Perawat ajukan permohonan uji UU ASN

Jakarta (ANTARA News) – Seorang perawat bernama Ahmad Ihsan mempersoalkan pengadaan PNS yang sebatas didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UU 5/2014 (UU Aparatur Sipil Negara). 

“Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025 oleh Kementerian Kesehatan akan bertentangan jika pengadaan jabatan ASN didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan,” ujar kuasa hukum pemohon Muhammad Junaidi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa. 

Menurut pemohon, rekrutmen PNS untuk tenaga medis harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu; jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, jumlah sarana pelayanan kesehatan, dan jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan beban kerja pelayanan kesehatan.

Pemohon menyebutkan pertimbangan jumlah tenaga kesehatan dalam rekrutmen PNS harus disesuaikan dengan Pasal 26 ayat (3) UU 36/2009 (UU Kesehatan).

“Jika menitiktekankan pada aspek kebutuhan, maka hanya mengakomodasi prinsip keadilan formal, namun mengenyampingkan keadilan subtansial bahkan keadilan masyarakat,” kata Junaidi.

Kondisi demikian dinilai pemohon dapat melahirkan perspektif untuk tidak melihat cermat bahwa pengadaan PNS juga mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki dan beban kerja sebagai pertimbangan adanya pengadaan PNS.

Ketentuan dalam UU ASN tersebut kemudian dianggap pemohon berpotensi melahirkan diskriminasi hak, di antaranya hak-hak yang tidak diberikan kepada para guru honorer, hak perawat, dan profesi lain yang telah melakukan pengabdian dalam bidang profesinya untuk dapat menjadi ASN.

Aturan dalam pasal tersebut juga dinilai pemohon bertentangan dengan Pasal 61 UU ASN yang menyatakan setiap WNI mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

“Maka, makna pasal tersebut secara tidak langsung melahirkan diskriminasi pada setiap warga negara untuk dapat menjadi PNS,” kata Junaidi.*

Baca juga: MK tunda sidang uji UU ASN

Baca juga: DPR: UU ASN untuk jamin tata tertib PNS

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK menguji aturan hukuman mati bagi koruptor

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian frasa nasional dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31/1999  tentang Tindak Pidana Korupsi tentang aturan hukuman mati bagi pelaku korupsi dana atau bantuan bencana alam.

“Bahwa adanya kata nasional’setelah frasa bencana alam menyebabkan hukuman mati, hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan bencana alam, yang mendapatkan status bencana alam nasional oleh pemerintah pusat,” ujar kuasa hukum pemohon, Yohanes Mahatma Pambudianto di Gedung MK Jakarta, Selasa.

Pemohon berpendapat status bencana alam kemudian terkesan melindungi koruptor untuk tidak memiliki rasa takut melakukan korupsi di wilayah yang sedang terkena bencana alam, sepanjang bencana tersebut tidak mendapat status bencana alam nasional.

“Padahal yang menjadi penderita dalam setiap kejadian bencana alam tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan pemenuhan hak yang menjadi tanggung jawab dari negara,” kata Yohanes. 

Hal itu kemudian dinilai pemohon sebagai dasar bahwa tidak ada pembedaan atas derita yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana alam, baik berstatus bencana alam nasional maupun tidak.

Pemohon berargumen bahwa sanksi pidana hukuman mati seharusnya diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana alam, terlepas ditetapkan berstatus nasional atau tidak.

 “Maka kata nasional’setelah frasa bencana alam telah menjadi hambatan upaya pemberantasan korupsi dalam hal pemberian sanksi hukuman mati,” kata Yohanes. 

Selain itu kata nasional juga dianggap pemohon telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil karena akhirnya penentuan terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku kejahatan korupsi, bergantung pada status yang secara subjektif diberikan oleh presiden.   

Berdasarkan hal tersebut, pemohon meminta MK menyatakan kata nasional setelah frasa bencana alam dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Baca juga: Kata Alpha: koruptor dihukum mati saja
Baca juga: Ulama NU rekomendasikan hukuman mati untuk koruptor
Baca juga: Abraham Samad: hukum mati pejabat tinggi korup

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman minta Kapolri merevisi standar layanan senjata api nonorganik

Jakarta (ANTARA News) – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) meminta Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian merevisi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015 khususnya mengenai komponen standar layanan senjata api nonorganik untuk kepentingan bela diri bagi masyarakat sipil.

Anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat jumpa pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa menyatakan bahwa komponen standar layanan tersebut agar menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Yang di situ ada sekitar 10 hal, ada tarif, maklumat, siapa penanggung jawab dan seterusnya itu adalah suatu yang diminta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,” kata dia.

Selanjutnya, kata dia, mengenai jangka waktu penarikan senjata yang telah habis masa berlakunya. “Jadi harus jelas dan ketika sudah lewat maka harus ditarik,” kata Adrianus.

Kemudian, menurut dia, mengenai pengurusan perpanjangan izin, perlu dilakukan tes kesehatan, psikologi dan menembak.

“Walaupun kemudian gara-gara itu lalu ada biaya karena ini yang minta juga orang-orang penting jadi menurut saya jangan lalu ada excuse bahwa gara-gara mahal lalu kemudian tidak dilakukan tes psikologi,” tuturnya.

Terakhir, dilakukan pengaturan mengenai mekanisme pembayaran biaya permohonon izin. “Jadi melalui transfer, kalau bisa tidak melalui tunai,” kata dia.

Pihaknya juga meminta kepada Kabaintelkam Polri agar dibuat ketentuan mengenai Prosedur Standar Operasional (SOP) dalam bentuk Peraturan Kabaintelkam tentang cara penyimpanan senjata api nonorganik di semua satuan kerja Polri. 

“Kepada Menkopolhukam dan DPR agar finalisasi mengenai draf RUU senjata api mengingat peraturannya sekarang sudah usang dan saran-saran yang kami ajukan kepada Kapolri, Kabaintelkam dan Menkopolhukam, hal mana sesuai UU kami akan undang kembali bapak-bapak ini selama 60 hari ke depan untuk kami lihat atau kami monitor sejauh mana bisa direalisasi,” tuturnya.

Ombudsman menemukan potensi maladministrasi dalam perizinan dan pengawasan senjata api bagi masyarakat sipil.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian systemic review yang dilakukan Ombudsman terkait senjata api nonorganik untuk kepentingan bela diri bagi masyarakat sipil.

Sementara itu, Irwil III Itwasum Polri Brigjen Pol Bambang Suharno dalam kesempatan sama menyatakan apa yang dilakukan Ombudsman baik untuk membantu Polri berbenah diri.

“Mudah mudahan nanti ke depan Polri jadi lebih baik, saya kira itu ya yang menyangkut senjata api nonorganik, nanti akan kami bahas. Untuk Perkap (Peraturan Kapolri) pasti menunggu tidak akan cukup 60 hari, mungkin yang bisa lebh cepat SOP dan memang saat ini Polri juga sedang sibuk-sibuknya pemilu, terkuras energi untuk itu,” kata Bambang.
Baca juga: Ombudsman temukan potensi maladministrasi perizinan senjata api
Baca juga: Ombudsman minta BPJS Ketenagakerjaan lindungi pekerja sosial
Baca juga: Ombudsman akan sampaikan isu kedaulatan siber ke KPU

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres: Pemerintah biasa dikritik termasuk soal grasi pembunuh wartawan

Jakarta, 22/1 (Antara) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah biasa menerima kritik, termasuk pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada pembunuh wartawan Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

“Ya biasalah, saya katakan tadi pemerintah tanpa kritik, bukan Pemerintah. Apa saja dikritik, mau sabun dikritik, ini dikritik, keputusan (grasi) dikritik. Itu biasa saja, namanya demokrasi,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Terkait kritik dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Denpasar, JK mengatakan pemberian grasi tersebut maknanya tidak terlalu jauh dengan vonis hukuman seumur hidup.

“Memang umumnya, yang namanya hukuman seumur hidup itu hampir sama 20 tahun, itu juga umurnya sekarang berapa? Ya kita tidak mendahului Tuhan, tapi ya memang tidak jauh-jauh itu 20 tahun (dengan) seumur hidup,” katanya.

Nama I Nyoman Susrama, pelaku pembunuhan terhadap Bagus Narendra Prabangsa, termasuk satu dari 115 terpidana yang mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Susrama ditahan sejak 26 Mei 2009 atas tindakan pembunuhan terhadap Prabangsa pada 11 Februari 2009.

