KPK konfirmasi Sekjen DPR soal dokumen yang telah disita

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar soal beberapa dokumen yang telah disita KPK sebelumnya.

“Penyidik mengkonfirmasi beberapa dokumen yang beberapa waktu lalu sudah disita oleh penyidik KPK, antara lain risalah-risalah rapat di Komisi XI dan Banggar antara periode 2016 sampai 2017,” kata Indra usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK pada Kamis memeriksa Indra sebagai saksi untuk tersangka Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS). Selain Natan, KPK juga telah menetapkan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) sebagai tersangka.

Pemeriksaan itu dilakukan dalam penyidikan suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

“Kalau menyangkut isi pertanyaan tidak banyak hanya memastikan beberapa hal berkaitan dengan Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Etika Dewan di Pasal 3 dan 4 menyangkut tentang perilaku anggota dewan. Tadi, hanya mendalami dua pasal itu,” ucap Indra.

Selain itu, kata dia, penyidik KPK juga menyita data berupa daftar gaji Sukiman dan juga Surat Keputusan (SK) penempatan yang bersangkutan di Komisi XI.

“Tadi data tambahan lain yang disita KPK adalah menyangkut daftar gaji Pak Sukiman kemudian SK penempatan beliau di Komisi XI. Dua hal itu data tambahan yang diminta KPK dan itu sudah disita,” kata Indra.

KPK telah menetapkan Sukiman dan Natan sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.

Dari proses penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim DVI Polda Papua berhasil identifikasi 61 jenazah korban

Jayapura (ANTARA) – Tim DVI Polda Papua saat ini berhasil mengidentifikasi 61 jenazah korban banjir bandang yang terjadi Kabupaten Jayapura.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr. Ramon Aninam kepada Antara di Jayapura mengatakan, saat ini sudah 61 jenazah yang diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakam.

RS Bhayangkara hingga Kamis (21/3) menerima 90 kantong jenazah dan saat ini 29 jenazah yang belum teridentifikasi.

“Tim DVI Polda Papua dibantu ahli forensik dari Mabes Polri saat ini terus berupaya mengidentifikasi para korban sehingga jenazahnya dapat diterima keluarga yang kehilangan,” kata dr. Ramon.

Ketika ditanya penyebab belum teridentifikasinya puluhan jenazah, dr.Ramon mengatakan, banyak jenazah yang belum teridentifikasi karena diduga korban belum merekam KTP El sehingga tidak ada di data base termasuk saat sidik jarinya diperiksa.

Selain itu keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya saat diperlihatkan tidak mengenali korban, kata dr. Ramon.

Banjir bandang di Kabupaten Jayapura menyebabkan 103 orang meninggal dan sekitar 90-an orang dilaporkan hilang.

Warga yang mengungsi saat ini tercatat sekitar 9.600-an orang.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka suap perkara PN Jaksel dilimpahkan ke penuntutan

Hari ini, penyidikan untuk tiga tersangka telah selesai sehingga dilakukan penyerahan berkas, barang bukti, dan tiga tersangka suap terkait putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018 ke penuntutan atau tahap dua

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap tiga tersangka kasus suap terkait putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tahun 2018.

“Hari ini, penyidikan untuk tiga tersangka telah selesai sehingga dilakukan penyerahan berkas, barang bukti, dan tiga tersangka suap terkait putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018 ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Tiga tersangka itu, yakni Arif Fitrawan (AF) yang merupakan pengacara, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur Muhammad Ramadhan (MR), dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

Sidang terhadap tiga tersangka itu akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Unsur saksi yang telah diperiksa untuk tiga tersangka itu, yakni hakim, Direktur PT Dinamika Muda Mandiri, pengacara, panitera Pengadilan Tinggi, dan swasta.

Selain tiga tersangka itu, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (IW) dan Hakim PN Jakarta Selatan Irwan (I).

KPK telah menetapkan dua hakim yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekitar Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekitar Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen turut terguat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan tersebut adalah gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan selaku panitera pengganti PN Jaktim sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

Diduga terjadi aliran dana yaitu pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P Silitonga ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 27 November 2018 Arif Fitrawan melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di 3 kantor cabang Mandiri.

Pada 27 November 2018, Arif menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47 ribu dolar Singapura. Arif pada hari yang sama lalu menitipkan uang sebesar 47 ribu dolar Singapura tersebut ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim yang diberikan di rumah Muhammad Ramadhan.

Sebelumnya majelis hakim telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp500 juta untuk putusan akhir.

NO maksudnya adalah agar gugatan tidak bisa diterima, sehingga penggugat ingin agar gugatan tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan pokok karena gugatan yang sama sudah diajukan di Makassar dan diputus NO, maka penggugat pun mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan berharap agar gugatan masuk ke pokok perkara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rommy pada Jumat

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Romahurmuziy alias Rommy, tersangka kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 pada Jumat (22/3).

“RMY (Romahurmuziy) akan dijadwalkan ulang besok,” kata Juru Bicra KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah itu pada Kamis.

Selain Rommy, KPK juga memanggil dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dua tersangka tersebut hadir dan telah diperiksa oleh lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya, diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Baca juga: KPK panggil Romahurmuziy sebagai tersangka

Baca juga: KPK periksa 12 saksi suap jabatan di Kemenag

Baca juga: KPK: Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Jatim: KPK periksa 12 saksi suap kasus Kemenag

Benar ada sebanyak 12 orang yang diperiksa di ruangan Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim sejak pagi

Surabaya (ANTARA) – Polda Jawa Timur mengungkapkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 saksi kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019 sejak Kamis pagi.

“Benar ada sebanyak 12 orang yang diperiksa di ruangan Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim sejak pagi,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi, Kamis.

Barung mengatakan, pihak Polda Jatim hanya membantu dan mengawal sekaligus memberikan akses kepada KPK sebagai bentuk kerja sama penegakan hukum atas kasus-kasus yang ditangani oleh KPK.

“Polda akan mengawal, mengamankan sekaligus memberikan akses sebesar-besarnya kepada KPK. Kami melihat bahwa penegakan hukum adalah sama bagaimana memberantas korupsi di wilayah Jatim. Ini bentuk kerja sama dan juga ‘MoU’ antara KPK dan Polri,” katanya.

Mengenai siapa saja 12 orang yang unsur panitia seleksi jabatan itu, Barung enggan menjelaskan secara rinci. Menurutnya, siapa saja orang yang diperiksa akan disampaikan oleh juru bicara atau Ketua KPK.

“12 orang nanti akan disampaikan ketua KPK atau jubir KPK, Polda hanya menyampaikan apa yang dilakukan seperti melakukan pengawalan dan juga memberikan akses kendaraan dan pengantaran,” katanya.

Selain itu, mengenai pengamanan akses yang disita adalah wewenang KPK. Pihak Polda Jatim hanya memberikan akses untuk sterilisasi lokasi untuk amannya pengeledahan KPK.

Baca juga: KPK periksa 12 saksi suap jabatan di Kemenag

Baca juga: KPK: Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa

Baca juga: KPK jadwalkan ulang pemeriksaan Rommy pada Jumat

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koarmada I kembali gagalkan penyeludupan benih lobster

Bibit lobster itu disimpan dalam 36 kotak. Penangkapan dilakukan sehari yang lalu,

Tanjungpinang (ANTARA) – Tim gabungan “Fleet One Quick Response” (F1QR) Koarmada I kembali menggagalkan penyeludupan bibit atau benih lobster dari Batam, Kepulauan Riau ke Singapura.

Kepala Dinas Penerangan Lantamal IV Mayor Samuel Pontoh, di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, bibit lobster diprediksi dijual dengan harga Rp46,1 miliar, dengan rincian seekor bibit lobster jenis pasir seharga Rp150.000 dan jenis mutiara seharga Rp200.000.

Berdasarkan hasil pencacahan Kantor Karantina KKP Batam, sebanyak 304.354 ekor bibit lobster yang dibungkus dalam 1.483 kantong plastik yang terbagi dalam 33 kotak jenis pasir berjumlah 295.236 ekor dan 3 kotak jenis mutiara berjumlah 9.118 ekor.

‘Baby lobster’ itu disimpan dalam 36 kotak. Penangkapan dilakukan sehari yang lalu,” ujarnya.

Pontoh menuturkan bibit lobster tersebut akan dibawa ke Natuna. Bibit lobster itu direncanakan akan dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di perairan Natuna. “Ibu Susi dikabarkan sudah berada di Natuna,” ucapnya.

Pontoh menjelaskan pelaku penyeludupan bibitlobster menggunakan kapal dengan kapasitas mesin 200 PK sebanyak empat buah. Penyeludupan tercium aparat setelah kapal cepat itu berada di Perairan Pasir Toga (Selat antara Pulau Combol dan Pulau Sugi).

“Tim Gabungan F1QR Koarmada I menerima informasi intelijen bahwa akan adanya penyeludupan baby lobster menggunakan kapal cepat dari Batam menuju Singapura,” tegasnya.

Kemudian Tim Gabungan F1QR Koamada I melakukan penyekatan jalur pelayaran dengan menggunakan dua kapal cepat di sekitar Perairan Pulau Sugi. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan terlihatnya sebuah kapal cepat melintas dengan kecepatan tinggi.

Tim F1QR berhasil menangkap dan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

“Karena merasa terkepung oleh Tim F1QR akhirnya ‘speed boat‘ (kpal cepat) yang melaju dengan kecepatan tinggi dikandaskan oleh dan ditinggalkan dalam keadaan kosong di daerah hutan bakau pada koordinat 00° 50′ 24″ Lintan Utara dan 103° 48’ 47″ Bujur Timur,” tuturnya.

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa Romahurmuziy alias Rommy mengeluh sakit sebelum diperiksa sebagai tersangka kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Tadi RMY (Romahurmuziy) mengeluh sakit saat akan dibawa ke luar rutan untuk proses pemeriksaan, sekarang dokter sedang melakukan pengecekan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, KPK pada Kamis memeriksa Rommy dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap tersebut.

