Pemecatan 13 taruna Akpol pelaku pembunuhan dinilai sebagai langkah maju

Jakarta (ANTARA News) – Pemecatan 13 taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang terbukti melakukan penganiayaan dan menyebabkan tewasnya taruna junior di lembaga pendidikan tersebut merupakan langkah maju karena selama ini penanganan kasus itu tertutup.

“Sikap tegas ini sebuah langkah maju. Selama ini penanganan kasus penganiayaan di Akpol cenderung tertutup dan baru kali ini penanganan kasus di Akpol sangat transparan,” tutur Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane di Jakarta, Selasa.

Neta S Pane menyebut baru kali ini taruna Akpol sebanyak itu dipecat akibat melakukan penyiksaan yang menyebabkan kematian, meski sempat menggantung sejak 2017.

Sementara pemecatan itu diambil setelah digelar sidang Dewan Akademik  (Wanak) Akpol yang dipimpin Gubernur Akpol Irjen Rycko Amelza Dahniel dan dihadiri Kalemdikpol Arief Sulistyanto.

Kasus penganiayaan yang menyebabkan terbunuhnya Brigadir Dua Taruna M. Adam pada Mei 2017 itu, melibatkan 14 taruna Akpol. Sebelumnya pada Juli 2018, seorang taruna telah dipecat melalui sidang Wanak.

Neta mengatakan dari 13 taruna tersebut, terdapat dua anak jenderal, tujuh anak kombes dan empat anak warga sipil sehingga ia mengapresiasi ketegasan Polri dalam mengambil keputusan itu.

Dari pantauan IPW, kata dia, semula keputusan pemecatan terhadap 13 Taruna Akpol itu berjalan alot sehingga sidang Wanak Akpol terpaksa dilakukan selama dua hari, meski Mahkamah Agung sudah mengeluarkan keputusan tetap terhadap kasus itu.

Neta menyebut alotnya keputusan itu karena adanya usulan hanya empat taruna yang dipecat sehingga memunculkan polemik.

“Bagaimanapun Akpol adalah lembaga pendidikan dan candra dimuka tempat melahirkan kader kader Polri yang profesional, humanis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM,” kata Neta.

Baca juga: 14 taruna Akpol dituntut 1,5 sampai 3 tahun penjara

Baca juga: Setelah Brigadir Adam tewas, korps kedaerahan di Akpol dihapus

Baca juga: Mohammad Adam tewas saat “dibina” seniornya

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar dukung usulan penetapan Hari Keselamatan Berlalu Lintas

Jakarta (ANTARA News) – Sejumlah pakar mendukung usulan Polri soal wacana penetapan tanggal 31 Maret sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Salah satunya, ahli keselamatan transportasi dari Universitas Indonesia, Tri Tjahjono setuju dengan usulan penetapan 31 Maret sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas untuk menekan angka kecelakaan di Indonesia yang cukup tinggi.

“Usul ini sudah sesuai untuk menekan angka kecelakaan,” Tri Tjahjono dalam diskusi di Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (12/2).

Ahli teknologi informasi Riri Fitri Sari juga menyambut baik usulan Polri itu.

Menurut dia,  mengutamakan keselamatan dalam berkendara dan menaati peraturan lalu lintas merupakan hal yang wajib. Namun demikian, belum semua masyarakat memahami hal ini.

Untuk itu harus ada sosialisasi yang berkelanjutan untuk menanamkan kebiasaan mengutamakan keselamatan berkendara.

“Harapannya kita semua bisa berpartisipasi dengan semangat dan makin kita berbudaya dan memberikan contoh menggunakan jalan raya dengan lebih aman dan mengutamakan keselamatan di jalan raya,” kata Riri.

Polri mengusulkan tanggal 31 Maret untuk diperingati sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas. 

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri menilai usulan ini sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun secara signifikan.

“Poin pentingnya (peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas) agar jumlah laka lantas benar-benar menurun, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi laka lantas alias zero acccident,” kata Refdi.

Untuk mewujudkan usulan ini, Polri pun mengadakan serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi guna meminta masukan. 
Baca juga: Polri usul 31 Maret jadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas
Baca juga: Polisi targetkan dua juta relawan lalu lintas hingga Maret

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi saksi soal catatan aliran dana terhadap pejabat PUPR

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi soal catatan aliran dana terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PUPR terkait kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

Untuk mengkonfirmasi hal itu, KPK pada Selasa, memeriksa enam saksi untuk dua tersangka dalam berbeda, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR) dan dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN).?

“Dari para saksi, penyidik mendalami proyek-proyek SPAM yang diikuti PT WKE (Wijaya Kusuma Emindo) dan PT TSP (Tashida Sejahtera Perkasa) serta dikonfirmasi juga catatan-catatan uang keluar yang diduga berasal dari PT WKE kepada sejumlah pejabat di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Empat saksi yang diperiksa untuk tersangka Meina Woro Kustinah, yaitu karyawan PT WKE Jemy Paundanan, Direktur PT WKE Dwi Priyanto Siswoyudo, pegawai PT WKE dan Direktur PT TSP Adi Dharma, dan Direktur pada PT WKE dan PT TSP Untung Wahyudi.

Selanjutnya dua saksi untuk tersangka Teuku Moch Nazar, yakni Direktur Proyek PT WKE Yuliana Enganita Dibyo dan Irene Irma, seorang karyawan swasta.

Selain itu, KPK pada Selasa juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), yakni Inspektur Pemprov Kalimantan Barat Bride Suryanus Allorante.

“Saksi Bride Suryanus Allorante tidak hadir. Tidak ada konfirmasi terkait ketidakhadirannya,” ucap Febri.

KPK pun menyesalkan bahwa sampai saat ini telah teridentifikasi adanya 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

“Memang kami sangat sesalkan ya karena ketika penyidikan dilakukan semakin berkembang dan menguat bukti-bukti bahwa dugaan praktik yang sama tidak terjadi hanya pada katakan lah empat proyek yang kemudian kami tingkatkan ke proses penyidikan bahkan sekarang ada 16 PPK lain yang sudah kembalikan uang juga dan juga ada aliran dana,” ujar Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga sampai saat ini telah menerima pengembalian uang sebesar Rp4,7 miliar dari 16 PPK proyek SPAM di Kementerian PUPR.

KPK pun, lanjut Febri, juga menyoroti soal pengawasan internal di Kementerian PUPR.

“Ini bisa terjadi tentu saja karena salah satu faktornya pengawasan internal juga belum bisa menjangkau atau mencium keberadaan dugaan penyimpangan-penyimpangan di sini,” tuturnya.

Terkait hal itu, KPK juga telah memeriksa Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR Widiarto pada 15 Januari 2019 lalu.?

“Karena itu lah sebetulnya KPK juga sudah lakukan pemeriksaan terhadap Irjen Kementerian PUPR sebagai salah satu saksi untuk mendalami sebenarnya apa yang sudah mereka pantau, apa yang sudah mereka temukan terkait dengan dugaan penyimpangan-penyimpangan,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka diduga menerima masing-masing sebagai berikut.?

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK cegah saksi ke luar negeri terkait kasus suap proyek SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemendagri diminta beri tindakan guna tertibkan Perda

Itu praktik buruk otonomi dan merusakan kepercayaan

Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan memberikan tindakan tegas terhadap pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah (perda) yang tidak pro dengan investasi, serta bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

Tindakan tegas ini dapat berupa surat peringatan ataupun teguran dan serta terus mengevaluasi perda-perda yang bermasalah tersebut, kata Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kemendagri, katanya, selaku pembina kepala daerah, memiliki kewenangan terkait hal ini dan juga menekankan bahwa pertentangan ini memiliki konsekuensi.