Awalnya, Susrama divonis hukuman penjara seumur hidup, namun setelah mendapatkan grasi tersebut, hukumannya menjadi 20 tahun penjara.

AJI Denpasar, dalam keterangan yang diterima Antara di Jakarta, Selasa, meminta Presiden Jokowi mencabut pemberian grasi tersebut karena dinilai dapat melemahkan penegakan kemerdekaan pers.

“Pemberian grasi dari seumur hidup menjadi 20 tahun ini bisa melemahkan penegakan kemerdekaan pers, karena setelah 20 tahun akan menerima remisi dan bukan tidak mungkin nantinya akan menerima pembebasan bersyarat. Karena itu AJI Denpasar sangat menyayangkan dan menyesalkan pemberian grasi tersebut,” kata Ketua AJI Denpasar Nandhang R. Astika.

Meskipun memiliki kewenangan untuk memberikan grasi sesuai diatur UU. No. 22 Tahun 2002 dan Perubahanya UU. No. 5 Tahun 2010, Presiden seharusnya memerintahkan jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk mengoreksi sebelum grasi itu diberikan.

“Untuk itu AJI Denpasar menuntut agar pemberian grasi kepada otak pembunuhan AA Gde Bagus Narendra Prabangsa untuk dicabut atau dianulir,” ujarnya. 

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkumham: ada syarat penting harus dipenuhi soal pembebasan Ba’asyir

Oleh Benardy Ferdiansyah

Jakarta, 22/1 (Antara) – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan ada syarat penting yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum soal pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Kalau memenuhi syarat, kalau semua syarat dipenuhi sebetulnya tanggal 13 Desember sudah kami keluarkan, ada syarat penting yang dimintakan sesuai prosedur sesuai ketentuan hukum tetapi sampai sekarang belum dipenuhi,” kata Yasonna saat jumpa pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, Abu Bakar Ba’asyir sudah berhak memperoleh pembebasan bersyarat karena sudah lebih 2/3 menjalani masa putusan pidananya. Artinya, Abu Bakar Ba’asyir berhak menerima pembebasan bersyarat pada 13 Desember 2018.

“Beliau kalau memenuhi syarat keluar 13 Desember yang lalu, dalam proses sebelum 13 Desember pun sudah melakukan segala persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk itu, sampai mulai ada timbul persoalan yang kemarin timbul debat di publik setelah pernyataan Pak Yusril,” ucap Yasonna.

Sebelumnya, Pengacara Yusril Ihza Mahendra mengungkap dirinya berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Abu Bakar Ba’asyir yang menolak menandatangani setia pada Pancasila.

Yusril menjelaskan soal Abu Bakar Ba’asyir yang tidak mau menandatangani syarat untuk bebas bersyarat, salah satunya soal setia pada Pancasila.

Atas dasar tersebut, Yasonna mengungkapkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian yang mendalam soal pembebasan Abu Bakar Ba’asyir tersebut.

“Kami masih melakukan kajian yang mendalam dari berbagai aspek tentang hal ini, hukum, dan juga secara ideologi seperti apa konsep NKRI-nya, keamanannya dan lain-lain. Itu yang sekarang sedang digodok dan sedang kami bahas secara mendalam bersama Kementerian yang lain, itu saja,” ujar Yasonna.

Ia pun menyatakan bahwa pemerintah sampai saat ini belum memberikan status bebas pada Abu Bakar Ba’asyir.

“Belum,” ucap Yasonna singkat.***2***  

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PBNU setuju pembebasan Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta  (ANTARA News) – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan setuju dengan rencana pemerintah membebaskan narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir asal persyaratan-persyaratan yang ditentukan dipenuhi.  

“Yang penting yang bersangkutan punya komitmen,  kami setuju beliau dibebaskan,” kata Said Aqil Siroj ditemui usai pertemuan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI)  dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta,  Selasa. 

Said Aqil yang juga merupakan Ketua Umum LPOI mengatakan tidak ada pembahasan mengenai pembebasan Abu Bakar Ba’asyir dengan Presiden Jokowi. 

