Mahasiswa kembali memohon pengujian UU Pemilu

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Assyafiiyah mengajukan permohonan uji materi ketentuan Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 tentang Pemilu.

“Saya mendampingi enam mahasiswa FH Univeritas Assyafiiyah mendaftarkan permohonan uji materi untuk Undang Undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi,” ujar kuasa hukum para pemohon Andi Asrun di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis.

Adapun Pasal 299 ayat (1)  huruf c UU Pemilu menyatakan presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.

Sementara Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu menyatakan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk survey atau jajak pendapat tentang pemilu.

Pemohon meminta supaya Mahkamah menjadikan Pasal 299 ayat (1) huruf c ditafsirkan supaya waktu kampanye calon presiden dan calon wakil presiden hanya dilaksanakan pada hari libur.

“Agar hak petahana tidak mencampur-aduk antara waktu kerja dengan waktu kampanye, serta bisa fokus kampanye di hari libur saja,” kata Andi.

Menurut pemohon, jika pengaturan waktu kampanye ini dirasa sulit dilakukan oleh Mahkamah, maka KPU RI harus mengatur dan memutuskan agar capres petahana diwajibkan untuk melakukan cuti selama masa kampanye.

Untuk selanjutnya maka Wakil Presiden Jusuf Kalla bisa menjadi “acting President”, kata Andi.

Selanjutnya untuk permohonan uji Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu agar diwajibkan mengumumkan sumber dana survei dalam Pemilu untuk mengindari tudingan hasil survei bias atau mengandung tendensi mengiring capres tertentu populer.

“Padahal survei diduga telah diarahkan menjadikan favorit capres atau tim capres yang membiayai survei tersebut,” ujar Andi.

Mewajibkan lembaga survei mengumumkan penyandang dana survey dikatakan Andi juga memperkuat gambaran netralitas survei.

Para pemohon berharap MK dapat segera menyidangkan perkara ini dan secepatnya juga memberikan putusan.

“Jika putusan diberikan beberapa hari jelang hari pencoblosan 17 April 2019, maka putusan itu tidak bernilai praktis atau tidak memberi manfaat,” pungkas Andi.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eddy Sindoro mengaku dua tahun tidak mengontak keluarga

Jakarta (ANTARA News) – Mantan petinggi Lippo Grup Eddy Sindoro mengaku tidak berkomunikasi sama sekali dengan keluarganya selama dua tahun pelarian di luar negeri.
   
“Seingat saya tidak ada berkomunikasi dengan anak dan istri, keluarga tidak ada yang ikut dan tidak ada berkunjung selama saya di luar negeri,” kata Eddy Sindoro di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.
   
Eddy Sindoro menjadi saksi untuk pengacara Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro selaku terdakwa kasus penyuapan yang tangani oleh KPK sejak 2016.
   
Eddy Sindoro sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 21 November 2016 oleh KPK pergi keluar negeri hingga akhirnya dideportasi pada 29 Agustus 2018 dari Malaysia karena menggunakan paspor Republik Dominika palsu.
   
“Saya di luar negeri melakukan pengobatan, sakitnya dalam bahasa sehari-hari syaraf kejepit, saat itu sudah membaik tapi masih sakit,” ungkap Eddy.
   
Baca juga: Petugas Imigrasi akui bocorkan status cekal Eddy Sindoro

Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eddy Sindoro, sepanjang September 2016 sampai Agustus 2018, Eddy bepergian ke berbagai negara seperti Singapura, Kamboja, Thailand, Malayasia, Hong Kong, Jepang dan juga Myanmar.
   
“Semuanya untuk pengobatan, saya selalu berusaha cari solusi karena saya tidak dapat solusi kesehatan di tempat lain,” kata Eddy.
   
Eddy mengaku bahwa selama di luar negeri tidak dibantu oleh orang Indoensia, melainkan kawannya bernama Jimmy yang merupakan warga negara Singapura.
“Ada rekan yang membantu, orang Singapura, namanya Jimmy, dia sehari-hari pedagang barang-barang antik,” ungkap Eddy.
   