“Nanti dipastikan sama penyidiknya apakah hari ini akan dilanjutkan pemeriksaan atau dijadwalkan kembali,” ucap Febri.

Selain Rommy, KPK juga memanggil dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dua tersangka tersebut hadir dan telah diperiksa oleh lembaga antirasuah itu.

Sebelumnya, diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aswanto-Wahiduddin ucapkan sumpah Hakim Konstitusi di depan Presiden Jokowi

Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan calon hakim konstitusi terpilih yaitu Profesor Dr Aswanto, SH. MH, dan Dr Wahiduddin Adams, SH. MH

Jakarta (ANTARA) – Dua tokoh yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams mengucapkan sumpah jabatan Hakim Konstitusi di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Hadir juga dalam pengucapan sumpah jabatan Hakim Konstitusi itu Wakil Presiden M Jusuf Kalla.

Sejumlah menteri Kabinet Kerja antara lain Menlu Retno Marsudi, Mensesneg Pratkikno dan Seskab Pramono Anung. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, juga hadir dalam acara itu.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Wahiduddin Adams dan Aswanto sebagai hakim terpilih Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2019-2024. Keputusan penetapan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-14 masa sidang IV di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Proses penetapan diawali dengan pembacaan laporan uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Ketua Komisi III Kahar Muzakir. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

“Pada 12 Maret 2019 Komisi III DPR melaksanakan rapat pleno dalam rangka pemilihan dan penetapan calon hakim konstitusi,” ujar Kahar saat membacakan laporan.

“Setelah mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi, Komisi III DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan calon hakim konstitusi terpilih yaitu Profesor Dr Aswanto, SH. MH, dan Dr Wahiduddin Adams, SH. MH.,” ujar dia.

Seusai pembacaan laporan, pimpinan rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Utut Adianto menetapkan keduanya sebagai hakim terpilih MK.

Wahiduddin dan Aswanto merupakan calon petahana yang menyisihkan sembilan orang calon lainnya. Dalam proses pencalonan hakim MK, terdapat 11 orang yang mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Ke-11 nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta dan Sugianto.

Pewarta: Agus Salim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Denpasar lakukan pendataaan dan pemantauan WNA

Denpasar (ANTARA) – Tim Pemantauan warga negara asing (WNA) yang dikoordinir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar, Bali terus melakukan pemantauan terhadap warga asing, karena akhir-akhir ini terjadi tindakan kriminal di Bali dilakukan oleh oknum WNA.

Kepala Bidang Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Kesbangpol Denpasar, I Gusti Ngurah Gde Arisudana di Denpasar, Kamis, mengatakan pendataan dan pemantauan terhadap orang asing di Kota Denpasar sangat perlu dilakukan dalam upaya keamanan dan ketertiban.

Ia mengatakan akhir-akhir ini dari kasus kriminal yang terjadi oleh orang asing seperti diberitakan media massa ada WNA yang terlibat kasus tinggal di Kota Denpasar. Untuk itu melalui tim gabungan ini yang beranggotakan unsur imigrasi, kepolisian, TNI dan OPD terkait diharapkan dapat melakukan tindakan tegas bila ada WNA yang melanggar aturan yang berlaku.

Untuk itu, kata Arisudana, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan imigrasi dan kepolisian bila menemukan ada WNA yang melanggar aturan karena untuk pemantauan orang asing.

Arisudana lebih lanjut menjelaskan untuk penindakan WNA pihaknya berpegangan pada Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

Berdasarkan Permendagri ini, kata dia, pihaknya akan memantau orang asing tidak hanya tinggal di Denpasar, tetapi juga yang melakukan aktifitas. Ruang lingkup pemantauan yang dilakukan tim gabungan ini meliputi diplomat atau tamu VIP asing, tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing, wartawan dan shooting tim asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing dan organisasi masyarakat asing.

Disamping itu untuk melakukan tindakan maka pihaknya akan berkolaborasi dengan kantor imigrasi dan kepolisian. “Kami akan berkoordinasi dengan imigrasi dan kepolisian untuk melakukan tindakan yang tepat bila menemukan pelanggaran WNA di lapangan,” ujarnya.

Edy Roman dari Kantor Imigrasi Denpasar yang didampingi Dewa Ketut Sugiarta menyampaikan pihak imigrasi rutin untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing. Dalam kurun waktu tiga bulan pengawasan yang dilakukan untuk orang asing diwilayahi Imigrasi Denpasar yang meliputi lima kabupaten dan satu kota telah terjadi 40 laporan kejadian yang melibatkan WNA.

Dari jumlah tersebut Kota Denpasar menduduki urutan kedua dengan 16 kejadian setelah Kabupaten Gianyar dengan 17 kejadian. Selanjutnya diikuti Kabupaten Badung empat kejadian, Klungkung dua kejadian dan Tabanan satu kejadian.

Pada tiga bulan pertama tahun 2019 pihak imigrasi telah melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendepotasian terhadap 12 WNA yang melanggar.

“Dengan adanya Tim WNA yang dibentuk Pemerintah Kota Denpasar melalui Kesbangpol diharapkan dapat membantu untuk pengawasan terhadap keberadaan orang asing,” kata Eddy Roman.

Pewarta: I Komang Suparta
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang dakwaan Steve Emmanuel

Aktor Steve Emmanuel (kedua kiri) dibawa petugas sebelum menjalani sidang perdana kasus dugaan penyelundupan kokain di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (21/3/2019). Sidang beragendakan pembacaan dakwaan bagi terdakwa Steve Emmanuel yang sebelumnya ditangkap di apartemennya atas kepemilikan kokain seberat 92,04 gram dari total 100 gram yang ia diselundupkan dari Belanda. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Sidang korupsi proyek infrastruktur Lampung Selatan

Terdakwa kasus dugaan suap fee proyek infrastruktur Lampung Selatan Anjar Asmara (kanan depan) bersama Agus Bhakti Nugroho (kanan belakang) dikawal petugas saat tiba di pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, Kamis (21/3/2019). Sidang tersebut beragendakan pembacaan nota pembelaan oleh masing- masing terdakwa. ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww.

KPK periksa 17 saksi kasus TPPU Mustofa Kamal Pasa

Hari ini, 21 Maret 2019 KPK agendakan pemeriksaan 17 orang saksi di Polres Mojokerto Kota untuk tersangka MKP, dalam kasus dugaan TPPU

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 17 saksi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP).

“Hari ini, 21 Maret 2019 KPK agendakan pemeriksaan 17 orang saksi di Polres Mojokerto Kota untuk tersangka MKP, dalam kasus dugaan TPPU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Unsur saksi terdiri dari Kadis PUPR Kabupaten Mojokerto, konsultan konstruksi, dan swasta atau kontraktor.

“Para saksi didalami terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka dan asal-usul pembelian aset tersangka,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK mengumumkan Mustofa sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018.

Dari penerimaan gratifikasi oleh Mustofa sekitar Rp34 miliar, KPK menemukan dugaan TPPU oleh yang bersangkutan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mustofa, yaitu dugaan suap terkait pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Kemudian, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajlban atau tugasnya.

Mustofa diduga menerima “fee” dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp34 miliar.

Mustofa diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi.

Tersangka Mustofa diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX) dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton.

Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Mustofa disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Saksi: Rp1,5 miliar didaftarkan untuk Menpora dari Sekjen KONI

Itu inisial M Rp1,5 miliar dalam pemahaman saya menteri, karena didiktekan ke saya hanya inisialnya saja

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Suradi mengaku ia diminta membuat daftar oleh Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy berisi uang bagi para pejabat di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI, termasuk Menpora Imam Nahrowi sebesar Rp1,5 miliar.

“Itu inisial M Rp1,5 miliar dalam pemahaman saya menteri, karena didiktekan ke saya hanya inisialnya saja,” kata Suradi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Suradi bersaksi untuk terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dengan satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 (sekira Rp900 juta) serta Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp215 juta.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa dana hibah yang diberikan Kemenpora ke KONI dalam pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 sejumlah Rp17,971 miliar yang dicairkan pada 13 Desember 2018. Dari jumlah tersebut sebesar sekitar Rp8 miliar digunakan untuk operasional KONI, termasuk sebesar Rp3,4 miliar ditujukan untuk sejumlah pejabat di Kemenpora dan KONI.

“Dalam BAP saudara menyebutkan bahwa pada Kamis, 13 Desember 2018 Ending Fuad Hamidy mengarahkan pembuatan alternatif pembiayaan kegiatan pada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Pada waktu itu Fuad Hamidy meminta saya menyusun beberapa alternatif kegiatan agar biaya sebesar-besarnya dikeluarkan KONI Rp8 miliar dari total Rp17,9 miliar karena Fuad Hamidy punya kebutuhan untuk memberikan uang ke Kemenpeora seperti Menpora, Ulum, Mulyana dan beberapa pejabat lain’, apakah benar?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Titto Jaelani.

“Betul, waktu Pak Sekjen mengatakan ‘Uangnya tidak cukup, tolong dibuat Rp5 miliar karena ternyata kebutuhannya seperti ini ada Rp3 miliar sekian seperti di daftar’, lalu ditambah Rp5,5 miliar jadi sekitar Rp8 miliar,” jawab Suradi.

JPU KPK lalu menunjukkan daftar inisial penerima dan uang yang ditujukan oleh Sekjen KONI kepada para penerima tersebut. “Ini di tempat pertama ada ‘M’ Rp1,5 miliar, asumsi saya ini untuk menteri,” ungkap Suradi.

Namun, Suradi mengaku tidak tahu apakah uang itu sudah diterima oleh Menpora Imam Nahrowi atau belum.

Kolom selanjutnya ada inisial “Ul” dan angka Rp500 juta. “Kalau melihat di sana kemungkinan Ulum, Ulum itu jadi stafnya Pak Menteri Menpora,” tambah Suradi.

Ulum dalam dakwaan adalah asisten pribadi Menpora Imam Nahrowi dan disebut mengatur “commitment fee” dari KONI yang disepakati “commitment fee” untuk Kemenpora sebesar 15-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah.