“Banyak sih pembahasan, tapi soal Abu Bakar Ba’asyir tidak dibahas,” kata Said Aqil yang datang ke Istana Merdeka ditemani antara lain Sekjen LPOK Luthfi A Tamimi dan Ketua Umum Pagar Nusa Muhammad Nabil Haroen.

Said Aqil menyatakan setuju dengan pembebasan itu antara lain karena alasan kemanusiaan.  

“Tapi harus betul-betul punya komitmen setia kepada Pancasila dan NKRI, harus mau menandatangani pernyataan itu, siapa pun yang hidup di sini harus seperti itu,” tegas Said Aqil. 

Pemerintah menegaskan akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak,” kata Presiden Joko Widodo kepada media di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Menurut Presiden, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat, yakni setia kepada NKRI dan Pancasila.

Namun demikian, Ba’asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI.

Presiden menjelaskan pemerintah terus mengkaji tentang pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir tersebut.

“Apalagi ini situasi yang ‘basic’. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang ‘basic’,” ujar Presiden.
Baca juga: Pemerintah terus mengkaji pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir
Baca juga: Indonesia abaikan keberatan Australia soal status hukum Ba’asyir
Baca juga: Wapres sebut taat Pancasila syarat Ba’asyir bebas

 

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir setelah kajian tuntas

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir bisa terjadi kapan saja setelah pemerintah selesai mengkaji mekanisme hukumnya.

“Tunggu saja. Bisa saja, dikaji ulang itu, kapan-kapan, bisa besok, bisa lusa,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Pertimbangan pemerintah untuk membebaskan Ba’asyir murni didasarkan pada aspek kemanusiaan dan tidak ada sedikitpun ketakutan pemerintah terhadap efek Ba’asyir di kemudian hari ketika sudah dibebaskan.

“Saya kira Pak Ba’asyir itu kan sudah sekitar delapan tahun dipenjara, tapi tidak ada apa-apa (kejadian terorisme). Jadi bukan soal takut, tidak. Tapi tentu kemanusiaan supaya beliau hidup tenanglah,” kata JK.

Wapres mengatakan syarat yang harus dipenuhi Ba’asyir untuk dapat bebas bersyarat salah satunya dengan menandatangani surat pernyataan patuh pada Pancasila sebagai ideologi Bangsa Indonesia.

Apabila syarat itu tidak dipenuhi, maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari.

“Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa) gugat,” ujar JK. 

Sebelumnya, penasihat hukum pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Presiden Jokowi bersedia membebaskan Abu Bakar Ba’asyir.

“Sudah saatnya Ba’asyir menjalani pembebasan tanpa syarat-syarat yang memberatkan. Jokowi berpendapat bahwa Ba’asyir harus dibebaskan karena pertimbangan kemanusiaan,” kata Yusril dalam unggahannya di akun Instagram @yusrilihzamhd.

Namun, pemerintah tidak akan memberikan kebebasan tanpa syarat kepada Ba’asyir sehingga mekanisme hukum pembebasan itu masih dikaji, dengan status pembebasan bersyarat.

Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Merdeka Jakarta, Selasa, mengatakan mekanisme hukum yang akan diberikan pemerintah kepada narapidana terorisme tersebut adalah pembebasan bersyarat.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni. Pembebasan bersyarat. Nah, syaratnya harus dipenuhi, kalau tidak (dipenuhi), kan saya tidak mungkin menabrak (norma),” kata Presiden.
Baca juga: PBNU setuju pembebasan Abu Bakar Ba’asyir
Baca juga: Pemerintah terus mengkaji pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir
Baca juga: Indonesia abaikan keberatan Australia soal status hukum Ba’asyir

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eni sebut ada pertemuan Sofyan Basir dan Kotjo

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengungkap ada pertemuan antara Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo.
   
“Ada satu momen saat pertemuan saya, Pak Kotjo dan Pak Sofyan Basir, tapi kemudian saya keluar dan bahkan pulang. Jadi yang lanjut itu ada Pak Sofyan dan Pak Kotjo, saya lalu tanya Pak Kotjo setelahnya, ada apa sih?,” kata Eni Maulani Saragih dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.
 