Dalam dakwaan disebutkan bahwa Eddy Sindoro dibantu Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie membuat paspor palsu Republik Dominika Nomor RD4936460 atas nama Eddy Handoyo Sindoro “Yang membuat paspor Dominika itu Jimmy, tapi saya tidak tahu di mana dia membuatnya,” ungkap Eddy.
   
Sebagaimana disebut dalam dakwaan, Lucas mengatur agar saat Eddy mendarat di Bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan ke luar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi.

Lucas menghubungi Sekretaris Komisaris Air Asia Dina Soraya untuk mengatur hal tersebut. Dina lalu menghubungi ground staff Air Asia Dwi Hendro Wibowo alias Bowo.
   
Bowo dan Duty Executive PT Indonesia Air Asia Yulia Shintawati lalu menjemput Eddy, Jimmy dan Michael di depan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 Terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi. Ridwan telah mempersiapkan boarding pass mereka. 
   
Eddy Sindoro dan Jimmy pun dapat langsung terbang ke Bangkok tanpa diketahui pihak Imigrasi. 
Baca juga: Eddy Sindoro ditangkap bukan berdasarkan daftar merah
Baca juga: Novel Baswedan katakan Lucas dipanggil “profesor”
Baca juga: M. Sindoro jelaskan cara keluarkan ayahnya dari Malaysia

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eddy Sindoro jelaskan proses keluar dari Malaysia

Jakarta (ANTARA News) – Bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro menjelaskan soal cara dirinya dan rekannya Jimmy keluar dari Kuala Lumpur ke Jakarta hingga akhirnya sampai di Bangkok tanpa melalui pemeriksaan imigrasi.

“Saat masuk ke Malaysia menggunakan paspor Domika tidak ada masalah tapi saat keluar, ternyata ada masalah, lawyer saya kasih tahu kalau paspornya palsu jadi harus diselesaikan,” kata Eddy Sindoro di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Eddy Sindoro menjadi saksi untuk pengacara Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro selaku terdakwa kasus penyuapan yang tangani oleh KPK sejak 2016. Eddy Sindoro adalah tersangka kasus suap terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa saat akan meninggalkan Malaysia dari Bandara Internasional Kuala Lumpur itulah petugas Imigrasi menangkap Eddy bersama rekannya  Chua Chwee Chye alias Jimmy alias Lie karena menggunakan paspor palsu.

Eddy dijatuhi hukuman denda sebesar 3000 ringgit Malaysia pada 16 Agustus 2018 atau pidana penjara 3 bulan, Eddy lalu membayar denda dan dikeluarkan dari Malaysia karena Eddy adalah warga negara Indonesia. Lucas mengetahui Eddy harus kembali ke Indonesia dari putra Eddy, Michael Sindoro.

“Saya cerita teman saya ke Jimmy, orang Singapura, kalau saya statusnya tersangka KPK, saya cerita juga ke lawyer saya di sana kalau saya tersangka KPK dan saya minta tolong untuk mengecek apakah saya kalau pulang bakal jadi masalah atau tidak, lalu mereka cek ke imigrasi tidak ada masalah,” jelas Eddy.

Mereka yang dimaksud Eddy adalah pengacaranya di Malaysia yang mengurus ke Imigration Officer Malaysia.
 
“Saya tanya sendiri semua clear gak ada masalah jadi saya tidak berpikir ada masalah apapun juga, semua berjalan sangat cepat, bagi saya tidak ada yang janggal, baru setelah melewati imigrasi semuanya Imigrasi Malaysia mengatakan saya harus dikenai denda,” ungkap Eddy.

Eddy mengaku bahwa di Malaysia ia juga ditengok oleh anaknya, Michael Sindoro namun ia tidak banyak bicara dengan Michael meski sudah tidak berkomunikasi selama 2 tahun.

“Saat di pengadilan saya lihat dari jauh, setelah itu dia datang menemui sekadar halo, yah hanya berpelukan saja,” tambah Eddy.

