KPK limpahkan tersangka suap DPRD Sumut ke penuntutan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap mantan anggota DPRD Sumatera Utara Ferry Suando Tanuray Kaban (FST).

Ferry merupakan tersangka tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. 

“Hari ini, 4 Maret 2019 penyidikan untuk tersangka FST telah selesai. Penyidik telah melimpahkan tersangka dan barang bukti pada penuntut umum,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin. 

Persidangan terhadap Ferry akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selama proses penyidikan, kata dia, telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekitar 175 orang saksi untuk tersangka Ferry.

Unsur saksi terdiri dari mantan Ketua DPRD Sumut Periode 2014-2019, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sumut, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut, anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Provinsi Sumut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut dari 2012 sampai sekarang.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumut 2012-2015, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumut, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Sumut, Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut, staf Ahli Fraksi PDS DPRD Provinsi Sumut 2009-2014.

Kemudian, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumut, anggota Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Sumut/mantan Sekda Pemprov Sumut dari 30 September 2011-1 November 2014, mantan Kepala Diklat Pemprov Sumut, Guru Besar Universitas Negeri Medan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumut, dosen, PNS, wiraswasta, dan staf pribadi.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

Redaktur: Kunto Wibisono

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemohon uji UU Pilkada perbaiki permohonan

Jakarta (ANTARA) – Pemohon pengujian UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada) menegaskan permohonan kembali dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi.

“Pemohon tetap merasa dirugikan atas berlakunya frasa pemilihan berikutnya pada Pasal 54D ayat (2) UU Pilkada,” ujar kuasa hukum pemohon Yusril Ihza Mahendra di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Senin.

Adapun ketentuan tersebut menyebutkan, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari jumlah yang ditentukan, maka pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.

Yusril menjelaskan bahwa kliennya merasa ketentuan tersebut telah memberikan penjelasan yang multitafsir terkait pemilihan.

“Apakah pemilihan berikutnya yang dimaksud adalah pemilihan yang diselenggarakan oleh pasangan calon perseorangan dengan Kolom Kosong untuk kedua kalinya, ataukah pemilihan yang benar-benar dibuka siapapun yang memenuhi persyaratan untuk mengikutinya,” ujar Yusril.

Menurut Yusril kata “pemilihan” itu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon untuk mengikuti pemilihan berikutnya.

Pemohon dalam perkara ini adalah Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal, yang merupakan pasangan calon dalam  Pilwalkot Makassar 2018 dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon tunggal.

Dalam dalilnya pemohon menyebutkan bahwa Pilwalkot Makassar 2018 diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pemohon selaku paslon nomor urut 1, serta Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham sebagai paslon nomor urut 2.

Namun kemudian berdasarkan putusan Mahkamah Agung, KPU menetapkan bahwa Pilwalkot Makassar 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Pemohon, melawan kolom kosong.

Namun hasil penghitungan suara pemilihan Pilwalkot Makassar menunjukkan bahwa pemohon memperoleh suara sebanyak 264.245 suara, sementara kolom kosong memperoleh suara sebanyak 300.795.

Pemohon kemudian mengajukan sengketa hasil Pilwalkot Makassar ke MK pada 10 Agustus 2018, namun permohonannya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah, karena tidak memenuhi syarat formil.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Saat digerebek di kamar hotel AA sendirian, tidak dengan perempuan

Jakarta (ANTARA) – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengatakan politisi AA digrebek di dalam kamar hotel di Jakarta Barat pada Minggu (3/3) pukul 18.30 WIB sendirian dan tidak terdapat seorang perempuan di dalam kamar tersebut.

“Pada saat penggerebekan tidak ada (perempuan). Itu sedang kami dalami apakah sudah check out atau tidak. Tunggu saja, nanti ada keterangan lebih lanjut mungkin,” kata M Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Pihak kepolisian terus mendalami informasi beberapa saksi yang sedang diperiksa, termasuk soal ada tidaknya perempuan.

Iqbal mengatakan adanya informasi yang beredar seolah pesan dari pihak kepolisian belum tentu kebenarannya dan mungkin diimbuhi dengan informasi bohong.

Selain soal adanya perempuan dalam kamar hotel, informasi beredar soal toilet yang dibongkar karena upaya penghilangan barang bukti juga disebutnya tidak benar.

“Itu kan beredar foto (toilet) dicopot. Sekali lagi itu semua belum tentu benar. Jadi saya sampaikan tidak ada upaya-upaya menghilangkan barang bukti,” ucap Iqbal.

Kronologi penangkapan, petugas mendapatkan informasi dari masyakat tentang adanya pengguna narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Jakarta Barat.

Setelah dilakukan penyelidikan, pemetaan dan pengintaian, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri berhasil menggerebek dan menangkap AA.

Penyidik mengamankan beberapa barang bukti yang ada dalam kamar hotel, yakni diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkotika.

Sabu tidak ditemukan dalam kamar tersebut, tetapi hasil tes urine AA positif mengandung metaphetamine.

Baca juga: Polisi: tes urine politisi AA mengandung metaphetamine

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi dan Demokrat koordinasi bantuan hukum AA

Baca juga: Bareskrim ciduk seorang petinggi parpol terkait narkoba

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami saksi soal pendirian perusahaan subkontraktor fiktif

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterangan saksi soal pendirian perusahaan subkontraktor fiktif dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Untuk mendalaminya, KPK pada Senin memerika dua saksi untuk tersangka mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR).

“Penyidik mendalami keterangan saksi mengenai pendirian perusahaan subkontraktor fiktif dan dugaan aliran dana terkait kasus pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Dua saksi tersebut, yaitu Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio dan Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa 4 PT Waskita Karya Hendra Adityawan juga sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

Selain Fathor Rachman, KPK juga telah menetapkan satu tesangka lainnya terkait kasus tersebut, yakni mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. 

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. 

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. 

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. 

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

Redaktur: Kunto Wibisono

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan serahkan barang rampasan Akil Mochtar pada KPKNL Pontianak

Barang rampasan tersebut berupa tanah dan bangunan perkara M Akil Mochtar yang bernilai sekitar Rp764,5 juta yang terletak di Parittokaya, Pontianak, Kalimantan Barat. 

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyerahkan barang rampasan berupa tanah dan bangunan dari perkara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak.

“Besok, 5 Maret 2019, KPK akan menyerahkan barang rampasan pada KPKNL Pontianak. Mekanisme penyerahan melalui Penetapan Status Penggunaan (PSP) yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Barang rampasan tersebut berupa tanah dan bangunan perkara M Akil Mochtar yang bernilai sekitar Rp764,5 juta yang terletak di Parittokaya, Pontianak, Kalimantan Barat. 

KPKNL Pontianak akan menggunakannya untuk rumah dinas. Penyerahan akan dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar di Pontianak. 

“Dari pihak KPK diwakili oleh Deputi Bidang Penindakan KPK Firli dan dari pihak KPKNL Pontianak akan diwakili oleh Kepala KPKNL Pontianak Agus Hari Widodo,” ucap Febri.

Selain itu, kata dia, acara serah terima itu juga dihadiri oleh Plt Koordinator Unit Kerja Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi KPK Titik Utami dan Kepala Kantor DJKN Pontianak Edih Mulyadi.

“Kami berharap penyerahan barang rampasan ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas KPKNL Pontianak,” kata Febri. 

Selain itu, kata dia, KPK juga mengingatkan pada seluruh penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi, apalagi jika hasil korupsi digunakan untuk membeli aset-aset tertentu. 

“Karena hal tersebut berisiko dijerat tindak pidana pencucian uang dan ketika sudah terkena proses hukum akan dikembalikan pada negara agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas,” kata Febri.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masinton sayangkan penangkapan Andi Arief

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyatakan menyayangkan penangkapan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief (AA) yang diduga menggunakan narkoba di sebuah hotel di Jakarta, Minggu (3/3) malam.

“Seharusnya hal ini tidak sampai terjadi. Apalagi, AA adalah elite partai politik, Dia adalah Wakil Sekjen Partai Demokrat,” kata Masinton Pasaribu, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin, ketika diminta tanggapannya soal informasi ditangkapnya AA oleh Petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri.

Menurut Masinton, komitmen Partai Demokrat adalah antinarkoba, seharusnya elite Partai Demokrat tidak sampai menggunakan narkoba. “AA seharusnya dapat memberikan keteladanan kepada masyarakat,” katanya.

“Kalau benar AA menggunakan narkoba di hotel dan kemudian tertangkap, itu adalah kriminal murni. Jadi, jangan sampai nantinya disebut dikriminalisasi,” katanya.

Sebelumnya, beredar informasi petugas dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri menangkap seorang elite Partai Demokrat, AA yang diduga menggunakan narkoba di hotel.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan penangkapan politisi partai itu. “Ya benar,” kata Komjen Idham.

Dari informasi yang beredar, polisi juga mencari barang bukti dan menemukan bong, setelah membongkar closet duduk di dalam kamar hotel tersebut.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: tes urine politisi AA mengandung metaphetamine

Penggerebekan tersebut spontan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat.

Jakarta (ANTARA) – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol M Iqbal membenarkan adanya penggerebekan seorang politisi berinisial AA di salah satu hotel pada Minggu (3/3) pukul 18.30 WIB dan setelah dilakukan tes urine positif mengandung metaphetamine.

“AA diperiksa dan pendalaman berikut saksi-saksi. Kami lakukan tes urine terhadap AA dan positif mengandung metaphetamine atau jenis sabu,” ujar M Iqbal dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Sampai saat ini, ujar Iqbal, belum ditemukan afiliasi dengan kelompok lain dan AA sebatas pengguna narkoba, tetapi pemeriksaan serta pendalaman terus dilakukan.

Untuk kronologi, petugas mendapatkan informasi dari masyakat tentang adanya pengguna narkoba di salah satu kamar hotel di kawasan Jakarta Barat.

Setelah dilakukan penyelidikan, pemetaan dan pengintaian, penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri berhasil menggerebek dan menangkap AA.

Penyidik mengamankan beberapa barang bukti yang ada dalam kamar hotel, yakni diduga seperangkat alat untuk menggunakan narkotika. Namun, sabu tidak ditemukan dalam kamar tersebut.

Iqbal menampik dugaan AA dijebak dan menekankan penggerebekan tersebut spontan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat.

“Sudah kami sampaikan bahwa ini spontan. Kalau spontan tidak ada manajemen persiapan dan kami tidak tahu yang di dalam itu Saudara AA,” kata Iqbal.

Ia mengimbau masyarakat tidak mempercayai informasi dan foto yang berseliweran di aplikasi perpesanan karena belum terbukti kebenarannya.

“Saya kira itu fakta-fakta agar infomasi yang seliweran di medsos itu bisa terbantahkan karena ada narasi-narasi berbentuk laporan seperti dari pihak kepolisian, tetapi menyebar kemana-mana. Itu belum tentu benar,” ujar Iqbal.

Baca juga: Bareskrim ciduk seorang petinggi parpol terkait narkoba

Baca juga: BPN Prabowo-Sandi dan Demokrat koordinasi bantuan hukum AA

Baca juga: Wartawan tunggu konferensi pers DPP Demokrat soal AA
 

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang kasus narkoba WN Prancis

Terdakwa penyelundup narkotika jenis sabu Dorfin Felix (kiri) bersiap menjalani sidang di Pengadilan Negeri Mataram, NTB, Senin (4/3/2019). Dorfin Felix warga negara Prancis tersebut menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terkait penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg senilai Rp3,2 miliar. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

Zainudin Hasan beli mobil Rp776 juta pakai nama istrinya, Jasmine Saras

Bandarlampung (ANTARA) – Bupati Lampung Selatan (non-aktif) Zainudin Hasan membeli sebuah mobil Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC seharga Rp776 juta dengan menggunakan nama istrinya, Jasmine Saras.

“Transaksi mobil Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC terjadi pada bulan November 2016 lalu,” kata Andi Ong menjelaskan, saat bersaksi dalam kasus fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan terdakwa Zainudin Hasan, dalam persidangan di Bandarlampung, Senin.

Saksi Andi yang merupakan seorang Supervisor Sales PT Cakrawala Otomotif Brabasan (Mercedes Benz) ini melanjutkan bahwa dirinya mendapatkan pemesanan itu dari seorang rekannya yang bekerja di sebuah Bank (BCA) di Jakarta.

“Pertama saya ketemu orang kepercayaan Pak Zainudin yakni Sudarman. Kemudian kedua kalinya baru saya bertemu Pak Zainudin di kediamannya,” kata dia.

Saat bertemu Zainudin di kediamannya di Jakarta Selatan, keduanya kemudian menyepakati atas jual beli mobil tersebut. Saat itu, Andi diberikan uang Rp5 juta sebagai tanda jadi.

“Totalnya Rp776 juta, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara transfer selama dua kali. Saya tidak tahu siapa yang transfer saya hanya terima pembayaran saja,” kata dia menerangkan.

Andi juga menjawab pertanyaan hakim saat menanyakan atas nama kepemilikan STNK tersebut. Andi menjawab STNK tersebut bernama Jasmine Saras.