Menurut Eni,  memang ada hal-hal yang mungkin teknis dari mereka berdua. “Ada pembicaraan yang saya tidak tahu isi detailnya tapi menurut Pak Kotjo ada sesuatu yang mau disampaikan dan menurut Pak Kotjo ‘bereslah’,” kata Eni. 
   
Eni Maulani Saragih dalam perkara ini didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo serta gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp410 juta) dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
   
“Tapi saudara mengatakan di BAP bahwa ‘Ini saya bilang Pak Sofyan dapat yang banyak’, kata Pak Sofyan ‘kalau pun ada nanti bagiannya sama nih’, maksudnya apa?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronald Worotikan.
   
“Mungkin Pak Sofyan dapat (fee),” jawab Eni.
   
“Kalau Pak Idrus apakah dapat juga?” tanya jaksa Ronald.
   
“Saya berharap Pak Idrus Marham dapat, caranya adalah dengan meminta tolong Pak Soyan ngomong ke Pak Kotjo supaya Pak Idrus dapat,” jawab Eni.
   
“Jadi fee untuk Pak Sofyan?” tanya jaksa Ronald.
   
“Saya tidak tahu, tapi dari PLTU Riau ini saya belum dapat apapun,” jawab Eni.
   
“Lalu jawaban Pak Sofyan saat saudara mengatakan ‘Pak Sofyan dapat yang paling banyak’ apa?” tanya jaksa Ronald.
   
“Oh ya begitu ya, kalau bisa sama saja,” jawab Eni.
   
Menurut Eni, dari suap Rp4,75 miliar yang diberikan oleh Johanes Budisutrisno Kotjo, sebesar Rp2 miliar ia peruntukkan untuk keperluan Partai Golkar. 
   
“Uang Rp2 miliar itu sebesar Rp713 juta untuk keperluan ‘steering committee’ munaslub Golkar dan sisanya untuk pra munaslub dan kegiatan Golkar lainnya,” ungkap Eni.
   
Namun dari seluruh suap dan gratifikasi yang duterima, Eni mengembalikan Rp3,05 miliar dan 10 ribu dolar Singapura.

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman temukan potensi maladministrasi perizinan senjata api

Jakarta (ANTARA News) – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan potensi maladministrasi dalam perizinan dan pengawasan senjata api bagi masyarakat sipil.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian “systemic review” yang dilakukan Ombudsman terkait senjata api nonorganik untuk kepentingan bela diri bagi masyarakat sipil.

“Kalau kami mengharapkan adanya pengaduan, tidak bakal ada yang datang, makanya kami melakukan inisiatif kemudian untuk mengetahui kira-kira potensi maladministrasinya apa. Kami tidak berangkat dari suatu kasus tetapi potensi adanya maladministrasi atau tidak,” kata anggota Ombudsman RI Adrianus Meliala saat jumpa pers di gedung Ombudsman RI, Jakarta, Selasa.

Pertama, pada pada tahap perpanjangan yang berpotensi terjadinya maladministrasi.

“Karena dalam proses permohonan izin penggunaan senjata ini tidak hanya cek kondisi fisik senjatanya saja dan pembaharuan buku kepemilikan. Seharusnya dilakukan juga tes menembak, psikologi, seperti persyaratan awal. Hal itu kami rasa penting karena orang harus sehat secara psikologis dan jasmani,” tuturnya.

Kedua, potensi maladministrasi terjadi pada tahap pembayaran izin kepemilikan senjata api.

“Karena pembayaran ini dibayar secara tunai. Bisa terjadi petugas yang minta lebih lah, petugas berjanji macam-macam lah. Kami mengharapkan misalnya seperti halnya pelayanan PNBP pelayanan SIM di mana dilakukan secara transfer,” kata Adrianus.

Ketiga, dalam hal penarikan senjata api yang telah habis masa berlakunya.

“Kesulitannya berupa penarikan senjata api tersebut dari tangan pemiliknya, sering terjadi pemilik senjata api itu sudah berganti alamat tanpa sepengetahuan Polri,” kata dia.

Terakhir,  pada tahap pergudangan atau penyimpan senjata api.

“Senjata api yang telah berhasil ditarik oleh Polri tentu berada di penyimpanan di gudangkan Polri sebagaimana bentuk pengendalian senjata,” kata Adrianus.

Dalam hal tersebut, ungkap dia, tidak semua Kepolisian Daerah (Polda) memiliki gudang yang representatif dalam penyimpanan tersebut.

