Pengedar narkoba Jambi ditangkap saat bertransaksi 1 Kg sabu

Jambi (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNN) Provinsi Jambi meringkus tiga orang tersangka bandar dan pengedar narkotika saat bertransaksi 1 Kilogram (Kg) sabu-sabu di Lorong Kelapa Gading, RT 36, Kelurahan Jelutung, Kota Jambi.

Penangkapan itu dilakukan pada Kamis lalu (4/4) dan anggota mengamankan tiga pelaku yakni AL, pria warga Kecamatan Alam Barajo diduga selaku bandar, FF, warga Kecamatan Jambi Selatan dan AI warga Kecamatab Kota Baru Jambi dimana keduanya diduga sebagai pengedar, kata Kabid Pemberantasan BNNP Jambi, Agus Setiawan, Sabtu.

Ketiganya tersebut ditangkap saat akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu dengan barang bukti satu kilogram.

“Kita mendapat informasi di lokasi kerap dijadikan transaksi dan setelah dilakukan pendalaman akhirnya dilakukan eksekusi,” kata Agus.

Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 1 Kg, pihaknya juga mengamankan barang bukti lain yakni empat ponsel dan satu timbangan duduk sebagai barang bukti pendukung dan diduga digunakan dalam transaksi.

Barang bukti sabu tersebut dibungkus dalam dua kemasan teh yang dikemas dalam plastik bening.

“Dua paket besar dengan merek teh cina Guan Yin Wang,” kata Agus lagi.

Kedua pelaku tersebut saat ini ditahan oleh BNNP Jambi untuk mempertangungjawabkan narkotika yang akan ditransaksikan tersebut dan penyidik BNN terlebih dahulu untuk melakukan pendalaman kasusnya.

Baca juga: BNN Jambi tangkap 16 pengguna sabu di rumah bandar narkoba
Baca juga: Polisi amankan paket sabu-sabu dan ekstasi asal Jambi

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kebakaran di Pontianak akibatkan satu korban tewas

Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi-saksi di lokasi kebakaran, korban tewas tersebut menderita sakit lumpuh, dan saat kejadian anaknya (perempuan) sedang ke luar rumah, ungkapnya

Pontianak (ANTARA) – Polresta Pontianak, saat ini terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran lima rumah kontrakan di Jalan Kurnia, Gang Ilahi, Kecamatan Pontianak Selatan, yang menyebabkan satu korban tewas atas nama, Ramli (57).

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir di Pontianak, Sabtu, mengatakan, pihaknya terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut, yang menewaskan satu orang korban.

“Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap saksi-saksi di lokasi kebakaran, korban tewas tersebut menderita sakit lumpuh, dan saat kejadian anaknya (perempuan) sedang ke luar rumah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kondisi korban saat ditemukan dalam keadaan sudah hangus terbakar, dan sudah meninggal di tempat kebakaran tersebut.

Kapolresta menjelaskan, jenazah korban kebakaran tersebut sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Anton Sujarwo Polda Kalbar, dan jenazahnya juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga.

Musibah kebakaran tersebut terjadi, Jumat sekitar pukul 22.15 WIB, dan api baru bisa dipadamkan sekitar 13.45 WIB, setelah dibantu pemadamannya oleh sebanyak 13 Yayasan Pemadam Kebakaran (YPK) swasta yang ada di Kota Pontianak.

Dari keterangan sejumlah saksi di lapangan, korban tewas tersebut menderita sakit lumpuh, dan saat kejadian kebakaran tersebut ditinggal sendiri oleh anaknya untuk mencari makan.

“Kami sudah memasang garis polisi di TKP kebakaran tersebut, dan hingga saat ini penyebab kebakaran lima rumah kontrakan tersebut belum diketahui secara pasti,” katanya.

Pewarta: Andilala
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemuda di Medan tewas diduga akibat senjata airsoft gun

Petugas kepolisian turun ke lapangan melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku penembakan tersebut, ujar Arifin

Medan (ANTARA) – Personel Polsek Medan Timur saat ini tengah melakukan penyelidikan atas tewasnya seorang pemuda bernama Sutopo (48) diduga akibat terkena tembakan peluru dari senjata jenis airsoft gun dalam tawuran di pinggiran rel kereta api Jalan Bambu Medan, Jumat sore.

Kapolsek Medan Timur Kompol Arifin, Sabtu mengatakan, pihaknya telah menerima laporan kejadian tawuran antarpemuda tersebut.

“Petugas kepolisian turun ke lapangan melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku penembakan tersebut,” ujar Arifin.

Sementara itu, adik kandung korban penembakan Sutopo, yakni Eko (37) menjelaskan, pelaku penembakan berjumlah delapan orang yang membawa senjata jenis airsoft gun.

Pelaku penembakan itu, menurut dia, anak Ampera (kampung sebelah) datang membawa senjata airsoft gun dan menembaki warga di pinggiran rel Jalan Gaharu Medan. Korban saat itu baru selesai melaksanakan shalat Jumat di Masjid, dan akan membeli rokok.

“Namun tiba-tiba diserang sekelompok pemuda, terkena tembakan di bagian dadanya, dan pas di bagian jantung korban,” ujar Eko.

Ia mengatakan, warga setempat kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Imelda Jalan Bilal Medan. Namun, nahas nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.

“Kami tidak tahu kenapa warga diserang, penduduk di daerah tersebut baik-baik dan tidak ada bermasalah,” katanya.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK indikasi adanya pihak lain bekerja sama dengan Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan adanya pihak lain di Kementerian Agama yang bekerja sama dengan tersangka Romahurmuziy (RMY) alias Rommy melakukan tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan.

“RMY diduga tidak melakukan korupsi sendirian ada pihak lain di Kementerian Agama yang kami indikasikan sejak awal itu bekerja sama dengan RMY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Namun, Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut siapa pihak yang bekerja sama dengan Rommy dalam suap jabatan tersebut.

“Siapa orang tersebut tentu belum bisa disampaikan saat ini karena proses penyidikan masih berjalan,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK dalam beberapa hari ini telah memeriksa anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal sebagai saksi dalam kasus tersebut.

KPK mengonfirmasi pengetahuan mereka terkait alur seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama.

KPK juga pada Jumat telah memeriksa Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy.

“Kami mendalami lebih lanjut untuk saksi dari KASN sejauh mana pengetahuan-pengetahuan saksi, karena saksi berada di KASN terkait dengan proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama,” kata Febri.

KPK juga mendalami terhadap saksi Sofian soal kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi di Kementerian Agama tersebut.

“Mulai dari prosedurnya sebenarnya bagaimana hubungan antara dua institusi ini posisi KASN seperti apa dan juga kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi itu tentu kami dalami juga dalam rangkaian pemeriksaan tersebut,” ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK sejak awal sudah mengidentifikasi adanya dugaan kejanggalan dalam proses pengisian jabatan, khususnya pada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur yang dijabat Haris Hasanuddin (HRS), salah satu tersangka kasus suap tersebut.

“Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS tetap masuk menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan dan kemudian dipilih oleh Menteri Agama. Itu yang kami dalami dalam rangkaian pemeriksaan beberapa hari ini termasuk hari ini pada pihak KASN,” kata Febri.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA: Putusan PTUN harus dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Agung RI menegaskan putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum harus dilaksanakan oleh pihak yang digugat, terkait putusan PTUN dalam perkara Oesman Sapta Odang tertanggal 22 Maret 2019.

“Kalau ada pejabat diputus pengadilan berkuatan tetap tidak mau melaksanakan, pejabat dalam posisi melakukan perbuatan melanggar hukum. Bisa didugat rakyat,” tutur Ketua Kamar TUN MA Supandi di Gedung MA, Jakarta, Jumat.

Sebagai negara hukum, tindakan pejabat di Indonesia harus berdasar hukum dan perintah hukum wajib dilaksanakan, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Supandi mengatakan selain melanggar hukum, apabila pejabat tidak melaksanakan putusan PTUN, maka pejabat itu sedang melawan perintah jabatan.

Menurut dia, sejak berlakunya undang-undang tentang administrasi, banyak pihak yang tidak memahaminya secara tepat dan melihat seolah PTUN mau pun MA memaksakan keputusannya kepada pejabat.

Padahal dalam peradilan administrasi yang diadili adalah pemerintah atau eksekutif berhadapan dengan rakyat yang merasa dirugikan karena adanya perbedaan penafsiran hukum administrasi antara pejabat dengan rakyat.

“Kalau tidak dilaksanakan yang salah bukan PTUN, yang salah bukan hukum, yang salah bukan putusan hakim, yang salah kualitas kesadaran kepatuhan hukum pejabat,” ucap Supandi.

Sementara itu, secara terpisah Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan dalam mengambil keputusan KPU berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi. KPU pun telah membalas surat Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Oesman Sapta Odang.

“Surat dari Setneg sudah dijawab secara resmi oleh KPU RI, di mana pokok jawaban KPU dalam bersikap secara resmi tetap berpedoman kepada putusan MK. Jadi jelas” kata Wahyu.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK pastikan pengamanan terhadap Romahurmuziy saat dibantarkan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pengamanan terhadap anggota DPR RI Romahurmuziy (RMY) alias Rommy yang saat ini dibantarkan penahanannya di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur karena dalam keadaan sakit.

Rommy merupakan salah satu tersangka kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

“Kalau di RS Polri itu kan ada mekanismenya, tidak sembarangan orang kemudian bisa datang ke ruang rawat inap apalagi ruang rawat inap untuk pembantaran ada ketentuan-ketentuan khususnya di sana dan juga KPK akan berkoordinasi dengan pihak Polri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Menurut Febri, koordinasi itu dilakukan untuk memastikan tidak adanya pertemuan dengan pihak lain atau pelanggaran-pelanggaran lainnya.

“Yang pasti begini, tersangka RMY ini kan sedang sakit sedang dirawat di Rumah Sakit Polri jadi kita doakan agar sembuh dan segera menjalankan proses hukumnya,” ucap Febri.

Sedangkan untuk pembiayaan selama dirawat di RS Polri itu, kata dia, KPK dapat menanggungnya sepanjang masih dalam batasan nilai yang masih dilingkupi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

“Prinsip dasarnya untuk tindakan medis dalam bentuk apapun sepanjang masih dalam batasan nilai atau ketentuan yang masih dilingkupi oleh BPJS maka KPK dapat menanggung pembiayaan tersebut sepanjang dalam ruang lingkup kemampuan pembayaran BPJS. Kalau lebih dari itu tentu saja KPK tidak bisa melakukan pembayaran,” tuturnya.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa tersangka Rommy mengeluh penyakit lamanya sehingga harus dirujuk ke RS Polri. Namun, ia enggan menjelaskan secara spesifik penyakit apa yang dialami oleh mantan Ketua Umum PPP itu.

“Kalau yang kami tanya ke dokter tadi keluhan tersebut adalah keluhan penyakit yang lama tetapi keluhannya persisnya seperti apa tidak tepat kalau saya menyampaikan,” kata dia.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK periksa silang dua tersangka suap distribusi pupuk

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pemeriksaan secara silang dua tersangka kasus suap pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Dua tersangka itu, yakni anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta.

Dalam pemeriksaan silang itu, KPK memeriksa Bowo sebagai saksi untuk tersangka Indung. Sedangkan Indung juga diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bowo.

“Jadi, tadi dilakukan pemeriksaan silang, satu orang tersangka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Dari pemeriksaan itu, KPK masih mendalami proses kerja sama antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“Kami perlu mendalami lebih lanjut terkait apa saja pengetahuan dan peran dari BSP dan IND terkait kerja sama antara PT PILOG dengan PT HTK, kerja sama pengangkutan menggunakan kapal,” ungkap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga mendalami lebih lanjut dugaan penerimaan-penerimaan lain yang sudah diidentifikasi sebelumnya yang diduga diterima oleh tersangka Bowo.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Diduga sebagai penerima Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Generasi milenial jadi fokus pencegahan penyalahgunaan narkoba

Jakarta (ANTARA) – Generasi milenial yang dinilai paling rentan sebagai penyalahguna narkotika menjadi fokus pencegahan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Terutama bagi mereka yang berusia 15-35 tahun karena itu mereka menjadi salah satu fokus kami. Kalau dilihat dari angka statistik bahwa 40 persen penduduk Indonesia itu adalah generasi muda yang potensial,” tutur Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Besarnya potensi generasi milenial sebagai penyalahguna narkotika disebut Arman perlu ditangani secara khusus karena merupakan kelompok yang bakal memimpin bangsa.

Menurut dia, Indonesia kini tidak hanya dilirik sebagai pasar oleh para bandar narkotika di lingkup Asia Tenggara, tetapi di tingkat Asia dan bahkan dunia karena jumlah penduduknya yang besar.

Untuk memberangus atau menekan peredaran narkoba di Indonesia, Arman menjelaskan perlu kerja sama dua arah, yakni pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penyuluhan bahaya narkoba kepada generasi milenial.

Sementara itu, Ketua Umum Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) Jefry Tommy Tambayong mengatakan sebagai organisasi masyarakat pihaknya bakal ikut membantu penyuluhan yang dilakukan penegak hukum dalam memberangus peredaran narkoba.

“Kami akan fokus ke anak milenial karena milenial ini kedepannya akan menjadi pemimpin bangsa. Bisa dibayangkan kalau mereka tidak terjangkau, bayangkan sebelum sidang harus nyabu, pakai ganja dulu. Makannya kami akan bergerak,” tutur Jefry.
 

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sita valuta asing dari “safe deposit box” terkait kasus SPAM

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita mata uang asing dari “safe deposit box” milik salah satu pejabat di Kementerian PUPR dalam penyidikan kasus suap suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

“Valuta-valuta asing itu kami sita dari “safe deposit box” salah satu pejabat di Kementerian PUPR setelah kami menemukan bahwa ada uang-uang lain yang diduga didapatkan terkait dengan proyek SPAM di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK sampai akhir Maret 2019 telah menyita uang dari 75 orang dalam penyidikan kasus tersebut.

“Terkait perkembangan penanganan perkara sampai akhir Maret 2019 ini, selama proses penyidikan KPK telah menyita uang dari 75 orang termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uang ke KPK,” ucap Febri.

Uang yang disita tersebut, kata Febri, diduga diterima oleh para pejabat di Kementerian PUPR dalam rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing, yaitu
Rp33.466.729.500, 481.600 dolar AS, 305.312 dolar Singapura, 20.500 dolar Australia, 147.240 dolar Hong Kong, 30.825 euro.

Selanjutnya, 4.000 poundsterling, 345.712 ringgit Malaysia, 85.100 yuan China, 6.775.000 won Korea, 158.470 bath Thailand, 901.000 yen Jepang, 38.000.000 dong Vietnam, dan 1.800 shekel Israel.

“KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum,” ungkap Febri.

KPK pun, kata dia, sangat menyesalkan seolah-olah saat penerimaan suap itu terjadi pengawasan internal di Kementerian PUPR tidak berjalan.

“Kami harap ini juga bisa jadi pelajaran bagi instansi yang lain agar memaksimalkan pengawasan dan pengendalian internal agar hal-hal seperti ini tidak perlu terjadi sampai aliran dana itu mengalir pada puluhan orang pejabat di sana,” tuturnya.