“Hal ini bisa berdampak kepada ekonomi daerah tersebut. Kemendagri tentu memiliki peran karena Kemendagri adalah pemerintah pusat, yang harus mampu mengatur pemerintah daerah,” kata Riza.

Sampai saat ini, lanjutnya, masih banyak perda yang tidak pro investasi dan bertentangan dengan peraturan di atasnya walaupun sudah ribuan perda telah dilebur, direvisi, dan dihapuskan.

Anggota Fraksi Gerindra ini juga menjelaskan pemerintah pusat memang perlu menghargai kebijakan lokal yang dimiliki oleh setiap daerah, namun bukan berarti pemda terus membentuk perda baru dan menimbulkan pertentangan.

“Kadang-kadang, teman-teman di pemerintah daerah dan DPRD itu tidak mengerti. Untuk itu, selain evaluasi dan tindakan, Kemendagri juga perlu sosialisasi secara terus menerus,” ujarnya.

Salah satu Perda yang dinilai bertentangan dengan investasi adalah Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diberlakukan oleh Pemerintah Kota Bogor karena dinilai ada pertentangan dari produsen rokok dan distributornya.

Baca juga: Pemkot Bogor perketat pengendalian tembakau hingga ke tingkat rumah tangga

“Kita mendukung semua hal yang membuat iklim usaha atau investasi menjadi sehat,” kata Riza.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert NA Endi Jaweng berpendapat, Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor tumpang tindih dan menimbulkan ketidakpastian usaha.

Perda 12/2009 Kota Bogor tersebut dinilai bertentangan secara substansi dengan Peraturan Pemerintah 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

“Ini bukan setuju atau tidak soal KTR. Tapi, peraturan nasional yang ditabrak pemda membuat ketidakpastian. Itu praktik buruk otonomi dan merusakan kepercayaan,” katanya.

Menurutnya, penguatan pengawasan Kemendagri dan pemerintah provinsi menjadi masalah fundamental yang harus diselesaikan.

Lemahnya pengawasan menjadi salah satu penyebab utama maraknya perda  bermasalah.

“Pemda harus menghadirkan kepastian berusaha di daerahnya. Harus dipastikan bahwa tumpang tindih regulasi dibuang jauh-jauh karena disharmonisasi regulasi pusat dan daerah menimbulkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Baca juga: Anggota DPRD: revisi Perda KTR Surabaya anjuran Kemendagri

Baca juga: Perda KTR dinilai tak sesuai aturan nasional
 

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemohon uji UU RS dan UU Pemda perbaiki permohonan

Jakarta (ANTARA News) – Pemohon uji UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan UU 44/2009 tentang Rumah Sakit (UU RS) di Mahkamah Konstitusi (MK), memerbaiki pokok permohonannya.

Rochmadi Sularsono selaku pemohon uji Pasal 209 ayat (1), (2) beserta lampiran UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU RS, membacakan permohonan melalui konferensi video yang ditayangkan di ruang sidang Gedung MK Jakarta, Selasa.

“Untuk bagian judul sudah diubah sesuai format, begitu juga bagian kedudukan hukum saya tambahkan lebih banyak lagi,” ujar Rochmadi.

Pemohon juga menerangkan kerugian konstitusional yang dihadapi terkait dengan rumah sakit daerah yang berbentuk unit struktur, sehingga berbeda dengan peraturan pemerintah namun sama dengan bunyi UU 44/2009.

“Pemohon yang berprofesi sebagai PNS mempermasalahkan perbedaan penafsiran status badan layanan umum daerah terkait dengan kepengurusan rumah sakit Pemerintah atau Pemerintah Daerah,” tambah Rochmadi.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan hukum atas terjadinya multitafsir terhadap pemberlakuan aturan-aturan tersebut.

Pemohon mempermasalahkan status kepegawaian dalam proses hukum di tingkat PTUN dengan pokok perkara pemberian hukuman disiplin kategori ringan sebagai akibat pemberlakuan pasal tersebut.

Selain itu,  Pemohon mendalilkan kerugian konstitusionalnya muncul karena terdapat pertentangan antara Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda dan Pasal 7 ayat (3) UU RS.  

Sesuai ketentuan UU RS, rumah sakit yang didirikan Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan apabila klasifikasi rumah sakitnya adalah tipe C dan D.

Adapun Lembaga Teknis daerah yang harus melakukan pola pengelolaan keuangannya adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)dan merupakan Lembaga Teknis Daerah atau Instansi Tertentu pada bidang kesehatan.

Pemohon kemudian meminta agar Mahkamah Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) beserta lampirannya UU Pemda serta Pasal 7 ayat (3) UU RS bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28D ayat (1) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi tiga saksi soal proses pengajuan anggaran DAK Kebumen

Jakarta (ANTARA News) – KPK mengkonfirmasi tiga saksi terkait proses pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

KPK pada Selasa memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus itu, yakni Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir, anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig, dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah.

Ketiganya diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan.

“Ketiga saksi dikonfirmasi terkait proses dan prosedur pengajuan anggaran, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016, termasuk dalam posisi di Badan Anggaran DPR RI sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Usai diperiksa, Kahar mengaku dimintai keterangan oleh penyidik soal penganggaran APBN-P 2016. “Saya dimintai keterangan tentang penganggaran APBN-P 2016, pertanyaan cuma tujuh,” ucap Muzakir.

Saat dikonfirmasi apakah DAK untuk Kabupaten itu dibahas secara khusus di Banggar, ia mengaku tidak mengetahuinya. “Tidak tahu saya,” kata Kahar yang sebelumnya menjabat Ketua Banggar DPR itu. Hal yang sama pun dinyatakan Ahmad Riski Sadig, tidak aada pembahasan secara khusus di Banggar soal DAK Kabupaten Kebumen itu. “Tidak ada, kami tidak pernah membahas khusus. Kami tidak membahas khusus daerah per daerah,” kata Sadig usai diperiksa.

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka. Penerimaan hadiah atau janji Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. Diduga Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cegah saksi ke luar negeri terkait kasus suap proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – KPK mencegah ke luar negeri terhadap satu saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Pencegahan itu dilakukan dalam penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo, Budi Suharto. “KPK telah mengirimkan surat ke imigrasi untuk melakukan tindakan pelarangan seseorang ke luar negeri dalam penyidikan dengan tersangka BSU, Direktur Utama PT WKE dalam kasus dugaan suap terkait proyek SPAM,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Satu orang yang dicegah itu, yakni  Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016 Tampang Bandaso.  “Dicegah ke luar negeri selama enam bulan pertama terhitung sejak 23 Januari sampai dengan 23 Juli 2019,” ucap Febri.

Bandaso juga pernah diperiksa sebagai saksi untuk Suharto pada 21 Januari 2019 lalu. “Karena masih dibutuhkan keterangannya dalam proses penyidikan ini, maka perlu dilakukan pencegahan ke luar negeri agar saat dibutuhkan keterangan, saksi berada di Indonesia,” kata Diansyah.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Suharto, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Irene Irma, dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Lampung, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar, dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK geledah tiga lokasi terkait kasus suap pekerjaan subkontraktor fiktif

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah tiga lokasi di Jakarta dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Dalam kasus itu, KPK telah mengumumkan dua tersangka, yakni mantan Kepala Divisi ll PT Waskita Karya Fathor Rachman (FR) dan mantan Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Il PT Waskita Karya Yuly Ariandi Siregar (YAS).

