksian Uu sehingga sidang tetap dilanjutkan.

“Ya itu kan permintaan dari terdakwa, sekarang hakim sudah mengakomodir permintaan. Tentunya dikembalikan lagi kepada terdakwa, hak-hak terdakwa,” katanya.

Ia menyebutkan agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan kepada para terdakwa.

“Lanjut terus, tadi sudah langsung pemeriksaan terdakwa. Agendanya sekarang minggu depan ya sesuai tadi (ketetapan persidangan), tuntutan,” katanya.

Sementara itu, Kuasa hukum Abdulkodir, Bambang Lesmana menyebutkan ketidakhadiran Uu bisa berdampak bagi pelimpahan perkara setelah putusan persidangan.

“Keterangan saksi, keterangan terdakwa, termasuk pertimbangan biasanya lembaga yang lain, KPK atau Polda akan meminta putusan tersebut untuk menjadi acuan apakah ada terdakwa lain,” katanya.

Sesuai dengan kesaksian para terdakwa, Uu meminta kepada Abdulkodir untuk mencairkan dana hibah. Dengan tidak hadirnya Uu, Bambang menganggap tidak ada bantahan dari Uu terkait hal tersebut.

“Menyatakan bahwa uang yang sekarang dijadikan dari dana hibah itu untuk kepentingan MQK dan Qurban atas pertintah dari Pak Uu. Tidak disangkal karena dia tidak hadir,” katanya.

Ia juga mengatakan, para terdakwa akhirnya meminta majelis untuk melanjutkan persidangan tanpa kehadiran Uu.

“Tapi kalau sudah dua kali dipanggil tidak hadir maka terdakwa memohon kepada majelis hakim untuk dilanjutkan persidangan, karena mereka lelah,” katanya.

Persidangan perkara sunat dana hibah Tasikmalaya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan tuntutan bagi para terdakwa.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala Rutan Sinabang jamin tidak ada narapidana kabur saat kebakaran rutan

Meulaboh, Aceh (ANTARA) – Tidak ada narapidana yang berupaya melarikan diri saat peristiwa kebakaran yang melalap rumah tahanan (rutan) cabang Sinabang, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh pada Minggu (17/3) dini hari, kata Kepala Rutan Cabang Sinabang, Suparman.

“Aktivitas sudah normal, warga binaan yang kemarin (Minggu) dititipkan ke Mapolres sudah kita jemput pagi ini. Masih ada kamar yang bisa digunakan,” kata Kepala Rutan Cabang Sinabang, Suparman, yang di hubungi dari Meulaboh, Senin.

Api melalap Rutan cabang Sinabang yang menghanguskan beberapa sisi bangunan rutan, juga 20 unit ruko,  dan kantor Bank Aceh di Simpang Lima, Kabupaten Simeulue, Aceh pada Minggu, dini hari.

Dari 82 orang narapidana, 52 di antaranya terpaksa dievakuasi ke Mapolres Simeulue untuk pengamanan sementara. “Tidak ada satu pun warga binaan itu yang mencoba melakukan upaya pelanggaran seperti  melarikan diri,” tegasnya.

Setelah kejadian itu, Suparman, terus berupaya membangun kembali beberapa bagian bangunan ruko Rutan Sinabang yang telah terbakar, sehingga setelah dibersihkan dan diperbaki sudah bisa ditempati kembali.

“Saat kejadian itu, saya langsung ambil kebijakan, evakuasi semua warga binaan ke Polres Simeulue. Mereka selama ini selalu kita ingatkan, jangan melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri seperti melarikan diri,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan,  kebakaran itu melalap beberapa ruang hunian narapidana, di antaranya dua kamar ruang hunian pria dan satu ruangan hunian wanita, serta satu ruang administrasi kantor rutan.

Ia berkata, kondisi saat ini memang sudah tidak layak digunakan menjadi tempat tinggal warga binaan, pihaknya masih menanti disetujuinya pembangunan rutan baru untuk mengoptimalkan pelayanan publik.

 Suparman mengatakan,  Kementrian Hukum dan HAM  juga turun ke Simeulue yang berada di kepulauan terluar Provinsi Aceh itu, untuk melihat dampak dari peristiwa kebakaran ruko rutan Cabang Sinabang.

“Rencana pembangunan gedung baru, terus terang sudah kita lakukan dan kita sampaikan ke Pak Menteri, pak Kadiv, sudah kita lakukan semua. Hari ini insyallah rombongan dari Kemenkum HAM RI akan berkunjung ke sini,” ujarnya.

Di lokasi kebakaran tersebut saat ini juga sudah didirikan tenda pengungsian oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)   untuk tanggap darurat terhadap 21 kepala keluarga yang juga terdampak.  

 Baca juga: Polisi tetapkan 17 tersangka kasus pembakaran rutan Bengkulu
Baca juga: Mantan polisi diduga aktor pelarian 27 napi Wamena

Pewarta: Anwar
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat orang hilang kecelakaan speed boat di Banyuasin

Laporan yang kami terima korban ada 20 orang, yang mana 16 orang selamat dan tiga orang masih hilang

Palembang (ANTARA) – Sebanyak empat orang penumpang kapal cepat speed boat Awet Muda dinyatakan hilang dalam kecelakaan di perairan Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin, sekitar pukul 10.30 WIB.

Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Palembang Ferry Irawan yang dihubungi ANTARA membenarkan kejadian tersebut.

“Laporan yang kami terima korban ada 20 orang, yang mana 16 orang selamat,” kata dia.

Saat ini, ia melanjutkan, petugas Basarnas sedang mencari korban yang hilang itu.

Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan diketahui kecelakaan speed boat ini merupakan kecelakaan tunggal karena kap menabrak pohon.

Kapal berangkat dari Muara Primer, Lalan, Banyuasin menuju Palembang.

Lokasi kejadian di perbatasan Banyuasin- Palembang (Upang).

Hingga berita ini diturunkan, upaya penanggulangan masih dilakukan tim penyelemat.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan periksa ruang kerja Menag

Nanti segera setelah kita lakukan pemeriksaan kita buka

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa dua ruangan di gedung Kementerian Agama (Kemenag) yang sebelumnya telah disegel terkait kasus suap yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

Dua ruangan itu adalah ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan.

“Nanti segera setelah kita lakukan pemeriksaan kita buka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dikatakannya usai acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Ombudsman RI soal pertukaran informasi dan data, tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian, pendidikan, dan pelatihan.

Lebih lanjut, Agus juga menyatakan bahwa lembaganya akan memeriksa dua ruangan yang telah disegel itu pada Senin ini.

