Pemohon uji UU Pemilu: Kami sudah berkomunikasi dengan KPU

(kiri ke kanan) Titi Anggraini, Hadar Nafis Gumay, dan Feri Amsari, selaku pemohon uji UU Pemilu terkait dengan aturan penetapan Daftar Pemilih Tetap dan kepemilikan KTP-el sebagai salah satu syarat utama untuk memilih. (ANTARA / Maria Rosari)

Kami telah berkomunikasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu mengenai masalah-masalah yang akan muncul dalam pemilu 2019, maka kami mengajukan uji materi terhadap lima pasal dalam UU Pemilu seperti yang kami ajukan saat ini

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pegiat Pemilu yang mengajukan permohonan uji UU 7/2017 (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai permasalahan yang akan muncul dalam Pemilu 2019.

“Kami telah berkomunikasi dengan KPU selaku penyelenggara pemilu mengenai masalah-masalah yang akan muncul dalam pemilu 2019, maka kami mengajukan uji materi terhadap lima pasal dalam UU Pemilu seperti yang kami ajukan saat ini,” ujar kuasa hukum para pemohon M. Raziv di Gedung MK Jakarta, Rabu.

Adapun para pemohon yaitu; Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Aggraini, mantan komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pengamat hukum tata negara dan politik dari Universitas Andalas Feri Amsari, dan empat perseorangan warga negara.

Para pemohon sebelumnya menilai aturan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kepemilikan KTP-el sebagai salah satu syarat utama untuk memilih, berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara khususnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Raziv mengatakan KPU memang telah mengantisipasi hal-hal yang menjadi potensi bermasalah dalam Peraturan KPU (PKPU).

Kendati demikian antisipasi yang hanya berlandaskan PKPU dinilai kurang kuat oleh para pemohon bila tidak didukung oleh UU Pemilu. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan pemilu yang digelar 2019 nanti dipersoalkan keabsahannya.

“Oleh sebab itu, KPU justru mendukung uji materi yang kami lakukan karena hal ini sesuai dengan kehendak KPU, yakni untuk menyelenggarakan pemilu yang sah, adil, dan kondusif,” jelas Raziv.

Dalam sidang pendahuluan para pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk berpastisipasi dalam Pemilu 2019 berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU 7/2017 (UU Pemilu).

Pasal yang diuji tersebut adalah ketentuan yang secara prosedur administratif dinilai pemohon telah menghambat, menghalangi, dan mempersulit warganegara untuk menggunakan hak dalam Pemilu.

Pemohon dalam dalilnya menyebutkan masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara, tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik.

Syarat KTP elektronik juga dinilai para pemohon berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, serta beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Jemaah First Travel Kecewa Terdakwa Tidak Hadir dalam Persidangan

Kita akan tindaklanjuti kembali, persidangan ini sampai pekan depan.

Depok (ANTARA) – Jemaah First Travel (FT) merasa kecewa pada persidangan pertama terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Depok, Jawa Barat, Rabu, ditunda dan diundurkan pekan depan.

Kuasa hukum jemaah First Travel Rizqie Rahmadiansyah mengatakan persidangan kasus ini ditunda, dan akan kembali berlangsung pada Rabu (27/3), dengan terdakwa Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki dengan agenda gugatan perbuatan melawan hukum.

“Kekecewaan itu terjadi karena terdakwa (Bos First Travel) tidak hadir, sehingga sidang harus ditunda hingga minggu depan,” katanya lagi.

Karena itu, pihaknya meminta kepada kejaksaan, agar terdakwa dapat dihadirkan kembali. Tetapi pada permintaan tersebut belum ada keputusannya secara pasti.

Karena itu, untuk menyikapi masalah tersebut agar dapat terselesaikan dengan baik, jemaah meminta bantuan untuk mengurusnya agar terdakwa bisa hadir dalam persidangan selanjutnya.

Pasalnya, kata dia, jemaah menilai banyak kejanggalan yang terjadi setelah putusan pengadilan terhadap ketiga terdakwa.

Rizqie menambahkan tujuan mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum ini, dasarnya adalah putusan kasasi nomor 3095 dan 3096. Dalam putusan kasasi tersebut diketahui bahwa seluruh aset terdakwa dirampas oleh negara, sehingga uang yang telah dibayarkan dari jemaah tidak dapat kembali.

“Dalam perintah KUHAP ketika sudah dirampas negara berarti itu masuk kas negara, yang mengurus adalah Rupbasan, berarti uang uang penjualan barang tersebut akan masuk ke kas negara, kan ini makin aneh, korbannya rakyat, yang ngumpulin uang rakyat, tapi masuk ke kas negara, posisinya negara merugikan jemaah,” katanya pula.

Ketua majelis hakim Soebandi menyebutkan sidang gugatan diundur dan akan dilanjutkan kembali pekan depan atau Rabu, 27 Maret 2019.

“Kita akan tindaklanjuti kembali, persidangan ini sampai pekan depan. Saya minta kepada pihak kejaksaan, agar melengkapi berkas perkara gugatan ini,” katanya, pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Depok itu pula.

Menurutnya, para terdakwa juga belum bisa dihadirkan dalam persidangan kali ini.

Namun, dirinya berjanji akan menghadirkan ketiga Bos First Travel tersebut pada sidang selanjutnya.

Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua PAN Jateng Disebut Ikut Terima Suap Rp600 Juta

Semarang (ANTARA) – Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Tengah Wahyu Kristianto disebut ikut menerima suap sekitar Rp600 juta dari pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2017.

Dalam sidang dugaan suap terhadap Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, Jaksa Penuntut Umum dari KPK Eva Yustiana mengatakan Wahyu Kristianto bersama Taufik Kurniawan diduga menerima uang sebesar Rp1,2 miliar dari Bupati Tasdi atas pengurusan DAK yang berasal dari Perubahan APBN 2017 untuk kabupaten tersebut.

Uang tersebut merupakan fee sebesar 5 persen dari pengurusan DAK untuk Purbalingga yang diperjuangkan oleh terdakwa.

Kabupaten Purbalingga memperoleh alokasi DAK untuk infrastruktur pada 2017 sebesar Rp40 miliar.

“Uang sebesar Rp1,2 miliar tersebut diserahkan di rumah Wahyu Kristianto di Banjarnegara,” katanya, dalam sidang yang dipimpin hakim ketua Antonius Widijantono itu.

Terdakwa Taufik selanjutnya memerintahkan agar Wahyu menerima Rp600 juta, sedangkan Rp600 juta sisanya diserahkan kepada seseorang bernama Haris Fikri.

Ditemui usai sidang, JPU Eva Yustiana mengatakan anggota DPRD Jawa Tengah iti masih berstatus sebagai saksi.

Ia mempersilakan mengikuti persidangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang peran Wahyu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi total mencapai Rp4,8 miliar.

JPU Eva Yustiana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang mengatakan, suap tersebut merupakan fee dari pengurusan dana alokasi khusus untuk kedua daerah tersebut.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK bawa dua koper dari Kantor Kemenag Gresik

Lima anggota KPK yang datang ke Gresik itu melakukan penggeledahan kurang lebih tiga jam, dengan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Gresik, H Munir

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa dua koper berisi sejumlah berkas, usai penggeledahan di ruangan kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu.

Lima anggota KPK yang datang ke Gresik itu melakukan penggeledahan kurang lebih tiga jam, dengan didampingi oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kemenag Gresik, H Munir.

Berkas-berkas yang disita dari ruangan kepala kantor Kemenag Gresik itu sepenuhnya milik Kepala Kantor Kemenag Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi yang sebelumnya terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) .

Dua koper warna biru dan kuning itu langsung dibawa dan dimasukkan ke mobil Toyota Innova yang sebelumnya siaga di halaman parkir Kantor Kemenag Gresik.

Proses penyitaan berkas hingga masuk ke dalam mobil diamankan oleh dua petugas kepolisian bersenjata laras panjang.

Kasubag Tata Usaha (TU) Kantor Kemenag Gresik, H Munir tidak bisa menjelaskan secara rinci berkas apa saja yang dibawa oleh Tim KPK.

“Saat penggeledahan, memang saya dipanggil ke ruangan, tapi tidak boleh melihat kerja anggota KPK, jadi cuma saksi saja,” katanya.

Tim KPK datang ke Gresik menggunakan tiga unit mobil Toyota Innova warna hitam, dan langsung masuk ke ruangan Kepala Kemenag serta memeriksa di ruangan, dengan penjagaan aparat keamanan di depan pintu kantor yang dilengkapi senjata laras panjang.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta mengatakan, KPK telah mengamankan dokumen dari penggeledahan sebelumnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Surabaya, Selasa (19/3).

KPK juga telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30.000 dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3).

Selain ruang kerja Saifuddin, KPK juga menggeledah dua ruangan lain di sana, yaitu ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Nur Kholis Setiawan,dan ruang kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

Di situ, KPK menyita sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian itu.

Selain itu, disita juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka, Haris Hasanuddin, yang kemudian dipilih sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

Baca juga: KPK geledah Kantor Kemenag Jatim

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kepri siapkan 1.020 personel amankan pemilu

Batam (Antara) (ANTARA) – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengerahkan 1.020 orang personel dari jajarannya dibantu Brimob dan TNI untuk mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019.

“Jumlah personel sebanyak 1.020, termasuk bantuan dari Brimob dan TNI. Dari Polresta saja sebanyak 470 perseonel. Dari TNI sebanyak 200 perseonel,” kata Kabag Ops Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientama usai pelaksanaan Simulasi Sistem Pengamanan Kota di Batam, Rabu.

Seluruh personel itu sudah mulai berjaga di objek-objek vital di kota setempat.

Menurut dia, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Polri, tidak ada kawasan rawan di Kota Batam. Meski begitu pihaknya tetap melaksanakan pengamanan di penjuru kota.

“Sebagai antisipasi eskalasi ancaman yang tinggi,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, ia meminta masyarakat jangan takut dengan teror dan intimidasi menjelang Pemilu, karena polisi siap melakukan pengamanan.

Senada dengan Kabag Ops Barelang, Kabid Supervisi Operasi Mantap Brata 2019 Brigjen Pol Suryanbodo Asmoro juga meminta masyarakat tidak takut dan khawatir dengan keselamatan dan keamanan menjelang Pemilu.

“Ini pesta demokrasi, yang kami persiapkan dengan baik. Jangan ada kecemasan. Masyarakat tiak perlu khawatir lagi. Insya Allah aman,” kata dia.

Polri selalu siaga menjaga masyarakat demi keamanan dan kelancaran jalannya pemilu.

Menurut dia, pelaksanaan pemilu semestinya disambut dengan bahagia, bukan dengan ketakutan.

“Harus ‘happy’. Masyarakat jangan panik,” kata dia.

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pegiat Pemilu Perbaiki Permohonan Uji Materi UU Pemilu

Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pegiat pemilu yang mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) terkait dengan aturan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), melakukan sejumlah perbaikan dalam permohonannya.

“Perbaikan-perbaikan yang kami lakukan ada beberapa poin yang pertama adalah masalah judul perkara,” ujar kuasa hukum para pemohon M Raziv, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Terkait dengan judul perkara, Raziv menjelaskan pihaknya telah menghapus judul perkara tersebut, dan dimasukkan sebagai bagian di dalam posita.

“Sesuai dengan arahan majelis hakim, kami juga telah mempertajam kedudukan hukum para pemohon,” ujar Raziv.

Sedangkan mengenai permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perkara dengan segera, para pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan alasan yang disesuaikan dengan hukum acara, sesuai dengan pasal 54 UU MK.

“Percepatan ini dilakukan agar memberikan kejelasan sebelum hari pemungutan suara pada 17 April 2019,” kata Raziv.

Pemohon meminta perkara ini untuk segera diputuskan, sehingga hasil putusan apabila dikabulkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilu dan masyarakat yang memiliki hak pilih dapat merasakan dampak baik dari putusan ini.

Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor: 20/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Aggraini, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, serta pengamat hukum tata negara dan politik dari Universitas Andalas Feri Amsari. Selain itu terdapat empat perseorangan warga negara yang turut menjadi pemohon dalam perkara ini, yaitu Augus Hendy, A Murogi bin Sabar, Muhamad Nurul Huda, dan Sutrisno.

Para pemohon merasa hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019 berpotensi dirugikan dengan berlaku pasal 210 ayat (1), pasal 348 ayat (4), ayat (9), pasal 350 ayat (2), pasal 383 ayat (2) UU 7/2017 (UU Pemilu).

Pasal yang diuji tersebut adalah ketentuan yang secara prosedur administratif dinilai pemohon telah menghambat, menghalangi, dan mempersulit warga negara untuk menggunakan hak dalam pemilu.

Pemohon dalam dalilnya menyebutkan masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, serta pemilih yang baru akan 17 tahun pada saat hari H pemungutan suara, tetapi tidak dapat memilih karena tidak memiliki KTP elektronik.