“Dalam dua hari ini, Senin (11/2) sampai Selasa KPK melakukan rangkaian penggeledahan di tiga lokasi di Jakarta,” kata Juru Bicara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Tiga lokasi yang digeledah itu, yakni Rumah Dirut Jasa Marga Desi Arryani yang juga mantan Kepala Divisi dan mantan Direksi PT Waskita Karya di Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada Senin (11/2).

Selanjutnya, rumah pensiunan PNS di Kementerian PUPR di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada Selasa.Kemudian, rumah pensiunan PNS di Kementerian PUPR di Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur pada Selasa.

“Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan terhadap tersangka FR dalam kasus tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan kontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,” kata Febri.

Dari penggeledahan tersebut, lanjut Febri, disita sejumlah dokumen untuk kebutuhan pembuktian dugaan kontraktor fiktif di sejumlah proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar dan kawan-kawan diduga menunjuk beberapa perusahaan subkontraktor untuk melakukan pekerjaan fiktif pada sejumlah proyek konstruksi yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya.

Sebagian dari pekerjaan tersebut diduga telah dikerjakan oleh perusahaan lain, namun tetap dibuat seolah-olah akan dikerjakan oleh empat perusahaan subkontraktor yang teridentifikasi sampai saat ini.

Diduga empat perusahaan tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Atas subkontrak pekerjaan fiktif itu, PT Waskita Karya selanjutnya melakukan pembayaran kepada perusahaan subkontraktor tersebut. 

Namun selanjutnya, perusahaan-perusahaan subkontraktor tersebut menyerahkan kembali uang pembayaran dari PT Waskita Karya kepada sejumlah pihak termasuk yang kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar.

Dari perhitungan sementara dengan berkoordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, diduga terjadi kerugian keuangan negara setidaknya sebesar Rp186 miliar. 

Perhitungan tersebut merupakan jumlah pembayaran dari PT Waskita Karya kepada perusahaan-perusahaan subkontraktor pekerjaan fiktif tersebut.

Diduga empat perusahaan subkontraktor tersebut mendapat pekerjaan fiktif dari sebagian proyek-proyek pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, bendungan, dan normalisasi sungai. Total terdapat 14 proyek terkait pekerjaan fiktif tersebut.

Ke-14 proyek itu, yakni proyek Normalisasi Kali Bekasi Hilir, Bekasi, Jawa Barat, proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Paket 22, Jakarta, proyek Bandara Kualanamu, Sumatera Utara, proyek Bendungan Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket 1, Jakarta, proyek PLTA Genyem, Papua, dan proyek Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi 1, Jawa Barat. 

Selanjutnya, proyek “fly over” Tubagus Angke, Jakarta, proyek “fly over” Merak-Balaraja, Banten, proyek Jalan Layang Non Tol Antasari-Blok M (Paket Lapangan Mabak), Jakarta, proyek Jakarta Outer Ring Road (JORR) seksi W 1, Jakarta, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 2, Bali, proyek Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Paket 4, Bali, proyek Jembatan Aji Tulur-Jejangkat, Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Atas perbuatannya, Fathor Rachman dan Yuly Ariandi Siregar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. 
Baca juga: Ini 14 proyek fiktif yang diungkap KPK
Baca juga: KPK panggil delapan saksi kasus proyek Waskita Karya
Baca juga: KPK minta BUMN hindari korupsi anggaran proyek

 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar pertanyakan penundaan pengumuman seleksi hakim MK

Jakarta (ANTARA News) –  Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan mempertanyakan motif DPR yang menunda utuk mengumumkan hasil seleksi calon hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

“Tentu jadi pertanyaan, karena kalau dari awal seleksi sudah dilakukan terburu-buru lantas kenapa pengumuman tidak dipercepat mengingat hasil dari uji kelayakan dan kepatutan sudah ada,” ujar Jimmy ketika dihubungi Antara di Jakarta, Selasa.

Pendaftaran untuk seleksi calon hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR dilaksanakan pada 31 Januari. Proses seleksi dilaksanakan secara cepat sehingga pada pada Rabu (6/2) hingga Kamis (7/2) malam tim panel hakim Konstitusi sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, untuk membantu DPR memilih dua terbaik dari 11 kandidat yang mendaftar seleksi tersebut.

Kendati proses sudah dilaksanakan secara cepat, namun DPR kemudian memutuskan untuk menunda pengumuman hasil seleksi hingga selesai masa reses DPR yaitu pada 12 Maret.

“Pertanyaannya adalah kenapa menunggu waktu hingga satu bulan untuk mengumumkan bila semua sudah memegang data hasil tes kepatutan dan kelayakan,” ujar Jimmy.

Jimmy menilai DPR tampak sengaja menunda pengumuman hasil seleksi dalam waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat bisa saja lupa dengan apa yang menjadi pemikiran tim panel pada tes kelayakan dan kepatutan.

“Kalau masyarakat lupa dengan rekomendasi tim panel seleksi ini, DPR tentu dengan mudah bisa mengambil keputusan tanpa melihat hasil tes sebelumnya, ada permainan politik dalam seleksi ini,” kata Jimmy.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond J Mahesa membantah dugaan bahwa seleksi calon hakim Konstitusi berlangsung secara terburu-buru.

Menurut Desmond, seleksi calon hakim Konstitusi digelar secara terbuka dan transparan. Desmond juga membenarkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Konstitusi berlangsung pada Rabu (6/2) hingga Kamis (7/2) malam yang langsung diambil keputusan.

Sebagai informasi, sebanyak 11 calon hakim Konstitusi mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Sebelas nama tersebut adalah Hestu Armiwulan Sochmawardiah, Aidul Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, M Galang Asmara, Wahiduddin Adams, Refly Harun, Aswanto, Ichsan Anwary, Askari Razak, Umbu Rauta dan Sugianto.
Baca juga: Komisi III tunda pengambilan keputusan calon hakim konstitusi
Baca juga: Komisi III bantah proses seleksi hakim MK terburu-buru

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dirut PLN bersaksi di Pengadilan Tipikor

Direktur Utama PLN Sofyan Basir (kanan) memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 dengan terdakwa Idrus Marham di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (12/2/2019). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi Direktur Utama PLN Sofyan Basir dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Iwan Supangkat. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/foc.

Polri usul 31 Maret jadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas

Jakarta (ANTARA News) – Kakorlantas Polri Irjen Polisi Refdi Andri mengusulkan 31 Maret untuk diperingati sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

“Harus ada momen untuk membawa masyarakat sadar bahwa keselamatan adalah hal yang utama. Alangkah baiknya bila kami usulkan 31 Maret untuk menjadi Hari Keselamatan Berlalu Lintas,” kata Refdi di Kantor NTMC, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, usulan itu berawal dari kegiatan Millennial Road Safety Festival (MRSF) yang merupakan kampanye keselamatan berlalu lintas bagi kaum milenial. 

Kemudian pihaknya ingin agar program kampanye MRSF bisa menjadi budaya dan berkelanjutan dari tahun ke tahun sehingga akhirnya pihaknya mengusulkan 31 Maret 2019 untuk ditetapkan sebagai Hari Keselamatan Berlalu Lintas.

Alasan pemilihan tanggal tersebut, kata Refdi, karena hari tersebut bertepatan dengan puncak kegiatan Millennial Road Safety Festival. “Tanggal 31 Maret 2019 adalah hari puncak pelaksanaan MRSF. Ini momentum bagaimana program ini berkelanjutan dari tahun ke tahun,” katanya.

Untuk mewujudkan wacana pencanangan peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas, Polri pun mengadakan serangkaian diskusi bersama perwakilan kementerian lembaga, pengamat transportasi, sejumlah ahli dan akademisi.