KPK juga mengidentifikasi bahwa diduga masih ada pejabat lainnya di Kementerian PUPR yang sudah pernah menerima aliran dana terkait dengan proyek SPAM itu.

“Kami ingatkan kembali agar bersikap kooperatif dan mengembalikan uang tersebut segera ke KPK karena sikap kooperatif itu pasti akan lebih baik dan juga dapat menjadi faktor yang meringankan di dalam hukum,” ucap Febri.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat orang tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua KASN dikonfirmasi proses seleksi pejabat tinggi Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi soal proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama.

“Kami mendalami lebih lanjut untuk saksi dari KASN sejauh mana pengetahuan-pengetahuan saksi, karena saksi berada di KASN terkait dengan proses seleksi pejabat tinggi di Kementerian Agama,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

KPK pada Jumat memeriksa Sofian sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

KPK juga mendalami terhadap saksi Sofian soal kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi di Kementerian Agama tersebut.

“Mulai dari prosedurnya sebenarnya bagaimana hubungan antara dua institusi ini posisi KASN seperti apa dan juga kejanggalan-kejanggalan dalam proses seleksi itu tentu kami dalami juga dalam rangkaian pemeriksaan tersebut,” ungkap Febri.

Menurut Febri, KPK sejak awal sudah mengidentifikasi adanya dugaan kejanggalan dalam proses pengisian jabatan, khususnya pada Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur yang dijabat Haris Hasanuddin (HRS), salah satu tersangka kasus suap tersebut.

“Karena memang sejak awal kami mengidentifikasi ada dugaan upaya untuk mengubah agar nama HRS tetap masuk menjadi salah satu dari tiga nama yang diusulkan dan kemudian dipilih oleh Menteri Agama. Itu yang kami dalami dalam rangkaian pemeriksaan beberapa hari ini termasuk hari ini pada pihak KASN,” kata Febri.

Haris Hasanuddin diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pangdam I/BB: Ancaman gangguan keamanan seiring perkembangan teknologi

Medan (ANTARA) – Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI MS Fadhilah mengatakan ancaman gangguan keamanan seiring perkembangan teknologi dari waktu ke waktu yang semakin kompleks dan dinamis.

“Oleh karena itu, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masing-masing Satgaspam secara keseluruhan, baik personel, materiil maupun sarana pendukung pengamanan lainnya,” kata Fadhilah, dalam sambutannya dibacakan Komandan Kodim 0210/BS Kolonel Inf Yuda Rismansyah, di Lapangan Benteng Medan, Jumat.

Pangdam mengatakan itu, pada apel gelar pasukan operasi pengamanan VVIP dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI beserta Ibu Hj Iriana Joko Widodo, di Kota Medan dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.

“Ancaman terhadap VVIP bukan hanya merupakan ancaman terhadap keselamatan dan keamanan pribadi VVIP saja.Namun juga ancaman yang dapat menjatuhkan kehormatan dan kedaulatan negara, martabat, serta kewibawaan pemerintah,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, untuk mengantisipasi barbagai potensi ancaman tersebut, TNI dan Kepolisian bersama institusi terkait perlu menyelenggarakan operasi pengamanan VVIP secara terpadu.

“Saya selaku Pangkoops Pengamanan VVIP harus dapat menyakini bahwa tiap-tiap Satgas sudah memiliki kesiapan operasional yang mampu untuk menangkal berbagai kerawanan dan kontijensi yang diprediksi dapat terjadi,” katanya.

Fadhilah menyebutkan, apel gelar pasukan ini menggambarkan totalitas kesiapan pengamanan, mulai dari H-1 sampai dengan selesainya kunjungan kerja Presiden RI dan ibu Hj Iriana Joko Widodo di Kota Medan Kabupaten Asahan.

Personel Pengamanan VVIP akan ditempatkan di lokasi yang menjadi sasaran peninjauan, mulai dari Bandara Internasional Kuala Namu, sepanjang rute yang dilalui maupun rute cadangan, dan rute pengganti.

“Saya berharap pada pelaksanaan Pengamanan VVIP ini agar lebih ditingkatkan koordinasi dan kerja sama yang terencana, terarah dan terkendali, dengan tetap berpedoman pada peraturan Pengamanan VVIP, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar sasaran dan tujuan pengamanan dapat dicapai dengan optimal dan sukses,” kata mantan Kapuspen TNI itu.

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengendara motor tewas tertabrak truk tronton saat menyalip angkot

Arosuka, (ANTARA) – Seorang pengendara motor Yamaha Vixion BA 2859 HC atas nama Roni Harfan (21) meninggal dunia setelah tertabrak truk tronton saat berusaha menyalip angkot di Jalan Padang-Solok, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada Jumat, sekitar pukul 13.00 Wib.

“Kondisi jalan saat kecelakaan agak basah karena hujan, sehingga jalan licin dan arus lalu lintas cukup sepi,” kata Kasatlantas Polres Solok Arosuka, Baiful Yendri di Arosuka, Jumat.

Ia menyebutkan setelah olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), mencari saksi-saksi dan mengamankan barang bukti maka penyebab kecelakaan diduga kelalaian dari pengendara sepeda motor Roni Harfan.

Roni masih berstatus mahasiswa yang tinggal di Perumnas Halaban, Kecamatan Kubung.

Ia menjelaskan kejadian berawal saat pengemudi motor Yamaha Vixion datang dari arah Padang menuju Solok yang pada saat itu cuaca dalam keadaan hujan dan jalan licin hendak mendahului mobil angkot, yang sedang berhenti menurunkan penumpang pada jalur kanan.

Namun sepeda motor mengalami slip sehingga pengendara terjatuh di badan jalan sebelah kanan, sedangkan sepeda motor masuk kembali ke jalur kiri, nahas mobil truk tronton datang dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari.

Mobil truk tronton mencoba untuk menghindar ke kiri, namun pengendara sepeda motor tertabrak ban belakang truk, yang mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia.

“Pengemudi truk tronton Joni Hendri (44) yang tinggal di Indarung Padang telah berusaha menghindar, tapi korban terkena ban belakang truk,” sebutnya.

Saat ini pihaknya sudah mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan di Satuan Lalu Lintas Polres Solok Arosuka.

Ia juga mengimbau para pengendara motor dan mobil agar lebih berhati-hati melewati jalan Lintas Padang-Solok pada saat hujan karena jalan licin sehingga rawan terjadi kecelakaan.

Pewarta: Syahrul Rahmat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkas Joko Driyono dinyatakan lengkap

Jakarta (ANTARA) – Berkas perkara tersangka plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono dalam perkara dugaan tindak pidana pengrusakan barang bukti dari Satuan Tugas Anti Mafia Bola Mabes Polri dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung.

“Berkas perkara tersangka JD dinyatakan lengkap, setelah tim jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum melakukan penelitian berkas perkaranya, di mana persyaratan formil dan materiilnya sudah lengkap,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Joko Driyono disangkakan melanggar Pasal 363 KUHP atau Pasal 235 KUHP atau Pasal 233 KUHP atau Pasal 232 KUHP atau Pasal 221 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah dinyatakan lengkap, tim jaksa peneliti kini masih menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri.

Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus pengaturan skor pada Kamis 14 Februari 2019 yang dilanjutkan dengan penggeledahan apartemennya di Taman Rasuna, tower 9 lantai 18 unit 0918 C, Jalan Taman Rasuna Selatan, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya ruang kerja Jokdri di Kantor PSSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga digeledah pada hari yang sama.

Ia diduga merupakan aktor intelektual yang memerintahkan tiga orang, yakni Muhammad MM alias Dani, Mus Muliadi alias Mus dan Abdul Gofar, untuk melakukan perusakan barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI yang sempat digeledah Satgas Anti Mafia Sepakbola beberapa waktu lalu.

Dia memerintahkan ketiganya masuk ke ruangan yang telah diberi garis polisi dan melakukan perusakan barang bukti serta mengambil laptop yang diduga penyidik terkait kasus dugaan pengaturan skor.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pimpinan OPD di Papua Barat dilarang keluar daerah

Jangan menghindar, justru itu akan menimbulkan masalah. Kalau bukti belum lengkap segera lengkapi mumpung masih ada waktu.”

Manokwari (ANTARA) – Para pimpinan dan bendahara organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat untuk sementara waktu dilarang ke luar daerah hingga 30 hari ke depan.

Itu dilakukan, agar semua OPD fokus untuk menjalani audit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang akan dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).

“Kemarin BPK perwakilan Papua Barat sudah bertemu dengan gubernur, sekda, inspektorat. Pertemuan itu dalam rangka periapan pelaksanaan audit terperinci LKPD tahun 2018,” kata Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Musa Kamodi di Manokwari, Jumat.

Ia menyebutkan, audit BPK-RI akan berlangsung selama 30 hari kerja. Tim BPK akan berkantor sementara di sekretariat daerah kantor gubernur Papua Barat.

Ia menjelaskan, pemeriksaan ini dilakukan tidak berdasarkan jumlah populasi. Tidak semua OPD akan audit, melainkan BPK hanya mengambil beberapa OPD sebagai sample.

“Tapi kita belum tahu, OPD mana yang akan diperiksa. Ini sifatnya rahasia, maka seluruh OPD harus bersiap-siap,” ujar Musa lagi.

Kamudi minta, setiap OPD menyiapkan laporan pengeluaran untuk seluruh program atau kegiatan tahun 2018. Pimpinan dan bendahara OPD agar proaktif menyambut tim BPK.

“Jangan menghindar, justru itu akan menimbulkan masalah. Kalau bukti belum lengkap segera lengkapi mumpung masih ada waktu,” sebut dia lagi.

Ia berharap, ke depan Inspektorat daerah bekerja lebih awal untuk mengurangi temuan BPKRI. Penyusunan LKPD di setiap OPD harus awal sebelum BPK melakukan audit.

“APIP kita masih terbatas dari sisi personil maupun anggaran. Harusnya mereka masuk dulu untuk benahi selanjutnya baru BPK,” pungkasnya.

Pewarta: Toyiban
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berkas perkara dua nelayan Thailand segera dilimpahkan ke pengadilan

Banda Aceh (ANTARA) – Pangkalan Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh menyatakan berkas perkara dua nelayan Thailand segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Proses hukum dua nelayan Thailand ini sudah P21 oleh jaksa dan pekan depan akan dilakukan penyerahan tahap dua untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan” kata Kepala Pangkalan PSDKP Lampulo Banda Aceh Basri di Banda Aceh, Jumat.

Sebelumnya, kapal pengawas Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) menangkap dua kapal nelayan berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka pada 2 Februari 2019.

Kedua kapal yang ditangkap tersebut yakni KM KHF 1980 dengan bobot 63,74 gross ton (GT) dan KM KHF 2598 dengan bobot 64,19 GT. Kini, kedua kapal ditambatkan di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Lampulo, Banda Aceh, sebagai barang bukti.

Dari kedua kapal nelayan Malaysia tersebut, petugas mengamankan sembilan anak buah kapal yang semuanya warga negara Thailand. Serta menetapkan dua nakhoda kapal sebagai tersangka. Keduanya melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

“Kedua nakhoda tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin serta tidak mengantongi izin menangkap ikan. Mereka juga menggunakan alat tangkap yang dilarang di Indonesia,” sebut Basri.

Menyangkut keberadaan dua nakhoda yang tetapkan sebagai tersangka, Basri mengatakan, mereka masih ditahan. Sedangkan tujuh anak buah kapal, tidak ditahan, tetapi mereka belum dideportasi.

“Anak buah kapal belum dideportasi karena mereka dibutuhkan sebagai saksi saat di pengadilan nanti. Setelah bersaksi di pengadilan, baru kami deportasi ke negara mereka,” kata Basri.

Terkait barang bukti kapal, apakah ditenggelamkan atau tidak, Basri mengatakan, hal itu tergantung putusan majelis hakim pengadilan. Namun, pihaknya berharap dua kapal tersebut bisa dihibahkan ke lembaga pendidikan.

“Kami berharap pengadilan memutuskan kapal tersebut dihibahkan kepada lembaga pendidikan sebagai kapal latih karena kondisinya masih bagus,” pungkas Basri.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota MIT tewas dalam kontak senjata keponakan Imam Samudra

Alqindi alias Muaz, hasil penelusuran dan investigasi tim ke Banten, yang bersangkutan adalah keponakan Imam Samudra, pelaku terorisme yang dijatuhi hukuman mati dan telah dieksekusi

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa salah satu dari tiga anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang tertembak hingga tewas dalam kontak senjata di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu, adalah keponakan mendiang pelaku bom Bali I, Imam Samudra.

“Alqindi alias Muaz, hasil penelusuran dan investigasi tim ke Banten, yang bersangkutan adalah keponakan Imam Samudra, pelaku terorisme yang dijatuhi hukuman mati dan telah dieksekusi,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Alqindi alias Muaz alias Alkindi Mutaqien (25) diketahui tergabung dalam kelompok MIT pimpinan Ali Kalora.

Alqindi dan dua anggota MIT lainnya yakni Andi Muhammad alias Abdullah alias Abd Rahman (21) dan Al Haji Kaliki alias Ibrohim alias Alhaji Daeng Simamang (25) diketahui tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Tinombala di Pegunungan Salumarate, Desa Salubanga, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng pada Kamis 21 Maret 2019.

Barang bukti yang disita dari ketiga teroris yang tewas itu adalah satu tas ransel dan dua karung.

Tas ransel tersebut berisi sarung, sendal, rompi, jaket, bom lontong, senter kepala, bahan bom, sendok dua buah, sarung tangan, handuk, sikat gigi, obat luka, alat kikir, ban dalam motor serta buah-buahan seperti nangka dan pisang rebus.

Sementara dua karung yang disita satgas pun isinya hampir sama dengan isi tas ransel ditambah sejumlah senjata tajam di antaranya gergaji, amunisi senjata api jenis SS 1 V2, amunisi selongsong tidak aktif empat buah, potongan besi, parang dan kompas.

“Amunisi yang aktif 55 butir. Lalu ada yang tidak aktif. Ada juga senjata tajam jenis parang,” tutur Dedi.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumsel gelar simulasi pengamanan TPS pilpres

Palembang (ANTARA) – Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pemilihan anggota legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Simulasi yang digelar untuk melihat kesiapan jajaran Polda Sumsel mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) saat berlangsungnya Pemilu serentak yang dijadwalkan pada 17 April 2019 itu, disaksikan langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara di Palembang, Jumat.

Kapolda Sumsel pada kesempatan itu menjelaskan, pihaknya berupaya secara maksimal mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat mulai dari proses persiapan logistik Pemilu, masa kampanye, hari pemungutan suara, proses penghitungan suara, penetapan dan pelantikan pemenang Pemilu.

Khusus pengamanan pada saat berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara, pihaknya menetapkan pengamanan tergantung pada kondisi kerawan di masing-masing TPS.

