Kapolda: Aceh aman jelang Pemilu 2019

Banda Aceh (ANTARA) – Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak menegaskan, situasi Aceh aman menjelang pemungutan suara Pemilu 2019 yang digelar serentak antara pemilu anggota legislatif dengan pemilihan presiden 17 April mendatang

“Situasi keamanan Aceh sudah sangat kondusif menjelang pemilu. Namun, kami juga tetap mewaspadai ancaman yang bisa mengganggu keamanan,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol Rio S Djambak di Banda Aceh, Jumat.

Kapolda mengatakan, keamanan merupakan hal penting bagi masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi, sehingga bisa memilih pemimpin dan calon anggota legislatif sesuai hati nurani.

Jenderal Polri bintang dua itu menyebutkan, pengamanan pemilu di Provinsi Aceh melibatkan 12 ribu personel gabungan TNI/Polri. Dari pihak TNI juga siap dipanggil jika dibutuhkan.

Sedangkan pola pengamanan, lanjut Kapolda, meningkatkan razia dan patroli dialogis. Tujuannya mencegah terjadinya gangguan keamanan masyarakat menjelang pemungutan suara

“Pada pemilu ini, kami tidak memetakan tempat pemungutan suara atau TPS rawan seperti Pilkada 2017. Namun begitu, kerawanan sudah dibagi, aman, rawan satu, dan rawan dua,” sebut Kapolda.

Selain itu, Kapolda menegaskan pihaknya tidak menolerir dan menindak tegas setiap tindakan yang mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi di Provinsi Aceh.

“Keamanan menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat. TNI/Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami mengajak masyarakat Aceh untuk ikut bersama-sama mewujudkan keamanan jelang pemilu,” pungkas Irjen Pol Rio S Djambak.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tes urine digelar di waduk Keureuto, dua pekerja positif

Lhokseumawe, Aceh (ANTARA) – Para pekerja di lingkungan proyek waduk Krueng Keureuto di Kecamatan Payabakong, Kabupaten Aceh Utara, dites urine secara mendadak pada Jumat pagi dan dua pekerja dinyatakan positif.

Kapolres Aceh Utara AKBP Ian Rizkian, di Lhoksukon mengatakan, tes urine yang dilakukan tim urusan kesehatan (Urkes) Polres setempat itu atas permintaan pihak perusahaan.

“Pihak perusahaan proyek waduk Krueng Keureuto meminta tim kita untuk melakukan tes urine mendadak bagi pekerja di sana, dengan tujuan agar para pekerja benar-benar bebas narkoba,” kata Kapolres Ian Rizkian.

Disebutkan, permintaan tes urine oleh perusahan ini untuk memastikan agar para pekerja di sana benar-benar terbebas dari narkotika, sehingga tidak menghambat terhadap pekerjaan yang sedang dilaksanakan, yakni pembuatan waduk Krueng Keureuto.

Dikatakan, hasil tes urine yang dilakukan tim Urkes tersebut terdapat dua pekerja dinyatakan positif narkotika. Meski demikian, dua pekerja itu dikembalikan ke pihak perusahaan karena tidak ada barang bukti.

“Kedua pekerja itu kita kembalikan ke perusahaan, biar mereka yang mengambil tindakan,” kata Kapolres Aceh Utara itu. Meski demikian, pihaknya mengimbau agar masyarakat untuk tidak mencoba-coba mengonsumsi narkoba, karena selain dapat berurusan dengan hukum bila kedapatan, juga merusak kesehatan sendiri.

Gea Fahmil perwakilan PT. Brantas Abipraya, di lokasi kegiatan kepada polisi menyebutkan, tes urine ini diikuti oleh 150 pekerja dan tujuannya untuk memastikan pekerja di lingkungan waduk itu bebas narkoba.

Sementara bagi dua pekerja yang positif urine itu, pihaknya akan mengambil tindakan tegas supaya menjadi efek jera dan dapat dijadikan pelajaran bagi pekerja yang lain.

Pewarta: Mukhlis
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Jatim tangkap buron tersangka korupsi Bulog Rp1,7 miliar

Kami tangkap tersangka Sigit tadi malam di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat tinggal. Proses penangkapannya dibantu oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung

Surabaya (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menangkap Sigit Hendro Purnomo yang dinyatakan buron sejak November 2018 dalam kasus dugaan korupsi senilai Rp1,7 miliar di Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

“Kami tangkap tersangka Sigit tadi malam di rumah orang tuanya di Bandung, Jawa Barat, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat tinggal. Proses penangkapannya dibantu oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi kepada wartawan di Surabaya, Jumat.

Tersangka Sigit menjabat sebagai Kepala Seksi Komersial dan Pengembangan Bisnis Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Surabaya Selatan di Mojokerto, Jawa Timur.

Pemuda berusia 34 tahun itu diketahui terakhir kali masuk kantor tanggal 31 Oktober 2017. Dia tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejati Jatim, hingga akhirnya ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak November 2018.

Aspidsus Didik menjelaskan modus korupsi yang dilakukan Sigit adalah tidak menyetor uang hasil penjualan dari “Rumah Pangan Kita” senilai Rp1,7 miliar ke rekening Bulog.

“Tersangka Sigit malah membuat rekening atas nama pribadinya untuk menampung pembayaran dari pembeli,” ujarnya.

Didik menandaskan, Sigit juga terdata sebagai buronan Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. “Beberapa Badan Usaha Milik Daerah seperti Puspa Agro dan pihak lain telah melapor ke Polda Jatim karena merasa ditipu Sigit senilai Rp13 miliar,” katanya.

Tadi pagi Sigit diterbangkan dari Bandung ke Surabaya. Dia langsung dijebloskan ke Rutan Kejati Jatim dan menjadi tahanan penyidik selama 20 hari.

“Berkas perkaranya sebenarnya sudah rampung. Semula kami merencanakan akan menyidangkan secara ‘In Absentia’. Dengan tertangkapnya tertangka Sigit berarti tidak jadi disidangkan In Absentia,” ucap Didik. 

Pewarta: A Malik Ibrahim / Hanif Nashrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mobil tabrak sepeda motor di Aceh Jaya, satu keluarga kritis

Aceh Jaya (ANTARA) – Kecelakaan lalu lintas terjadi di lintas jalan nasional Meulaboh – Banda Aceh antara mobil penumpang Toyota Hilux menabrak pengendara sepeda motor di Gampong (desa) Baro, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Jumat siang.

Akibat dari kecelakaan tersebut satu keluarga pengendara motor kritis, yakni Tgk Fauzi (45) warga Gampong Baro Sayeung, Kecamatan Setia Bakti, bersama istri dan dua anaknya, korban kini masih dirawat di Rumah Sakit Teuku Umar Calang.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Eko Purwanto, melalui Kasat Lantas Polres Aceh Jaya Iptu Iswandi, di Aceh Jaya, Jum’at, menyampaikan kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 11.40 WIB.

Iswandi, menjelaskan kronologi kejadian itu, berawal dari mobil yang dikendarai Faisal (45) melaju dengan kecepatan tinggi dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, menuju Banda Aceh, sedangkan sepeda motor dari arah Calang, hendak pulang ke rumah.

Sesampainya di simpang Desa Gampong Baro, motor hendak menyeberang dari sebelah kiri arah menuju Banda Aceh ke arah kanan, dan langsung terjadi tabrakan, posisi tabrakan di sebelah kanan arah jalan Meulaboh.

Akibat terjadi kecelakaan tersebut Fauzi, mengalami luka di bagian kepala dan kuping kirinya hilang, serta patah kaki kanan, istrinya Monalisa, mengalami luka di bagian kepala, dan anaknya Muhammad Yasir mengalami luka di bagian kepala dan Mauizzah mengalami luka di bagian kepala dan kaki kanan patah.

Sedangkan pengemudi Toyota Hilux Faisal, pekerjaan PNS, warga Desa Lampanah Raju, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar.

Dalam mobil juga ada satu orang penumpang atas nama Widi Banu Santoso (48) pekerjaan PNS warga Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, keduanya tidak mengalami luka serius. 
 

Pewarta: Anwar
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

26.827 personel gabungan diterjunkan amankan Pemilu 2019 di Jatim

Saya berharap kepada TNI-Polri dan instansi yang terlibat dalam pengamanan pemilu tahun 2019 agar terus meningkatkan sinergitas dan dapat bekerja dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar

Surabaya (ANTARA) – Sebanyak 26.827 personel gabungan dari Polri, TNI hingga Linmas diterjunkan dalam “Operasi Mantap Brata Semeru” untuk pengamanan Pemilu 2019 di Jawa Timur.

Kepastian jumlah personel itu setelah pihak Polda Jatim dan Kodam V/Brawijaya menggelar apel kesiapan di lapangan Makodam V/Brawijaya, Jumat, yang dipimpin oleh Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan Gubernur Khofifah dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R. Wisnoe Prasetja Boedi.

“Saya berharap kepada TNI-Polri dan instansi yang terlibat dalam pengamanan pemilu tahun 2019 agar terus meningkatkan sinergitas dan dapat bekerja dengan maksimal sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar,” kata Luki.

Sementara untuk personel pengamanannya, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera merinci ada 2.500 personel dari Polda Jatim dan 24.327 personel dari 39 Polres jajaran.

Jumlah ini akan dibantu dari anggota Linmas yakni sebanyak 158.080 personel dan dari TNI sebanyak 13.513. Para personel ini akan ditempatkan di beberapa titik di Jatim.

“Personel paling banyak akan ditempatkan saat pengamananan di setiap titik tempat pemungutan suara (TPS),” katanya.

Dalam operasi Mantap Brata ini akan dipetakan tiga kategori TPS mulai dari kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Pasalnya di Jatim ada sebanyak 130.012 TPS.

Kategori TPS rawan ditinjau dari berbagai aspek misalnya dari kondisi geografis. Dia mencontohkan di daerah perbatasan provinsi di ujung Jatim, Banyuwangi yang berbatasan dengan pulau Bali.

“Dikatakan rawan karena situasi geografinya dan rawan karena history pernah terjadi hal-hal di wilayah tersebut,” ujar Barung.

Selain itu, pengamanan satu TPS akan diamankan oleh dua personel gabungan. Setiap TPS rawan akan diawasi oleh satu pengaman. Apabila tidak rawan, dari empat TPS hingga enam TPS akan diawasi oleh dua personel.

Ditemui di kesempatan yang sama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI R Wisnoe mengatakan pihaknya akan aktif untuk turut mengamankan pesta demokrasi. Selain itu, selama ini pihaknya juga telah melakukan latihan fisik.

“Kami melaksanakan latihan-latihan sampai dengan puncaknya latihan sispamkota kemarin dengan Kepolisian,” ucapnya.

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat warga negara Polandia tersangka bawa satwa dan tumbuhan

Penyidik Balai Gakkum saat ini masih akan terus mengusut dan mengungkap pelaku Iainnya yang terlibat, kata dia

Pontianak (ANTARA) – Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan empat Warga Negara Asing (WNA) asal Polandia sebagai tersangka karena kedapatan membawa tumbuhan dan satwa liar berjumlah 283 jenis yang berasal dan Kawasan Hutan Taman Wisata Alarn Bukit Kelam, Sintang tanpa izin.

“Pada 18 Maret 2019, Petugas Tim Gabungan Timpora melakukan operasi bersama pengawasan keimigrasian di wilayah Kecamatan Kelam Permai. Dari kegiatan yang ada ditemukan WNA asal Polandia membawa tumbuhan dan satwa liar tanpa izin,” ujar Kasi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wil Kalimantan, David Muhammad di Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Kalimantan, Jumat.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan penyidik menetapkan keempat WN Polandia tersebut sebagai tersangka, yaitu 0J (31 tahun), HF (44 tahun), BP (31 tahun) dan T6 (46 tahun) sebagai tersangka.

“Penyidik Balai Gakkum saat ini masih akan terus mengusut dan mengungkap pelaku Iainnya yang terlibat,” kata dia.

Ia menyebutkan, dari hasil identifikasi BKSDA Kalimantan Barat yang dibantu oleh laboratorium MIPA Universitas Tanjungpura Pontianak, 283 jenis tumbuhan dan satwa liar (TSL) tersebut terdiri dari kelabang 45 ekor, laba-laba 96 ekor, kumbang tanah 40 ekor, kaki seribu 20 ekor, katak mulut sempit 3 ekor, ular birang 1 ekor, kalajengking cambuk 42 ekor, kalajengking tidak berekor 3 ekor, kecoa hutan 10 ekor, kalajengking 19 ekor, tumbuhan anggrek dendrobium 2 rumpun, anggrek mutiara 1 rumpun dan tumbuhan daun kupu kupu 1 rumpun.

“Selain 283 jenis TSL yang disita tersebut, penyidik juga menyita 314 buah wadah plastik dari tersangka dan 110 buah di antaranya dibawa langsung dari Polandia,” jelas dia.

Hasil identifikasi BKSDA Kalimantan Barat juga menyatakan 283 jenis TSL tersebut tidak masuk kategori dilindungi /tidak dilindungi karena tidak masuk dalam Iampiran pada pada PP No. 106 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas P.20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap keempat tersangka mengaku mengambil dan membawa 283 jenis TSL tersebut dari sekitar Goa Maria yang merupakan wilayah Kawasan Hutan Taman Wisata Alam Bukit Kelam. Mereka juga mengaku bahwa mengambil ke 283 jenis TSL tersebut untuk difoto dan kemudian dilepaskan. Tetapi dari banyaknya jenis yang mereka ambil dan sebagian tabung/wadah plastik yang dibawa langsung dari Polandia maka akan diusut Iebih Ianjut terkait kepentingan keempat tersangka tersebut,” jelas dia.

Penyidik Balai Gakkum menetapkan keempat WNA tersangka berdasarkan dua alat bukti karena telah melanggar Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 ayat (3) huruf m juncto Pasal 78 Ayat (12), dengan ancaman hukum penjara paling lama 1 tahun, plus denda paling banyak Rp 50 juta.

“Kemudian tersangka tersebut juga diduga melakukan penyalahgunaan visa dan akan diserahkan ke Imigrasi Sanggau untuk dilakukan proses hukum terkait dugaan penyalah gunaan visa tersebut. Sehingga selain dikenakan Undang-undang kehutanan juga akan dikenakan Undang-Undang Imigrasi. Dalam penangan perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendapat dukungan dari Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat,” kata dia.

Dalam penangan perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK Kalimantan mendapat dukungan dari Korwas PPNS Polda Kalimantan Barat.