“Insya Allah hari ini, yang kemarin kami segel itu kami periksa,” ucap Agus.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pengumuman itu juga dapat dibuka secara online atau daring di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Sultra ringkus kurir sabu-sabu 1 kilogram

Setelah digeledah ditemukan dua bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan pada dua bungkusan nestle nestum madu yang disembunyikan di dalam tas ransel berwarna hitam

Kendari (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara kembali meringkus seorang tersangka kurir narkoba berinisial HPS (29) dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1.083 gram.

Kepala BNNP Sulawesi Tenggara, Brigjen Pol Imran Korry, saat memberikan keterangan pers di Kendari, Senin, mengatakan tersangka ditangkap 15 Maret 2019 di Pelabuhan Feri Kolaka.

“TKP penangkapan di Pelabuhan Feri Kolaka Jalan Pancasila Kelurahan Latambaga, Kecamatan Kolaka Sultra pada 15 Maret,” katanya.

Kronologis penangkapan yakni pada Jumat (15/3), tim pemberantasan BNNP Sultra menerima informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang akan menyeberang dari pelabuhan Bajoe Sulawesi Selatan ke pelabuhan Kolaka Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya tim pemberantasan BNNP Sultra melakukan penyidikan dan mengejar pelaku di pelabuhan. 

Setelah kapal penumpang KM Faiz Rute Bajoe-Kolaka tiba di Pelabuhan Kolaka, tim BNNP Sultra bersama KP3 menyisir pelabuhan dan berhasil mengamankan HPS.

“Setelah digeledah ditemukan dua bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan pada dua bungkusan nestle nestum madu yang disembunyikan di dalam tas ransel berwarna hitam,” katanya.

“Modusnya, pelaku disuruh mengambil barang berupa narkotika jenis sabu-sabu di Bone Sulawesi Selatan yang dibawa ke kota Kendari,” ujarnya.

Pria yang beralamat di Kelurahan Wawowanggu Kecamatan Kadia itu, dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara hingga hukuman mati.

HPS mengaku, dirinya baru keluar dari lapas sekitar enam bulan lalu dengan kasus yang sama dengan vonis selama 5,3 tahun. 

“Saya jadi kurir ini karena butuh uang, tetapi saya belum ada harga atau upah saya kalau berhasil mengantar barang itu,” kata HPS. ***2***

Pewarta : Hernawan Wahyudono
Redaktur : Adha Nadjemuddin
 

Pewarta: Hernawan Wahyudono
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepolisian siap hadapi gugatan praperadilan keluarga Siyono

Klaten (ANTARA) –
Kepolisian mengaku siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh keluarga terduga teroris Siyono yang terbunuh pada proses penangkapan oleh Densus 88 Antiteror pada Maret 2016.

“Terkait kesiapan terhadap materi gugatan praperadilan bersama tim hukum dari Polda dan Mabes Polri, kami sudah menyiapkan jawaban terhadap materi yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Ibu Suratmi (istri Siyono, red) yang didampingi oleh kuasa hukumnya,” kata Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi di Klaten, Senin.

Ia memastikan kepolisian tetap profesional dalam proses penyidikan.

“Prinsipnya adalah kalau kami belum punya bukti yang cukup terhadap peristiwa pidana, maka proses penyelidikan akan terus dilakukan, mau satu hingga dua tahun bahkan sampai 10 tahun selama proses penyelidikan akan diteruskan. Meski demikian, proses ini bisa dihentikan selama alat bukti tidak mencukupi,” katanya.

Terkait dengan pengamanan jalannya sidang, dikatakannya, dari Polres Klaten menurunkan kurang lebih 140 personel.

“Dengan didukung sarana dan prasarana di antaranya detektor  logam dan kami menurunkan tim K-9. Tujuannya mengamankan pengunjung yang akan mengikuti jalannya sidang tersebut,” katanya.

Ia mengatakan meski pada kasus tersebut Polres Klaten bertindak sebagai termohon, untuk pengamanan tetap dilakukan secara optimal.

“Ini sudah kami komunikasikan dan menjadi permintaan dari pihak Pengadilan Negeri Klaten. Harapan kami jalannya sidang tertib dan pengunjung tidak bawa barang yang mengganggu jalannya sidang,” katanya.

Menurut hukum acara, dikatakannya, proses persidangan bisa selesai dalam waktu tujuh hari. Ia mengatakan praperadilan adalah bagian dari kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian NKRI.

Sementara itu, Kuasa Hukum keluarga Siyono, Trisno Rahardjo, mengatakan akan menghadirkan ahli, dalam hal ini dokter forensik yang pada saat itu melakukan otopsi terhadap jenazah Siyono.

“Yang kami ingin dapatkan apakah ada tindak pidana. Itu titik poinnya yang ingin kami persoalkan agar jadi penyidikan. Siapa yang bertanggung jawab, pelaku, itu penyidikan. Kami melihat ini tidak dilakukan oleh penyidik Polres Klaten,” katanya.

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Selundupkan 50 kg sabu, dua nelayan Aceh dihukum mati

Menyatakan terdakwa M Albakir dan terdakwa Azhari alias Ari terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Banda Aceh (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh memvonis dua nelayan asal Aceh Timur masing-masing dengan hukum mati karena terbukti menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 50 kilogram.

Putusan hukuman mati tersebut dibacakan secara terpisah oleh majelis hakim diketuai Bakhtiar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Banda Aceh di Banda Aceh, Senin.

Kedua nelayan yang dihukum mati tersebut M Albakir dan Azhari. Putusan hukuman mati tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya.

“Menyatakan terdakwa M Albakir dan terdakwa Azhari alias Ari terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) juncto Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,” kata majelis hakim

Berdasarkan fakta persidangan terungkap bawa saksi Abdul Hannas menyuruh saksi Mahyuddin mengambil pesanan narkoba di perairan Malaysia.

Kemudian, terdakwa saksi menyuruh terdakwa Albakir dan Azhari mengambil pesanan tersebut. Kedua terdakwa berangkat menuju perairan Penang, Malaysia.

Kemudian, terdakwa M Albakir dan Azhari menghubungi saksi Mahyuddin dan menginformasikan pesanan tersebut sudah terima.

Setelah kedua terdakwa menerima pesanan narkoba, M Albakir dan Azhari kembali ke Aceh Timur. Namun, kedua terdakwa ditangkap patroli bea cukai dan kepolisian di perairan Idi, Aceh Timur.

Majelis hakim menyebutkan, kedua terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa menyesali apa yang telah dilakukannya serta masih memiliki tanggungan keluarga.

“Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kedua terdakwa meracuni generasi muda dengan narkoba,” tutur majelis hakim.

Penasihat hukum kedua terdakwa Nurul Ramadani menyatakan kliennya tidak menerima putusan majelis hakim. Kedua terdakwa mengajukan banding.

Majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa M Albakir dan Azhari menyampaikan memori banding untuk masa waktu tujuh hari ke depan.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman-KPK tandatangani nota kesepahaman pertukaran informasi

Jakarta (ANTARA) – Ombudsman RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin menandatangani nota kesepahaman (MoU) soal pertukaran informasi dan data, tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian, pendidikan, dan pelatihan.

“Ini MoU antara KPK RI dengan Ombudsman RI tentu saja ini suatu upaya kita supaya ada koordinasi, kerja sama yang baik karena tentu sebagai lembaga yang dua-duanya dibentuk pascareformasi, banyak hal yang kita harus lakukan,” kata Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai usai acara MoU itu di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa salah satu poin dalam MoU itu adalah terkait tindak lanjut jika ada laporan dari masyarakat.

“Kadang-kadang ada laporan yang ke KPK padahal sesungguhnya itu untuk Ombudsman. Sebaliknya ada laporan kepada Ombudsman sebenarnya itu kewenangan KPK dan Ombudsman tentu ada di 34 provinsi, tentu siap bekerja sama dengan KPK,” ucap Amzulian.

Poin selanjutnya, kata dia, terkait dengan riset bersama dan pelatihan, misalnya soal pemahaman tentang gratifikasi.

“Tentu ada hal-hal keterbatasan, ya kalau insan Ombudsman terbatas memahami gratifikasi mungkin saja nanti di lapangan juga ‘problem’. Sesuatu yang seharusnya tidak gratifikasi itu kita nyatakan gratifikasi sebaliknya mungkin juga terjadi. Oleh karena itu, hal-hal seperti itu kita butuhkan ya,” tuturnya.

Dari Mou itu, kata dia, lembaganya mengharapkan agar birokrasi pemerintah lebih baik dan bagi KPK tentu korupsi itu menjadi berkurang.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Ketua KPK Agus Rahardjo juga menyatakan bahwa MoU itu soal tukar-menukar informasi.

“Ada informasi layanan publik yang ke KPK ya itu diserahkan nanti ke Ombudsman. Sebaliknya informasi yang terkait dengan korupsi yang dilaporkan ke Ombudsman nanti akan diserahkan ke KPK,” ucap Agus.

Kemudian juga, kata Agus, terkait dengan pendidikan bersama, pendidikan, pelatihan, dan penelitian.

“Kemudian tadi Pak Amzulian menyebutkan sudah mempunyai perwakilan di 34 provinsi. KPK sedang merintis sembilan perwakilan tetapi kalau Ombudsman punya kantor yang tetap, KPK kantornya akan “virtual” tidak menyolok,” kata Agus.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil tiga saksi kasus suap pembangunan infrastruktur di Mesuji

Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka KHM terkait tindak pidana korupsi suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

Tiga saksi itu, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji Adi Sukamto, Kadis Sumber Daya Air (SDA) PUPR Mesuji Tasuri, dan anggota Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Mesuji Jeffri Herlangga. Ketiganya akan diperika untuk tersangka Bupati Mesuji 2017-2022 Khamami (KHM).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka KHM terkait tindak pidana korupsi suap pekerjaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Sekda Mesuji juga telah diperiksa KPK pada Senin (11/3). Saat itu, KPK mengonfirmasi soal pengangkatan tersangka Khamami sebagai Bupati Mesuji dan Wawan Suhendra sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Wawan Suhendra merupakan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga salah satau tersangka dalam kasus tersebut.

Febri juga menyatakan penyidik mengonfirmasi pengetahuan Sekda Mesuji terkait dugaan penerimaan suap dari tersangka Khamami dan Wawan Suhendra.

Dalam kasus itu, KPK total telah menetapkan lima tersangka, yaitu Khamami (KHM), Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS).

Selanjutnya, pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (KA).

KPK pada Senin juga dijadwalkan memeriksa Sibron Azis dan Kardinal dalam kapasitas keduanya sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Baca juga: KPK panggil Dirjen Minerba
Baca juga: KPK Periksa Fisik Pembangunan jalan Kemiri-Depapre

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI – Polda Babel gelar rapat pimpinan pengamanan Pemilu 2019

Arsip. Polisi meringkus pelaku pembajakan truk logistik Pemilu saat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (13/3/2019). Kegiatan itu untuk mempersiapkan pengamanan menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 guna terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama.

Kami bersama TNI siap mengawal pelaksanaan pemilu dan diharapkan masyarakat dapat berpikir rasional dalam menyikapi segala isu terkait pesta demokrasi tahun ini

Pangkalpinang (ANTARA) – Tentara Nasionasi Indonesia bersama Kepolisian Daerah beserta elemen masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat pimpinan, sebagai langkah mengamankan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif pada Pemilu 17 April 2019 di daerah itu.

“Kami bersama TNI siap mengawal pelaksanaan pemilu dan diharapkan masyarakat dapat berpikir rasional dalam menyikapi segala isu terkait pesta demokrasi tahun ini,” kata Kapolda Kepulauan Babel Brigjen Pol Istiono saat Rapim TNI-Polri Pemilu 2019 di Pangkalpinang, Senin.

Ia mengatakan kegiatan ini merupakan langkah melakukan persiapan Operasi Mata Brata, agar pelaksanaan pemilu mendatang dapat berlangsung kondusif, lancar sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat menyukseskan pesta demokrasi ini.

“TNI bersama Polri secepat mungkin menanggapi masalah di masyarakat. Oleh karena itu, setiap anggota diminta harus mengetahui pedoman mengawal pemilu, perkembangan dunia berubah dengan cepat yang ditandai landscape politik,” katanya.

Selain itu, jajaran mulai dari tingkat bawah hingga atas harus bekerja sama, demi menjaga keamanan agar kondusif. Jangan sampai terjadi chaos dan berkembang menjadi lebih besar.

“Prajurit TNI – Polri harus bersinergi dengan semua pihak, baik KPU, parpol dan tokoh masyarakat. Pengalaman TNI Polri mengamankan pemilu dapat menjadi referensi. Namun kondisi emosional pemilu kali ini berbeda dari pemilu sebelumnya,” katanya.

Komandan Resort Militer 045 Garuda Jaya, Kolonel Inf Dadang Arif Abdurahman menyatakan mengoptimalkan sinergitas dengan Polri, KPU, Bawaslu, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, bermatabat dan kondusif.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing informasi-informasi bohong yang memecah belah persatuan menjelang hingga setelah pesta demokrasi ini,” katanya.

Yulizar Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengatakan pemerintah daerah siap bersinergi dalam ikut mengamankan pemilu.