Berdasarkan hasil pemetaan jajaran Polda Sumsel di 17 kabupaten dan kota terdapat 50 TPS pada 17 April 2019 yang tergolong rawan atau mudah menjadi sasaran gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Dari 25 ribu TPS yang tersebar di 17 kabupaten dan kota dalam wilayah Sumsel, 50 TPS diantaranya tergolong rawan terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti di daerah perairan wilayah Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin dan daerah pegunungan atau berbukit seperti OKU Selatan, Empat Lawang dan Lahat,” ujarnya.

Pengamanan di TPS yang kurang rawan dan aman, dilakukan pola pengamanan lima TPS oleh dua anggota Polri, sedangkan untuk TPS di daerah tergolong sangat rawan dilakukan pengamanan satu TPS dua polisi, katanya.

Untuk pengamanan seluruh tahapan Pemilu serentak pemilihan anggota legislatif dan presiden/wapres, disiagakan 7.165 personel gabungan Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya, kata kapolda.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kompleks nelayan Malabero Bengkulu mencekam pasca-bentrok

Bengkulu (ANTARA) – Kondisi perkampungan nelayan tradisional di Malabero, Kota Bengkulu mencekam usai pembakaran dua unit kapal nelayan tradisional yang dibakar oleh nelayan pengguna pukat harimau atau trawl di Pulau Baai, Jumat.

Ketua RT 09, Kelurahan Maleboro, Saparudin mengatakan awal mula kejadian ini diakibatkan konflik antara nelayan Malabero dengan nelayan trawl Pulau Baai yang berujung pembakaran dua kapal nelayan tradisional.

“Kejadiannya malam tadi ada konflik kapal trawl tapi entah kenapa nelayan kami yang jadi korban. Dua unit kapal kami dibakar di dermaga. Itulah sebabnya kami disini, hampir seluruh nelayan pesisir kami siap membela teman kami,” katanya.

Ia juga mengatakan, kejadian konflik ini sudah kesekian kalinya antara nelayan Malabero dengan pengguna trawl hingga berujung bentrok.

“Kami juga heran kenapa trawl masih bisa beroperasi, sedangkan ada undang – undangnya trawl itu tidak boleh. Sekarang kami tidak tau kelanjutannya ini gimana,” kata dia.

Sebelumnya, dua unit kapal nelayan tradisional diduga digiring ke pinggir dermaga dan dibakar saat sedang melaut pada Jumat dini hari.

“Anak saya ikut dalam kapal yang sedang melaut, dan kapalnya di bakar, sekarang anak dan ponakan saya diamankan di Polda Bengkulu,” kata ibu korban kapal yang dibakar, Syamsiar.

Syamsiar mengatakan, warga nelayan Malabero berkumpul sekitar pukul 11:00 WIB setelah mendengar kabar tersebut dan bersiap menjemput nelayan yang kapalnya dibakar.

Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Bengkulu, AKBP Prianggodo Heru, mengatakan akan melakukan tindakan hukum dan segera menindak pembakaran dua unit kapal tradisional.

“Saya harap masyarakat kampung nelayan lebih bersabar, tahan emosi, saya akan segera lakukan tindakan hukum terkait ini,” ujarnya.

Kendati demikian pihak aparat akan selalu melakukan pengamanan dengan melakukan koordinasi di beberapa titik, agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terkait kejadian ini.

Pewarta: Helti Marini S
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi masih cari bagian tubuh korban mutilasi di Blitar

Blitar (ANTARA) – Aparat Kepolisian Resor Kota Blitar, Jawa Timur, masih fokus untuk melakukan pencarian anggota tubuh guru yang menjadi korban mutilasi di Desa Karanggondang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

“Kami lakukan penelusuran ulang dari TKP (tempat kejadian perkara) menuju aliran sungai. Ada dam, semacam pemberhentian. Tadi ada juga sampah kami cari di lokasi tidak ditemukan,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Blitar AKBP Heri Sugiono di Blitar, Jumat.

Ia mengatakan, polisi terus mendalami kasus tersebut. Proses pencarian itu juga melibatkan kepala desa, camat, kapolsek. Bahkan, Kapolresta Blitar AKBP Adewira Negara Siregar.

Pencarian tersebut, kata dia, sebenarnya juga dilakukan setiap hari pascapenemuan tubuh korban Budi Hartanto, Rabu (3/4). Namun, hingga kini bagian kepala korban juga belum ditemukan.

“Pencarian ini bukan hanya hari ini saja, tapi setiap hari. Dimungkinkan kepala dibuang pelaku ke sungai atau temapt lain. Dan, sungai ini informasinya bermuara di sungai brantas, namun di sini ada dam, kalaupun dibuang di sungai dimungkinkan di situ (dam),” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan hingga kini proses pemeriksaan saksi-saksi juga masih terus dilakukan. Secara total ada 14 saksi yang dimintai keterangan.

“Saksi-saksi ada 14. Mereka semua adalah teman dekat dan yang komunikasi terakhir dengan korban,” kata dia.

Dalam mengusut perkara ini, Polda Jatim juga turun tangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera mengungkapkan saat ini polisi tengah bergerak di locus delicti atau tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya mayat dalam koper dan menemukan beberapa catatan, seperti sayatan-sayatan bekas luka yang ditinggalkan.

Tim Identifikasi masih bekerja untuk melihat apakah bekas yang ditinggalkan itu menyangkut dengan lamanya tempos waktu meninggalnya korban dengan waktu sayatan itu terjadi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: Tercatat tiga kali KPU diterpa isu hoaks Pemilu

Yang kasus di Sumut, itu kejadian Pilkada awal 2018, tapi dibuat seolah-olah kejadian pencoblosan surat suara dilakukan sekarang

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyebut Komisi Pemilihan Umum telah tiga kali diterpa isu hoaks, yang pertama isu hoaks mengenai tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos, kedua, informasi hoaks pencoblosan surat suara di Sumatera Utara.

Dedi mengatakan, pelaku kasus isu hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos, Bagus Bawana Putra sedang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tiga tersangka lainnya yang berperan sebagai “buzzer” sedang disidang di Bogor (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah) dan Kalimantan Timur.

“Yang kasus di Sumut, itu kejadian Pilkada awal 2018, tapi dibuat seolah-olah kejadian pencoblosan surat suara dilakukan sekarang,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Untuk kasus hoaks di Sumut, ada dua tersangka yang ditangkap di Jawa Barat dan sedang menjalani proses hukum di Polda Sumut.

Ketiga, kasus tuduhan server Komisi Pemilihan Umum yang dikondisikan untuk memenangkan capres-cawapres tertentu. Tiga akun media sosial yang menyebarkan tuduhan tersebut pun telah dilaporkan oleh Ketua KPU Arief Budiman ke Bareskrim Polri.

Polisi, dalam hal ini tim Direktorat Siber Bareskrim Polri saat ini tengah memeriksa bukti dokumen berupa foto dan video dari tiga akun tersebut.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim periksa seluruh alat bukti, data-data dokumen yang diserahkan Komisioner KPU ke Bareskrim. Laboratorium Forensik Digital akan menganalisis secara komprehensif terkait tiga akun yang dilaporkan, keaslian foto dan video,” kata Brigjen Dedi.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman yang didampingi para Anggota KPU mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (4/4) untuk melaporkan tiga akun media sosial karena telah menyebarkan video berisi informasi bahwa server KPU telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu.

Arief menegaskan informasi di video tersebut tidak benar. Pihaknya pun merasa terganggu dengan video yang beredar di medsos itu karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Jatim dalami dugaan motif mutilasi di Blitar

Surabaya (ANTARA) – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur mendalami dugaan motif pembunuhan terhadap Budi Hartanto (28), warga Kota Kediri korban mutilasi yang mayatnya dimasukkan ke dalam koper di Desa Karanggondang, Kabupaten Blitar.

“Kalau kemarin Polda Jatim telah merangkai beberapa alternatif motif pembunuhan antara lain ekonomi, perampokan dan asmara,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat.

Saat ini polisi mengerucutkan dugaan motif pembunuhan berbekal pemeriksaan terhadap 14 saksi dan menghilangkan motif perampokan atau pencurian dengan kekerasan, serta motif ekonomi.

“Tidak masuk kepada hal yang berkaitan dengan asmara. Ada beberapa hal yang harus kami dalami dari penyidik berkaitan dengan orientasi seks yang berbeda, dan dari yang lainnya,” katanya.

Barung mengatakan pihaknya juga telah memeriksa seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kabupaten Nganjuk yang merupakan teman dekat korban.

Polisi juga mencari dan menggali kemungkinan adanya potongan tubuh yang hilang di tempat kejadian perkara (TKP).

“Satu hal yang ditemukan yang signifikan yang kami gali. Tapi untuk membuktikan ini kami tunggu labfor hari ini,” ucap perwira menengah tersebut.

Sebelumnya warga Blitar digegerkan penemuan mayat dalam koper di antara semak-semak di dekat sungai, yang ditemukan pencari rumput di bawah jembatan Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Rabu (3/4).

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sita uang dari 75 orang kasus proyek SPAM

Terkait perkembangan penanganan perkara sampai akhir Maret 2019 ini, selama proses penyidikan KPK telah menyita uang dari 75 orang, termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uang ke KPK

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita uang dari 75 orang dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

“Terkait perkembangan penanganan perkara sampai akhir Maret 2019 ini, selama proses penyidikan KPK telah menyita uang dari 75 orang, termasuk di antaranya dari 69 orang telah mengembalikan uang ke KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Uang yang disita tersebut, kata Febri, diduga diterima oleh para pejabat di Kementerian PUPR dalam rupiah dan berbagai bentuk mata uang asing, yaitu Rp33.466.729.500, 481.600 dolar AS, 305.312 dolar Singapura, 20.500 dolar Australia, 147.240 dolar Hong Kong, 30.825 euro.

Selanjutnya, 4.000 poundsterling, 345.712 ringgit Malaysia, 85.100 yuan China, 6.775.000 won Korea, 158.470 bath Thailand, 901.000 yen Jepang, 38.000.000 dong Vietnam, dan 1.800 shekel Israel.

“KPK menduga pembagian uang pada pejabat Kementerian PUPR terjadi massal pada puluhan pejabat di sana terkait proyek Sistem Penyediaan Air Minum,” ungkap Febri.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat orang tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Direktorat Siber Bareskrim dalami keaslian video yang dilaporkan KPU

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim periksa seluruh alat bukti, data-data dokumen yang diserahkan Komisioner KPU ke Bareskrim. Laboratorium Forensik Digital akan menganalisis secara komprehensif terkait tiga akun yang dilaporkan, keaslian foto d

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim Direktorat Siber Bareskrim Polri tengah memeriksa bukti sejumlah dokumen yang diserahkan Komisi Pemilihan Umum terkait kasus tuduhan server Komisi Pemilihan Umum yang dikondisikan untuk memenangkan capres tertentu.

Sejumlah dokumen yang diperiksa berupa foto dan video dari tiga akun media sosial penyebar tuduhan terhadap KPU.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim periksa seluruh alat bukti, data-data dokumen yang diserahkan Komisioner KPU ke Bareskrim. Laboratorium Forensik Digital akan menganalisis secara komprehensif terkait tiga akun yang dilaporkan, keaslian foto dan video,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat.

Nantinya bila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa foto dan video tersebut hoaks, maka penyidik akan mengembangkan kasus dengan menelusuri identitas pembuat dan penyebarnya.

“Kalau konstruksi hukumnya itu berita hoaks, penyidik akan mendalami siapa kreator-nya, siapa yang punya gagasan membuat konten dan siapa ‘buzzer’-nya,” tuturnya.

Selain itu, akan ditelusuri apakah para pelaku merupakan sekelompok orang atau pelaku tunggal.

Sebelumnya Ketua KPU RI Arief Budiman yang didampingi para Anggota KPU mendatangi Bareskrim Polri pada Kamis (4/4) untuk melaporkan tiga akun media sosial karena telah menyebarkan video berisi informasi bahwa server KPU telah dikondisikan untuk memenangkan pasangan capres-cawapres tertentu, ke media sosial Youtube dan Facebook.

Arief menegaskan informasi di video tersebut tidak benar. Pihaknya pun merasa terganggu dengan video yang beredar di medsos itu karena dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bowo Sidik Pangarso diperiksa KPK

Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/4/2019). Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan kapal yang melibatkan direksi BUMN PT Pupuk Indonesia dan unsur swasta PT Humpuss Transportasi dengan nilai suap Rp8 miliar. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Sri Sultan HB perintahkan bupati/wali kota cegah praktik diskriminasi

Gubernur punya kewenangan menegur dan memberikan sanksi bagi bupati/wali kota yang tak melakukan instruksi ini. Sanksinya banyak, ada aturannya

Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X memerintahkan seluruh bupati dan wali kota di daerah itu untuk mencegah praktik diskriminasi seperti yang sebelumnya terjadi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Gubenur DIY Nomor 1/INSTR/2019 Tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial yang terdiri atas 7 poin instruksi dan telah ditandatangani Sultan HB X pada 4 April 2019.

“Gubernur punya kewenangan menegur dan memberikan sanksi bagi bupati/wali kota yang tak melakukan instruksi ini. Sanksinya banyak, ada aturannya,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi saat jumpa pers di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat.

Menurut Gatot, seperti kasus yang terjadi di Dusun Karet, Desa Pleret, Kabupaten Bantul, aturan warga setempat yang melarang warga non-Muslim tinggal di daerah tersebut beberapa waktu lalu merupakan aturan ilegal yang keberadaannya seharusnya bisa dicegah oleh penyelenggara pemerintahan setempat.

“Ketika kita cermati peraturan bersifat ilegal tersebut sudah sejak 2015. Ini saya juga tidak tahu yang (daerah) lain ada atau tidak. Ini perlu kita sikapi bahwa ini ada penyelenggaraan pemerintahan yang mungkin kurang tepat dan ada yang salah,” kata dia.

Pemerintah desa, menurut Gatot, semestinya bisa menjadi ujung tombak untuk mengendalikan hal tersebut.

Gatot menegaskan bahwa regulasi terendah di dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya ada di level desa. Sedangkan aturan yang dibuat oleh warga atau kelompok masyarakat di bawah atau di luar pemerintah desa tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.

“Saya juga menyampaikan bahwa kearifan lokal jangan dijadikan senjata menjadikan segala sesuatu bisa (dilakukan). Kearifan lokal tetap berpegang pada NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Indonesia harus pegang itu semua,” tutur Gatot.

Adapun 7 poin instruksi yang dikeluarkan Gubernur DIY untuk bupati/wali kota se-DIY yakni:

Pertama, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mewujudkan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan bertempat tinggal.

Kedua, melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran kepercayaan.

Ketiga, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan intoleran dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.

Keempat, meningkatkan efektivitas pencegahan potensi intoleran dan/atau potensi konflik sosial, secara terpadu, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kelima, mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat intoleran dan/atau potensi konflik sosial.

Keenam, menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA) dan politik yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya.

Ketujuh, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimgwa Yograkarta Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial, kepada Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa sampai dengan masyarakat di lingkungan Kabupaten/Kota.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK lelang barang rampasan Zumi Zola

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan negara atas terpidana tindak pidana korupsi mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat menyatakan Jaksa Eksekusi KPK bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi melakukan lelang barang rampasan Zumi Zola tersebut.