Syarat KTP elektronik juga dinilai para pemohon berpotensi menghilangkan, menghalangi atau mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di lapas dan rutan, serta beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi syarat pembuatan KTP elektronik.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim konfirmasi Aher tentang pertemuan dengan Neneng di Moskow

Bandung (ANTARA) – Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Lindawati mengkonfirmasi kepada Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher dengan tersangka yang juga Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin, saat bersaksi persidangan lanjutan dengan terdakwa Neneng Yasin, di Ruang I Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.

“Coba suadara saksi cerita soal pertemuan dengan terdakwa Neneng. Di mana dan dalam kesempatan apa,” kata Lindawati kepada Aher di persidangan.

Mantan orang nomor satu di Provinsi Jawa Barat ini mengatakan pertemuan dengan Neneng Yasin adalah hal yang tidak direncanakan atau kebetulan saat sama-sama studi banding ke Moskow, Rusia.

“Jadi pertemuan saya dengan Bu Neneng di Moskow, Rusia itu kebetulan. Ini artinya tidak ada agenda pertemuan dengan Neneng. Kami bertemu di hotel di Moskow saat sarapan pagi,” kata Aher.

“Dan apakah dalam yang terjadi secara kebetulan itu dibahas soal proyek pembangunan Meikarta?” ujar hakim bertanya kembali kepada Aher.

“Kalau soal proyek Meikarta Bu Neneng yang membuka. Waktu itu juga saya sampaikan kepada Bu Neneng silaka urus perizinan Meikarta sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” kata Aher.

Pada sidang tersebut, anggota majelis hakim Lindawati juga bertanya soal pertemuan Aher dengan pihak Lippo Group untuk membahas proyek Meikarta.

Pada mulanya Aher menjawab tidak pernah bertemu dengan pihak Lippo Group. Kemudian anggota Majelis Hakim Lindawati bertanya lagi tentang petinggi Lippo Group kepada Aher.

“Yang saya tahu itu ada James Riady,” kata Aher.

Hakim bertanya kembali apakah Aher pernah ketemu dengan James Riady. Aher mengaku, bertemu dengan James Riady di acara pernikahan putri Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah.

“Saya pernah bertemu James Riady di perkawinan putri Pak Jokowi di Solo,” ujar Aher.

Hingga pukul 14.25 WIB, Aher, Deddy Mizwar, dan mantan Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono masih menjalani persidangan sebagai saksi.

Baca juga: Aher – Deddy Mizwar bersaksi pada Sidang Neneng Yasin

Baca juga: Deddy Mizwar ibaratkan Lippo-Meikarta “negara di dalam negara”

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Gubernur dan Wagub Jabar bersaksi

Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kanan) dan Deddy Mizwar (kiri) berjalan keluar ruang sidang pada sidang lanjutan suap perizinan Proyek Meikarta di PN Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3/2019). Ahmad Heryawan, Deddy Mizwar dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono diperiksa sebagai saksi terkait suap perizinan Proyek Meikarta dengan terdakwa Neneng Hassanah Yasin. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

5 pasangan nonmuhrim dieksekusi cambuk di Aceh

Mereka ada yang ditangkap di rumah dan dalam mobil. Mereka ditangkap karena berduaan tanpa ikatan pernikahan. Mereka ada mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh bangunan, dan wiraswasta

Banda Aceh (ANTARA) – Lima pasangan nonmuhrim, lima laki-laki dan lima perempuan, menjalani eksekusi cambuk karena terbukti bersalah melanggar syariat Islam seperti diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Prosesi eksekusi cambuk berlangsung di halaman Masjid Baiturrahman Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Rabu.

Eksekusi yang disaksikan ratusan warga sempat dihentikan karena banyak anak ikut melihat pelaksanaan hukuman cambuk. Berdasarkan aturan, eksekusi cambuk dilaksanakan di hadapan orang banyak dengan usia di atas 18 tahun.

Jaksa eksekusi dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh berulang kali meminta anak-anak menjauh dari panggung eksekusi. Pelaksanaan hukuman cambuk akhir dilanjutkan setelah anak-anak tidak ada lagi.

Adapun lima pasangan yang dihukum cambuk tersebut, yakni Muhammad Razi bin Imran (25) dan Nur Yanti binti Jalaluddin (23), masing dihukum enam dan empat kali cambuk.

Kemudian, M Ikhwanda bin Rusli Haji (23) dan Wida Riska binti M Kasim (22), dihukum masing-masing 19 cambuk. Kamaruzzaman bin Syafii dan Sulfida binti Lukman, dihukum masing-masing 22 kali cambuk.

Serta Hendra Saputra bin Basyirun (23) dan Rafiqah binti Zulkarnain dihukum masing-masing 19 cambuk. Rahmat Ilham bin Fauzi (24) dan Khafizatul binti M Akmal, dihukum masing-masing 20 kali cambuk dan 19 kali cambuk.

Kepala Bidang Penegakan Syariah Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Safriadi mengatakan, lima pasangan nonmuhrim yang dihukum cambuk tersebut ditangkap di sejumlah tempat di Banda Aceh.

“Mereka ada yang ditangkap di rumah dan dalam mobil. Mereka ditangkap karena berduaan tanpa ikatan pernikahan. Mereka ada mahasiswa, ibu rumah tangga, buruh bangunan, dan wiraswasta,” ungakp Safriadi.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Taufik Kurniawan didakwa terima suap dari dua bupati

Terdakwa menyatakn siap memperjuangkan anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen di Badan Anggaran DPR

Semarang (ANTARA) – Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dari Bupati Kebumen Yahya Fuad dan Bupati Purbalingga Tasdi yang totalnya mencapai Rp4,8 miliar.

Jaksa Penuntut Umum Eva Yustiana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu, mengatakan, suap tersebut merupakan fee dari pengurusan dana alokasi khusus untuk kedua daerah tersebut.

Kabupaten Kebumen memperoleh DAK melalui perubahan APBN 2016 sebesar 93 miliar, sementara Kabupaten Purbalingga memperoleh DAK melalui perubahan APBN 2017 sebesar Rp40 miliar.

Dalam dakwaannya, jaksa menilai terdakwa menerima hadiah atau janji dari Bupati Yahya Fuad berkaitan dengan pengurusan DAK untuk kabupaten tersebut.

Menurut jaksa, terdakwa menawarkan lepada Bupati Kebumen untuk mengurus anggaran pembangunan infrastruktur bagi kabupaten itu melalui DAK.

“Terdakwa menyatakn siap memperjuangkan anggaran DAK untuk Kabupaten Kebumen di Badan Anggaran DPR,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono tersebut.

Atas usulan anggaran tersebut, terdakwa meminta fee sebesar 5 persen dari DAK yang dicairkan nantinya. Kabupaten Purbalingga sendiri akhirnya memperoleh alokasi DAK dalam perubahan APBN 2016 sebesar Rp93 miliar.

Fee yang diterima oleh terdakwa totalnya mencapai Rp3,6 miliar yang diberikan dalam dua tahap.

Terdakwa juga menawarkan alokasi DAK kepada Bupati Purbalingga Tasdi melalui perubahan APBN 2017. Kabupaten Purbalingga sendiri memperoleh alokasi DAK sebesar Rp40 miliar dari perubahan APBN 2017. Atas pencairam DAK tersebut, terdakwa memperoleh fee sebesar Rp1,2 miliar.

Menurut jaksa, pemberian uang tersebut diduga bertujuan untuk menggerakkan terdakwa berkaitan dengan jabatan yang dimilikinya.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa politikus Partai Amanat Nasional itu telah melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan menyampaikam tanggapan.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK masih geledah Kantor Kementerian Agama Gresik

… kami masih bekerja ya…

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk menggeledah ruangan kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik, yang sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan yang melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elite partai politik.

Kedatangan tim KPK di Gresik, Rabu, didampingi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kementerian Agama Gresik, H Munir, dan memeriksa berkas-berkas milik kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muawaq Wirahadi, yang terjaring OTT.

Tim KPK datang menggunakan tiga unit mobil Toyota Innova warna hitam, dan langsung masuk ke ruangan Wirahadi serta memeriksa di ruangan, dengan penjagaan aparat keamanan di depan pintu kantor yang dilengkapi senjata laras panjang.

“Maaf, kami masih bekerja ya,” kata salah seorang pejabat KPK, yang masuk ke Kantor Kementerian Agama Gresik dengan dilengkapi rompi bertuliskan nama lembaga antikorupsi itu.

Sebelumnya, usai kejadian OTT di Jawa Timur, ruangan WIrahadi sempat disegel dan berlangsung selama sepekan.

Wirahadi yang menjabat sejak 11 Januari 2019 terjaring OTT bersama Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Romahurmuziy Romy, beberapa waktu lalu.

Wirahadi sebelum menjabat kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik juga menjabat sebagai kepala Subbagian TU Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, serta pernah juga menjabat kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Gresik.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, mengatakan, dalam operasi OTT di Jawa Timur itu, mereka menahan  lima orang yang juga menyeret Romahurmuziy alias Rommy.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang Gugatan First Travel Ditunda

Pada sidang hari ini lebih kepada gugatan terkait aset yang dibekukan negara, dan jemaah meminta tindaklanjut atas pengembalian uang yang telah dibayarkan,

Depok (ANTARA) – Sidang gugatan jemaah First Travel dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki ditunda dan akan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Kota Depok, Jawa Barat pada Rabu (27/3).

Ketua Majelis Hakim PN Kelas II Kota Depok Soebandi mengatakan persidangan ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan, Rabu (27/3) mendatang.

“Ini akan ditindaklanjuti kembali sampai pekan depan. Saya minta kepada pihak kejaksaan, agar melengkapi berkas perkara gugatan ini,” katanya, di Bogor, Rabu.

Dalam hal ini belum dapat berlangsung secara baik dikarenakan ketiga bos First Travel belum bisa dihadirkan dalam persidangan kali ini.

Namun, dirinya berjanji akan menghadirkan ketiga Bos First Travel tersebut pada sidang selanjutnya, dan dilakukan agar alur persidangan menjadi jelas.

“Tergugat nanti akan kami hadirkan, sebetulnya hari ini juga sudah kami panggil namun belum bisa datang pada persidangan kasus pencucian dan penggelapan uang (TPPU),” katanya pula.

Kuasa hukum jemaah First Travel Rizqie Rahmadiansyah juga telah meminta majelis hakim untuk menghadirkan terdakwa, yaitu Andika Surachman, Annisa Hasibuan, dan Siti Nuraida alias Kiki agar persidangan dapat lebih jelas.

“Pada sidang hari ini lebih kepada gugatan terkait aset yang dibekukan negara dan jemaah meminta tindaklanjut atas pengembalian uang yang telah dibayarkan,” katanya lagi.

Selain itu, juga meminta kejaksaan agar terdakwa dihadirkan kembali, namun ini belum ada keputusannya. Karena itu, pihaknya meminta bantuan kepada majelis hakim agar dapat menghadirkannya kembali dalam persidangan tersebut.

Rizqie menambahkan, jemaah First Travel merasa kecewa dengan keputusan majelis hakim pada saat persidangan berlangsung tidak menghadirkan terdakwa.

“Saya sudah berbicara dengan kuasa hukum terdakwa dan jawabannya sungguh bagus, yaitu terdakwa akan hadir tanpa adanya kuasa hukum dan akan menandatangani surat perdamaian dengan jemaah,” katanya lagi.

Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 16 saksi kasus TPPU Mustofa Kamal Pasa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 16 saksi dalam penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan tersangka mantan Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP).

“Hari ini, KPK lakukan pemeriksaan 16 orang saksi di Polres Mojokerto Kota untuk tersangka MKP dalam kasus dugaan TPPU,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

16 saksi itu, yakni Pelaksana Lapangan Pekerjaan Kemlagi dan Ngranggon Anggaza El Widya, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Mojokerto Rinaldi Rizal Sabirin, Tenaga Honorer Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto Moch Soleh Sugianto, staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Mojokerto Prastya Ramadiasari Putra.

Selanjutnya, Juari yang merupakan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Ikhsan yang merupakan PPHP lima kegiatan dan satu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kedungsari Kemlagi.

Kemudian, Suhernu seorang pelaksana lapangan, Direktur CV Bakti Utama Sudarso, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Ludfi Ariyono, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti.

Tiga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU Bina Marga Kabupaten Mojokerto masing-masing Doddy Firmansyah, Anik Mutammima, dan Achmad Fatoni, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Zaenal Abidin, pemilik Halmahera Tours and Travel Abdul Khamid, dan sopir Mustofa Kamal Pasa tahun 2010-2015 Johan Iskandar.

Febri menyatakan para saksi didalami terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh tersangka dan asal-usul pembelian aset tersangka Mustofa Kamal Pasa.

Untuk diketahui, KPK mengumumkan Mustofa sebagai tersangka TPPU pada 18 Desember 2018.