“ASN harus bersikap netral dengan tidak menunjukkan dukungan pada satu kelompok,” ujarnya. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPK panggil Dirjen Minerba

Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Samin Tan (SMT)

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin memanggil Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi.

Pemanggilan itu dilakukan dalam penyidikan kasus korupsi terkait pengurusan terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Samin Tan (SMT),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Samin Tan adalah pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

Selain Dirjen Minerba, KPK pada Senin juga memanggil staf PT AKT Fitrawan Tjandra alias Oscar juga sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan.

Untuk diketahui, KPK juga telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri terhadap Oscar selama enam bulan ke depan terhitung sejak 4 Februari 2019.

KPK pada 15 Februari 2019 telah Samin Tan sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR non-aktif Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar.

Suap itu diberikan agar Eni ikut mengurus terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Baca juga: JK Prihatin Romahurmuziy Ketum Partai Kelima yang Terjaring KPK
Baca juga: KPK Periksa Fisik Pembangunan jalan Kemiri-Depapre
Baca juga: KPK segel ruang Kakanwil Kemenag Jatim

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi telusuri kasus perampokan disertai pembunuhan dua warga di Gorontalo

Kami melihat ini awalnya pembongkaran rumah untuk mengambil sejumlah barang yang menyebabkan dua penghuni rumah meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat tusukan senjata tajam

Gorontalo (ANTARA) – Kepolisian Resor (Polres) Gorontalo Kota menelusuri kasus perampokan dan pembunuhan dua warga yang terjadi di Jln Nani Wartabone, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Kapolres Gorontalo Kota, AKBP Robin Lumban Raja di Gorontalo, Senin, mengatakan jika dugaan sementara adalah pelaku membawa senjata tajam.

“Kami melihat ini awalnya pembongkaran rumah untuk mengambil sejumlah barang yang menyebabkan dua penghuni rumah meninggal dunia dan dua lainnya terluka akibat tusukan senjata tajam,” ujarnya.

Dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) awal, Kapolres mengatakan setelah membongkar pintu samping, pelaku masuk ke pintu utama sebelah kanan.

“Selanjutnya dari jejak yang ada, pelaku naik ke lantai dua dan bertemu dengan salah satu korban dan sempat terjadi pelawananan terlihat dari jejak darah,” kata dia.

Menurutnya, kejadian yang terjadi di lantai dua membangunkan penghuni rumah lainnya di lantai satu.

“Sempat terjadi perkelahian lagi dengan korban lainnya, pelaku menusuk tiga korban lainnya. Satu korban meninggal di rumah, satu di rumah sakit dan dua lainnya masih dalam perawatan intensif,” pungkasnya.

Pewarta: Adiwinata Solihin
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah diminta sosialisasikan bahaya narkoba bagi generasi muda

Polda Sumut dapat bekerja sama dengan BNN mengatasi penyelundupan narkoba di Tanjung Balai, dengan cara melakukan razia

Medan (ANTARA) – Gerakan Nasional Anti Narkotika Sumatera Utara meminta kepada pemerintah Polda Sumut dan Badan Narkotika Nasional agar melaksanakan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi pelajar dan generasi muda harapan bangsa.

“Selain itu, juga memperkenalkan narkoba jenis baru kepada pelajar dan generasi muda, sehingga mereka dapat mengetahui barang haram tersebut,” kata Ketua DPD Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Sumut, Hamdani Harahap, di Medan, Senin.

Melalui kegiatan pengenalan narkoba tersebut, menurut dia, maka para pelajar tersebut dapat terhindar dari dari obat-obat yang sangat berbahaya itu.

“Kemudian, kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat semakin berkurang dan juga menyelamatkan warga agar tidak terpengaruh terhadap barang terlarang itu,” ujar Hamdani.

Ia mengatakan, sepanjang tahun 2015 kasus penyalahgunaan narkoba di Tanah Air ini naik 13 persen dibandingkan tahun 2014 dengan jumlah 40.253 kasus.

Peningkatan warga masyarakat sebagai pengguna narkoba tersebut, dikarenakan masih banyaknya penyelundupan sabu-sabu dari Malaysia, Tiongkok masuk ke Indonesia melalui jalur laut dan pulau-pulau terpencil.

“Bahkan, barang terlarang tersebut dibawa melalui kapal oleh sindikat jaringan narkoba, dan sulit dipantau petugas kepolisian,” ucap dia.

Hamdani menyebutkan, di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut), narkotika jenis sabu-sabu tersebut masuk melalui Pelabuhan Tanjung Balai/Asahan, perairan Labuhan Batu dan beberapa daerah lainnya.

Memang selama ini Tanjung Balai dikenal sebagai daerah peredaran dan penyeludupan narkoba dari laur negeri.

“Polda Sumut dapat bekerja sama dengan BNN mengatasi penyelundupan narkoba di Tanjung Balai, dengan cara melakukan razia,” katanya.

Sebelumnya, Personel Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menangkap jaringan sindikat narkoba internasional dari Negara Malaysia – Pekanbaru – Medan dan Aceh, mengamankan 17 orang tersangka, menyita barang bukti sabu seberat 19,23 kg, dan 27.017 butir pil ekstasi.

Dari 17 tersangka pengedar narkoba itu, yakni 16 laki-laki, 1 orang perempun, dan terdiri sembilan kasus.

Polda Sumut, melakukan penangkapan yang pertama hingga penangkapan ke-9 terhadap pengedar dan bandar narkoba tersebut.

Penangkapan jaringan narkoba dari Malaysia itu, merupakan hasil pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian terhadap beberapa tersangka terlibat peredaran barang haram tersebut.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi cegah penjualan telur penyu di Kabupaten Majene

Mamuju (ANTARA) – Polres Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat mencegah penjualan telur yang dilakukan masyarakat di pasar Kecamatan Malunda.

“Perdagangan telur penyu berhasil dicegah personil Polsek Malunda Polres Majene saat melaksanakan patroli dan mengontrol aktivitas masyarakat di pasar Maliaya Kecamatan Malunda Kabupaten Majene,” kata Kapolsek Malunda AKP Rahardian B Trisna, SH, SIK, di Mamuju, Sabtu.

Ia mengatakan, pada saat patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Malunda bersama sejumlah personil Polsek Malunda mendapatkan salah seorang wanita warga asal dusun Tanisi sedang menggelar satu kantong telur penyu diatas meja yang siap dijual.

Menurut dia. saat dimintai keterangan wanita tersebut mengakui memiliki sebanyak 105 butir telur penyu yang siap jual.

Kapolsek Malunda kemudian memberukan pemahaman bahwa penyu adalah hewan yang dilindungi dan dilarang diperjual belikan.