Kolom di bawahnya adalah “Mly” dan Rp400 juta. “Mly itu Mulyana, deputi menteri, yang diberikan Rp400 juta tapi apakah sudah diberikan atau belum saya tidak tahu,” ungkap Suradi.

“Penyidik tanya M itu apa?” tanya jaksa. “Pemahaman saya M itu menteri, Ulm itu Ulum, dan seterusnya,” ucap Suradi.

Suradi juga mengaku menyaksikan langsung pemberian uang kepada Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp215 juta

“Taunya pada 18 Desember sore saya dipanggil Pak Sekjen di ruangan, di dalam ada Pak Eko Triyanta. Pak Sekjen tanya dana untuk orang-orang Kemenpora saya Katakan untuk Kemenpora tidak di kami, adanya di keuangan lalu saya panggil orang di keuangan adanya Eni Purnawati dan Nur Sahid dan Pak Sekjen memerintahkan untuk menyediakan Rp200 juta kepada meraka,” jelas Suradi.

Saat ketiganya ingin keluar ruangan, Sekjen Ending Fuad Hamidy pun meminta penambahan uang Rp15 juta sebagai uang lembur bagi Suradi, Eni Purnawati dan Nur Sahid masing-masing Rp5 juta.

“Saya dapat Rp5 juta tapi belum dikembalikan, katanya penyidik tunggu saja dulu petunjuk dari KPK,” kata Suradi.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa KPK tampilkan daftar pembagian dana hibah dari Sekjen KONI

Jakarta (ANTARA) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy dan ditujukan untuk para pejabat Kemenpora dan KONI.

Daftar itu ditampilkan JPU KPK saat memeriksa Sekretaris Bidang Perencanaan dan Anggaran KONI Suradi yang menjadi saksi untuk Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dan dua pegawai Kemenpora lain di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Daftar tersebut adalah sebagai berikut:
1. M (Menteri Pemuda dan Olahraga) Rp1,5 miliar
2. Ul (Ulum-Kemenpora) Rp500 juta
3. Mly (Mulyana-Kemenpora) Rp 400 juta
4. AP (Adhi Purnomo-Kemenpora) Rp250 juta
5. Oy (Oyong-Kemenpora) Rp200 juta
6. Ar (Arsani-Kemenpora) Rp150 juta
7. Nus (Yunus-Kemenpora) Rp50 juta
8. Suf (Yusuf-Kemenpora) Rp50 juta
9. Ay Rp30 juta
10. Ek (Eko Triyanto-Kemenpora) Rp20 juta
11. FH Rp50 juta
12. Dad Rp30 juta
13. Dan Rp30 juta
14. Gung Rp30 juta
15. Yas Rp30 juta
16. Marm (Marno) Rp3 juta
17. Rad (Suradi-KONI) Rp50 juta
18. TW (Tusyono-KONI) Rp30 juta
19. EM (Emi-KONI) Rp15 juta
20. Syah (Sahid Nursyahid-KONI) Rp50 juta
21. Rif (Arif-KONI) Rp5 juta
22. Tan (Atam-KONI) Rp3 juta staf
23. Reg (KONI) 3 juta

Total yang diberikan adalah Rp3,439 miliar yang merupakan bagian dana hibah yang diberikan Kemenpora ke KONI dalam pengawasan dan pendampingan seleksi calon atlet dan pelatih atlet berprestasi tahun 2018 sejumlah Rp17,971 miliar yang dicairkan pada 13 Desember 2018.

“Kalau saya belum mendapatkan uangnya, kalau yang lain saya tidak tahu,” tambah Suradi.

Suradi mengaku bahwa inisial “M” menurut dia adalah Menpora Imam Nahrowi karena nilainya paling besar.

“Saya didiktekan inisial saja, tapi asumsi saya M itu menteri karena nilainya paling besar,” kata Suradi.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 12 saksi suap jabatan di Kemenag

Setelah melakukan penggeledahan di lima lokasi pada tiga kota sejak Senin (18/3), hari ini Kamis 21 Maret 2019 penyidik KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi di Surabaya dari unsur panitia seleksi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 12 saksi di Surabaya, Kamis dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Setelah melakukan penggeledahan di lima lokasi pada tiga kota sejak Senin (18/3), hari ini Kamis 21 Maret 2019 penyidik KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi di Surabaya dari unsur panitia seleksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Pemeriksaan terhadap 12 saksi itu dilakukan di Mapolda Jawa Timur.

“Tim mendalami proses seleksi yang dilakukan untuk mengisi jabatan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur yang akhirnya diisi oleh tersangka HRS (Haris Hasanuddin),” ucap Febri.

Sedangkan di gedung KPK di Jakarta, kata Febri, secara paralel juga diagendakan pemanggilan terhadap tiga tersangka dalam kasus itu.

Tiga tersangka itu, yakni anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY), Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pengumuman itu juga dapat dibuka secara daring atau “online” di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Idrus Marham dituntut lima tahun penjara

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham mendengarkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (21/3/2019). Mantan Menteri Sosial tersebut dituntut lima tahun penjara dengan denda Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/pras.

Idrus dituntut 5 tahun penjara

Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan kesatu pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp300 juta su

Jakarta (ANTARA) – Mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dituntut 5 tahun penjara karena dinilai terbukti bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih menerima hadiah sejumlah Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan kesatu pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya,” tambah jaksa Lie.

JPU KPK juga tidak menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maupun pencabutan hak politik kepada bekas Menteri Sosial itu karena sudah dibebankan kepada Eni.

“Terhadap Eni Maulani Saragih telah dimintakan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura, termasuk di dalamnya uang sejumlah Rp2,25 miliar yang Eni Maulani Saragih terima bersama-sama dengan terdakwa guna keperluan pelaksanaan munaslub Partai Golkar, karenanya terhadap diri terdakwa tidak dikenakan lagi pembayaran uang pengganti,” tutur JPU Heradian Salipi.

Tujuan pemberian uang itu adalah agar Eni membantu Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

“Adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana (meeting of mind) berupa meminta uang kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna mengumpulkan dana Munaslub Partai Golkar serta kepentingan kampanye suami Eni Maulani Saragih selaku calon bupati di Temanggung yang ditindaklanjuti terdakwa dan Eni Maulani dengan pertemuan dua kali di kantor Johanes Budisturisno Kotjo,” tambah JPU Heradian Salipti.

Awalnya, pengurusan IPP PLTU MT RIAU-1 dilakukan Eni dengan melaporkan ke mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (Setnov), namun setelah Setnov ditahan KPK dalam kasus KTP-e, Eni Maulani melaporkan perkembangan proyek PLTU MT RIAU-1 Idrus Marham.

Idrus melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih, dalam komunikasi tersebut, terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah 2,5 juta dolar AS kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar tahun 2017.

Selanjutnya pada 25 November 2017, Eni mengirim “whatsapp” (WA) kepada Kotjo yang yang meminta uang sejumlah 3 juta dolar AS dan 400 ribu dolar Singapura yang dijawab “Senin di darat deh”.

Pada 15 Desember 2017, Idrus bersama dengan Eni menemui Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan itu Kotjo menyampaikan fee sebesar 2,5 persen yang akan diberikan ke Eni jika proyek PLTU MT RIAU 1 berhasil terlaksana.

Kotjo lalu pada 18 Desember 2017 memerintahkan sekretaris pribadinya untuk memberikan uang sebesar Rp2 miliar kepada Idrus dan Eni melalui Tahta Maharaya di graha BIP.

Pada 27 Mei 2018, Eni mengirimkan WA lagi untuk meminta sejumlah Rp10 miliar guna keperluan pilkada suami Eni Maulani yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung yaitu Muhammad Al Khadziq yang akan diperhtungkan dengan besaran “fee” yang akan dibagi oleh Kotjo setelah proyek PLTU MT RIAU-1 berhasil, namun Johanes Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan “saat ini cashflow lg seret”.

Karena WA Eni tidak didanggapi, maka Idrus dan Eni menemui Kotjo di kantornya pada 5 Juni 2018 dan meminta Kotjo memenuhi permintaan Eni dengan mengatakan “tolong adik saya ini dibantu…buat pilkada”.

Pada 8 Juni 2018, Eni kembali meminta Idrus menghubungi Kotjo. Idrus pun menghubungi Ktojo melalui WA dengan kalimat “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco..Tks” agar memberikan uang yang diminta Eni.

Setelah mendapat pesan WA tersebut, Kotjo lalu memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Eni malalui Tahta Maharaya di kantornya pada 8 Juni 2018.

Pada 27 Juni 2018, Eni mengabarkan kepada Kotjo melalui WA bahwa suaminya menang telak di Pilkada Temanggung dan menanyakan soal CHEC Ltd dijawab Kotjo “Insyaallah aman” kemudian Eni menyampaikan sebentar lagi bisa membayar utang “fee” yang akand iberikan oleh Kotjo dengan mengirim pesan “suip, bisa bayar utang”.

Dari total penerimaan uang dari Johanes Kotjo sejumlah Rp2,25 miliar tersebut sejumlah Rp713 juta diserahkan oleh Eni Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris “Steering Committe” Munaslub Partai Golkar tahun 2017.

Atas tuntutan itu, Idrus akan mengajukan pledoi pada 28 Maret 2019.

Terkait perkara ini, Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Sedangkan Johanes Budisutrisno Kotjo diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Sekjen DPR

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam penyidikan suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPS).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai saksi untuk tersangka NPS terkait tindak pidana korupsi suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain Sekjen DPR, KPK juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Natan Pasomba, yakni Wakil Bupati Pegunungan Arfak Marinus Mandacan.

KPK total telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) dan Natan Pasomba (NPS).

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 7 Februari 2019.

Dari proses penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan.

Pada proses pengajuan, Natan Pasomba bersama-sama pihak rekanan (pengusaha) melakukan pertemuan dengan pegawai Kementerian Keuangan untuk meminta bantuan. Pihak pegawai Kementerian Keuangan kemudian meminta bantuan kepada anggota DPR RI Sukiman.

Diduga, terjadi pemberian dan penerimaan suap terkait dengan alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus/Dana Alokasi Umum/Dana Insentif Daerah untuk Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun Anggaran 2017-2018.