Dari penerimaan gratifikasi oleh Mustofa sekitar Rp34 miliar, KPK menemukan dugaan TPPU oleh yang bersangkutan.

Sebelumnya, KPK telah melakukan proses penyidikan atas dua tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mustofa, yaitu dugaan suap terkait pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Kemudian, Mustofa ditetapkan sebagai tersangka menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajlban atau tugasnya.

Mustofa diduga menerima “fee” dari rekanan pelaksana proyek-proyek dl lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat, dan Kepala Sekolah SD-SMA di lingkungan Kabupaten Mojokerto. Total pemberian gratifikasi setidak-tidaknya sebesar Rp34 miliar.

Mustofa diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagaimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi.

Tersangka Mustofa diduga telah menyimpan secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan atau diduga melalui perusahaan milik keluarga pada Musika Group, yaitu CV Musika, PT Sirkah Purbantara (SPU-MIX) dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus hutang bahan atau beton.

Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi berupa uang tunai sebesar sekitar Rp4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain, kendaraan roda dua sebanyak dua unit atas nama pihak lain, dan jetski sebanyak lima unit.

Mustofa disangkakan melanggar pasal 3 dan/atau pasal 4 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.***2***

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Deddy Mizwar ibaratkan Lippo-Meikarta “negara di dalam negara”

Bandung (ANTARA) – Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Deddy Mizwar bersidang pada sidang lanjutan suap pembangunan kawasan terpadu, Meikarta, dengan terdakwa Bupati Bekasi non aktif Neneng Hassanah Yasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Dalam kesaksiannya, Demiz atau Deddy Mizwar mengatakan bahwa aksi Lippo Group yang ingin membangunan kawasan terpadu Meikarta, di Kabupaten Bekasi, diibaratkan dengan istilah membangun negara di dalam negara.

“Harus ada rekomendasi. Ini Lippo kayaknya negara di dalam negara. 500 hektare mau di bangun, dua juta orang. Skala metropolitan, tanpa ada rekomendasi. Apa kata dunia,” ujar Demiz saat menjawab pertanyaan Anggota Majelis Hakim Lindawati.

Dalam persidangan tersebut, Demiz yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKPRD) Provinsi Jawa Barat ini ditanya seputar proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi oleh Majelis Hakim.

Dia menuturkan ada hal yang tidak beres dilakukan oleh Lippo Group dalam pembangunan Meikarta, seperti luas lahan sebanyak 500 hektare yang dipromosikan Lippo Group dalam. pembangunan Meikarta.

“Ternyata 500 hektare tadi peruuntukkan bukan untuk rumah, kenapa diproyeksikan untuk rumah. Sementara sesuai SK Gubernur tahun 1993, rekomendasi lahan untuk Meikarta hanya 84,6 hektare saja yang diperuntukkan untuk rumah,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Demiz, atas dasar hal tersebut dirinya memberikan pernyataan yang berisi agar pembangunan Meikarta diberhentikan sementara.

“Makanya atas dasar itu, stop yang 500 hektare dan yang kedua yang 84,6 hektare harus segera dikeluarkan (rekomendasi) karena itu haknya Lippo. Maka muncul lah RDC (rekomendasi dengan catatan) tadi di atas kertas,” katanya.

Demiz dan Ahmad Heryawan yang juga hadir dalam persidangan dimintai keterangan oleh Majelis Hakim terkait rekomendasi dengan catatan (RDC) sebagai dasar bagi Lippo Group melanjutkan pembangunan Meikarta, pasca Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPTT) dikeluarkan Bupati Bekasi Neneng Yasin pada 12 Mei 2017.

Demiz mengatakan RDC yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat untuk pembangunan Meikarta juga tidak ada sangkut pautnya dengan Ahmad Heryawan atau Aher yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI-Polri Tingkatkan Patroli Bersama di Perbatasan Jelang Pemilu 2019

Kupang (ANTARA) – Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas-Pamtas) RI-RDTL Sektor Timur dari satuan Yonif Raider 408/Suhbrastha bersama anggota Polres Belu, Nusa Tenggara Timur meningkatkan patroli bersama di wilayah perbatasan RI-RDTL (Timor Leste) menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.

Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur Mayor Inf Joni Eko saat ditemui di Pos Salore, Desa Salore, Kabupaten Belu, Rabu, mengatakan bahwa patroli bersama itu melibatkan 20 pasukan dari Polres Belu 10, dan 10 personel lagi dari Satgas Pamtas yang bertugas di Pos Salore.

“Patroli yang dilaksanakan ini merupakan patroli rutin dengan anggota Polri. Namun jelang pemilu ini kami meningkatkan patroli di setiap pintu perbatasan khususnya di lokasi yang dinilai menjadi jalan tikus masuk pelintas ilegal,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya tak ingin kecolongan di wilayah perbatasan itu, karena memang kawasan perbatasan rawan akan penyusupan yang nantinya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban saat pelaksanaan Pemilu 2019.

Patroli bersama itu, kata dia, merupakan bagian dari sinergi antara TNI dan Polri untuk menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan itu.

Sampai sejauh ini, kata dia, selama proses patroli bersama belum ditemukan pelintas batas ilegal yang masuk melalui jalur-jalur tikus.

“Sejauh dilakukan patroli bersama, belum ditemukan ada pelintas batas ilegal. Pada intinya sampai saat ini situasi keamanan di wilayah perbatasan masih kondusif,” katanya lagi.

Selain meningkatkan patroli di setiap jalur-jalur tikus, pengamanan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Mota Ain juga ditingkatkan.

Setiap kendaraan yang masuk ke wilayah Indonesia maupun keluar dari Indonesia ke Timor Leste diperiksa secara ketat. Begitu juga warga yang hanya melintas melalui PLBN itu.

Kapolres Belu AKBP Christian Tobing yang ditemui secara terpisah di Atambua mengatakan bahwa target operasi patroli bersama itu adalah orang yakni pelintas batas ilegal, serta mencegah terjadi penyelundupan berbagai barang ilegal ke Indonesia.

“Sampai sejauh ini selama kami menggelar patroli rutin bersama, kami tak temukan adanya hal-hal yang mencurigakan. Tetapi kalau ada maka akan langsung kami tindak,” ujar dia pula.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik

… masih berlangsung sampai siang ini…

Jakarta (ANTARA) – KPK menggeledah Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Rabu dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

“Sejak pagi ini, penyidik berada di Gresik untuk melakukan penggeledahan di satu lokasi, yaitu Kantor Kementerian Agama Gresik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Dari lokasi itu, kata dia, disita sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan. “Penggeledahan masih berlangsung sampai siang ini,” ucap dia.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan dokumen dari penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa (19/3).

KPK juga telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30.000 dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Senin (18/3).

Selain ruang kerja Saifuddin, KPK juga menggeledah dua ruangan lain di sana, yaitu ruang Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, M Nur Kholis Setiawan,dan ruang kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama.

Di situ, KPK menyita sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian itu.

Selain itu, disita juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka, Haris Hasanuddin, yang kemudian dipilih sebagai kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019, Muhammad Romahurmuziy, yang juga ketua umum DPP PPP, partai politik yang cukup besar di Indonesia,

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi dan Hasanuddin.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur: KPK siap dampingi pemanfaatan dana desa

Palembang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap mendampingi pemanfaatan dana desa supaya tidak terjadi penyimpangan.

Apalagi dana desa jumlahnya cukup besar sehingga perlu adanya pendampingan, kata gubernur di Palembang, Rabu.

Kesiapan KPK mendampingi pemanfaatan dana desa tersebut sesuai hasil rapat kooridnasi dengan lembaga pemberantasan korupsi beberapa hari lalu, ujar gubernur.

KPK menyatakan siap memberikan bimbingan terhadap pengawas di kabupaten dan kota seperti Inspektorat dalam pemanfaatan dana bantuan pemerintah pusat tersebut.

Apalagi saat ini pemanfaatan dana desa rawan disalah gunakan sehingga pencegahan secara dini perlu diutamakan.

Dana desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama warga pedesaan sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Gubernur juga mengharapkan supaya kedepan sistem perencanaan dan penggunaan dana desa dapat dilakukan pembenahan guna mencegah terjadinya penyelewengan anggaran tersebut.

Sebelumnya Koordinator KPK Wilayah II Sumatera, Abdul Haris mengatakan, dalam mengawasi dana desa tersebut fungsi Inspektorat harus dimaksimalkan.

Jadi bila Inspektorat butuh pelatihan dalam mengaudit pihaknya siap memberikan bantuan.

Memang KPK terus melakukan sosialisasi dalam pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan uang negara termasuk bantuan dana desa, tambah dia.

Pewarta: Ujang Idrus
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK Panggil Anggota DPRD Lampung Tengah Saksi Suap Proyek

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Ghofur dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS).

“Dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa anggota DPRD Lampung Tengah dari Fraksi PKS Muhammad Ghofur sebagai saksi untuk tersangka MUS,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Mustafa adalah mantan Bupati Lampung Tengah yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus suap tersebut.

Selain itu, KPK pada Rabu juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Mustafa, yaitu Sekretaris Dinas Bina Marga Lampung Tengah Rifki, PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Tengah Tarmizi, dan Kepala Bidang Air Bersih dan Pertamanan Lampung Tengah Indra Erlangga.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK masih mendalami terkait dengan dugaan aliran dana kepada tersangka Mustafa untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemkab Lampung Tengah.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek.

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi, dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI).

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah TA 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aher Deddy Mizwar bersaksi pada Sidang Neneng Yasin

Bandung (ANTARA) – Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2013-2018 Ahmad Heryawan atau Aher dan Deddy Mizwar hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara suap perizinan Proyek Meikarta, dengan terdakwa Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hassanah Yasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Jawa Barat, Rabu.

Aher yang hadir mengenakan batik lengan panjang, duduk berdampingan dengan Deddy Mizwar atau Demiz yang mengenakan kemeja putih di ruang sidang.

Selain Aher dan Demiz, Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Sumarsono atau Soni juga hadir sebagai saksi dalam sidang tersebut. Ketiganya saat ini dipanggil oleh majelis hakim sebagai saksi.

Terdakwa yang juga Bupati Bekasi non-aktif Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan Proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung pada Rabu 27 Februari 2019.

Dalam sidang perdana tersebut, jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut.

Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura,” ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya, jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952 juta, dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Jaksa dalam persidangan juga menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

“Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian, dan itu akan kami uji di dalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan,” kata jaksa pula.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan dalam perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut.

“Sementara perkara sebelumnya kan sudah kami tuntut, sudah diuraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan dalam perkara ini,” katanya lagi.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar pasal 12 huruf a dan atau pasal 12 huruf b dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil 14 anggota DPRD Jambi

Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang anggota DPRD Provinsi Jambi, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 14 anggota DPRD Provinsi Jambi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018.

“Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang anggota DPRD Provinsi Jambi, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 14 orang saksi untuk 13 tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

14 anggota DPRD Jambi itu, yakni Fahrozi, Muntalia, Sainudin, Eka Marlina, Hasyim Ayub, Salim Ismail, dan Agus Rahma. Selanjutnya, Wiwid Iswara, Syofian, Arahmad Eka P, Suprianto, Masnah Busro, Jamaludin, dan Edmon.

“Pemeriksaan dilakukan di Mapolda Jambi mulai pagi hingga sore nanti,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK pada Selasa (19/3) telah memeriksa delapan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Saat itu, mereka dikonfirmasi soal aliran dana dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 dan 2018. KPK pun mengingatkan agar para saksi bersikap kooperatif.

“Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum,” tutur Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018. 13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III. Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH). Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Sebelumnya, KPK telah memproses lima orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK datangi Mapolda-Kejati Sumsel

Pagi ini, 20 Maret 2019 tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) KPK berencana datang ke Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memperkenalkan program korsupgah di pemerintah daerah

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasna Korupsi (KPK) mendatangi Mapolda Sumatera Selatan (Sumsel) dan kantor Kejaksaan Tinggi Sumsel, Rabu untuk memperkenalkan program pencegahan korupsi.

“Pagi ini, 20 Maret 2019 tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (korsupgah) KPK berencana datang ke Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel untuk memperkenalkan program korsupgah di pemerintah daerah,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu pagi.

Selain itu, kata dia, juga mengajak aparat penegak hukum setempat untuk bersama-sama berkontribusi mendukung upaya perbaikan di pemerintah daerah melalui program-program pencegahan.

Kemudian pada Rabu siang, lanjut Febri, tim KPK dijadwalkan membahas rencana aksi korsupgah bidang BUMD, diskusi perkembangan e-Sumsel, dan pembahasan optimalisasi pendapatan daerah dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel.

“Hal ini merupakan kelanjutan kegiatan kemarin di Sumsel. Kemarin, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Provinsi Sumsel dan ditutup dengan FGD (Focus Group Discussion) penertiban aset pemerintah Provinsi Sumsel,” tuturnya.