Wanita penjual tersebut kemudian menyerahkan seluruh telur penyu yang dimilikinya ke Polsek Malunda.

“Selanjutnya seluruh telur penyu tersebut dikembalikan oleh Personil Polsek Malunda ke habitatnya dipesisir pantai Kabupaten Majene untuk ditetaskan,” kata Kapolsek.

Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wisata Air Terjun Tiu Kelep dan Sindang Gile NTB ditutup

Melihat kondisi ini (pascalongsor), jadi untuk sementara kawasan wisata air terjun kita tutup dulu

Mataram (ANTARA) – Kawasan wisata Air Terjun Tiu Kelep yang masih satu lokasi dengan Air Terjun Sindang Gile, di Senaru, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, ditutup pascalongsor yang terjadi akibat gempa tektonik 5,8 Skala Richter pada Minggu sore.

“Melihat kondisi ini (pascalongsor), jadi untuk sementara kawasan wisata air terjun kita tutup dulu,” kata Sekertaris Daerah Lombok Utara Suardi yang ditemui Antara di dekat pintu gerbang wisata Air Terjun Tiu Kelep dan Sindang Gile di Senaru, Minggu Malam.

Hal itu diungkapkannya setelah melakukan pertemuan singkat dengan instansi terkait, diantaranya dari Polri, TNI, BPBD, dan Tim SAR, pada Minggu malam di dekat pintu gerbang wisata Air Terjun Tiu Kelep dan Sindang Gile, Senaru.

Sampai kapan wisata air terjun andalan warga Lombok Utara ini ditutup, Suardi belum dapat memastikannya. Melainkan hal tersebut akan dilihat kembali perkembangan situasi dan kondisi alam.

“Kita lihat perkembangannya nanti, tentunya akan kita bicarakan juga dengan pihak TNGR (Taman Nasional Gunung Rinjani), karena ini kewenangan dia, dia yang lebih paham dengan kondisinya,” ujar Suardi.

Dari hasil pertemuannya pada Minggu malam, telah disepakati rencana lanjutan untuk evakuasi korban pada Senin (18/3) Pagi.

Dikabarkan masih ada satu lagi jenazah WNA Malaysia yang belum dievakuasi karena posisinya terjepit bebatuan besar di jalur menuju Air Terjun Tiu Kelep.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wakapolri ingatkan ancaman hukum hoaks pada milenial

Jakarta (ANTARA) – Wakapolri Komjen Polisi Ari Dono Sukmanto mengingatkan generasi milenial soal ancaman hukum atas tindakan menyebarkan berita bohong atau hoaks yang didapat dari media sosial atau aplikasi perpesanan.

“Hoaks tidak baik, melanggar UU ITE dengan ancaman hukuman dan denda miliaran. Intinya hoaks sesuatu yang tidak benar,” tutur Wakapolri dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ketika mendapatkan informasi, kata dia, semestinya masyarakat membaca sampai habis, tidak hanya membaca sebagian, apalagi hanya judulnya.

Ia menegaskan bahwa pembuat hoaks memiliki niat tidak baik, sementara pihak yang menyebarkan dengan alasan apa pun turut mendapat imbas ancaman hukum.

“Hoaks itu seolah-olah benar, baru tengah-tengahnya disisipkan buat melakukan kejahatan. Jadi, baca dahulu. Setelah dibaca, baru kita nilai informasi ini ada manfaatnya tidak,” kata Ari Dono.

Selain diingatkan agar tidak ikut tenggelam dan menyebarkan informasi bohong, generasi milenial juga diajak memerangi hoaks dengan melaporkan kepada polisi atau Kominfo.

Wakapolri mengatakan bahwa generasi milenial yang memiliki kesadaran tinggi tentang bahaya hoaks menentukan terjadinya Indonesia Emas pada tahun 2045 serta turut menjaga kedaulatan NKRI.

Ari Dono meminta anak milenial mengingat kembali bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia. Seluruh elemen bangsa bersatu melawan penjajahan hingga akhirnya berhasil menang.

“Saya sebagai orang tua berharap kepada anak-anakku generasi muda lanjutkan perjuangan ini, 100 tahun Indonesia atau Indonesia Emas,” ucap Ari Dono.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

“Millennial Road Safety Festival” 2019 pecahkan tiga rekor MURI

Rekor MURI kedua yakni senam dayung massal oleh 1.000 orang di atas Jembatan Suramadu

Surabaya (ANTARA) – Acara puncak Millennial Road Safety Festival (MRSF) 2019 yang digelar Kepolisian Daerah Jawa Timur di Jembatan Suramadu, Minggu memecahkan tiga rekor dari Museum Rekor Dunia-Indonesia (MURI).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, adapun tiga rekor MURI yang dipecahkan yakni pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 5.4 kilometer yang dibawa oleh ribuan perwakilan pelajar se-Jatim.

“Rekor MURI kedua yakni senam dayung massal oleh 1.000 orang di atas Jembatan Suramadu,” kata Barung.

Sedangkan rekor MURI yang ketiga, yakni senam dayung di atas kapal yang diikuti 4.000 nelayan dari 2.000 kapal nelayan. Atraksi ini pun turut menghibur ratusan ribu pelajar dan masyarakat yang hadir.

Barung mengatakan, pemecahan rekor MURI ini membuktikan pelajar Jatim mampu bersinergi untuk membuat sebuah perubahan.

“Bahwa Jatim merupakan pergerakan Indonesia bangkit dalam rangka 10 November. Ini adalah monumental kita melihat bahwa generasi muda memiliki peranan penting dalam rangka ke depannya di era 2019,” kata Barung.

Barung menjelaskan, bentangan bendera Merah Putih memiliki arti harapan dan semangat pelajar untuk menyongsong Indonesia yang lebih baik.

“Bagaimana Merah Putih terbentang di Suramadu menghubungkan dua pulau. Dengan harapan semangat kita Indonesia mulai timur menentukan Indonesia ditentukan salah satunya dari Jatim,” ujarnya.

Acara puncak Millennial Road Safety Festival 2019 diharapkan dapat menanamkan pesan kepada generasi masa kini untuk lebih berhati-hati ketika berkendara di jalanan.

MRSF 2019 dihadiri sekitar 850 ribu massa milenial dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jatim. Selain itu juga menghadirkan artis Via Vallen.

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perkara Taufik Kurniawan dilimpahkan ke pengadilan tipikor

Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, tersangka kasus suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen segera diadili di Pengadilan Tipikor Semarang menyusul pelimpahan berkas perkara itu dari penuntut umum.

Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilam Tipikor Semarang Heru Sungkowo di Semarang, Minggu, membenarkan pelimpahan berkas perkara tersebut.