Pewarta: Dedi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gagalkan penyelundupan satwa dilindungi

Dua ekor Owa ungko berada di kandang sebelum diperiksa di Kantor BBKSDA Riau di Pekanbaru, Riau, Jumat (22/3/2019). Otoritas Kepabeanan Dumai berhasil menangkap empat orang tersangka pelaku penyelundupan dengan barang bukti dua ekor primata dilindungi jenis Owa ungko dan 38 ekor burung Cendrawasih (Paradisaeidae), Kakatua Raja Hitam (Cacatuidae) serta burung Rangkong (Bucerotidae). ANTARA FOTO/Rony Muharrman/hp.

Petugas kebersihan temukan granat dalam bak sampah

Bengkulu (ANTARA) – Seorang petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Jumat sore sekitar pukul 16.30 WIB menemukan granat tangan jenis manggis yang diduga masih aktif di bak penampungan sampah di kawasan Pasar Atas Curup.

Dandim 0409/Rejang Lebong Letkol Kav Budi Wirman melalui Pasi Intel Kapten Cba Afrizal mengatakan, granat manggis ini ditemukan oleh Rasman (40) petugas honorer DLH Rejang Lebong saat membersihkan sampah yang berserakan di dekat bak penampungan sampah yang berada di kawasan Pasar Atas RT 02 RW 01, Kelurahan Pelabuhan Baru.

“Granat ini ditemukan oleh yang bersangkutan saat membersihkan sampah di sekitar bak penampung sampah Pasar Atas, di mana granat itu berada di tumpukan sampah kemudian dipindahkan ke dalam bak penampungan sampah,” ujarnya.

Setelah tidak lama menemukan granat itu, tambah dia, melintas anggota Kodim 0409/Rejang Lebong dan Rasman langsung melaporkan benda temuannya itu sehingga kemudian dirinya bersama dengan anggota Intel dan Babinsa mengamankan lokasi penemuan granat guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

“Granatnya sudah kami evakuasi dan serahkan kepada petugas Denpal Curup, karena kalau disana bisa berbahaya bagi warga setempat. Ini kemungkinan dibuang oleh seseorang yang tidak berani untuk menyerahkan granat tersebut ke pihak yang berwenang,” tambah dia.

Sementara itu, Aan (37) salah seorang pedagang di kawasan Pasar Atas yang posisinya tokoknya tidak jauh dari lokasi penemuan granat mengatakan, dirinya sempat kaget saat ada petugas TNI yang datang mengamankan granat di dalam bak penampungan sampah di wilayah itu.

“Kami sempat kaget begitu tahu ada petugas kebersihan yang menemukan granat saat lagi turun hujan, tapi tidak lama kemudian granatnya langsung di bawa anggota TNI ke Kodim,” urainya.
 

Pewarta: Nur Muhamad
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua tersangka suap proyek Kabupaten Mesuji dilimpahkan ke penuntutan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap dua tersangka kasus suap terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018.

“Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan dua tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2018 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Dua tersangka tersebut, yaitu pemilik PT Jasa Promix Nusantara dan PT Secillia Putri Sibron Azis (SA) dan satu orang pihak swasta bernama Kardinal (K).

Dua tersangka itu merupakan pihak pemberi dalam kasus suap tersebut.

“Rencana sidang dilakukan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Lampung,” ucap Febri.

Febri menyatakan sampai saat ini sudah diperiksa sekitar 20 saksi terdiri dari unsur Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji, dan swasta.

KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Bupati Mesuji nonaktif Khamami (KHM), Taufik Hidayat (TH) yang merupakan adik Bupati Mesuji, dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mesuji sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) Wawan Suhendra (WS).

Dalam perkara ini, Bupati Mesuji Khamami diduga menerima suap senilai total Rp1,58 miliar selaku “fee” proyek sebesar 12 persen dari total nilai proyek yang diminta Sibron Azis melalui Wawan Suhendra.

Suap tersebut merupakan pembayaran “fee” atas 4 proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh 2 perusahaan milik Sibron yaitu pertama proyek yang bersumber dari APBD 2018 dikerjakan oleh PT Jasa Promix Nusantara (JPN)) berupa pengadaan base dengan nilai kontrak senilai sekitar Rp9,2 miliar.

Kedua, tiga proyek yang bersumber dari APBD-Perubahan 2018 yaitu satu proyek dikerjakan PT JPN yaitu pengadaan bahan material ruas Brabasan-Mekarsari sebesar Rp3,75 miliar dan dua proyek dikerjakan PT Secilia Putri (SP) yaitu pengadan base Labuhan Mulya-Labuhan Baru-Labuhan Batin sebesar Rp1,48 miliar dan pengadaan bahan material penambangan kanan-kiri (segitiga emas-muara tenang) senilai Rp1,23 miliar.

Pemberian suap diserahkan secara bertahap yaitu pada 28 Mei 2018 sebagai tanda tangan kontrak diterima pemberian sebesar Rp200 juta dan 6 Agustus 2018 diterima sebesar Rp100 juta serta pada 23 Januari 2019 diserahkan Rp1,28 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumsel petakan 50 TPS rawan

Personel Brimob Detasemen B Jeulekat Polda Aceh mengikuti apel Siaga Pemilu Mantap Brata Rencong 2019 di lapangan Hiraq Lhokseumawe, Aceh, Jumat (22/3/2019). Kepolisian Polda Aceh mengerahkan 16.580 personel Polri-TNI untuk mengamankan jalannya pilpres dan pileg pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Rahmad/nz. (ANTARA FOTO/RAHMAD)

Dari 25 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel hanya 50 TPS yang tergolong rawan terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ili

Palembang (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memetakan 50 tempat pemungutan suara Pemilu 17 April 2019 tergolong rawan atau mudah menjadi sasaran gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dari 25 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel hanya 50 TPS yang tergolong rawan terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan daerah pegunungan atau berbukit seperti Oku Selatan, Empat Lawang dan Lahat,” kata Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, di Palembang, Jumat.

Seusai apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan menghadapi Pemilu 2019, Kapolda menjelaskan bahwa khusus TPS yang tergolong rawan pihaknya menempatkan personel lebih banyak dari TPS yang tergolong kurang rawan dan aman.

Pengamanan di TPS yang kurang rawan dan aman, dilakukan pola pengamanan lima TPS dilakukan pengamanan oleh dua anggota Polri, sedangkan untuk TPS di daerah tergolong sangat rawan dilakukan pengamanan satu TPS dua polisi, katanya.

Untuk melakukan pengamanan seluruh tahapan Pemilu serentak pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres, disiagakan 7.165 personel gabungan Polda Sumsel, Kodam II Sriwijaya, Basarnas, Satpol PP dan sejumlah organisasi sosial kemasyarakatan.

Kegiatan pengamanan pesta demokrasi rakyat tersebut dilakukan dengan menggelar Operasi Mantap Brata dengan tema Tingkatkan sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif.

Personel yang tergabung dalam operasi khusus pengamanan Pemilu siap mengamankan seluruh tahapan pesta demokrasi rakyat lima tahunan itu.

Selain itu, pihaknya juga menjamin masyarakat menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tanpa paksaan dari pihak manapun atau secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pesta demokrasi serentak pada 17 April 2019 itu merupakan tonggak sejarah penyelenggaraan lima jenis pemilihan secara bersamaan yakni pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pemilihan presiden/wapres.

Pelaksanaan Pemilu serentak tersebut menjadi sorotan dunia apakah Indonesia mampu menyelenggarakan pesta demokrasi memilih anggota legislatif sekaligus pimpinan nasional.

Untuk menyukseskan pesta demokrasi rakyat itu, selain membutuhkan pengamanan maksimal, penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu wajib menunjukkan kinerja objektif dan transparan, kata kapolda. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

PBNU setuju penerapan UU Terorisme untuk hoaks berdampak serius

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan setuju penerapan UU Terorisme bagi pelaku penyebar hoaks yang menimbulkan dampak serius.

“Kita lihat kalau memang hoaksnya memang dampaknya serius, sangat luas, setuju,” kata Said Aqil di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyatakan pelaku penyebar hoaks bisa dijerat UU Terorisme jika menimbulkan teror dan ketakutan di masyarakat.

Said Aqil mengatakan, jika ancaman hoaks yang dilakukan memang seperti teror, maka bisa diterapkan UU Terorisme.

“Kalau mengancam seperti teror boleh. Itu kan ancaman memecah belah keutuhan bangsa,” jelas dia.

Menurut Said, Al Quran juga menyatakan orang yang membuat hancur tatanan kehidupan harus dihukum keras.

Baca juga: Polri: Penggunaan UU Terorisme untuk hoaks perlu lihat fakta hukum

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Said Aqil serahkan laporan terhadap dirinya kepada polisi

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyerahkan pelaporan atas dugaan ujaran kebencian yang ditudingkan kepadanya, kepada pihak kepolisian.

“Saya serahkan kepada polisi. Saya percaya kepada polisi, kalau mau dilanjutkan ‘monggo’,” kata Said Aqil di Jakarta, Jumat.

Said Aqil mengatakan dirinya adalah warga negara biasa dan siap dimintai keterangan jika diminta polisi.

“Tapi belum dipanggil sampai sekarang,” ujar Said Aqil.

Dia mengatakan berdasarkan ahli Bahasa Indonesia, apa yang diutarakan olehnya bukan lah ujaran kebencian.

Sebelumnya Said Aqil menyebut kubu Prabowo-Sandiaga didukung kelompok radikal. Pernyataan Said Aqil itu kemudian dilaporkan sebagai dugaan ujaran kebencian serta kampanye negatif.

Said Aqil menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menilai kebenaran atas pernyataannya itu.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Romahurmuziy di KPK

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy (kanan) berjalan seusai menjalani pemeriksaan perdana di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Romahurmuziy terjerat kasus dugaan jual beli Jabatan di Kementerian Agama 2018-2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Kapolda: Solo Raya mendapat perhatian pengamanan saat kampanye terbuka

Semarang (ANTARA) – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Condro Kirono mengungkapkan Kota Solo dan sekitarnya akan mendapat perhatian khusus dalam pengamanan pelaksanaan kampanye terbuka Pemilu 2019 yang akan dimulai pada 24 Maret.

“Kami akan tempatkan Solo raya untuk menjadi perhatian,” kata kapolda usai gelar pasukan pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 di Semarang, Jumat.

Menurut dia, intensitas pelaksanaan kampanye terbuka paling banyak akan digelar di wilayah Solo dan sekitarnya.

Intensitas yang tinggi tersebut, lanjut dia, tentunya berdampak terhadap potensi konflik yang lebih besar.

Secara umum, menurut dia, Jawa Tengah masuk dalam kategori aman dalam pelaksanaan pemilu ini.

Meski masuk dalam kategori aman, kata dia, kepolisian tidak akan meremehkan ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

“Kami tidak mau ‘undersetimate’. Kita akan lihat dinamika kampanye,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, 35 ribu personel gabungan TNI dan Polri diterjunkan untuk pelaksanaan pengamanan kampanye terbuka Pemilu 2019 yang akan di mulai pada 24 Maret.

“Dari kepolisian disiagakan 23 ribu personel, ditambah penguatan dari TNI sebanyak 12 ribu,” kata Condro.

Menurut dia, kampanye rapat umum akan mulai digelar pada 24 Maret 2019.

Dalam kampanye terbuka tersebut, kata dia, peserta kampanye dibolehkan memobilisasi massa.

Baca juga: Buruh gendong Solo doa bersama untuk Jokowi

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulsel amankan 7 kilogram sabu di Sidrap

Makassar (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Selatan kembali berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu sebanyak tujuh kilogram asal Malaysia dan mengamankan pelakunya.

“Penangkapan tujuh kilogram sabu ini hasil pengembangan dari tangkapan anggota beberapa waktu lalu yang berhasil mengamankan satu kilogram di Kabupaten Pinrang,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin di Makassar, Jumat.

Ia mengatakan penangkapan tujuh kilogram narkoba jenis sabu ini adalah bagian dari paket satu kilogram tersebut yang total keseluruhan dari Malaysia sebanyak delapan kilogram.

Kapolda Hamidin menyatakan tujuh kilogram diamankan dari tangan pelaku berinisial HP di Desa Wattang Sawitto, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap. Tujuh paket sabu disembunyikan oleh pelaku di rumah-rumahan sawah dengan cara menanamnya ke dalam tanah pertanian.

“Barangnya ini di tanam di sekitar rumah-rumahan persawahan. Tujuh kilogram itu bagian dari yang satu kilogram sehingga total yang kami amankan itu delapan kilogram,” katanya.

Irjen Hamidin menerangkan dua pelaku dari delapan kilogram yang telah diamankan yakni masing-masing berinisial AR warga Kabupaten Pinrang dan HP warga Kabupaten Sidrap.

Dia menyebut delapan kilogram sabu ini setelah diujikan di laboratorium forensik didapatkan hasil jika sabunya masih sangat murni tanpa oplosan atau campuran.

“Ini sabu kristal yang masih murni dan belum dioplos. Biasanya pelaku itu mengoplos dan mencampurnya dengan tawas untuk mendapatkan keuntungan lebih,” sebutnya.

Sebelumnya, Direktur Narkoba Polda Sulsel Kombes Pol Hermawan mengatakan narkoba yang masuk ke Sulsel berasal dari Malaysia melalui Tawau masuk ke Nunukan, Kalimantan Utara kemudian masuk Palu, Sulawesi Selatan dan dibawa lewat darat hingga sampai ke Kabupaten Pinrang, Sulsel.

“Ada banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk bisa memasukkan barangnya. Jika lewat udara ketat, ditempuh jalur laut dan darat,” terangnya.

Kombes Hermawan menyatakan barang haram ini usai diamankan oleh anggota langsung dibawa ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sulsel untuk dilakukan pengujian dan hasilnya positif narkoba yang mengandung zat metamfetamin.
 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sulsel gelar Sispamkot Jelang Pemilu 2019

Pengunjuk rasa menyerang sejumlah anggota Dalmas Polda Lampung saat Simulasi Pengamanan Pemilu 2019 di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (22/3/2019). Simulasi pengamanan Pemilu yang dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Ardiansyah/nz. (ANTARA FOTO/ARDIANSYAH)

Makassar (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menggelar simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkot) jelang pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.

“Sispamkot yang kita gelar hari ini bagian dari pelatihan rutin yang digelar kepolisian jelang pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif, DPD juga presiden dan wakilnya,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Hamidin di Gowa, Jumat.