Pemberian dan penerimaan suap ini dilakukan dengan tujuan mengatur penetapan alokasi anggaran dana perimbangan dalam APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang dengan tujuan mendapatkan alokasi dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Natan Pasomba diduga memberi uang Rp4,41 miliar yang terdiri dari dalam bentuk mata uang rupiah sejumlah Rp3,96 miliar dan valas 33.500 dolar AS,” kata Saut.

Jumlah itu merupakan “commitment fee” sebesar 9 persen dari dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari sejumlah uang tersebut, ungkap Saut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil tiga saksi korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Tiga saksi tersebut dijadwalkan diperiksa untuk tersangka mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi untuk tersangka FR terkait tindak pidana korupsi korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Tiga saksi itu, yakni karyawan PT Pura Delta Lestari Happy Syarief, pegawai PT Waskita Toll Road Mira Hilmia Kusumawati, dan Wakil Kepala Divisi Sipil PT Waskita Karya Fakih Usman.

Selain Fathor Rachman, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lainnya terkait kasus tersebut, yakni mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak.

Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut.

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar.

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat “pekerjaan fiktif” dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

14 proyek itu antara lain proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat.

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil empat DPRD Provinsi Jambi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat anggota DPRD Provinsi Jambi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018 untuk menjalani pemeriksaan di Mapolda Jambi.

“Setelah dua hari sebelumnya KPK lakukan pemeriksaan terhadap 22 orang anggota DPRD sebagai saksi, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap empat anggota DPRD lainnya sebagai saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Empat anggota DPRD Provinsi Jambi itu, yakni Salam, Hasan Ibrahim, Bambaning Bayu S, dan Hilalatil Badri.

“Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jambi pagi ini,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.***2***

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Romahurmuziy sebagai tersangka

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (RMY) untuk diperiksa dalam penyidikan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Pemanggilan itu merupakan yang pertama kali sejak Romahurmuziy diumumkan sebagai tersangka pada Sabtu (16/3) lalu.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap RMY sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain itu, KPK pada Kamis juga memanggil dua tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Pengumuman itu juga dapat dibuka secara online di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin dengan Romahurmuziy dan pihak lain.

Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga menghubungi Romahurmuziy untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl.

Pada 6 Februari 2019, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat itu, diduga pemberian pertama terjadi.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi berkomunikasi dengan Haris Hasanuddin untuk dipertemukan dengan Romahurmuziy.

Pada 15 Maret 2019, Muhammad Muafaq Wirahadi, Haris Hasanuddin, dan Abdul Wahab bertemu dengan Romahurmuziy untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan Muhammad Muafaq Wirahadi.

Abdul Wahab adalah calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP.***2***

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyidik KLHK periksa belasan pejabat Kepri, terkait tambang bauksit

Bukti-bukti di lapangan sudah ada. Kami tinggal memeriksa para saksi

Tanjungpinang (ANTARA) – Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memeriksa belasan pejabat Dinas Energi Sumber Daya Mineral dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau terkait pertambangan bauksit yang merusak hutan dan lingkungan di Kabupaten Bintan.

Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatra KLHK, Edward Hutapea, yang dihubungi Antara di Tanjungpinang, Kamis, mengatakan, belasan pejabat di Pemkab Bintan juga diperiksa sejak tiga hari lalu.

Sejauh ini, kata dia, pejabat yang dipanggil untuk diperiksa cukup kooperatif. Sejumlah pejabat Pemkab Bintan dan Dinas ESDM Kepri memenuhi panggilan pertama untuk diperiksa sebagai saksi.

“Pemeriksaan masih terus berlanjut. Lama pemeriksaan tergantung pada kooperatif atau tidaknya para pihak yang terkait kasus bauksit di Bintan,” ujarnya.

Edo, demikian sapaan akrabnya, enggan membeberkan materi penyelidikan. Namun ia memastikan bahwa pemeriksaan para pejabat itu untuk melengkapi berkas penyelidikan sebelum diputuskan untuk tingkatkan menjadi penyidikan.

“Kami belum tetapkan tersangka. Bukti-bukti di lapangan sudah ada. Kami tinggal memeriksa para saksi,” ucapnya.

Edo mengemukakan pemeriksaan akan dilanjutkan setelah seluruh pejabat di Pemkab Bintan dan Pemprov Kepri terkait kasus itu diperiksa. Pemeriksaan dilanjutkan terhadap para pengusaha yang melakukan aktivitas pertambangan bauksit di daratan dan pulau-pulau di Bintan.

“Nanti satu persatu pengusaha yang melakukan pertambangan pada 19 lokasi di Bintan akan diperiksa,” ucapnya.

Edo juga memperingatkan instansi terkait di daerah untuk menghentikan aktivitas pertambangan bauksit baik di daratan maupun di pulau-pulau di Bintan.

“Kami akan mengawasinya,” tegasnya.

Ia mengatakan kasus pertambangan bauksit mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya KLHK. Karena itu, penyidik KLHK akan bertindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

“Setiap pelaku perusakan hutan dan lingkungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya.***2***
 

Pewarta: Nikolas Panama
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Sumut gagalkan peredaran delapan kilogram sabu jaringan Malaysia

Medan (ANTARA) – Personel Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara berhasil menggagalkan peredaran  delapan kilogram narkoba jenis sabu-sabu jaringan internasional Malaysia – Asahan – Tanah Karo.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumut Brigjen Pol Atrial, dalam pemaparannya di Medan, Rabu, mengatakan pihaknya juga mengamankan tujuh orang tersangka, masing-masing berperan sebagai kurir, pengendara dari dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas).

“Selain itu, menurut dia. juga menyita dua unit sepeda motor, 11 unit handphone, uang tunai Rp2 juta 135 ribu, dua tas jinjing, dan satu unit sampan.
“Tersangka dijanjikan upah Rp59 juta, jika narkoba tersebut sampai ke tempat tujuan,” kata Atrial.

Sementara itu, tersangka ESG (46) warga Jalan Nusa Indah Batu, Desa Sijambi, Kecamatan Tanjung Balai Utara, tidak juga jera meskipun dirinya telah divonis hukuman mati.

Tersangka masih nekad melakukan transaksi narkoba, meski berperan sebagai pengendali dari Lapas Klas IA Tanjung Gusta Medan.
“Saya tidak menyesal pengedar narkoba, pekerjaan ini dilakukannya sejak tahun 2015,” ujar tersangka ESG kepada wartawan.
Menurut tersangka, mengedarkan narkoba, adalah cara yang paling cepat untuk mendapatkan uang.

“Saya juga diberikan upah untuk menjual narkoba,” kata tersangka.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penahanan kedaluwarsa melanggar HAM

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM menyatakan tahanan berada di rutan dan lapas yang telah habis masa penahanannya, tetapi belum diperpanjang oleh pihak penahan merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.

“Jangan sampai yang dalam lapas dan rutan tidak ada surat keputusan atau surat penahanan yang sah sehingga ada pelanggaran hukum sekaligus pelanggaran HAM,” ujar Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami di Jakarta, Rabu.

Kemkumham mencatat hingga 19 Maret 2019, terdapat 37.080 tahanan titipan dari pengadilan, kejaksaan dan kepolisian yang penahanannya kedaluwarsa.

Dari 37.080 tahanan itu, paling banyak adalah tahanan pengadilan negeri berjumlah 22.224 tahanan, kemudian tahanan kejaksaan sebanyak 6.583, tahanan kepolisian sebanyak 4.858, tahanan pengadilan tinggi sebanyak 2.355 dan tahanan Mahkamah Agung sebanyak 1.062.

Selain faktor lembaga penegak hukum lain, ia mengakui terdapat ketidakberanian jajaran pemasyarakatan terkait koordinasi pengembalian tahanan.

“Belum ada ketepatan mengambil sikap yang nantinya bisa dipahami tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi juga oleh publik sehingga ketika kami menempuh jalan mengembalikan atau mengeluarkan, ini sesuatu keputusan tepat yang dimengerti semua pihak,” kata Utami.

Sri Puguh Budi Utami mengatakan dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) bersama lembaga penegak hukum terkait pengembalian tahanan yang sudah kedaluwarsa penahanannya.

Ketika nantinya ada SOP bersama yang disepakati, Ditjen Pemasyarakatan akan lebih mudah dalam mengeluarkan tahanan melalui mekanisme pengembalian yang baik dan benar.

Sementara itu, Anggota I Ombudsman Adrianus Meliala mengaku geram karena tidak ada kemajuan setelah para pimpinan lembaga penegak hukum sebelumnya bertemu membahas masalah penahanan kedaluwarsa.

Ditambah lagi, perwakilan lembaga penegak hukum yang hadir dalam forum terkejut dan baru mengetahui terdapat ribuan tahanan yang penahanannya kedaluwarsa.

Selain dari lembaga penegak hukum yang tidak segera mengambil tahanan titipannya di rutan dan lapas, permasalahan membengkaknya penahanan kedaluwarsa dinilainya juga karena adanya ketidaktegasan jajaran Ditjen Pemasyarakatan.

“Terlihat jajaran manajer ragu dan takut memerankan posisi penanganan. Kalau melepaskan tahanan kemudian dinonjobkan ini lucu,” kata Adrianus.

Hal tersebut, ujar dia, perlu menjadi evaluasi Ditjen Pemasyarakatan dan menjadi bahan berbedah internal.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taufik Kurniawan Jalani Sidang Perdana

ANTARA-Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan menjalani sidang perdana dalam kasus suap yang melibatkan dua Kepala Daerah di Jawa Tengah yakni Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Rabu 20 Maret. Dalam Persidangan ini Jaksa dari KPK menyatakan bahwa politisi Partai Amanat Nasional tersebut menerima suap hingga mencapai 4,8 Miliar Rupiah dari kedua kepala daerah yang kini telah menjalani masa hukuman. 

Aher tegaskan tidak punya hubungan apa pun dengan Bank BJB Syariah

Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan hukum dan administrasi apa pun dengan Bank BJB Syariah.