“Sudah dilimpahkan, selanjutnya ditentukan jadwal serta majelis yang akan mengadili perkara itu,” katanya.

Menurut dia, tidak membutuhkan waktu lama untuk menentukan hakim yang akan mengadili perkara itu.

Sementara itu, seiring dengan akan segera disidangkannya perkara tersebut, penahanan politikus Partai Amanat Nasional tersebut juga telah dipindahkan.

Taufik dititipkan di ruang tahanan Polda Jawa Tengah sejak 14 Maret 2019.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol. Agus Triatmaja membenarkan penitipan tahanan oleh penyidik KPK itu.

Sebelumnya diberitakan Taufik Kurniawan ditetapkan sebagai tersangka suap pengurusan DAK Kabupaten Kebumen.

Taufik tersangkut dengan kasus korupsi yang menjerat Bupati Kebumen Yahya Fuad.
***2***

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi kecam teroris

Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) melakukan aksi kecam terorisme saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Dago, Bandung, Jawa Barat, Minggu (16/3/2019). Aksi kecam terorisme tersebut untuk menunjukkan rasa solidaritas terhadap korban penembakan di dua Masjid di Christchurch, Selandia Baru pada Jumat (15/3/2019). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama.

Puncak Millenial Road Safety festival

Vokalis Band Wali, Farhan Zainal Muttaqin (tengah) menghibur masyarakat dari puluhan komunitas saat puncak “Millenial Road Safety Festival” atau Festival Keselamatan Berkendara yang dilaksanakan Polda Sultra di MTQ Square, Kendari, Minggu (17/3/2019). Kegiatan yang dihadiri ribuan anggota komunitas motor, pengemudi ojek, pelajar dan mahasiswa serta masyarakat umum tersebut untuk mengkampanyekan keselamatan berkendaraan pada kalangan milenaial. ANTARA FOTO/Jojon/ama.

Polisi Selidiki Penemuan Tengkorak Wanita di Muara Teweh

Muara Teweh (ANTARA) – Jajaran Kepolisian Resor Barito Utara, Kalimantan Tengah melakukan penyelidikan penemuan tengkorak manusia berjenis kelamin perempuan di Jalan Flores, RT 18, di sebuah lahan milik warga setempat, di belakang Penginapan Hikmah, Muara Teweh.

Sejumlah personel Satreskrim Polres Barito Utara kembali mendatangi lokasi yang telah dipasang garis kuning polisi tempat ditemukan kerangka manusia di belakang Penginapan Hikmah, di Muara Teweh, Minggu.

Anggota polisi kembali mencari barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) tidak jauh dari Sungai Butong (anak Sungai Barito) atau sekitar 50 meter di belakang penginapan, dengan menggali tanah menggunakan cangkul dan sekop.

Beberapa barang bukti berhasil diamankan polisi yang disimpan dalam tas plastik transparan.

Untuk melengkapi barang bukti yang sudah ada saat ditemukan kerangka manusia itu pada Sabtu (16/3) sekitar pukul 13.30 WIB, selain tengkorak kepala korban dan tulang belulang lainnya, di TKP ada baju kaos, jam tangan kulit, BH dan celana dalam.

“Sejumlah barang bukti kembali kami amankan berupa beberapa gigi korban, serpihan tulang dan helaian rambut panjang yang sebagian sudah menyatu dengan akar semak,” kata KBO Satreskrim Polres Barito Utara Iptu Ardiyanto, di TKP usai memimpin penggalian kembali barang bukti korban.

Menurut Ardiyanto, saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan, sehingga belum bisa menyimpulkan apakah tengkorak wanita yang ditemukan dengan kondisi tertelungkup ini merupakan korban pembunuhan atau ada motif lain.

Meski kerangka korban sudah dilakukan visum oleh petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh, namun hasilnya belum diketahui dan usia kerangka itu juga masih belum diketahui kapan peristiwa itu terjadi. “Saat ini kerangka korban masih disimpan di RSUD Muara Teweh,” kata Ardiyanto.

Kerangka wanita yang tidak utuh itu ditemukan oleh pekerja penginapan di jalan yang lebih dikenal dengan nama Jalan MT pada Sabtu siang, ketika itu pemilik lahan Sofiansyah Nur yang juga pemilik penginapan itu menyuruh pekerjanya membersihkan lahan tersebut. Lahan itu sebelum dibersihkan sekitar 5 tahun lalu dengan kondisi semak belukar dan pepohonan besar.

Alwandi salah seorang warga setempat mengatakan sekitar bulan November sampai Desember 2018 lalu, beberapa warga yang rumahnya tidak jauh dari TKP pernah mencium bau busuk, namun tidak diketahui bau yang tidak sedap itu dari mana asalnya.

“Akhir tahun lalu warga mencium bauk busuk, namun tidak tahu benda yang mengeluarkan aroma menyengat itu, mungkin warga mengira paling tidak bau itu dari bangkai binatang. Bau itu hilang setelah daerah ini ada banjir akibat luapan Sungai Barito beberapa hari,” katanya lagi.

Dia memperkirakan tengkorak wanita ini bukan dari warga setempat, karena di daerah tempat tinggalnya tidak ada warga yang kehilangan keluarganya.

“Warga di tempat kami tinggal tidak ada warga yang merasa kehilangan anggota kerabatnya,” kata dia lagi.
 

Pewarta: Kasriadi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ancaman pembalakan liar hutan di Jambi

Kapal motor membawa kayu gelondongan melintasi kanal areal perkebunan di Muarojambi, Jambi, Sabtu (16/3/2019). Masyarakat daerah itu mensinyalir, pembuatan kanal-kanal di dalam kawasan perkebunan yang menembus anak-anak sungai telah lama dijadikan sebagai jalur untuk membawa kayu ilegal. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/ama.

Sosialisasi Pemilu 2019 di Padang

Warga berfoto di “photobooth” Pemilu 2019, di kawasan Car Free Day (CFD) Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/3/2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar melakukan sosialisasi Pemilu 2019, diantaranya dengan membuka “photobooth” bagi warga dan mengajak anak-anak bermain ular tangga Pemilu agar dapat mengetahui pentingnya pemilihan umum tersebut terutama kepada orangtua mereka. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/ama.

Puncak Festival Keselamatan Berkendara Milenial

Masyarakat memadati Jembatan Suramadu saat puncak ‘Millenial Road Safety Festival’ di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (17/3/2019). Sedikitnya 100 ribu warga Jawa Timur mengikuti kampanye keselamatan berkendara tersebut. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/ama.

Menteri Agama tanggapi OTT KPK

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (tengah) memberikan keterangan pers terkait OTT kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag), di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Menteri Agama menyatakan diri siap memberikan kesaksikan jika diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca OTT yang menyeret dua pejabat Kementerian Agama yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. ANTARA FOTO/Nalendra/IES/pras.