Menurut Eddy, yang mengatur kepulangannya adalah Jimmy dan ia pun mengikuti setiap perintah Jimmy.

“Jimmy kasih info kalau semua sudah diatur, lalu katanya jangan pulang dulu karena di aiport, saya berpikir saya sudah punya solusi, yang jelas awalnya saya mau pulang dulu baru berangkat belakangan tapi karena sudah terjadi ya begitu,” ungkap Eddy.

Eddy juga membantah diberikan topi dan kacamata sesampainya di bandara Soekarno Hatta untuk menyamarkan identitas dirinya.

Baca juga: Eddy Sindoro jalani sidang perdana 27 Desember 2018

Baca juga: Billy Sindoro didakwa menyuap Pemkab Bekasi terkait Meikarta

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi targetkan dua juta relawan lalu lintas hingga Maret

Jakarta (ANTARA News) – Korlantas Polri melalui program Millennial Road Safety Festival pada 2 Februari-31 Maret 2019, menargetkan dua juta relawan lalu lintas dari generasi milenial untuk berkampanye keselamatan lalu lintas.

“Ini yang menjadi target kami. Target rasional, sebelumnya muncul diskusi dengan kawan muda, mahasiswa, pelajar, orang tua, semua elemen sehingga itu target yang sangat rasional,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri di Kantor NTMC, Jakarta, Kamis.

Refdi Andri mengatakan program yang akan dilakukan di seluruh polda di Indonesia tersebut bertujuan memberdayakan kaum milenial untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Kaum milenial dirangkul karena sebanyak 57 persen korban kecelakaan lalu lintas berusia 16-38 tahun dan 25 persen korban kecelakaan lalu lintas berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

Sementara jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia pada 2011 mencapai 32 ribu orang yang ditargetkan menurun hingga separuhnya pada 2020.

Sementara data kecelakaan pada tahun 2014 hingga 2018, rata-rata korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 30 ribu orang per tahun atau sekitar 80 orang per hari.

“Kecelakaan merupakan suatu musibah besar karena mengguncang jiwa luar biasa dalam keluarga. Putus harapan dalam keluarga,” ujar Refdi.

Kaum milenial yang memiliki produktivitas tinggi apabila terlibat kecelakaan dapat kehilangan potensinya sehingga pihak kepolisian menilai kampanye kesadaran berlalu lintas harus dilakukan secara masif, terstruktur dan berkelanjutan.

Baca juga: Polri rangkul kaum milenial tekan angka kecelakaan lalu lintas

Baca juga: Capres diminta tak boboti materi debat dengan pesimisme

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap pegawai lapas menjadi kurir narkoba

Sukabumi (ANTARA News) – Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota, Jawa Barat menangkap oknum pegawai Lembaga Permasyarakat Nyomplong Kelas II B Sukabumi yang menjadi kurir narkoba untuk warga binaan lapas tersebut.

“Tersangka berinisial UK (53) kami tangkap saat hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan di power bank ke dalam Lapas Nyomplong tempat bekerjanya,” kata Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, tersangka yang merupakan PNS tersebut kedapatan memiliki sabu-sabu seberat 3,33 gram yang diduga untuk diselundupkan kepada narapidana yang memesan barang haram tersebut.

Pada kasus ini, sabu-sabu itu dipesan oleh narapidana kasus narkoba berinisial Bu dan kasus penipuan berinisial La. Keterangan yang diperoleh dari penyidik UK sudah dua kali menyelundupkan narkoba ke dalam lapas dengan imbalan dari narapidan yakni Rp150 ribu.

Namun demikian, polisi masih melakukan pengembangan kasus ini untuk mengungkap jaringan narkoba di dalam lapas yang tentunya berkoordinasi dengan pihak lapas itu sendiri.

“Tersangka sudah kami tangkap dan ditahan untuk pengembangan lebih lanjut dan dijerat dengan Undang-Undang Narkoba nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penajara,” tambahnya.