“Saya tekankan bahwa sebagai (mantan) gubernur tidak punya hubungan hukum dan administrasi apa pun dengan BJB Syariah,” kata Aher seusai menjadi saksi sidang suap Meikarta, di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.

Dia menjelaskan Bank BJB Syariah adalah bank yang merupakan anak perusahaan Bank BJB dan pemegang sahamnya bank tersebut serta Pemprov Banten. Aher mengatakan dirinya akan menghadapi masalah hukum yang menimpanya terkait kredit fiktif Bank BJB Syariah.

“Jadi saya hadapi dengan penuh kesabaran, kemarin Rabu lalu di Bareskrim, saya sudah panjang lebar obrolkan. Kita hadapi saja toh kita tidak usah ada kekhawatiran kalau kita tidak melakukan pelanggaran, hadapi dengan senyuman, senyum terus,” kata dia.

Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Cabang Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) di Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat, terkait penyidikan kasus penyaluran kredit macet kepada PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek Garut Super Blok (GSB) tahun 2014-2015.

Kepala Subdirektorat V Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Pol Indarto, di Jakarta, beberapa waktu lalu, mengatakan sejumlah ruangan yang digeledah jajarannya adalah ruang pelaksana tugas dirut, ruang direktur operasional, ruang direktur kepatuhan dan ruang divisi pembiayaan.

“Disita sejumlah dokumen pembiayaan dan dokumen RUPS,” kata Kombes Indarto.

Selain menggeledah kantor BJB Syariah Cabang Braga, penyidik juga menggeledah rumah YC, pimpinan Bank Jabar Banten Syariah (BJBS) Cabang Braga, yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

“Dalam penggeledahan tersebut, disita dokumen kredit,” katanya.

Sementara penyidik gagal memasuki rumah YG, pelaksana tugas Dirut BJBS, yang berlokasi di Bandung. “Rumahnya terkunci. Yang bersangkutan tidak bisa dihubungi. Rumahnya untuk sementara disegel sampai bisa digeledah,” katanya.

Penyidik mengendus adanya tindak pidana korupsi dalam kerja sama pembiayaan antara PT BJB Syariah dan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) untuk membiayai proyek Garut Super Blok (GSB) tahun 2014-2015.

Untuk mendapatkan kepercayaan BJB Syariah, PT HSK seolah-olah meyakinkan bahwa ada 161 pihak yang akan membeli ruko di mall yang akan dibangun. Kemudian BJB Syariah mengucurkan dana pinjaman kepada PT HSK sebesar Rp566,45 miliar.

Indarto berujar, pembiayaan lebih dari setengah triliun itu tanpa memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank.

“Seharusnya kan tanah induk dan bangunan yang dijadikan agunan, tapi ini tidak. Malah pihak debitur mengagunkannya ke bank lain,” paparnya. Setelah dikucurkan ternyata pembayaran kredit tersebut macet sebesar Rp548,94 miliar.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Brada Aldi anggota Brimob gugur tulang punggung keluarga

Tiap anggota Polri yang gugur dalam tugas, berhadapan atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana atau kejahatan diproses untuk KPLB.”

Jakarta (ANTARA) – Anggota Brimob asal Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Bhayangkara Dua Polisi Aldi yang tewas tertembak kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, merupakan tulang punggung keluarga.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu, menyampaikan duka yang mendalam Polri dan menyebut korban adalah putra yang dibanggakan keluarganya.

“Orang tua profesinya buruh dan (korban) tulang punggung,” ujar Dedi Prasetyo.

Korban yang baru lulus Tamtama pada 2018 dan ditempatkan di Nduga Februari 2019 itu mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat luar biasa (KPLB) karena gugur saat bertugas.

“Tiap anggota Polri yang gugur dalam tugas, berhadapan atau kontak langsung dengan pelaku tindak pidana atau kejahatan diproses untuk KPLB,” kata Dedi Prasetyo.

Ia menegaskan gugurnya Aldi tidak memupuskan semangat kepolisian untuk mengejar kelompok bersenjata, melainkan justru memotivasi pengejaran untuk melindungi masyarakat Papua.

Kontak tembak antara personel Satuan Tugas Belukar Brigade Mobil Kepolisian Indonesia dengan orang-orang sipil bersenjata di Distrik Mugi, Nduga, terjadi sekitar pukul 07.20 WIT Rabu, saat mereka sedang melaksanakan pengamanan bandara setempat.

Selain menyebabkan gugurnya Bhayangkara Dua Polisi Aldi, kontak tembak itu menyebabkan anggota Brimob Bhayangkara Dua Polisi Ravi Fitrah Kurniawan dan Inspektur Dua Polisi Arif Rahman luka.

Pemindahan korban meninggal menggunakan helikopter Pusat Penerbangan TNI AD dari Mugi dan mendarat di Bandara Mozes Kilangin, Timika, sekitar pukul 09.00 WIT. Sementara pemindahan dua korban luka menggunakan helikopter Bell 412/P-3003 Kepolisian Indonesia bernomor registrasi P-3003.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK hormati putusan pengadilan atas terdakwa Lucas

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu atas vonis 7 tahun penjara terhadap terdakwa Lucas yang merupakan advokat.

“KPK menghormati putusan pengadilan hari ini untuk terdakwa Lucas, terutama untuk pertimbangan-pertimbangan hakim yang menerima argumentasi dan bukti yang diajukan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir selama tujuh hari atas putusan tersebut.

“Kami akan mempertimbangkan selama waktu tujuh hari ini. Analisis JPU juga akan disampaikan pada pimpinan KPK untuk menentukan sikap KPK berikutnya,” kata Febri.

Sementara itu, Lucas langsung menyatakan banding atas putusan tersebut.

“Namun, jika pihak terdakwa banding, KPK memastikan akan menghadapi,” ucap Febri.

KPK juga mengimbau pada pihak-pihak lain agar perkara ini menjadi pelajaran untuk menghormati proses hukum dan tidak berupaya menghalang-halangi atau menghambat penanganan perkara yang dilakukan KPK, Polri ataupun Kejaksaan.

“Karena khusus dalam kasus korupsi, ada ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Imbauan ini kami harap dipahami terkait semua perkara agar tidak perlu ada lagi advokat, pejabat ataupun pihak swasta yang terjerat pasal tersebut,” tuturnya.

Majelis Hakim memutuskan Lucas terbukti bersalah dan divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan dalam perkara merintangi penyidikan Eddy Sindoro.

Vonis itu diputuskan majelis hakim yang terdiri atas Franky Tumbuwun, Emilia Djajasubagdja, Zaifuddin Zuhri, Agus Salim dan M Idris M Amin berdasarkan dakwaan pasal 21 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP tentang perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang perkara korupsi.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa Lucas terbukti menyarankan agar bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap kepada panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat tapi berada di luar negeri untuk tidak pulang ke Indonesia.

“Terdakwa menyarankan Eddy Sindoro tidak kembali ke Indonesia karena akibat atau damage-nya besar sekali, akan ribut, dan pasti James Riady ikut terbawa-terbawa terus, sehingga menjadi tambah ramai ,” kata anggota majelis hakim Emilia.

Lucas lalu mengatur agar saat Eddy mendarat di bandara Soekarno Hatta langsung dapat melanjutkan penerbangan keluar negeri tanpa melalui proses pemeriksaan Imigrasi. Lucas menghubungi Dina Soraya untuk mengatur hal tersebut. Dina lalu menghubungi Dwi Hendro Wibowo alias Bowo.

Bowo dan Duty Executive PT Indonesia Air Asia Yulia Shintawati lalu menjemput Eddy, Jimmy dan Michael Sindoro di depan pesawat menggunakan mobil AirAsia langsung menuju Gate U8 terminal 3 tanpa melalui pemeriksaan imigrasi dan Ridwan telah mempersiapkan “boarding pass” mereka.

Setelah Eddy Sindoro berhasil meninggalkan Indonesia, Bowo memberikan sebagian uang dari Lucas kepada orang-orang yang telah membantunya.

Akibat perbuatan Lucas, menurut hakim, penyidik menjadi terintangi dalam melakukan penyidikan, yakni tidak dapat memantau perlintasan Eddy Sindoro masuk atau keluar Indonesia, karena sarana untuk memantau perlintasan seseorang masuk/keluar Indonesia adalah data perlintasan dari tempat pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan.

“Dengan tidak terpantaunya perlintasan Eddy Sindoro, maka penyidik tidak dapat dengan pasti mengetahui keberadaan Eddy Sindoro sehingga tidak dapat melakukan pemeriksaan dan tindakan hukum lainnya terhadap Eddy Sindoro selama kurang lebih dua tahun sejak Eddy Sindoro ditetapkan sebagai tersangka,” tambah hakim Agus Salim.

Terkait perkara ini Eddy Sindoro sudah divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca juga: Advokat Lucas divonis 7 tahun penjara
Baca juga: Pengacara Lucas bantah adanya percakapan dengan Eddy Sindoro

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPR apresiasi KLHK terkait pengungkapan kasus kayu ilegal

Dalam rapat kerja kemarin saya sampaikan apresiasi kepada Ibu Menteri KLHK Siti Nurbaya yang telah berhasil menekan aktivitas pembalakan liar, khususnya di kawasan hutan Papua, melalui operasi yang telah gencar dilakukan

Surabaya (ANTARA) – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK) yang telah melakukan operasi penangkapan kayu ilegal dan telah menetapkan sejumlah tersangka.

Sebanyak 20 anggota DPR RI yang membidangi masalah kehutanan itu meninjau barang bukti berbagai kayu ilegal yang berhasil diamankan oleh petugas KLHK di tempat penyimpanan dan pengamanan barang bukti, Jalan Tambak Langon Surabaya, Jawa Timur, Rabu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga kepada wartawan mengatakan kunjungan ke lokasi penyimpanan dan pengamanan barang bukti ini merupakan tindak lanjut setelah sehari sebelumnya menggelar rapat kerja dengan KLHK.