KPK Periksa Fisik Pembangunan jalan Kemiri-Depapre

Jayapura (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sabtu, melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan jalan ruas Kemiri-Depapre.

Dalam pemeriksaan tersebut, Polda Papua melakukan pendampingan dan pengamanan, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Kamal, di Jayapura, Sabtu.

Dia mengatakan, personel yang dikerahkan berasal dari Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus dan Sat Brimob Polda Papua.

Pemeriksaan dilaksanakan di Kampung Maribu, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura.

KPK dalam pemeriksaan fisik melibatkan BPK RI dan saksi ahli dari ITB, dan dihadiri Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Panca Putra Siregar, Direskrimsus Polda Papua Kombes Edi Swasono, dan tim dari ITB.

Saat tim sedang melakukan pemeriksaan, kata Kamal, sempat terjadi protes yang melarang tim melakukan pemeriksaan, namun setelah diberi pengertian yang bersangkutan mengerti dan mempersilakan tim melanjutkan pemeriksaan.

“Pemeriksaan fisik ruas jalan Kemiri-Depapre berlangsung aman,” kata Kombes Kamal.

Kasus korupsi peningkatan jalan Kemiri-Depapre di Kabupaten Jayapura saat ini ditangani KPK, menyeret dua tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PU Papua MK dan DM.

Jalan Kemiri-Depapre sepanjang 24 km dianggarkan sebesar Rp89,5 miliar, dan dalam kasus korupsi ini diperkirakan kerugian negara mencapai Rp42 miliar.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenag tidak akan beri bantuan hukum

Kementerian Agama tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun

DKI Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan Kemenag tidak akan memberikan bantuan hukum dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan yang menyeret pejabat kementerian tersebut.

“Kementerian Agama tidak akan memberikan bantuan hukum dalam bentuk apapun,” kata Lukman dalam konferensi pers di kantornya, area MH Thamrin, Jakarta, Sabtu.

Adapun konferensi pers itu dilakukan merespon penetapan dua pejabat Kemenag sebagai tersangka pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3).

Lukman mengatakan Kemenag akan memberhentikan pejabat terkait yang tersangkut kasus suap tersebut.

“Segera memberhentikan pegawai yang terlibat dalam OTT oleh KPK,” ucap dia, menegaskan.

Lukman mengatakan kasus yang juga menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Rommy) itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kemenag. Dengan begitu, kasus tersebut adalah persoalan pribadi dari oknum yang dicokok KPK.

KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni politisi Rommy, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Muara Teweh Temukan Tengkorak Manusia Tanpa Identitas

Muara Teweh (ANTARA) – Warga di Jalan Flores Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah menemukan tengkorak manusia tanpa identitas di sebuah lahan milik warga atau di belakang Penginapan Hikmah Muara Teweh.

Informasi yang diterima menyebutkan penemuan kerangka manusia itu ditemukan warga bernama Sofiansyah Nur saat sedang membersihkan lahan kebunnya di Muara Teweh, Sabtu siang.

Ketika ingin membersihkan belakang penginapan tersebut karena sekitar 5 tahun tidak dibersihkan, Sofiansyah menemukan tengkorak yang diduga manusia kemudian langsung melapor ke Polres Barito Utara.

Setelah itu, polisi langsung mendatangi dan mengecek langsung ternyata benar tengkorak tersebut adalah tengkorak manusia kemudian dilakukan penggalian dan ditemukan kerangka- kerangka yang lainnya kemudian tim identifikasi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Memang di belakang penginapan sering banjir akibat luapan Sungai Butong (anak Sungai Barito), kerangka manusia tersebut diperkirakan lebih 1 tahun karena kondisi kerangka tersebut sudah mulai menghitam,” kata Sofiansyah kepada polisi.

Pada lokasi penemuan, selain memasang garis kuning itu pihak kepolisian juga mengamankan tengkorak yang ditemukan serta mengambil gambar-gambar. Hingga kini belum diketahui identitas korban dan pihak kepolisian setempat pun masih menyelidiki hal ini.

Kapolres Barito Utara AKBP Dostan Matheus Siregar melalui Kasat Reskrim AKP Samsul Bahri kepda wartawan membenarkan adanya penemuan tengkorak yang diduga tengkorak manusia. Saat ini pihaknya masih menyelidiki hal tersebut.

“Iya benar (ada penemuan tulang yang diduga tengkorak manusia). Sementara ini kita masih mencari tahu identitas korban,” ujar Samsul.

Kerangka manusian tersebut telah dibawa ke RSUD Muara Teweh untuk dilakukan visum.
 

Pewarta: Kasriadi
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BPIP kutuk keras penembakan di Selandia Baru

Jakarta (ANTARA) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengutuk keras tindakan terorisme dan ekstremisme pelaku yang melakukan penembakan secara brutal kepada jamaah shalat Jumat di dua masjid, di Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat (15/3).

“Kami atas nama pimpinan BPIP mengutuk keras atas tindakan yang terjadi di Selandia Baru kepada saudara kita,” kata Plt Kepala BPIP Hariyono, di sela-sela kunjungan kerjanya ke Pulau Kepala Dua, Kepulauan Seribu, Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, kasus penembakan itu menjadi pelajaran bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa toleransi antarumat beragama, toleransi antar masyarakat yang berbeda budaya dan etnis itu harus dirawat dan dijaga.

“Ini juga menunjukan kepada kita apa yang namanya kekerasan atau terorisme bukan monopoli etnis tertentu atau agama tertentu tetapi terorisme, radikalisme dan tindak kekerasan itu hanya terjadi pada masyarakat yang cenderung tertutup dan enggan untuk menciptakan kerukunan dan toleransi bagi masyarakat yang berbeda budaya dan agama,” kata Hariyono.

Indonesia, tambah dia, sebagai bangsa yang besar harus merasa bersyukur bahwa Indonesia punya pandangan hidup dan dasar Pancasila yang bisa mengatasi dan menjembatani silang budaya dan kerukunan antarumat beragama.

“Ini harus kita jaga dan kembangkan kepada seluruh umat manusia sedunia,” ucapnya.

Sebelumnya, puluhan anggota jamaah shalat Jumat tewas diberondong peluru di dua masjid di kota Christchurch, Selandia Baru.

Komisaris polisi Selandia Baru pada Jumat mengatakan jumlah korban meninggal akibat penembakan di dua masjid di Christchuch jadi 49 dan seorang lelaki dari empat orang yang ditangkap telah didakwa melakukan pembunuhan.