“Berdasarkan pengumpulan data, hanya Polda Metro Jaya yang memiliki gudang yang cukup besar dan aman, pada Polda lain malah dijadikan satu dengan lain-lain,” tuturnya.

Adapun kajian tersebut dilakukan Ombudsman mulai Mei 2018 hingga Januari 2019 dengan mendatangi sejumlah pihak, yaitu Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur dan Polda Sulawesi Selatan serta kunjungan ke beberapa pihak lainnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wapres sebut taat Pancasila syarat Ba’asyir bebas

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan syarat yang harus dipenuhi terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir untuk bebas adalah dengan menandatangani surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai ideologi NKRI.

“Karena itu syarat, begitu juga seperti orang (lain) diberi grasi. Ini sekarang harus dikaji aspek hukumnya dan kesediaan beliau untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti taat kepada NKRI. Itu syarat-syarat yang biasa-biasa saja sebenarnya,” kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Apabila Ba’asyir enggan menyatakan kepatuhannya kepada Pancasila maka keputusan hukum pembebasannya dapat berisiko di kemudian hari.

“Kalau tidak memenuhi aspek-aspek hukum, tentu yang minimal itu, agak sulit juga. Nanti di kemudian hari orang (bisa) gugat,” tambah JK.

JK pun menegaskan Pemerintah tidak akan longgar dalam memberlakukan mekanisme hukum untuk pembebasan pimpinan Jamaah Ansharut Tauhid tersebut sehingga pernyataan setia kepada ideologi Pancasila itu menjadi syarat mutlak untuk pembebasan Ba’asyir.

“Tentu tidak mungkin satu orang ini kemudian dibikinkan peraturan, untuk satu orang, tidak bisa lah. Harus bersifat umum peraturan itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan kabar bahwa dirinya akan memberikan pengampunan kepada terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

Presiden menyebut alasannya membebaskan Ba’asyir antara lain karena aspek kemanusiaan semata, yakni usia Ba’asyir yang semakin tua dan sakit-sakitan.

“Ya, yang pertama memang alasan kemanusiaan, artinya beliau kan sudah sepuh; ya pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan, karena sudah sepuh. Termasuk ya tadi, kondisi kesehatan,” kata Presiden usai mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut, Jawa Barat, Jumat (18/1).

Kabar pembebasan Ba’asyir muncul pertama kali dari unggahan penasihat hukum pasangan Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra, pada akun Instagram @yusrilihzamhd.

Keputusan tersebut mendapat reaksi kontra dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan Ba’asyir masih memiliki efek di kalangan jamaah yang se-ideologi dengan dia.

Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPW minta Polri sentuh bos mafia bola

Jakarta (ANTARA News) – Indonesia Police Watch (IPW) mengapresiasi Satgas Anti Mafia Sepak Bola yang bekerja cepat menangkap sejumlah orang diduga terlibat dalam praktek mafia bola, tetapi belum menyentuh bos mafia bola yang sudah menghancurkan sepakbola nasional.

“Dalam membongkar mafia bola, Satgas tidak hanya mengubek Liga 3 dan Liga 2, tetapi juga harus membongkar dugaan praktek mafia di Liga 1 dan di Timnas yang merupakan ‘kasus di depan mata’ agar bos bos mafia bola bisa terciduk,” ujar Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Menurut Neta, di tahap pertama, Satgas harus fokus pada sistem pengaturan skor dan menelusuri dugaan keterlibatan sejumlah oknum di dua lembaga di bawah PSSI, yakni lembaga kompetisi dan lembaga perwasitan.

Jejak digital oknum di kedua lembaga itu perlu ditelusuri untuk membongkar jaringan mafia yang sesungguhnya karena dua lembaga itu mempunyai hak veto dalam mengatur roda kompetisi dan menunjuk para wasit yang memimpin kompetisi Liga 1, 2 dan 3.

IPW mendesak Satgas Anti Mafia Sepak Bola untuk fokus pada pihak yang memiliki veto untuk diketahui memiliki keterlibatan atau tidak.

Apabila sudah mendapat informasi dari sumber, Satgas diminta tetap waspada karena terdapat kemungkinan sumber tersebut pernah terlibat dalam mafia sepakbola.