Hal itu dilakukan setelah perkara Zumi Zola berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018.

Adapun barang rampasan negara yang akan dilelang itu terdiri atas dua unit mobil masing-masing satu unit mobil merk Suzuki tipe APV STD Nomor Polisi B 1537 SIX warna silver dengan harga limit Rp31.858.000.

Selanjutnya, satu unit mobil merk Suzuki tipe APV STD Nomor Polisi: B 1538 SIX warna silver dengan harga limit Rp31.858.000.

Barang yang dilelang itu, kata Febri, juga dilengkapi dengan BPKB dan STNK.

“Calon peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang pada Selasa tanggal 9 April 2019 Pukul 10 s/d 12 WIB di Rupbasan Klas I Jambi, Kenali Asam Bawah, Kota Baru, Jambi,” kata Febri.

Selain itu, informasi lengkap lelang barang rampasan Zumi Zola itu juga dapat dilihat di situs resmi KPK.

Untuk diketahui, Zumi Zola telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana penjara 6 tahun ditambah denda Rp500 juta dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana pokoknya.

Saat ini, Zumi Zola sedang menjalani masa pidananya di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga polisi korban serangan teroris peroleh kompensasi dari LPSK

Pekanbaru (ANTARA) – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi sebesar Rp125 juta kepada keluarga Iptu Luar Biasa Anumerta Auzar yang menjadi korban serangan teroris di Mapolda Riau pada Mei 2018 lalu.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias kepada Antara di Pekanbaru, Jumat mengatakan kompensasi tersebut diberikan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertimbangan pertama yakni berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang pada Februari 2019 lalu memutuskan agar keluarga korban mendapat kompensasi.

“Februari lalu diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa keluarga korban memperoleh kompensasi sejumlah Rp125 juta. Hari ini dibayarkan melalui transfer,” katanya.

Pertimbangan selanjutnya adalah kerugian immaterial yang dialami keluarga korban karena kehilangan tulang punggung keluarga sementara terdapat anak korban yang perlu melanjutkan pendidikan.

Dia menjelaskan kompensasi tersebut juga merupakan hak korban tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

Dari sejumlah pertimbangan tersebut, lanjutnya, LPSK memfasilitasi pemohon, yang dalam hal ini keluarga korban Iptu Luar Biasa Anumerta Auzar untuk mengajukan kompensasi. Terlebih lagi, dia mengatakan keluarga korban sempat menjadi saksi dalam persidangan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk terdakwa Aan Santosa alias Aan Tempe sebelum putusan dua bulan lalu.

“Dalam prosesnya, ternyata ada pelaku bagian dari serangan teroris ke Polda Riau yang diproses hukum. Jadi momen itu digunakan pihak keluarga untuk mengajukan kompensasi,” jelasnya.

Penyerahan kompensasi tersebut dilakukan di Mapolda Riau yang diterima langsung istri Iptu Luar Biasa Anumerta Auzar didampingi Wakapolda Riau Brigjen Wahyu Widada. “Penyerahan kompensasi sengaja kita lakukan di Polda Riau mengingat korban merupakan anggota Polri dan bagian dari keluarga besar Polda Riau,” tuturnya.

Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada menyampaikan ucapan terimakasih atas aisistensi yang diberikan LPSK sehingga keluarga korban Iptu Luar Biasa Anumerta Auzar mendapat kompensasi.

“Takdir tidak bisa dihindari, tapi masih ada anak anak yang perlu dipikirkan masa depannya oleh keluarga yang ditinggalkan. Almarhum adalah pahlawan kami. Keluarga almarhum tetap menjadi bagian keluarga besar Polda Riau,” ujar Wahyu.

Iptu Luar Biasa Anumerta Auzar lahir di Tanjung Alam 9 November 1962 dan meninggalkan seorang istri bernama Erlina, tiga anak dan satu orang cucu.

Auzar menjadi salah satu korban serangan teroris di Mapolda Riau, Pekanbaru. Dia menjabat Pegawai Administrasi 2 SIM di Subditregident Ditlantas Polda Riau. Almarhum meninggal di RS Bhayangkara akibat luka-luka.

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Jateng kembali ungkap pencucian uang bisnis narkotika

Semarang (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah kembali mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berasal dari aliran uang hasil bisnis jaringan pengedar narkotika yang dikendalikan narapidana bernama Christian Jaya Kusuma alias Sancai.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol. Muhammad Nur di Semarang, Jumat, mengatakan penungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari temuan TPPU dari jaringan yang sama Februari 2019 lalu.

Dalam pengungkapan ini, BNN menangkap Fahcrul Razi yang berperan sebagai pemilik rekening penampungan uang hasil bisnis narkotika Sancai.

“FR ini sendiri posisinya di Kalimantan Tengah,” katanya.

Menurut dia, Fachrul Razi diduga sudah menerima aliran dana berupa transfer dalam bisnis narkotika ini sekitar Rp4 miliar.

Dari penangkapan Fachrul, BNN mengamankan uang tunai sekitar Rp1,8 miliar.

Selain itu diamankan pula sejumlah aset berupa tanah dan rumah, serta sepeda motor.

BNN juga memblokir sejumlah rekening atas nama Fachrul Razi yang berisi dana sekitar Rp1,4 miliar.

“Kami masih memburu sejumlah aset yang diduga dibeli dari hasil TPPU ini,” katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya pada Februari 2019, BNN Jawa Tengah telah mengusut tindak pidana pencucian uang jaringan pengedar narkotika yang dikendalikan narapidana bernama Christian Jaya Kusuma alias Sancai.

Petugas mengamankan uang dengan total Rp4,8 miliar yang diduga hasil bisnis narkotika.

BNN menangkap seorang pelaku bernama Deden Wahyudi alias Dandi Kosasih yang diduga berperan sebagai pengepul uang hasil bisnis narkotika tersebut.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Ketua KASN saksi untuk tersangka Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Sofian dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.

“Hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi sebagai saksi untuk tersangka RMY terkait tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selain itu, KPK pada Jumat juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy.

Tiga saksi itu merupakan anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal, yakni Nurlis, Siti Lailirita dan Hilal Sirrika Kholid.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mengonfirmasi pengetahuan saksi dari unsur panitia pelaksana seleksi terkait alur seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).
Baca juga: KPK panggil Sekjen DPR saksi untuk tersangka Rommy
Baca juga: KPK gali prosedur seleksi pejabat Kemenag dari mantan sekjen
Baca juga: KPK panggil guru besar UIN Sunan Ampel

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham sebut 4.046 bandar narkoba huni Lapas-Rutan di Riau

Pekanbaru (ANTARA) – Wilayah Riau yang terkenal dengan banyaknya pelabuhan tikus dan tingginya perang terhadap narkoba oleh penegak hukum menyebabkan berbanding lurus dengan jumlah tahanan para bandar narkoba yang dijebloskan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) provinsi ini mencapai 4.046 orang.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau M Diah kepada Antara di Pekanbaru, Jumat, mengatakan angka itu diperoleh berdasarkan rekapitulasi jumlah penghuni tindak pidana khusus di jajaran unit pelaksana teknis pemasyarakatan hingga pekan ini.

“Ada 4.046 bandar narkoba yang saat ini kita tahan. Paling banyak di Lapas Kelas IIA Bengkalis mencapai 1.021 orang,” katanya.

Bengkalis selama ini dikenal sebagai salah satu pintu favorit jalur penyelundupan gelap narkoba. Para penyelundup memanfaatkan pelabuhan tikus di kabupaten yang berada di pesisir Riau dan berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional Selat Malaka tersebut.

Diah tidak memungkiri perang melawan peredaran barang haram oleh Polisi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat berbanding lurus dengan jumlah tahanan para bandar narkoba di wilayahnya.

Selain Bengkalis, ratusan bandar narkoba juga mendekam dibalik jeruji sejumlah daerah pesisir Riau lainnya. Di Dumai, katanya, terdapat 486 bandar narkoba ditahan di Lapas Kelas IIB Dumai.

Selanjutnya 249 di Cabang Rutan Bagan Siapi-Api Rokan Hilir, 367 Lapas Klas IIA Tembilahan, 180 di Rutan Klas IIB Siak Sri Indrapura, 128 di Cabang Rutan Selat Panjang, serta 612 di Lapas Kelas II B Bangkinang.

Lebih jauh, Diah mengatakan jika jumlah bandar yang ditahan ternyata jauh lebih banyak dibanding dengan penyelahguna. “Kalau untuk pengguna sampai hari ini 2.662 orang. Paling banyak ditahan di Peanbaru, 1.112 orang,” ujarnya.

Secara umum, Diah mengatakan total terdpat 12.078 tahanan yang menjalani hukuman di 15 Lapas dan Rutan seluruh Riau. Sementara itu, dari angka tersebut 60 persen diantaranya merupakan tahanan bandar, pengedar serta penyalahguna narkoba. “Paling tinggi kasus narkoba di Riau,” jelasnya.

Untuk itu, dia mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan segera melokalisir dan memisahkan antara tahanan pidana umum dengan mereka yang terlibat kasus narkoba. Dia menjelaskan saat ini pemerintah telah membangun satu Lapas khusus untuk narkoba, yang kini masih dalam tahap pembangunan dan peningkatan kapasitas organisasi.

“Kami sudah bangun satu Lapas khusus untuk narkoba. Di Rumbai (Pekanbaru). Gedung sudah selesai dan berlanjut tingkatan kapasitas. Tinggal tunggu organisasinya, dalam waktu dekat turun dari MenPAN,” jelasnya.

Baca juga: Enam terdakwa tertangkap nyabu di tahanan Pengadilan Pekanbaru

Baca juga: Penyelundup narkoba asal Prancis kabur dari rutan

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akan buka semua amplop “serangan fajar” Bowo Sidik

Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka semua amplop berisikan uang yang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

“Direncanakan semuanya akan dibuka untuk proses pembuktian dalam perkara ini tetapi nanti kita lihat lebih lanjut perkembangannya karena pada prinsipnya yang dilakukan KPK adalah tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk proses pembuktian,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Untuk diketahui, KPK telah mengamankan 82 kardus dan dua boks kontainer yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang yang diduga dipersiapkan oleh Bowo tersebut.

Dari 82 kardus dan dua boks kontainer itu, terdapat uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop tersebut.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

“Kalau amplop-amplop yang berisi uang tersebut dari fakta hukum yang kami dapatkan sampai saat ini diduga amplop itu akan dibagikan untuk kepentingan Pileg karena BSP mencalonkan diri di dapil Jateng II,” ungkap Febri.

Sampai saat ini, KPK telah membuka 15 ribu amplop dari tiga kardus dengan total terdapat Rp300 juta.

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada amplop tersebut terdapat gambar jempol. Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019.

KPK pun, kata Febri, mengingatkan agar semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan KPK dengan isu politik praktis terkait kasus tersebut.

“Koridor hukum itu harus dipisahkan dari koridor politik jangan sampai kemudian koridor hukum ini ditarik-tarik pada kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo Sidik Pangarso bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Diduga sebagai penerima Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

Baca juga: KPK dalami peran Bowo terkait kerja sama distribusi pupuk
Baca juga: KPK telah buka 15 ribu amplop “serangan fajar” Bowo Sidik
Baca juga: KPK geledah empat lokasi kasus suap distribusi pupuk

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengusaha penyuap hakim pengadilan Medan divonis 6 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menyuap hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Tamin Sukardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Tamin divonis selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan.

Tamin terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Direktur Utama PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi bersama rekannya Hadi Setiawan dinilai terbukti menyuap hakim ad hoc pengadilan Tipikor Medan Merry Purba sebesar 150 ribu dolar Singapura melalui panitera pengganti Helpandi dan rencanaya ada 130 ribu dolar Singapura yang akan diberikan kepada Sontan Merauke Sinaga selaku hakim anggota I.

Tujuan pemberian itu adalah agar Tamin mendapat putusan bebas dalam putusan perkara tipikor nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn mengenai pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektar bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Helvetia, Deli Serdang atas nama Tamin Sukardi.

Tamin mengajukan permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah dengan alasan medis pada 9 Juli 2018. Saat Helpandi mengajukan draf pengalihan status Tamin, masing-masing hakim menanyakan kepada Helpandi dengan kalimat “kok hanya tanda tangan saja?”

Dalam beberapa kali permintaan tanda tangan untuk penetapan izin berobat terdakwa Tamin, terlontar pertanyaan baik dari Merry Purba, Sontan Merauke maupun Wahyu Prasetyo dengan kalimat seperti ‘kok gini-gini aja?’ atau ‘kerja baktinya aja kita dek?’, atau ‘teken aja kita ini?’. Atas kalimat tersebut Helpandi memahaminya sebagai permintaan uang atau barang dari majelis hakim.

Staf administrasi perusahaan Tamin, Sudarni Samosir lalu melaporkan hasil pertemuan dengan Helpandi kepada Tamin dan ia pun meminta agar mengkomunikasikan dengan majelis hakim agar hakim tidak kecewa dan agar putusan perkaranya bebas pada 27 Agustus 2018.

Helpandi lalu menyebut untuk menyiapkan sebesar Rp3 miliar untuk tiga orang hakim dan Tamin menyanggupinya. Ia kemudian menghubungi rekannya Hadi Setiawan yang sudah berkomitmen untuk membantu dirinya. Tamin memberikan uang sejumlah 280 ribu dolar Singapura dalam amplop ke Hadi untuk diserahkan ke majelis hakim.

Pada 24 Agustus 2018, Helpandi bertemu dengan Merry Purba di lorong kerja dan mengatakan bahwa Tamin minta dibantu untuk putusan dan akan ada pemberian sejumlah uang dari Tamin.

Uang untuk Merry Purba diserahkan pada 25 Agustus 2018 di show room mobil Honda di Jalan Adam Malik, Helpandi lalu memberikan 150 ribu dolar Singapura kepada seorang pira yang mengendarai mobil Toyota Rush milik Merry Purba sedangkan uang untuk Sontan akan diserahkan sesaat putusan dibacakan yaitu 27 Agustus 2018.

Pada 27 Agustus 2018, majelis hakim memutuskan Tamin Sukardi bersalah dan dijatuhi pidana 6 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp132,468 miliar sedangkan hakim Merry Purba menyatakan “dissenting opinion” yaitu dakwaan tidak terbukti dengan adalan sudah ada putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

Atas putusan tersebut, Tamin dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Panitera pengganti pengadilan Medan divonis 7 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Panitera pengganti Pengadilan Negeri Medan, Helpandi divonis tujuh tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan badan karena dinyatakan terbukti menerima suap dari pengusaha Tamin Sukardi.

Vonis majelis hakim  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta  pada sidang dipimpin ketua majelis hakim Rosmina, Kamis itu  lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut agar Helpandi divonis selama delapan tahun penjara ditambah denda Rp320 juta subsider lima bulan.

Helpandi terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hakim menilai bahwa Helpandi sebagai penyelenggara negara hanya terbukti menerima uang 280 ribu dolar Singapura dari Direktur Utama PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi, namun peruntukan uang itu bukan untuk hakim ad hoc pengadilan Tipikor Medan Merry Purba.