Ia mengatakan, Sispamkot ini melibatkan 1.000 aparat kepolisian dari semua fungsi termasuk polisi wanita (Polwan) dan Satuan Gegana Brigade Mobile (Brimob) Polda Sulsel.

Dalam simulasi yang di pusatkan di Kabupaten Gowa itu, polisi yang ditugaskan mengawal iring-iringan kontestan kepala pemerintahan yang akan ikut bertarung dihadang oleh massa yang sedang berunjuk rasa dan dengan semua metode yang dilakukan kepolisian mulai dari cara persuasif hingga akhirnya gesekan terjadi.

Pada saat gesekan itu, anggota kepolisian yang berpakaian sipil dan berseragam lengkap kemudian beradu fisik karena anggota yang ditugaskan sudah dipersenjatai dan dibekali oleh ilmu bela diri, sehingga tidak jadi ancaman bagi kontestan.

Selanjutnya pada saat pengawalan kotak suara dari tingkat PPS ke tingkat PPK karena adanya massa yang tidak terima dengan hasil pemilihan itu sehingga menghalangi anggota.

Proses berlanjut hingga akhirnya massa dari dua kubu kontestan berdatangan ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan karena tidak terima dengan hasil dimana salah satu kubu mendukung dengan proses serta lainnya menolak hasil tersebut.

Puncak dari demonstrasi itu mengakibatkan terjadinya bentrokan di mana kedua kubu saling berhadapan yang kemudian menyerang satu sama lain serta aparat kepolisian.

Polisi yang menurunkan semua kendaraan taktisnya (Rantis) serta Baracudanya kemudian memukul mundur massa yang sedang beringas hingga akhirnya terjadi penjarahan dibeberapa objek industri dan perbelanjaan.

Irjen Pol Hamidin menyebutkan, akumulasi dari pelatihan itu dapat memberikan gambaran kepada setiap anggota untuk bisa bertindak sesuai dengan prosedur tetap (Protap).

“Meskipun ini hanya simulasi, namun apa yang dilaksanakan itu sama dengan kondisi yang pernah terjadi. Kami juga memberikan penekanan kepada anggota, agar tidak menganggap mudah simulasi ini karena situasi yang sebenarnya jauh lebih sulit,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

RUU Masyarakat Adat, nasibmu kini

Jakarta (ANTARA) – Pemilihan Umum yang akan digelar pada 17 April 2019 akan menjadi salah satu momentum yang menandakan abainya para pembuat kebijakan terhadap Rancangan Undang Undang Masyarakat Adat (RUU Masyarakat Adat).

Pada akhir November 2013 RUU Masyarakat Adat menjadi salah satu agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pada 2014 Parlemen bahkan membentuk Panitia Khusus untuk membahas RUU tersebut.

Pada masa itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai koordinator perwakilan Pemerintah di dalam pembahasan RUU Masyarakat Adat bersama dengan Parlemen. Kendati demikian, RUU Masyarakat Adat gagal diundangkan pada pemerintahan Presiden SBY.

Menjelang Pemilu 2014 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko widodo – Jusuf Kalla menyatakan komitmen politiknya kepada masyarakat adat yang tertuang di dalam Nawacita. Dari enam komitmen politik tersebut, salah satunya menyatakan bahwa Jokowi-JK akan mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Namun, RUU Masyarakat Adat teryata tidak masuk dalam Prolegnas 2015 dan 2016, hingga RUU ini disepakati sebagai inisiatif DPR dalam sidang Paripurna pada Februari 2018.

Padahal RUU Masyarakat Adat ini dapat menjadi salah satu kebijakan yang membuat masyarakat adat masuk di dalam kehidupan bernegara, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat adat yang juga warga negara Indonesia diatur dengan menyesuaikan kondisi dan hukum adat.

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan Ham Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( PB Aman) Muhammad Arman bahkan menyebutkan RUU Masyarakat Adat merupakan satu langkah serta tindakan progresif dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dan tanah air.

Tidak cukup sampai di situ, nasib daftar inventaris masalah (DIM) yang menjadi prasyarat untuk pembahasan dan proses pengesahan RUU Masyarakar Adat hingga kini tidak diketahui bagaimana statusnya.

Daftar ini merupakan permintaan DPR kepada Presiden dan harus kembali diserahkan kepada DPR dalam kurun waktu 60 hari terhitung sejak surat permintaan oleh pimpinan DPR tersebut diterima oleh Presiden. Padahal daftar itu diminta oleh pimpinan DPR pada Februari 2018.

Segera setelah menerima surat pimpinan DPR itu Presiden Joko Widodo langsung menugaskan enam kementerian terkait untuk menyiapkan DIM. Enam kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Hukum dan HAM. Namun, hingga kini DPR ternyata belum menerima DIM yang dimaksud.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil dan individu-individu pemerhati isu masyarakat adat, agraria, lingkungan, perempuan adat, dan hak asasi manusia, terus berupaya untuk mengetahui status DIM.

Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary mengatakan bahwa koalisi sudah lima kali melakukan audiensi dengan beberapa kementerian terkait yang ditugasi Presiden Jokowi untuk membuat DIM.

Rakhma mengungkapkan dua dari lima kali audiensi dengan kementerian terkait tersebut menyatakan bahwa DIM yang dimaksud sudah diserahkan ke DPR.

“Tapi ketika kami surati DPR, DPR menjawab pihaknya tidak menerima DIM yang dimaksud, ini seperti menunggu hal yang tidak pasti dan entah mau dibawa ke mana” ujar Rakhma.

Status dan posisi DIM RUU Masyarakat Adat yang tidak jelas ini membuat RUU Masyarakat Adat semakin terkatung-katung.

Sepakat dengan Rakhma, Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Dahniar Andriani, mengatakan bahwa audiensi yang dilakukan koalisi dengan pemerintah justru hanya membuahkan ketidakjelasan.

Koalisi merasa seperti bola yang dialihkan dari kementerian satu ke kementerian lainnya, padahal mereka hanya ingin mengetahui di mana posisi DIM saat ini berada dan bagaimana statusnya.

Dahniar juga mengatakan bahwa DIM RUU Masyarakat Adat seharusnya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja, karena kementerian sebagai pembantu presiden seharusnya membantu memenuhi Nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019.

Pengakuan masyarakat adat

Meskipun keberadaan masyarakat adat telah diakui di dalam konstitusi maupun sejumlah peraturan perundang-undangan, namun sejumlah hak-hak masyarakat adat masih terus menerus terlanggar.

“Padahal hak-hak tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan melekat, dan harus diakui untuk pencapaian kemanusiaan bagi masyarakat adat,” ujar Muhammad Arman.

Hak-hak tersebut adalah hak atas wilayah adat, hak atas budaya spiritual, hak perempuan adat, hak anak dan pemuda adat, hak atas lingkungan hidup, dan hak untuk berpartisipasi.

Terkait dengan hak atas wilayah adat dan lingkungan hidup, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) menyatakan bahwa masyarakat adat di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang tergolong sering menjadi korban konflik sumber daya alam dan agraria.

Perkumpulan HuMa mencatat sepanjang 2018 tidak kurang 26 konflik sumber daya alam dan agraria terjadi di Indonesia yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban. Konflik-konflik tersebut melibatkan areal lahan seluas 2,1 juta hektar dengan korban 186.631 jiwa.

Dari angka jumlah korban tersebut, lebih dari 176 ribu jiwa adalah korban dari pihak masyarakat adat, ujar Dahniar.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) juga mencatat pada 2018 terdapat satu orang meninggal dunia dan lima orang masyarakat adat dari pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi korban kriminalisasi.

“Maraknya konflik agraria dan bahari merupakan cerminan pembangunan ekonomi Indonesia yang digadang-gadang belum berpihak kepada masyarakat adat,” ujar Koordinator Kiara, Bona Beding.

Bona menambahkan bahwa ruang hidup bagi sumber-sumber penghidupan masyarakat adat terutama yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kini kian mengkerucut akibat berbagai konflik yang menjadikan masyarakat adat sebagai korban.

Sementara terkait dengan hak perempuan adat, Direktur Program dan Komunikasi Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan Aman), Muntaza, mengatakan RUU Masyarakat Adat penting disahkan untuk melindungi perempuan adat dari tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat. Hal ini penting mengingat masih terdapat tindak kekerasan dan diskriminasi di dalam komunitas adat terhadap kaum perempuan.

“Kami juga menyadari bahwa di dalam Masyarakat Adat terdapat hak-hak kolektif perempuan yang tidak terlindungi oleh beragam kebijakan di Indonesia,” tambah Muntaza.

RUU Masyarakat Adat diyakini Muntaza sebagai satu-satunya kebijakan yang mampu melindungi hak-hak kolektif perempuan adat serta menjaminkan partisipasi perempuan adat di dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Muntaza menjelaskan beberapa contoh tindak kekerasan dan diskriminasi yang terjadi kepada perempuan dalam komunitas adat adalah tradisi potong jari, dan menikah paksa bagi korban perkosaan dengan pelaku.

RUU Masyarakat Adat memang penting untuk segera diundangkan, karena RUU ini tidak hanya menyangkut hak asasi manusia dan pengakuan bagi masyarakat adat, namun juga dapat menjadi salah satu kebijakan yang membuat masyarakat adat masuk di dalam kehidupan bernegara.*

Baca juga: Masyarakat adat menunggu kepastian hukum

Baca juga: YLBHI: Status DIM RUU Masyarakat Adat tidak jelas

Baca juga: HuMa: masyarakat adat masih jadi korban konflik SDA, agraria

Oleh Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terpidana Alay kembalikan uang pengganti senilai Rp1 miliar

Bandarlampung (ANTARA) – Terpidana kasus korupsi Sugiarto Wiharjo alias Alay melalui penasihat hukumnya mengembalikan uang pengganti sebesar Rp1 miliar ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

“Uang pengganti yang seharusnya dibayar senilai Rp108 miliar, baru dikembalikan senilai Rp1 miliar,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Sartono di Bandarlampung, Jumat.

Sartono melanjutkan, uang yang dikembalikan Alay melalui keluarganya yang diwakili penasehat hukumnya itu bersumber dari uang miliknya sendiri.

Menurut Sartono, itu dilakukan Alay atas inisiatifnya sendiri untuk mengembalikan uang pengganti.

“Ini merupakan langkah awal Alay yang kooperatif. Kita tinggal menunggu sisanya, jika tidak bisa membayar uang pengganti maka akan menjalani pidana penggantinya. Tapi kalau bersangkutan bisa melunasi kita akan tunggu iktikad baiknya,” kata dia.

Kajati menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam untuk pengembalian uang pengganti tersebut. Melalui tim yang ada di Kejati Lampung, Kejari Bandarlampung maupun Kejagung RI, pihaknya akan melacak aset-aset dari Alay.

“Saya mengimbau semua pihak jika memang dahulu ada hubungan keperdataan yang berkaitan dengan aset Alay yang sekarang ini kita galakkan akan dilakukan sita eksekusi dalam rangka pembayaran uang pengganti, lebih baik dengan kesadaran dan kerja sama bisa diserahkan kepada kami untuk pembayaran pengganti atas dasar putusan Mahkamah Agung (MA),” kata dia.

Hadir dalam penyerahan uang pengganti itu di antaranya adalah Asintel, Asdatun, pihak Bank dan pihak penasehat hukum terpidana serta jajaran Kejati Lampung.

Sebelum acara dimulai, tampak juga Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto.

Alay ditangkap oleh pihak KPK dan Kejati Bali saat akan menyantap makan malam bersama keluarga tercintanya di sebuah hotel kawasan Tanjung Benoa, Bali pada Rabu 6 Februari 2019 lalu.

Saat penangkapan, pria mengenakan kacamata minus ini pun tidak bisa berkutik lagi. Dia terpaksa harus menyerah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk menikmati hunian lamanya di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Rajabasa, Bandarlampung.

Alay ditetapkan buron sebanyak dua kali. Sejak tahun 2008 silam buronan kawakan ini menyandang status buron akibat terjerat kasus tindak pidana perbankan dan kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur senilai Rp108 miliar.

Kasus korupsi yang melibatkan Alay bermula saat krisis global yang menerpa Indonesia. Akibatnya membuat Bank Tripanca Grup yang juga salah satu perusahaan bergerak di bidang komoditas ekspor kopi jadi kolaps.

Saat perusahaannya kolaps, Alay mengidap penyakit sehingga menjalani pengobatan ke Singapura. Karena lama tidak muncul, Polda Lampung memburu Alay, bahkan menetapkannya masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Seiring berjalannya waktu Alay kemudian berhasil ditangkap pada tanggal 9 Desember 2008 silam. Dia ditangkap saat turun dari pesawat Garuda Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta. Saat itu pesawat tersebut dari arah Singapura.

Tak mau ambil risiko kemudian Alay dimasukkan ke dalam sel tahanan Rutan Way Huwi pada tahun 2009 atas kasus tindak pidana perbankan dan dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara.

Tahun 2012 terkait dengan kasus korupsi APBD Lampung Timur, Alay dijatuhi hukuman selama lima tahun kurungan penjara pada tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung.

Tak terima dengan hukuman itu kemudian dia mengajukan banding ke tingkat Pengadilan Tinggi (PT) Lampung. Alih-alih mendapatkan pengurangan hukum, pada tahun 2013 PT justru menguatkan putusan yang telah dijatuhkan oleh PN Tanjungkarang.

Merasa tidak puas juga kemudian Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan banding pada tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI. Atas banding tersebut, pada tahun 2014 Alay justru mendapatkan hukuman lebih berat dari sebelumnya yakni selama 18 tahun kurungan penjara.

Pewarta: Hisar Sitanggang/Damiri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

82 Napi Rutan Sinabang bakal direlokasi ke bangunan BRR di Simeulue

Banda Aceh (ANTARA) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh menyatakan, 82 orang narapidana (napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sinabang bakal direlokasi ke bangunan baru Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) di Simeulue, Aceh.

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman di Banda Aceh, Jumat, mengatakan, relokasi tersebut dilakukan menyusul terbakar tiga kamar hunian dari total delapan kamar yang memang dalam kondisi memperhatikan untuk menampung puluhan warga binaan.

“Kami coba usul ke pusat, agar bangunan rutan dibangun BRR di kawasan Suak Buluh, Simeulue Timur, bisa segera difungsikan. Tentu dengan mengupayakan dana tanggap darurat untuk perehapan agar bisa ditempati segera,” tegasnya.

Selama ini, lanjut dia, rutan yang dibangun oleh BRR di tahun 2006 memiliki 10 kamar hunian yang sanggup menampung sekitar 100 orang napi. Ia mengatakan, tetapi belum ditempati akibat belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana bagi warga binaan.