“Kami minta masukan dari ahli, pengamat transportasi, kementerian lembaga sehingga ide pencanangan ini bisa benar-benar matang,” katanya.

Refdi mengatakan, pencanangan Hari Keselamatan Berlalu Lintas dinilainya penting, sebagai salah satu upaya agar jumlah kecelakaan dan jumlah korban kecelakaan lalu lintas menurun serta untuk mencapai target tidak adanya kecelakaan lalu lintas pada 2035.

“Poin pentingnya (peringatan Hari Keselamatan Berlalu Lintas), agar jumlah laka lantas benar-benar menurun, keselamatan menjadi hal yang utama, korban kecelakaan menurun sehingga pada 2035, tidak ada lagi laka lantas alias zero accident,” katanya.  
Baca juga: Ribuan warga hadiri sosialisasi Millennial Road Safety Festival di Manokwari
Baca juga: Polri rangkul kaum milenial tekan angka kecelakaan lalu lintas

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengacara Dhani sebut dakwaan jaksa tidak jelas

Surabaya, 12/2 (ANTARA News) – Tim pengacara Dhani Ahmad Prasetyo (Ahmad Dhani), terdakwa dugaan pencemaran nama baik, menilai dakwaan jaksa penuntut umum tidak jelas dan sulit dimengerti pada persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Pengacara Ahmad Dhani, Aldwin Rahardian, mengatakan bahwa dakwaan jaksa tidak menyebutkan secara spesifik di mana terdakwa melakukan distribusi yang memuat tentang penghinaan sebagaimana dalam dakwaan jaksa.

Bahwa Unsur utama dalam delik Pasal 45 Ayat (3) juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut, menurut dia, adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menjadi objek tindak pidana.

“Untuk menentukan `locus delicti`-nya haruslah ditentukan di manakah terdakwa mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang menjadi objek tindak pidana,” katanya saat membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim yang dipimpin oleh Anton Widyo Priyono.

Selain itu, kata dia, yang dapat melakukan pengaduan (klacht) atas pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hanyalah korban yang dicemarkan nama baiknya atau dihina.

Karena Pasal 27 Ayat (3) UU ITE penerapan keberlakuannya terikat dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, menurut dia, yang harus menjadi korban dan melakukan pengaduan terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah perorangan, bukan organisasi, perkumpulan, atau badan hukum.

Oleh karena itu, kata dia, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sela dengan seadil-adilnya.

“Kami meminta kepada majelis hakim menerima eksepsi atau nota keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya untuk seluruhnya, dan juga menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum,” ujarnya.

Menanggapi eksepsi ini, hakim meminta waktu untuk melanjutkan sidang pada hari Kamis mendatang.

“Sidang ditunda Kamis mendatang,” katanya.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun, saat tiba di Hotel Majapahit, dia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata-kata berkalimat `idiot` yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Pewarta:
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua Komisi III DPR diperiksa KPK

Ketua Komisi III DPR Kahar Muzakir tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (12/2/2019). Kahar Muzakir diperiksa penyidik KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBN Perubahan 2016 dengan tersangka Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pras.

BC Bali tangkap warga Tanzania penelan 99 butir sabu-sabu

Kuta, Bali (ANTARA News) – Jajaran Bea Cukai (BC) Ngurah Rai, Bali, menangkap warga Tanzania, Abdul Rahman Asman (42), yang mengimpor narkoba dari Doha menuju Bali dengan modus menelan 99 butir butir sabu-sabu (metamfetamina) yang diperkirakan mencapai 1 kilogram itu.

“Tersangka ditangkap di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 30 Januari 2019 Pukul 18.00 Wita, setelah petugas memeriksa badan tersangka melalui x-ray,” kata Kanwil DJBC Bali NTB NTT, Untung Basuki, di Kuta, Selasa.

Ia mengatakan modus tersangka tergolong ekstrem karena selain dapat membahayakan dirinya, juga sulit untuk dideteksi oleh petugas. “Inilah salah satu manfaat pemeriksaan badan yang dilakukan petugas Bea Cukai, yaitu untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang ke Indonesia,” ujarnya.

Tersangka yang mengaku berprofesi sebagai pengusaha ini, mengaku mendapat upah 2.000 dolar Amerika jika berhasil membawa barang terlarang itu ke Pulau Dewata.

Tersangka yang datang dari Doha-Denpasar dengan menumpang pesawat Qatar Airways QR 962 rute ini selain melakukan pemeriksaan mesin X-Ray, juga melakukan pemeriksaan rontgen/CT Scan di rumah sakit. “Berdasarkan hasil rontgen, tampak adanya benda asing mencurigakan di dalam saluran pencernaan milik yang bersangkutan,” katanya.

Setelah dilakukan upaya pengeluaran, akhirnya kedapatan 99 bungkus plastik berisi bubuk putih seberat 1.130,96 gram brutto yang merupakan sediaan narkotika jenis methamphetamine.

“Total barang bukti ini ditafsir memiliki nilai edar yang fantastis, yakni mencapai Rp1,7 miliar dan dapat dikonsumsi 5.655 orang dengan asumsi 1 gram dikonsumsi oleh lima orang,” katanya.

Atas perbuatannya, tersangka dapat dijerat dengan Pasal 102 huruf e juncto Pasal 103 huruf C Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan juncto Pasal 113 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan tuntutan hukuman maksimal pidana mati dan pidana denda paling banyak Rp10miliar.

Sementara itu, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Ruddi Setiawan menambahkan, pihaknya mendapat laporan dari BC Ngurah Rai terkait penangkapan tersangka ini, lantas pihaknya memerintahkan anggotanya bergegas melakukan pengamanan dan pemeriksaan tersangka.

“Ini bentuk sinergitas kami dengan Bea Cukai, kemudian kami memeriksa tersangka terkait tujuannya membawa barang terlarang itu ke Bali,” ujarnya.

Pihaknya masih melakukan pengelidikan terkait kemana barang terlarang ini akan diedarkan dan kenapa bisa dibawa ke Bali. “Ini kami masih selidiki dan akan kami kembangkan lagi. Jika saat pengembangan kasus ini tersangka melawan petugas, kita akan tembak,” ujarnya.

Ruddi mengharapkan, partisipasi masyarakat agar ikut melaporkan jika ada dugaan penyalahgunaan narkoba di Bali agar bali bebas dari peredaran narkoba.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Papua siap amankan penyelidikan dugaan penganiayaan petugas KPK

Jayapura (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Irjen Pol Martuani Sormin Siregar menyatakan siap membantu pengamanan penyelidikan dugaan penganiayaan petugas KPK oleh oknum pejabat Papua.

“Polda Papua kalau diminta oleh siapapun, apalagi sesama penegak hukum, wajib hukumnya kami bantu,” katanya di Kota Jayapura, Papua, Selasa.

Penegasan ini disampaikan oleh mantan Kapolda Papua Barat itu menjawab pertanyaan wartawan usai memberikan sambutan dalam seminar nasional ber tema “Tantangan dan harapan pembangunan infrastruktur, energi, dan pangan serta lingkungan hidup di Papua dan Papua Barat”, di Rektorat Universitas Cenderawasih.

“Silakan KPK bekerja,” katanya.

Terkait kasus penganiayaan petugas KPK hingga berujung pada pemeriksaan 20-an saksi asal Papua, mantan Kadiv Propam Mabes Polri itu menolak berkomentar.