“Info dari Sudarman itu istrinya Pak Zainudin. Tapi mobilnya sudah lunas, dan transaksinya di rumahnya Pak Zainudin,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Empat saksi yang hadir tersebut, di antaranya Andi Ong, Supervisor Sales PT Cakrawala Otomotif Brabasan, Iskandar Rafiza pedagang dan pemborong alat rumah tangga, Ari Gunawan kontraktor, dan Wahyu Lesmono, anggota DPRD Kota Bandarlampung.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari Kapuas Hulu musnahkan ribuan botol miras asal Malaysia

Jadi sesuai putusan pengadilan bahwa terdakwa di pidana penjara selama setahun, kemudian pengadilan juga menetapkan barang bukti berupa minuman keras dirampas untuk dimusnahkan

Putussibau, Kapuas Hulu (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu memusnahkan 2.304 botol minuman keras (miras) asal negara Malaysia yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Putussibau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat.

“Minuman keras itu terdiri dari 33 kotak atau 1.584 botol merk Benson dan 30 kotak atau 720 botol merk Kingway,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Slamet Riyanto, saat melakukan pemusnahan barang bukti miras tersebut, di Putussibau, Kapuas Hulu, Senin.

Menurut Slamet, barang bukti miras itu merupakan penindakan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Nanga Badau pada 2 Mei 2018 lalu yang merupakan milik Juli Toni.

Menurut dia, sesuai putusan Pengadilan Negeri Putussibau bahwa Juli Toni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual atau menyediakan untuk dijual barang yang kena cukai tanpa dilengkapi dengan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya”.

“Jadi sesuai putusan pengadilan bahwa terdakwa di pidana penjara selama setahun, kemudian pengadilan juga menetapkan barang bukti berupa minuman keras dirampas untuk dimusnahkan,” jelas Slamet.

Terkait pemusnahan barang bukti, kata Slamet dilakukan dengan cara membuka botol miras kemudian dituangkan di dalam lubang yang sudah digali setelah air alkoholnya di tuangkan semua.

“Tujuan pemusnahan barang bukti itu melaksanakan putusan pengadilan dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh oknum dengan cara di konsumsi atau pun dijual, sehingga barang bukti itu harus kita musnahkan,” ucap dia.

Pemusnahan barang bukti minuman keras itu dilakukan di belakang kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, yang disaksikan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, pihak Bea Cukai dan sejumlah masyarakat.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wartawan tunggu konferensi pers DPP Demokrat soal AA

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah wartawan berkumpul di DPP Partai Demokrat menunggu konferensi pers partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu terkait berita penangkapan salah seorang politisinya berinisial AA atas dugaan keterlibatan narkoba. 

Berdasarkan informasi yang beredar, konferensi pers sedianya akan diselenggarakan pukul 15.00 WIB. Namun hingga berita ini ditulis, belum tampak petinggi Demokrat yang hadir di DPP. 

Terkait informasi penangkapan politisi Demokrat berinisial AA, Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menyatakan Demokrat masih mencari keutuhan informasi terkait penangkapan politisinya. 

“Sampai saat ini kami belum bisa menjawab,” ujar Ferdinand dihubungi Senin. 

Sebelumnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri menciduk seorang pengurus partai berinisial AA yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan penangkapan politisi partai itu.

“Ya benar,” kata Komjen Idham.

Berdasarkan informasi, polisi meringkus politisi itu di salah satu hotel di kawasan Slipi Jakarta Barat pada Minggu (3/3).

Diduga politisi itu menggunakan sabu sebelum dilakukan penggerebekan oleh tim khusus Dittipid Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar “kloset” dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat hisap sabu (bong). 

Seiring kabar penangkapan politisi berinisial AA, beredar pula foto yang diduga politisi Demokrat Andi Arief yang sedang duduk didalam sel beralaskan kasur berwarna pink.

Baca juga: Bareskrim ciduk seorang petinggi parpol terkait narkoba

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

zainudin hasan beli mobil rp776 juta pakai nama istri

Bandarlampung (ANTARA) – Bupati Lampung Selatan (non-aktif) Zainudin Hasan membeli sebuah mobil Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC seharga Rp776 juta dengan menggunakan nama istrinya, Jasmine Saras.

“Transaksi mobil Mercedes Benz CLA 200 AMG B-786-JSC terjadi pada bulan November 2016 lalu,” kata Andi Ong menjelaskan, saat bersaksi dalam kasus fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan yang melibatkan terdakwa Zainudin Hasan, dalam persidangan di Bandarlampung, Senin.

Saksi Andi yang merupakan seorang Supervisor Sales PT Cakrawala Otomotif Brabasan (Mercedes Benz) ini melanjutkan bahwa dirinya mendapatkan pemesanan itu dari seorang rekannya yang bekerja di sebuah Bank (BCA) di Jakarta.

“Pertama saya ketemu orang kepercayaan Pak Zainudin yakni Sudarman. Kemudian kedua kalinya baru saya bertemu Pak Zainudin di kediamannya,” kata dia.

Saat bertemu Zainudin di kediamannya di Jakarta Selatan, keduanya kemudian menyepakati atas jual beli mobil tersebut. Saat itu, Andi diberikan uang Rp5 juta sebagai tanda jadi.

“Totalnya Rp776 juta, kemudian pembayaran dilakukan dengan cara transfer selama dua kali. Saya tidak tahu siapa yang transfer saya hanya terima pembayaran saja,” kata dia menerangkan.

Andi juga menjawab pertanyaan hakim saat menanyakan atas nama kepemilikan STNK tersebut. Andi menjawab STNK tersebut bernama Jasmine Saras.

“Info dari Sudarman itu istrinya Pak Zainudin. Tapi mobilnya sudah lunas, dan transaksinya di rumahnya Pak Zainudin,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan empat saksi dalam sidang lanjutan fee proyek di Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Empat saksi yang hadir tersebut, di antaranya Andi Ong, Supervisor Sales PT Cakrawala Otomotif Brabasan, Iskandar Rafiza pedagang dan pemborong alat rumah tangga, Ari Gunawan kontraktor, dan Wahyu Lesmono, anggota DPRD Kota Bandarlampung.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bareskrim ciduk seorang petinggi parpol terkait narkoba

Jakarta (ANTARA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Badan Reserse dan Kriminal Polri menciduk seorang petinggi partai politik berinisial AA yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Idham Azis dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan penangkapan politisi partai itu.

“Ya benar,” kata Komjen Idham.

Berdasarkan informasi, polisi meringkus politisi itu di salah satu hotel di kawasan Slipi Jakarta Barat pada Minggu (3/3).

Diduga politisi itu menggunakan sabu sebelum dilakukan penggerebekan oleh tim khusus Dittipid Narkoba Bareskrim Polri.

Polisi juga membongkar “kloset” dibantu pihak hotel untuk mencari barang bukti alat hisap sabu (bong). 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berat badan VA dikabarkan turun tujuh kilogram

Surabaya (ANTARA News) – Berat badan artis Vanessa Angel (VA) turun sekitar tujuh kilogram selama menjadi tahanan di Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus prostitusi “online” atau dalam jaringan, kata seorang kuasa hukumnya.

Pengacara VA, Rahmat Santoso, kepada wartawan di Surabaya, Senin, mengungkap, kliennya tertekan secara mental selama mendekam di tahanan Polda Jatim sejak resmi ditahan pada awal Februari lalu.

“Artis VA sejak sebelum ditahan telah memiliki riwayat penyakit sinusitis. Penyakitnya sering kambuh akibat stres yang dialaminya selama berada di tahanan,” katanya.

Selain itu, dia menandaskan, artis VA juga kerap menderita penyakit maag selama berada di tahanan Polda Jawa Timur.

Polisi, kata dia, telah bertindak manusiawi dengan mendatangkan dokter yang rutin memeriksa kesehatan artis VA selama berada di tahanan.

“Namun meski penyakitnya telah diobati oleh dokter yang didatangkan oleh Polda Jawa Timur, kondisi artis VA terus menurun. Karena kondisinya drop akibat stres, tentu sakitnya mudah kambuh,” ucapnya.

Perkembangan terakhir kasus VA, Polda Jawa Timur belum lama lalu mengajukan penambahan masa penahanan selama 40 hari karena proses penyidikannya belum selesai.

Ia menyatakan telah mengajukan surat penangguhan penahanan bagi kliennya yang telah dikirim ke penyidik Polda Jawa Timur.

“Klien kami bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Karenanya kami mohon agar Polda Jawa Timur mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan,” ucap Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) itu.

Artis kelahiran Jakarta, 21 Desember 1991, itu diduga terlibat jaringan prostitusi daring yang memberdayakan ratusan model dan puluhan artis sinetron Ibu Kota sebagai pelacurnya.

Menurut penyelidikan polisi, berdasarkan bukti-bukti forensik digital, artis VA aktif mengeksploitasi dirinya secara daring di media sosial, yaitu melakukan percakapan atau “chatting” dan mengunggah foto-foto yang tidak sesuai dengan etika kesusilaan.

Dalam perkara ini, Polda Jatim juga telah menetapkan dan menahan empat orang tersangka lainnya yang bertindak sebagai muncikari, masing-masing berinisial ES, TN, F, dan W.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil empat mantan pejabat PUPR terkait kasus SPAM

Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka ARE terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat mantan pejabat di Kementerian PUPR dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk tersangka ARE terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Empat saksi itu, yakni mantan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) SPAM Bengkulu Hermen, mantan Kasatker SPAM Kalimantan Tengah Wandi, mantan Kasatkar SPAM Kalimantan Barat Firdaus, dan mantan Kasatker SPAM Nusa Tenggara Barat Bambang.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menerima pengembalian uang dari 55 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM yang dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) di sejumlah daerah.

Pengembalian uang itu dilakukan secara bertahap dengan nilai total sekitar Rp20,4 miliar, 148.500 dolar AS, dan 28.100 dolar Singapura.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Terhadap empat tersangka pemberi suap tersebut, KPK telah melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan atau tahap dua. Keempatnya dijadwalkan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK panggil pejabat Kementerian PUPR terkait kasus subkontraktor fiktif
Baca juga: KPK panggil pegawai Badan Anggaran DPR terkait kasus Taufik Kurniawan
Baca juga: KPK bekukan Rp60 miliar dalam rekening terkait PT Merial Esa

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Bali tugasi 138 Bintara baru Polri dukung pengamanan Pemilu 2019

Arsip. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose bersama pecalang atau petugas keamanan adat Bali dan petugas kepolisian melakukan senam bersama saat mengikuti kegiatan Deklarasi Pecalang dan Bhabinkamtibmas dalam rangka Pengamanan Pilkada Damai tahun 2018 di Denpasar, Bali, Rabu (23/5/2018). (ANTARA /Fikri Yusuf)

Denpasar (ANTARA) – Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus R. Golose, menugasi 138 siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) yang telah dilantik menjadi Bintara Polri di Lapangan Bhakti SPN Polda Bali, Senin, untuk mendukung pengamanan Pemilu 2019, yang saat ini sudah memasuki tahap kampanye.

“Pemilu 2019 memiliki karakteristik yang khas dengan segenap potensi kerawanan yang menyertainya. Polri bersama dengan TNI dan seluruh pemangku kepentingan, bekerja keras dan mengerahkan segenap sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan Pemilu tahun 2019 yang aman, lancar dan damai,” katanya.

Oleh karena itu, para Bintara remaja yang telah menjalani pendidikan selama tujuh bulan akan menjadi salah satu elemen terdepan dalam pengamanan Pemilu Tahun 2019, sehingga mereka harus mampu melaksanakan tugas dengan optimal.

“Persiapkan diri dengan baik, tanamkan disiplin dan tekad yang kuat serta implementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh di lembaga pendidikan, demi keberhasilan pelaksanaan tugas,” ujar Kapolda.

Menurut Golose, ada empat hal yang perlu diperhatikan agar menjadi personel Polri yang disiplin dan terampil dalam pelaksanaan tugas, cerdas, dan memiliki wawasan akademik yang unggul serta memiliki kepribadian yang luhur.

“Pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas,” katanya.

Kedua, pegang teguh serta amalkan nilai-nilai luhur Tribrata dan Catur Prasetya sebagai pedoman dalam setiap langkah pengabdian insan Bhayangkara sejati dan melaksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan keikhlasan.

Ketiga, terus kembangkan pengetahuan dan keterampilan m dalam mendukung pelaksanaan tugas. Jangan pernah berhenti untuk belajar, berlatih, dan menuntut ilmu.

Keempat, senantiasa menjaga nama baik serta kehormatan diri, keluarga, dan institusi. Hindari segala pelanggaran disiplin, pelanggaran Kode Etik Profesi Polri maupun pelanggaran pidana.

Menurut dia, upacara pelantikan merupakan langkah awal dalam perjalanan karier sebagai anggota Polri. Masih sangat panjang medan tugas yang akan ditempuh dan tantangan tugas yang akan hadapi. Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, membuat tugas Polri akan semakin penuh dengan tantangan.

“Saya mengucapkan selamat kepada 8.389 Bintara remaja se-Indonesia, terdiri atas 7.991 pria dan 398 wanita, yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan Pembentukan Bintara Polri yang berlangsung selama tujuh bulan dan berhak menyandang pangkat Brigadir Polisi Dua, termasuk dari Bali,” kata Kapolda.