“IPW khawatir Satgas tidak paham dengan sejarah atur mengatur pertandingan dan justru dibohongi. Sebab itu, Satgas perlu melakukan cek ulang toh Polri punya PS Bhayangka di sepakbola nasional,” kata Neta S Pane.

Orang-orang di PS Bhayangkara, ujar dia, dapat diminta bantuannya untuk melakukan cek ulang info sepihak dari sumber sekaligus membongkar jaringan mafia sepakbola nasional, mulai dari Liga 3, 2, 1 dan Timnas.

Mafia bola disebutnya sudah menghancurkan sepakbola nasional dari hulu hingga hilir dengan menciptakan kasus suap dan pengaturan pertandingan, termasuk dugaan mengatur juara, promosi dan degradasi. 

Baca juga: Satgas Antimafia Bola fokus periksa petinggi PSSI pekan ini

Ada pun Anggota EXCO PSSI dari hasil keputusan Kongres PSSI di Ancol, 10 November 2016 adalah, ketua umum PSSI Edy Rahmayadi, wakil ketua umum Joko Driyono dan Iwan Budianto.

Sedangkan 12 anggota lainnya adalah, Hidayat, Yunus Nusi, Condro Kirono, Gusti Randa, Pieter Tanuri, Juni A. Rahman, AS Sukawijaya, Johar Lin Eng, Refrizal, Dirk Soplanit, Very Mulyadi, dan Papat Yunisal.

Dari 15 anggota EXCO PSSI yang terpilih, Edy Rahmayadi dan Hidayat mengundurkan diri, sedangkan, Johar Lin Eng pada pertengahan Desember 2018 lalu, sudah dijadikan tersangka.

Dalam statuta PSSI yang berkiblat ke FIFA, 15 anggota EXCO PSSI yang dipilih oleh 105 pemilik suara (voters), konsepnya kolektif kolegial, tetapi untuk masalah pekerjaan, setiap anggota EXCO PSSI punya kewenangan yang tidak dapat diintervensi oleh sesama anggota EXCO PSSI lainnya.

Contohnya, ketika Iwan Budianto, menjadi anggota EXCO PSSI di bawah kepimpinan Nurdin Halid (2007 – 2011), ia membawahi Badan Badan Liga Sepakbola Amatir Indonesia (BLAI) sehingga mempunyai hak veto untuk tidak bisa diintervensi oleh sesama anggota EXCO PSSI

Begitu juga Moh. Zein sebagai anggota EXCO PSSI periode yang sama pun membawahi perwasitan sehingga memiliki kekuasaan penuh mengatur para wasit yang memimpin Indonesia Super League (ISL) sejak tahun 2008 hingga 2013.

Sementara Subardi, anggota EXCO PSSI di jaman Nurdin Halid pun punya kewenangan di bidang kompetisi.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola jadwalkan pemeriksaan Waketum PSSI

Baca juga: Satgas periksa Sekjen PSSI di Polda Metro Jaya

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah terus mengkaji pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menegaskan akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.
   
“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak,” kata Presiden kepada media di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa.
   
Menurut Presiden, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat, yakni setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun demikian, Ba’asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI.
   
Presiden menjelaskan pemerintah terus mengkaji pembebasan bersyarat bagi Ba’asyir tersebut.
   
“Apalagi ini situasi yang ‘basic’. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang ‘basic’,” ujar Presiden.
   
Sebelumnya, Pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat menemui narapidana kasus teroris Abu Bakar Baasyir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan Ustad Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan.
   
Presiden juga menjelaskan rencana pembebasan bersyarat itu atas dasar kemanusiaan dikarenakan usia narapidana yang telah uzur. 
Baca juga: TKN Jokowi-KH Ma’ruf Amin katakan pembebasan Ba’asyir bukan pencitraan
Baca juga: BPN Prabowo-Sandi katakan publik paham kaitan politik pembebasan Ba’asyir

Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eni mengaku terima 10 ribu dolar Singapura

Jakarta (Antara) – Anggota Komisi VII DPR non-aktif dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku menerima 10 ribu dolar Singapura dari staf Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasious Jonan.
   