“Kalau yang masalah KPK sebaiknya saya tidak usah komentar, karena nanti akan tumpang tindih kewenangan. Yang jelas, silakan KPK melakukan kewenangannya, nanti kami akan bantu (soal pengamanan, red) jika diminta resmi,” kata Martuani Sormin.

Sehari sebelumnya, di sejumlah media lokal dan nasional kuasa hukum Pemerintah Provinsi Papua, Stefanus Roy Rening meminta Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dalam hal pemeriksaan saksi-saksi kasus dugaan penganiayaan pegawai KPK di Hotel Borobudur pada 2 Februari 2019, dipindahkan dari Polda Metro Jaya ke Polda Papua.

“Saya mengusulkan agar penyidik memertimbangkan penyidikan terhadap saksi-saksi itu di Jayapura, mengingat mereka adalah pejabat, anggota DPRD, kepala dinas, sekda dan pejabat setempat lainnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK-Kejati Lampung koordinasi telusuri aset terpidana korupsi Sugiarto Wiharjo

Jakarta (ANTARA News) – KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung menelusuri aset terpidana perkara korupsi Sugiarto Wiharjo alias Alay yang baru saja ditangkap di Bali, Rabu lalu (6/2).

“Tim korsup (koordinasi dan supervisi) penindakan KPK berkoordinasi dengan pihak Kejati Lampung melakukan penelusuran aset untuk kepentingan “asset recovery” pembayaran uang pengganti sesuai putusan pengadilan,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rapat koordinasi tersebut telah dilakukan untuk kebutuhan pemulihan aset sekitar Rp106 miliar.

Wiharjo ditangkap di hotel di daerah Tanjung Benoa, Bali oleh tim gabungan dari bidang intel Kejaksaan Tinggi Bali dan tim KPK yang dipimpin oleh Asintel Kejaksaan Tinggi Bali sekitar pukul 15.40 WITA Rabu (6/2).

Kejaksaan Agung telah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Sugiarto Wiharjo alias Alay sejak 2015 dan saling berkoordinasi antar penegak hukum Polri dan KPK untuk mencari dan menemukan keberadaan terpidana.

KPK memfasilitasi pencarian DPO semenjak diterima permintaan fasilitasi dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Lampung pada Mei 2017.

Selama masa pencarian, Alay selalu berpindah-pindah dan menggunakan identitas berbeda.  

Selain Alay, terdapat satu orang dalam DPO lain yang masih dicari, yaitu mantan Bupati Lampung Timur, Satono, yang dijatuhi vonis kasasi 15 tahun.

Alay dan Satono telah terbukti melakukan korupsi bersama-sama dan berlanjut dan merugikan keuangan negara Rp106,8 miliar. 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 K/PID.SUS/2014 tanggal 21 Mei 2014, Sugiarto Wiharjo alias Alay terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut dan dijatuhi pidana penjara 18 tahun dan pidana denda sebesar 500 juta serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp106,8 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang lanjutan Ahmad Dhani

Terdakwa kasus pencemaran nama baik Ahmad Dhani menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/2/2019). Sidang kedua tersebut beragendakan pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. ANTARA FOTO/HO/Ali Masduki/pras.

KPK panggil tujuh saksi terkait kasus pembangunan SPAM Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil tujuh saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Tujuh saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tiga tersangka berbeda masing-masing Pejabat Pembuat Komitmen SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/PPK SPAM Lampung, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar. 

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksana terhadap tujuh orang saksi untuk tiga tersangka berbeda terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa.

Empat saksi yang akan diperiksa untuk Kustinah, yaitu karyawan PT Wijaya Kusuma Emindo, Jemy Paundanan, Direktur PT WKE, Dwi Priyanto Siswoyudo, pegawai PT WKE dan Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, Adi Dharma, dan direktur pada PT WKE dan PT TSP, Untung Wahyudi.

Selanjutnya dua saksi untuk Nazar, yakni Direktur Proyek PT WKE, Yuliana Enganita Dibyo dan Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa, Irene Irma.

Terakhir, satu saksi untuk tersangka Simaremare, yakni Inspektur Pemprov Kalimantan Barat, Bride Suryanus Allorante.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sampai saat ini telah menerima pengembalian uang sebesar Rp4,7 miliar dari 16 PPK proyek SPAM di Kementerian PUPR.

KPK pun kembali mengingatkan agar pejabat-pejabat di Kementerian PUPR yang pernah menerima uang terkait proyek penyediaan air minum ataupun proyek lainnya agar segera mengembalikan uang ke KPK.

“Hal tersebut akan menjadi bagian dari berkas dan sikap kooperatif tersebut tentu dihargai secara hukum,” ucap Febri. 

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE, Budi Suharto, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih, Irma, dan Dibyo.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Simaremare, Kustinah, Nazar, dan PPK SPAM Toba 1, Donny Sofyan Arifin.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil 10 saksi kasus suap RABPD Jambi

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 saksi dalam penyidikan kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

“Hari ini, bertempat di Polda Jambi, penyidik mulai melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang, sembilan diantaranya dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi. Pemeriksaan dilakukan untuk para tersangka yang sudah diproses sebelumnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

10 saksi itu, yakni anggota DPRD Provinsi Jambi Efeni Hatta, anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Zainal Abidin, tiga pimpinan DPRD Provinsi Jambi masing-masing Cornelis Buston, AR Syahbandar, dan Chumadi Zaidi.

Selanjutnya, empat anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Sufardi Nurzain, Elhelwi, Gusrizal, Muhamadiyah serta Joe Fandy Yoesman alias Asiang dari unsur swasta.

“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran, komunikasi atau bahkan informasi tentang permintaan uang “ketok palu” dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” kata Febri.

KPK pada 28 Desember 2018 telah mengumumkan 13 tersangka yang terdiri unsur pimpinan DPRD, pimpman Fraksi, anggota DPRD, dan swasta dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Adapun 13 tersangka itu terdiri dari tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi  PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam penyidikan kasus suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

“Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dari unsur pimpinan dan anggota DPRD, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah lainnya. Pemeriksaan dilakukan di SPN Polda Lampung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah itu, yakni anggota Komisi I DPRD Lampung Tengah Syamsudin, Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Anang Hendra Setiawan, Wakil Ketua Komisi II DPRD Lampung Tengah Sopian Yusuf, dan Sekretaris Komisi II DPRD Kab. Lampung Tengah Hi Roni Ahwandi.

Selanjutnya enam anggota Komisi II DPRD Lampung Tengah, yaitu Febriyantoni, Sumarsono, Wahyudi, Slamet Widodo, Sukarman, dan Muhlisin Ali.

“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” ucap Febri.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. 

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. 

Mustafa meminta kepada Budi Winarto  dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. 

Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan “fee” atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp40 miliar. Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas “fee” 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Tengah senilai total sekitar Rp76 miliar.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Musfata untuk diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pengesahan APBDP Kab Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD Lampung Tengah TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI). 

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Kahar Muzakir terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa tiga saksi dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK).

“Untuk tersangka TK hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Tiga saksi itu, yakni Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ahmad Riski Sadig, dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah.

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nasir Jamil serahkan perkara pembobolan deposito MKBD Yule ke penegak hukum

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Jamil menyerahkan proses hukum perkara pembobolan deposito pada PT Yulie Sekuritas kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya hingga tuntas.

“Saya harapkan proses hukum perkara pembobolan deposito itu dapat berjalan secara adil, profesional, dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku,” kata Nasir Jamil melalui telepon selulernya di Jakarta, Selasa.

