Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi kembalikan Rp70 juta kepada KPK

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kembali pengembalian uang dari salah seorang unsur pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi sebesar Rp70 juta terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

“Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD Bekasi juga telah mengembalikan uang sebesar Rp110 juta ke KPK sehingga total pengembalian dari unsur DPRD adalah Rp180 juta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/1).

KPK menduga masih ada sejumlah anggota DPRD Bekasi lain yang pernah menerima uang atau fasilitas liburan dengan keluarga terkait perizinan Meikarta tersebut.

“Kami hargai pengembalian tersebut dan KPK kembali mengingatkan agar pihak-pihak lain yang telah menerima untuk kooperatif menginformasikan dan mengembalikan segera uang atau fasilitas lainnya yang telah diterima terkait perizinan proyek Meikarta ini,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK juga telah menerima pengembalian uang dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin dengan total sekitar Rp11 miliar sampai dengan saat ini. 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Baca juga: KPK cermati fakta persidangan kasus Meikarta yang sebut menteri dalam negeri
Baca juga: Sekda Jabar menyatakan siap jadi saksi sidang Meikarta
Baca juga: Ridwan Kamil minta kedepankan asas praduga tak bersalah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi akan panggil Ivan Gunawan terkait kokain asistennya

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Erick Frendiz mengatakan pihaknya akan memanggil Ivan Gunawan untuk dimintai keterangan terkait kepemilikan kokain asistennnya, AJA (36).

“Ivan Gunawan akan segera dipanggil dan diperiksa keterangannya sebagai saksi,” ujar AKBP Erick di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan akan memeriksa Ivan Gunawan guna mendalami keterikatan Ivan dengan asistennya, dan hubungan keduanya terkait kepemilikan narkoba kokain.

Sebelumnya, ia menyebut narkoba jenis kokain yang dimiliki asisten figur publik Ivan Gunawan, AJA (36), didapatkan dari jaringan narkoba asal Belanda.

Ia memaparkan lebih lanjut dari berita acara pemeriksaan, tersangka AJA menyatakan bahwa kokainnya didapat dari jaringan internasional Belanda, yang dikenalnya saat berada di Eropa akhir tahun lalu.

Saat dilakukan tes urine oleh anggota terhadap tersangka AJA, rupanya tersangka diketahui positif mengkonsumsi empat jenis zat narkoba.

“Hasil cek urine, positif kokain, methamphetamine, MDMA dan THC,” ujar dia.

AJA (36) ditangkap karena keterlibatannya atas peredaran gelap narkoba pada Senin di rumah kost No.1A kamar 23, Jalan  H Najihun No.1A (Dwijaya) Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Tersangka AJA ditangkap bersama barang bukti satu paket serbuk kokain, dua paket serbuk MDMA, dan dua pil ekstasi.

“Yang jelas ini merupakan pengembangan jaringan kokain di Indonesia, dan masih kami lakukan pemeriksaan secara intensif,” ujar dia.

Baca juga: Kokain asisten Ivan Gunawan dari jaringan Belanda
Baca juga: Polisi dalami keterkaitan Steve Emmanuel dengan sindikat narkoba internasional
Baca juga: Warga Rusia jual kokain diadili di Bali

 

Pewarta:
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kokain asisten Ivan Gunawan dari jaringan Belanda

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendiz, menyebut narkoba jenis kokain yang dimiliki asisten figur publik, Ivan Gunawan, AJA (36), didapatkan dari jaringan narkoba asal Belanda.

Hal itu diketahui dari berita acara pemeriksaan, AJA menyatakan kokainnya didapat dari jaringan internasional Belanda, yang dikenalnya saat berada di Eropa akhir tahun lalu.

Saat dilakukan tes urine terhadap AJA, dia positif mengkonsumsi empat jenis zat narkoba. “Hasil cek urine, positif kokain, methamphetamine, MDMA dan THC,” ujar Frendiez, di Jakarta, Rabu.

AJA (36) ditangkap karena keterlibatannya atas peredaran gelap narkoba, Senin, di rumah indekost-nya, di Jalan Najihun Nomor 1A kamar 23, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

AJA ditangkap bersama barang bukti satu paket serbuk kokain, dua paket serbuk MDMA, dan dua pil ekstasi.