“Saya sedang rapat, sedang memimpin rapat di DPR, begitu selesai rapat, stafnya Pak Jonan mengatakan ‘Ini dari Pak Jonan ini untuk kegiatan dapil (daerah pemilihan), ya sudah saya terima saja, saya simpan,” kata Eni Maulani Saragih dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.
   
Eni Maulani Saragih dalam perkara ini didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo serta gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp410 juta) dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
   
“Saya terima amplopnya masih utuh sebesar 10 ribu dolar Singapura, setelah saya di-OTT, penyidik tanya apa ada lagi penerimaan lain, lalu saya sampaikan saja soal amplop itu, saya sebenarnya mau mengembalikan utuh dengan amplopnya tapi penyidik mengatakan trasnfer saja, saya pun minta rekening dolar KPK,” jelas Eni.
   
Eni juga mengaku tidak tahu mengapa staf Jonan tersebut memberikan uang tersebut.
   
“Saya tidak tahu terkait apa, saya tidak pernah minta, tapi karena saat itu sedang ‘riweh’ (sibuk) jadi saya terima saja saat itu,” ungkap Eni.
   
“Siapa nama staf yang memberikan?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ronal Worotikan dan dijawab oleh Eni bernama Hadi..
   
Eni pun mengaku ia menyesal dengan perbuatannya tapi ia tidak tahu bahwa ia berbuat salah.
   
“Saya menyesal, tapi saya tidak tahu apa yang saya lakukan salah. Saat itu situasinya terang benderang, penerimaan dengan kuitansi, di kantor, semua tidak ditutupi, makanya saya kaget saat saya di-OTT KPK, saya lupa sebagai anggota DPR yang dibatasi jabatan saya sebagai pejabat negara tidak boleh (menerima), saya baru tahu,” ungkap Eni.
   
Komisi VII DPR sendiri bermintra dengan Kementerian ESDM yang mengurusi bidang energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup. 
   
Hadi yang dimaksud adalah Staf Ahli Bidang Keterbukaan Informasi Kementerian ESDM Hadi Mustofa Djuraid.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Sulsel dimutasi menjadi Wakil Irwasum Polri

Makassar (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Inspektur Jenderal Polisi Umar Septono dimutasi ke Mabes Polri dengan jabatan Wakil Irwasum Polri.

“TR (telegram rahasia) baru diterima dan memang benar pak kapolda di mutasi ke mabes,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Selasa.

Ia mengatakan jabatan Kapolda Sulsel selanjutnya akan diisi oleh Inspektur Jenderal Polisi Hamidin yang sebelumnya menjabat sebagai perwira tinggi Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Dicky menyatakan surat telegram yang dikirimkan oleh Mabes Polri adalah memberitahukan kepada para pejabat untuk segera bersiap.

“Kalau rencana untuk pisah sambut belum dijadwalkan dan disusun karena serah terima belum terlaksana. Nanti serah terimanya dilakukan di mabes, selanjutnya dilakukan pisah sambut di Polda Sulsel,” katanya.

Ia menjelaskan calon Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Hamidin adalah lulusan akademi kepolisian angkatan 1987 dan pernah lama menjabat di Sulsel sebagai kapolres pada tiga polres berbeda.

Irjen Pol Hamidin pernah menjabat sebagai Kapolres Gowa, Bantaeng dan Luwu Utara sebelum ditarik ke Mabes Polri untuk penempatan pada beberapa jabatan berbeda lainnya.

Kombes Dicky menyatakan mutasi di tubuh Polri adalah hal yang wajar dan biasa terjadi dalam setiap organisasi manapun. Mutasi merupakan proses penyegaran sekaligus pembinaan karir bagi para anggota.

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rilis kasus pengoplosan LPG

Rilis kasus pengoplosan LPG

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono (kanan) didampingi, Kasubdit III Sumdaling AKBP Ganis Setyaningrum (kedua kiri) menunjukkan tabung gas saat rilis kasus pengoplosan LPG di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (22/1/2019). Subdit III Sumdaling Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pemindahan isi tabung gas LPG 3Kg ke tabung gas LPG 12Kg di wilayah Jakarta Timur dan Tangerang dengan menangkap enam orang tersangka serta barang bukti 1200 tabung LPG 3Kg, 242 LPG 12 Kg dan alat pengoplos. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.