Rakor yang digelar di kantor gubernur tersebut dihadiri oleh gubernur, wali kota, bupati, ketua DPRD, sekretaris daerah dan inspektorat se-provinsi Sumsel.

Pada prinsipnya, kata dia, KPK menyampaikan evaluasi terhadap data-data pencapaian delapan program intervensi sistem pencegahan korupsi terintegrasi pada tiap pemerintah daerah.

“Termasuk tingkat kepatuhan LHKPN dan gratifikasi serta data-data penanganan perkara, khususnya yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD,” ucap Febri.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Satuan Tugas II Korsup Pencegahan KPK Aida Ratna Zulaiha dari evaluasi 2018, ada beberapa catatan perbaikan yang ke depannya perlu terus dilakukan perkembangan implementasinya.

Penyempurnaan e-planning dan e-budgeting, kemandirian dan independensi Unit Layanan Pengadaan (ULP), perbaikan Aplikasi e-PTSP, penguatan dan pemberdayaan APIP, pengelolaan SDM terutama terkait peningkatan kinerja ASN melalui tunjangan penghasilan.

Selanjutnya, kepatuhan terhadap LHKPN, dan transparansi rekruitmen, rotasi, mutasi, implementasi optimalisasi pendapatan daerah terutama terkait pajak daerah dan PBB serta implementasi pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel.

Selain evaluasi tahun 2018, ucap Febri, KPK juga menyampaikan program di tahun 2019 yang diharapkan dapat diimplementasikan secara serius.

Program tersebut, yaitu optimalisasi program penerimaan daerah, manajemen aset daerah, pendidikan, sumber daya alam, pengelolaan BUMD yang antikorupsi dan peran BUMD sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan survei penilaian integritas.

“Dalam forum tersebut, para kepala daerah juga menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan program dan perbaikan tata kelola dalam rangka memperkecil titik rawan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tujuan akhirnya supaya tidak terjadi tindak pidana korupsi di wilayahnya,” kata Febri.

Setelah kegiatan rakor itu, KPK juga melakukan FGD dengan pejabat terkait di Pemprov Sumsel mengenai penertiban aset. Pada kesempatan tersebut disampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemprov dalam pengelolaan aset milik pemprov.

Masalah tersebut meliputi belum tuntasnya masalah serah terima aset Pengalihan Personel, Pembiayaan, Peralatan, dan Dokumen (P3D), proses sertifikasi yang berjalan lambat, tumpang tindih kepemilikan aset antara pemprov dengan instansi lain, penguasaan rumah dinas oleh yang tidak berhak, aset pinjam pakai yang tidak dikembalikan.

“Kemudian ketiadaan legalisasi aset pinjam pakai, aset dipinjam pakaikan kepada lembaga nonpemerintah di luar ketentuan yang berlaku, serta rendahnya kontribusi yang diterima oleh pemprov terkait dengan kerja sama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga,” ujarnya.

KPK melalui Koordinator Wilayah 2 juga mendorong penyelesaian masalah aset itu pada 2019 melalui urutan prioritas dengan kriteria aset bernilai signifikan, aset strategis, melibatkan lintas instansi, dan aset yang sedang tidak masuk dalam proses penegakan hukum.

KPK akan mendampingi, mengkoordinasikan, dan mengawasi rencana aksi penertiban aset tersebut.

Lebih dari itu, kata Febri, KPK mengapresiasi keterbukaan pihak pemprov, pemkot dan pemkab serta institusi-institusi di Sumatera Selatan.

“Namun, kita semua perlu mengingat, program pencegahan hanya akan berhasil jika ada komitmen yang utuh dari unsur pimpinan daerah dan jajarannya. Jika ada kepura-puraan dalam melakukan pencegahan, maka program-program ini sulit akan berhasil,” ujar Febri.

Apalagi, kata dia, jika di sisi lain praktik-praktik menerima atau meminta suap dan kebiasaan birokrasi lama yang enggan berubah dan cenderung ingin dilayani dan diberikan uang atau gratifikasi masih terjadi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Belu Tangkap Perekrut Pekerja Migran Ilegal di Atambua

Kupang (ANTARA) – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste menangkap tiga calon pekerja migran Indonesia ilegal beserta perekrutnya saat menggelar razia pengamanan wilayah itu menjelang Pemilu 2019.

“Semalam saat kami lakukan razia, kami menemukan tiga orang calon pekerja migran Indonesia asal Belu yang akan diberangkatkan ke Kupang, dan salah satunya masih berusia 16 tahun,” kata Kapolres Belu AKBP Christian Tobing kepada wartawan, di Atambua, Kabupaten Bel, Rabu.

Kapolres Belu menjelaskan hasil razia yang dilaksanakan pihak kepolisian setempat pada Selasa (19/3) malam pukul 22.00 WITA hingga Rabu (20/3) pukul 03.00 WITA.

Tiga calon pekerja migran Indonesia yang berasal dari Dusun Fatuketi, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak yang diamankan itu adalah Sisilia Yunita Bere (16), Delfiana Getrudis Suri (23), dan Yulianti Leo (29). Sedangkan perekrut mereka diketahui bernama Sherli Mesakh.

“Baik perekrut maupun para calon pekerja migran Indonesia ilegal itu diamankan di salah satu kos-kosan, di Kota Atambua,” ujarnya lagi.

Saat ini, kata Kapolres lagi, pihaknya masih menahan perekrut serta tiga calon pekerja migran ilegal tersebut untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

Selain menangkap tiga calon pekerja migran Indonesia dan perekrutnya, polisi juga menangkap tiga wanita yang diduga terlibat dalam kasus prostitusi daring di kabupaten itu.

Ketiganya hingga saat ini masih ditahan di Polres Belu untuk dilakukan pengembangan kasus prostitusi daring yang kini marak terjadi di NTT khususnya di Kota Kupang dan Atambua.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Biak Tangkap Napi Kabur

Biak (ANTARA) – Satuan Reserse Kriminal Polres Biak Numfor, Papua menangkap narapidana warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Biak berinisial KW yang melarikan diri dari tahanan.

“Narapidana KW yang melarikan diri dari Lapas Biak sudah kami tangkap lagi, dan dibawa ke lapas,” ujar Kaur Binops Satreskrim Polres Biak Iptu Daniel Huwae yang memimpin penangkapan kembali napi KW, dalam keterangannya, di Biak, Rabu.

Iptu Daniel menyatakan sebelum napi KW ditangkap di kawasan Kampung Wodu, Distrik Andey sempat berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas.

Informasi tempat persembunyian keberadaan napi KW di Kampung Wodu, menurut Iptu Daniel, menjadi bahan informasi petugas Satreskrim Polres Biak Numfor untuk melakukan penangkapan.

“Setelah itu, petugas Buser Satreskrim Polres Biak melakukan penangkapan napi KW untuk dibawa ke Lapas Biak untuk menjalani proses hukumannya,” ujar Kaur Binops Satreskrim Polres Biak Iptu Daniel Huwae.

Dalam setahun belakangan ini masih ditemukan warga binaan Lapas Kelas II B Biak yang menjalani hukuman masih dapat melakukan tindak kriminal baru di luar lapas.

Pewarta: Muhsidin
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Belu Tangkap Tiga Wanita Diduga Terlibat Prostitusi Daring

Kupang (ANTARA) – Kepolisian Resor Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap tiga wanita yang diduga terlibat dalam prostitusi daring atau online di daerah ini, saat razia untuk mengantisipasi kejahatan yang muncul menjelang Pemilu 2019.

“Ketiga wanita itu kami tangkap karena saat diperiksa tak mempunyai identitas diri, dan ada beberapa bukti dugaan kami mereka terlibat dalam jaringan prostitusi dengan sistem daring,” kata Kapolres Belu AKBP Christian Tobing kepada wartawan, di Atambua, Rabu.

Dia menjelaskan, satu dari dua wanita yang diduga pekerja seks (PSK) daring itu, saat dilakukan pemeriksaan di salah satu hotel kelas melati di kota itu, ditemukan satu dus alat kontrasepsi, dan sudah lima buah yang terpakai.

Sedangkan dua wanita lagi yang ditemukan dalam kamar yang sama, saat diperiksa tak memiliki kartu identitas diri, serta ditemukan dompet milik seorang pria dalam tas wanita itu.

“Saat ini ketiganya masih kami tahan di Polres Belu, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun dari hasil pemeriksaan sementara ketiga wanita itu mengaku berasal dari Kota Kupang,” ujar dia lagi.

Sebelumnya, pekan lalu, Polda NTT menangkap seorang wanita yang terlibat prostitusi daring di salah satu hotel kelas melati di Atambua.

Penangkapan korban prostitusi daring itu dilakukan setelah pihak kepolisian NTT mendapatkan informasi marak kasus tindak pidana itu, di ibu kota Provinsi NTT yaitu Kota Kupang.

Usai penangkapan di Atambua, pihak kepolisian berhasil menangkap dua orang pria berinisial MD alias AB (22) dan YDP alias DD (40) yang diduga adalah muncikari yang terlibat dalam kasus prostitusi daring di Kota Kupang dan Atambua.

Sistem pemesanan yang dilakukan pria hidung belang pelanggan mereka, dilakukan menggunakan salah satu aplikasi yakni MiChat.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Tangkap Pemilik Rumah Makan Merangkap Bandar Sabu-sabu

Bandarlampung (ANTARA) – Petugas Subdit II Unit I Ditres Narkoba Polda Lampung menangkap seorang pemilik rumah makan di Jalan Lintas Sumatera, Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Lampung karena kedapatan juga merangkap menjadi seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu.

“Tersangka bernama David (36) yang merupakan pemilik Rumah Makan ‘Pak Jenggot’,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung Kombes Shobarmen, di Bandarlampung, Selasa.

Shobarmen menjelaskan tersangka ditangkap pada Minggu (10/3) malam sekitar pukul 23.00 WIB. Hasil dari penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa dua buah handphone, satu brancod warna hijau, satu buah timbangan digital, satu bundel plastik pembungkus sabu-sabu, satu bungkus plastik berisi sabu-sabu berukuran sedang, dan tiga buah plastik klip berisi sabu-sabu.

“Tersangka bersama barang bukti langsung kami bawa ke kantor,” kata dia lagi.

Modus yang dilakukan pemilik rumah makan ini, dengan cara menjual sabu-sabu yang telah dikemas kepada pengemudi kendaraan truk yang melintas maupun yang singgah di rumah makan miliknya.

“Pelanggannya mayotitas pengemudi truk yang telah mengetahui itu,” kata Shobarmen menerangkan.

Polisi kemudian mencium kegiatan yang dilakukan David. Berdasarkan laporan masyarakat, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan penggerebekan di rumah makan milik tersangka.

“Kami menggerebeknya dan juga menggeledah rumah makan tersangka. Beberapa barang bukti berhasil kami dapati,” kata dia lagi.

Pewarta: Triono Subagyo & Damiri
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham berjanji revitalisasi seluruh lapas

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berjanji merevitalisasi seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang ada di Indonesia, tetapi baru satu Lapas yang direvitalisasi.

“Dari 528 lapas, baru satu yang dilakukan revitalisasi yaitu Lapas Nusakambangan,” kata Dirjen PAS Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan revitalisasi lapas, tetapi selama delapan bulan baru Lapas Nusakambangan yang sudah selesai direvitalisasi.

“Sudah dilaksanakan, baru di lapas Nusakambangan, karena revitalisasi membutuhkan sumber daya dukungan yang tidak sedikit,” katanya.

Revitalisasi yang dilakukan di lapas Nusakambangan sudah dilakukan dengan proses pembinaan yang bertahap. Saat ini, pihaknya juga terus melakukan kajian karena butuh instrumen yang tepat.

Mengenai pencapaian revitalisasi apakah sesuai dengan target, lanjut dia, tidak ada target karena akan tetap berjalan.

“Kami akan terus lakukan, apalagi dukungan dari pemerintah terhadap revitalisasi sangat luar biasa,” ucapnya.

Mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra pernah berpendapat bahwa penanganan kondisi lapas harus dilakukan oleh orang yang paham betul atas kondisi yang ada.

Terlebih, sejak saat menjabat sebagai menteri 15 tahun lalu, jumlah lapas dan rutan tidak bertambah.

“Hanya itu-itu saja, padahal setiap harinya banyak yang masuk,” kata Yusril.

Menurutnya, saat ini anggaran di Kementerian Hukum dan HAM yang nilainya mencapai Rp9 triliun, seharusnya ada penambahan lapas atau rutan. Dahulu, ketika dirinya menjabat, dengan anggaran Rp500 miliar bisa membangun Lapas Cipinang dan Salemba.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kriminolog Universitas Indonesia Kisnu Widagdo meminta pemerintah melakukan perbaikan infrastuktur lapas dan rutan yang ada karena kebanyakan merupakan warisan dari zaman kolonial Belanda.