Dalam tata kehidupan negara demokratis, setiap institusi negara berlomba-lomba untuk meraih kepercayaan publik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.

Oleh karena itu, Polri selaku penanggung jawab pemeliharaan keamanan dalam negeri, terus berupaya untuk merebut kepercayaan publik melalui peningkatan profesionalisme dan modernisasi.

“Upaya tersebut diterapkan melalui tiga kebijakan utama Promoter, yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur, serta manajemen media. Implementasi program Promoter telah menunjukkan hasil yang cukup efektif,” kata Kapolda Bali.

Jenderal lulusan Akpol Tahun 1988 ini mengungkapkan, Polri yang pada pertengahan tahun 2016 menjadi salah satu dari tiga institusi dengan tingkat kepercayaan publik terendah.

Polri terus mengalami perbaikan atau pembenahan sehingga saat ini menjadi salah satu dari tiga institusi dengan kepercayaan publik tertinggi.

“Capaian tersebut harus terus dipelihara dan ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan Polri melaksanakan tugas memelihara stabilitas keamanan dalam negeri,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

KPK panggil pegawai Badan Anggaran DPR terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA) – KPK memanggil Kepala Bagian Sekretariat Badan Anggaran DPR, Nurul Faiziah, dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Nurul akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, menyatakan hal itu. Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami terkait proses pengajuan anggaran tambahan DAK 2017.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan sang wakil ketua DPR itu sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016, dan diduga dia menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil pejabat Kementerian PUPR terkait kasus subkontraktor fiktif

Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio sebagai saksi untuk tersangka FR terkait dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Sungai dan Pantai Kementerian PUPR Pitoyo Subandrio sebagai saksi untuk tersangka FR terkait dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Juru KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap Pitoyo. 

Selain itu, KPK pada Senin juga memanggil Kepala Seksi Administrasi Kontrak Tol Benoa 4 PT Waskita Karya Hendra Adityawan juga sebagai saksi untuk tersangka Fathor Rachman.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami terkait kontrak fiktif dan aliran dana terhadap para saksi yang dipanggil.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. 

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. 

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. 

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. 

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Baca juga: KPK panggil pegawai Badan Anggaran DPR terkait kasus Taufik Kurniawan
Baca juga: KPK bekukan Rp60 miliar dalam rekening terkait PT Merial Esa
Baca juga: KPK akan periksa harta kekayaan 14 penyelenggara negara di Jambi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK bekukan Rp60 miliar dalam rekening terkait PT Merial Esa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membekukan uang sekitar Rp60 miliar yang berada dalam rekening terkait dengan PT Merial Esa (ME). PT ME baru saja ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam kasus proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI.

“Dalam proses penyidikan dengan tersangka korporasi PT ME, KPK telah membekukan uang sekitar Rp60 miliar yang berada di rekening yang terkait dengan PT ME,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin.

Pembekuan uang itu, lanjut Febri, merupakan bagian dari upaya mengejar keuntungan yang diduga diperoleh tersangka akibat suap yang diberikan pada anggota DPR RI 2014-2019 Fayakhun Andriadi untuk mengurus anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. 

KPK menduga PT Merial Esa menggunakan bendera PT Melati Technofo Indonesia (MTI) yang mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI.

“Sehingga keuntungan yang tidak semestinya yang didapatkan korporasi akan kami upayakan semaksimal mungkin dikembalikan pada negara,” ucap Febri.

Hal itu, kata dia, diharapkan juga menjadi pembelajaran bagi korporasi lain karena jika korporasi diproses, baik dalam kasus suap ataupun kerugian keuangan negara, maka KPK akan memproses keuntungan yang didapatkan akibat tindak pidana tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, akan lebih baik jika korporasi yang ada di Indonesia membangun sistem pencegahan korupsi dan memastikan tidak memberikan suap baik untuk mengurus anggaran, memenangkan tender ataupun memperoleh perizinan.

KPK pada Jumat (1/3) resmi menetapkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalarn APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI. 

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016. 

PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK. 
Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi dalam kasus korupsi dan satu korporasi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Empat korporasi lainnya, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT Tradha (tersangka TPPU).

Penetapan PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan suap terhadap anggota DPR RI 2014-2019 Fayakhun Andriadi terkait pengurusan anggaran Bakamla RI untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lanal Ranai musnahkan tiga kapal ikan Vietnam

Tanjungpinang (ANTARA) – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Ranai memusnahkan tiga kapal ikan Vietnam yang mencuri ikan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Komandan Lanal Ranai Kolonel Laut (P) Harry Setyawan, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin, mengatakan, kapal ikan Vietnam itu merupakan barang bukti, yang ditenggelamkan untuk menimbulkan efek jerah bagi nelayan asing agar tidak mencuri ikan di wilayah kedaulatan Indonesia.

Penenggelaman tiga kapal ikan Vietnam itu dilakukan dalam waktu yang berbeda di Pulau Tiga. Satu kapal ikan Vietnam ditenggelamkan pada Jumat pekan lalu. Kapal ikan Vietnam itu BV 98299 TS dimusnahkan dengan cara dibakar di Sabang Mawang, Kecamatan Pulau Tiga.

Kapal asing berbendera Vietnam yang satu ini tidak bisa ditarik ke lokasi penenggelaman, karena sudah rusak parah.

“Maka kami memutuskan untuk membakarnya di lokasi yang tidak jauh dari tempat lego jangkar kapal tersebut,” tegasnya.

Sementara dua kapal asing lainnya ditenggelamkan pada Sabtu pekan lalu. Dua kapal ikan Vietnam itu, yakni KG 94810 TS, merupakan tangkapan KRI Wiratno-379, dan KIA Vietnam BV 92439 TS, merupakan tangkapan KRI Silas Papare-386.

Ia menjelaskan, pemusnahan kapal ikan asing tersebut dilakukan setelah ada Surat Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Natuna. Penenggelaman kapal ini, sengaja dipercepat sesuai mekanisme, dalam rangka memperlancar proses hukum.

Selain itu, penenggelaman kapal ini dipercepat untuk mengurangi resiko bagi warga negara asing yang menjadi tersangka.

“Pemusnahan ketiga kapal ini dilaksanakan lebih cepat untuk memperlancar proses hukum, karena apabila pemusnahannya dilaksanakan pada kegiatan penenggelaman serentak secara nasional, maka kasus tersebut tidak bisa dilaksanakan penyerahan tahap kedua ke Kejari Natuna dalam waktu yang cepat,” katanya.

Menurut dia, pemusnahkan kapal dengan cara dibakar ini boleh dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pemusnahan kapal ini juga menindaklanjuti perintah Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono untuk memusnahkan Barang Bukti Kapal Ikan Asing (KIA) yang beroperasi secara ilegal di perairan yurisdiksi nasional. Tindakan ini dilakukan karena para pelaku sudah melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia.

Proses pemusnahan kapal ikan asing Vietnam dengan cara ditenggelamkan, diharapkan kondisi kapal tetap terjaga dan dapat berfungsi sebagai rumpon di lokasi penenggelaman kapal.

Kapal-kapal ini ditenggelamkan secara perlahan agar tidak mencemari laut yang ada di Perairan Natuna.

Kolonel Harry mengharapkan dengan ditenggelamkannya kapal ini akan tumbuh terumbu karang sebagai tempat berkumpulnya ikan serta biota laut lainnya.

Pada kesempatan itu, Komandan Lanal Ranai mengajak masyarakat untuk ikut serta memerangi praktek illegal fishing, salah satunya dengan cara ikut serta mengawasi pergerakan pelaku pencurian ikan oleh kapal ikan asing di Perairan Indonesia.

Kegiatan penenggelaman ini dilaksanakan dengan dukungan unsur KAL Pulau Bungaran, dua buah Sea Rider Lanal Ranai, Speed Boat Posal Sabang Mawang dan dua buah pompong masyarakat Sabang Mawang.

Baca juga: Menteri Susi akan buat museum penenggelaman kapal

Baca juga: Menteri Susi : penenggelaman kapal penegakan kedaulatan Indonesia
 

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dishub Tangerang pertahankan jam operasional truk barang

Tangerang (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tangerang, Banten, mempertahankan jadwal jam opersional truk tambang dan barang demi kelancaran arus lalu lintas sesuai dengan peraturan bupati setempat.

“Ini tidak dapat diubah lagi karena dalam Perbup Nomor 47 Tahun 2018 disebutkan bahwa jam operasional truk mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB,” kata Kepala Dishub Kabupaten Tangerang Bambang Mardi Sentosa di Tangerang, Minggu.

Bambang mengatakan bahwa jam operasional truk itu sudah melalui kajian, penelitian, dan meminta pendapat masyarakat, terutama bagi pengendara mobil dan sepeda motor.

Menurut dia, pengendara mobil sangat merasakan kemacetan arus lalu lintas, salah satunya keberadaan truk memuat hasil tambang dan angkutan barang.

Apalagi, kendaraan dengan tonase besar melintas, menyebabkan mobil kecil sulit untuk melalui, apalagi ruas jalan yang dilewati belum memadai.

Dalam pertemuan pengurus Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dengan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan instansi terkait, kata Bambang, juga diusulkan agar jam operasional pada perbup itu diubah.

Namun, Bupati tetap tidak mau mengubah karena sudah merupakan hasil kajian mendalam sehingga lahir perbup tersebut.

Bahkan, Direktur Angkutan BPTJ Aca Mulyana meminta Bupati merevisi jam operasional tersebut. Akan tetapi, tetap dipertahankan.

Hal tersebut terkait dengan banyaknya keluhan dari penguna jalan yang disampaikan langsung kepada Bupati bahwa truk barang dianggap sebagai salah satu penyebab kemacetan lalu lintas.

Demikian pula, truk membawa hasil tambang di jalan raya Legok-Karawaci dan jalan Munjul-Tigaraksa membuat pengendara mobil mengeluhkan karena banyak juga tanah atau pasir basah berceceran.

Keluhan warga lain, kata Bambang, adalah sejumlah pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan akibat menghindari truk muatan barang dan muatan hasil tambang.

“Tanah berceceran menyebabkan jalan licin, pengendara motor terutama wanita banyak yang jatuh akibat melintasi ruas tersebut,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ribuan orang ramaikan “Millennial Road Safety Festival” di Bantul

Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, terutama generasi milenial di Bantul. Semua merayakan, menggelorakan kegiatan ini

Bantul (ANTARA) – Ribuan orang dari Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meramaikan “Millennial Road Safety Festival” di depan Pasar Bantul, Jalan Jenderal Sudirman, Minggu.

“Kegiatan ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat, terutama generasi milenial di Bantul. Semua merayakan, menggelorakan kegiatan ini,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bantul AKP Cerryn Nova Madang Putri di Bantul, Minggu.

Festival ini merupakan program nasional yang diselenggarakan di seluruh provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keselamatan berkendara, terutama generasi milenial.

Kasatlantas Polres Bantul mengatakan bahwa kegiatan di arena “car free day” depan Pasar Bantul ini awalnya mengundang sekitar 7.000 orang. Namun, yang hadir diprediksi lebih dari undangan.

“Kalau kami melihat undangan itu, sekitar 7.000 orang. Akan tetapi, masyarakat Bantul yang hadir dan menyukseskan program nasional ‘Millennial Road Safety Festival’ ini lebih dari itu,” katanya.

Pantauan di lokasi, ribuan orang mulai dari anak-anak hingga orang tua antusias mengikuti kegiatan yang diramaikan dengan jalan sehat dan senam bersama serta deklarasi milenial “safety riding: oleh dimas diajeng Bantul.

AKP Cerryn Nova menjekaskan tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan kesadaran berlalu lintas bagi generasi milenial agar nantinya dapat menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.

“Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan generasi milenial (usia 17 sampai 35 tahun). Pada usia itu emosi masih tinggi dan masih banyak kurang tertibnya berlalu lintas, akhirnya dilaksanakan program nasional ini,” katanya.

Bahkan, kata dia, kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Bantul selama ini sekitar 15 persen melibatkan masyarakat usia produktif atau masih usia pelajar sekolah.

“Makanya, program ini dibuat agar masyarakat generasi milenial cinta lalu lintas. Apabila cinta lalu lintas, dia akan selalu tertib berlalu lintas,” katanya.

Ia mengatakan anak muda atau generasi milenial itu sangat penting karena generasi milenial merupakan penerus bangsa Indonesia.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Pamtas gagalkan penyelundupan minuman keras ilegal asal Malaysia

Pontianak (ANTARA) – Satgas Pamtas dari Batalyon Infanteri Raider 301/Prabu Kian Santang, Kalbar, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan puluhan botol minuman keras ilegal yang diduga berasal dari Malaysia.

“Dari laporan Satgas Pamtas kepada saya, berbagai jenis minuman keras itu berhasil disita dari warga Desa Merakai Panjang berinisial Jl (62),” kata Kapendam XII/Tpr, Kolonel Inf Aulia Fahmi Dalimunthe, di Sungai Raya, Minggu.