“Dalam rapat kerja kemarin saya sampaikan apresiasi kepada Ibu Menteri KLHK Siti Nurbaya yang telah berhasil menekan aktivitas pembalakan liar, khususnya di kawasan hutan Papua, melalui operasi yang telah gencar dilakukan,” katanya.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menjelaskan barang bukti yang diamankan di tempat penyimpanan dan pengamanan barang bukti Jalan Tambak Langon Surabaya ini berjumlah 384 kontainer kayu, semuanya jenis merbau.

Dia menjelaskan sejak akhir tahun 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, KLHK telah melakukan enam kali operasi peredaran dan pengamanan hutan dan berhasil mengamankan barang bukti 455 kontainer berisi kayu merbau ilegal, yang semuanya berasal dari Papua.

“Pengembangan operasi tersebut terbagi dalam 37 kasus. Penanganannya sampai dengan saat ini sedang dilakukan proses penyelidikan terhadap 11 kasus. Selain itu 26 perkara telah naik ke tingkat penyidikan dan telah menahan 6 orang tersangka serta seorang ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO,” katanya.

Dia menandaskan, upaya ini merupakan komitmen KLHK untuk menyelamatkan sumber daya alam hutan melalui pembalakan liar, khususnya di tanah Papua.

Dalam kesempatan itu Rasio mengungkapkan rasa prihatin atas bencana banjir bandang Sentani di Jayapura. “Kami berharap bencana serupa tidak terjadi lagi di Jayapura maupun daerah-daerah lainnya,” ucapnya. 

Pewarta: A Malik Ibrahim/Hanif Nashrullah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap ibu rumah tangga terlibat peredaran narkoba

Mataram (ANTARA) – Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, menangkap seorang ibu rumah tangga berinisial NH (28) karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kabupaten Dompu.

Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama di Mataram, Rabu, mengatakan, keterlibatan NH dalam peredaran narkoba terbongkar setelah tertangkap tangan mengambil paket kiriman berisi sabu-sabu dari sebuah jasa ekspedisi barang.

“Dari hasil penggeledahan paketnya, anggota menemukan dua bungkus besar plastik berisi serbuk kristal putih diduga sabu-sabu,” kata AKBP Purnama.

Setelah diamankan, berat masing-masing bungkusan yang berisi sabu-sabu tersebut diketahui mencapai 19,32 gram dan 9,99 gram.

Aksi penangkapan Sabtu (9/3), oleh anggota Subdit I Ditresnarkoba Polda NTB itu dilakukan setelah NH mengambil paket kirimannya dari kantor jasa ekspedisi barang yang ada di Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu.

Dalam aksi penangkapannya, NH sempat berupaya kabur dan menghilangkan barang bukti ketika mengetahui pihak kepolisian datang menghampirinya usai mengambil barang.

“Lihat anggota datang, dia merespon cepat dengan membuang paket barang dan mencoba kabur,” katanya.

Kepada pihak kepolisian, ibu rumah tangga asal Sape, Kabupaten Bima, itu mengaku hanya suruhan seorang rekannya berinisial EF, yang juga ibu rumah tangga dari Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kecamatan Dompu.

“Jadi paket berisi sabu ini rencananya akan langsung diserahkan ke EF. Dia mengaku hanya orang suruhan saja,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purnama menjelaskan bahwa keberadaan EF sekarang belum diketahui, melainkan masih dalam proses pencarian lapangan.

“Keberadaan perempuan yang juga ibu rumah tangga ini masih diselidiki anggota di lapangan,” ucapnya.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat anggota DPRD Sumut dituntut 6 dan 4 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Dua anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dituntut 6 tahun penjara dan dua anggota DPRD Sumut lain dituntut 4 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Keempat orang tersebut adalah anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Arifin Nainggolan (fraksi Demokrat), anggota DPRD Sumut 2014-2019 Mustofawaiyah (fraksi Demokrat), anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 Sopar Siburian (fraksi Partai Demokrat) dan anggota DPRD Sumut 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 Analisman Zalukhu (fraksi PDI-Perjuangan).

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Arifin Nainggolan dan terdakwa 2 Mustofawaiyah selama 6 tahun ditambah denda Rp700 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK Nanang Suryadi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Kepada Arifin dituntut membayar uang pengganti Rp530 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 2 tahun.

Sedangkan kepada Mustofawaiyah dituntut membayar uang pengganti Rp480 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 2 tahun.

“Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 3 Sopar Siburian dan terdakwa 4 Analisman Zalukhu selama 4 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan,” tambah jaksa Nanang.

Kepada Sopar Siburian dituntut membayar uang pengganti Rp270,5 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 6 bulan.

Sementara kepada Analisman Zalukhu dituntut membayar uang pengganti Rp400 juta yang bila tidak dibayar maksimal 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka diganti penjara selama 6 tahun.

JPU KPK pun meminta pencabutan hak politik.

“Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik untuk terdakwa 1 dan terdakwa 2 selama 5 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya, dan kepada terdakwa 3 dan terdakwa 4 selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya,” ungkap jaksa Lie.

JPU menilai bahwa Arifin Nainggolan dan Mustofawaiyah bersikap manipulatif dan belum mengembalikan seluruhnya suap yang diterima sedangkan Sopar Siburian dan Analisman bersikap terus terang dan mengembalikan sebagian uang yang diterima.

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam tuntutan disebutkan terdakwa I Arifin Nainggolan sebesar Rp540 juta, terdakwa II Mustofawaiyah sebesar Rp480 juta, terdakwa III Sopar Siburian sebesar Rp480 juta dan terdakwa IV Analisman Zalukhu sebesar Rp752 juta dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur provinsi Sumut.

Uang itu digunakan untuk pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012. Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Kamaluddin Harahap meminta kompensasi yang disebut “uang ketok” kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis sebesar Rp1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut.

Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebesar Rp12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp20 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Wakil Ketua DPRD Sumut saat itu Kamaluddin Harahap kembali meminta “uang ketok” sebesar Rp2,55 miliar.

Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp150 juta.

Uang diberikan pada Oktober-November 2013n oleh Muhammad Alinafiah sesuai catatan pembagian uang dari Kamaluddin Harahap. Uang berasal dari SKPD di lingkungan provinsi Sumut.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Wakil Ketua DPRD Sumut saat itu Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri menyampaikan permintaan proyek belanja modal senilai Rp1 triliun tapi Gatot menolaknya sehingga disepakati penggantiannya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut.

Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Untuk pengesahan kedua hal tersebut, anggota DPRD meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Kelima, pengesahan terhadap LPJP APBD TA 2014. Dalam rapat setengah kamar yang dihadiri pihak provinsi Sumut dan semua ketua fraksi DPRD Sumut yaitu dari fraksi Golkar, PDI-Perjuangan, fraksi Keadilan Persatuan Bangsa, fraksi Nasem, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan fraksi PKB; anggota DPRD SUmut meminta uang Rp1 miliar untuk pengesahan LPJP APBD Sumut 2014.

Namun Gatot Pujo Nugroho tidak bersedia memberikannya sehingga akhirnya dicapai kesepakatan pemberian “hanya” Rp300 juta dengan rincian anggota DPRD mendapat Rp2,5 juta, ketua fraksi Rp5 juta, pimpinan DPRD Rp7,5 juta sehingga terdakwa IV Rinawati Sianturi mendapatkan Rp2,5 juta dan Tiasah Ritonga mendapatkan Rp2,5 juta.

Atas tuntutan itu, kelima terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 1 April 2019.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Kalsel gagalkan peredaran 3 kilogram lebih sabu-sabu

Total ada 3.104 gram sabu-sabu yang kami sita dari pengungkapan jaringan pengedar kali ini,” kata Edy

Banjarmasin (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan (BNNP Kalsel) berhasil menggagalkan peredaran tiga kilogram (kg) lebih sabu-sabu dari dua tersangka pengedar yang ditangkap di kota setempat.

“Total ada 3.104 gram sabu-sabu yang kami sita dari pengungkapan jaringan pengedar kali ini,” kata Kabid Pemberantasan BNNP Kalsel AKBP Edy Saprianadi di Banjarmasin, Rabu.

Ia mengatakan, adapun tersangka yang diamankan berinisial ID (37) dan SN (36). Para pelaku ditangkap di lokasi terpisah pada Selasa (19/3) sore.

Edy mengungkapkan, terendusnya pengedar yang bisa dikatakan “kelas kakap” itu bermula dari informasi yang diterima BNNP bahwa ada seseorang sebagai pengendali gudang penyimpanan narkoba.

Kemudian tim yang dipimpin Kasi Penyidikan Kompol Yanto Suparwito melakukan pemantauan selama dua minggu hingga berhasil mendapati identitas pria yang jadi Target Operasi (TO) tersebut.

“Pertama kami tangkap dulu tersangka Ogah di Jalan Ahmad Yani Km 23 Banjarbaru ketika akan melakukan transaksi dengan barang bukti sabu-sabu 5 paket seberat 524 gram,” jelas Edy kepada Antara.

Dari hasil interogasi terhadap tersangka, petugas lalu mengejar jaringannya yang lain bernama SN dan ditangkap di rumahnya di sebuah komplek di Kecamatan Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru.

Barang bukti sabu-sabu yang disembunyikan tersangka di sepeda motor berjumlah cukup besar, yakni 15 paket dengan berat total sekitar 2,54 kilogram.

“Ketika itu, tersangka sepertinya sudah mengetahui keberadaan petugas hingga bermaksud keluar rumah menggunakan sepeda motor dengan membawa sabu-sabu yang disimpannya,” kata Edy.

Ia menjelaskan, diduga jaringan ini mendapat pasokan barang haram serbuk kristal putih tersebut dari Surabaya yang diselundupkan melalui jalur laut ke Banjarmasin.

Untuk itu, BNNP Kalsel terus berupaya melakukan pengembangan guna bisa membongkar bandar besarnya.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi bekuk pasutri pelaku penggandaan uang di Trenggalek

Saat dibuka ternyata uang sudah tidak ada dan berganti peci warna hitam

Trenggalek, Jatim (ANTARA) – Aparat Kepolisian Resort Trenggalek, Jawa Timur menangkap sepasang suami-istri yang diduga terlibat dalam serangkaian aksi penipuan bermodus penggandaan uang.

Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Pamungkas, Rabu merilis hasil pengungkapan tersebut dengan menghadirkan kedua pelaku yang diidentifikasi bernama Bayu Uun alias Habib Bayu Uun alias Alex (50) serta istrinya, Ariani (46).

“Pelaku ini yang atas nama Alex atau Bayu Uun merupakan residivis. Dia pernah terlibat kasus pencurian dengan pemberatan juga penipuan dengan modus sejenis,” kata Kapolres Didit saat memberikan keterangan kepada awak media.

Di Trenggalek, lanjut Didit, tersangka Bayu Uun dan Ariani melakukan aksi kejahatan di wilayah Margomulyo, Kecamatan Watulimo.

Mereka datang dan berpura melakukan perawatan rambut di tempat usaha salon milik korban yang tidak disebut namanya oleh polisi.

Singkat cerita, Alex atau Bayu Uun yang menunggui Ariani perawatan rambut menawarkan jasa untuk memasukkan kerja anak korban yang masih pengangguran, di perusahaan rokok ternama di Kediri.

Kesepakatan tercapai dan sejumlah persyaratan diajukan, salah satunya menyediakan “dana pelicin” yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.

Korban menyanggupi dan selang empat hari kemudian Bayu Uun dan Ariani kembali ke Margomulyo untuk mengambil berkas dan persyaratan uang dimaksud.

Namun korban mengaku uang saat itu hanya tersedia Rp15 juta. Bayu Uun pun mengaku bisa membantu penggandaan uang dimaksud dengan cara dimasukkan ke dalam wadah plastik warna hitam.

“Pelaku Alex ini mengaku bisa menggandakan uang, maka uang itu diminta dan dimasukkan dalam plastik hitam. Dimana plastik hitam itu tidak boleh dibuka oleh korban, sebelum pelaku datang pada empat hari kemudian,” katanya.

Tiba saatnya membuka plastik, pelaku Alex atau Bayu Uun dan istrinya Ariani tak kunjung datang.

Korban resah dan curiga, lalu membuka wadah plastik tersebut. “Saat dibuka ternyata uang sudah tidak ada dan berganti peci warna hitam,” papar Kapolres membacakan kronologi penipuan.

Kasus itu lalu dilaporkan ke Polsek Watulimo dan seketika itu juga dilakukan operasi penangkapan terhadap kedua pelaku yang diketahui tinggal di rumah kontrakan di Jalan Raya Pilangkenceng, Desa Ngampel, Kecamatan Caruban, Madiun.

Kata Kapolres Didit, masih berdasar hasil penyelidikan diketahui bahwa tersangka juga telah melakukan penipuan dengan modus yang sama di dua wilayah yang berbeda dengan total kerugian Rp150 juta.

Nantinya jika terbukti bersalah pelaku akan diganjar dengan hukuman sesuai pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dengan pidana maksimal empat tahun penjara.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga bos kayu ilegal ditetapkan sebagai tersangka oleh KLHK

Surabaya (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan status tersangka terhadap tiga orang yang masing-masing berperan sebagai pimpinan pada tiga perusahaan berbeda dalam kasus dugaan penyelundupan kayu merbau asal Papua.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani kepada wartawan di Surabaya, Rabu, mengungkap identitas ketiga tersangka berinisial DG, DT dan TS, semuanya asal Jayapura, Papua.

Ketiga tersangka terindikasi masing-masing mengirim puluhan kontainer berisi kayu merbau ilegal asal Papua menggunakan angkutan kapal laut ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“DG menjabat direktur di PT MGM. Dia mengirim 61 kontainer kayu merbau ilegal dari Papua ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya,” katanya.

Sedangkan DR adalah Direktur PT EAJ, yang mengirim 31 kontaner kayu merbau ilegal dari Papua ke Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, serta TS, Direktur PT RPF, yang mengirim 38 kontainer merbau ilegal asal Papua ke Jawa Tmur melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

“Total kayu merbau ilegal dari ketiga tersangka berjumlah 140 kontainer kami amankan sebagai barang bukti,” katanya.

Rasio menjelaskan penetapan ketiganya sebagai tersangka merupakan hasil dari pengembangan dua penangkapan serta penyitaan 57 kontainer dan 199 kontainer kayu merbau asal Jayapura di awal tahun 2019.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 12, 14 dan 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pengamanan Hutan, dengan ancaman hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp100 miliar.

Dia menandaskan penetapan tersangka terhadap ketiga bos kayu ini merupakan bukti bahwa KLHK serius memberantas pembalakan liar.

“Kami masih terus menyelidiki perkara lainnya. Terhitung sejak akhir tahun 2018 lalu, kami telah menerbitkan 24 surat perintah penyidikan dari total barang bukti sebanyak 422 kontainer berisi kayu jenis merbau ilegal asal Maluku dan Papua yang diselundupkan ke wilayah Jawa Timur,” ucapnya.

Pewarta: A Malik Ibrahim/Hanif Nashrullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis tiga tahun enam bulan penjara untuk Fahmi Darmawansyah

Terdakwa kasus dugaan suap bekas Kalapas Sukamiskin, Fahmi Darmawansyah (kiri) tertunduk saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/19). Majelis hakim dalam amar putusannya menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara, denda Rp100 juta subsider empat bulan kurungan kepada Fahmi Darmawansyah karena terbukti melakukan tindak pidana suap kepada bekas Kalapas Sukamiskin. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

Hukum cambuk bagi pelanggar hukum syariat Islam

Terpidana pelanggar syariat Islam dieksekusi hukuman cambuk di depan umum setelah mendapat putusan dari Mahmakah Syariah di Banda Aceh, Aceh, Rabu (20/3/2019). Mahkamah Syariah menvonis empat hingga 19 kali cambuk setelah dipotong masa tahanan terhadap 10 warga yang terbukti melanggar Peraturan Daerah (Qanun) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/wsj.

KPK dampingi penertiban aset rawan dikorupsi pejabat Pemprov Sumsel

Palembang (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendampingi Provinsi Sumsel dalam penertiban, pengkoordinasian dan pengawasan aset yang selama ini masih rawan dikorupsi oknum pejabat pemerintah.

Kepala Satuan Tugas II Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha di Palembang, Rabu, mengatakan, ketersediaan KPK ini disampaikan pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, dan inspektorat se-Sumsel.

Pada rakor tersebut terkuak masalah-masalah yang dihadapi oleh pemprov dalam pengelolaan aset, seperti belum tuntasnya masalah serah terima aset, proses sertifikasi yang berjalan lambat, tumpang tindih kepemilikan aset antara pemprov dengan instansi lain, penguasaan rumah dinas oleh pihak yang tidak berhak.

Kemudian, adanya aset pinjam pakai yang tidak dikembalikan, ketiadaan legalisasi aset pinjam pakai, aset dipinjam pakaikan kepada lembaga non-pemerintah di luar ketentuan yang berlaku, serta rendahnya kontribusi yang diterima oleh pemprov terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.

“KPK melalui koordinator wilayah dua mendorong penyelesaian masalah aset di Sumsel ini pada tahun 2019,” kata dia usai rakor.

Ia mengatakan penyelesaiannya akan menggunakan skala prioritas, yakni mendahulukan aset bernilai signifikan, aset strategis, dan aset yang tidak masuk dalam proses penegakan hukum.

Pada pertemuan tersebut, KPK juga mengapresiasi keterbukaan keterbukaan pemprov, pemkot/pemkab atas masalah-masalah yang selama ini mendera. Namun, menurutnya masalah ini dapat diselesaikan asalkan program pencegahan didukung oleh komitmen yang utuh dari unsur pimpinan daerah dan jajarannya.

“Jika ada kepura-puraan maka akan sulit, apalagi jika praktik-praktik menerima atau meminta suap masih terjadi,” kata dia.

Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK menyambangi Kota Palembang selama dua hari, 19-20 Maret untuk memperkenalkan program pencegahan korupsi ke pemerintah daerah, dan institusi-institusi terkait.

Pada kunjungan hari kedua, Rabu, KPK menyosialisasikan rencana aksi korsupgah bidang BUMD, diskusi progress e-sumsel dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah ke Kepolisian Daerah Sumsel, dan Kejaksaan Sumsel.

Pada prinsipnya KPK menyampaikan juga hasil evaluasi terhadap data-data pencapaian delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah. Selain itu juga menyampaikan data terkait tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan gratifikasi, penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD.

Beberapa catatan perbaikan dalam kunjungan KPK ini yakni penyempurnaan e-planing dan e-budgeting, kemandirian dan independensi ULP, perbaikan aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terkait dengan peningkatan kinerja ASN melalui tunjangan penghasilan.

Kemudian, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekruitmen-rotasi-mutasi, implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB, serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Muarojambi tidak hadir pemeriksaan KPK di Polda

Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum

Jambi (ANTARA) – Bupati Muarojambi, Masnah Busro tidak hadir pada pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018 yang dilakukan tim penyidik KPK di Mapolda Jambi, Rabu.

Masnah pada 2017 pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golkar.

Pantuan di Mapolda Jambi, dari 14 anggota DPRD Provinsi Jambi yang dipanggil guna menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Jambi 2017 dan 2018 itu, hanya Masnah Busro yang tidak hadir di ruangan pemeriksaan.

Dari luar ruangan pemeriksaan di Mapolda Jambi, pada hari kedua sejak pukul 08.30 WIB hingga petang, tidak terlihat tampak Masnah Busro hadir pada pemeriksaan tersebut.

Namun sejumlah saksi lainnya memenuhi panggilan dan pemeriksaan oleh penyidik KPK yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari.

Sementara itu Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, mengatakan setelah pemeriksaan delapan orang anggota DPRD Provinsi Jambi, pada Selasa (19/3), hari kedua diagendakan pemeriksaan terhadap 14 saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya.

14 saksi yang dipanggil untuk diperiksa di Mapolda Jambi itu yakni masing-masing dari anggota DPRD Jambi Fahrozi, Muntalia, Sainudin, Eka Marlina, Hasyim Ayub, Salim Ismail, dan Agus Rahma. 