Saat ditanya apakah ada kemungkinan Ivan Gunawan terlibat, dia katakan, “Ivan Gunawan akan segera dipanggil dan diperiksa keterangannya sebagai saksi.”

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Antimafia Bola jadwalkan pemeriksaan Waketum PSSI

Jakarta (ANTARA News) – Satgas Antimafia Bola menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Joko Driyono untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola nasional.

Pemeriksaan terhadap Joko dijadwalkan pada Kamis (17/1).

Tak hanya Joko, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap petinggi PSSI lainnya, yakni Anggota Exco PSSI Papat Yunisal dan Wakil Bendahara Umum PSSI Irfan.

“Akan dipanggil secara berturut-turut mulai Kamis, Jumat, dan pekan depan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Menurut Dedi, keterangan mereka sangat penting untuk menyidik kasus pengaturan skor yang dilaporkan Lasmi Indriyani, Manajer Persibara Banjarnegara.

Pada Rabu, Satgas Antimafia Bola telah memeriksa Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria di Polda Metro Jaya. Tisha diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut. 

Baca juga: Satgas periksa Sekjen PSSI di Polda Metro Jaya

Baca juga: Satgas: Pemeriksaan Vigit dapat dilakukan dalam tahanan

Baca juga: Vigit Waluyo diperiksa soal promosi PS Mojokerto ke Liga 2

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komjen Iriawan tidak tahu ada rencana penyerangan terhadap Novel

Jakarta (ANTARA News) – Kadivhumas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan bahwa mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol M. Iriawan tidak mengetahui rencana penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Ia menjelaskan bahwa Komjen Iriawan telah diperiksa oleh internal Polri tentang dugaan ini.

“Propam sudah periksa Pak Iwan, Kapolda Metro pada masanya. Hasilnya beliau sampaikan tidak pernah menyampaikan hal itu kepada Saudara NB (Novel Baswedan),” katanya.di Jakarta, Rabu.

Menurut Iqbal, bila ada indikasi keterlibatan anggota Polri pada suatu kasus, internal Polri akan langsung memeriksa anggota tersebut.

Iqbal pun menegaskan jika Novel Baswedan merasa ada keterlibatan anggota Polri dalam kasusnya, maka Novel sebaiknya memberi keterangan di Polda Metro Jaya untuk menjelaskan kecurigaannya tersebut.

“Silakan hadir di Polda. Sebutkan dan tuangkan kepada penyidik Polda Metro,” katanya.

Sebelumnya sebuah laporan dari koalisi masyarakat sipil mencatat bahwa Iriawan sudah tahu bahwa akan ada penyerangan terhadap Novel. Menurut laporan tersebut, Iriawan sudah sempat memberi peringatan kepada Novel soal penyerangan itu dan menawarkan pengawalan.

Baca juga: KPK pelajari laporan investigasi dari KMSA soal kasus Novel

Baca juga: Polri bantah satgas penanganan kasus Novel bermuatan politis

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tunda sidang uji UU ASN

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi menunda sidang pengujian Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) karena ahli terlambat menyerahkan keterangan tertulis.

“Artinya keterangan ahli belum bisa didengar hari ini. Kalaupun mau didengar, pada sidang yang akan datang atau keterangannya dianggap keterangan tertulis saja,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Anwar mengatakan penerimaan keterangan tertulis beserta “curriculum vitae” ahli harus diajukan setidaknya dua hari sebelum sidang digelar.

Sementara itu pihak Mahkamah baru menerima keterangan ahli pemohon pada Selasa (15/1) pukul 19.57 WIB melalui surat elektronik.

Tjoejoe S. Hernanto selaku kuasa hukum pemohon menyatakan pihaknya tetap ingin keterangan ahli didengarkan di persidangan.

Oleh sebab itu Anwar menyatakan sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa (29/1) pukul 11.00 WIB.

Perkara ini diajukan oleh sejumlah pegawai negeri sipil yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) UU ASN yang mengatur tentang pemberhentian ASN.