Adapun minuman keras yang diamankan tersebut, yakni sebanyak satu jeriken sebanyak 35 liter, Benson dua dus isi 48 botol, arak Likwer Wu Hia Pi satu dus isi 12 kendi masing-masing 500 ml dan arak Glenfond Exican Tequila satu dus isi 12 botol.

Ia menjelaskan terungkapnya upaya penyelundupan minuman keras itu berawal dari patroli yang dilakukan oleh Satgas Pamtas Yonif R 301/PKS bersama dengan jajaran Bea Cukai, Badau, Kabupaten Kapuas Hulu di sekitar perkebunan kepala sawit dan di jalan-jalan tikus (jalan ilegal) menuju perbatasan Indonesia-Malaysia yang ada di sepanjang Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar.

“Sekitar pukul 17.00 WIB personel Satgas Pamtas melihat satu unit kendaraan Toyota Hilux warna `silver` Nopol GBC 973 melaju kencang dari arah Malaysia menuju ke wilayah Indonesia melalui jalan tikus, karena mencurigakan kemudian personel Yonif R 301/PKS bersama tiga anggota Bea Cukai PLBN Badau langsung mengikuti kendaraan tersebut,” ungkapnya.

Setelah diikuti ujarnya lagi, ternyata kendaraan tersebut melaju ke Merakai Panjang. “Kemudian Dan SSK II Lettu (Inf) Wawan, mengontak Danpos Merakai Panjang, Sertu Ayep Rahmat untuk menghentikan dan memeriksa kendaraan tersebut,” ucapnya.

Ia menambahkan, kecurigaan itu terbukti, setelah Satgas Pamtas berhasil menghentikan mobil yang dikendarai Jln sekitar pukul 18.45 WIB di Pos Merakai Panjang.

“Setelah diperiksa mobil tersebut membawa Miras yang diduga asal Malaysia, dan dari pengakuan dari Jl, bahwa barang tersebut merupakan barang miliknya dan akan dijual di daerah Merakai Panjang,” tuturnya.

Untuk proses lebih lanjut, ujar Kapendam XII/Tpr, Jl dan barang bukti diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai Badau. “Untuk proses lebih lanjut Satgas Pamtas berkoordinasi dan menyerahkan kasus itu ke petugas Bea dan Cukai Badau,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN gagalkan pengiriman 30 kg sabu-sabu

Medan (ANTARA) – Personel Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan pengiriman 30 kg narkotika jenis sabu-sabu dari Malaysia tujuan ke perairan Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari kepada wartawan, Minggu, mengatakan pihaknya juga menangkap empat orang sindikat narkotika, yakni DI (kurir), SD (kurir), IH (penjemput sabu dari Malaysia) dan RS (pengendali).

Penangkapan pengiriman sabu-sabu itu, menurut dia, berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Kabupaten Batubara akan ada pengiriman narkotika dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut.

“Selanjutnya tim gabungan melakukan penyelidikan, dan ternyata pengiriman sabu itu menggunakan kapal nelayan (kapal tekong) yang dijemput langsung dari Pelabuhan Portklang, Malaysia oleh seseorang IH,” ujar Arman.

Ia mengatakan, setelah memasuki wilayah perairan Indonesia, kapal tersebut akan bersandar di Pantai Labu. Setelah tiba di Batubara, sabu-sabu dibawa dengan menggunakan mobil oleh dua orang tersangka DI dan SD.

“Kemudian, saat melintas di Jalan Raya Siantar, Kelurahan Pagar Jati, Lubuk Pakam, tim gabungan melakukan penangkapan mobil tersebut,” ucap dia.

Arman menjelaskan, dari kedua tersangka itu, diamankan tiga kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 10 kg sabu dikemas bungkus plastik teh china berwarna hijau.

Hasil pengembangan kedua tersangka DI dan SD, dan dilakukan penangkapan terhadap dua orang lainnya IH dan RS, serta mengamankan 20 kg sabu.

Badan Narkotika Nasional (BNN) juga mengamankan barang bukti berupa dua unit mobil, beberapa `handphone`, KTP tersangka dan uang sebesar Rp6.600.000.

“Keempat tersangka dan barang bukti sudah dibawa ke BNN Pusat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelaku pembacokan di Youtefa serahkan diri ke polisi

Jayapura (ANTARA) – Muh Imran alias Cecep (42) pelaku pembacokan dua orang warga di Jalan Baru Pasar Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, pada Minggu pagi telah menyerahkan diri.

Kapolsek Abepura Kota AKP Dionisius Vox Dei Paron Helan di Kota Jayapura, Minggu malam, membenarkan bahwa Cecep pelaku pembacokan telah menyerahkan diri di Mapolsek Abepura.

“Sudah menyerahkan diri beberapa jam usai melakukan pembacokan,” ucapnya.

Mengenai kronologis, Kapolsek Abepura Kota mengungkapkan bahwa peristiwa itu terjadi pada Minggu (3/3) dini hari sekitar pukul 02.15 WIT.

“Dengan TKP di depan salah satu rumah toko (ruko) bangunan di Jalan Baru Pasar Youtefa, Distrik Abepura,” tuturnya.

Pelaku, kata dia, melakukan pembacokan terhadap dua warga yang sedang duduk-duduk di depan ruko yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

“Cecep berjalan dari ruko tempat tinggalnya kemudian menuju ke arah dua korban dan tanpa kompromi langsung membacok keduanya di bagian tangan dan di bagian perut,” ungkapnya.

Setelah melakukan aksi tersebut, lanjut Kapolsek Abepura Kota, Cecep langsung melarikan diri sementara kedua korban dilarikan ke RS Bhayangkara oleh warga setempat guna mendapatkan pertolongan medis.

“Kasus ini bisa diketahui setelah tim dari Polres Jayapura Kota yang sedang melakukan patroli di wilayah Abepura mendapat informasi dari warga bahwa telah terjadi kasus pembacokan di depan ruko Jalan Baru Pasar Youtefa,” katanya.

Kini, Cecep telah ditahan dan sedang dimintai keterangan terkait aksinya itu. “Kami sudah amankan pelaku dan barang bukti, lalu meminta keterangan saksi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda: Generasi milenial bangun budaya tertib berlalu lintas

Medan (ANTARA) – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto mengajak seluruh masyarakat agar membangun budaya tertib berlalu lintas, kapanpun dan dimanapun berada khususnya generasi milenial saat ini.

Hal itu dikatakan Kapolda Sumut, dalam sambutannya pada Kegiatan Millenial Safety Festival (MRSF) 2019 Polda Sumut dan Polres Jajaran di Lapangan Benteng, serta Lapangan Merdeka Medan, Minggu.

Kapolda juga menyampaikan gambaran tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi tahun 2018 baik secara nasional dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan masyarakat Kota Medan yang telah turut serta menghadiri acara MRSF,” ujar Agus.

Untuk kegiatan di Ibu kota Provinsi Sumut yakni Kota Medan bertempat di Lapangan Benteng-Lapangan Merdeka Medan dengan thema:”Mewujudkan Generasi Millinel Cinta SFLalu Lintas Menuju Indonesia Gemilang”.

Selain dilaksanakan di Kota Medan, kegiatan MRSF secara serentak digelar pada masing-masing Kabupaten/Kota dan berbagai elemen masyarakat serta generasi milleneal.

Jumlah warga yang hadir tingkat Polda (Lapangan Benteng dan Merdeka) sebanyak 150.100 orang dan 18 Polres sebanyak 85.000 orang.

Polres yang telah mendahului pelaksanaan MRSF dengan jumlah massa 35.000 orang, sehingga total warga mencapai 270.100 orang.

Kegiatan tersebut, pemutaran Video Millineal Road Savety Festival, pemberian bea siswa kepada 50 anak millenel kurang mampu, pemberian santunan kepada 50 keluarga tidak mampu sebesar Rp250.000.000.-, Deklarasi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas, atraksi pesawat tempur milik TNI AU, dan penampilan Band Radja.

Turut hadir pada acara itu, Kasdam I/Bukit Barisan Brigjen TNI Hasanuddin, Waka Polda Sumut Brigjen POl Mardiaz Kusin Dwihananto, para perwira Polda dan undangan lainnya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah targetkan 2025 seluruh tanah masyarakat sudah terdaftar

Medan (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan A Djalil menegaskan pemerintah menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah masyarat sudah terdaftar.

“Pada tahun 2017, program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)?selesaikan lima juta sertifikat, dan target tahun 2025 seluruh tanah masyarakat sudah terdaftar,” ujarnya di Medan, Minggu (3/3).

Dia berada di Medan dalam kunjungan kerja antara lain meresmikan Kantor BPN Sumut.

Sofyan A Djalil menegaskan, pemerintah sangat serius untuk menuntaskan sengketa tanah.

“Presiden Joko Widodo ingin memberikan kepastian hukum pada pemilik tanah,” katanya.

Sejalan dengan program pemerintah itu, katanya,?dia meminta semua jajaran kantor BPN mendukung dengan memberikan kemudahan pengurusan izin.

Dia berharap, tulisan yang ada di setiap kantor BPN?seperti “Kawasan Bebas KKN”, jangan hanya jadi slogan saja.

“Bebas KKN harus benar-benar diwujudkan di BPN,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyebutkan masalah tanah di Sumut masih banyak terjadi.

Meskipun demikian, kata dia, tiap tahun sudah mulai menurun.

“Harapan ke depannya, kasus tanah di Sumut tidak ada lagi sehingga tidak ada konflik dan masyarakat semakin sejahtera,” katanya..

Kakanwil BPN Sumut Bambang Priono menjelaskan, pembangunan kantor BPN itu berasal dari dana alokasi Kementerian ATR/BPN sebesar Rp15 miliar, dan dalam proses lelang pengerjaan kantor itu biaya pembangunan hanya mencapai Rp14 miliar.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan periksa harta kekayaan 14 penyelenggara negara di Jambi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terhadap 14 penyelenggara negara di Jambi pada 4 – 6 Maret 2019. 

“Untuk menjaga integritas para penyelenggara negara di Jambi, mulai 4-6 Maret 2019, tim KPK ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan LHKPN terhadap 14 orang penyelenggara negara di daerah Jambi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Minggu.

Pemeriksaan itu, lanjut Febri, dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang 30 Tahun 2002 pada KPK. 

Sebagai sebuah proses pemeriksaan, KPK akan melakukan klarifikasi beberapa informasi terkait kekayaan penyelenggara negara. 

“Jika terdapat kekurangan informasi yang dilaporkan oleh penyelenggara negara sebelumnya, maka diharapkan dalam proses pemeriksaan dapat dilengkapi,” ucap Febri. 

Ia menyatakan para penyelenggara negara yang diperiksa kekayaannya diharapkan dapat menjelaskan dengan terbuka jika ada informasi yang dibutuhkan tim KPK. 

“Jika terdapat dokumen-dokumen yang perlu dibawa dan dijelaskan, akan sangat membantu proses pemeriksaan ini,” tuturnya.

Adapun pemeriksaan LHKPN terhadap 14 penyelenggara negara itu akan dilakukan di kantor Gubernur Pemerintah Provinsi Jambi.

Berikut jadwal pemeriksaan LHKPN tersebut. 

4 Maret 2019 mulai pukul 13.00 WIB
1. Bupati Kerinci Adirozal
2. Bupati Batang Hari Syahirsah 
3. Wali Kota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri 

5 Maret 2019 mulai pukul 08.30 WIB
1. Wakil Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno
2. Wakil Bupati Batang Hari Sofia Joesoef 
3. Bupati Bungo Mashuri 
4. Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial
5. Bupati Muaro Jambi Masnah
6. Bupati Merangin Al Haris

6 Maret 2019 mulai pukul 08.30 WIB
1. Bupati Tebo Sukandar
2. Wakil Bupati Sarolangun Hilal Latif Badri
3. Mantan Wakil Bupati Merangin Abdul Khafidh
4. Wali Kota Jambi Syarif Fasha 
5. Wakil Wali Kota Sungai Penuh Zulhelmi.

Melalui proses pelaporan dan Pemeriksaan LHKPN itu, KPK mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara negara. 

“Keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan. Kami percaya, ada itikad baik dari para penyelenggara negara di Jambi untuk melaporkan kekayaannya semaksimal mungkin,” kata Febri.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN amankan 30 kilogram sabu dalam kemasan teh China

Jakarta (ANTARA) – Hasil operasi gabungan tim Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bea Cukai Medan berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jaringan Benu dari Malaysia ke Pantai Labu, Batubara, Sumatera Utara pada hari Kamis (28/2).

“Tempat kejadian di jalan Raya Siantar, Kelurahan Pagar Jati, Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dengan barang bukti 30 bungkus atau 30 kilogram diduga sabu yang terbungkus plastik teh China warna hijau,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkat diterima di Jakarta, Minggu.

Serta mengamankan tiga kurir yakni Dedi Iskandar, Surya Darma dan Ibnu Hajar serta satu orang pengendali bernama Rahmadsyah. Sedangkan barang bukti lain yakni dua unit mobil, beberapa telepon genggam, kartu identitas tersangka dan uang tunai Rp6,6 juta.

Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Batubara, Sumatera Utara akan ada pengiriman sabu dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur laut.
   

Selanjutnya tim gabungan melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pengiriman sabu dari Malaysia tersebut menggunakan jalur laut dengan menggunakan kapal Tekong atau kapal nelayan dijemput langsung dari daerah Port Klang, Malaysia oleh seseorang bernama Ibnu alias Benu.

Setelah memasuki wilayah perairan Indonesia akan bersandar di wilayah pantai Labu, Batubara. 

“Biasanya serah terima di tengah laut (ship to ship). Setelah tiba di pantai Labu kemudian sabu tersebut dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat oleh dua orang laki – laki,” kata Arman.

Pada saat mobil melintas di jalan raya Siantar, kemudian tim melakukan penangkapan dengan penghadangan terhadap kendaraan  tersebut dan diamankan dua orang pelaku atas nama Dedi dan Surya.

Dari  kedua tersangka tersebut juga diamankan tiga kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi masing – masing 10 kantong  sabu yang dikemas dalam plastik teh China berwarna hijau. 

“Atas keterangan kedua tersangka kemudian dilakukan penangkapan terhadap dua tersangka lain yang terlibat sindikat jaringan tersebut atas nama Ibnu dan Rachmad,” kata Arman.

Saat ini seluruh tersangka dan barang bukti dibawa ke BNN Pusat, Cawang, Jakarta Timur.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Tangerang buru dua otak perampok swalayan mini

Kedua merampok itu dalam beraksi mengunakan golok dan tidak hanya di Tangerang, tapi juga di Kota Depok dan Kabupaten Bogor

Tangerang (ANTARA News) – Aparat Polresta Tangerang, Banten memburu dua pelaku otak perampok swalayan mini masing-masing Pf dan Als di Kecamatan Solear yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif di Tangerang, Minggu mengatakan sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Jabar karena kedua pelaku adalah khusus perampok spesialis swalayan mini yang buka 24 jam.

“Kedua merampok itu dalam beraksi mengunakan golok dan tidak hanya di Tangerang, tapi juga di Kota Depok dan Kabupaten Bogor,” katanya.

Masalah itu terkait petugas Polresta Tangerang, menembak dua perampok swalayan mini di Desa Munjul, Kecamatan Solear masing-masing Oa (29) dan Am (26) karena melakukan perlawanan kepada petugas.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polresta Tangerang, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Gogo Galesung mengatakan kedua pelaku adalah pelaksana di lapangan dan dua lainnya menghilang yakni Pf dan Als.

Dalam pengakuan pelaku bahwa mereka sengaja merampok swalayan mini, Alfamart yang terletak di Kampung Ranca Gede, RT 03/06 Desa Munjul, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang dan menguras isi bangkas senilai Rp35 juta.

Aksi tersebut dijalani sekitar pukul 21.37 Wib, empat pelaku mengunakan dua sepeda motor memasuki swalayan sembari memakai penutup muka, lalu menodongkan golok ke karyawan Alfamart.

Namun perampok mengancam semua karyawan dengan golok terhunus untuk dapat menunjukan lokasi penyimpanan uang dalam brankas.

Ketika memasuki swalayan mini, aksi mereka terekam kamera CCTV maka hal ini yang dapat membantu petugas mengusut kasus meski ketika beraksi menutup muka dengan kain.

Sedangkan empat perampok tersebut merupakan tetangga dan memiliki alamat yang berdekatan di Desa Sipayung, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten.

Petugas mengamankan sebilah golok gagang warna putih dan sebilah lagi golok gagang warna hitam, rekaman CCTV serta pisau belati warna hitam.

Kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP pencurian dengan kekerasan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Sabilul menambahkan Polda Metro Jaya dan Jabar juga menetapkan kedua buronan itu sebagai DPO, maka untuk mengejar perlu ada koordinasi.

Pihaknya berharap agar pemilik swalayan mini di wilayah ini agar selalu mengaktifkan kamera CCTV demi pengamanan kepada konsumen lainnya.

Baca juga: Kemarin, Sandy Tumiwa ditangkap polisi hingga Raveena di Java Jazz
Baca juga: Polisi: Pelanggaran prosedur jadi penyebab kebakaran kapal Muara Baru

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kaum milenial Kota Timika mendeklarasikan tertib berlalu lintas

Timika (ANTARA News) – Para remaja atau kaum milenial di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mendeklarasikan tertib berlalu lintas guna menjaga keselamatan diri sendiri, pengguna kendaraan yang lain maupun pejalan kaki.

Naskah deklarasi tertib berlalu lintas itu dibacakan oleh puluhan remaja saat digelar acara `Millenial Road Safety Festifal` bertempat di kompleks Jalan Budi Utomo, Tugu Perdamaian Timika Indah, Sabtu.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan pentas tari dan seni kaum milenial di Kota Timika dengan menghadirkan `DJ` Kiki Amalia, atraksi pesawat aero dinamis, polisi cilik (pocil) dan bagi-bagi undian dengan undian utama yaitu tiga buah sepeda motor.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan semua pihak menaruh perhatian serius bagi keselamatan kaum milenial sebab di pundak merekalah masa depan bangsa dan negara serta daerah dipertaruhkan.

Di Indonesia, katanya, dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 414.636 orang menjadi korban akibat terlibat kecelakaan lalu lintas.

Sementara di Mimika, tercatat sebanyak 756 warga meninggal dunia di jalan akibat terlibat kecelakaan lalu lintas dalam tiga tahun terakhir.

“Yang paling memprihatinkan, sekitar 75 persen korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di jalan itu merupakan kaum milenial kelahiran tahun 1980 hingga pertengahan tahun 2000-an. Jalan raya ternyata menjadi pembunuh massal sehingga semua pihak diajak untuk sadar dan tertib berlalu lintas,” ujar AKBP Agung.

Ia menambahkan, penyebab utama kasus kecelakaan lalu lintas yang marak di Timika yaitu karena mabuk-mabukan, pengemudi mengantuk, faktor cuaca, kondisi jalan yang tidak bagus serta kesalahan pengemudi itu sendiri (human error).

Kasat Lantas Polres Mimika AKP Indra Budi Wibowo mengatakan kegiatan `Millenial Road Safety Festival` merupakan perintah langsung dari Koorlantas Mabes Polri yang digelar di seluruh daerah di Indonesia.

Puncak acara tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 31 Maret 2019 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

“Tujuan utama digelarnya kegiatan ini untuk mengajak kalangan milenial agar tertib berlalu lintas. Harus ada keiklasan dari kalangan muda sendiri untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tadinya ugal-ugalan di jalan raya,” ujarnya.

“Acara ini dikemas dengan kegiatan hiburan agar pesan-pesan yang disampaikan lebih mengena dan dapat diterima oleh kalangan muda. Ke depan diharapkan anak-anak muda di Kota Timika lebih tertib dalam berlalu lintas,” tambah Indra.

Lokasi Jalan Budi Utomo mulai dari Tugu Perdamaian Timika Indah hingga Swalayan Diana yang dijadikan tempat penyelenggaraan Millenial Road Safety Festifal` ini nantinya akan dijadikan lokasi `Car Free Day` di Kota Timika yang direncanakan akan berlangsung setiap akhir pekan.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hasto dorong Polri usut tindakan kericuhan oleh FPI

Lampung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kericuhan yang dibuat Front Pembela Islam (FPI) dalam acara Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (27/2) lalu.
 
“Mereka-mereka yang biasa menggunakan kekerasan, intimidasi, polisi jangan ragu-ragu menegakkan hukum itu. Kami mengutuk berbagai bentuk kekerasan, dan kami lebih percaya kepada NU. Karena selama ini terbukti loyalitasnya, dedikasinya bagi bangsa negara, bagi kemaslahatan umat,” kata Hasto di sela-sela Safari Kebangsaan IX di Lampung, Sabtu (2/3) malam.
 
Hasto pun meminta semua pihak untuk tidak menguji kesabaran NU.
 
“NU itu yang selama ini banyak mengalah. Jangan kemudian dilakukan upaya untuk provokasi. NU itu punya semangat hubulwatan minal iman, di mana pada 22 Oktober 1945 ke luar Resolusi Jihad,” kata Hasto 
 
Hasto melanjutkan, nahdliyin telah banyak berkeringat dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Karena itu, seharusnya semua pihak menghormati ormas terbesar di Indonesia itu. 
 
“Jangan uji kesabaran dari NU. Kalau mereka sudah betul-betul tersinggung, aduh, Inggris saja kalang kabut saat itu,” kata Hasto.
 
Yang dimaksud Hasto dengan Inggris adalah peristiwa perang 10 Nopember 1945 di Surabaya, dimana para santri NU berperang mengusir pasukan Inggris yang memboncengi pasukan Belanda saat itu.
 
Sekretaris TKN Jokowi- Ma’ruf itu menambahkan, NU sejauh ini juga banyak berperan mempersatukan anak bangsa. 
 
“Karena itulah kepada pihak mana pun, terlebih yang baru datang, yang tidak ikut berkeringat di dalam perjuangan kemerdekaan, jangan uji kesabaran NU. Selama ini NU sangat sabar, dan menjaga norma-norma tertib dalam masyarakat kita,” jelasnya. 
 
Sementara itu, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Zuhairi Misrawi menambahkan, meski polisi sudah menetapkan sebelas tersangka dalam peristiwa itu, polisi harus mengungkap kasusnya ke publik. 
 
Cendikiawan NU ini mengatakan organisasinya selama ini sangat mengedepankan keberadaban dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dia mengatakan, NU sangat mencintai kedamaian.
 
“Kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum, karena dengan tegas menegakan hukum kepada siapa pun yang menebarkan kekerasan, menebarkan konflik di antara masyarakat. Jadi NU selalu damai, dan NU percaya bahwa negara bisa melindungi segenap kelompok, suku, agama dari kelompok-kelompok intoleran,” ujar pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalbar dalami modus pengiriman narkoba melalui kargo

Pontianak (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus mendalami modus pengiriman narkoba melalui kargo, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes (Pol) Gembong Yudha.

“Pendalaman itu kami lakukan untuk mencari siapa pengirim dan penerima barang haram tersebut,” kata Gembong Yudha di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan, pengiriman narkotika melalui kargo tersebut, menggunakan alamat dan identitas palsu. Narkoba akan dikirim secara bervariasi ke luar Kalimantan salah satunya pengiriman ke Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digagalkan beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga terus mengawasi dan memperketat jalur tikus (jalan tidak resmi) dari Malaysia yang menjadi jalan distribusi ilegal bagi pengedar narkoba lintas negara.

“Kami juga bersama stakeholder terkait akan mengawasi dan menyelidiki, terkait banyaknya pasokan narkoba dari negara tetangga tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, Kalbar menjadi jalur transit narkoba yang hendak dipasok ke berbagai daerah di Indonesia, karena daerahnya yang berbatasan dengan negara tetangga, baik melalui darat dan laut, sehingga perlu kerja sama semua pihak dalam mencegah masuknya barang haram tersebut.

Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar mencatat, sepanjang akhir Januari hingga Februari 2019, telah mengamankan sebanyak 1,2 kilogram sabu-sabu dan 10 butir ekstasi dari enam kasus, dan menangkap sebanyak 10 tersangka.

Dalam kesempatan itu, Direktur Ditnarkoba Polda Kalbar mengajak semua masyarakat untuk ikut memberantas peredaran barang haram tersebut, guna menciptakan generasi Kota Pontianak dan Kalbar umunya bebas narkoba.

Baca juga: BNN Jambi tangkap dua kurir sabu di Bandara Sultan Thana
Baca juga: Sandy Tumiwa pesan sabu dua hari sekali via telepon
Baca juga: BNNP Kalteng musnahkan sabu senilai Rp2 miliar dari lima tersangka

 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Jambi tangkap dua kurir sabu di Bandara Sultan Thana

Jambi (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Jambi menangkap dua orang kurir narkoba jenis sabu seberat 200 gram di Bandara Sultan Thaha Jambi setelah terbang dari Batam, Sabtu malam.

Salah seorang pelaku menyelipkan sabu tersebut dalam anusnya setelah dibungkus menggunakan kondom.

Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Jambi Agus Setiawan di Jambi Sabtu, mengatakan penangkapan dilakukan di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 19.00 WIB setelah tersangka menumpang pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jambi.

Penangkapan terhadap pelaku yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak lebih kurang 200 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan alat konstrasepsi (kondom) sebanyak enam bungkus.

Barang terlarang itu dibawa pelaku dengam modus diselipkan dalam dubur pelaku.

Berdasarkan keterangan pelaku narkotika jenis sabu akan didistribusikan ke wilayah Jambi.

Kedua pelaku yang diamankan tersebut bernama DAM (34) warga Batam dan R (28) warga Magelang, Jawa Tengah.

Hasil pemeriksaan pelaku membawa enam paket sabu sebanyak lebih kurang 200 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kondom, dua unit handphone, tiket pesawat Lion Air atas nama kedua pelaku.

Kasus itu berhasil diungkap setelah tim pemberantasan BNN Jambi mendapatkan informasi tentang akan adanya pengirim narkotika jenis sabu ke Jambi, kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen BNN RI guna mengetahui perjalanan pelaku.