Sementara, Kalapas Kelas II B Nyomplong, Sukabumi Yunianto mengakui tersangka merupakan merupakan pegawai aktif lapas ini dan statusnya PNS. Bahkan tiga bulan lagi UK pun akan pensiun dari jabatannya.

Lanjut dia, anak buahnya itu pun memang sering kena tegur oleh dirinya karena sering izin keluar lapas saat sedang bertugas dengan alasan lapar dan membeli makan. Namun, ia tidak mengetahui bahwa UK terjerat penyelundupan barang haram itu ke dalam lapas.

“Kami sangat mendukung langkah pihak kepolisian melakukan pemberantasan narkoba, meskipun ada oknum pegawai lapas yang terjerat dan jika terbukti bersalah maka sanksinya sudah jelas dipecat dari jabatannya serta harus menjalani hukuman penjara,” katanya.

Baca juga: Polisi buru jaringan lapas pemasok narkoba ke sekolahan kawasan Kembangan

Baca juga: Polsek Kembangan tangkap dua pengedar narkoba jaringan lapas

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indeks kinerja, laporan dan catatan HAM di Indonesia

Dalam Indeks Kinerja HAM (IKH) yang terakhir dirilis Setara Institute pada 2016, total skor berada pada angka 2,83; meningkat 0,38 poin dari IKH pada 2015 sebesar 2,45 dan pada 2014 sebesar 2,49.

Survei yang dilakukan pada 5 November – 5 Desember 2016 itu memiliki delapan variabel yang dijadikan alat ukur dan menangkap persepsi responden ahli.

Selain variabel kebebasan berekspresi dan berserikat serta variabel kebebasan beragama/berkeyakinan, semua variabel menunjukkan tren positif yang menunjukkan kepercayaan responden ahli kepada pemerintah untuk menjalankan tugas pembangunan bidang HAM.

Enam variabel yang menunjukkan tren positif adalah penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, rasa aman dan perlindungan, penghapusan hukuman mati, penghapusan diskriminasi, RANHAM dan kinerja lembaga HAM serta pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Secara umum, Setara Institute menyebut belum meningkatnya indeks HAM secara signifikan disebabkan oleh komitmen pemerintah di bidang HAM yang belum terpenuhi.

Pemerintah nyaris tidak punya sikap dan roadmap untuk pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM akan dijalankan dan diintegrasikan dalam proses pembangunan negara.

Dalam bidang legislasi, meski giat melakukan deregulasi ekonomi, tetapi pada saat bersamaan pemerintah abai memastikan produk legislasi yang potensial merampas hak asasi manusia.

Janji penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu meski eksplisit disebutkan dalam Nawacita, tidak kunjung ada kemajuan dilanjutkan ke proses penyidikan meski berkasnya telah diserahkan Komnas HAM ke Jaksa Agung.

Secara umum, catatan Setara Institute untuk penegakan HAM pada 2016 adalah pemerintah belum menunjukkan keberpihakan politik pada pengungkapan kasus masa lalu dan penanganan kasus masa kini.

Politik legislasi pun tidak kondusif untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa yang akan datang, misalnya Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) sebagai acuan pembangunan bidang HAM hanya dokumen perencanaan untuk memperoleh anggaran tanpa mampu melimpahkan keadilan untuk warga.

Selanjutnya untuk penegakan HAM pada 2017, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dalam laporannya menyebut terdapat sejumlah permasalahan krusial sepanjang 2017.

Permasalahan pertama adalah terus berlanjutnya impunitas kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, meski pemerintah menjanjikan pembentukan suatu Komite Adhoc Kepresidenan untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, tetapi selama 2017 inisiatif pembentukan komite itu belum nampak.

Laporan hasil penyelidikan Komnas HAM untuk kasus pelanggaran HAM berat sampai berakhirnya periode Komnas HAM 2012-2017 tidak satu pun mengalami perkembangan.

Sementara untuk inisiatif pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh, pemerintah pusat tercatat belum memberikan dukungan resmi untuk mendukung proses penyelesaian di Aceh melalui KKR.