Padahal dalam tuntutan jaksa, Helpandi disebut menerima 280 ribu dolar Singapura dimana uang itu sebesar sebesar 150 ribu dolar Singapura sudah diserahkan untuk Merry Purba dan rencanaya ada 130 ribu dolar Singapura yang akan diberikan kepada Sontan Merauke Sinaga selaku hakim anggota I.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa bekerja bersama-sama dengan Merry Purba belum dapat dibuktikan karena pemeriksaan terhadap Merry Purba masih berjalan sehingga terhadapnya masih berlaku asas praduga tidak bersalah yang berlaku kepada setiap orang.

Hakim menilai bahwa Helpandi hanya berperan menentukan angka suap dan berkomunikasi dengan Tamin.

“Terdakwa berperan dan berkomunikasi dengan Tamin serta berinisiatif menyebut angka. Maka keadaan tersebut tidak tepat terdakwa merupakan pelaku bekerja sama dengan saksi Merry Purba sehingga dakwaan bersama-sama dengan hakim patut ditolak,” tambah hakim.

Dalam perkara ini, Direktur Utama PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi bersama rekannya Hadi Setiawan disebut menyuap hakim ad hoc pengadilan Tipikor Medan Merry Purba sebesar 150 ribu dolar Singapura melalui panitera pengganti Helpandi.

Tujuan pemberian itu adalah agar Tamin mendapat putusan bebas dalam putusan perkara tipikor nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn mengenai pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektar bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Helvetia, Deli Serdang atas nama Tamin Sukardi.

Tamin mengajukan permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah dengan alasan medis pada 9 Juli 2018. Saat Helpandi mengajukan draf pengalihan status Tamin, masing-masing hakim menanyakan kepada Helpandi dengan kalimat “kok hanya tanda tangan saja?”

Dalam beberapa kali permintaan tanda tangan untuk penetapan izin berobat terdakwa Tamin, terlontar pertanyaan baik dari Merry Purba, Sontan Merauke maupun Wahyu Prasetyo dengan kalimat seperti ‘kok gini-gini aja?’ atau ‘kerja baktinya aja kita dek?’, atau ‘teken aja kita ini?’. Atas kalimat tersebut Helpandi memahaminya sebagai permintaan uang atau barang dari majelis hakim.

Staf administrasi perusahaan Tamin, Sudarni Samosir lalu melaporkan hasil pertemuan dengan Helpandi kepada Tamin dan ia pun meminta agar mengkomunikasikan dengan majelis hakim agar hakim tidak kecewa dan agar putusan perkaranya bebas pada 27 Agustus 2018.

Helpandi lalu menyebut untuk menyiapkan sebesar Rp3 miliar untuk tiga orang hakim dan Tamin menyanggupinya. Ia kemudian menghubungi rekannya Hadi Setiawan yang sudah berkomitmen untuk membantu dirinya. Tamin memberikan uang sejumlah 280 ribu dolar Singapura dalam amplop ke Hadi untuk diserahkan ke majelis hakim.

Pada 24 Agustus 2018, Helpandi bertemu dengan Merry Purba di lorong kerja dan mengatakan bahwa Tamin minta dibantu untuk putusan dan akan ada pemberian sejumlah uang dari Tamin.

Uang untuk Merry Purba diserahkan pada 25 Agustus 2018 di show room mobil Honda di Jalan Adam Malik, Helpandi lalu memberikan 150 ribu dolar Singapura kepada seorang pira yang mengendarai mobil Toyota Rush milik Merry Purba sedangkan uang untuk Sontan akan diserahkan sesaat putusan dibacakan yaitu 27 Agustus 2018.

Pada 27 Agustus 2018, majelis hakim memutuskan Tamin Sukardi bersalah dan dijatuhi pidana 6 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp132,468 miliar sedangkan hakim Merry Purba menyatakan “dissenting opinion” yaitu dakwaan tidak terbukti dengan adalan sudah ada putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

Atas putusan tersebut, Helpandi dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir selama 7 hari.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi periksa 13 saksi kasus mutilasi di Blitar

Kami sudah memeriksa 13 saksi dan akan dilakukan yang namanya ekspos nanti kalau perkembangan secara signifikan sudah diketahui

Surabaya (ANTARA) – Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur memeriksa 13 saksi terkait kasus mutilasi mayat dalam koper di Desa Karanggondang, Kabupaten Blitar yang diketahui bernama Budi Hartanto (28) warga Kota Kediri, Rabu.

“Kami sudah memeriksa 13 saksi dan akan dilakukan yang namanya ekspos nanti kalau perkembangan secara signifikan sudah diketahui,” ujar Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan di Surabaya, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini polisi tengah bergerak di “locus delicti” atau tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya mayat dalam koper dan menemukan beberapa catatan.

Pertama, kata dia, sayatan-sayatan bekas luka yang ditinggalkan berasal dari seseorang bernama Budi Hartanto (28), seorang guru honorer, selanjutnya polisi menggabungkan antara “locus delicti” Kediri dan “locus delicti” yang ada di Blitar.

“Nah, sayatan-sayatan itu, tim identifikasi lagi bekerja untuk melihat bahwa apakah bekas yang ditinggalkan itu menyangkut dengan lamanya tempos waktu meninggalnya korban dengan waktu sayatan itu terjadi. Dengan demikian maka Polda Jatim sampai dengan saat sekarang masih fokus pada itu,” ucapnya.

Mengenai motif pembunuhan tersebut, Barung menyatakan kepolisian akan menyampaikan jika tersangka sudah tertangkap.

Dia menambahkan, saat ini ada yang berspekulasi pembunuhan ini karena masalah asmara, masalah dendam dan ada yang berspekulasi masalah ekonomi karena sepeda motor hilang.

“Nanti akan kami ungkap setelah kami temukan ini. Kami mohon waktu sedangkan bagian tententu aja belum didapatkan,” kata perwira menengah tersebut.

Barung menegaskan, polisi sudah maju untuk yang melakukan penyelidikan dan kita melihat bahwa ini kasus akan segara dituntaskan.

“Sudah ada beberapa yang kita lakukan pengerucutan. Pelaku lebih dari satu, arah ke sana, karena tidak mungkin yang bersangkutan membuang seorang diri, pasti ada yang nyetirin,” katanya.

Baca juga: Korban mutilasi di Blitar dimakamkan

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU laporkan tiga akun medsos penyebar video hoaks server

Saya tidak tahu itu siapa, tetapi yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri juga kami sampaikan, tutur Arief

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan tiga akun media sosial penyebar video yang berisi berita bohong atau hoaks server untuk pengaturan penghitungan suara Pilpres 2019 kepada Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

“Malam ini KPU merasa ada sesuatu yang penting dan perlu disampaikan kepada Bareskrim karena kami merasa bahwa itu mengganggu kepercayaan publik kepada KPU,” ujar Ketua KPU RI Arief Budiman yang melapor didampingi enam komisioner KPU lainnya.

Arief menegaskan, KPU tidak mengatur hasil perolehan suara capres dan cawapres tertentu melalui sistem teknologi informasi dalam Pemilu 2019 sehingga merasa dirugikan dengan adanya video itu.

Dalam kesempatan itu KPU membawa alat bukti berupa rekaman video yang beredar berisi orang yang mengatakan hal tidak sesuai fakta.

“Saya tidak tahu itu siapa, tetapi yang kami laporkan ada akun-akun yang digunakan untuk menyebar video tersebut dan video itu sendiri juga kami sampaikan,” tutur Arief.

KPU kembali menegaskan tidak memiliki sistem komputer berisi informasi dan data terkait pemilu Indonesia di luar negeri, semua server berada di Indonesia.

Hasil pemilu pun diawali dengan proses penghitungan suara dan rekapitulasi dilakukan secara manual dan berjenjang mulai dari TPS, kemudian rapat pleno terbuka di PPK, rapat pleno terbuka di KPU kabupaten/kota, rapat pleno terbuka di KPU provinsi serta rekapan terbuka di KPU RI secara nasional.

Form C1 yang di-scan selanjutnya diunggah ke laman KPU setelah penghitungan suara selesai di TPS.

“Jadi pada dasarnya hasil suara di TPS sudah diketahui lebih dulu oleh publik. Pada saat proses di TPS itu ada saksi, panwas, pemantau, media massa, masyarakat pemilih termasuk aparat keamanan juga ada di sana,” tegas Arief.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana kasus hoaks surat suara digelar

ANTARA, Sidang perdana kasus hoaks 7 kontainer berisi surat suara tercoblos yang dilakukan bagus bawana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terdakwa diduga menyebarkan informasi bohong atau hoaks dengan sengaja. (Produser Sizuka/Editor Fahrul Marwansyah)

Korupsi dana desa, Bendahara Morokay divonis penjara

Ambon (ANTARA) – Bendahara Negeri Administratif Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur di Kabupaten Maluku Tengah, Ely Susanto divonis tiga tahun penjara oleh Majelis Hakim Tipikor Ambon dalam kasus korupsi Dana Desa tahun 2015 dan 2016.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang korupsi, juncto pasal 55 ayat (1) KUH Pidana sebagai dakwaan subsidair,” kata Majelis Hakim Tipikor, Ronny Felix Wuisan didampingi Jenny Tulak dan Hery Leliantono selaku hakim anggota di Ambon, Kamis.

Terdakwa juga dihukum membayar denda senilai Rp50 juta subsider satu bulan kurungan dan denda Rp162 juta rupiah.

Harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi kerugian keuangan negara dan apabila tidak mencukupi, maka kepadanya dikenakan hukuman tambahan berupa kurungan selama dua bulan.

Yang memberatkan terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda serta uang pengganti karena tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi.

Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan dan kooperatif serta mengakui perbuatannya, terdakwa memiliki tanggungan keluarga serta beum pernah dihukum.

Putusan majelis hakim juga lebih ringan dari tuntutan JPU Kacabjari Masohi di Wahai (Malteng), Aizit Latuconsina selama 4,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider lima bulan kurungan, dan uang pengganti Rp164,071 subsider empat bulan kurungan.

Atas putusan tersebut, baik JPU maupun terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir sehingga diberikan kesempatan selama tujuh hari untuk menyatakan sikap.

Pada tahun anggaran 2015 lalu, Negeri Administratif Morokay menerima DD yang bersumber dari APBN dan ADD (APBD Malteng) yang totalnya sebesar Rp355,071 juta.

Anggaran tersebut terdiri dari DD senilai Rp268,198 juta serta ADD Rp86,873 juta dan untuk pengelolaan anggaran dimaksud, maka terdakwa diangkat sebagai staf urusan keuangan oleh Subejo selaku kepala pemerintahan Negeri Administrtif Morokay.

Sebelum menerima DD dan ADD, pemerintah negeri tersebut telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negeri yang berisikan rancanan kegiatan serta rencana anggaran biaya (RAB).

Dalam RAB tersebut terdakwa bersama sekretaris negeri dan PTPKN masing-masing bidang diarahkan oleh saksi Subejo agar menyusun RAB dengan cara menaikkan harga satuan barang (mark up).

Usai penyusunan anggaran, maka APB Negeri 2015 bersama RAB yang sudah di-mark up ini dikirim ke Bupati Maluku Tengah guna mendapatkan pengesahan dan anggaran tersebut dicairkan secara bertahap.

Kemudian anggaran sebesar Rp106,521 juta dipertuntukkan bagi penyelenggaraan bidang pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan negeri Rp144,2 juta serta sejumlah bidang lainnya.

Namun dalam pengelolaan anggaran terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp281,344 juta dan sudah ada empat orang yang telah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara kepada penyidik.

Baca juga: Penanganan kasus korupsi proyek dermaga Gili Air masuk penyidikan
Baca juga: KPK beri atensi khusus untuk Jateng
Baca juga: Bangka Tengah gandeng Kejari pendamping hukum penggunaan dana desa

 

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU laporkan hoaks ke Bareskrim Polri

Ketua KPU Arief Budiman berjalan memasuki gedung saat akan melaporkan kasus hoaks ke Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (4/4/2019). KPU melaporkan kasus video hoaks tentang server KPU yang diatur untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.

KPK dalami peran Bowo terkait kerja sama distribusi pupuk

Kami mendalami lebih lanjut apa yang dia ketahui dan bagaimana peran-perannya dalam proses kerja sama tersebut, sebelum MoU dilakukan antara PT PILOG dengan PT HTK, kata Febri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) dalam proses kerja sama antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo sebagai tersangka suap pengangkutan bidang pelayaran untuk kebutuhan distribusi pupuk menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK).

“Kami mendalami lebih lanjut apa yang dia ketahui dan bagaimana peran-perannya dalam proses kerja sama tersebut, sebelum MoU dilakukan antara PT PILOG dengan PT HTK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

KPK pada Kamis memeriksa Bowo dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk dua tersangka lainnya, yakni Indung (IND) dari unsur swasta dan Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

Selain itu, kata dia, KPK juga mendalami pengetahuan Bowo tentang kerja sama pengangkutan distribusi pupuk menggunakan kapal tersebut.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Diduga sebagai penerima Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dllakukan nota kesapahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk lndonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Wagub Bali ditahan

Denpasar (ANTARA) – Tersangka I Ketut Sudikerta, mantan Wagub Bali, akhirnya ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Bali, Kamis malam, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp150 miliar yang dilaporkan Alim Markus selaku bos PT Maspion Group Surabaya.

“Terkait penahanan saya ini, saya mengikuti proses hukum saja bagaimana,” ujar Sudikerta yang tertunduk lesu saat dibawa anggota Polda Bali ke dalam mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi DK-7471-RC itu.

Tersangka yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR pada Pemilu 2019, mengaku dirinya saat hendak pergi ke Jakarta sudah mengajukan penundaan penahanan ke Polda Bali, Senin (1/4) lalu.

“Saya tegaskan saya tidak keluar negeri. Ya memang ada rencana ke Jakarta,” ujar Sudikerta.

Sementara itu, Direskrimsus Polda Bali, Kombes Pol. Yuliar Kus Nugroho membenarkan tersangka ditahan di Rutan Polda Bali, karena sudah beberapa kali mangkir untuk proses penyidikan.

“Upaya penahanan ini guna mempercepat proses penyidikan tersangka, karena selama ini Sudikerta sering menghambat proses penyidikan,” katanya.

Jajaran Ditreskrimsus memang sudah monitor keberadaan tersangka di Bandara, mengingat Polda Bali telah membentuk tim khusus untuk melacak keberadaan tersangka dan pelaku kejahatan lainnya.

Yuliar menegaskan, Sudikerta memang diagendakan untuk pemeriksaan hari ini di Polda Bali, namun karena mangkir dan keberadaannya diketahui di Bandara, sehingga dilakukan penangkapan.

Sudikerta yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ini, juga telah dilakukan upaya penyitaan aset miliknya seperti uang ratusan juta dan beberapa harta bendanya.

“Ini masih kami kembangkan terus untuk TPPU nya,” katanya.

Terkait apa ada tersangka lainnya, Yuliar mengatakan timnya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berjalan.

“Kami tidak memeriksa istri Sudikerta, meski dia datang ke Polda Bali hari ini,” ujarnya.