“Jadi, struktur dan infrastruktur kelengkapan dan seterusnya, seiring dengan berjalannya waktu sepertinya sudah tidak berjalan dengan baik lagi. Kondisi sekarang memang berbeda,” kata Kisnu”dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Kisnu mencontohkan peristiwa kebakaran lapas di Provinsi Aceh, yakni Cabang Rutan Sinabang, pada Minggu (18/3) dini hari, bisa dijadikan momentum oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas lapas.

“Jadi penegak hukum menempatkan narapidana di dalam lapas. Tapi, tapi mereka rentan menjadi korban seperti kebakaran dan lainnya. Jadi harus ada konsep besar. Tujuannya, agar bisa diketahui kebijakan yang diambil seperti apa,” katanya.

Dia mengakui untuk perbaikan infrastrukur lapas ini membutuhkan anggaran yang besar, namun biaya besar ini bisa digunakan untuk memberikan jaminan perlindungan HAM di dalam lapas.

“Narapidana perlu makan, minum, dan kesehatan juga. Jadi tiap peristiwa, dijadikan asessment kepada lapas. Pakailah sudut pandang perlindungan HAM, dari situ dapat kelihatan berapa biaya yang dikeluarkan, dan dananya, apa yang harus dibangun akan kelihatan dan terlihat di sana,” katanya.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas KPK bawa satu koper dari ruang Kakanwil Kemenag Jatim

Sidoarjo (ANTARA) – Sejumlah petugas yang diduga berasal dari komisi pemberantasan korupsi KPK membawa satu unit koper berwarna biru usai melakukan penggeledahan di ruangan kantor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haris Hasanudin di kawasan Juanda di Sidoarjo Jawa Timur, Selasa.

Petugas yang turun dari lantai dua tempat ruangan tersebut berada langsung turun dan menuju ke dalam kendaraan yang sudah menunggunya sejak siang.

Petugas keluar dari ruangan itu sekitar pukul 19.00 WIB tanpa memberikan keterangan kepada media terkait dengan penggeledahan itu. Petugas melakukan penggeledahan tersebut sekitar pukul 14.00 WIB.

Belum ada pernyataan resmi terkait dengan penggeledahan ini, namun yang jelas KPK sebelumnya sudah menyegel ruangan Kepala Kanwil Kemenag Jatim setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Sebelumnya, Humas Kanwil Kemenag Jatim Markus mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di kantor Kanwil Kemenag Jatim.

“Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai,” katanya.

Ia mengatakan, Kanwil Kemenag Jatim juga prihatin dengan kasus tertangkapnya pimpinan instansi itu. “Terkait OTT itu, tidak akan berpengaruh pada pelayanan di Kanwil Kemenag Jatim.

Sebab, pelayanan di kantor ini sudah tersistem, sehingga tetap bisa berjalan meskipun Kakanwil Kemenag Jatim sudah menjadi tersangka, tuturnya.

Kepala Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin terjaring OTT KPK karena diduga terlibat kasus suap. Dalam penangkapan di Surabaya pada akhir pekan lalu, KPK juga menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ringkus seorang remaja pengedar sabu

Penangkapan yang dilakukan Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut karena tersangka kedapatan memiliki 26 sachet narkotika jenis sabu seberat 15,42 gram

Kendari (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara, menangkap seorang remaja diduga pengedar narkotika jenis sabu-sabu berinisial SL (16) di sebuah rumah kos Citra, Jalan Balaikota IV, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Senin (18/3).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sultra AKBP Harry Goldenhardt, di Kendari, Selasa, mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra pada Kamis (14/3).

“Penangkapan yang dilakukan Tim Opsna Subdit I Ditresnarkoba Polda Sultra tersebut karena tersangka kedapatan memiliki 26 sachet narkotika jenis sabu seberat 15,42 gram,” katanya.

Tersangka mengaku, narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari narapidana (Napi) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Kendari atas nama Alam alias Ama dengan cara dibuangkan dari tukang tempelnya.

“Ditempelkan di samping toko perbelanjaan Megros Andonohu,” kata Harry.

Selanjutnya, dilakukan penyitaan 1 (satu) unit HP Nokia Warna Hitam milik tersangka karena diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Narkotika, kemudian Tim Opsnal subdit 1 melakukan upaya pengembangan untuk mencari tukang tempel, namun tim tidak berhasil menangkap tukang tempel tersebut.

“Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang disita dibawa ke Mako Ditresnarkoba Polda Sultra guna proses penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Disebutkan, barang bukti lain yang berhasil disita polisi, yakni satu buah kaleng bekas permen mentos, satu buah plastik kemasan merk aqua.

Selanjutnya , tersangka anak di bawah umur tersebut akan diperiksa urinenya dan darahnya, lalu dikirim ke laboratorium forensik.

“Pelaku diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang dikendalikan dari Lapas Kelas II A Kendari,” katanya.

Atas perbuatan tersebut, pelaku melanggar Pasal 114 ayat (2) subs Pasal 112 ayat (2) UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 

Pewarta: Hernawan Wahyudono
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa KPK tuntut Sulimin lima tahun penjara

Ambon (ANTARA) – Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut supervisor kantor pelayanan pajak pratama Ambon, Sulimin Ratmin yang menjadi terdakwa kasus suap pajak perorangan selama lima tahun penjara.

“Meminta majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa terbukti beralah melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana,” kata JPU KPK, Ni Nengah Gina Saraswati dan Nur Haris Arhadi di Ambon, Selasa.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam persidangan dipimpin ketua majelis hakim tipikor Ambon, Pasti Tarigan didampingi Jenny Tulak dan Rony Felix Wuisan (hakim karier) serta Bernard Panjatian, dan Jefry Yefta Sinaga (hakim adhoc tipikor) selaku hakim anggota.

JPU KPK juga menuntut terdakwa divonis membayar denda Rp250 juta subsider enam bulan kurungan, dan hukuman tambahan berupa membayar uang tambahan sebesar Rp60 juta.

“Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan bila tidak mencukupi, maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama enam bulan,” kata JPU KPK.

Yang memberatkan terdakwa dituntut penjara dan denda serta membayar uang pengganti karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan perbuatannya telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sedangkan yang meringankan adalah, terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya, telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara, serta belum pernah dihukum.

JPU KPK mengatakan, karena unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 12 huruf A UU nomor 31 tahun 1999 sebagai dakwaan primer telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidernya.

Unsur-unsur dimaksud adalah posisi terdakwa selaku pegawai negeri penyelenggara negara, kemudian terdakwa menerima suap baik secara langsung maupun melalui rekening bank milik anaknya Eki Yeniawati dari seorang wajib pajak bernama Anthony Liando.

Terdakwa juga diperkenalkan oleh Kepala KPP Pratama Ambon nonaktif, La Masikamba dengan Anthony Liando di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Ambon untuk mengatur penghitungan pajak wajib pajak perseorang milik Anthony Liando selaku pemilik Toko Angin Timur.

Majelis hakim menunda persidangan selama satu pekan dengan agenda mendengarkan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa.

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lanal gagalkan penyelundupan 50 kg sabu

Tim F1QR Lanal Lhokseumawe Lantamal I Koarmada menghadirkan empat tersangka bersama barang bukti narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) di Mako Lanal Lhokseumawe, Aceh, Selasa (19/3/2019). Tim F1QR Lanal Lhokseumawe Lantamal I Koarmada berhasil menggagalkan upaya penyeludupan 50 kilogram sabu asal Thailand di perairan Ujong Blang Aceh dan menangkap empat orang sindikat narkotika internasional Thailand-Aceh berinisial IS (36), HS (26), IR (27) dan MA (26) berikut satu pucuk senjata api jenis FN bersama tujuh butir amunisi. ANTARA FOTO/Rahmad/foc.

Konten radikalisme terbanyak di Facebook dan Instagram

Jakarta (ANTARA) – Konten radikalisme dan terorisme yang telah diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga 2019 terbanyak dari media sosial Facebook dan Instagram.

Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan dari 10.499 konten diblokir selama 2018, sebanyak 7.160 konten di Facebook dan Instagram, 1.316 konten di Twitter, 677 konten di Google/Youtube, 502 konten di Telegram, 502 konten di file sharing dan 292 konten di situs web.

“Sementara selama Januari sampai Februari 2019 telah dilakukan pemblokiran sebanyak 1.031 konten yang terdiri 963 konten Facebook dan Instagram dan 68 konten di Twitter,” tutur Ferdinandus.

Ia mengatakan terdapat pertumbuhan pemblokiran konten radikalisme dan terorisme secara signifikan, dibandingkan sejak 2009 sampai 2017.

Dalam kurun waktu 2009-2017, pemblokiran konten yang berkaitan radikalisme dan terorisme hanya sebanyak 323 konten, yang terdiri dari 202 konten di situs web, 112 konten di platform telegram, delapan konten di Facebook dan Instagram dan satu konten di Youtube.

Sementara dengan mesin AIS atau crawling yang dioperasikan sejak Januari 2018, lebih dari 10.000 konten radikalisme dan terorisme ditapis dalam setahun, dibandingkan hanya sebanyak 323 konten selama lebih dari tujuh tahun.

Mesin AIS terus melakukan pencarian konten dalam situs web atau platform setiap dua jam sekali.

Kominfo juga bekerja sama dengan Polri untuk menelusuri akun-akun yang menyebarkan konten terorisme, radikalisme dan seperatisme.

Sedangkan tindakan pemblokiran atau penapisan konten dilakukan atas permintaan dan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulan Terorisme (BNPT).

Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan terduga teroris yang ditangkap di Sibolga dan Lampung berkomunikasi dengan Facebook, surel serta aplikasi perpesanan.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami Sekjen ESDM soal gugatan terminasi PKP2B

Untuk saksi Ego Syahrial, KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi PKP2B, kata Febri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial soal materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

KPK pada Selasa memeriksa Ego sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi terkait pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kementerian ESDM.

“Untuk saksi Ego Syahrial, KPK mendalami pengetahuan saksi terkait dengan materi gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara atas terminasi PKP2B,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Adapun Ego diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Samin Tan (SMT) yang merupakan pemilik perusahaan PT Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM).

Selain Ego, KPK juga memeriksa satu saksi lainnya untuk tersangka Samin Tan, yaitu pegawai PT BLEM K.M Iqbal Novansyah.

“Untuk saksi K.M Iqbal Novansyah, KPK mendalami pegetahuan saksi terkait dengan peran SMT dalam suap anggota DPR Enny Saragih,” ucap Febri.

KPK pada 15 Februari 2019 telah memeriksa Samin Tan sebagai tersangka pemberi suap anggota DPR non-aktif Eni Maulani Saragih sebesar Rp5 miliar.

Suap itu diberikan agar Eni ikut mengurus terminasi kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Kementerian ESDM.

Konstruksi perkara diawali pada Oktober 2017 Kementerian ESDM melakukan terminasi atas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT). Sebelumnya diduga PT BLEM milik Samin Tan telah mengakusisi PT AKT.

Untuk menyelesaikan persoalan terminasi perjanjian karya tersebut, Samin Tan diduga meminta bantuan sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih terkait permasalahan pemutusan PKP2B Generasi 3 di Kalimantan Tengah antara PT AKT dengan Kementerian ESDM.

Eni Maulani Saragih sebagai anggota DPR di Komisi Energi menyanggupi permintaan bantuan Samin Tan dan berupaya mempengaruhi pihak Kementerian ESDM termasuk menggunakan forum Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM dimana posisi Eni adalah anggota panitia kerja (panja) Minerga Komisi VII DPR RI.

Dalam proses penyelesaian tersebut, Eni diduga meminta sejumlah uang kepada Samin Tan untuk keperluan pilkada suami di Kabupaten Temanggung.

Pada Juni 2018 diduga telah terjadi pemberian uang dari tersangka Samin Tan melalui staf dan tenaga ahli Eni di DPR sebanyak dua kali yaitu pada 1 Juni 2018 sebanyak Rp4 miliar dan pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa 25 saksi kasus suap RAPBD di Polda Jambi

Jambi (ANTARA) – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sebanyak 25 orang saksi yang terdiri dari anggota dewan hingga bupati dan wakil bupati dalam kasus dugaan korupsi atau suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dengan memakai ruang Ditkrimsus Polda Jambi.

Hasil pantauan di Mapolda Jambi, Selasa, dari salah satu ruangan Ditkrimsus terlihat tulis menggunakan kertas ‘Ruang Riksa KPK’ tertanggal 19-22 Maret 2019.

Berdasarkan sumber untuk pemeriksaan kali ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mulai kembali melakukan pemeriksaan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Jambi. Pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan di Mapolda Jambi.

Informasi yang diperoleh, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan gratifikasi. Pemeriksaan tersebut dilakukan kepada 25 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, termasuk yang sudah tidak menjabat juga diperiksa seperti yang sudah menjadi wakil bupati dan bupati di kabupaten.