Justru yang terjadi makin kuatnya tekanan-tekanan dari kelompok penentang terhadap agenda-agenda pengungkapan kebenaran dan penyelesaian, seperti penyerangan kantor YLBHI dan tekanan kepada penyelenggaran diskusi dan pertemuan yang diorganisir masyarakat sipil.

Dalam aspek perlindungan kebebasan sipil, naiknya intoleransi dan ekstrimisme berbasis kekerasan telah berdampak pada kian terkoyaknya kebebasan sipil.

Keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinilai Elsam sebagai langkah mundur karena berpotensi mengoyak perlindungan kebebasan berserikat dan berorganisasi, serta kebebasan beragama/berkeyakinan.  

Laporan Elsam juga menggarisbawahi maraknya penyebaran hoaks melalui media sosial dan internet memicu naiknya intoleransi yang mengancam kebebasan sipil.

Perubahan UU Tindak Pidana Terorisme soal pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme serta tindak pidana baru yang masuk kategori perbuatan persiapan dan percobaan disebut menambah faktor kriminogen yang juga mengancam kebebasan sipil.

Masih sama dengan catatan Setara Institute pada 2016, sejumlah proyek-proyek strategis nasional berdampak pada pelanggaran HAM, apalagi dengan adanya Perpres Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional.

Praktik-praktik pelanggaran oleh korporasi, seperti tindakan kekerasan terhadap petani yang menuntut tanahnya, kriminalisasi terhadap petani dan para pembela lingkungan juga masih terjadi.

Catatan Hari Hak Asasi Manusia (Cahaham) 2018 yang disusun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) selain mencatat persoalan sama dengan tahun-tahun sebelumnya soal pelanggaran HAM berat masa lalu, intoleransi dan pelanggaran selama pembangunan infrastruktur, juga menyoroti pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing) selama berlangsungnya Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018.

Atas nama pemulihan keamanan selama perhelatan besar di Indonesia, perang terhadap para penjahat jalanan dan narkoba yang memperbolehkan polisi melakukan tindakan keras membuat agenda HAM terpinggirkan.

Untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, KontraS mengkritisi inisiatif yang muncul dari Kemenkopolhukam dan lemahnya lembaga korektif seperti Komnas HAM dan Ombudsman dalam mendorong penuntasan kasus itu.

Sementara itu, KKR Aceh yang telah menggelar dengar kesaksian pada November 2018, belum sepenuhnya mendapat dukungan dari pemerintah di tingkat nasional.

Persoalan revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan, Rancangan Undang – Undang Kitab Hukum Pidana (RKUHP) serta UU Nomor 5 tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme pun belum terselesaikan pada tahun 2018.

Dalam sektor sumber daya alam (SDA), KontraS mencatat terdapat peristiwa pelanggaran HAM di sektor SDA sejumlah 194 kasus dengan didominasi oleh kasus-kasus perampasan tanah atau okupasi dan kriminalisasi.

Salah satu kasus okupasi yang terjadi ialah pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di DIY.

Selain itu, peristiwa serangan, pembubaran kegiatan, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum dan kriminalisasi menyasar kelompok LGBT, petani, buruh dan pegiat lingkungan hidup dan kelompok masyarakat sipil lainnya pun masih terjadi.

Catatan tersebut diharapkan menjadi pijakan para pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan ke depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dan keadilan untuk korban pelanggaran HAM.

Baca juga: ILR dorong capres-cawapres prioritaskan isu HAM
Baca juga: Isu hukum dan HAM jangan hanya jadi dagangan

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala TU Kemenag otak korupsi dana rekon masjid

(Antara)-Polres Mataram kembali membekuk kepala staf tata usaha dilingkup kantor wilayah kementerian agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, dari hasil pengembangan operasi tangkap tangan pungli dana bantuan, rekonstruksi masjid pasca gempa Lombok. Polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka, karena bertindak langsung dalam pengambilan jatah 20 persen, dari setiap masjid yang dibangun dari dana bantuan pemerintah tersebut.