Pemohon yang pernah menjadi terpidana mendalilkan kata “dapat” dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan pelaksana undang-undang.

Selanjutnya, menurut pemohon frasa “melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana” dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d tidak memuat klasifikasi tindak pidana secara spesifik sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan norma tersebut.

Baca juga: DPR: UU ASN untuk jamin tata tertib PNS

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pembunuhan berkedok dukun santet agar segera diusut

Jakarta (ANTARA News) – Pembunuhan berkedok tuduhan sebagai dukun santet di sejumlah daerah di Jawa Timur yang menelan ratusan korban mulai 1998 hingga 1999 diminta segera diusut karena penting dan jelas pelakunya.

“Yang dukun santet kami kirimkan November sampai saat ini belum ada respons. Kasus itu kasus penting, tipologi jelas siapa melakukan kekerasan, korban dipilih, dan pengalihan isu juga dipilih,” ujar anggota Komnas HAM, Choirul Anam, di Jakarta, Rabu.

Laporan penyelidikan kasus yang di antaranya terjadi di Jawa Timur (Banyuwangi, Jember, dan Malang) itu telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada 14 November 2018.

Anam menyebut karakteristik peristiwa itu sangat terencana, yakni awalnya isu yang disebar adalah dukun santet, lalu bergeser menjadi penyerangan ulama, ninja, dan terakhir ditutup dengan orang gila.

Dalam penyelidikan yang dimulai sejak 2015, Komnas HAM menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus itu, yakni adanya dua tindakan kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan.

Komnas HAM dalam laporannya memaparkan pola kejadian dimulai dengan berkembangnya isu keberadaan etnis Cina dan tentara. Ditemukan juga radiogram daftar orang diduga dukun santet dari Bupati Banyuwangi saat itu.

Selanjutnya, untuk pelaku, orang asing bermunculan di daerah itu hingga terdapat pergeseran isu ninja dan orang gila.

Komnas HAM pun menemukan adanya pembiaran dari aparat hukum yang bertindak lambat meskipun memiliki informasi dan mengetahui situasi di lapangan.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas HAM: segera tindaklanjuti pembunuhan berkedok dukun santet

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus pembunuhan berkedok tuduhan sebagai dukun santet di sejumlah daerah di Jawa Timur yang menelan ratusan korban pada 1998-1999 segera ditindaklanjuti karena penting dan jelas pelakunya.

“Yang dukun santet kami kirimkan November sampai saat ini belum ada respon. Kasus itu kasus penting, tipologi jelas siapa melakukan kekerasan, korban dipilih, pengalihan isu juga dipilih,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Jakarta, Rabu.

Laporan penyelidikan kasus yang di antaranya terjadi di Banyuwangi, Jember, dan Malang itu telah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada 14 November 2018.

Anam menyebut karakteristik peristiwa itu sangat terencana, yakni awalnya isu yang disebar adalah dukun santet, lalu bergeser menjadi penyerangan ulama, ninja dan terakhir ditutup dengan orang gila.

Dalam penyelidikan yang dimulai sejak 2015, Komnas HAM menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dugaan pelanggaran HAM berat pada kasus itu, yakni adanya dua tindakan kejahatan berupa pembunuhan dan penganiayaan.

Komnas HAM dalam laporannya memaparkan pola kejadian dimulai dengan berkembangnya isu keberadaan etnis China dan tentara. Ditemukan juga radiogram daftar orang diduga dukun santet dari Bupati Banyuwangi saat itu.

Selanjutnya untuk pelaku, orang asing bermunculan di daerah itu hingga terdapat pergeseran isu ninja dan orang gila.

Komnas HAM pun menemukan adanya pembiaran dari aparat hukum yang bertindak lambat meskipun memiliki informasi dan mengetahui situasi di lapangan.

Baca juga: Usulan Jaksa Agung dinilai politis
Baca juga: Warga enggan jadi saksi pembunuhan dukun santet
Baca juga: Polisi diminta usut pembunuhan berlatar tuduhan dukun santet

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019