Beberapa orang saksi yang memenuhi panggilan untuk diperiksa di Mapolda Jambi adalah salah seorang diantaranya adalah anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi, Bustami Yahya. Namun saat coba dikonfirmasi wartawan, Bustami belum bersedia memberikan keterangan dan dia beralasan masih diperiksa oleh penyidik KPK.

Sedangkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Luhut Silaban mengaku tidak mengetahui terkait aliran dana ke Fraksi PDI-P dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi.

Luhut Silaban mengatakan saat keluar dari ruang penyidikan KPK hendak menuju ke toilet dikonfirmasi dirinya tidak mengetahui adanya dugaan uang yang mengalir ke PDIP.

Dia mengaku diperiksa terkait dengan aliran dana suap RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018 dan 2017 dan dirinya membenarkan terkait pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus itu. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK karena pemeriksaan masih berlangsung di Mapolda Jambi.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Program pencegahan korupsi Sulbar bertengger di peringkat 14 dari 34 provinsi

Mamuju (ANTARA) – Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil capaian “Monitoring Center of Prevention/MCP” tahun 2018 pada program pencegahan korupsi, menduduki peringkat ke-14 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Berdasarkan hasil MCP yang dilakukan KPK bersama jajaran Pemprov Sulbar pada 2018, Provinsi Sulbar menduduki peringkat 14 dengan skor 64 persen. Adapun skor capaian optimal ada pada pemberdayaan dana desa yaitu 92 persen dan pelayanan terpadu satu pintu dengan skor 75 persen,” kata Koordinator Wilayah VII KPK Adlinsyah Malik Nasution, kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa petang.

“Hal tersebut harus dilakukan pembenahan dan perbaikan di sektor lainnya sehingga pada tahun ini, Provinsi Sulbar dapat memperbaiki peringkatnya di MPC,” tambahnya.

Upaya pembenahan dan pengendalian lanjut Adlinsyah, harus dilakukan secara rutin.

KPK tambahnya, juga terus mendorong optimalisasi penerimaan daerah, melalui perangkat sistem penerimaan pajak yang bertujuan, meningkatkan PAD Sulbar.

Penertiban aset dan dan tata kelola pelayanan masyarakat terpadu juga kata Adlinsyah, harus dilakukan pembenahan sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Dalam upaya pengendalian itu lanjutnya, KPK menggelar rapat koordinasi dan evaluasi pencegahan korupsi yang akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulbar, pada Rabu (20/3).

Rapat koordinasi itu kata dia, bertujuan mengevaluasi dan memonitoring delapan sektor pemerintahan daerah.

“Kami ingin melihat kepatuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang diterapkan dalam pencegahan korupsi,” papar Adlinsyah.

Pewarta: Amirullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Artidjo: belum ada capres gereget berantas korupsi

Jakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar menilai bahwa belum ada calon presiden dan wakil presiden yang gereget untuk memberantas korupsi.

“Yang sangat berat adalah komitmen calon presiden-wakil presiden dalam pemberantasan korupsi, tidak ada debat capres yang fokus untuk itu, jadi menurut saya budaya hukum kita masih rendah terutama masalah korupsi ini, belum ada 2 calon yang gereget betul untuk memberantas korupsi,” kata Artidjo di Jakarta, Selasa.

Artidjo menyampaikannya dalam seminar “Urgensi Pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan KPK.

Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin sudah melakukan debat dengan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengangkat tema hukum, HAM, korupsi dan terorisme pada 17 Januari 2019 lalu.

“Prospek pemberantasan korupsi setelah 2019 tergantung beberapa faktor yaitu pertama kesadaran kolektif bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan sosial dalam Pancasila. Kapan berangkat ke sana kalau tidak hari ini? KPK sudah memulai hal itu untuk mendidik,” tambah Artidjo.

Faktor kedua adalah kesadaran bersama sebagai bangsa untuk memberantas korupsi.

“Jangan pemberantasan korupsi diserahkan ke DPR dan eksekutif karena mereka juga menikmati, harus dimulai dari kita,” tambah Artidjo.

Faktor ketiga adalah penguatan integritas fungsi pengadilan terutama korupsi yang bermuatan politik

“Keempat, ‘role model’, contoh sikap petinggi negara yang ‘zero tolerance’ terhadap korupsi ini yang sulit, Zhu Rongji (Perdana Menteri China 1998-2003) mengatakan ‘Buat peti sekian banyak, satu untuk saya’, tapi saya belum dengar di republik ini melakukan hal itu,” ungkap Artidjo.

Artidjo menilai bahwa Indonesia belum memiliki “role model” dalam pemberantasan korupsi.

“Tampaknya ada begitu banyak tokoh yang diharapkan menjadi ‘role model’ tapi tidak terlaksana, terlihat Indonesia memiliki krisis keteladanan dalam pemberantasan kroupsi. Dalam pencegahan korupsi KPK menunjukkan teladannya dalam menangani terdakwa dengan korupsi bermuatan politis tapi pelemahannya pun banyak,” tambah Artidjo.

Kelima adalah membina sikap antikorupsi di masyarakat sehingga kekuatan sipil yang bergerak untuk melawan segala korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) capres-cawapres nomor urut 01 Irfan Pulungan mengaku bahwa semangat antikorupsi tersebut diharapkan akan dilakukan bila pasangan tersebut terpilih.

“Insya Allah komitmen antikorupsi akan dilakukan di periode kedua,” kata Irfan.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Helikopter jatuh di Cigalontang Tasikmalaya belum bisa dievakuasi

Sampai saat ini untuk evakuasi masih menunggu tim operator dari PT ATS tersebut, rencana datangnya Rabu (20/3)

Tasikmalaya (ANTARA) – Bangkai helikopter yang jatuh di perbukitan Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (16/3) sudah empat hari belum bisa dievakuasi karena masih menunggu tim operator helikopter dari Jakarta.

“Sampai saat ini untuk evakuasi masih menunggu tim operator dari PT ATS tersebut, rencana datangnya Rabu (20/3),” kata Komandan Lapangan Udara (Danlanud) Wiriadinata Letnan Kolonel Pnb M Pandu Adi kepada wartawan di Tasikmalaya, Selasa.

Ia menuturkan, jajaran TNI dan Polri masih disiagakan untuk pengamanan di lokasi jatuhnya helikopter Kampung Situhiang, Desa Sirnaputra, Kecamatan Cigalontang.

Proses evakuasi helikopter, kata dia, tidak bisa sembarangan, tetapi harus melibatkan tim operator yang mengetahui kondisi helikopter tersebut.

Terkait adanya kendala dalam persiapan evakuasi, lanjut dia, jajarannya tidak menghadapi kendala, atau hambatan, hanya tinggal melaksanakan sesuai aturan yang akan dilakukan oleh tim operator.

“Semua lancar, hanya menunggu koordinasi dari PT ATS sebagai operator, pesawat nanti langsung dibawa ke Sentul ke PT ATS,” katanya.

Sejak helikopter jatuh, beberapa pihak terkait seperti tim asuransi dari Singapura sudah melakukan pengecekan tingkat seberapa parah kecelakaannya.

Selain itu, tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) telah terjun ke lokasi mengumpulkan barang bukti dan data lainnya seperti dokumen penerbangan untuk penyelidikan lebih lanjut.

Helikopter tersebut membawa empat orang, semuanya dalam keadaan hidup meskipun mengalami luka-luka sehingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejari terima uang pengganti istri mantan wali kota Padang Panjang

Padang   (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar), menerima pembayaran uang pengganti dari istri mantan wali kota, Maria Feronika yang menjadi terpidana kasus korupsi anggaran kebersihan rumah dinas wali kota setempat.

“Memang benar hari ini terpidana yang diwakili oleh keluarga serta penasihat hukumnya menyerahkan uang pengganti dalam kasus sebesar Rp167.231.000,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Panjang Ekky Rizki Asril, dihubungi dari Padang, Selasa.

Selain itu, pihak Maria yang merupakan isteri mantan wali kota Padang Panjang itu juga membayar denda Rp50 juta, dan biaya perkara pada semua tingkat peradilan sebesar Rp17.500.

Pembayaran tersebut menjadi kewajiban Maria setelah kasusnya diputus oleh pengadilan.

Dalam perjalanannya pada tingkat Pengadilan Tipikor Padang Maria dinyatakan bersalah melanggar pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal 3 Undang-undang TPPU.

Ia dijatuhi pidana penjara selama dua tahun enam bulan, diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp167.231.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman satu tahun penjara.

Selain itu terpidana juga dikenakan denda sebesar Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Dengan dibayarnya uang pengganti serta denda tersebut, maka yang bersangkutan tidak perlu menjalani hukuman subsider satu tahun penjara (dari uang pengganti), dan kurungan tiga bulan (denda),” katanya.

Putusan Pengadilan Tipikor Padang pernah diajukan ke tingkat banding, namun Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan pengadilan Tipikor Padang.

Pihak terdakwa dan jaksa juga mengajukan kasasi, namun ditolak oleh Mahkamah Agung RI.

Ekky mengatakan uang yang diserahkan pihak penasehat hukum dan keluarga itu langsung disetorkan ke kas negara.

Pewarta: Syahrul Rahmat dan Fathul Abdi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menggugat aturan masa jabatan anggota BPK

Jakarta (ANTARA) – Salah satu anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djali merasa hak konstitusionalnya terlanggar oleh berlakunya Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006 tentang BPK, yang mengatur masa jabatan anggota BPK yang hanya boleh menjabat untuk dua periode saja.

BPK merupakan lembaga dengan fungsi yang masuk dalam ranah kekuasaan legislatif.

Lembaga dalam ranah kekuasaan legislatif lainnya adalah DPR, namun anggota DPR tidak memiliki batasan periodesasi masa jabatan seperti anggota BPK.

Oleh sebab itu, Rizal berpendapat BPK yang juga memiliki sifat jabatan legislatif, seharusnya juga tidak memiliki batasan periodesasi masa jabatan, karena kedua lembaga ini memiliki anggota yang majemuk dan kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan.

Rizal kemudian mengajukan permohonan uji materi Pasal 5 ayat (1) UU BPK dan meminta agar Mahkamah menyatakan agar ketentuan tersebut sepanjang frasa “untuk satu kali masa jabatan” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kolektif kolegial

Sebagai pemohon Rizal kemudian menghadirkan ahli hukum perancangan perundang-undangan dari Universitas Brawijaya Malang, Aan Eko Widianto, yang kemudian memberikan keterangan di dalam sidang uji materi.

Dalam keterangannya Aan menyebutkan seharusnya masa jabatan anggota BPK itu sama seperti anggota DPR, yaitu memegang masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih beberapa kali tanpa ada batas waktu yang mengakuinya.

Adapun semangat pembatasan masa jabatan anggota BPK terjadi setelah amandemen UUD 1945, karena adanya pengaruh pembatasan masa jabatan presiden yang pada masa itu pernah tidak terbatas.

“Norma UU BPK yang membatasi kekuasaan dan masa jabatan anggota BPK berlebihan karena tidak memiliki alasan rasional yang logis,” jelas Aan.

Aan mengatakan hal tersebut karena menurut Aan BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang oleh satu orang saja, melainkan oleh sembilan orang yang bekerja secara kolektif kolegial sehingga sangat kecil bagi anggota BPK untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan atas jabatannya tersebut.

Lebih lanjut Aan menjelaskan berdasarkan kedudukan dan fungsi BPK dalam ketatanegaraan di Indonesia, BPK adalah lembaga yang independen dan mandiri.

Penjelasan Aan kemudian didukung dengan kesaksian dari Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, yang mengatakan sistem mutasi setiap tiga hingga lima tahun sekali di lembaga BPK, dapat menjauhkan anggota BPK dari risiko kepentingan ketika melakukan tugas dan fungsinya.

Agung kemudian menjelaskan berdasarkan struktur organisasi, BPK terdiri atas sembilan orang dengan kedudukan sama, di mana satu orang menjadi ketua dan satu lainnya menjadi wakil ketua, serta tujuh anggota lainnya berperan sebagai auditor.

Untuk hal-hal yang bersifat umum dan strategis seperti jadwal, kebijakan, dan strategi pemeriksaan perhatian publik adalah wewenang dari anggota BPK.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerugian negara serta tanggung jawab keuangan negara maka dipilih tim pemeriksa keuangan negara yang bersifat fungsional.

“Merekalah yang kemudian melakukan pengumpulan dokumen dan komunikasi audit dengan temuan serta bersentuhan langsung dengan entitas yang diperiksa,” jelas Agung.

Namun para pemeriksa ini akan mengalami mutasi setiap tiga hingga lima tahun sekali, sehingga tidak selalu menangani dokumen entitas yang sama.