KPK konfirmasi anggota DPRD Kabupaten Bekasi soal perubahan tata ruang

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diperiksa terkait perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

KPK pada Kamis memeriksa lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY) dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

“Secara variatif, ada yang didalami terkait posisi di Pansus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) yang tentu saja terkait pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan tata ruang di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Selain itu, kata dia, dari lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu ada juga yang dikonfirmasi terkait perjalanan ke Thailand. “Ada saksi yang juga diklarifikasi terkait perjalanan ke Thailand. Kami belum bisa sampaikan secara lebih rinci informasi pemeriksaan per saksi,” kata Febri.

Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK  menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta.

Sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp180 juta.

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” kata Febri.

Baca juga: KPK cermati fakta persidangan kasus Meikarta yang sebut menteri dalam negeri
Baca juga: Klarifikasi Mendagri soal perizinan proyek Meikarta

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp11 miliar. 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama dan Henry Jasmen Sitohang.
Baca juga: KPK panggil lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus Meikarta
Baca juga: Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi kembalikan Rp70 juta kepada KPK

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri rangkul kaum milenial tekan angka kecelakaan lalu lintas

Jakarta (ANTARA News) – Polri, dalam hal ini Korlantas Polri berupaya mengajak generasi milenial melalui program Millennial Road Safety Festival untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri di Kantor NTMC, Jakarta, Kamis, mengajak generasi milenial untuk mengerti cara berkendara yang aman karena selama ini pengendara generasi milenial mendominasi jumlah korban kecelakaan lalu lintas.

Ia mencatat, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia pada tahun 2011 mencapai 32 ribu orang.

Sementara data kecelakaan pada tahun 2014 hingga 2018, rata-rata korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 30 ribu orang per tahun atau sekitar 80 orang per hari.

Refdi mencatat sebanyak 57 persen korban kecelakaan lalu lintas tersebut berusia 16-38 tahun. Selain itu 25 persen korban kecelakaan lalu lintas berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Dari tahun 2011 sampai 2018, belum ada penurunan (angka kecelakaan) yang signifikan, untuk itu kami sepakat bahwa harus ada gerakan besar berupa kampanye keselamatan,” katanya.

Dengan adanya gerakan kampanye keselamatan Millennial Road Safety Festival ini, pihaknya menargetkan penurunan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 50 persen pada tahun 2020.

“Targetnya pada tahun 2020, angka korban meninggal dunia akibat laka lantas bisa turun menjadi 15 ribu orang per tahun,” katanya.

Sementara pada tahun 2035, pihaknya menargetkan tidak akan ada lagi kecelakaan.

“Targetnya zero accident pada 2035,” katanya.

Refdi mengatakan, gerakan ini bertujuan untuk memberdayakan kaum milenial dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas guna tercapainya lalu lintas tanpa kecelakaan.

Dalam Millennial Road Safety Festival, Korlantas Polri akan bekerja sama dengan semua polda di seluruh Indonesia.

“Karena targetnya terbentuknya relawan-relawan milenial, maka gerakan ini dilakukan serentak secara luas di seluruh Indonesia. Semua polda juga merangkul semua stakeholder di kewilayahan masing-masing,” katanya. 

Baca juga: Jumlah kecelakaan selama Operasi Lilin 2018 turun 30 persen
 

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Urine Ivan Gunawan diperiksa di Polrestro Jakarta Barat

Jakarta (ANTARA News) – Presenter dan desainer Ivan Gunawan kini menjalani pemeriksaan urine untuk melengkapi berita acara pemeriksaan terkait dugaan kepemilikan dan keterlibatan jaringan kokain internasional oleh asistennya berinisial AJA (36).

Pada Kamis sekitar pukul 11.00 WIB, Ivan Gunawan telah selesai menjalani pemeriksaan oleh pihak Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk melengkapi pemeriksaan asistennya.

Ivan kemudian digiring menuju Klinik Pratama Polres Metro Jakarta Barat untuk menjalani pemeriksaan urine lengkap untuk melihat keterkaitan dirinya pada barang bukti narkoba yang dimiliki asistennya.