Bahkan sebagian kecil dari rutan baru tersebut, di antaranya kamar hunian telah mengalami keretakan tembok bangunan akibat guncangan gempa susulan yang terjadi di wilayah Simeulue dan sekitarnya.

“Tembok keliling memang belum selesai pembangunannya, lalu ruang kantor utama juga belum ada. Jadi ini perlu segera kita rehap, dan selesaikan sesegera mungkin agar napi merasa nyaman,” tegas dia.

Ia mengatakan, dewasa ini Rutan Sinabang dalam kondisi memperhatikan, karena cuma berdinding papan kayu semakin lapuk, mudah terbakar, kelebihan kapasitas daya tampung diisi 82 orang warga binaan dari seharusnya cuma 60 napi.

Seperti diketahui, ke-50 napi Rutan Sinabang terpaksa dititipkan dua malam di Polres Simeulue akibat empat kamar hunian ikut terbakar dalam peristiwa kebakaran hebat yang menghanguskan 20 unit ruko terbuat dari papan kayu, dan sebagian Kantor Bank Aceh Syariah terletak di kawasan Simpang Lima, Simeulue, Aceh pada Ahad (17/3) dini hari.

“Apalagi Rutan Sinabang yang terbakar ini, masuk ke dalam wilayah ruang terbuka hijau di ibu kota (Simeulue). Jadi harus segera kita kosongkan,” ucap Meurah.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Ade Kusmanto pekan ini menegaskan, bahwa pihaknya selalu mengutamakan keselamatan narapidana.

“Ada pengusulan anggaran tanggap darurat ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atas hasil investigasi dan penghitungan kerusakan yang ditimbulkan terhadap sarana dan prasarana pascabencana,” kata Ade.

Tim tanggap darurat itu dipastikannya telah dibekali pelatihan dan peralatan evakuasi narapidana sesuai Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015.

Pihaknya juga pasti segera melakukan investigasi guna mengetahui penyebab terjadinya bencana dan menghitung kerusakan yang ditimbulkan.

Langkah inilah yang setidaknya diterapkan ketika api menghanguskan Cabang Rutan Sinabang yang menyebabkan 82 warga binaan langsung dievakuasi ke Polres Simeuleu.

“Dalam keadaan darurat atau tertentu, yang menjadi fokus ialah penyelamatan jiwa dari narapidana dan tahanan,” katanya.
 

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi mintai klarifikasi pemilik kolam hiu yang mati di Karimunjawa

Semarang (ANTARA) – Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Condro Kirono mengatakan polisi telah meminta klarifikasi pemilik kolam pemeliharaan hiu di Perairan Pulau Menjangan Besar di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, berkaitan dengan kematian puluhan ikan tersebut.

“Polda sudah turun tangan, kami sudah klarifikasi pemiliknya,” kata kapolda di Semarang, Jumat.

Menurut dia, sampel yang dibutuhkan meneliti mengenai penyebab kematian puluhan hiu tersebut telah dikirim ke laboratorium di Yogyakarta.

Kapolda menyebut butuh waktu sekitar 15 hari untuk mengetahui hasil laboratorium.

Sebelumnya diberitakan, informasi kematian hiu secara mendadak di kolam pemeliharaan diterima pihak Taman Nasional Karimunjawa pada 12 Maret 2019.

Berdasarkan keterangan penjaga kolam bernama Agus, kejadian kematian hiu secara mendadak sebenarnya terjadi pada hari Kamis, 7 Maret 2019 sekitar pukul 05.00 WIB.

Adapun jumlah hiu yang mati di dasar kolam berkisar 40-45 ekor dan tiga ekor di antaranya masih bisa diselamatkan dengan memindahkan ke keramba lainnya.

Kematian tidak hanya dialami hiu, melainkan ada ikan jenis lain seperti badong dan kerapu dan yang terdapat di kolam bersama hiu juga mengalami nasib serupa.

Air pada dua kolam yang terdapat hiu mati berwarna kekuningan, kemudian dilaporkan kepada pemilik kolam bernama Minarno atau biasa dipanggil Cun Min dan dilaporkan kepada Polsek Karimunjawa.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Lampung sita 16 aset milik Alay

Bandarlampung (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyita sebanyak 16 aset milik terpidana Sugiarto Wiharjo alias Alay yang berada di wilayah di Provinsi Lampung.

“Aset berupa tanah maupun bangunan sudah kita sita,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung, Andi Suharlis, di Bandarlampung, Jumat.

Andi melanjutkan, 16 aset yang telah disita oleh Kejati Lampung di antaranya terdapat di Kota Bandarlampung, Kabupaten Pesawaran, Tulangbawang, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.

“Selama pelariannya Alay menitipkan asetnya kepada sejumlah pihak. Saat ini kita masih memastikan dan klarifikasi apakah dikuasakan atau memang sudah dalam posisi dimiliki,” kata dia menerangkan.

Untuk mengklarifikasi aset-aset tersebut, Andi telah melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank, dan keluarganya.

Ditanyai soal Pantai Queen Artha yang diduga milik Alay, Andi mengungkapkan hal itu belum bisa disampaikan karena masih dalam proses untuk mengetahui kepemilikan pantai tersebut.

“Memang dulunya milik terpidana, tapi sekarang dikuasai siapa butuh proses. Jadi mohon teman-teman sabar, semua sedang kita proses. Jika teman-teman ada informasi koordinasi ke kita,” kata dia.

Kejati Lampung bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memburu aset Alay hingga ke luar Lampung. Aset Alay yang berada di luar Lampung telah dilacak oleh tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Dari pelacakan itu, diketahui Alay memiliki aset di Bali, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Salah satu aset Alay di Provinsi Lampung yang telah ditemukan di Kabupaten Lampung Timur berupa tanah seluas 40 hektare.

Pewarta: Hisar Sitanggang/Damiri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK pelajari dokumen hasil geledah di Jatim terkait kasus Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari dokumen-dokumen yang telah disita saat penggeledahan di Jawa Timur dalam penyidikan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Tim hari ini di Surabaya sudah kembali ke Jakarta. Jadi, semua dokumen-dokumen yang disita tersebut akan dipelajari lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK telah menggeledah dua lokasi di Jatim, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya dan Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur.

“Cukup banyak dokumen yang disita bagaimana yang menentukan proses seleksi, bagaimana hukuman disiplin pernah dijatuhkan terhadap HRS, dan tahapan-tahapan yang lainnya. Setelah itu baru kemudian direncanakan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait,” ungkap Febri.

HRS adalah Haris Hasanuddin yang merupakan salah satu tersangka pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

KPK pun tidak menutup kemungkinan untuk memanggil pejabat di Kementerian Agama dalam proses penyidikan kasus tersebut.

“Kalau pertanyaannya kapan dipanggil, ya tentu akan kami panggil sepanjang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Siapa yang akan dipanggil dan kapan, saya kira nanti akan disampaikan ketika sudah ada informasi atau jadwal yang sudah bisa disampaikan kepada publik,” kata Febri.

KPK juga mengharapkan kasus suap pengisian jabatan ini dikawal oleh publik.

“Kenapa? Karena kasus-kasus pengisian jabatan itu, meskipun tampak berada di kementerian institusi pemerintah tetapi itu sebenarnya riskan sekali merugikan masyarakat karena secara teoritik sangat memungkinkan terjadi apa yang disebut efek domino korupsi,” ujar dia.

Menurut Febri, jika terjadi pengisian jabatan tertentu yang dibeli dengan nilai uang tertentu maka nantinya pihak tertentu yang mengisi jabatan itu akan mencari uang penggantinya.

“Dan yang berisiko yang disalahgunakan adalah anggaran yang ada di sana atau pungli di masyarakat. Risiko ini yang perlu kita lawan bersama,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

LPSK tegaskan korban terorisme masa lalu peroleh kompensasi

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Noor Sidharta menegaskan korban terorisme masa lalu akan mendapatkan kompensasi, setelah ada UU Tindak Pemberantasan Terorisme yang baru.

“Kompensasi itu adalah bentuk perhatian negara dalam bentuk uang tunai kepada para korban terorisme masa lalu, dan akan dibayarkan LPSK dengan catatan mereka harus mendapat surat keterangan dari BNPT,” kata Noor dikutip dari siaran pers di Jakarta, Jumat.

“Jadi, koordinasi antara kami dengan BNPT harus jadi satu, kami tak bisa bekerja sendiri. Kami bisa membayar tergantung surat dari BNPT,” jelas Noor dalam Forum Komunikasi Penyintas (Forsitas) 2019 di Bali, Kamis (21/3).

Saat ini, LPSK sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk merealisasikan kompensasi tersebut. LPSK juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait besaran kompensasi tersebut karena sejauh ini masih belum diputuskan berapa kompensasi yang diberikan untuk korban meninggal, sakit, dan cacat seumur hidup.

Rencananya kompensasi itu dibayarkan dalam kurun waktu tiga tahun dari Juni 2018 sampai Juni 2021.

“Dalam waktu tiga tahun semua korban harus dapat kompensasi. Anggarannya belum dihitung. Data yang sampai ke kami baru ada 121 korban dari total kira-kira 500 samai 600 orang,” ujar Noor Sidharta.

Sementara itu Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis mengatakan Forsitas dibentuk untuk membuktikan negara hadir bersama penyintas atau korban selamat terorisme.

Menurut Hendri, Forsitas dilaksanakan bukan untuk mengingat atau mengenang kembali trauma yang pernah terjadi, melainkan untuk menghubungkan tali persaudaraan dan kasih sayang di antara sesama penyintas, serta saling menguatkan setelah menjalani hari-hari yang berat pascaaksi terorisme yang dialami.

Ia berharap para penyintas dapat saling mendukung, memberi semangat, dan bangkit bersama karena yang mereka perlukan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman tidak lain adalah kebersamaan.

“Semangat kebersamaan dalam melawan dan mencegah terorisme inilah yang patut kita tumbuh kembangkan serta pelihara bersama sehingga potensi aksi terorisme akan dapat dicegah dan tidak lagi memiliki ruang dalam kehidupan bangsa Indonesia,” papar Hendri.

Kasubdit Pemulihan Korban BNPT Kolonel Czi Roedy Widodo mengungkapkan, acara ini diikuti 37 orang penyintas dari Jabodetabek, 17 orang korban bom Surabaya, dan 37 orang korban bom Bali 1 dan 2.

Penyintas Jabodetabek terdiri atas korban bom Kedubes Australia Kuningan, Thamrin, JW Marriot, Kampung Melayu, dan kerusuhan Mako Brimob.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy Permasalahkan Ventilasi Rutan KPK Pengap

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mempermasalahkan ventilasi di Rumah Tahanan (Rutan) KPK yang dianggapnya sangat pengap.

“Saya cuma mau pesan saja karena KPK masih banyak anggaran, kan KPK serapan anggarannya rendah, ya paling tidak ventilasi itu ditambah supaya ruangan itu tidak sangat pengap,” kata Rommy, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Saat ini, Rommy ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, setelah diumumkan sebagai tersangka pada Sabtu (16/3).

Pemeriksaan mantan Ketua Umum PPP itu merupakan penjadwalan ulang, setelah sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada Kamis (21/3). Saat itu, Rommy mengeluh sakit.

Ia pun menyatakan siap untuk diperiksa pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. “Siap (diperiksa),” ujar Rommy pula.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK ambil contoh suara Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil contoh suara Romahurmuziy alias Rommy, tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Tadi dilakukan pengambilan contoh suara. Jadi, kami melakukan pengambilan contoh suara tersangka RMY (Romahurmuziy) untuk kepentingan penyidikan dan proses pembuktian,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK pada Kamis (21/3) juga telah mengambil contoh suara dua tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

“Kemarin juga pengambilan contoh suara untuk dua tersangka yang lain. Itu artinya apa, nanti pengambilan contoh suara akan menjadi salah satu poin pembuktian di proses persidangan lebih lanjut,” ungkap Febri.

Ia pun menegaskan bahwa lembaganya sudah memiliki bukti yang kuat sebelumnya tentang adanya komunikasi-komunikasi atau pertemuan yang membicarakan soal pengisian jabatan di lingkungan Kemenag.

“Atau terkait dengan dugaan aliran dana atau hal-hal lain yang relevan. Jadi, itu yang dilakukan tadi,” kata Febri.

Pemeriksaan mantan Ketua Umum PPP itu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada Kamis (21/3). Saat itu, Rommy mengeluh sakit.

“Setelah kemarin kami belum bisa menghadirkan tersangka RMY karena yang bersangkutan mengaku sakit. Jadi, tadi pagi sudah dilakukan pemanggilan dan dibawa ke ruang pemeriksaan. Kondisi RMY baik, dari sisi medis karena hasil pemeriksaan juga semuanya indikator yang diperiksa itu relatif baik kemarin,” kata dia.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Banyumas ungkap kasus perusakan tempat pendidikan agama

Banyumas (ANTARA) – Petugas Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Banyumas berhasil mengungkap kasus perusakan tempat pendidikan agama, rumah tokoh agama, dan masjid di Desa Buniayu, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

“Pelaku berhasil kami tangkap dalam waktu kurang dari 24 jam. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi dari sejumlah saksi,” kata Kepala Polres Banyumas Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudhantara Salamun di Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Banyumas, Jumat.

Kapolres mengatakan hal itu kepada wartawan di sela prarekonstruksi kasus perusakan di lokasi kejadian yang dihadiri Bupati Banyumas Achmad Husein, Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas R. Raharjo Yusuf Wibisono, dan Komandan Komando Distrik Militer 0701/Banyumas Letnan Kolonel Infanteri Candra.

Dalam hal ini, pelaku bernama Rojikun alias Anal Musyafa (31), warga Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari lokasi kejadian ditangkap pada Kamis (21/3) malam.

Pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa melakukan perbuatan tersebut karena ditolak belajar mengaji oleh Kiai Abdul Majid setelah dia dikeluarkan dari tempat mengaji asuhan Kiai Daelami.

“Kami akan berkoordinasi dengan RSUD Banyumas untuk memeriksa kondisi kejiwaannya karena meskipun bicarannya sering melantur, dalam beberapa kesempatan bisa fokus sehingga kami masih bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan,” kata Kapolres.

Menurut dia, pelaku tidak ditahan namun pihaknya akan meminta RSUD Banyumas untuk melakukan observasi terhadap kondisi kejiwaan yang bersangkutan.