Sementara itu, mantan Ketua Panitia Ad-Hoc (PAH) DPR RI Jacob Tobing yang ditunjuk MK sebagai pemberi Keterangan, menjelaskan bahwa masalah Badan Pemeriksa Keuangan sudah dibicarakan saat rapat PAH terkait amandemen UUD 1945 pada Oktober 1999 hingga 2001.

Jacob menjelaskan semangat reformasi menjadi landasan pembentukan BPK, sehingga ada pembatasan kekuasaan hingga pengelolaan kenegaraan yang lebih baik.

“Salah satu yang diputuskan adalah untuk membentuk Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, meskipun anggota BPK juga diusulkan oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD, tetapi perintah membentuk BPK adalah dari UUD 1945 dan BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri,” urai Jacob.

Tidak obyektif

Dalam sidang terakhir, Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif sempat membacakan surat keterangan Ketua BPK kepada MK yang terbagi menjadi tiga poin.

Dalam poin pertama, BPK secara kelembagaan menyatakan tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara sidang uji materi tersebut.

“Dengan memperhatikan saat ini keanggotaan BPK memiliki periode masa jabatan yang tidak sama, maka terhadap pokok permohonan yang diajukan, secara kelembagaan BPK tidak dapat memberikan keterangan secara independen dan obyektif tentang pokok perkara tersebut,” ujar Bahtiar.

Kemudian surat tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme pemilihan anggota BPK dilakukan melalui proses seleksi di DPR RI dan DPD. Sehingga apabila permohonan pengujian UU BPK dikabulkan, hal itu tidak menjamin terpilihnya kembali anggota BPK.

“Mengenai proses persidangan permohonan perkara ini kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan yang dapat kami sampaikan,” ujar Bahtiar.

Kebijakan terbuka

Pemerintah yang diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, kemudian berpendapat aturan periodisasi dan masa jabatan anggota BPK merupakan kebijakan hukum bersifat terbuka.

Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada.

Pemerintah kemudian mengingatkan bahwa MK dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, menyatakan MK tidak mungkin membatalkan undang-undang jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai “legal policy” oleh pembentuk undang-undang.

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, MK tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional,” ujar Tio.

Terlepas dari keputusan MK, apakah aturan tersebut konstitusional ataupun tidak, setiap anggota dari lembaga legislatif tetap harus bekerja secara profesional, dan penuh integritas. Karena mereka semua dipilih untuk mewakili seluruh rakyat Indonesia dan dipercaya untuk membantu mengatur negeri ini menjadi lebih baik.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia akan gelar kongres notaris dunia

Kongres notaris dunia ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia, karena selama ini kongres notaris hanya di Amerika ataupun Eropa. Tapi sekarang bisa kita tarik ke Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) Tri Firdaus Akbarsyah menyatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kongres Notaris dunia pada November 2019.

“Kongres notaris dunia ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan di Asia, karena selama ini kongres notaris hanya di Amerika ataupun Eropa. Tapi sekarang bisa kita tarik ke Indonesia,” kata Tri Firdaus usai penandatangan MoU antara Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta (FHUP) dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PPINI) di Ruang Nusantara FHUP Jakarta, Selasa (19/3).

Tri mengatakan Indonesia tentunya ingin berperan aktif dalam pergaulan notaris dunia sehingga diharapkan juga akan meningkatkan kualitas notaris Indonesia.

Nantinya dalam kongres tersebut diagenda pemilihan presiden notaris dunia dan juga pembahasan permasalahan manusia subjek hukum.

“Saat ini calon presiden notaris dunia masih dari Eropa,” katanya.

Dikatakannya notaris merupakan ujung tombak dunia usaha, karena pertama kali ketika membuat perusahaan maka ke notaris terlebih dahulu. Disinilah kita butuh notaris-notaris yang handal, jujur dan berwibawa. Notaris ini juga tidak boleh memihak.

Kami berharap dari PPINI ada keseragaman pendidikan notaris di Indonesia. Sekarang ini ada 43 Prodi Kenotariatan namun standar pendidikannya beda-beda.

Untuk itu ada diperlukan kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi karena kami yang tahu di lapangan bagaimana kerja notaris bukan hanya teori-teori tapi praktek di lapangan.

“Praktek ini perlu ditingkatkan terus agar kita bisa menjawab permasalahan yang ada dengan dituangkan dalam Akte,” jelasnya.

Selama ini, lanjut dia, pembuatan Akte ini hanya copy paste dengan yang ada sebelumnya karena setiap permasalahan beda-beda solusinya.

“Disinilah perlunya kerja sama dengan PPINI karena kita mengetahui permasalahan-permasalahan di lapangan dan mencari solusinya,” katanya. ***3***

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar: Kesadaran keamanan siber perlu ditingkatkan

Namun, memang sulit mengukur seberapa banyak korbannya karena sering korban pun tidak mengetahui bahwa akunnya diretas.”

Semarang (ANTARA) – Pakar keamanan siber Doktor Pratama Persadha memandang perlu kesadaran keamanan siber warganet dan pelaku bisnis internet terkait dengan banyaknya peretasan kata sandi (password) pada medsos dan marketplace.

Pratama yang juga Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) kepada ANTARA di Semarang, Selasa petang, mengungkapkan bahwa peretasan password pada medsos dan marketplace sudah lama terjadi.

“Namun, memang sulit mengukur seberapa banyak korbannya karena sering korban pun tidak mengetahui bahwa akunnya diretas,” kata Pratama ketika menanggapi isu 13 juta pengguna Bukalapak dibobol.

Dari situs the hacker news, lanjut Pratama, diketahui bahwa Gnosticaplayers mengaku meretas 890 juta akun dari 32 situs beberapa waktu lalu. Sebanyak 13 juta akun di antaranya dari Bukalapak. Hal ini tentu sangat berbahaya, apalagi data yang dijual salah satunya adalah password.

Pihak Bukalapak sendiri mengakui bahwa ada upaya peretasan terhadap situsnnya. Akan tetapi, itu terjadi beberapa tahun lalu. Bukalapak mengklaim bahwa tidak ada data penting, seperti user password, finansial, atau informasi pribadi lainnya yang berhasil didapatkan.

Terlepas dari itu, kata Pratama, untuk antisipasi hal buruk yang tidak diinginkan oleh pengguna Bukalapak saat ini adalah mengganti seluruh password akun medsos, marketplace email, dan platform lain di internet. Pasalnya, sering penggunaan password yang sama membuat para peretas dengan mudah mengambil akun medsos dan platform lainnya.

Jika password benar, termasuk data yang dijual, menurut Pratama, akan sangat berbahaya karena sebuah akun medsos maupun marketplace bisa diganti email, alamat, bahkan bisa mengorder sendiri.

Oleh karena itu, Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, merekomendasikan penggantian password pada semua akun marketpalce, media sosial, dan platform lain di internet.

Menurut dia, sebenarnya paling baik ada setiap platform internet mempunyai password yang berbeda. Untuk mengakali banyaknya password, bisa digunakan password manager agar mudah mengelola password.

Pratama mencontohkan riset Pricewaterhousecoopers (PWC) Indonesia pada tahun 2018. Hasil riset menunjukkan bahwa kerugian dari sektor perbankan akibat ancaman siber mencapai ratusan juta dolar AS, hanya di Indonesia.

“Kelalaian pada faktor sederhana, seperti password, sangat mengancam, apalagi yang diretas adalah pejabat maupun infrastruktur penting di Tanah Air,” kata pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Oleh karena itu, Pratama memandang perlu kolaborasi serius dari semua pihak, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kominfo, provider, dan kampus.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami delapan anggota DPRD Jambi soal aliran dana

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami terhadap delapan anggota DPRD Provinsi Jambi soal aliran dana dalam penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018.

“Saksi-saksi didalami terkait dugaan aliran dana ke anggota DPRD dan proses pembahasan anggaran,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Adapun pemeriksaan terhadap delapan saksi tersebut dilakukan di Mapolda Jambi, Selasa.

“Semua saksi memenuhi panggilan penyidik yang dilakukan di Mapolda Jambi untuk 13 orang tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya,” ucap Febri.

Delapan anggota DPRD Provinsi Jambi itu, yakni Syamsul Anwar, Luhut Silaban, M Chairil, Budi Yako, Bustomi Yahya, Zainul Arfan, Misran, dan Meli Khaerani.

“Kami ingatkan agar para saksi bersikap kooperatif. Jika ada saksi-saksi yang pernah menerima uang sebelumnya terkait perkara ini, maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan pada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus suap tersebut pada 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

239 warga negara asing di Jateng melanggar aturan keimigrasian

Kudus (ANTARA) – Sebanyak 239 warga negara asing yang berada di Jawa Tengah sepanjang tahun 2018 hingga Februari 2019 melanggar aturan keimigrasian sehingga harus dilakukan penindakan hukum mulai dari tindakan administrasi keimigrasian hingga penyelidikan penegakan hukum keimigrasian (pro justicia).

“Dari ratusan WNA yang ditindak tersebut, paling dominan penegakan hukum tindakan administrasi keimigrasian (TAK), selebihnya pro justicia,” kata Kabid Intelejen Penindakan dan Informasi Keimigrasian Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Jateng Tohadi ditemui usai rapat koordinasi tim pengawasan orang asing (Tim Pora) Kabupaten Kudus di Hotel Griptha Kudus, Selasa.

Adapun rinciannya, untuk penegakan hukum TAK tahun 2018 sebanyak 197 orang yang berasal dari sejumlah negara, seperti China, Malaysia, Timor Leste, Korea Selatan, India dan beberapa negara lainnya.

Jumlah WNA yang ditindak, kata dia, paling banyak dari China sebanyak 34 orang, disusul Malaysia sebanyak 25 orang dan Korea Selatan sebanyak 18 orang, sedangkan negara lain jumlahnya bervariasi.

Sementara tahun 2019 jumlahnya tercatat hanya 31 orang yang dengan jumlah terbanyak dari China sebanyak empat orang, disusul Iran sebanyak tiga orang, Pakistan, Belgia, Belanda masing-masing dua orang serta dari sejumlah negara lainnya.

Untuk jumlah WNA yang dilakukan penegakan hukum pro justicia sepanjang 2018 sebanyak sembilan WNA yang berasal dari Korea Selatan, China, Yaman masing-masing dua orang, sedangkan tiga WNA lainnya berasal dari India, Belanda dan Paskitan.

“Sementara tahun 2019 tercatat ada dua orang, yakni dari Malaysia yang melanggar pasal 122b, sedangkan dari Yaman melanggar pasal 126c,” ujarnya.

Berdasarkan catatan pelanggaran tersebut, jumlah paling banyak dilakukan oleh WNA asal China.

Dominasi pelanggaran tersebut, disebabkan karena saat ini WNA yang datang ke Indonesia mayoritas dari China menyusul banyaknya perusahaan besar yang menggunakan teknologi dari negara tersebut sehingga harus didatangkan pula tenaga kerjanya dari China.

“Dalam pengawasannya memang mereka masih mencoba-coba melakukan kegiatan di luar tujuan awal,” ujarnya.

Dalam penegakan hukumnya, kata dia, sejauh ini menyasar WNA, sedangkan perusahaan yang mempekerjakan belum ada penindakan hukum.

Apabila memang terbukti terlibat dalam pelanggaran soal keimigrasian, lanjut dia, tentunya bisa ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Jenis pelanggaran yang sering ditemui, yakni mulai dari melebihi izin tinggal, penyalahgunaan visa, hingga nikah campuran.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan dokumen dalam penggeledahan di Kanwil Kemenag Jatim

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan dokumen dalam penggeledahan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur di Subaraya, Selasa.

Penggeledahan itu dilakukan dalam penyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Sejak siang ini, penyidik telah berada di Surabaya dan menggeledah satu lokasi, yaitu Kantor Wilayah Kemenag Jatim,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Dari lokasi tersebut, kata dia, diamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan.

“Penggeledahan masih berlangsung,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK telah menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS dari hasil penggeledahan yang dilakukan di ruang kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung Kemenag, Jakarta, Senin (18/3).

Selain ruang kerja Menag, KPK juga menggeledah dua ruangan lainnya di gedung Kemenag, yaitu ruang Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan dan ruang Kepala Biro Kepegawaian.

KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait proses seleksi kepegawaian baik bagaimana tahapannya dan juga hasil seleksi dari kepegawaian tersebut.

Selain itu, diamankan juga dokumen-dokumen terkait hukuman disiplin yang diberikan pada salah satu tersangka Haris Hasanuddin (HRS) yang kemudian dipilih sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah Kantor Kemenag Jatim

Sidoarjo (ANTARA) – Petugas yang diduga berasal dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) menggeledah ruangan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur di kawasan Juanda, Sidoarjo dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian, Selasa.

Petugas yang datang dengan menggunakan kendaraan warna hitam langsung naik ke lantai dua tempat ruangan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim berada.

Dari informasi yang dihimpun, petugas berjumlah sekitar delapan orang tersebut sekitar tiba pukul 14.00 WIB. Hingga pukul 17.30 WIB petugas masih belum keluar dari ruangan.