Setelah mendapatkan informasi tentang jadwal penerbangan pesawat yang digunakan pelaku dari Kota Batam pukul 17.30 WIB tiba di Jambi, 18.55 WIB.

Kemudian personil BNN Jambi yang dipimpin Kabid Pemberantasan mengamankan kedua pelaku dan menemukan barang bukti tersebut.

Selanjutnya kedua pelaku diinterogasi di ruangan AVSEC Bandara STS Jambi dan mengaku bahwa kedua pelaku membawa narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam anus.

Kemudian kedua pelaku dibawa ke toilet guna mengeluarkan barang bukti narkotika tersebut.

Selanjutnya tersangka serta barang bukti dibawa ke kantor BNN Jambi guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ungkap kasus sabu 40 kg di Palembang

Barang bukti narkoba jenis sabu beserta para tersangka dihadirkan saat rilis kasus narkoba di Polresta Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (2/3/2019). Satnarkoba Polresta Palembang dibantu Ditnarkoba Polda Metro Jaya mengamankan narkoba jenis sabu seberat 40kg, 40ribu butir ekstasi. ANTARA FOTO/Ahmad Farros/aww.

Polres Bangka Barat sosialisasikan internet sehat

Muntok, Babel (ANTARA) – Kepolisian Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menggiatkan sosialisasi internet sehat agar masyarakat tidak terjerat pelanggaran hukum di tengah maraknya penggunaan media sosial saat ini.

“Kami harapkan masyarakat bijaksana dalam bermedia sosial dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut untuk hal-hal positif,” kata Kepala Satbinmas Polres Bangka Barat Iptu Taufik Zulfikar di Muntok, Sabtu.

Penggencaran sosialisasi terus dilakukan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak.

Sosialisasi dilakukan dengan pola tatap muka kepada kelompok mayarakat, perorangan mau pun melalui media sosialisasi, seperti spanduk, baliho dan poster yang dipasang di lokasi-lokasi strategis.

“Beberapa hari lalu kami juga sudah menggelar sosialisasi kepada anak-anak dan pengelola Panti Asuhan Ahmad Dahlan Muntok,” katanya.

Dalam pertemuan itu disampaikan berbagai materi imbauan agar bijaksana dalam bermedia sosial dan tidak menyebarluaskan berita bohong atau informasi hoax.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap para penghuni panti bijak menggunakan media sosial, serta dapat memilih dan memilah informasi yang diterima.

Meningkatnya perkembangan pengguna internet di Indonesia memiliki dampak positif, namun juga memungkinkan untuk membuka ruang lebih luas meningkatnya radikalisme digital, jejaring teroris, berita palsu, ujaran kebencian dan persekusi.

“Kami harapkan pola pendekatan dan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran anak-anak agar menggunakan internet secara positif guna menghindari pelanggaran hukum dan dampak negatif lainnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

YLKI Sumut minta keracunan mi diusut

Medan (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara meminta Polres Labuhan Batu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat mengusut tuntas kasus keracunan mi rebus yang dialami puluhan warga di Desa Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

“Kasus keracunan mi itu agar diselidiki penyebabnya,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut, Abubakar Siddik, di Medan, Sabtu.

Kasus serupa, menurut dia, tidak hanya terjadi di Labuhan Batu Utara, melainkan juga di sejumlah daerah lain di Sumut.

Ia menyebutkan penjual mi harus diperiksa untuk memastikan asal bahan makanan yang dibuatnya. Patut diduga juga pembuat mi mencampur bahan makanan yang dijualnya dengan bahan berbahaya.

“Hal ini merupakan tugas penyidik kepolisian untuk mengungkapnya,” ucap dia.

Puluhan warga Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaporkan mengalami keracunan usai memakan mi rebus saat acara pengajian pada 26 Februari lalu. Warga yang didominasi ibu-ibu itu dilarikan ke puskesmas karena mengaku pusing, mual-mual, dan muntah-muntah.

Dari 70 koran, sebagian besar berusia dewasa, lima ibu hamil, delapan anak-anak. Korban yang tengah hamil kemudian dirujuk ke rumah sakit di Kota Rantauprapat.

Baca juga: Korban keracunan tutut di Sukabumi bertambah jadi 52 orang

Baca juga: Polisi selidiki peristiwa keracunan delapan pelajar Bekasi

Baca juga: Kapolres Lumajang: Satu korban meninggal keracunan karbon monoksida

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres sosialisasikan larangan pelajar membawa kendaraan bermotor

Bengkulu (ANTARA) – Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong, Bengkulu, saat ini tengah menyosialisasikan larangan membawa kendaraan bermotor bagi pelajar di daerah itu.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Lantas AKP Henryanto P Hutasoit di Mapolres Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan, sosialisasi larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut guna mencegah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sebagai korban atau pelakunya.

“Kasus lakalantas yang melibatkan pelajar, baik sebagai korban maupun pelakunya saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga kasusnya harus ditekan agar tidak terus meningkat,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan pemkab setempat guna menyosialisasikannya ke masing-masing sekolah, kemudian menertibkan pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah, dan akan menggelar razia rutin di jalanan rawan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data yang mereka miliki kasus lakantas yang terjadi di Rejang Lebong pada 2017 sebanyak 87 kasus, yang melibatkan 25 anak di bawah umur sebagai pelakunya, kemudian sepanjang 2018 terjadi 63 kasus lakalantas dengan melibatkan 13 anak di bawah umur sebagai pelakunya.

Sementara itu, kasus lakalantas yang terjadi di Rejang Lebong Januari-Februari 2019 sebanyak 10 kasus dengan korban meninggal dunia empat orang, kemudian tiga orang mengalami luka berat dan 14 korban luka ringan dengan kerugian materil Rp54,1 juta.

Dari 10 kasus lakalantas yang terjadi di daerah itu, tambah dia, dua kasus di antaranya proses hukumnya sudah dilimpahkan ke Kejari Rejang Lebong, terutama untuk kasus yang korbannya meninggal dunia.

“Salah satunya ialah kecelakaan yang terjadi di kawasan Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur baru-baru ini yang melibatkan dua pelajar sehingga menyebabkan warga asal Desa Rimbo Recap meninggal dunia. Kedua pelajar ini ditetapkan sebagai pelaku, karena mengambil jalur berlawanan,” ujarnya.

Kedua pelajar ini dijerat atas pelanggaran UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310 ayat 4, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Baca juga: Bogor larang pelajar membawa kendaraan pribadi

Baca juga: Belasan pelajar terjaring razia polisi militer

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapal tongkang terbalik di Sungai Barito satu ABK hilang

Muara Teweh (ANTARA News) – Sebuah kapal penarik tongkang (tugboat) Barito Indah yang menarik tongkang PT Kembang Sentosa Bersama tenggelam di pedalaman Sungai Barito antara Desa Papar Pujung dan Nihan, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, seorang anak buah kapal ABK) bernama Suroso (63) hilang dalam peristiwa itu.

“Kami baru hari ini (/23) mendapat informasi dari Sekretaris Desa Nihan Anshor Fahmi yang langsung melaporkan kejadian itu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara Rizali Hadi di Muara Teweh Sabtu.

Kapal tersebut tenggelamnya pada Sabtu (2/3) dinihari sekitar pukul 01:00 WIB.

Kejadian itu berawal saat kapal Barito Indah yang membantu kapal BG KSB 2 menarik tongkang tiba-tiba kapal tidak sanggup maju dan langsung terlipat dan terbalik, diperkirakan karena menabrak batu yang ada di sungai.

Kapal yang tenggelam menarik tongkang bermuatan batu split dari Banjarmasim, Kalimantan Selatan, menuju salah satu perusahaan tambang batu bara di wilayah Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

“Sore ini kami menurunkan tim dari BPBD sebanyak empat orang dengan membawa perahu karet ke Desa Nihan Hilir dan selanjutkan langsung melakukan pencarian ke tempat kejadian,” ujar Rizali.

Sementara Kapolsek Lahei AKP M Tomy Palayukan mengatakan, saat ini korban tenggelam masih dicari oleh pihak kapal dibantu warga kampung dan dan Polsek Lahei, namun belum ditemukan.

Baca juga: Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap bandar 50 kg “shabu-shabu”

… berharap hakim nanti memvonis mati saja, karena dengan total narkoba ini setidaknya sudah menyelamatkan 250.000 jiwa, tidak bisa dibayangkan kalau lolos…

Palembang (ANTARA News) – Operasi gabungan Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, dan Polresta Palembang berhasil mengungkap jaringan bandar besar narkoba yang memiliki 50 kg shabu-shabu dan 65.000 pil ekstasi.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ikbal Simatupang, di Palembang, Sabtu, mengatakan, dalam operasi gabungan ini ditetapkan enam orang tersangka.

Pengungkapan pertama oleh Polda Metro Jaya setelah menangkap empat orang tersangka di wilayah Jakarta Utara pada Jumat malam (1/3) pukul 20:00 WIB. Pada penangkapan tersebut disita 10 kg shabu-shabu dan 25.000 pil ekstasi.

“Kami tangkap enam orang di Jakarta dan satu orang perempuan lagi di Semarang, setelah penangkapan itu kami langsung hubungi petugas di Palembang,” katanya, saat memberikan keterangan pers di Palembang.

Pengungkapan kedua oleh Polda Sumatera Selatan dan Polresta Palembang, masing-masing menangkap dua orang tersangka warga Banjarmasin di dua hotel berbintang di Palembang berdasarkan pengembangan informasi dari Polda Metro Jaya.

Kedua tersangka itu, Ismayandi (24), ditangkap lebih awal, pukul 20:00 WIB Jumat malam (1/3), di hotel kawasan Jalan Demang Lebar Daun, dan satu jam berselang menyusul penangkapan Rio (25) di hotel kawasan Basuki Rakhmat.

Dari tangan Ismayandi diamankan 25 kg shabu-shabu dan 10.000 pil ekstasi, sedangkan dari tangan Rio polisi menyita 15 kg shabu-shabu yang semuanya ditaksir bernilai mencapai Rp50 miliar.

Simatupang menjelaskan, semua tersangka yang ditangkap merupakan jaringan besar dan mereka telah membuntuti selama 1,5 bulan terakhir.

Polisi menyebut mereka jaringan Jakarta-Palembang dan masih ada hubunganya dengan jaringan Letto dan Novel Bandung.

“Ini akan kami selidiki lagi, termasuk apakah mereka masuk jaringan lapas atau bukan, peta besarnya kami sudah tahu,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Polda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Zulkarnain Adinegara, mengatakan, 40 kg shabu-shabu dan 40.000 butir ekstasi yang mereka sita di Palembang itu ternyata akan dibawa kedua tersangka ke Jakarta.

“Dari Palembang rencananya mereka naik kereta ke Lampung lalu ke Jakarta pakai travel dan narkobanya dijual di situ,” ujar dia.

Juga ada dugaan shabu-shabu yang dibawa dalam kemasan teh tradisional itu dikirim dari wilayah pantai timur Pulau Sumatera dan masuk ke Sumatera Selatan melalui jalur darat kemudian rencananya diteruskan ke Jakarta.

Ia sangat geram dengan kedua tersangka ini karena membawa narkoba dalam jumlah besar sehingga berharap dapat dijatuhi hukuman mati.

“Saya berharap hakim nanti memvonis mati saja, karena dengan total narkoba ini setidaknya sudah menyelamatkan 250.000 jiwa, tidak bisa dibayangkan kalau lolos,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan penumpang kapal Wave Master 5 berhasil diselamatkan

Tanjungpinang (ANTARA) – Tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berhasil menyelamatkan 50 penumpang dan delapan kru kapal Wave Master 5 yang kandas di Perairan Karang Gelang, Batam, Sabtu.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Budi Cahyadi, mengatakan, seluruh penumpang dan kru kapal rute Tanjungpinang-Singapura itu dievakuasi dengan menggunakan sekoci KN Bhisma.

“Seluruh penumpang dipindahkan ke Kapal Wave Master 6, kemudian melanjutkan perjalanan ke Singapura,” katanya.

Budi menjelaskan, penumpang kebanyakan warga Indonesia, sementara sejumlah penumpang lainnya berkebangsaan Singapura, Inggris, Amerika, China, Malaysia dan Dominika.

Hingga pukul 16:15 WIB, kapal Wave Master 5 belum berhasil dievakuasi, sementara petugas KPLP masih memeriksa kelengkapan administrasi di atas kapal yang karam tersebut.

“Masih menunggu air laut pasang, karena sekarang sangat dangkal,” ujarnya.

Budi mengemukakan, tim penyelamat bergerak menuju lokasi kapal Wave Master 5 setelah mengevakuasi tiga orang warga Lakis, Bintan yang sempat dinyatakan hilang di Pulau Dendun. Setelah membawa ketiga korban ke Kijang, Bintan, tim bergerak menuju Perairan Karang Gelang, Batam.

“Alhamdulillah seluruh korban selamat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga Ahmad Dhani akan datang lagi ke Komnas HAM

Jakarta (ANTARA) – Dua putra Ahmad Dhani, Al Ghazali (Al) dan Abdul Qadir Djaelani (Dul) akan mendatangi Komnas HAM terkait masa penahanan ayahnya yang diperpanjang hingga 60 hari ke depan.
     