Terkait dengan ancaman hukuman, dia mengatakan pihaknya akan menjerat pelaku dengan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 65 KUHP.

Sementara itu, Kajari Banyumas R. Raharjo Yusuf Wibisono mengatakan pihaknya akan mendukung penuh upaya yang dilakukan Polres Banyumas.

“Mengenai kelanjutannya, tentunya nanti tim dari Kejari Banyumas akan bersinergi dengan Polres Banyumas. Terkait dengan kondisi pelaku sehat atau tidak, tentunya kami menunggu berkas dari Polres,” katanya.

Akan tetapi dari fakta yang dilihat secara langsung dan bertemu dengan pelaku secara kasat mata, kata dia, pelaku menurut orang awam terlihat sehat secara jasmani namun kadang-kadang melantur.

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, lanjut dia, seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana tidak serta merta bisa diajukan ke persidangan selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur.

“Kalau ternyata ahli, dokter spesialis penyakit jiwa menyatakan tersangka ini tidak sehat rohaninya, tentunya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” katanya.

Kendati demikian, dia mengatakan pelaku tidak serta merta dilepas begitu saja karena ada pengobatan yang harus dijalani oleh yang bersangkutan supaya kejadian tersebut tidak terulang.

Sementara itu, Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan setelah melihat kondisi di lapangan, pihaknya meyakini bahwa pelaku perusakan tersebut mengalami gangguan jiwa.

“Namun ketidakwarasannya secara medis harus dicek oleh dokter yang ahli. Saya minta kepada masyarakat Banyumas khususnya Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, untuk tetap kondusif karena perbuatan (perusakan) ini dilakukan oleh orang tidak waras,” katanya.

Dia mengimbau warga untuk kembali beraktivitas seperti biasa, menjalankan kewajibannya masing-masing, serta mengganggap permasalahan tersebut selesai dan selanjutnya menyerahkan proses lebih lanjut kepada Polres Banyumas.

Seperti diwartakan, kasus perusakan tempat pendidikan agama, rumah tokoh agama, dan masjid itu terjadi di Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, pada Kamis (21/3) dini hari.

Dalam hal ini, pohon jati, pohon durian, dan pohon kayu merah di sekitar Pondok Pesantren Miftahul Falah ditebang oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Selain itu, karung berisi padi milik warga yang rumahnya tidak jauh dari pondok pesantren pun turut menjadi sasaran perusakan.

Demikian pula dengan lantai dan bagian depan rumah tokoh agama dirusak serta sejumlah kitab di tempat pendidikan agama ditemukan di dalam sumur. Bahkan, karpet di Masjid Jami Daarussalam diacak-acak, dikotori, dan dibawa ke jalan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

IPW: Vannesa Angel harusnya “whistleblower” bongkar prostitusi online

Jakarta (ANTARA) – Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyatakan seharusnya artis Vannesa Angel dijadikan sebagai “whistleblower” dalam membongkar sindikat prostitusi online di negeri ini.

Untuk itu, kata Pane, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu melindungi Vannesa agar mau membongkar jaringan prostitusi online yang diduga melibatkan banyak pihak, mulai dari pengusaha, pejabat, dan oknum aparatur keamanan, termasuk perputaran uang di dalam bisnis haram itu.

Jika tidak segera dilindungi, IPW khawatir, Vannesa akan diteror, dikriminalisasi, dan bukan mustahil “dihabisi”, mengingat sekarang saja Vannesa sudah tiga kali dilarikan ke rumah sakit, kata Pane dalam siaran persnya, Jumat.

Berkaitan dengan itu IPW mendesak LPSK segera melindungi Vannesa, begitu juga Komisi Nasional Perempuan, karena pihaknya mendapat informasi selama ditahanan Polda Jatim, Vannesa kerap diteror oknum tertentu hingga dia tertekan dan berniat bunuh diri, ungkap Pane.

IPW menduga Vannesa mengetahui jaringan besar prostitusi online yang melibatkan banyak tokoh, termasuk adanya penyanyi terkenal yang bertarif Rp300 juta sekali order.

Semula Polda Jatim sempat mengumumkan dan memaparkan foto-foto sejumlah wanita cantik dan artis yang dituding terlibat prostitusi online.

Sikap Polda Jatim ini sempat dikecam Kowani ke Mabes Polri hingga Mabes Polri mengeluarkan teguran ke Polda Jatim akibat prilakunya yang mengabaikan asas praduga tak bersalah tersebut.

Dan terbukti foto-foto wanita yang dipaparkan Polda Jatim itu sebagai artis yang terlibat prostitusi online, tidak ada satu pun yang diusut hingga kini, termasuk penyanyi terkenal yang bertarif Rp300 juta per malam, katanya.

Apakah Polda Jatim sekadar menebar kabar bohong dan hoax atau hanya untuk mencari sensasi dan pencitraan, ini menjadi tanda tanya. Kenapa Polda Jatim hanya memburu Vannesa dan cenderung melindungi artis yang lain. Apakah karena Vannesa tahu banyak, tentang siapa saja oknum pejabat dan oknum kepolisian yang jadi konsumen dalam prostitusi online ini, kata Pane.

IPW menyesalkan, dalam kasus pemberantasan perdagangan perempuan, terutama prostitusi online, Polda Jatim sebagai aparatur negara lebih cenderung memunculkan sensasi untuk menciptakan pencitraan, ketimbang mengusutnya secara tuntas atau menyelesaikan akar masalah kasus ini.

Bahkan dalam kasus Vannesa, katanya, artis ini dikriminalisasi dengan UU ITE Pasal 27 ayat 1, dengan ancam hukuman penjara selama 6 tahun, sementara sang mucikari yang menyebarkan foto Vannesa tidak dikenakan UU ITE Pasal 27 ayat 1.

Sejak awal Polda Jatim sudah memperlakukan Vannesa sedemikian rupa, padahal posisinya saat itu baru sebagai saksi, sementara lelaki konsumennya dan puluhan artis lain yang sempat ditunjukkan Polda Jatim fotonya di dalam jumpa pers, kini disembunyikan dengan rapi. Ada apa dengan Polda Jatim, kata Pane. 

Baca juga: IPW: Ada tiga tugas berat Polri menjelang maupun pasca-Pilpres 2019

Baca juga: Vanessa Angel resmi ditahan, ayahnya pasrah

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA perberat vonis Fredrich Yunadi menjadi 7,5 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis advokat Fredrich menjadi 7,5 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 8 bulan kurungan.

“Vonis diperberat 6 bulan penjara karena adanya kesengajaan dengan tujuan (menghalangi penyidikan KPK) atau opzet als oogmerk. Itu sesuai permintaan jaksa penuntut umum,” kata salah satu anggota majelis kasasi Krisna Harahap di Jakarta, Jumat.

Pengadilan Tinggi Jakarta pada 9 Oktober 2018 menjatuhkan vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan karena terbukti merintangi pemeriksaan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara korupsi KTP-Elektronik

Putusan banding itu masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Fredrich divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Putusan kasasi ini sudah sesuai rasa keadilan, dan pidana kurungan tambahannya kan dari 5 bulan jadi 8 bulan,” tambah hakim agung Krisna.

Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Salman Luthan, Krisna Harahap dan Syamsul Rakan Chaniago berkeyakinan bahwa Fredrich dengan sengaja berusaha mencegah, merintangi, menggagalkan penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh KPK terhadap Setya Novanto dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP).

JPU KPK mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada 28 Juni 2018 yang juga memvonis Fredrich selama 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Putusan PT Jakarta terhadap Fredrich Yunadi diambil dengan perbedaan pendapat (dissenting opinion) oleh hakim Jeldi Ramadhan yang menilai bahwa Fredrich seharusnya divonis 10 tahun penjara.

Fredrich sebagai pengacara mantan Ketua DPR Setya Novanto dinilai terbukti memberikan saran agar Setya Novanto tidak perlu datang memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan untuk proses pemanggilan terhadap anggota DPR harus ada izin dari Presiden, selain itu melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.

Pada 15 November 2017 Setnov tidak datang memenuhi panggilan Penyidik KPK dan penyidik pun datang ke rumah Setnov pada malam harinya dan menemukan Fredrich di rumah itu.

Saat ditanya keberadaan Setnov, Fredrich mengaku tidak mengetahui padahal sebelumnya ia menemui Setnov di gedung DPR.

Pada 16 November 2017 Fredrich menghubungi dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo untuk meminta bantuan agar Setnov dapat dirawat inap di RS Medika Permata Hijau dengan diagnosa menderita beberapa penyakit, salah satunya adalah hipertensi.

Bimanesh Sutarjo pun menyanggupi meski tahu Setnov sedang berkasus di KPK lalu menghubungi Plt. Manajer Pelayanan Medik RS Medika Permata Hijau dokter Alia agar disiapkan ruang VIP rawat inap atas nama Setnov.

Setelah Setnov dilakukan rawat inap, Fredrich memberikan keterangan di RS Medika Permata Hijau kepada wartawan bahwa Setnov mengalami luka parah dengan beberapa bagian tubuh berdarah-darah serta terdapat benjolan pada dahi sebesar ‘bakpao’, padahal Setnov hanya mengalami beberapa luka ringan pada bagian dahi, pelipis kiri dan leher sebelah kiri serta lengan kiri.

Pada 17 November 2017, penyidik KPK hendak melakukan penahanan kepada Setnov namun Fredrich menolak penahanan tersebut dengan alasan tidak sah karena Setnov sedang dalam kondisi dirawat inap, padahal setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim dokter dari ikatan Dokter indonesia (IDI) di RSCM kesimpulannya menyatakan bahwa Setnov dalam kondisi mampu untuk disidangkan (fit to be questioned).

Saat ini Fredrich ditahan di rumah tahanan Cipinang.

Baca juga: Dokter Bimanesh divonis 3 tahun penjara

Baca juga: KPK banding atas vonis Fredrich

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy hormati dikukuhkannya Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketum

Pemberhentiannya sebagai Ketua Umum sudah sesuai prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy menghormati dikukuhkannya Suharso Monoarfa sebagai Plt Ketua Umum PPP dalam forum Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bogor, Rabu (20/3) lalu.

Rommy di gedung KPK, Jakarta, Jumat menyatakan bahwa dirinya juga memantau forum Mukernas tersebut.

“Itu ada mekanisme organisasinya kemarin saya mengikuti di Musyawarah Kerja Nasional sudah ditetapkan Pak Suharso, saya menghormati,” ucap Rommy.

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pemberhentiannya sebagai Ketua Umum sudah sesuai prosedur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

“Karena memang yang salah satunya yang membuat AD/ART adalah saya sendiri. Jadi, memang Ketum, Sekretaris Jenderal, Ketua Wilayah, Sekretaris Wilayah, Ketua Cabang, Sekretaris Cabang, dan seluruh pengurus harian partai apabila dia mendapatkan status tersangka di PPP,  dia langsung otomatis berhenti,” tuturnya.

Rommy juga telah melayangkan surat pengunduran diri sebagai ketua umum kepada pengurus harian pada Sabtu (16/3) lalu.

“Tentu diiringi surat pengunduran diri karena saya tanggal 16 Maret jam 3 sore saya sudah mengundurkan diri melalui surat yang saya sampaikan kepada pengurus harian. Saya ingin sekali lagi saya tegaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan PPP,” kata Rommy.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy Mengaku Hanya Meneruskan Aspirasi Pengisian Jabatan di Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mengaku hanya meneruskan aspirasi soal pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

“Saya prihatin terhadap berita yang berkembang seolah ada jual beli jabatan. Jadi saya katakan bahwa itu tidak sama sekali bisa dibenarkan, karena memang yang saya lakukan adalah meneruskan aspirasi sebagai anggota DPR, sebagai ketua umum partai pada saat itu,” kata Rommy, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Menurut dia, banyak pihak yang menganggap dirinya sebagai orang yang bisa meyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak-pihak yang memang memiliki kewenangan.

“Bukan hanya di Kementerian Agama, tentunya di lingkungan yang lain pun kalau menyampaikan kan biasa. Anda misalnya promosi jadi pemred pasti kan ditanya dulu referensinya siapa. Itu kan hal biasa di masyarakat kita, tetapi kan proses seleksinya kan tetap mengikuti koridor,” ujar Rommy.

Ia pun mencontohkan soal jabatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. KPK juga telah menetapkan Haris sebagai tersangka dalam kasus suap itu.

“Misalnya seperti yang dilakukan oleh saudara Haris Hasanuddin, yang sekarang juga menjadi persoalan. Apa yang saya terima adalah referensi dari orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang sangat-sangat “qualified” dan itu tentu menjadikan saya memiliki dukungan moral kan. Oh, ternyata orang ini direkomendasikan orang-orang berkualitas,” ujarnya pula.

Selanjutnya, ia pun menyampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten soal rekomendasi Haris menjadi Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur tersebut.

“Jadi, kemudian saya sampaikan itu kepada pihak-pihak yang berkompeten tidak kemudian menghilangkan proses seleksinya. Proses seleksinya itu tidak sama sekali saya intervensi, proses seleksinya itu dilakukan oleh sebuah panitia seleksi yang sangat profesional. Semuanya adalah guru-guru besar dari lingkungan Universitas Islam Negeri se-Indonesia,” kata dia.

Soal rekomendasi Haris, Rommy pun mengaku menerima aspirasi dari Kiai Asep Saifuddin Halim.

“Memang dari awal saya menerima aspirasi itu dari ulama seorang kiai, Kiai Asep Saifuddin Halim yang dia adalah seorang pimpinan ponpes besar di sana,” kata Rommy.

Kemudian, ia juga mengaku mendengarkan aspirasi dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

“Kemudian Ibu Khofifah indar Parawansa, beliau gubernur terpilih yang jelas-jelas mengatakan, ‘Mas Rommy, percayalah dengan Haris karena Haris ini orang yang pekerjaannya bagus.’ Sebagai gubernur terpilih pada waktu itu beliau mengatakan ‘kalau Mas Haris saya sudah kenal kinerjanya, sehingga ke depan sinergi dengan pemprov itu lebih baik,” ujar Rommy pula.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK skors proses pemilihan Wakil Ketua MK

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah mengatakan para hakim konstitusi sepakat untuk menghentikan sementara waktu (skors) proses pemilihan wakil ketua MK hingga Senin (25/3).

“Yang Mulia Hakim Konstitusi memutuskan bahwa proses bermusyawarah ini terus berlanjut karena belum selesai, tetapi musyawarah dalam rangka pemilihan wakil ketua ini diskors hingga Senin (25/3),” ujar Guntur di Gedung MK Jakarta, Jumat.