Penggeledahan ini diduga dilakukan menyusul telah ditetapkannya status tersangka terhadap Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim Haris Hasanuddin oleh KPK beberapa waktu lalu.

Belum ada pernyataan resmi terkait dengan penggeledahan ini, namun yang jelas KPK sebelumnya sudah menyegel ruangan Kepala Kanwil Kemenag Jatim tersebut.

Sebelumnya, Humas Kanwil Kemenag Jatim Markus mengatakan, pihaknya akan kooperatif dengan KPK apabila membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di Kanwil Kemenag Jatim.

“Kanwil Kemenag Jatim siap membantu KPK agar kasus dugaan jual beli jabatan di tubuh instansi ini cepat selesai,” katanya di Sidoarjo.

Ia mengatakan, Kanwil Kemenag Jatim juga prihatin dengan kasus tertangkapnya kepala kanwil mereka itu.

“Terkait OTT itu, tidak akan berpengaruh pada pelayanan di Kanwil Kemenag Jatim. Sebab pelayanan di kantor ini sudah tersistem sehingga tetap bisa berjalan meskipun Kakanwil Kemenag Jatim sudah menjadi tersangka,” tuturnya.

Kanwil Kemenag Jatim Haris Hasanudin ditangkap oleh KPK diduga karena kasus jual beli jabatan. Dalam penangkapan itu, KPK juga menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy di Hotel Bumi Surabaya.

Baca juga: JK: uang korupsi Romahurmuziy terlalu sedikit untuk kampanye pilpres
Baca juga: KPK duga RMY tidak bekerja sendiri dalam suap jabatan
Baca juga: KPK sita Rp180 juta dan 30 ribu dolar dari ruang kerja Menag
Baca juga: KPK geledah rumah Romahurmuziy sita laptop

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polsek Godean bekuk empat pencetak uang palsu

Tersangka memproduksi uang palsu di dua tempat, di Pati dan Godean. Para pelaku memproduksi upal dari mulai pecahan Rp5 ribu hingga Rp100 ribu. Sedangkan dalam penangkapan ini yang palsu yang berhasil disita senilai Rp4,6 miliar.”

Sleman (ANTARA) – Kepolisian Sektor Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membekuk empat orang tersangka pelaku pencetakan dan pengedar uang palsu.

“Keempat tersangka tersebut Hadi Sucipto (39) oknum Kepala Dusun di Pati dan Indra Kurnianto (36) yang merupakan guru honorer SD, keduanya warga Pati, Jawa Tengah. Kemudian Eko Yulianto (61) dan Nuryanto (67) keduanya merupakan pengangguran warga Magelang, Jawa Tengah,” kata Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta AKBP Yuliyanto di Polsek Godean, Selasa.

Menurut dia, dari kawanan sindikat pencetak dan pengedar uang palsu tersebut yang menjadi adalah tersangka Hadi Sucipto.

“Tersangka memproduksi uang palsu di dua tempat, di Pati dan Godean. Para pelaku memproduksi upal dari mulai pecahan Rp5 ribu hingga Rp100 ribu. Sedangkan dalam penangkapan ini yang palsu yang berhasil disita senilai Rp4,6 miliar,” katanya.

Ia mengatakan, cara pelaku dalam memproduksi uang palsu sangat juga sangat sederhana yakni dengan hasil scan fotokopi uang asli, printer, screen sablon, tinta, dan kertas HVS.

“Sehingga hasil uang palsu yang diproduksi tersebut mudah diketahui jika palsu,” katanya.

Kapolsek Godean Kompol Herry Suryanto mengatakan, peredaran uang palsu di Godean berhasil dibongkar setelah mendapat laporan dari salah seorang penjual angkringan.

“Pelaku bernama Indra itu membeli di angkringan sebanyak lima kali. Dan penjual angkringan curiga uang yang dipakai membayar palsu,” katanya.

Ia mengatakan, setelah ada laporan tersebut, pihaknya kemudian melakukan penelusuran dan berhasil menangkap Hadi Sucipto.

“Pelaku awalnya mengaku hanya beroperasi berdua. Namun, saat diinterogasi pihaknya menemukan kuitansi pembayaran rumah kontrakan. Kami kemudian menggeledah rumah tersebut dan mendapati lagi dua orang pelaku,” katanya.

Herry mengatakan, para pelaku baru memproduksi upal selama sekitar satu bulan dan telah berhasil mengedarkan uang palsu tersebut hingga Lampung yaitu senilai Rp280 juta dan Mojokerto senilai Rp70 juta.

“Sebelumnya, mereka juga telah beroperasi di wilayah Magelang dan Pati. Mereka menjual uang palsu senilai Rp5 juta dengan harga Rp1 juta,” katanya.

Ia mengatakan, keempat pelaku memiliki peran masing-masing. Hadi merupakan otak pembuatan uang palsu sekaligus pengedar. Indra berperan sebagai pengedar.

“Sedangkan Eko dan Nuryanto membantu untuk membuat uang palsu,” katanya.

Dalam kasus tersebut polisi mengamankan meja kaca sablon, printer, laptop, tinta, enam rim kertas HVS untuk mencetak uang palsu dan alat percetakan lainnya sebagai barang bukti.

“Keempat pelaku dijerat Pasal 36 ayat 2, ayat 3 jo Pasal 26 ayat 2, ayat 3 UU 7/2011 tentang Mata Uang. Serta Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP subsider Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP yaitu melanggar tindak pidana meniru atau memalsukan uang negara dan atau mengedarkan uang palsu, dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pertemuan KPK dengan Dirjen PAS

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kedua kanan), Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkum HAM Sri Puguh Budi Utami (kedua kiri), Sekjen Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto (kanan) dan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana (kiri) meninggalkan ruangan usai konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/3/2019). KPK menggelar pertemuan dengan Dirjen PAS Kemenkum HAM untuk menyerahkan sejumlah rekomendasi yang berasal dari hasil kajian terkait pengelolaan lapas seperti kondisi lapas yang over kapasitas. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

KPK dorong revisi UU Pemberantasan Tipikor

Jakarta (ANTARA) – KPK mendorong revisi Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) agar memuat sejumlah aturan dalam Konvensi PBB untuk Antikorupsi (the United Nations Convention against Corruption atau UNCAC).

“Kita sudah ‘roadshow’ ke beberapa universitas, kita sudah panggil kepolisian, kejaksaan, pengadilan, setelah itu kita ingin menyampaikan kepada pemerintah yang akan menang nanti untuk bisa memasukkan revisi UU ini ke dalam prolegnas (program legislasi nasional) karena kemarin itu, pembaruannya mau dimasukkan KUHP, tapi banyak pakar dan KPK menganggap bahwa pasal-pasal yang berhubungan dengan tipikor itu sebaiknya tidak masuk dalam KUHP tetapi diperbaiki melalui revisi UU Tipikor,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jakarta, Selasa.

Laode menyampaikannya dalam seminar “Urgensi Pembaruan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” yang diselenggarakan KPK.

Indonesia sesungguhnya sudah meratifikasi Konvensi PBB untuk Antikorupsi (UNCAC) ke dalam UU No 7 tahun 2006, namun beberapa komponen belum masuk ke UU No 31/1999 sebagaimana diubah ke UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor yaitu korupsi di sektor swasta (private sector), memperkaya diri secara tidak sah (illicit enrichment), perdagangan pengaruh (trading in influence) dan pengembalian aset (asset recovery).

“UU Tipikor kita belum memasukan beberapa Tipikor yang di negara-negara lain sudah dianggap Tipikor, misalnya memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, suap-menyuap sektor swasta, hal-hal yang berhubungan dengan ‘asset recovery’, dan satu lagi yang berhubungan dengan menyuap orang asing belum ada dalam norma hukum UU Tipikor kita,” tambah Laode.

Karena tidak lengkapnya norma dalam UU Tipikor tersebut, menurut Laode, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pun hanya menunjukkan kenaikan tipis yaitu naik 1 poin dari 37 pada 2017 menjadi 38 pada 2018.

“Dengan tidak lengkapnya norma tindak pidana korupsi kita, indeks perspesi korupsi kita memang meningkat tapi meningkatnya sangat sedikit,” ungkap Laode.

Laode pun menilai revisi UU Pemberantasan Tipikor menjadi penting dan bahkan pemerintah dianggap perlu mengusulkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pemberantasan tipikor.

“Kita perlu mengoptimisasi percepatan revisi UU Tipikor, atau mungkin bila dianggap genting sekali, atau penting sekali, apakah mungkin Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang? Saya anggap ini memang susah tapi kalau kita anggap korupsi itu menjadi musuh bersama dan hampir tiap hari ada, mungkin kegentingannya mungkin ada,” jelas Laode.

Salah satu yang mendesak untuk dimasukkan menurut Laode adalah mengenai memperdagangkan pengaruh (trading in influence).

“Contoh saya ditanya wartawan kemarin, ada beberapa kasus yang ditangani KPK menurut mereka (wartawan) itu sebenarnya memperdagangkan pengaruh, ‘trading in influnce’, jadi belum bisa kita pidanakan lalu saya sampaikan kalau memperdagangkan pengaruh itu bila dia tidak terima uang, kalau terima uang juga ya itu pasti suap, seberapa pun jumlahnya, baik besar atau kecil kalau dia terima uang pasti itu bukan memperdagangkan pengaruh lagi tapi itu adalah suap,” ungkap Laode.

Kasus yang belakangan ditangani KPK adalah kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI tahun 2018-2019 yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy yang juga anggota Komisi XI DPR.

Rommy diduga menerima uang Rp250 juta dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agamar (Kemenag) provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin pada 6 Februari 2019. Uang itu diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jatim.

Pemberian selanjutnya sebesar Rp50 juta berasal dari Kepala Dinas Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik yang belum diterima karena terjadi OTT pada Jumat (16/3).

Sejumlah panelis dalam diskusi tersebut antara lain adalah mantan ketua kamar pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, pakar hukum pidana Universitas Parahyangan Bandung Agustinus Pohan dan guru besar hukum pidana Universitas Gadjah Mada Eddy OS Hiarief.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga binaan dan petugas Lapas Porong deklarasi perangi peredaran narkoba

Karena ini musuh semua. Kalau ada pegawai yang main-main, silahkan pihak BNN atau kepolisian untuk menangkap, kami sangat mendukung

Sidoarjo (ANTARA) – Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga petugas lembaga pemasyarakatan yang ada di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur mendeklarasikan diri untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba dan penyalahgunaan telepon genggam di dalam Lapas.
dan jug
Kalapas Klas I Surabaya Suharman di Sidoarjo, Selasa mengatakan, melalui kegiatan ini, pihaknya ingin benar-benar menghapus stigma Lapas identik dengan narkoba.

“Beberapa hari lalu kami koordinasi dengan kepala BNNK Sidoarjo, sekarang kami ajak untuk melihat langsung ke lapangan,” katanya di Sidoarjo.

Suharman juga berpesan supaya jajarannya menjaga integritas, karena kalau sudah tanda tangan, jangan ada lagi main-main.

“Karena ini musuh semua. Kalau ada pegawai yang main-main, silahkan pihak BNN atau kepolisian untuk menangkap, kami sangat mendukung,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Sidoarjo Saiful Illah mengatakan langkah ini merupakan kegiatan positif. Sehingga, dia berharap pakta integritas yang sudah ditandatangani harus benar-benar dijalankan.

“Menurutnya, setiap individu harus berperan dalam perang melawan narkoba. Ini merupakan salah satu bentuk penjajahan model baru, sehingga harus kita perangi dan berantas,” katanya.

Dirinya juga prihatin dengan banyaknya WBP kasus narkoba. Saat ini, jumlah WBP Lapas Porong adalah 2670 orang dimana sebanyak 1862 atau 62 persen merupakan WBP kasus narkoba.

“Semoga dengan pembinaan yang baik, mereka bisa menghindari narkoba,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNNK Sidoarjo AKBP Toni Sugiyanto mengungkapkan sangat bangga dengan adanya komitmen untuk berperang terhadap narkoba yang dilakukan Lapas Klas I Surabaya.

“Kami berharap dengan adanya pakta integritas ini menambah semangat untuk bersih dari narkoba. Tidak hanya seremonial belaka. Saya terima kasih dan akan terus mengamati serta melakukan pendampingan,” katanya.

Senada dengan Kepala BNNK Sidoarjo, Kadivpas Kanwilkumham Jatim Pargiyono berharap deklarasi ini harus diikuti dengan tindakan nyata. Dia mencontohkan, salah satu langkah progresif adalah dengan membuat “one gate system” untuk mempersempit kemungkinan masuknya barang terlarang.

“Mustahil bebas dari kemungkinan tersebut akan tercapai bila hanya dilakukan oleh kalapas saja. Langkah ini harus diikuti seluruh elemen, saya ingin terus menerus ada pembenahan,” katanya.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019