Sudikerta ditetapkan menjadi tersangka karena melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan dan pencucian uang atas sebidang tanah kepada PT Maspion Tahun 2013 dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran seluas 38.000 meter persegi dan di dekat Pantai Balangan dengan SHM Nomor 16249 seluas 3.300 meter persegi.

Terkait hal itu, SHM Nomor 5048/Jimbaran seluas 38.000 meter persegi merupakan tanah laba pura dan SHM Nomor 16249 seluas 3.300 meter persegi sudah dijual ke PT Dua Kelinci, sehingga disini lah diketahui surat tanah palsunya dan alat gerak yang digunakan tersangka Sudikerta untuk menipu Maspion.

Baca juga: Polda tangkap mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta
Baca juga: Polda Bali cekal mantan Wakil Gubernur Bali Sudikerta

  Mantan Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta saat keluar dari ruang pemeriksaan penyidik Ditreskrimsus Polda Bali, Kamis malam. (Antaranews Bali/I Made Surya/2019)

Pewarta: Made Surya/Edy M Yakub
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Jambi tangkap 16 pengguna sabu di rumah bandar narkoba

Kegiatan ini tidak akan terputus sampai disini saja, akan terus berlanjut baik dari BNN, Polda dan Polres

Jambi (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jambi berhasil menangkap dan mengamankan 15 orang pemakai narkoba jenis sabu-sabu dan seorang bandar di kampung narkoba Pulau Pandan, Kota Jambi.

Penangkapan dilakukan anggota BNN, Kamis, pukul 09.30 WIB disalah satu rumah bandar narkoba yang diwaktu bersamaan juga ditemukan 15 orang pemakai sabu-sabu disalah satu ruangan tersebut, kata Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Jambi, Agus Setiawan, Kamis.

Dari hasil operasi yang dilaksanakan hari ini, pihaknya akan terus melakukan pengembangan atas pengedar yang berhasil diamankan bersama dengan 15 orang pemakai narkoba.

“Kegiatan ini tidak akan terputus sampai disini saja, akan terus berlanjut baik dari BNN, Polda dan Polres,” kata Agus.

Hasil operasi yang dilaksanakan hari ini, pihaknya akan terus melakukan pengembangan atas pengedar yang berhasil diamankan.

Ditambahkannya, untuk ke-15 orang pelaku dan satu pengedar saat ini akan dilakukan pemeriksaan secara intensif.

Agus juga menyampaikan tidak hanya 16 orang ini saja yang menjadi target BNNP, akan tetapi siapapun yang berada disana dan melakukan tindak penyalahgunaan narkoba.

“Dalam penindakan kerawanan masalah narkoba ini tentunya dibutuhkan sinegritas dari semua pihak, tidak hanya BNN saja,” kata Agus lagi.

Sementara itu BI yang ditangkap sebagai bandar itu berdasarkan keterangan dari pelaku, dalam satu hari dirinya bisa menjual sabu sebanyak tiga gram dan, dia mendapatkan upah senilai Rp100 ribu.

“Untuk gaji saya Rp 100 ribu dan disetorkan Rp 250 ribu. Saya baru enam bulan berjualan seperti ini,” katanya.

Ketika ditanya darimana asal barang haram tersebut didapatnya, ia menyampaikan kalau barang itu didapatnya dari seorang pria berinisial F.

Kini pelaku berinisil F masih diburu pihak BNN.

Baca juga: Polda Sumbar antisipasi peredaran narkoba melalui jalur laut
Baca juga: Polisi tangkap bandar narkoba anggota jaringan lapas
Baca juga: Bandar narkoba terancam hukuman mati
Baca juga: Polres Pelabuhan Tanjung Priok amankan narkoba senilai Rp2,8 miliar

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga berkas kasus mafia bola dinyatakan lengkap

Dengan dinyatakan lengkap tiga berkas perkara tersebut, tim jaksa peneliti saat ini masih menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri

Jakarta (ANTARA) – Tiga berkas perkara dugaan tindak pidana pengaturan pertandingan sepak bola di Liga Indonesia dengan tersangka P dan AYA (satu berkas), NS dan ML dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Agung RI.

“Setelah oleh masing-masing tim jaksa peneliti pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum melakukan penelitian berkas perkaranya, dimana persyaratan formil dan materiilnya sudah lengkap,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ada pun tersangka P dan AYA disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sementara tersangka NS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tersangka ML disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Dengan dinyatakan lengkap tiga berkas perkara tersebut, tim jaksa peneliti saat ini masih menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Satgas Anti Mafia Bola Mabes Polri,” kata Mukri.

Dengan begitu, dari lima berkas yang telah diserahkan Satgas Anti Mafia Bola Polri kepada Kejaksaan Agung, masih terdapat dua yang belum lengkap, yakni tersangka DI yang disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya berkas TLE yang disangkakan melanggar Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dan atau Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap dan Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis empat tahun untuk Hadi Setiawan

Terdakwa kasus dugaan suap hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Medan Merry Purba, Hadi Setiawan menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Majelis hakim memvonis Hadi Setiawan dengan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan karena terbukti membantu pengusaha Tamin Sukardi menyuap Merry Purba untuk melancarkan perkaranya di Pengadilan Tipikor Medan. ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc.

Pengusaha yang turut suap hakim PN Medan divonis 4 tahun penjara

Jakarta (ANTARA) – Hadi Setiawan, seorang pengusaha, divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti turut menyuap hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Hadi Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Putusan itu lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang menuntut agar Hadi divonis 5,5 tahun penjara ditambah denda Rp350 juta subsider 4 bulan kurungan

Hadi terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Hadi Setiawan bersama dengan rekannya Direktur Utama PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi dinilai terbukti menyuap hakim ad hoc pengadilan Tipikor Medan Merry Purba sebesar 150 ribu dolar Singapura melalui panitera pengganti Helpandi dan rencanaya ada 130 ribu dolar Singapura yang akan diberikan kepada Sontan Merauke Sinaga selaku hakim anggota I.

Tujuan pemberian itu adalah agar Tamin mendapat putusan bebas dalam putusan perkara tipikor nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn mengenai pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektar bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Helvetia, Deli Serdang atas nama Tamin Sukardi.

Tamin mengajukan permohonan pengalihan status menjadi tahanan rumah dengan alasan medis pada 9 Juli 2018. Saat Helpandi mengajukan draf pengalihan status Tamin, masing-masing hakim menanyakan kepada Helpandi dengan kalimat “kok hanya tanda tangan saja?”

Dalam beberapa kali permintaan tanda tangan untuk penetapan izin berobat terdakwa Tamin, terlontar pertanyaan baik dari Merry Purba, Sontan Merauke maupun Wahyu Prasetyo dengan kalimat seperti ‘kok gini-gini aja?’ atau ‘kerja baktinya aja kita dek?’, atau ‘teken aja kita ini?’. Atas kalimat tersebut Helpandi memahaminya sebagai permintaan uang atau barang dari majelis hakim.

Staf administrasi perusahaan Tamin, Sudarni Samosir lalu melaporkan hasil pertemuan dengan Helpandi kepada Tamin dan ia pun meminta agar mengkomunikasikan dengan majelis hakim agar hakim tidak kecewa dan agar putusan perkaranya bebas pada 27 Agustus 2018.

Helpandi lalu menyebut untuk menyiapkan sebesar Rp3 miliar untuk tiga orang hakim dan Tamin menyanggupinya. Ia kemudian menghubungi rekannya Hadi Setiawan yang sudah berkomitmen untuk membantu dirinya. Tamin memberikan uang sejumlah 280 ribu dolar Singapura dalam amplop ke Hadi untuk diserahkan ke majelis hakim.

Pada 24 Agustus 2018, Helpandi bertemu dengan Merry Purba di lorong kerja dan mengatakan bahwa Tamin minta dibantu untuk putusan dan akan ada pemberian sejumlah uang dari Tamin.

Uang untuk Merry Purba diserahkan pada 25 Agustus 2018 di show room mobil Honda di Jalan Adam Malik, Helpandi lalu memberikan 150 ribu dolar Singapura kepada seorang pira yang mengendarai mobil Toyota Rush milik Merry Purba sedangkan uang untuk Sontan akan diserahkan sesaat putusan dibacakan yaitu 27 Agustus 2018.

Pada 27 Agustus 2018, majelis hakim memutuskan Tamin Sukardi bersalah dan dijatuhi pidana 6 tahun, denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp132,468 miliar sedangkan hakim Merry Purba menyatakan “dissenting opinion” yaitu dakwaan tidak terbukti dengan adalan sudah ada putusan perdata berkekuatan hukum tetap.

Atas putusan tersebut, Hadi menyatakan menerima sedangkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyatakan pikir-pikir.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan dua tersangka suap jabatan Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan dua tersangka kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019.

Dua tersangka itu, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS) dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan yang pertama selama 20 hari dimulai 4 April sampai 24 April 2019 untuk dua tersangka HRS dan MFQ,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Sementara, untuk tersangka lainnya, anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy belum dilakukan perpanjangan penahanan.

“Yang bersangkutan sedang dalam pembantaran di RS Polri dari 2 April 2019,” ucap Febri.

Menurut Febri, dari pemeriksaan dokter di KPK, penanganan terhadap Rommy perlu dilakukan di luar Rutan KPK.

Saat ini, Rommy ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta setelah diumumkan sebagai tersangka pada 16 Maret 2019.

“Selama pembantaran tersebut tidak dihitung dalam masa penahanan,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terdakwa hoaks tujuh kontainer surat suara mengaku bukan kreator

Jakarta (ANTARA) – Terdakwa perkara konten hoaks tujuh kontainer surat suara Pemilu 2019 yang sudah dicoblos, Bagus Bawana Putera atau BBP, mengaku bukan kreator pembuat berita bohong tersebut.

“Saya bukan kreator, tetapi hanya menyebarkan. Saya akui ceroboh tidak kroscek,” kata Bagus usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis sore.

Dalam agenda sidang perdana itu, Bagus mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Saya belum berani bicara apapun, karena takut merancukan arah sidang. Mohon maaf dengan segala hormat, tunggu sidang seminggu lagi,” ujarnya.

Sidang lanjutan kasus hoaks tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos itu rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (11/4) pukul 09.30 WIB.

Merunut perjalanan kasus tersebut, Bagus mengawali aksinya dengan merekam suaranya untuk menginformasikan kabar tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Dia mengunggah pernyataan hoaks itu serta merekam suara untuk disebarkan melalui sejumlah platform, di antaranya aplikasi percakapan Whatsapp dan Twitter.

Bareskrim Polri lantas menelusuri jejak digital penyebar hoaks itu, lalu menemukan Bagus yang diduga aktor utama. Dia ditangkap di Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019.

Atas perbuatan itu, dia dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong dengan ancaman 10 tahun penjara.

Selain itu, dia juga terancam UU ITE dengan acaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

Pengacara Terdakwa Osner Johnson Sianipar mengatakan akan menghadirkan sejumlah saksi yang dapat meringankan hukuman tersebut.

“Dia sebagai korban terlampau percaya dengan rekan-rekannya, tidak detail, tidak melihat kebenarannya. Kami selaku pengacara akan menghadirkan saksi yang meringankan,” ucap Osner.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo dan Sugiharto Purnama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penanganan kasus korupsi proyek dermaga Gili Air masuk penyidikan

Mataram (ANTARA) – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga apung di kawasan wisata Gili Air, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, masuk tahap penyidikan kepolisian.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syamsuddin Baharudin di Mataram, Kamis, membenarkan bahwa kasusnya telah masuk penyidikan di bawah penanganan Tim Subdit III Tipikor.

“Karena sudah ada alat bukti yang cukup makanya dari hasil gelar, kita naikkan status penanganannya ke penyidikan,” kata Syamsuddin.

Dalam dugaannya, dijelaskan, kerugian negara dalam proyek dermaga apung di kawasan wisata ini muncul dalam perhitungan volume dan spesifikasi pekerjaannya yang tidak sesuai dengan perencanaan.

indikasi tersebut terlihat dari sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan ketika kasusnya masih dalam tahap penyelidikan.

“Semua kasus korupsi umumnya dimulai dari dokumen (laporan pertanggungjawaban) yang tidak sempurna. Ini yang akan kita periksa-periksa lagi,” ujarnya.

Ketika progres penanganannya di tahap penyelidikan, pihak kepolisian sudah mengklarifikasi sejumlah saksi yang terlibat dan mengetahui proyek pembangunan dermaga apung Gili Air di Tahun 2017 tersebut.

Kadishublutkan Lombok Utara kabarnya sudah dua kali dimintai keterangan. Selain itu juga pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Lombok Utara, serta pihak rekanan pelaksana proyek.

Proyek pembangunan dermaga apung Gili Air bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017. Total pagu yang dianggarkan mencapai Rp 6,6 miliar dengan nilai kontrak Rp6,28 miliar.

Dalam pengerjaan proyek sempat molor dan dilakukan adendum. Alasannya karena ada kendala cuaca dan transportasi material menuju lokasi. Proyek akhirnya diselesaikan pada 29 Desember 2017 yang kemudian diresmikan Bupati Lombok Utara pada 25 Januari 2018.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa Sebut Bagus Bawana Putra Kreator Hoaks Surat Suara Tercoblos

Jakarta (ANTARA) – Jaksa menjerat Bagus Bawana Putra dengan delapan dakwaan atas cuitannya yang menjadi viral terkait hoaks tujuh kontainer yang berisi 80 juta surat suara telah tercoblos.

“Bagus adalah kreator dalam membuat rangkaian kata-kata untuk menyebarkan berita bohong ini,” kata Jaksa Mangontan dalam persidangan kasus itu, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis sore.

Mangontan membeberkan medium penyebaran hoaks itu dilakukan terdakwa melalui media sosial.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan itu, jaksa menyebut nama Sugiono alias Abdul Karim mengirimkan pesan ke grup WhatsApp Gerakan Nasional Prabowo Presiden (GNPP) Provinsi Banten.

Dia menanyakan terkait kebenaran informasi adanya tujuh kontainer berisi 80 juta surat suara yang telah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah itu, pesan diteruskan kepada Suroso dan Mujiman alias Maulana yang kemudian sampai kepada Bagus.

“Suroso yang menyampaikan informasi, tetapi Bagus yang berinisiatif untuk membuat rangkaian kata-kata dan menyebarkannya melalui media sosial Twitter ataupun WhatsApp grup. Dialah kreator dalam kasus ini,” ujarnya lagi.

Mangontan mengatakan awalnya kabar itu belum terlalu tersebar luas. Setelah Bagus mendapatkannya, maka dia berinisiatif merangkai kalimat hoaks.

“Dia berinisiatif membuat rangkaian kata-kata untuk mengarahkan pada pemberitaan yang tidak benar atau hoaks,” ujarnya lagi.

Mangontan mengungkapkan ada enam tersangka yang akan disidangkan terkait kasus ini.

“Dalam kasus berita bohong ini ada enam orang tersangka yang kami sidangkan baru satu,” ujarnya lagi.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo dan Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dosen IAIN Kudus lapor LPSK terkait dugaan intimidasi

Kudus (ANTARA) – Dosen IAIN Kudus, M. Saekan Muchith melaporkan dugaan intimidasi oleh sikap atau kebijakan serta pernyataan rektor IAIN kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyusul testimoninya yang dimuat beberapa media terkait dugaan jual beli jabatan.