Guntur menjelaskan bahwa proses musyawarah yang dilaksanakan sejak pukul 09.00 WIB itu harus dihentikan sementara, untuk memberikan kesempatan bagi para hakim konstitusi untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat.

“Masing-masing Yang Mulia (hakim konstitusi) tidak memiliki cukup waktu pada hari ini untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka, sehingga akhirnya disepakati untuk menghentikan sementara waktu proses musyawarah,” ujar Guntur.

Meskipun proses musyawarah dihentikan sementara waktu, Guntur mengatakan tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan pemungutan suara secara terbuka pada Senin (25/3), terutama bila musyawarah yang dilanjutkan tersebut tidak mencapai mufakat.

“Hingga saat ini para Yang Mulia masih memutuskan untuk musyawarah meskipun diskors, jadi belum diputuskan untuk pemungutan suara,” tambah Guntur.

Lebih lanjut Guntur menjelaskan bahwa proses musyawarah pemilihan wakil ketua MK pada Jumat (23/3) berjalan dengan khidmat dan cair.

Pemilihan ini digelar karena masa jabatan wakil ketua MK sebelumnya yaitu Hakim Konstitusi Aswanto telah selesai untuk periode 2014-2019.

Meskipun Aswanto kembali terpilih menjadi hakim konstitusi untuk masa jabatan 2019-2024 atas usulan DPR, namun karena masa jabatannya untuk periode 2014-2019 telah selesai maka berakhir pula masa jabatan Aswanto sebagai Wakil Ketua MK.

Dalam pemilihan ini, Aswanto masih memiliki kesempatan untuk kembali dipilih menjadi Wakil Ketua MK, karena pemilihan ini diikuti oleh seluruh hakim konstitusi dan delapan di antaranya berhak untuk dipilih menjadi wakil ketua mendampingi Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KJRI Kuching sosialisasikan migrasi aman cegah perdagangan orang

Pontianak (ANTARA) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, memberikan sosialisasi migrasi aman dengan prosedur dan kelengkapan sebagai WNI yang akan keluar negeri di Sambas dalam rangka mencegah perdagangan orang di kawasan perbatasan Kalbar.

“Keberangkatan WNI khususnya ke Malaysia sesuai dengan prosedur akan mengurangi permasalahan saat berada di luar negeri. Kalau tidak ada masalah saya bangga karena keberangkatan dan kepergian mereka sesuai prosedur. Kalau sesuai prosedur akan berkurang permasalahan. Jadi kita mengurangi permasalahan, bukan dengan menyelesaikan di lapangan. Tapi menyelesaikan di hulunya,” ujar Konsul Jenderal (Konjen) RI untuk Wilayah Kuching Negara bagian Sarawak Malaysia, Yonny Tri Prayitno saat dihubungi di Sambas, Jumat (22/3).

Untuk antisipasi sejumlah persoalan, maka proses di hulu diperbaiki dahulu sehingga berjalan sesuai prosedur. Dengan hal itu juga pihaknya gencar melakukan sosialisasi, katanya.

“Pada waktu masuk ke sana mereka posisinya sudah benar, tidak ada masalah kita lindungi. Mereka akan bisa mendapatkan pekerjaan dan gaji yang layak, artinya kan aman semua. Jadi jangan didahulukan dengan urgensi kita menyelesaikan masalah, bagaimana mengurangi masalah itu dari hulunya,” katanya lagi.

Sebagai kepala perwakilan di Kuching, Yonny mengatakan akan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh WNI hingga kembali ke Indonesia.

“Nah kalau memang sudah di sana, sudah ada protap sudah ada SOP-nya. Kami harus selesaikan, tidak bisa kami marah-marah. Kenapa ini atau itu, sudah status WNI kan kita pakai dia WNI. Kami sebagai kepala perwakilan melindungi, menyelesaikan masalah tersebut sampai mereka kembali lagi ke Indonesia,” katanya.

Agar terhindar dari masalah di luar negeri, Yonny meminta masyarakat Kabupaten Sambas sebagai masyarakat perbatasan untuk taat aturan yang berlaku.

“Sekarang lakukan lah semua itu dengan baik. Jadi mereka mengurangi kesalahan yang tidak bagus. Hubungan bilateral juga menjadi tidak bagus karena banyaknya orang Indonesia yang ilegal, tidak ada dokumen. Sementara sebenarnya itu sudah hukum internasional, masuk ke negara orang lain harus ada paspor,” katanya.

Yonny turut meminta peran pemerintah Kabupaten Sambas, dengan mempermudah proses bagi WNI yang akan bekerja keluar negeri.

“Ada izin, yang mau bekerja ada izinnya makanya kita minta bantuan pemerintah daerah untuk bisa menyeleksi dulu. Kalau bisa dipermudah atau jangan dipersulit, kalau dipersulit mereka pakai jalur lain itu yang membuat mereka banyak masalah,” katanya.

Yonny menyebutkan bahwa saat ini terdapat 23 ribu warga Kabupaten Sambas yang bekerja secara sah di Sarawak Malaysia.

“Data itu juga kita peroleh dari Kabupaten Sambas dalam hal ini Pemkab Sambas. Sementara untuk seluruh WNI berjumlah 130 ribu, ” papar dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy mengaku habiskan waktu di rutan dengan membaca buku

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy mengaku menghabiskan waktu di rumah tahanan (rutan) dengan membaca buku.

“Jadi, memang saya mesti membunuh waktu dengan membaca buku,” kata Rommy sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Saat ini, Rommy ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta setelah diumumkan sebagai tersangka pada Sabtu (16/3).

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Pemeriksaan mantan Ketua Umum PPP itu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada Kamis (21/3). Saat itu, Rommy mengeluh sakit.

Ia pun menyatakan siap untuk diperiksa pertama kalinya pasca ditetapkan sebagai tersangka.

“Siap (diperiksa),” ucap Rommy.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK Temukan 1.031 Aset Tanah Pemkab OKI Belum Bersertifikat

Palembang (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sebanyak 1.031 aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki sertifikat dan 360 persil belum masuk dalam neraca keuangan, sehingga berpotensi berpindah tangan.

Kepala Satuan Tugas II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha, di Palembang, Jumat, mengatakan temuan di Pemkab OKI ini berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi penerimaan daerah untuk upaya pencegahan korupsi di Provinsi Sumatera Selatan.

“Berdasarkan pemantauan kami di lokasi, ada 1.031 aset tanah belum bersertifikat dan ada 73 aset tanah yang sudah bersertifikat,” kata dia lagi.

Karena itu, KPK mendorong percepatan program legalitas kepemilikan aset ini, sehingga semua aset milik pemerintah kabupaten dapat terlindungi.

Dalam pendampingan ini, KPK akan mengidentifikasi lebih dalam terkait aset-aset pemkab yang sudah dikuasai pihak lain.

Menurutnya, berdasarkan pertemuan dengan Bupati OKI Iskandar, di Kayuagung, Kamis (21/3), diketahui bahwa sebenarnya pemkab sudah menyurati pihak-pihak yang menguasai aset-aset tersebut namun belum direspons dengan balik.

“KPK bersedia membantu pemkab memulihkan atau mengembalikan aset-aset yang dikuasai pihak lain itu.” kata dia.

KPK juga mengingatkan kepada pihak-pihak yang menguasai aset pemkab, agar segera mengembalikan ke pemerintah karena ada risiko hukum yang bakal dihadapi, apalagi aset tersebut sudah dijual ke pihak lain.

Berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) KPK dengan dengan jajaran pejabat di Sumatera Selatan seperti Sekretaris Daerah, Kepala BPKAD, Kabag Hukum disepakati bahwa beberapa aset yang akan diselamatkan yakni aset bergerak maupun tidak bergerak, seperti rumah dan kendaraan dinas yang masih dikuasai pihak lain.

Kemudian, legalitas kepemilikan aset yang pada banyak persil belum memiliki sertifikat, dan tata kelola serta standar operasional prosedur mengenai pencatatan, pengelolaan, pengamanan dan pemanfaatan aset.

Berdasarkan hasil FGD itu, pemkab diimbau segera menyusun rencana aksi terkait dengan penarikan aset-aset yang masih dikuasai oleh pihak lain.

KPK juga meminta pemkab untuk menginventarisir permasalahan aset yang ada serta potensi aset yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dan disampaikan ke KPK untuk dimonitoring tindaklanjutnya.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy Bantah Terlibat Jual Beli Jabatan Rektor

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy membantah terlibat dalam jual beli jabatan rektor salah satu universitas negeri di Jakarta.

“Saya punya kewenangan tidak. Itu saja pertanyaannya,” kata Rommy, sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Apakah Rommy, Romahurmuziy anggota Komisi Keuangan DPR punya kewenangan untuk menentukan seseorang duduk atau tidak,” ujar dia pula.

Saat dikonfirmasi soal uang suap Rp300 juta yang diterimanya, Rommy enggan menjelaskan lebih lanjut.

“Itu masuk perkara yang nanti akan saya jelaskan pada penyidik. Apa yang saya sampaikan kan akan digunakan sebagai materi,” kata Rommy lagi.

Sebelumnya seperti dikutip dalam laman resmi https://www.uinjkt.ac.id, Rektor UIN Jakarta Amany Lubis memberi pernyataan resmi terkait rumor dirinya saat terpilih menjadi rektor periode 2019-2023 dilakukan secara tidak wajar.

Amany membantah bahwa untuk meraih jabatan tersebut telah terjadi politik uang.

Berikut penjelasan lengkap Rektor Amany Lubis yang disampaikan dalam empat poin pernyataan.

Pertama, UIN Jakarta memiliki maruah dan reputasi yang harus dijaga oleh semua pihak.

Kedua, Rektor UIN Jakarta periode 2019-2023 dipilih secara objektif oleh Menteri Agama dan Komite Seleksi dengan mempertimbangkan kapasitas dan integritas. Rektor UIN Jakarta terpilih sesuai prosedur, legal, dan konstitusional. Dalam pemilihan calon rektor (pilrek) tidak dikenal istilah “menang-kalah” tetapi dipilih Menteri Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015.

Ketiga, dalam rangka proses Pilrek UIN Jakarta tidak terjadi politik uang (money politics). Kepada pihak luar diminta agar tidak turut campur untuk memperkeruh suasana dan membangun opini negatif terhadap institusi UIN Jakarta. Bila memiliki bukti dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, silakan laporkan kepada penegak hukum.

Keempat, UIN Jakarta ke depan ingin lebih maju dengan reputasi internasional dan penting kerja sama serta saling percaya antara pimpinan dan sivitas akademika.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan perdana Romahurmuzy

Tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan di Kementerian Agama, Romahurmuziy menjawab pertanyaan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2019). Romahurmuziy diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus kasus tersebut. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

KPK periksa Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 Romahurmuziy alias Rommy, Jumat.

Rommy sudah tiba di gedung KPK, Jakarta sekitar pukul 09.50 WIB untuk menjalani pemeriksaan.

Pemeriksaan mantan Ketua Umum PPP itu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya dijadwalkan diperiksa pada Kamis (21/3). Saat itu, Rommy mengeluh sakit.

“Siap (diperiksa),” ucap Rommy.

Rommy pun mengaku dirinya memang sakit dan sudah meminta izin untuk berobat di luar.

“Memang saya sudah dua kali minta kepada KPK untuk bisa berobat di luar tetapi belum diberi sampai sekarang karena memang saya ada penyakit yang agak lama dan belum saya periksakan dan dokternya di sini tidak dalam posisi mampu. Makanya, saya minta keluar tetapi sampai hari ini belum diberi,” ucap Rommy.

Ia pun mengaku akan kooperatif untuk menjalani pemeriksaannya sebagai tersangka pada Jumat ini.

“Saya akan sangat kooperatif dan menjelaskan semua persoalan ini kepada KPK agar mereka mendapat perspektif yang terang dan tidak ada yang ditutupi dan mereka juga akan permudah untuk segera menyelesaikan pemberkasan kasus,” kata anggota DPR RI Komisi XI tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).***2***

Baca juga: KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rommy pada Jumat

Baca juga: Round Up – Romy Ketum Parpol pertama terjaring OTT KPK

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy nyatakan kasus yang menjeratnya urusan pribadi

Saya juga sekali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader PPP apa yang saya lakukan tidak ada urusannya dengan PPP

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy menyatakan bahwa kasus suap yang menjeratnya murni urusan pribadi bukan urusan partai.

“Apa yang saya hadapi ini bukan urusan PPP, yang saya hadapi adalah urusan pribadi,” kata Rommy sebelum menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Ia pun juga tidak mempermasalahkan jika PPP tidak memberikan bantuan hukum kepada dirinya.

“Tentu sudah pada tempatnya kalau PPP tidak memberi bantuan hukum karena ini memang bukan dalam kapasitas saya sebagai ketua umum,” kata dia.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader PPP bahwa kasus yang menjeratnya itu tidak ada urusannya dengan partai.

“Saya juga sekali menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader PPP apa yang saya lakukan tidak ada urusannya dengan PPP,” ucap Rommy.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).***2***
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK gelar pemilihan Wakil Ketua

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang digelar secara tertutup, untuk memilih Wakil Ketua MK periode 2019-2021 di Gedung MK Jakarta, Jumat.

“Apabila mufakat tidak tercapai, pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara dalam RPH yang terbuka untuk umum,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK Jakarta, Jumat.

Pemilihan ini digelar karena masa jabatan wakil ketua MK sebelumnya yaitu Hakim Konstitusi Aswanto telah selesai untuk periode 2014-2019.

Meskipun Aswanto kembali terpilih menjadi hakim konstitusi untuk masa jabatan 2019-2024 atas usulan DPR, namun karena masa jabatannya untuk periode 2014-2019 telah selesai maka berakhir pula masa jabatan Aswanto sebagai Wakil Ketua MK.

Sesuai dengan tata cara dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, pemilihan wakil ketua MK dilakukan dalam RPH secara tertutup.

Dalam RPH sembilan hakim konstitusi akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk menentukan pimpinan terpilih.

Namun apabila mufakat tidak tercapai, maka pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara dalam RPH yang terbuka untuk umum.