Juru bicara keluarga Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma dalam pesan singkatnya di Jakarta Pusat, Sabtu mengatakan, kedua putra Dhani dan anggota keluarga lainnya akan mendatangi Komnas HAM pada hari Senin sekitar pukul 15.00 WIB.
   
Menurutnya, fakta selama 30 hari ditahan, Dhani tidak pernah diperiksa. Sekarang malah diperpanjang hingga 60 hari lagi.
     
Pihak keluarga merasa penting untuk mempertanyakan masalah tersebut pada Komnas HAM karena menilai ada banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dialami Ahmad Dhani.
     
“Sudah sejak awal, dari tuduhan yang disangkakan hingga vonis hakim sampai pemindahan  penahanan ke LP Medaeng, kita melihat ada banyak kejanggalan,” katanya.
     
Lieus mengatakan keluarga melihat apa yang dialami pentolan grup band Dewa 19 itu bukan saja kejanggalan hukum, tapi juga ketidakadilan. 
  
Dhani divonis 18 bulan penjara atas pelanggaran Pasal 28 UU ITE terkait tuduhan ujaran kebencian, yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan.
     
Keluarga Ahmad Dhani sangat berharap Komnas HAM bisa berperan aktif untuk mengembalikan hak hukum dan hak asasi Ahmad Dhani yang kini dirampas secara sewenang-wenang atas nama penegakan hukum itu sendiri, katanya.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Singkawang tangkap petugas RS terduga pemilik narkoba

Singkawang, Kalbar (ANTARA) – Satuan Narkoba Polres Singkawang, Kalimantan Barat menangkap dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Salah satu pelakunya adalah tenaga kontrak dokter di salah satu rumah sakit di kota itu.

“Dua terduga pelaku narkotika ini masing-masing berinisial I alias N yang diduga merupakan oknum tenaga kontrak dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Singkawang, dan UI alias IW. Penangkapan itu kami lakukan di Jl Alianyang, Kompleks Pasar Ikan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kamis (28/2) kemarin sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Kasat Narkoba Polres Singkawang Ipru Robert Damanik, Sabtu.

Selain menangkap dua terduga, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu buah pipet warna hitam, satu buah bong alat isap sabu-sabu, satu buah jarum api, satu buah tabung kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu habis pakai.

“Kemudian satu buah sendok pipet warna putih lis merah, satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip, satu paket besar yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip, satu buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan satu bungkus kantong plastik klip,” ujarnya lagi.

Pengungkapan kasus ini, katanya, berkat adanya informasi dari masyarakat yang didapat Unit 1 Satnarkoba Polres Singkawang tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Singkawang Tengah.

Selanjutnya, dari informasi tersebut dilaporkan ke Kasat Narkoba dan kemudian memerintahkan Kanit 1 untuk melakukan serangkaian penyelidikan di TKP.

“Setelah didapat informasi yang akurat, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku,” katanya lagi.

Saat polisi datang, terduga sempat membuang barang bukti tersebut.

Namun, sewaktu digeledah di kios terduga yang berada di Kompleks Pasar Ikan Alianyang, polisi menemukan barang bukti yang sudah disebutkan di atas.

Saat ini, kedua terduga pelaku narkoba beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Singkawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua terduga terancam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Baca juga: Polresta Banjarmasin selamatkan 2.000 penyalahguna narkoba

Baca juga: Menkumham: penyalahguna narkoba harus direhabilitasi bukan masuk LP

Baca juga: Tak cukup hanya rehabilitasi medik bagi penyalahguna narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga pemancing ikan hilang di perairan Dendun

Tanjungpinang (ANTARA) – Tiga pemancing ikan asal Lakis, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dinyatakan hilang di perairan Dendun setelah pemilik perahu tidak dapat menghubungi mereka.

Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Eko Suprianto, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, berdasarkan informasi dari Wahyu, pemilik perahu, ketiga pemancing ikan itu bernama Weijono, Agus, dan Supi.

Pemilik perahu sempat berkomunikasi dengan para korban kemarin sore. Korban saat itu menyatakan mesin perahu mati, sehingga terombang-ambing di sekitar Pulau Dendun, Kabupaten Bintan.

Kemudian Wahyu melakukan pencarian terhadap korban di pulau itu, namun tidak ditemukan.

“Pemilik perahu mencari korban di sekitar perairan Pulau Dendun, namun nihil sehingga melaporkan peristiwa itu kepada kami tadi pagi,” katanya lagi.

Eko mengatakan berdasarkan laporan tersebut, tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang menuju lokasi kejadian dengan menggunakan KN Bhisma.

“Kami langsung melakukan pencarian terhadap korban,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga Pulau Dendun, kondisi gelombang laut di perairan tersebut kemarin sore cukup tinggi.

Perairan Dendun merupakan salah satu lokasi yang digemari para pemancing karena memiliki karang yang cukup baik.

“Saya juga sering memancing di lokasi itu kalau gelombang laut tidak tinggi dan angin tenang. Kalau sekarang, kami belum berani memancing di sana karena cuaca kurang baik,” kata Midi, salah seorang pemancing asal Tanjungpinang.

Baca juga: Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim gabungan temukan HP masuk LP Kerobokan Denpasar

Denpasar (ANTARA) – Tim gabungan dari sejumlah aparat kepolisian dan Kemenkumham Bali menemukan beberapa handphone (HP) dan sejumlah barang terlarang yang dibawa warga binaan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kerobokan, Denpasar, Bali, setelah melakukan penggeledakan di LP setempat, Jumat malam.

“Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan situasi yang kondusif menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi maupun Pileg dan Pilpres, termasuk di dalam Lapas,” kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Slamet Prihantara, dalam keterangan pers kepada awak media yang menunggu hasil penggeledahan di LP setempat.

Hasilnya, pihaknya menemukan telepon genggam sebanyak 14 unit, satu unit TV, satu unit DVD, enam gunting, alat pertukangah (obeng, gergaji, palu) yang masing-masing delapan buah, powerbank, dan lima buah bong (alat isap narkoba), dua buku tabungan, sehingga totalnya ada sembilan item yang disita.

Ia menjelaskan salah satu barang hasil penggeledahan petugas berupa alat isap narkoba (bong) itu ditemukan di Wisma GWK dan Taman Ayun yang penghuninya merupakan terpidana kasus narkoba, karena itu temuan ini akan dilakukan penyelidikan dan analisa lebih lanjut.

Jika oknum petugas Lapas terlibat dalam membantu memasukkan barang terlarang ini, atau pun dilakukan oleh warga binaan, pihaknya akan menindak tegas dan tidak memberi ampun. “Kami sudah bertekad untuk perang melawan narkoba,” ujarnya.

Secara umum seluruh upaya penggeledahan ini dilakukan di semua wisma yang ada di LP Kerobokan, dengan total sebanyal 122 kamar dari 15 blok hunian. “Di luar blok juga dilakukan penggeledahan yakni di dapur dan wisma rehabilitasi,” ujar pria yang disapa Toro ini.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan temuan ini, adalah meneliti lebih lanjut siapa oknum yang membantu memasukkan barang terlarang ini, jika ada terindikasi petugas LP Kerobokan terlibat, maka akan ditindak tegas.

“Ini jadi catatan Kalapas. Saya meminta bantuan kepolisian untuk menganalisa ini agar tidak ada dusta diantara kita. Ini bukti keterbukaan kita di Lapas, kami juga memohon dukungan dari seluruh unsur aparat keamanan dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia mengakui Lapas Kerobokan sudah “over load”, dimana kapasitas penghuni seharusnya 332 orang, namun saat ini mencapai 1.635 penghuni. “Kami siap untuk mewujudkan lapas yang bebas dari wilayah korupsi (WBK), artinya sesuai amanat pimpinan Lapas harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” katanya.

Kegiatan penggeledahan yang merupakan inisiasi bersama itu melibatkan 900 personel yang meliputi 662 orang kepolisian, BNNP sebanyak 20 orang, BNNK sebanyak 20 orang, TNI sebanyak 20 orang, Satgas Kamtibmas, bapas, rubasan masing-masing 20 orang, dan Petugas Lapas 150 orang.

Sementara itu, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Ruddi Setiawan, mengatakan akan mengusut tuntas apabila ada warga binaan di Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, mencoba menjadi pengendali narkoba dari dalam Lapas setempat.

“Kami tetap akan memonitor para tersangka yang berhasil kita tangkap, karena rata-rata mereka mengatakan narkoba dikendalikan oleh orang di dalam Lapas,” ujar Ruddi setelah mengikuti penggeledahan bersama tim gabungan di LP Kerobokan Denpasar.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Tanjungpinang (ANTARA) – Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyatakan Tugboat Jala Patra tenggelam di antara perairan Benan dengan Pulau Silih, Kabupaten Lingga.

Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Eko Suprianto, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, TB Jala Patra tenggelam tadi malam (Jumat 1/3), namun lima awak kapal berhasil menyelamatkan diri.

Awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan kapal tongkang.

“Mereka berada di atas kapal tongkang yang dibawa Tugboat Jala Patra sebelum diselamatkan tim,” katanya.

Eko mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, kapal tersebut tenggelam karena dihantam gelombang tinggi.

Tugboat Jala Patra yang berlayar dari Senayang, Lingga menuju Kijang, Kabupaten Bintan ini tenggelam sekitar pukul 19.55 WIB pada Jumat (1/3).

Tim penyelamat belum mengetahui muatan kapal yang tenggelam tersebut. Sementara kapal tongkang telah ditarik menuju Pelabuhan Kijang.

“Awak kapal dievakuasi oleh Tim SAR menggunakan Kapal RB 209,” ujarnya lagi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OTT kepala daerah bukan prestasi tapi tragedi

408 Views

ANTARA – Jawa Timur adalah provinsi dengan kepala daerah paling banyak terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). KPK menyebut hal itu bukan prestasi lembaganya, melainkan tragedi untuk masyarakat.

Jafar Umar Thalib jadi tersangka perusak rumah

ANTARA – Direktorat  Reserse Kriminal Umum Polda Papua menetapkan Jafar Umar Thalib  dan enam orang pengikutnya sebagai  tersangka. Bekas  Panglima Laskar Jihad Indonesia ini ditahan karena kasus perusakan rumah warga di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Papua.

KPK terima pengembalian Rp4,375 miliar terkait kasus suap RAPBD Jambi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang dengan total Rp4,375 miliar dari 14 orang terkait penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018.

“Selama proses penyidikan dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018, terdapat 14 orang angota DPRD Provinsi Jambi baik yang berstatus tersangka ataupun saksi yang telah mengembalikan uang dengan nilai total Rp4,375 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Ia menyatakan pengembalian uang tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari Rp20 juta, Rp100 juta, Rp250 juta hingga Rp600 juta dalam sekali pengembalian.

KPK pun menghargai sikap kooperatif itu dan juga mengingatkan pada anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya agar mengembalikan jika pernah menerima uang terkait kewenangannya selama bertugas di DPRD Jambi.

“Hal ini akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan,” ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka selama 6 bulan ke depan sejak 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Kalbar kembalikan 3.505 ikan arwana irian ke Merauke

Seperti diketahui, pada Minggu, 13 Januari lalu, sekitar pukul 07.30 Wib telah berhasil digagalkan pengiriman ikan arwana Irian (Sderopages jardini) kurang lebih 4.500 ekor dengan tujuan Kuching Malaysia di perbatasan oleh petugas Balai Karantina Ika

Kubu Raya (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat melakukan pengembalian 3.505 ekor Ikan arwana irian ke Merauke, dimana ikan tersebut merupakan hasil penggagalan pengiriman ke Malaysia di Entikong pada 13 Januari lalu.

“Seperti diketahui, pada Minggu, 13 Januari lalu, sekitar pukul 07.30 Wib telah berhasil digagalkan pengiriman ikan arwana Irian (Sderopages jardini) kurang lebih 4.500 ekor dengan tujuan Kuching Malaysia di perbatasan oleh petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Entikong,” kata Kepala Balai KSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta, saat proses pengembalian ikan tersebut di stasiun KIPM Pontianak, di Sungai Raya, Sabtu.

Dia menjelaskan, ikan arwana Irian (Sderopagajardini) merupakan ikan air tawar yang habitatnya adalah di wilayah Papua. Kondisi satwa pada saat penangkapan masih dalam keadaan hidup dan siap kirim.

“Karena Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan tidak memiliki penampungan yang memadai, ikan-ikan ini kemudian dititipkan di penangkaran Arwana PT. Wajok Inti Lestari pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 17.00 WIB dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas dan kapasitas tempat penampungan yang memadai,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2019 Pukul 18.00 WIB Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamaan Entikong menyerahkan satwa tersebut kepada BKSDA Kalbar, yang diterima langsung oleh Kepala Balai KSDA Kalbar.

“Dari total 4.500 ekor, yang masih hidup berjumlah 3.505 ekor, dan yang mati berjumlah 995 ekor. Jika di kalkulasikan dengan rupiah, nilai keseluruhan ikan ini sekitar Rp2 miliar” katanya.