Sementara itu, Praktisi Hukum, Petrus Selestinus, meminta publik untuk mengawal proses penanganan perkara pembobolan deposito modal kerja bersih disesuaikan PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (MKBD Yule) yang sedang ditangani pihak Kejaksaan Agung. “Saya harapkan publik terus mengawal proses hukum perkara ini agar bisa diproses hingga tuntas,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) kejaksaan Agung, Mukri, membenarkan Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan berkas pembobolan deposito MKBD Yule dari Bareskrim Polri. 

“Benar, kami telah menerima penyerahan tiga tersangka dan barang bukti terkait kasus pembobolan deposito yang dilakukan oleh tiga tersangka, kata Kapuspenkum Kejagung, Mukri, kepada wartawan di Jakarta, Senin (11/2).

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu Luciana (mantan Direktur Utama Yule), Johnlin Yuwono (mantan komisaris Yule), dan Jonathan Yuwono (Direktur PT Jeje Yutrindo Utama/mantan Pemegang Saham Pengendali Yule).

Menurut Mukri, saat ini pihaknya telah menunjuk enam jaksa untuk menyusun surat dakwaan dan selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan dan segera menyusun surat dakwaan.

“Dalam satu minggu ke depan, akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan Jakarta Selatan. Insya Allah satu minggu depan kami limpahkan ke pengadilan,” kata Mukri.

Menurut Mukri, seluruh pasal yang dituduhkan kepada para tersangka ini memang sudah terpenuhi sehingga dinyatakan lengkap dalam format P21.

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ari Lasso belum sempat jenguk Ahmad Dhani

Surabaya (ANTARA News) – Penyanyi Ari Lasso mengaku belum sempat menjenguk sahabatnya, Ahmad Dhani, di Rumah Tahanan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur.

“Hari ini saya datang sore langsung ke Grahadi, jadi belum sempat ke Medaeng,” ujarnya ketika ditemui usai tampil di malam silaturahim dan purna tugas Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin malam.

Selain itu, mantan vokalis Dewa 19 tersebut juga tidak bisa menghadiri sidang lanjutan Ahmad Dhani terkait pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya yang dijadwalkan pada Selasa (12/2).

“Saya harus pulang ke Jakarta pagi-pagi jadi belum bisa datang, tapi saya sudah bertemu keluarga dan menyampaikan banyak hal,” ucapnya.

Namun, penyanyi kelahiran Madiun tersebut enggan membeberkan hal-hal yang disampaikan ke keluarga dan berharap yang terbaik untuk Ahmad Dhani.

“Yang saya salut, dia orang yang menjalankan konsekuensi karena sebelum divonis di Jakarta dulu pernah bilang mau menjalani apapun keputusannya. Sekarang itu dilakukan oleh Dhani,” katanya.

Secara pribadi, Ari Lasso enggan mengomentari sisi hukumnya, dan menegaskan kebanggaannya pernah bekerja sama dengan musisi sekelas Ahmad Dhani.

“Dhani adalah musisi terhebat yang pernah bekerja sama dengan saya dalam waktu lama,” kata penyanyi berusia 46 tahun tersebut.

Ahmad Dhani dan Ari Lasso pernah bersama-sama di grup grup band Dewa 19 pada 1991-1999, sebelum akhirya keluar untuk bersolo karir.

Sementara itu, pada hari ini Ahmad Dhani kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda membacakan nota keberatan dari tim pengacara.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya, tapi saat di Hotel Majapahit ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat tidak bisa keluar dari hotel, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata kata berkalimat “Idiot” yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Slamet Ma’arif diimbau jalani proses hukum tanpa kumpulkan massa

Jakarta (ANTARA News) – Tersangka kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang juga Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, diimbau menjalani proses hukum tanpa mengumpulkan massa untuk mendukungnya.

“Kami Imbau siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka silahkan melalui mekanisme yang ada, mau di-challenge silahkan, tetapi mekanisme yang ada, jangan membawa-bawa massa,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal di Jakarta, Senin.

Jika terdapat massa yang turun untuk mendukung Slamet Maarif selama menjalani proses hukum, maka masyarakat akan terganggu, setidaknya karena kemacetan di jalan.

Iqbal menegaskan kepolisian mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan semua orang memiliki persamaan hak di mata hukum.

Penetapan Slamet Ma’arif sebagai tersangka pun setelah dilakukan penyidikan secara profesional dan melalui prosedur sesuai hukum.

Setelah dilakukan analisis, gelar perkara dan verifikasi, kata Iqbal, orasi Slamet Ma’arif dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi, Solo pada Minggu (13/1) lalu terbukti merupkan perbuatan melawan hukum, yakni berkampanye di luar jadwal.

Selanjutnya, polisi memperkuat alat bukti dalam pemeriksaan terhadap Slamet Ma’arif.

Ada pun Slamet Ma’arif diduga melanggar Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan baik KPU pusat maupun daerah.

Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Baca juga: Polisi tetapkan Ketua Umum PA 212 tersangka

Baca juga: Slamet Ma’arif diperiksa penyidik selama 6 jam

Baca juga: Ma’ruf Amin sebut PA 212 tidak punya tujuan jelas

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Berita penangkapan teroris di Maluku hoaks

Ambon (ANTARA News) – Humas Polda Maluku menyatakan pemberitaan sebuah media daring tentang penangkapan seorang terduga teroris oleh tim Densus 88 Anti Teror di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon pada 31 Januari 2019 adalah berita bohong atau hoaks.

“Saya pastikan bahwa berita yang dimuat tersebut adalah hoaks dan wartawannya 100 persen ngarang,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Senin.

Dia juga mempertanyakan sumber informasi berita ini didapat dari mana, sebab tidak disebutkan secara transparan dalam pemberitaan tersebut.

Kemudian berita yang telah disebarkan melalui media daring ini telah menimbulkan keresahan warga dan mereka bertanya-tanya tentang adanya penangkapan seorang oknum terduga teroris di Desa Rumah Tiga pada akhir Januari 2019 disertai penemuan bahan peledak.

Padahal yang diringkus saat itu adalah seorang pelaku yang diduga terlibat kasus penipuan dan penangkapan ini dilakukan anggota Buru Sergap Polres Maluku Tengah yang dibantu anggota Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

Penangkapan pelaku dugaan kasus tindak pidana penipuan ini dilakukan polisi pada Kamis, (31/1) 2019, namun diduga ada pihak lain yang sengaja menyebarkan berita bohong dengan mengatakan yang ditangkap adalah seorang terduga teroris.

Penyebar hoaks pada hari yang sama juga langsung diciduk aparat kepolisian dari Dit Reskrimsus Polda Maluku.

“Peristiwa dan kronologisnya betul dan terkait informasi Dit Reskrimsus melakukan penangkapan terhadap oknum penyebar hoaks saya belum dapatkan dan nantinya akan dikoordinasikan segera,” tandas Kabid Humas.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan Tinggi Jateng tahan mantan Kadis Kominfo Kendal

Semarang (ANTARA News) – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Kendal Muryono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan majalah dinding elektronik di kabupaten ini.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Kusni, di Semarang, Senin, mengatakan Muryono ditahan dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal.

Muryono merupakan pejabat Dinas Pendidikan saat proyek dilaksanakan pada 2016.

Ia menyebut penahanan tersebut bersamaan dengan pelimpahan perkara ke penuntutan.

“Ditahan selama 20 hari ke depan di Lapas Kedungpane Semarang,” katanya pula.