Dalam pemilihan ini, Aswanto masih memiliki kesempatan untuk kembali dipilih menjadi Wakil Ketua MK, karena pemilihan ini diikuti oleh seluruh hakim konstitusi dan delapan di antaranya berhak untuk dipilih menjadi wakil ketua mendampingi Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima oknum ASN dipecat karena korupsi

Ambon (ANTARA) – Gubernur Maluku, Said Assagaff telah melakukan pemecatan tidak dengan hormat(PTDH) terhadap lima oknum Aparatur Sipil Negara(ASN) terlibat praktek korupsi yang memiliki kekuatan hukum tetap guna menindaklanjuti surat keputusan bersama (SKB) Mendagri Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setda Maluku Donny Saimima di Ambon, Jumat, mengatakan Gubernur Said menerbitkan surak keputusan (SK) PTDH tertanggal 4 Maret 2019, Kelima oknum ASN tersebut adalah Lodewik Bremer, Elisa Soplantila, Muntalib Latuconsina, Andreas Jamlay dan Jhon Rante.

“SK PTDH sudah disampaikan kepada masing-masing oknum ASN tersebut dan pemecatan ini akan dilaporkan Gubernur Maluku sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK) kepada Mendagri, MenPan-RB dan Kepala BKN,” ujar Donny.

Dia mengatakan Gubernur menerbitkan SK PTDH setelah mengkaji amar putusan para oknum asn tersebut yang diberikan Pengadilan Negeri Ambon dengan mengacu kepada UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Jadi UU No.5 tahun 2014 ini tidak berlaku surut sehingga lima oknum ASN lainnya yang terlibat korupsi dan telah memiliki keputusan hukum tetap tidak termasuk PTDH,” kata Donny.

Dia mengakui SKB tiga menteri yang dipertegas dengan rapat di Jakarta pada 27 Desember 2018 yang disertai sanksi bila PPK tidak menindaklanjutinya itu sebelum menerbitkan SK PTDH dikaji Biro Hukum Setda Maluku secermat mungkin.

“Kami tidak mau gegabah menerapkan UU No.5 tahun 2014 karena konsekuensinya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Donny.

Gubernur Maluku, Said Assagaff sebagai PPK di jajaran Pemprov setempat telah mengarahkan agar segera menindaklanjuti SKB tiga menteri tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bahkan, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah telah menindaklanjuti SKB tiga menteri maupun pertemuan di Jakarta pada 27 Desember 2018 dengan menyurati para Bupati maupun Wali Kota yang juga menjadi PPK di masing – masing Kabupaten/Kota untuk melaksanakannya.

Sebelumnya, Mendagri, Tjahjo Kumolo, MenPAN-RB, Syafruddin dan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengeluarkan SKB untuk memberhentikan ASN yang terlibat korupsi dan putusannya sudah inkrah pada 13 September 2018.

Pemecatan itu dilakukan oleh PPK. Apabila PPK tidak melaksanakan isi SKB itu, akan dikenai sanksi.

SKB No. 182/6597/SJ, No. 15 tahun 2018, dan No. 153/KEP/2018, tentang penegakan hukum terhadap ASN yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Baca juga: Jabar berhentikan 22 ASN terlibat korupsi

Baca juga: Gubernur Jateng pecat sembilan aparatur sipil negara

Pewarta: Alex Sariwating
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Surabaya optimistis menang sengketa tanah lawan Maspion

Putusan tingkat pertama pemkot menang, infonya mereka banding

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota Surabaya optimistis menang atas pengajuan banding dari pihak PT Maspion terkait objek sengketa tanah di Jalan Pemuda 17 yang rencananya akan dibangun alun-alun Surabaya, Jatim.

“Putusan tingkat pertama pemkot menang, infonya mereka banding,” kata Kepala Dinas Pengolahan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati kepada Antara di Surabaya, Jumat.

Diketahui Pengadilan Negeri (PN) Surabaya telah mengabulkan gugatan Pemkot Surabaya atas PT Maspion terkait objek tanah di Jalan Pemuda No 17 Surabaya dalam sidang perdata yang digelar di ruang Sari 2 PN Surabaya, Kamis (14/3).

Gugatan itu berawal saat Pemkot Surabaya yang memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 2/Kel. Embong Kaliasin melakukan perjanjian atau hubungan hukum dengan PT Maspion. Namun sayangnya PT Maspion tidak memanfaatkan tanah tersebut padahal sudah mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 612/Kel. Embong Kaliasin sehingga Pemkot Surabaya meminta kembali tanah itu untuk digunakan sebagai fasilitas umum.

Untuk itu, menurut Maria Theresia Ekawati yang kerap dipanggil Yayuk ini, pembangunan alun-alun Surabaya belum bisa dilakukan untuk saat ini karena masih menunggu inkracht atau berkekuatan hukum tetap.

Hal ini, lanjut dia, dikarenakan Pemkot Surabaya masih menunggu banding yang diajukan PT Maspion ke Pengadilan Tinggi. Saat ditanya berapa lama biasanya proses banding tersebut, Yayuk mengatakan lamanya proses banding kurang lebih 3-6 bulan, tergantung bagaimana putusan dari majelis hakim di pengadilan tinggi.

Namun, lanjut dia, jika hasil putusan dari pengadilan tinggi tidak memuaskan, sehingga pihak PT Maspion mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maka prosesnya menjadi panjang atau kurang lebih membutuhkan waktu hingga satu tahun.

“Kami berharap pemkot menang,” kata mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan pihaknya telah menyiapkan konsep baru untuk ruang publik bawah tanah yang terintegrasi dengan Balai Pemuda, alun-alun serta area khusus untuk etalase produk-produk UMKM khas Kota Pahlawan.

Menurut dia, pengerjaan ruang bawah tanah di Balai Pemuda saat ini telah selesai. Jika tak ada aral melintang, lanjut dia, pengembangan ruang bawah tanah akan dilanjutkan hingga tembus ke persil Jalan Pemuda nomor 17. Rencananya, obyek di persil tersebut akan diberi nama Alun-alun Surabaya.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga terduga teroris asal Klaten tidak ikut radikal

Jakarta (ANTARA) – Keluarga terduga teroris berinisial Y alias Khodijah asal Klaten, Jawa Tengah tidak mengikuti jejaknya menjadi radikal sehingga perempuan itu memilih untuk meninggalkan keluarganya.

“Tidak ada (yang radikal), makanya karena suami dan anaknya itu tidak mengikuti apa yang dikehendaki, dia meninggalkan suaminya mau nikah sama AH,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Y yang tewas diduga bunuh diri dengan meminum bahan kimia keras saat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya, sedianya akan dinikahi terduga teroris Sibolga Husain alias Abu Hamzah, meskipun masih bersuami sah.

Khadijah, ujar Dedi prasetyo, sudah menggadaikan rumah dan tanahnya serta mendapat Rp5 juta untuk bertemu terduga teroris yang ditangkap di Lampung berinisial R alias Putra Syuhada.

Saat bertemu Putra Syuhada di Lampung, uang sebesar Rp3 juta dikirimkan ke Sibolga untuk membeli alat-alat untuk tindakan amaliah.

Namun, Khadijah kembali ke Klaten setelah mengetahui jaringan Sibolga ditangkap oleh Tim Densus Antiteror Polri.

Selain itu, ia berencana hasil penjualan rumah dan tanah akan digunakan untuk membeli sebuah mobil untuk dirakit menjadi bom mobil.

Sebelumnya, Kapolres Klaten AKBP Aries Andhi sudah meminta masyarakat di lingkungan tempat tinggal keluarga terduga teroris Y di Klaten untuk tidak mengucilkan keluarga itu.

“Harapan saya Desa Joton tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan oleh Y. Jangan resah dan jangan mengucilkan keluarga yang bersangkutan, apalagi Y ini sejak lulus SMA sudah meninggalkan daerah itu,” katanya di Klaten.

Baca juga: Kapolres minta masyarakat tak kucilkan keluarga YS

Baca juga: Terduga teroris asal Klaten tewas diduga bunuh diri

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK siap tangani sengketa Pemilu 2019

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyatakan lembaga yang dipimpinnya siap menangani sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“MK tentu sudah siap terkait dengan regulasi, peraturan institusi, untuk menghadapi pemilu mendatang,” kata Anwar di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan pengucapan sumpah dua hakim konstitusi pada hari Kamis ini memperkuat kapasitas MK menangani sengketa hasil pemilu.

“Dengan pengucapan sumpah beliau berdua untuk kedua kalinya tentu tidak memerlukan adaptasi baik dengan para pegawai maupun hakim serta terkait dengan regulasi dan hukum acara,” katanya.

Ia menyebutkan mereka sudah 5 tahun menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi sehingga MK sangat siap.

Mengenai perkara hitung cepat, Anwar mengatakan bahwa hal itu sudah masuk ke MK.

“Kebetulan sudah masuk sehingga kami tidak mungkin mengomentari perkara yang sedang disidang,” katanya.

Dalam penanganan sengketa pemilu, pihaknya akan mengikuti prosedur sesuai hukum acara yang berlaku.

“Karena di MK itu penyelesaian perkara tidak hanya melulu bergantung pada hakim, tetapi juga pemohon, presiden, DPR, yang akan didengar keterangannya,” katanya.

Sebelumnya, dua hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams mengucapkan sumpah jabatan hakim konstitusi di hadapan Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Presiden Jokowi mengangkat dua hakim konstitusi itu berdasar Keppres Nomor 32/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan oleh DPR.

Pewarta: Agus Salim
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK respons soal uang honor di ruang kerja Menag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons soal adanya pernyataan beberapa pihak yang menyebut uang yang disita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin merupakan uang honor.

“Kami mendengar beberapa pihak misalnya menyampaikan alasan bahwa itu honor atau bahkan dana operasional atau yang lain. Silakan saja hal tersebut disampaikan tetapi ada yang perlu kita ingat bahwa honorarium apalagi untuk penyelenggara negara atau pegawai negeri itu ada standar nilainya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Ia pun menyatakan bahwa di Direktorat Gratifikasi KPK juga telah mengatur standar biaya honor penyelenggara negara tersebut.

Misalnya, kata dia, ketika ada pejabat melaporkan menerima honor Rp100 juta dan berbicara dalam sebuah acara selama 2 jam atau 3 jam, maka KPK akan melihat standar biayanya selama satu jam berapa.

“Kalau standar biayanya untuk ahli sekitar Rp1,7 juta atau Rp1,8 juta atau katakanlah Rp2 juta dikali 3 jam, maka yang berhak diterima menjadi milik penerima itu adalah nilai wajar dikalikan jumlah jam yang bersangkutan bicara,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag di gedung Kemenag, Jakarta, Senin.

“Kami sebenarnya juga menemukan uang-uang yang lain di ruangan Menteri Agama pada saat itu yang dari informasi atau dari data yang ada di sana itu diduga merupakan honorarium dan uang-uang tersebut tidak dibawa,” ungkap Febri.

Oleh karena itu, kata dia, tim KPK sejak awal sudah memisahkan antara uang honor dan bukan uang honor saat penyitaan itu.

“Jadi, sejak awal tim KPK sudah memisahkan mana uang dalam amplop yang merupakan honor, mana yang bukan. Tetapi tentu nanti ada proses klarifikasi lebih lanjut yang akan kami tanya saat proses pemeriksaan,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Baca juga: Terbuka kemungkinan menteri agama dipanggil
Baca juga: KPK sita uang dari geledah ruang Menag

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Presiden saksikan pengambilan sumpah dua Hakim Konstitusi

LEAD: Dua Hakim Agung terpilih Aswanto dan Wahiduddin Adam mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) di depan Presiden Joko Widodo di ruang utama Istana Negara, Kamis 2 Maret. Pengangkatan Aswanto dan Wahiduddin sebagai Hakim Konstitusi berdasarkan KEPPRES Nomor 32/P 2019/ tentang Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR-RI.

Polri: Penggunaan UU Terorisme untuk hoaks perlu lihat fakta hukum

Jakarta (ANTARA) – Kepolisian berpijak kepada fakta hukum yang ditemukan dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk penyebaran berita bohong atau hoaks.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis, mengatakan penyebar hoaks dapat dikenakan UU Terorisme apabila memberikan ancaman atau menimbulkan suasana teror dan takut secara luas, misalnya melalui media sosial.

“Penyidik akan membuktikan dulu siapa yang bersangkutan, kemudian latar belakangnya apa, unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologisnya,” ujar Dedi Prasetyo.

Saat terbukti kesengajaannya membuat rasa cemas dan takut, apalagi pelaku memiliki jaringan atau masuk dalam suatu jaringan terorisme, tentu dapat dikenakan UU Terorisme.

Membuktikan kesengajaan itu diperlukan pendalaman dengan mengundang saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukum.

Sementara jika dalam proses pembuktian, penyebar hoaks adalah masyarakat biasa yang baru pertama menyebarkan berita, narasi dan video bersifat hoaks, maka yang diterapkan adalah UU ITE.

“Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisis dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik secara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum,” kata Dedi Prasetyo.

Sebelumnya usai Rakor Kesiapan Pengamanan Pemilu 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (20/3), Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan penyebaran berita bohong atau hoaks dalam pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan tindakan teror karena menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Kalau masyarakat diancam dengan hoaks agar mereka takut datang ke TPS, itu sudah ancaman dan merupakan tindakan terorisme. Oleh karena itu kita gunakan UU terorisme,” tegas Wiranto.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Tinombala Poso terlibat baku tembak dengan DPO terorisme

Palu (ANTARA) – Satgas Operasi Tinombala Poso yang terdiri atas personel polisi dan TNI, dilaporkan terlibat baku tembak dengan kelompok sipil bersenjata anggota Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Dusun Air Teh, Desa Marete, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Kamis petang sekitar pukul 17.00 Wita.

Tiga orang yang tercatat dalam daftar pencarian orang (DPO) kasus terorisme di Poso itu dilaporkan tewas, masing-masing bernama Andi Muhamad alias Abdullah asal Makassar, Jaka Ramadhan alias Ikrima asal Banten dan Alhaji Kaliki alias Ibrohim asal Ambon.

Belum ada konfirmasi resmi mengenai peristiwa ini dari otoritas Satgas Operasi Tinombala atau Polda Sulteng, namun sejumlah jurnalis dari Parigi yang menerima informasi kejadian ini, telah bergerak ke lokasi kontak tembak karena ada rencana evakuasi para korban dalam baku tembak tersebut.

Pewarta: Rolex Malaha
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jabar Miliki Tiga Perda Baru

Bandung (ANTARA) – Provinsi Jawa Barat lewat agenda persetujuan bersama DPRD dan Pemprov Jabar, difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, pada Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat, di Bandung, Kamis. telah menetapkan tiga rancangan peraturan daerah (raperda) menjadi perda.