Ivan masih enggan menyebutkan pemeriksaan apa yang telah ia jalani dengan anggota Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat.

“Nanti saja yah, kita preskon (press conference),” ujar Ivan.
  Presenter dan desainer Ivan Gunawan kini menjalani pemeriksaan urin untuk melengkapi berita acara pemeriksaan terkait kepemilikan dan keterlibatan jaringan kokain internasional oleh asistennya berinisial AJA (36). (ANTARA News/Devi nindy)

Sebelumnya, Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz mengatakan akan memeriksa Ivan Gunawan guna mendalami keterikatan Ivan dengan asistennya dan hubungan keduanya terkait kepemilikan narkoba kokain.

Ia menyebut narkoba jenis kokain yang dimiliki asisten figur publik Ivan Gunawan AJA (36) didapatkan dari jaringan narkoba asal Belanda.

Ia memaparkan lebih lanjut dari berita acara pemeriksaan, tersangka AJA menyatakan bahwa kokainnya didapat dari jaringan internasional Belanda, yang dikenalnya saat berada di Eropa akhir tahun lalu.

Saat dilakukan tes urine oleh anggota terhadap tersangka AJA, rupanya tersangka diketahui positif mengkonsumsi empat jenis zat narkoba.

“Hasil cek urine, positif kokain, methamphetamine, MDMA dan THC,” ujar dia.

AJA (36) ditangkap karena keterlibatannya atas peredaran gelap narkoba pada Senin di rumah kost No.1A kamar 23, Jalan  H Najihun No.1A (Dwijaya) Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tersangka AJA ditangkap bersama barang bukti satu paket serbuk kokain, dua paket serbuk MDMA, dan dua pil ekstasi.

“Yang jelas ini merupakan pengembangan jaringan kokain di Indonesia dan masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ujar dia.

Baca juga: Kokain asisten Ivan Gunawan dari jaringan Belanda
Baca juga: Polisi akan panggil Ivan Gunawan terkait kokain asistennya

 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi terkait kasus Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Lima anggota DPRD Kabupaten itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi sebagai saksi untuk tersangka NHY terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lima anggota DPRD Kabupaten Bekasi itu masing-masing Abdul Rosid Sargan, Sarim Saepudin, Haryanto, Suganda Abdul Malik, dan Nyumarno.

Dalam penyidikan kasus Meikarta, KPK  menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta.

Sebelumnya sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp180 juta.

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp11 miliar sampai dengan saat ini. 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kabakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman datangi gedung KPK

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya (Laksdya) Achmad Taufiqoerrochman mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menemui pimpinan lembaga anti rasuah ini. 

“(Mau) “courtesy call” saya kan baru menjabat ya, ya harus ketemu pejabat-pejabat di negara ini. Saya sudah ke beberapa Menteri, Panglima TNI, Kapolri, dan sekarang KPK,” kata Taufiqoerrochman saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia pun membantah bahwa kedatangan itu juga terkait dengan kasus pengadaan satelit pemantauan di Bakamla RI.

“Enggak itu kan sudah berjalan ya, silakan itu bukan urusan karena saya pejabat baru, saya harus “courtesy call”. Berdiskusi bagaimana ke depan, kalau yang sudah-sudah tidak ada masalah,” kata dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah bahwa kedatangan Kabakamla untuk bertemu dengan pimpinan KPK.

“Audiensi dengan pimpinan KPK. Aspek-aspek pencegahan korupsi dapat menjadi salah satu yang akan dibahas bersama,” ucap Febri.

Sebelumnya, Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman dilantik sebagai Kabakamla di gedung Kemenkopolhukam, Jakarta pada 9 November 2018.

Ia menggantikan Laksamana Arie Soedewo yang menjabat sebagai Kabakamla sebelumnya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ivan Gunawan jalani pemeriksaan di Polresro Jakarta Barat

Jakarta (ANTARA News) – Presenter dan desainer Ivan Gunawan menjalani pemeriksaan terkait kepemilikan dan keterlibatan jaringan kokain internasional oleh asistennya berinisial AJA (36).