Usai penyusunan berkas penuntutan, kata dia, perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Pengadaan majalah dinding elektronik di Kabupaten Kendal pada 2016 diduga bermasalah. Dari pengadaan 30 paket mading, 29 paket di antaranya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai Rp4,4 miliar.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ganja asal PNG diamankan di Pos Skamto

Jayapura (ANTARA News) – Ganja asal Papua Nugini (PNG) seberat 1,2 kg telah diamankan anggota Satgas Yonif 328 saat melintas di Pos Skamto, Kabupaten Keerom.

Dan Yonif 328 Mayor Inf Erwin Iswari, di Jayapura, Senin, mengatakan ganja seberat 1,2 kg itu dibawa dua warga, yakni SP (36) dan M (23) dengan menggunakan sepeda motor .

Saat melintas di depan Pos Skamto, keduanya diperiksa anggota yang sedang melakukan razia dipimpin Lettu Inf Ferly Habibie, dan ditemukan paket berisi ganja.

Paket ganja yang dibawa disembunyikan di dalam bagasi motor, serta celana dalam, kata Iswari seraya menambahkan, ganja seberat 1,2 kg itu sengaja disembunyikan di tempat yang semestinya.

“Ganja yang disembunyikan di dalam celana dalam seberat 200 gram dan sisanya ditemukan di dalam bagasi sepeda motor,” kata Mayor Inf Iswari.

Setelah diamankan, kedua warga sipil itu diserahkan ke polisi untuk diproses lebih lanjut.

Selain mengamankan ganja dalam razia, ikut diamankan pula 24 botol minuman beralkohol yang dibawa GP (20) warga Arso, kata Mayor Inf Erwin Iswari.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan paket sabu-sabu dan ekstasi asal Jambi

Jayapura (ANTARA News) – Paket berisi narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi dikirim dari Jambi melalui salah satu perusahaan jasa pengiriman, san diamankan anggota Reskrim Narkoba Polres Jayapura Kota.

Kapolres Jayapura Kota AKBP Gustav Urbinas, di Jayapura, Senin, membenarkan diamankan sabu-sabu dan ekstasi beserta pemiliknya yakni F (36) yang ditangkap sesaat setelah mengambil paket tersebut.

F ditangkap Senin (4/2) dan dari hasil pemeriksaan tersebut terungkap paket asal Jambi itu milik salah satu narapidana yang ditahan di LP Doyo.

“Hasil pemeriksaan terungkap paket tersebut diambil atas perintah salah satu narapidana di LP Doyo, dan nantinya akan diserahkan sesuai petunjuk yang diterima melalui telepon,” kata Urbinas.

Mantan Kapolres Jayapura itu mengatakan, dari pengakuan F nantinya akan dikembangkan, sehingga dapat mengungkap jaringan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi.

F saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat sesuai pasal 111 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling lama 12 tahun, kata AKBP Gustav Urbinas.

Saat ini tersangka dan barang bukti sudah diamankan di Mapolres Jayapura Kota di Jayapura, kata AKBP Gustav pula.

Baca juga: BNN Aceh gagalkan peredaran 13,2 kilogram sabu-sabu

Baca juga: Polres Lebak optimalkan razia cegah peredaran narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jasad kedua pelaku bom bunuh diri di Filipina belum teridentifikasi

Jakarta (ANTARA News) – Jasad kedua pelaku bom bunuh diri di sebuah gereja di Pulau Jolo, Filipina, pada 27 Januari 2019, hingga kini belum teridentifikasi sebagai warga negara Indonesia (WNI).

“Belum terkonfirmasi secara sah bahwa itu warga negara Indonesia. Kami sudah ke sana kan tim gabungannya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal kepada wartawan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin.

Tim gabungan dari Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88), BIN, BNPT dan Kemenlu pun masih di Filipina untuk mengidentifikasi dua jasad tersebut.

Secara terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menuturkan proses identifikasi menemui kesulitan karena tubuh pelaku hancur akibat ledakan yang termasuk high explosive.

“Jadi serpihan itu betul-betul harus menemukan DNA. Kalau DNA ketemu prosesnya panjang siapa yang memiliki garis DNA langsung terhadap yang diduga,” kata Dedi.

Untuk itu, pihak keluarga dari sosok terduga pelaku harus ditemukan untuk dibandingkan DNA-nya. Sementara hingga kini DNA dari keluarga belum diambil dan proses investigasi masih berjalan.

Lima anggota kelompok Abu Sayyaf yang telah menyerahkan diri, yakni Kammah L. Pae, Albaji Kisae Gadjali alias Awag, Rajan Bakil Gadjali alias Radjan, Kaisar Bakil Gadjali alias Isal serta Salit Alih alias Papong, terus dimintai keterangan untuk mencari dua jasad pelaku.

Insiden bom bunuh diri itu mengakibatkan 22 orang meninggal dunia dan 100 orang luka-luka.

Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano dalam konferensi pers di Provinsi Visayas, Filipina, 1 Februari lalu, menyebut pelaku bom bunuh diri adalah pasangan suami istri WNI bernama Abu Huda dan seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya.

Namun, berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan KBRI Manila dan KJRI Davao, pihak intelijen Filipina (NICA) sendiri belum mengetahui dasar penyampaian informasi yang dilakukan Menteri Ano tentang keterlibatan WNI dalam insiden tersebut.

Baca juga: Kepolisian Filipina masih tunggu hasil pemeriksaan DNA pelaku bom bunuh diri

Baca juga: Kepolisian Filipina belum rilis bukti keterlibatan WNI dalam pengeboman di Jolo

Baca juga: Lima anggota Abu Sayyaf di balik pengeboman gereja serahkan diri
 

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima petugas kebersihan digugat Rp1,7 triliun di PN Jaksel

Dulu tidak berhasil lewat kasus pidana, sekarang dituntut kembali lewat perdata

Jakarta (ANTARA News) – Lima petugas kebersihan Jakarta Intercultural School (JIS) digugat ganti rugi sebesar Rp1,7 triliun oleh seorang ibu berinisial MAK, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan seksual di JIS beberapa tahun lalu.  

“Gugatan diajukan oleh seorang ibu dari salah satu orang tua siswa dugaan korban berinisil MAK. Tuntutan ganti rugi juga dialamatkan kepada dua guru yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, JIS, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud),” kata Kuasa hukum para petugas kebersihan, Richard Riwoe dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Richard menyebutkan, hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan, Senin, dalam sidang di PN Jaksel yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Lenny Wati Mulasimadhi.

Richard mempertanyakan apa motif dari pihak penggugat sebenarnya karena bagi pihaknya, sejak kasus pidana ini diangkat sekian tahun lamanya, ada satu hal yang konsisten, yaitu tuntutan materi. 

“Dulu tidak berhasil lewat kasus pidana, sekarang dituntut kembali lewat perdata. Masalah ini jangan dianggap sudah selesai, karena para petugas kebersihan dan guru sudah ditahan. Kasus pidananya masih tetap bisa dibuka dan kami punya bukti-bukti kuat yang dapat membuktikan kebenaran yang ada. Kami akan buka pada saat yang tepat,” ujar Richard.

Data menunjukkan, ibu berinisial MAK itu pernah juga mengajukan gugatan senilai 125 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,6 triliun kepada JIS pada 2014. Namun tuntutan tersebut tidak dikabulkan.

Agun, salah satu petugas kebersihan yang menjadi tergugat mengaku mengaku tidak habis pikir dengan apa yang menjadi dasar ibu MAK dalam mengajukan tuntutannya. 

Menurutnya, saat ini saja, ia dan teman-temannya sesama petugas kebersihan yang dipenjara, termasuk Azwar yang tewas di dalam tahanan, sudah menjadi korban dari tuntutan ibu MAK karena Agun dan teman-temannya merasa tidak melakukan kekerasan seksual seperti yang dituduhkan. 