Selanjutnya, Wiwid Iswara, Syofian, Arahmad Eka P, Suprianto, Masnah Busro, Jamaludin, dan Edmon dan pemeriksaan dilakukan mulai pagi hingga sore.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (19/3) telah memeriksa delapan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. 

Saat itu, mereka dikonfirmasi soal aliran dana dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018. 

KPK pun mengingatkan agar para saksi bersikap kooperatif.

“Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum,” tutur Febri.

Sebelumnya KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018. 

13 tersangka tersebut, tiga dari unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yakni Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III. 

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH). Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).***2***
 

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rudenim Pekanbaru mulai tertibkan penampungan pengungsi rawan konflik

Pekanbaru (ANTARA) – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru mulai menertibkan penampungan-penampungan pengungsi dan imigran yang rawan terjadi konflik di Provinsi Riau, dengan cara merelokasi dan menutup tempat yang terlalu padat penghuni.

“Terutama di (hotel) Satria 2 dan 3 harus ditutup karena sangat mengganggu. Ada gesekan di antara mereka yang dikhawatirkan ke masyarakat di sekitar sana agar jangan sampai melebar,” kata Kepala Rudenim Pekanbaru, Junior Sigalingging kepada Antara di Pekanbaru, Rabu.

Ia menjelaskan sejumlah penampungan pengungsi yang rawan konflik di antaranya adalah di Rina Hotel karena berada di tengah pasar dan Hotel Satria di Jl. Cik Ditiro. Hotel Satria terbagi menjadi tiga penampungan di jalan yang sama, dan berada di tengah permukiman padat penduduk.

“Di Satria itu yang paling bermasalah karena jumlah orang dengan jumlah kamar tidak sebanding. Satu keluarga ada tiga anak, jadi sekamar berlima. Sangat tidak layak,” ujarnya.

Pada penampungan di Hotel Satria karena terlalu padat, rawan terjadi gesekan sesama pengungsi dan pernah terjadi berupa kasus penikaman. Junior Sigalingging mengatakan penutupan akomodasi di Hotel Satria merupakan rekomendasi dari rapat antara Rudenim, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Pekanbaru, dan IOM selaku organisasi untuk pengungsi sebagai perwakilan dari lembaga PBB.

Untuk pengungsi yang kerap bermasalah, Rudenim Pekanbaru mengusulkan agar mereka dipindahkan ke luar Riau, seperti ke penampungan pengungsi di Jakarta dan Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.

“Yang melakukan pelanggaran kita geser, termasuk empat orang yang sekarang di Rudenim. Kita ajukan ke IOM untuk fasilitasi, tinggal cari apakah ke Jakarta atau Tanjungpinang kalau ada tempat,” ujarnya.

Penampungan Baru

Untuk mengurangi kepadatan di penampungan, lanjutnya, pada Rabu ini Rudenim Pekanbaru merelokasi 47 orang pengungsi dari Rina Hotel dan Hotel Satria. Dengan difasilitasi oleh IOM, mereka ditempatkan di penampungan baru di Orchid Homestay.

“Rudenim memberikan perhatian khusus untuk (pengungsi) yang baik, nurut, kita prioritaskan daripada yang melanggar-melanggar aturan,” katanya.

Kapala Seksi Keamanan dan Ketertiban Rudenim Pekanbaru, Benget Steven, menambahkan ada 37 orang pengungsi yang dipindahkan dari Rina Hotel dan 10 orang lainnya dari Hotel Satria. Mereka mayoritas pengungsi Afghanistan, sedangkan sisanya dari Irak, Iran dan Palestina.

“Ini relokasi tahap pertama, diprioritaskan bagi yang punya masalah kesehatan, kelompok rentan seperti keluarga dengan anak di bawah umur, dan keluarga yang dipersiapkan untuk penempatan ke negara ketiga. Intinya penampungan ini untuk keluarga yang baik-baik,” kata Benget.

Lokasi Orchid Homestay memang masih berada di Kota Pekanbaru, namun bangunan itu cukup jauh dari permukiman penduduk, dekat masjid dan punya halaman yang lapang. Ia mengatakan pada penampungan itu disiapkan 68 kamar termasuk satu kamar cadangan apabila ada penambahan populasi dari pengungsi yang melahirkan.

Di masing-masing kamar sudah disiapkan satu tempat tidur, lemari, meja, kipas angin dan kamar mandi. Pengungsi dilarang memasukan barang elektronik seperti kulkas, dan tidak boleh memasak di dalam kamar.

“Kalau ada yang komplain, satu-dua orang itu biasa karena mereka mengharapkan terlalu banyak dari yang kita sediakan,” kata Benget.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi peragakan simulasi Sispamkota di Ambon

Arsip. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang bertindak anarkis saat simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Selasa (19/3/2019). Simulasi tersebut digelar untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan petugas yang akan mengamankan Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/pd. (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Ambon (ANTARA) – Seorang oknum pelaku yang menggunakan bom mobil nekat menerobos barikade aparat keamanan dan berhasil meledakkan diri di depan kantor KPU ketika sedang berlangsung rapat pleno penghitungan surat suara hasil pemilu mengakibatkan tiga orang tewas seketika.

Tim Penjinak bom (Jibom) dari Gegana Polda, Inafis, serta tim Dokkes yang turun ke tempat kejadian perkara juga mendeteksi bom berdaya ledak tinggi (high explosive) ini mengandung radiasi sehingga mereka melakukan sterilisasi dengan memasang bendera merah di area yang paling berbahaya.

Atraksi peledakan bom mobil di Ambon, Rabu itu dilakukan aparat kepolisian pada saat memperagakan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) sebagai bentuk kesiap-siagaan mereka dalam menghadapi pemilihan umum 17 April 2019.

Peledakan kantor KPU merupakan simulasi puncak kegiatan Sispamkota, namun berbagai atraksi pengamanan yang disaksikan Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, Pangdam XVI/Pattimura dan pejabat militer lainnya ini dimulai dari proses kampanye, distribusi logistik pemilu, pencoblosan, hingga rapat pleno KPU di tingkat provinsi.

Saat berlangsung kampanye pasangan capres, sejumlah massa pendukung pasangan capres lain melakukan keributan sehingga polisi dengan sigap mengamankan lokasi kampanye, menyelamatkan pasangan capres dan meringkus sejumlah provokator setelah menurunkan pasukan Dalmas dan Brimob.

Kemudian saat dilakukan pendistribusian surat suara dari Pelabuhan Tulehu, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) menuju Masohi (Malteng), dan dilanjutkan dengan pengangkutan kotak suara menuju KPU Maluku namun dibajak OTK di tengah laut.

Dalam simulasi ini, aparat gabungan dari Polair Polda Maluku berama TNI-AL melakukan pengejaran terhadap OTK yang menggunakan kapal khusus merampas kotak suara sehingga terjadi aksi saling tembak di tengah laut dan para pelaku berhasil dilumpuhkan.

Saat berlangsung pleno penghitungan suara di Kantor KPU, beredar rumor di media sosial kalau penyelenggara pemilu ini tidak netral karena membantu pemilih tunanetra untuk mencoblos, sehingga massa pendukung salah satu capres melakukan unjuk rasa anarkhis.

Aksi demo ini diwarnai kerusuhan dan penjarahan serta pembakaran fasilitas pemerintah sehingga Kapolres selaku komandan satuan anarkis anti triparta memerintahkan satuannya yang terdiri dari Polri bersama TNI membubarkan massa secara paksa dan melumpuhkan sejumlah provokator.

Meski pun massa sudah membubarkan diri, namun masih ada sekelompok OTK yang mengejar dan melakukan penculikan terhadap ketua KPU, sehingga Kapolda Maluku berkoordinas dengan Pangdam XVI/Pattimura untuk memerintahkan pasukan melakukan pengejaran.

Dalam aksi penyergapan, ketua KPU berhasil diselamatkan dan para pelaku penculikan berhasil dilumpuhkan.

Dinilai Mabes Polri

Simulasi Sispamkota oleh Polda Maluku bersama TNI-AD dan TNI-AL ini disaksikan tim dari Mabes Polri dipimpin Karo PID Divisi Humas Polri, Brigjen Pol JF Mirah.

“Kami menilai inilah kelebihan Polda Maluku karena mereka memperagakan bagaimana mengantisipasi kejadian di tengah laut, dan semua skenario hari ini sangat bagus sehingga bisa dilihat kesigapan dan saya rasa seluruh polda tidak akan seperti ini,” ujarnya.

Semua personil juga diminta menjaga kesehatan dengan baik, tetap semangat, dan mudah-mudahan pelaksanaan pengamanan pemilu berjalan aman dan biarlah apa yang diperagakan ini tidak terjadi.

Menurut dia, kemungkinan nantinya pada saat pelaksanaan H-1 hingga H plus satu akan ada tim asistensi gabungan TNI dan Polri untuk melihat pengamanan pemilu di wilayah Polda Maluku dan tinggal satu bulan lagi tugas yang mulia ini sudah mulai dijalankan.

“Kita akan kembali ke Mabes membuat laporannya karena sudah harus dimasukan mengingat tinggal satu bulan lagi sudah dilakukan pengamanan pemilu,” ujarnya.

Sementara Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat mengatakan, untuk simulasi pengamanan sistem keamanan kota jelang pemilu 17 April 2019, melibatkan 673 personel gabungan TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah.

“Kita melakukan kegiatan sispam kota hari ini bertujuan melatih kombatan di antara satuan-satuan yang ada dan dari latihan tadi, dapat disimpulkan bahwa TNI Polri dan aparat terkait di Maluku sudah siap mengamankan pemilu 2019,” tegasnya.

Skenarionya mulai antisipasi dari hal terkecil sampai masalah yang paling terburuk, sehingga suatu saat nanti apabila terjadi hal yang mengganggu aparat kemanan sudah siap.

Hari ini para kapolres hadir dan ikut menyaksikan kemudian peragaan atau simulasi yang sama di seluruh kabupaten/kota juga akan dilakukan. ***2***

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019