Pada Kamis sekitar pukul 10.00 WIB, Ivan Gunawan menghadiri panggilan pemeriksaan oleh Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk melengkapi pemeriksaan asistennya.

Mengenakan kemeja kuning cerah, wajahnya ceria menyapa awak media yang mengikuti perkembangan kasus jaringan kokain Belanda.

“Sehaaat,” ujar Ivan sembari memasuki ruangan pemeriksaan.

Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz mengatakan akan memeriksa Ivan Gunawan guna mendalami keterikatan Ivan dengan asistennya, dan hubungan keduanya terkait kepemilikan narkoba kokain.

Sebelumnya, ia menyebut narkoba jenis kokain yang dimiliki asisten figur publik Ivan Gunawan AJA (36) didapatkan dari jaringan narkoba asal Belanda.

Ia memaparkan lebih lanjut dari berita acara pemeriksaan, tersangka AJA menyatakan bahwa kokainnya didapat dari jaringan internasional Belanda, yang dikenalnya saat berada di Eropa akhir tahun lalu.

Saat dilakukan tes urine oleh anggota terhadap tersangka AJA, rupanya tersangka diketahui positif mengkonsumsi empat jenis zat narkoba.

“Hasil cek urine, positif kokain, methamphetamine, MDMA dan THC,” ujar dia.

AJA (36) ditangkap karena keterlibatannya atas peredaran gelap narkoba pada Senin di rumah kost No.1A kamar 23, Jalan  H Najihun No.1A (Dwijaya) Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tersangka AJA ditangkap bersama barang bukti satu paket serbuk kokain, dua paket serbuk MDMA, dan dua pil ekstasi.

“Yang jelas ini merupakan pengembangan jaringan kokain di Indonesia, dan masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perampokan modus pecah kaca mobil marak di Sukabumi

Sukabumi, Jawa Barat (ANTARA News) – Aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di Sukabumi, Jawa Barat. Pelakunya mengincar mobil terparkir di pinggir jalan dan langsung menguras barang yang ada di dalamnya.

Kali ini perampok berhasil membawa kabur laptop dari mobil jenis Range Fover yang terparkir di halaman Hotel Balcony, di Kecamatan Cikole, Rabu.

“Saat kejadian saat hendak solat dan mobil di parkir di halaman hotel. Saat balik lagi ke mobil ternyata kaca depan sebelah kiri sudah pecah dan laptop saya pun hilang,” kata korban, Dede Ari, di Sukabumi, Rabu.

Aksi perampokan ini pun terekam kamera tersembunyi Hotel Balcony. Dalam rekaman kamera itu terlihat dua pria menggunakan sepeda motor mengawasi aktivitas warga di sekitar hotel.

Salah satu terduga dari pelaku turun dari sepeda motor berpura-pura melakukan sesuatu. Di lokasi kejadian terdapat dua mobil, namun diduga di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan tidak ada barang berharga di dalamnya sehingga mencari mobil lainnya yakni mobil milik Dede Ari yakni Range Rover.

Pelaku pun hanya membutuhkan waktu sekitar dua menit untuk memecahkan kaca mobil dan menguras barang yang ada di dalamnya. Akibatnya korban kehilangan satu unit laptop yang biasa digunakan untuk bekerja.

Korban baru tersadar saat hendak masuk ke mobilnya yang kaca depan sebelah kirinya sudah rusak. Dengan kejadian itu, ia pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak Polsek Cikole.

“Laptop itu saya gunakan untuk kerja, jadi datanya hilang semua apalagi banyak berkas penting di dalamnya sehingga harus mengulangi dari awal pekerjaan yang sedang digarap,” tambahnya.

Informasi yang dihimpun, aksi pecah kaca mobil tersebut terjadi di empat titik lainnya, namun sampai saat baru satu korban yang melaporkan kejadian tersebit kepada pihak kepolisian.

Hingga saat ini, polisi masih memburu para pelaku kejahatan dengan modus pecah kaca mobil tersebut .

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019