“Mudah -mudahan setelah ini kita terjemahkan ke peraturan gubernur (pergub), dan dijadikan sebuah rutinitas kegiatan yang memajukan Jawa Barat. Mudah- mudahan masih pada semester ini terealisasi, tidak ingin ada antrean yang terlalu lama dari perda ke pergub,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, saat usai menghadiri rapat paripurna tersebut.

Ketiga raperda yang kini telah sah menjadi perda, yaitu Perda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Gubernur Jabar menjelaskan bahwa pengaturan susunan perangkat daerah dimaksudkan untuk menyelaraskan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Selain itu, raperda ini juga ditujukan agar perda yang ada, bisa selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Berimplikasi terhadap Perubahan Fungsi, Besaran, dan Nomenklatur Organisasi.

“Sudah aman, birokrasi kita terkait dengan tupoksi- tupoksi baru, ini sudah punya peraturannya,” katanya pula.

Sedangkan raperda kedua adalah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Pengaturan dimaksudkan agar pembudidaya ikan dan petambak garam di Provinsi Jawa Barat memiliki akses dalam hal pengetahuan, keterampilan, permodalan, kelembagaan, informasi, dan jaringan pemasaran.

“Kita bangga punya perda melindungi petambak, petani ikan, garam yang selama ini mungkin kriterianya belum jelas, kita lindungi rakyat kita dengan perda kita sendiri, sehingga terhindar atau meminimalkan risiko sosial dan ekonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan usahanya,” kata Emil, panggilan akrab Gubernur Jabar itu pula.

Adapun raperda ketiga, terkait kawasan tanpa rokok.

Emil menyebutkan pengaturan ini dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

“Hari ini kita punya perda yang sangat kuat terkait masalah rokok, pengaturan lokasi tempat penjualan, dan lain- lain, sehingga kita provinsi yang maju dalam menjaga generasi muda dari zat- zat adiktif,” kata Emil lagi.

“Diharapkan dengan adanya pengaturan, akan terwujud lingkungan yang bersih dan sehat serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” ujarnya pula.

Dengan disahkan tiga raperda ini, Gubernur Jabar pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota dewan, khususnya kepada Panitia Khusus (Pansus) VI, Panitia Khusus (Pansus) VII, dan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat yang telah bersungguh- sungguh melakukan pencermatan, penajaman, dan penyempurnaan terhadap tiga raperda dimaksud.

Dua dari tiga raperda itu merupakan prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta Raperda Kawasan Tanpa Rokok,mengingat merupakan Raperda yang dibutuhkan masyarakat.

“Kami optimistis dapat implementatif, berkeadilan, mempunyai kepastian hukum, dan memberi manfaat. Oleh karenanya kami siap mengawal pelaksanaannya melalui perangkat daerah terkait,” kata Emil lagi.

“Kami yakin sepenuhnya, sebagai pengemban aspirasi rakyat, dewan telah menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab yang diaktualisasikan dalam penetapan kebijakan daerah provinsi yang sangat strategis berupa peraturan daerah, sebagai landasan operasional dan tiang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi,” ujarnya pula.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono bergegas usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Bambang Gatot diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemilik PT Borneo Lumbung Energy and Metal (BLEM) Samin Tan terkait kasus dugaan suap senilai Rp5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, terkait terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT Askin Koalindo Tuhup dengan Kementerian ESDM. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Eksepsi Bahar Smith ditolak majelis hakim

Bandung (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak nota keberatan atau eksepsi yang dilayangkan kuasa hukum terdakwa perkara penganiayaan kepada dua remaja di Kabupaten Bogor, Habib Bahar bin Smith.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi-saksi dan melanjutkan persidangan kasus dugaan penganiayaan dengan terdakwa Bahar bin Smith.

“Menimbang bahwa eksepsi terdakwa tidak bisa diterima. Dengan begitu maka majelis hakim menolak eksepsi memerintahkan jaksa penuntut umum atau JPU untuk melanjutkan persidangan,” kata Majelis Hakim Edison Muhamad pada sidang putusan sela di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis.

Majelis hakim kemudian memerintahkan JPU untuk mulai menyiapkan pokok perkara dan memasuki pemeriksaan saksi-saksi.

Usai persidangan, terdakwa Bahar Smith langsung meninggalkan ruang sidang sedikit memberikan tanggapan atas ditolaknya eksepsi yang di ajukan penasehat hukumnya.

Dia menerima apa keputusan hakim soal penolakan eksepsi tim penasehat hukumnya.

“Apapun yang diputuskan hakim kepada saya terima,” kata dia.

Persidangan akan dilanjutkan pada pekan depan, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akademisi apresiasi KPK usut suap di Kementerian Agama

Medan (ANTARA) – Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Prof Dr Syafruddin Kalo,SH, mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

“Apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam rangka penegakan hukum terhadap institusi pemerintah yang dianggap melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Syafruddin Kalo, di Medan, Kamis.

Pengungkapan kasus suap yang dilakukan KPK di Kementerian Agama, menurut dia, merupakan terobosan dan hal itu, tidak diduga sama sekali.

“Kinerja yang dilakukan lembaga anti rasuah itu cukup baik dan berhasil mengungkap oknum-oknum pejabat di Kementerian Agama (Kemenag), oknum Anggota DPR RI dan juga Pimpinan Partai Politik (Parpol) yang terlibat suap,” ujar Syafruddin.

Ia menyebutkan, bahkan KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019, diduga sebagai penerima suap anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

KPK diharapkan dapat mengungkap oknum pejabat lainnya yang terlibat dalam kasus suap tersebut.

“Siapa saja yang terlibat kasus suap pengisian jabatan, agar diproses secara hukum dan tidak ada tebang pilih,” ucap dia.

Syafruddin prihatin terjadinya kasus suap dan “permainan uang” dalam pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama.

Hal itu, sangat memalukan dan ke depan diharapkan tidak akan terulang lagi

“KPK diharapkan mengusut tuntas hingga ke akar-akarnya kasus suap yang terjadi di institusi pemerintah itu,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin menggeledah kantor Kementerian Agama (Kemenag) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Siang ini dalam rangka penyidikan, tim disebar di kantor Kementerian Agama dan kantor PPP,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin siang.

Febri menyatakan bahwa proses penggeledahan pada dua kantor tersebut saat ini masih berjalan. “Kami percaya pihak-pihak di lokasi akan kooperatif dan mendukung proses ini,” ucap Febri.

Menurutnya, penggeledahan dilakukan karena pihaknya menduga terdapat bukti-bukti yang relevan dengan perkara di lokasi-lokasi tersebut.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Romahurmuziy mengaku sulit tidur

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa tersangka suap jabatan di Kementerian Agama Romahurmuziy alias Rommy mengaku sulit tidur di rumah tahanan dalam beberapa hari ini.

Untuk diketahui, KPK pada Kamis batal memeriksa Rommy sebagai tersangka karena mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengeluh sakit.

“Tadi, dokter sudah selesai melakukan pemeriksaan. Beberapa indikator kesehatan masih dalam angka yang wajar. Namun, tersangka mengeluhkan sulit tidur dalam beberapa hari ini karena itu diberikan pengobatan yang sesuai dengan keluhan tersebut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Menurut dokter KPK, lanjut Febri, tidak dibutuhkan tindakan merujuk Rommy ke rumah sakit atau tindakan lain.

KPK pun menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rommy pada Jumat (22/3) pukul 10.00 WIB.

“Semoga besok pagi kondisi yang bersangkutan sudah lebih membaik sehingga pemeriksaan dapat dilakukan,” ucap Febri.

Selain Rommy, KPK pada Kamis juga memanggil dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dua tersangka tersebut hadir dan telah diperiksa oleh lembaga antirasuah itu.

“Hanya dua tersangka tadi yang datang dan kemudian dilakukan pengambilan contoh suara,” kata Febri.

Sebelumnya, diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Baca juga: KPK periksa 12 saksi suap jabatan di Kemenag

Baca juga: KPK: Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa

Baca juga: KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rommy pada Jumat

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Malaysia usir 76 TKI ilegal ke Nunukan

Nunukan (ANTARA) – Pemerintah Malaysia mengusir lagi 76 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara.

Sebagaimana disampaikan, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Nunukan, Agustian Nugraha Putra saat berada di Terminal Pelabuhan Tunon Taka, Kamis.

Ia menerangkan, pemulangan buruh migran Indonsia atau TKI ini setelah menjalani hukumannya sesuai pelanggaran yang diperbuat di negeri jiran tersebut.

Dari 76 TKI ilegal yang diusir itu terdiri 67 laki-laki, enam perempuan dan empat anak-anak.

Anak-anak ini dipulangkan bersama orangtuanya akibat tertangkap karena tidak memiliki paspor bekerja di Negeri Sabah.

Putra sapaan Agustian Nugraha Putra menambahkan, puluhan TKI yang dipulangkan ini berasal dari wilayah kerja Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu.

Sesuai data yang diperoleh dari Kantor Imigrasi Nunukan, jumlah TKI yang dipulangkan kali ini sebanyak 77 orang.

Namun satu orang ditunda pemulangannya karena dalam kondisi sakit stroke sehingga bakal dipulangkan khusus.

Pengusiran TKI ilegal ini berdasarkan berita acara serah terima Nomor 0032/PK/03/2019/10/03 tertanggal 21 Maret 2019.

Berita acara ini ditandatangani Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Karel Dj Boseke.

Setelah di wawancara oleh petugas imigrasi setempat, puluhan TKI ilegal ini diserahkan kepada BP3TKI untuk ditampung di Rusunawa Jalan Ujang Dewa Kelurahan Nunukan Selatan.

Pewarta: Rusman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Banyumas selidiki kasus perusakan tempat pendidikan agama

Kejadian ini berlangsung hampir bersamaan dan diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Saat ini, kami masih menyelidiki motif dan pelaku

Banyumas (ANTARA) – Petugas Kepolisian Resor Banyumas, Jawa Tengah, menyelidiki kasus perusakan tempat pendidikan agama di Desa Buniayu yang diperkirakan terjadi pada Kamis dini hari, kata Kepala Polres Banyumas Ajun Komisaris Besar Polisi Bambang Yudhantara Salamun.

Saat ditemui wartawan di Pondok Pesantren Mi’tahul Falah, Desa Buniayu, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas, Kapolres mengatakan adanya perbuatan yang tidak sewajarnya di dua titik dengan enam tempat.

Dalam hal ini, pohon jati, pohon durian, dan pohon kayu merah di sekitar Pondok Pesantren Mi’tahul Falah ditebang oleh orang yang belum diketahui identitasnya. Selain itu, karung berisi padi milik warga yang rumahnya tidak jauh dari pondok pesantren pun turut menjadi sasaran perusakan.

Demikian pula dengan lantai dan bagian depan rumah tokoh agama dirusak serta sejumlah kitab di tempat pendidikan agama ditemukan di dalam sumur. Bahkan, karpet di Masjid Jami Daarussalam diacak-acak, dikotori, dan dibawa ke jalan.

“Kejadian ini berlangsung hampir bersamaan dan diduga dilakukan oleh lebih dari satu orang. Saat ini, kami masih menyelidiki motif dan pelaku,” ucap Kapolres.

Menurut dia, pihaknya belum bisa menyimpulkan motif pelaku dan hingga saat ini masih memeriksa sejumlah saksi.

“Perkembangannya nanti kami sampaikan. Kalau jumlah orangnya berapa belum kita simpulkan, namun dari keterangan dari saksi saat penebangan pohon, ada orang berkomunikasi, kemungkinan pelakunya lebih dari satu orang,” ujarnya.

Salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Mi’tahul Falah, Muhammad Fatulah mengatakan pada Kamis (21/3) dini hari, ada warga yang mendengar aktivitas manusia yang sedang menebang pohon. “Namun, warga tersebut takut sehingga tidak berani keluar rumah,” ungkapnya.

Selain kebun milik pesantren, kata dia, perusakan juga dilakukan terhadap karung berisi padi dan pohon durian milik warga.

Salah seorang tokoh masyarakat Desa Buniayu, Abdul Majid mengaku sekitar pukul 03.00 WIB mendengar suara “bletok” di luar rumahnya hingga tiga kali.

“Setelah saya lihat, ternyata bagian dinding dan lantai keramik sudah dirusak oleh orang,” kata dia yang juga Takmir Masjid Daarussalam.

Saat adzan Subuh, dia berangkat ke Masjid Daarussalam karena bertindak sebagai imam. Akan tetapi dia mendapati karpet masjid dalam kondisi kotor dan sebagian berada di jalan.

Dia juga mengecek tempat pendidikan agama yang tidak jauh dari rumahnya dan mendapati jika kitab atau buku-buku pelajaran agama berada di dalam sumur.

Hingga Kamis sore, personel Polres Banyumas dibantu anggota TNI masih menjaga lokasi perusakan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua terdakwa korupsi Kemenag Aceh divonis satu tahun enam bulan

Banda Aceh (ANTARA) – Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh memvonis dua terdakwa korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Aceh masing-masing satu tahun enam bulan penjara.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim diketuai Eti Astuti dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Kamis. Putusan tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Umar Assegaf pada persidangan sebelumnya.

Kedua terdakwa yang divonis tersebut yakni Hendra Saputra yang juga direktur perusahaan rekanan Kantor Wilayah Kemenag Aceh. Dan Yuliardi yang juga pejabat pembuat komitmen pekerjaan perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kemenag Aceh.

Terdakwa Hendra Saputra dan terdakwa Yuliardi terbukti bersalah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-I KUHP.

Selain menghukum pidana penjara, majelis hakim juga memvonis terdakwa Hendra Saputra membayar kerugian negara Rp1 miliar lebih. Uang pengganti tersebut sebelumnya sudah dikembalikan terdakwa saat proses penyidikan.

Majelis hakim juga menghukum terdakwa Hendra Saputra dan terdakwa Yuliardi membayar uang pengganti masing-masing Rp50 juta subsidair satu bulan penjara.

Kasus dugaan korupsi perencanaan pembangunan gedung Kantor Wilayah Kemenag Aceh ditangani sejak 2017. Perencanaan pembangunan dibiayai APBN tahun anggaran 2015 dengan nilai kontrak Rp1,16 miliar.

Dalam kasus ini, tim penyidik kejaksaan menggeledah sejumlah tempat terkait perkara korupsi tersebut. Di antaranya ruangan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh dan kantor perusahaan rekanan guna mencari barang bukti lainnya.

Dugaan korupsi perencanaan pembangunan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh awalnya ditangani Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Namun, dalam perjalanannya, perkara tersebut dilimpahkan ke Kejati Aceh.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019