“Saya juga melaporkannya kepada Komisi Aparatur Sipil Negara serta Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jika saya tidak melaporkan dugaan intimidasi tersebut, dikhawatirkan akan mendapat perlakuan diskriminatif secara birokrasi dari pihak rektor secara langsung atau tidak langsung,” kata Dosen IAIN Kudus M. Saekan Muchith di Kudus, Kamis.

Surat permohonan perlindungan dan pendampingan dikirim pada tanggal 27 Maret 2019 dengan tembusan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kemenag.

Ia mengungkapkan dugaan intimidasi dialami setelah memberikan testimoni tentang pengalamannya dalam mengikuti pengisian jabatan Ketua STAIN Kudus 2017, sedangkan April 2018 beralih menjadi IAIN Kudus.

Testimoninya itu, kata dia, dimuat di beberapa media daring pada 22 Maret 2019 dengan judul “M. Saekan Muchid Yakin Tak Terpilih jadi Ketua STAIN Kudus Karena Tak Bisa Amankan Proyek” serta di media lainnya berjudul “Dosen STAIN Kudus Mengaku Dapat Arahan Romi Amankan Teman Jakarta”.

Menurut dia pengalaman suksesi STAIN Kudus tahun 2017 merupakan sebatas pengalaman saja, sehingga tidak tertarik menyampaikannya kepada publik.

Akan tetapi, lanjut dia, setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Romahurmuziy serta memberikan keterangan kepada media bahwa OTT tersebut terkait jual beli jabatan di lingkungan Kemenag, kemudian dirinya teringat pengalaman saat ikut suksesi Ketua STAIN Kudus 2017.

“Secara moral, saya harus menyampaikan kepada publik dengan harapan bisa menjadi informasi tambahan bagi Kemenag untuk melakukan perbaikan sistem pengisian jabatan,” ujarnya.

Ia menduga ada kesamaan antara pengangkatan Kanwil Kemenag Jatim yang akhirnya terkena OTT KPK dengan suksesi Ketua STAIN Kudus 2017.

“Persamaannya, pihak yang dilantik sama-sama pernah tidak lolos tahap seleksi administrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan di dalam tulisan yang dimuat di media daring, tidak ada kalimat yang menyalahkan atau menyudutkan pihak lain serta dirinya juga tidak pernah menuduh lembaga manapun khususnya Kemenag bersalah atau buruk.

“Saya juga tidak pernah mengatakan kalau kampus saya IAIN Kudus terlibat dugaan kasus jual beli jabatan,” ujarnya.

Ia yakin bahwa pernyataan dari Menteri Agama dalam konferensi persnya disebutkan bahwa kasus OTT Romi tidak ada kaitannya dengan lembaga Kementerian Agama dan kasus OTT tersebut murni urusan pribadi.

“Menteri Agama melalui konferensi persnya itu juga meminta kepada seluruh ASN Kemenag untuk membantu penegakan hukum yang dilakukan KPK agar bisa menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas. Sedangkan testimoni saya justru mendukung harapan Menteri Agama dan juga bagian dari mendukung KPK untuk menuntaskan dugaan jual beli jabatan secara cepat dan tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor IAIN Kudus Mudzakir ketika dimintai tanggapannya soal tuduhan adanya jual beli jabatan menegaskan tidak pernah membeli jabatan karena tidak memiliki uang serta proses dirinya mengikuti pengisian jabatan Ketua STAIN yang saat ini berubah menjadi IAIN juga sudah dilalui secara legal dan sesuai aturan.

“Kalaupun disebutkan tidak lolos administrasi suksesi Ketua STAIN Kudus, karena panitia lokal saat itu menambah persyaratan yang tidak sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 68/2015,” ujarnya.

Setelah melalui banding administrasi Dirjen Kemenag, akhirnya pendaftaran dirinya dikabulkan sehingga terdapat empat kandidat, termasuk M. Saekan Muchith.

“Fathul Mufid yang merupakan Ketua STAIN saat itu juga sudah menyatakan tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait tuduhan intimidasi, katanya, tidak benar karena percakapan di grup Whatsapp memang berpendapat atas munculnya pemberitaan di beberapa media seharusnya yang bersangkutan meminta maaf karena selama ini bekerja di IAIN Kudus.

Pemberitaan di media daring tersebut, juga sempat memunculkan kemarahan, menyusul para dosennya sedang semangat-semangatnya mengajukan akreditasi program studi.

Selain itu, tuduhan menggalang dukungan di grup Whatsapp juga dibantah karena Saekan justru ditawari untuk bergabung dan tentunya akan disambut dengan baik karena kerja sama semua dosen sangat dibutuhkan untuk mendapatkan akreditasi sesuai yang diinginkan nantinya.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ratusan pejabat Banten belum sampaikan LHKPN 2018

Serang (ANTARA) – Ratusan pejabat pemprov dan Anggota DPRD Banten sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga sampai 31 Maret 2019 lalu, belum juga menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPKN) tahun 2018.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, jumlah penyelenggara negara (PN) atau wajib lapor (WL) LHKPN di lingkungan Pemprov Banten sebanyak 963 pejabat dan pegawai pemprov. Sedangkan yang sudah menyampaikan LHKPN sebanyak 837 orang. Dari jumlah itu sudah terverifikasi oleh KPK sebanyak 775, sudah diumumkan kelengkapannya 26 orang, masih belum lengkap 8, sudah diperbaiki 9, dan terverifikasi lengkap 6 laporan.

“Kalau dilihat prosentasenya 87 persen sudah menyampaikan LHKPNnya ke KPK. Tapi jumlah ini masih bergerak, karena per tanggal 31 Desember 2019 seperti yang disarankan KPK (paling akhir) baru mencapai 84,11 persen atau baru 810 pegawai telah lapor, tapi sampai dengan sekarang ada lagi yang melaporkan, dan sudah mencapai 87 persen,” kata Kepala BKD Banten, Komarudin didampingi Kabid Pembina dan Data Pegawai, Alpian di Serang, Kamis.

Sedangkan dari DPRD Banten, dari 85 orang anggota DPRD (lima orang unsur pimpinan) yang telah melaporkan sebanyak 51, dengan rincian sebagian besar masih diverifikasi, dan sudah diumumkan lengkap hanya beberapa saja. Kemudian untuk pejabat atau penyelenggara negara wajib LHKPN namun belum melaporkan masih ada sebanyak 126 pegawai pemprov.

sementara Kabid Pembinaan dan Data Pegawai pada BKD Banten, Alpian mengatakan, 126 pegawai pemporv yang diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya adalah selain pejabat eselon II, III dan IV juga staf yang ditunjuk sebagai bendahara keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sesuai dengan peraturan gubernur (Pergub) tentang LHKPN.

“Kalau di kita memang hampir seribu pegawai wajib lapor ke KPK, karena dalam Pergub itu selain pejabat eselon II, III dan IV juga pegawi pelaksana sebagai bendahara juga harus lapor. Sebenarnya kami sudah sampaikan melalui surat edaran sebanyak dua kali, agar segara menyampaikan harta kekayaan ke KPK. tapi sampai sekarang ada saja yang belum. Kami sendiri tidak mengerti, apakah tidak paham, atau enggan melaporkan dan malas untuk membuat laporan,” kata Alpian.

Menurutnya, kepatuhan terkait pelaporan harta kekayaan ke KPK pegawai pemprov dirasa masih tahap wajar, mengingat banyaknya penyelenggara negara di Pemprov Banten yang harus menyampaikan LHKPN.

“Kalau di kabupaten/kota yang lapor hanya pejabat eselon II saja. Jumlahnya hanya 42 sampai 43 saja. sedangkan di kita lebih 900 orang. Jadi masih ada kesempatan melaporkan,” kata Alpian.

Asda II Banten, Samsir meminta kepada pegawai pemprov yang diwajibkan menyampaikan harta kekayaannya ke KPK agar segera melaporkan.

“Kami imbau, bagi mereka yang belum segara lakukan LHKPN, dan itu juga akan menjadi catatan di kepegawaian sesuai dengan kepatuhan,” kata Samsir.

Pewarta: Mulyana
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga Kapolsek di Garut ikut diperiksa Bawaslu terkait netralitas Polri

Garut (ANTARA) – Tiga Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, ikut dipanggil dan menjalani pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Garut terkait pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz yang menuduh pimpinan Polres Garut tidak netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Ada tiga Kapolsek yaitu (Kapolsek) Garut Kota, Karangpawitan dan Kadungora,” kata Komisioner Bawaslu Garut, Asep Nurjaman usai pemeriksaan Kapolsek Pasirwangi di kantor Bawaslu Garut, Kamis.

Ia menuturkan, pemanggilan terhadap tiga kapolsek itu untuk melengkapi data dari pernyataan mantan Kapolsek Pasirwangi yang menuduh Kepala Polres Garut menginstruksikan para kapolsek untuk mendukung pemenangan calon presiden nomor urut 01.

Tiga pimpinan polisi di tingkat kecamatan itu, kata dia, cukup untuk menambah data keterangan terkait tuduhan mengerahkan kapolsek untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Garut.

“Memeriksa kapolsek itu karena dia saat hadir pada rapat itu ingin memastikan. Sementara cukup empat orang (kapolsek),” katanya.

Ia menyampaikan, pemeriksaan mantan Kapolsek Pasirwangi maupun kapolsek lainnya itu belum dapat disampaikan kepada publik, karena masih ada tahapan berikutnya yang harus ditempuh Bawaslu Garut.

“Keterangan itu belum bisa kami sampaikan kalau kami belum memplenokannya,” katanya.

Ia menegaskan, sesuai prosedur hasil dari pemeriksaan itu akan dirapat plenokan terlebih dahulu, kemudian dibahas bersama sampai ada ketetapan dan kejelasan hukumnya.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah ada status hukumnya,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama pemeriksaan kapolsek, Bawaslu Garut tidak merasa ada intervensi dari pihak kepolisian yang hadir dalam ruang pemeriksaan itu.

Bawaslu Garut, kata dia, bekerja secara profesional sesuai undang-undang yang berlaku dan mengedepankan integritas dalam menelusuri kasus tuduhan tentang Polri yang tidak netral.

“Sampai ini tidak ada intervensi, polisi yang hadir hanya pendampingan, mereka saat klarifikasi tak diperkenankan memberikan tanggapan, mereka hanya mendampingi,” katanya.

Sementara itu, Bawaslu Garut memeriksa mantan Kapolsek Pasirwangi untuk mengklarifikasi pernyataannya di media massa, Jakarta, Minggu (31/3) terkait Kapolres Garut tidak netral, namun akhirnya pernyataan itu dicabut oleh bersangkutan di Polda Jabar, Senin (1/4).

Meskipun sudah dicabut pernyataannya itu, Bawaslu Garut tetap memeriksa perwira menengah itu untuk memintai penjelasan pernyataannya, termasuk alasan mencabut pernyataannya itu.

Pewarta: Feri Purnama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Sekjen DPR RI saksi kasus Romi

ANTARA, Komisi pemberantasan korupsi mengagendakan pemanggilan Sekeretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar sebagai saksi kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama, yang menjerat mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Selain itu, KPK juga memanggil 3 anggota panitia pelaksana jabatan tinggi kementerian agama guna memberikan keterangan secara kooperatif yang diperlukan oleh tim KPK.(Produser Sizuka/Editor Fahrul Marwansyah)

Pengacara minta Bahar Smith dipindah ke Rutan Cibinong

Bandung (ANTARA) – Pengacara terdakwa penganiayaan terhadap remaja Habib Bahar bin Smith mengajukan permintaan kepada majelis hakim untuk memindahkan lokasi penahanan kliennya ke Rutan Cibinong, Bogor, yang saat ini ditahan di Rutan Polda Jabar karena rekannya sulit berkunjung

“Kami mohon dibantu. Kalau diberikan keleluasaan, ada ustad, habib, kawan dekat susah masuk ke sana. Kami memohon yang mulia,” kata pengacara Bahar, Ichwan Tuankotta dalam persidangan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Bandung di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jalan Seram, Kota Bandung, Kamis.

Ketua Majelis Hakim, Edison Muhammad belum bisa memutuskan permohonan kuasa hukum bahar pasalnya hal tersebut merupakan menyesuaikan kondisi teknis di lapangan.

“Pada prinsipnya, orang mau membesuk itu boleh. Tapi ada teknis pengamanan yang kami tidak tahu,” kata hakim.

Sementara itu jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor mengatakan untuk proses pembesukan diperlukan surat keterangan dari jaksa.

“Dari setiap yang berkunjung itu minta surat keterangan kepada kami. Kemungkinan yang tidak bisa bertemu itu yang tidak membawa surat,” kata jaksa.

Seusai persidangan, pengacara Bahar, Guntur Fathalillah mengatakan permintaan tersebut wajar. Sebab dibesuk merupakan hak dari kliennya. Pihaknya pun menginginkan agar Bahar ditahan di Rutan Cibinong.

“Ya harusnya di rutan sesuai acara hukum pidana. Rutannya itu rutan negara bukan rutannya polisi,” kata Guntur.

Hadirkan 15 Saksi

Selain itu Tim penasehat hukum perkara penganiayaan remaja untuk terdakwa Bahar Smith, Agil Yahya dan Abdul Basith akan hadirkan 15 saksi yang meringankan.

Salah seorang pengacara Guntur Fattahillah mengatakan, sejumlah saksi tersebut ada yang berasal dari luar daerah. Dan juga pihaknya akan menghadirkan saksi ahli terkait kasus yang menjerat Bahar.

“Kemungkinan 15 orang ada dari luar daerah juga yang kita hadirkan, termasuk saksi ahli,” kata Guntur.

Mengenai saksi yang akan dihadirkan, ia tidak menyebutkan secara rinci namun untuk saksi ahli dan dirinya akan mempertimbangkan untuk menghadirkan ahli pidana bahasa.

“Pidana dan bahasa juga. Tapi kita pertimbangkan untuk dibawa ke rapat. Saya pertimbangkan untuk ahli pidana bahasa,” katanya.

Sementara itu, persidangan hari ini telah menghadirkan saksi yang merupakan kakeknya korban Khairul Umam Al-Muzaki. Kakeknya yang bernama Oo Sunaryo tersebut memberikan kesaksian tentang pertemuannya dengan Zaki dalam kondisi babak belur.

Zaki adalah salah satu korban penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Bahar Smith.

Selain Zaki ada korban lainnya yakni Cahya Abdul Jabar. Keduanya telah memberikan kesaksian pada persidangan pekan lalu.

Saat ditetapkan menjadi tersangka, Bahar dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 170 ayat (2), pasal 351 ayat (2), pasal 333 ayat (2), dan pasal 80 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Densus tangkap terduga teroris di Jabar-Jateng-Jatim

Ya, tim Densus 88 bersama Satgas Antiteror yang ada di Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan teroris JAD

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengkonfirmasi adanya penangkapan beberapa terduga teroris di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh tim Densus 88 Antiteror Polri bersama Satgas Antiteror.