Ikan Arwana Irian (Scleropags jardini) merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Lampiran perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SEFJEN/KUM.1/2018 tentang TSL yang dilindungi Undang undang.

Noor menjelaskan, ikan Arwana Irian pada prinsipnya dapat dimanfaatkan namun harus melalui beberapa tahapan proses diantaranya Kajian Populasi yang secara rutin di alam, harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai satwa buru oleh Menteri KLHK, dan pembatasan jumlah yang boleh ditangkap dengan kuota penangkapan, pembesaran (ranching) baru kemudian bisa dimanfaatkan, dengan mekanisme perizinan.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi, tingkat kematian yang tinggi dan animal welfare ikan-ikan tersebut maka pada Hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 Balai KSDA Kalimantan Barat akan membawa dan menyerahkan Ikan Arwana Irian tersebut ke Balai Besar KSDA Papua untuk dilepasliarkan kembali ke habitat asalnya.

“Kita sangat bersyukur akrena dari proses penahanan, perawatan sampai pengembalian ini terjalin kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu dari BKSDA, Bea Cukai, BKIPM, pihak PT Angkasa Pura II, Garuda Indonesia dan pihak lainnya yang telah bekerjasama untuk melestarikan ikan ini di habitat aslinya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Kalteng musnahkan sabu senilai Rp2 miliar dari lima tersangka

Ya, kami targetkan satu minggu lagi selesai berkas mereka ini, dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan agar segera disidangkan

Palangka Raya (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah memusnahkan satu kilogram narkoba golongan I jenis metamphetamine (sabu-sabu) senilai Rp2 miliar lebih hasil tangkapan dari lima orang tersangka jaringan narkoba dari Kalimantan Selatan.

“Barang bukti yang dimusnahkan itu hanya 990 gram, sedangkan sisanya disisihkan untuk pembuktian di persidangan,” kata Kabid Pemberantasan BNNP Kalteng AKBP I Made Kariada di Palangka Raya, Jumat.?

Ia menegaskan, proses pemusnahan barang bukti narkoba satu kilogram tersebut tidak lain berdasarkan undang-undang yang berlaku selama ini. Bahkan sekaligus supaya tidak terjadi penyalagunaan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sabu-sabu sebanyak itu berhasil disita dari tangan HR (31), MS (23), JH (39 tahun/perempuan) yang tercatat sebagai warga Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, Kalsel.

Kemudian BR (20) warga Sungai Rangas, Kelurahan Martapura Barat, Kalsel. Selanjutnya yang terakhir yakni DZ (34) adalah warga Jalan Haru Manis, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

“Mereka ini diamankan di Jalan Trans Kalimantan KM23 Kelurahan Taruna, Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (4/2) pukul 20.30 WIB,” kata Made.

HR dan rekan satu jaringannya disangkakan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan ancaman hukuman kurungan penjaranya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi hukuman mati.

Made menambahkan, sejak Januari-Februari 2019, pihaknya sudah mengamankan enam orang tersangka dan menyita sebanyak dua kilogram lebih narkoba jenis sabu-sabu.

Dua kilogram sabu-sabu tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, yang masuk ke Kalteng.?

“Pada Januari kami berhasil menangkap seorang kurir berinisial SP yang membawa sabu-sabu satu kilogram. Yang bersangkutan ditangkap di Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.

Made menambahkan, berkas semua tersangka yang kini mendekam di Rutan BNNP Kalteng, dalam waktu dekat segera rampung dan segera dilimpahkan ke kejaksaan setempat guna dilakukan persidangan.

“Ya kami targetkan satu minggu lagi selesai berkas mereka ini, dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan agar segera disidangkan,” demikian Made.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemen PPPA cari masukan tangani kasus inses dialami disabilitas

Kita prihatin, oleh sebab itu kita sedang melakukan koordinasi kepada seluruh stakeholder untuk kebijakan yang kita ambil ke depan

Bandarlampung (ANTARA News) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyoroti kasus inses terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

“Kita prihatin, oleh sebab itu kita sedang melakukan koordinasi kepada seluruh stakeholder untuk kebijakan yang kita ambil ke depan,” kata Kabid Anak Berkebutuhan Khusus Kemen PPPA Indrawati, saat menggelar diskusi, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam diskusi itu, menurut Indrawati, salah satu penyebab terjadi perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan itu lantaran malu mempunyai seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga anak tersebut terpaksa ditempatkan di rumah.

“Terpaksa anak tersebut kehilangan masa bermain maupun pengawasan dari tetangga sekitar. Saat seorang ibu pergi keluar rumah di situlah hal yang tidak diketahui tetangga sekitar terjadi,” kata dia.

Dia menambahkan, orang tua khususnya para ibu seharusnya mempunyai kepercayaan diri dan mau memperkenalkan anaknya kepada tetangga dengan cara mengajaknya keluar rumah.

“Anak kan butuh perkembangan juga, apalagi anak adalah karunia Tuhan jadi kita tidak perlu malu,” kata dia menerangkan.

Menyikapi hal tersebut, Kemen PPPA terus mensosialisasikan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk anak-anak yang mengalami disabilitas. Pihaknya juga akan membuat kegiatan terkait sosialisasi tentang disabilitas ke depan.

“Nanti kita akan sosialisasikan ke setiap provinsi-provinsi dan nanti akan diteruskan ke kabupaten/kota oleh provinsi. Rencana dari kita untuk Lampung akan melakukan sosialisasi dari sekolah SLB se-kabupaten/kota,” katanya lagi.

“Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan dengan stakeholder yang sudah menangani ini, kita bisa merumuskan kebijakan yang akan kita kerjakan ke depan,” kata dia pula.

Baca juga: KPPPA: korban inses Pringsewu harus dapat perlindungan khusus
Baca juga: Tim Kemensos akan dampingi korban inses di Lampung

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi gagalkan penjualan 250 elpiji tanpa ijin

Kegiatan pengangkutan usaha migas tanpa izin dengan menjual gas elpiji di atas HET untuk wilayah penjualan merupakan tindak pidana Migas

Banjarmasin (ANTARA News) – Kepolisian Sektor Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan aktivitas pengangkutan dan penjualan gas elpiji 3 Kg oleh pengepul tanpa ijin.

Kapolsek Danau Panggang Ipda Pol Siswandi di Amuntai, Jumat, mengatakan kegiatan usaha gas bumi tanpa izin pengangkutan dan izin usaha niaga telah melanggar Undang-Undang Migas dan UU Perlindungan Konsumen.

Dikatakannya, tersangka berinisial JM (35) yang diamankan petugas mengaku akan menjual tabung gas elpiji 3 Kg ke Kecamatan Paminggir, yang masih termasuk Wilayah Kabupaten HSU dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Kegiatan pengangkutan usaha migas tanpa izin dengan menjual gas elpiji di atas HET untuk wilayah penjualan merupakan tindak pidana Migas,” ujar perwira pertama Polri itu.

Kapolsek menerangkan Undang-Undang (UU) yang dilanggar tersangka adalah UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 10 huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk tersangka JM tertangkap tangan pada Rabu (27/2) sekitar pukul 22.00 WITA, saat melakukan bongkar muat tabung elpiji 3 Kg di Pelabuhan Desa Sungai Panangah, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU.

Tersangka melakukan bongkar muat tabung gas elpiji 3 Kg dari sepeda motor yang dirangkai dengan gerobak kayu ke atas sebuah kapal kayu bermesin panjang sekitar 10 meter.

Tabung gas elpiji yang sudah dimuat ke dalam kapal sebanyak 170 tabung gas berisi, juga ditemukan 49 tabung gas kosong di dalam kapal serta 80 unit tabung gas berisi yang akan diangkut ke dalam kapal.

“Setelah diperiksa petugas kami, tersangka tidak bisa memperlihatkan surat izin pengangkutan dan niaga Migas, sehingga terpaksa kami amankan,” terangnya.

Terus dikatakannya, untuk 250 tabung gas elpiji 3 Kg langsung dibawa petugas ke Polsek Danau Panggang untuk dijadikan barang bukti guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Barang Bukti yang diamankan berupa 250 tabung gas elpiji 3 Kg di antaranya merupakan 49 tabung kosong, satu unit sepeda motor merk Honda type Karisma yang dirangkai dengan satu buah gerobak kayu panjang sekitar tiga meter serta satu kapal kayu bermesin dompeng 21 panjang sekitar 10 meter.

Siswandi juga mengatakan, tindak pidana Migas diterapkan jika melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga.

“Setiap orang dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Demikian pula, lanjutnya, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas gabungan Kabupaten Garut bongkar kios penjual miras di atas trotoar

Ini sudah kelihatan sekali mendirikan bangunan di atas trotoar, mereka juga ada yang berjualan minuman keras

Garut (ANTARA News) – Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri membongkar paksa kios penjual minuman keras dan kios lainnya yang dibangun di atas trotoar kawasan Kerkof, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, karena melanggar peraturan daerah tentang ketertiban dan keindahan kota.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut Hendra Siswara mengatakan, kios yang berjejer di sekitar jalan dan trotoar kawasan Kerkof itu sudah terang-terangan mendirikan bangunan di atas trotoar, bahkan salah satu kios sering dirazia karena menjual minuman keras.

“Ini sudah kelihatan sekali mendirikan bangunan di atas trotoar, mereka juga ada yang berjualan minuman keras,” kata Hendra.

Ia menjelaskan, kios yang menjual minuman keras itu sudah sering terjaring operasi penyakit masyarakat, namun tidak pernah jera, lalu kembali menjual minuman beralkohol itu.

Terakhir, kata dia, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek dalam operasi penyakit masyarakat di kawasan Kerkof.

“Terakhir saat razia malam Rabu terdapat 358 botol minuman keras berbagai jenis, itu tidak sekali saja tapi sering dirazia,” katanya.

Ia mengatakan, pendiri kios yang menjual bebas minuman keras itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat, dan Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Petugas gabungan, kata dia, terpaksa membongkar seluruh kios tersebut karena membangun bukan pada tempatnya, atau mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Berdasarkan Perda anti maksiat, pelaku terancam kurungan penjara enam bulan dan denda Rp50 juta, dan Perda K3 terancam kurungan penjara selama tiga bulan dengan denda Rp50 juta,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN tangkap seorang oknum TNI terlibat peredaran ekstasi

Jakarta (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional bersama Kodam I/Bukit Barisan menangkap seorang oknum TNI berpangkat sersan dua dengan inisial SM di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat. 
   
“Berhasil mengamankan enam tersangka, yakni Sofian, Herdiansyah, Hendra, Dedi, Andi, dan Serda SM serta barang bukti ekstasi sebanyak 50 ribu butir,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat malam.
   
Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang pengiriman ekstasi dari Medan menuju Lubuk Linggau. Selanjutnya tim gabungan melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pengiriman ekstasi tersebut menggunakan jalur darat .
     
Tim BNN di jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau  menangkap tiga orang dan mengamankan empat kantong narkoba jenis ekstasi.
     
“Dari keterangan para tersangka dikembangkan ke daerah Tanjung Morawa, ditangkap tersangka Dedi Darmawan,” katan Arman.
   
Dalam keterangannya, Dedi mengaku diperintah oleh seseorang yang diduga anggota TNI bernama  Serda SM.
     
Kemudian tim BNN berkoordinasi dengan Kodim ll 0204 Deli Serdang, Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi dan unit intel. Tim berhasil menangkap Serda SM.
   
Selanjutnya SM dan Dedi Darmawan dibawa tim gabungan BNN dan Puspom TNI AD ke peternakan sapi Desa Sukaraja, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai. 
Tim menemukan enam bungkus narkotika yang ditanam di kandang sapi milik warga.
     
Total barang bukti ekstasi yang diamankan sebanyak 50.000 butir ekstasi.
   
“Selanjutnya tim membawa para tersangka ke BNN, sedang oknum TNI diserahkan kepada POM TNI untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya,” kata Arman.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggeledahan Lapas Kerobokan Bali

Petugas memeriksa barang hasil penggeledahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (1/3/2019). Inspeksi yang dilakukan tim gabungan dari berbagai unsur tersebut menyasar 122 sel dari 15 blok penjara sehingga menemukan beragam barang, lima diantaranya berupa bong narkoba. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

Pehananan tersangka suap DPRD Sumut diperpanjang

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan anggota DPRD Sumatera Utara Dermawan Sembiring (DES), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. 

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 12 Maret sampau 10 April 2019 untuk DES, tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK telah menahan Dermawan pada 11 Januari 2019. Saat ini, yang bersangkutan ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Tersangka Dermawan juga merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp150 juta terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cegah 13 tersangka suap RAPBD Jambi ke luar negeri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 12 orang tersangka dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta satu orang pihak swasta dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi  PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

“Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 28 Desember 2018. Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaan tidak sedang berada di luar negeri,” ucap Febri.

KPK juga mengingatkan agar para tersangka bersikap kooperatif dan jujur dalam proses penyidikan tersebut.

“Jika ada itikad baik tersangka mengembalikan uang tentu akan dihargai dan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018. 

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019