Sebanyak 41 orang meninggal di satu masjid, tujuh lagi serta satu orang meninggal di rumah sakit, kata Mike Bush kepada wartawan, sebagaimana dikutip Reuters –yang dipantau ANTARA di Jakarta, Jumat sore.

Baca juga: Ini yang diserukan PCNU Banyuwangi untuk korban penembakan di masjid Selandia Baru

Baca juga: Wako Padang, Mahyeldi kunjungi rumah keluarga korban penembakan dalam masjid di Selandia Baru

Baca juga: “Peace Leader Indonesia” kecam aksi teror di masjid Selandia Baru

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keuskupan Samarinda kecam aksi terorisme di Selandia Baru

Samarinda (ANTARA) – Keuskupan Agung Samarinda mengecam keras tindakan tak beradab terhadap umat muslim yang terjadi di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3/2019) kemarin.

Selain mengutuk aksi tersebut, Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Samarinda, RD Moses Komela Avan menegaskan pihaknya akan secara khusus mendoakan para korban saat perayaan Ekaristi. Apalagi saat ini Gereja Katolik memasuki momen Minggu Prapaskah, yang merupakan masa pertobatan.

Moses mengatakan doa untuk para korban pembunuhan di Selandia Baru akan didoakan dalam Doa Umat.

“Kita mendoakan para korban kebrutalan tindakan yang tidak beradab di Selandia Baru. Kami akan mendoakan itu di momen Doa Umat, kita berdoa supaya para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan penghiburan. Kita berdoa supaya kejadian ini tidak terulang lagi,” ungkapnya di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.

Sebelumnya Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) telah menyatakan sikap yang berisi 4 poin penting dan ditandatangani Ketua KWI, Mgr. Ignatius Suharyo tertanggal 15 Maret 2019.

Menurut Moses, pihaknya sejalan dengan pernyataan sikap KWI. Namun ia menambahkan satu poin yang tak kalah penting dalam menyikapi aksi terorisme ini.

Moses mengajak agar masyarakat Kaltim tetap menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat jelang Pemilu.

Menurutnya. masyarakat Bumi Etam harus berperan aktif meredam aksi dan isu terorisme agar tahapan pesta demokrasi berjalan dengan lancar.

“Saya menambahkan sebagai umat Katolik mengajak semua pihak untuk membangun dan meningkatkan rasa kebersamaan, kesatuan dan kebhinekaan dalam situasi seperti ini. Kita di Indonesia akan menjalani pesta demokrasi, tentu kehidupan majemuk dan kebhinekaan harus terus dipupuk, sehingga aksj terorisme di Selandia Baru tidak mempengaruhi suasana Pemilu,” tuturnya.

Berdasarkan kabar terakhir, jumlah korban meninggal dunia akibat penembakan di dua masjid Selandia Baru telah bertambah menjadi 49 orang.

Pewarta: Arumanto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FPKS minta Selandia Baru investigasi tuntas pelaku penembakan

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Sukamta meminta Pemerintah Selandia Baru dan Australia melakukan investigasi menyeluruh pelaku penembakan di dua masjid pada Jumat (15/3) yang menewaskan 40 orang.

Hal itu menurut dia harus dilakukan sampai menemukan semua pelaku dan pihak yang terkait dan membawanya ke pengadilan dan harus dipastikan apakah mereka ini teroris individual atau berkelompok.

“Sekecil apapun grup teroris harus dibasmi dan dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman setimpal agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di manapun,” kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai terorisme adalah musuh semua agama sehingga hentikan asosiasi dan pemberian label teroris identik dengan Islam.

Menurut dia, terorisme juga musuh kemanusiaan dan musuh negara, sehingga terorisme tidak boleh hidup di tengah masyarakat.

“Karena itu kami mendorong semua tokoh agama dan negara untuk bersatu melawan terorisme baik teroris individual, kelompok apalagi terorisme negara,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan terkait langkah pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan yang melarang warga net untuk menyebarkan konten foto, gambar atau video terkait peristiwa penembakan, semua pihak harus bersikap bijak.

“Kami meminta semua pihak di Indonesia baik Pemerintah, tokoh politik, tokoh masyarakat dan media tertentu untuk bersikap bijak. Berhentilah menambah kesedihan dan tekanan kepada umat Islam dengan ancaman jeratan UU ITE,” katanya.

Dia menilai umat Islam yang sedang berduka dan sekaligus marah, hanya menyalurkan kesedihannya dengan saling membagikan kabar duka di media sosial.

Menurut Sukamta, tidak ada maksud lain apalagi sampai berniat untuk mengancam atau mendiskreditkan umat lain dengan kejadian ini.

“Umat Islam merasa seperti satu tubuh, jika yang satu sakit, maka semua akan merasakan hal yang sama,” katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan umat Islam dan bangsa Indonesia sudah cukup matang menghadapi tragedi semacam ini.

Karena itu menurut dia, dalam situasi seperti ini, tidak perlu ada pihak yang malah menambah tekanan pada umat Islam yang sedang berduka.

“Kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam untuk tetap berbagi berita ini secara bijak, jangan sampai dimaksudkan lain yang bisa membawa kerugian bagi kehidupan kita semua,” katanya.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK segel ruang Kakanwil Kemenag Jatim

Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai

Sidoarjo (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur di Jalan Raya Juanda Kabupaten Sidoarjo untuk pengembangan pemeriksaan lebih lanjut terkait operasi tangkap tangan (OTT) dugaan kasus jual beli jabatan di Kanwil Kemenag Jatim ini.

Humas Kanwil Kemenag Jatim Markus, di Sidoarjo, Sabtu mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Kemenag Jatim.

“Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai,” ucap.

Ia mengatakan, Kanwil Kemenag Jatim juga prihatin dengan kasus tertangkapnya kepala kanwil mereka itu.

“Terkait OTT itu, tidak akan berpengaruh pada pelayanan di Kanwil Kemenag Jatim. Sebab pelayanan di kantor ini sudah tersistem sehingga tetap bisa berjalan meskipun Kakanwil Kemenag Jatim sudah menjadi tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, terkait kebijakan apakah nanti ada Plh ataukah Plt di kantor ini, pihaknya menunggu kementerian agama pusat.

Demikian pula dengan kebijakan di Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, pasca-OTT itu, Markus juga akan menyerahkan kebijakannya dari kementerian agama pusat.

“Kanwil Jatim tidak bisa begitu saja mengambil alih kebijakan di kantor Kemenag Kabupaten Gresik,” katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy di Hotel Bumi Surabaya pada Jumat (15/3) pagi.

Penangkapan itu terkait dugaan jual beli jabatan di tubuh Kanwil Kemenag Jatim. Kakanwil Kemenag Jatim dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik juga ikut dibawa dalam OTT KPK itu.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019