Kelompok yang diduga merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ini diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok Sibolga, Sumatera Utara.

“Ya, tim Densus 88 bersama Satgas Antiteror yang ada di Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap pelaku yang diduga terlibat jaringan teroris JAD,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis.

Namun demikian Dedi tidak merinci jumlah maupun inisial para terduga teroris yang berhasil ditangkap tersebut. “Untuk berapa jumlahnya akan disampaikan kemudian,” katanya.

Penangkapan ini bermula dari pengungkapan kasus terorisme di Sibolga, Sumatera Utara. Kemudian Densus mengembangkan kasus dan menangkap terduga teroris WP alias Syahid di Baleendah, Bandung, Jawa Barat.

“Hasil keterangan tersangka WP ini dikembangkan ke beberapa tersangka,” katanya.

Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini berujar tim Densus 88 dan Satgas Antiteror terus menyisir kelompok ini untuk mengantisipasi kemungkinan serangan teror mereka di kemudian hari.

Dari hasil pemeriksaan para terduga teroris yang tertangkap, pola teror yang diterapkan kelompok ini adalah lone wolf (sendirian) maupun secara kelompok kecil.

Selain itu, mereka juga merencanakan merampok kendaraan pengisi anjungan tunai mandiri (ATM) untuk membiayai rencana aksi teror mereka.

“Rencana mereka, setelah melakukan fai, mendapatkan modal, maka baru mereka merencanakan amaliyah, baik menggunakan senjata maupun bom,” katanya. 

Baca juga: Polri: Terduga teroris A terlibat bom Surabaya
Baca juga: Densus 88 buru pimpinan JAD Bandung

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Sulsel pindahkan tahanan lampu jalan Polman ke Mamuju

Makassar (ANTARA) – Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memindahkan dua tersangka dugaan korupsi lampu jalan dari sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas IB, Mamuju, Sulawesi Barat.

“Proses penyidikan sudah rampung dan sudah siap untuk di tahap dua (pelimpahan tersangka dan barang bukti) ke Kejari Mamuju,” ujar Kepala Seksi Penyidikan (Kasi Dik) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Andi Faik Nana Hamzah, Kamis.

Ia mengatakan dua tersangka yang dipindahkan yakni, Ha selaku pemilik dari CV Binanga yang merupakan rekanan pada proyek tersebut. Tersangka lainnya Kepala Bidang (Kabid) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) berinisial ABP.

Dia menjelaskan proyek yang dianggarkan pada 2016-2017 itu, pemerintah menggelontorkan dana untuk menerangi 144 desa, di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut dinyatakan bermasalah sehingga diduga telah merugikan negara sebanyak lebih dari Rp10 miliar.

“Untuk kepastian berapa miliar nilai kerugiannya nanti setelah ada hasl audit dari BPKP. Informasinya hasil audit sudah keluar dan baru akan diserahkan ke kejaksaan,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin menerangkan jika kedua tersangka mengarahkan para kepala desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga dengan memfasilitasi pembayaran lampu jalan di kantor BPMPD

Ha selaku rekanan disebutnya tidak memiliki kualifikasi ketenagalistrikan. Dalam pembelian lampu jalan tenaga surya ini, Kejati menduga ada permainan harga yang dilalukan oleh kedua tersangka.

“Untuk sementara hasil penyidikan kami itu ada permainan harga, ada mark up lampu jalan yang di jual seharga Rp23 juta sedangkan harga asli lampu jalan itu sekitar Rp18 juta.

Pada 2016 dibeli 720 unit lampu jalan dan pada tahun 2017 sebanyak 715 unit lampu jalan. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp17 miliar.
 

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penahanan pencuri kayu suren ditangguhkan

Temanggung (ANTARA) – Masa penahanan seorang pencurian kayu suren milik Perum Perhutani, Ngarohmin (54) warga Dusun Nglibak, Desa Ngadisepi, Gemawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, ditangguhkan.

“Kemarin pada hari Selasa (2/4) dipanggil kejaksaan dan diberi tahu masa tahanannya ditangguhkan,” kata Ngarohmin, di Temanggung, Kamis.

Penangguhan penahanan dilakukan setelah keluarga Ngarohmin mengajukan penangguhan penahanan pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan disetujui oleh pelapor, Perum Perhutani.

Ngarohmin menjelaskan telah menjalani masa tahanan selama 40 hari di Kejaksaan Negeri Temanggung karena perbuatannya mencuri kayu Suren di Petak 59 Resor Pemangku Hutan (RPH) Jumo, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Candiroto, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara.

Ia mengatakan penangguhan penahanan tersebut dia dapat setelah pihak keluarganya mengajukan permintaan ke kejaksaan negeri Temanggung. Menurut keluarga, kata Ngarohmin, kesalahan yang dia perbuat tidak menyebabkan kerugian besar, apalagi istrinya yang harus dia rawat karena kondisi sakit keras.

“Pengajuan penangguhan masa tahanan ini, anak saya sebagai jaminan. Saya juga menjalani wajib lapor ke kejaksaan seminggu sekali,” katanya.

Sebelumnya Ngarohmin dijerat dengan Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 12 UU nomor 18/2013 dengan ancaman hukuman selama-lamanya 10 tahun penjara setelah dilaporkan Resor Pemangku Hutan (RPH) Jumo, Bagian Kesatuan Pemangku Hutan Candiroto, Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kedu Utara.

Kasus yang menimpa kakek bercucu dua itu pun sampai di telinga Dewan Pengawas Perum Perhutani yang akhirnya juga melakukan penelusuran.

Di balik penangguhan masa tahanan Ngarohmin tersebut ternyata ada peran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menghubungi Dewan Pengawas Perum Perhutani.

Anggota Dewan Pengawas Perum Perhutani Wawan Siswantono mengaku dihubungi Ganjar Pranowo yang menanyakan kejelasan kasus tersebut terlebih melihat kondisi yang tengah menimpa Ngarohmin. Akhirnya Wawan melakukan penelusuran ke direksi dan karena alasan kemanusiaan Perum Perhutani menyetujui penangguhan penahanan Ngarohmin yang diajukan keluarga.

“Karena kami merasa ada kejanggalan pada kasus tersebut, sebagai bentuk empati, kami menyetujui penangguhan penahanan yang diajukan keluarga Ngarohmin pada kejaksaan,” kata Wawan saat mengunjungi kediaman Ngarohmin.

Selain itu, dia mengatakan kasus yang menimpa Ngarohmin ini jika dilihat secara kualitas kesalahan termasuk kategori ringan, maka begitu mengetahui hukuman yang ditimpakan pada Ngarohmin, dirinya langsung menelusuri seluk beluk perkara.

“Mestinya kasus ini bisa diselesaikan dulu secara musyawarah, terlebih kayu tebangannya masih tergeletak di hutan dan belum dimanfaatkan. Tetapi kalau gerombolan pembalakan liar ya harus tegak lurus, ditindak tegas. Bahkan oknum aparat yang bermain juga harus ditindak tegas,” katanya.

Selain mencari kejelasan, katanya silaturahmi ini juga sebagai bentuk ungkapan maaf kepada Ngarohmin. Dia berharap kasus seperti ini tidak terulang, kalau pun terjadi kasus seperti ini, bukan ke meja hijau penyelesaiannya, tapi cukup kekeluargaan.

Selain Ngarohmin, dia berharap ada perlakuan serupa dari penegak hukum pada kasus yang terjadi di Blora karena modusnya sama.

“Mereka tidak mencari keuntungan materi. Jika dikatakan itu penegakan hukum, okelah. Tapi ingat hukum itu diciptakan untuk mencapai keadilan. Nah keadilan ini yang ingin kita tuju. Karena ini kasusnya sudah P21, saya berharap tuntutan yang didakwakan sesuai azas keadilan, Perum Perhutani bisa memberi kesaksian yang meringankan dan hakim bisa memutuskan dengan bijak,” katanya.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK jadwalkan ulang panggil Sekjen DPR

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar untuk diperiksa dalam penyidikan kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Sebelumnya, KPK pada Kamis memanggil Indra sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.

“Yang bersangkutan berhalangan hadir, pemeriksaan dijadwalkan ulang minggu depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Febri menyatakan bahwa pemanggilan terhadap Indra dibutuhkan terkait posisi Romahurmuziy di DPR RI.

Selain Indra, KPK pada Kamis juga memeriksa tiga saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy.

Tiga saksi itu merupakan anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal, yakni Ari Haryanto, Afridul, dan Muhammad Basworo.

“Penyidik mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait alur seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Sumbar antisipasi peredaran narkoba melalui jalur laut

Padang, (ANTARA) – Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat Kombes Pol Ma’mun mengatakan pihaknya mengantisipasi peredaran narkoba melalui jalur laut masuk ke provinsi tersebut.

“Sejauh ini fokus penangkapan dilakukan di jalur darat dan pernah juga yang dari udara melalui bandara namun tidak menutup kemungkinan peredaran dari laut juga dilakukan,” kata dia di Padang, Kamis.

Menurut dia, dalam hal ini pihakya terus membangun koordinasi baik dengan TNI AL, BNNP Sumbar dan Ditpolair Polda Sumbar agar kawasan perairan Sumbar tidak dimanfaatkan oleh bandar untuk memasukkan narkoba.

“Luas laut Sumatera Barat cukup luas dengan bibir pantai yang panjang tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pengawasan,” ujar dia

Ia menjelaskan sejauh ini Sumatera Barat masih menjadi daerah transit utama peredaran narkoba. Mereka bertansaksi narkoba jenis sabu-sabu berkilo-kilo dan membawa ke luar Sumbar.

“Sumbar masih menjadi wilayah transit belum tujuan utama dan kita tentu berharap Sumbar tidak menjadi daerah tujuan utama,” katanya

Menurut dia daya beli narkoba di Sumbar sebenarnya tidak tinggi sehingga yang ditemukan di lapangan narkoba dijual dengan paket-paket kecil atau paket hemat.

“Perlu kerja sama seluruh pihak untuk menjaga lingkungan sekitar terjaga dari peredaran narkotika,” ujar dia

Hal tersebut tidak akan memperlemah pengawasan narkoba di Sumbar terutama di wilayah perbatasan dengan provinsi lainnya seperti Kota Payakumbuh, kabipaten 50 Kota, Dharmasraya, Pasaman Barat dan Pasaman Timur.

“Kami bekerja sama dengan Polda Riau, Sumatera Utara, Jambi dan Bengkulu untuk mengungkap peredaran narkoba lintas provinsi ini. Selain itu untuk pengungkapan kami bekerja sama dengan seluruh instansi terkait dan masyarakat agar sumbar bersih dari narkoba,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tangkap dua pelaku pembuat ijazah palsu di Sentani

Sentani, Jayapura (ANTARA) – Kepolisian Resor Jayapura menangkap dua pelaku pembuat ijazah palsu di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada Februari lalu.

Satuan Reserse Kriminal Polres Jayapura melalui Tim Cycloop yang dipimpin Kasat Reskrim IPTU Oscar F. Rahadian, berhasil mengungkap pelaku pembuat ijazah palsu di Sentani.

Wakapolres Jayapura Kompol Lip Syarif Hidayat didampingi Kasat Reskrim Iptu Oscar F. Rahadian di Mapolres Jayapura, Kamis, menjelaskan pengungkapan pelaku pembuatan ijazah palsu ini berkat informasi yang didapat dari masyarakat.

“Informasi kami dapat dari masyarakat terkait dua pelaku pembuat ijazah palsu ini pada Minggu, 10 Februari 2019,” katanya.

Dari informasi itu, kata dia, anggota berhasil menangkap dua orang pelaku masing-masing seorang pria berinisial LSW (39) dan seorang wanita berinisial PW (59) di BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura, kala itu.

Lanjut dia, peran dari keduanya yakni LSW (39) yang membuat ijazah, sedangkan PW (59) bertugas mencari orang untuk dibuatkan ijazahnya.

“Dari keterangan keduanya, setelah kami selidiki ternyata ada 10 orang yang telah memakai jasa mereka. Mirisnya lagi 10 orang tersebut sudah terdaftar sebagai Aparatur Sipil Negara(ASN) di beberapa kabupaten/ kota di Papua,” katanya.

Kompol Lip Syarif Hidayat menyebutkan, pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap 10 orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terkait ijazah yang dimiliki.

“Apabila, terbukti mempergunakan ijazah palsu, maka akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku,” katanya.

Ia menambahkan, kedua pelaku sudah ditahan di rutan Mapolres Jayapura untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hingga kini prosesnya sudah tahap pertama/pengiriman berkas ke Kejaksaan.

“Keduanya kami jerat dengan pasal 68 ayat 1 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau kedua pasal 263 ayat (I) KUHP JO pasal 55 ayat (I) KUHP dengan ancaman hukuman 6 Tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),” tambah dia.

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jaksa periksa berkas korupsi dana bantuan masjid

Berkasnya masih kita periksa. Nantinya kalau pun sudah lengkap, akan kita kabarkan ke penyidiknya, kata Gde Putra

Mataram (ANTARA) – Kejaksaan Negeri Mataram, memeriksa berkas kasus dugaan korupsi berjamaah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Nusa Tenggara Barat, terkait pungutan liar dana bantuan masjid pascagempa Lombok.

Kasi Pidsus Kejari Mataram Anak Agung Gde Putra di Mataram, Kamis, mengatakan, pemeriksaan berkas itu dilakukan setelah pihaknya menerima pelimpahan dari penyidik Polres Mataram.

“Berkasnya masih kita periksa. Nantinya kalau pun sudah lengkap, akan kita kabarkan ke penyidiknya,” kata Gde Putra.

Berkas yang diterima dari penyidik kepolisian itu adalah milik tiga tersangka yang dipisah dalam dua berkas.

Satu berkas untuk tersangka berinisial BA, staf KUA Gunungsari, yang tertangkap tangan usai menarik uang dari pengurus masjid penerima dana bantuan.

Kemudian berkas kedua untuk dua tersangka yang perannya terungkap dari hasil pengembangan kasus penangkapan BA, yakni Kasubbag Tata Usaha Kemenag Lombok Barat berinisial IK dan SL, Kepala Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian Kanwil Kemenag NTB.

Sementara, Kasat Reskrim Polres Mataram AKP Joko Tamtomo mengatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan informasi dari jaksa peneliti.

“Kita tunggu hasil pemeriksaannya, kita yakin tidak ada yang kurang lagi dalam berkasnya. Nantinya kalau pun lengkap, akan segera kita laksanakan tahap duanya (pelimpahan tersangka dan barang bukti),” kata Joko Tamtomo.

Sebelumnya berkas milik tiga tersangka dikembalikan jaksa karena dinilai ada materi yang perlu dilengkapi dalam pemberkasan.

Salah satu materi yang diminta jaksa, yakni berkaitan dengan rekonstruksi aksi tangkap tangan terhadap tersangka BA, staf KUA Gunungsari.

Terkait dengan permintaan tersebut, pihak kepolisian telah menggelar rekonstruksi dan melengkapi kekurangan berkas dengan mengklarifikasi kembali para pihak yang terlibat, baik tersangka maupun saksi dari pihak penerima dana bantuan.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019