Mereka pun, lanjut Agun, sudah menjalankan putusan pengadilan, yang di dalam putusan pengadilan tersebut selain sudah dijatuhi hukuman penjara, juga dikenakan denda yang merupakan kerugian bagi pihak korban. 

“Kerugian yang dituntut oleh penggugat dalam perkara perdata ini sebenarnya sudah kami tebus dengan cara menjalani hukuman penjara sebagai denda dari kerugian yang katanya dialami oleh korban. Akan tetapi sekarang pihak korban nuntut lagi kerugian, mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini, tuntutan Rp1,7 triliun ini maksudnya apa?” tanya Agun, usai persidangan.

Agun sendiri pada kasus itu divonis delapan tahun penjara dan sudah menjalani separuh hukuman dan karena dia berkelakuan baik, sekarang bebas bersyarat. Sedangkan lainnya, satu meninggal di dalam penjara dan lainnya masih didalam jeruji.

Agun mengetahui bahwa ibu yang menuntutnya saat ini saja tidak di Indonesia, melainkan tinggal di luar negeri. 

“Untuk makan dan sekolah anak saja (saya) mati-matian. Waktu saya dipenjara, istri sedang hamil. Sejak anak saya lahir sampai bertahun-tahun, dia enggak sama ayahnya. Eh, sekarang orang berkecukupan seperti mereka yang tinggal di luar negeri menuntut kami lagi. Seperti enggak cukup bikin kami sekeluarga terpuruk,” tutur Agun. 

Ia mengaku sedih dengan apa yang dialaminya saat ini. “Kami cuma berusaha hidup baik-baik saja, kok, susah sekali. Saya sampai bilang ke keluarga, kalau memang harus bayar, apa ambil ginjal saya aja sekalian!,” katanya.

Sementara itu, pihak JIS tidak ingin berkomentar banyak terkait tuntutan yang kembali dilayangkan oleh ibu MAK. “Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami ikuti dulu proses hukum yang berjalan. Yang jelas, kami yakin bahwa gugatan ini tidak benar (incorrect) secara hukum,” kata kuasa hukum JIS, Bontor Tobing.

Baca juga: Empat pelaku kekerasan seksual pada siswa JIS divonis 8 tahun

Baca juga: KPAI apresiasi putusan kasus JIS

Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK terima tambahan pengembalian Rp4,7 Miliar dari suap SPAM

Jakarta (ANTARA News) – KPK menerima lagi pengembalian uang sejumlah Rp1,7 miliar dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 
   
“Terdapat tambahan pengembalian uang dari 3 orang PPK proyek SPAM di Kementerian PUPR sejumlah Rp1,7 miliar sehingga total pengembalian di bulan Februari ini adalah Rp4,7 miliar dari 16 orang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin..
   
KPK menerima pengembalian tersebut dan menempatkannya sebagai bagian dari berkas perkara untuk para tersangka yang sedang diproses.
   
Hari ini KPK juga memeriksa PPK PPSM Lampung Ahmad Syafaruddin, PNS pada Kementerian PUPR Moh Ali Tasriep, Kasatker PAM Strategis Rahmsi Budi Siswanto dalam kasus tersebut.
   
“Penyidik hari ini mendalami proses pelaksanaan pengadaan proyek SPAM di sejumlah daerah yang terkait dengan tersangka,” tambah Febri.
   
Selain itu, dari sejumlah saksi pengeluaran dari PT WKE yang diduga untuk menyuap sejumlah pejabat ke Kementerian PUPR juga terus dikembangkan;
   
“KPK kembali mengingatkan agar pejabat-pejabat di kementerian PUPR yang pernah menerima uang terkait dengan proyek penyediaan air minum ataupun proyek lainnya agar segera mengembalikan uang ke KPK. Hal tersebut akan menjadi bagian dari berkas perkara dan sikap kooperatif tersebut tentu dihargai secara hukum,” tegas Febri.
   
KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).
   
Sedangkan pihak yang diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).
   
Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.
   
Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut:
 
Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.
   
Meina Woro Kustinah mendapat Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK terima pengembalian Rp3 miliar terkait suap proyek SPAM

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri: penetapan Slamet Ma’arif tersangka sudah melalui prosedur berlaku

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa penetapan Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma’arif sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, sudah melalui prosedur hukum yang berlaku.

“Semua berproses hukum. Kami menjunjung persamaan kedudukan di mata hukum. Kami juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah,” kata Brigjen Dedi di Mabes Polri, Jakarta, Senin.

Polri tidak bekerja sendiri dalam mengusut kasus ini, melainkan bekerja sama dengan Bawaslu.

Sebelumnya, Polresta Surakarta menetapkan Slamet sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilu. Ini terkait orasi Slamet dalam acara Tabligh Akbar PA 212 di Solo, Jawa Tengah yang digelar pada 13 Januari 2019.

Pemeriksaan terhadap Slamet sebagai tersangka dijadwalkan dilakukan di Polda Jateng pada Rabu (13/2).

Baca juga: Polisi tetapkan Ketua Umum PA 212 tersangka

Baca juga: Bawaslu Kota Surakarta cecar 36 pertanyaan kepada Slamet Ma`arif

Baca juga: Slamet Ma’arif diperiksa penyidik selama 6 jam

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: Penanganan perkara penganiayaan pegawai semakin terang

Jakarta (ANTARA News) – KPK menyebut Polda Metro Jaya sudah memeriksa sejumlah saksi dalam perkara penganiayaan dua orang pegawai institusi hukum itu sehingga penanganan perkara tersebut semakin terang.
   
“Kemarin sore setelah pukul 15.00, penyidik Ditkrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK yang menjadi korban di rumah sakit. Dari proses yang dilakukan, kami melihat penanganan perkara ini semakin terang, apalagi ketika penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang berada di Hotel Borobudur saat itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Senin.
   
Pada Sabtu (2/2), terjadi pengeroyokan terhadap petugas KPK yang sedang bertugas di salah satu hotel di Jakarta. Saat itu sedang berlangsung rapat pembahasan ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.
   
“Semoga dalam waktu tidak terlalu lama bisa ditemukan tersangkanya dan kami harap, pihak-pihak yang dipanggil tidak perlu mengalihkan isu pada isu non-hukum, karena apa yang dilakukan penyidik Polda adalah respon sesuai KUHAP setelah ada laporan dan ditemukan bukti-bukti awal,” tambah Febri.
   
Pada hari ini, pengacara pemerintah Provinsi Papua Stefanus Roy Rening meinta KPK terbuka menjelaskan penyelidikan kasus yang ditangani dan tidak merusak citra Gubernur Papua Lukas Enembe. Menurut Roy, KPK ingin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Gubernur Papua pada Sabtu (2/2).
   
“Terkait dengan foto kondisi 2 pegawai KPK yang diperlihatkan, silakan saja jika ingin mengajukan sebagai bukti ke penyidik dan akan lebih baik jika para saksi yang dipanggil bisa koperatif, bahkan jika ada bantahan-bantahan dapat disampaikan langsung pada penyidik,” tambah Febri.
   
Bagi KPK, menurut Febri, bukti kuat dugaan penganiayaan terjadi dapat merujuk pada bukti medis seperti visum yang sudah diserahkan pihak RS ke penyidik, apalagi terhadap korban juga sudah dilakukan tindakan operasi dan proses pemulihan setelah operasi tersebut. 
   
“Justru, kami imbau agar pelaku pemukulan atau setidaknya yang merampas atau meminta tas dan barang-barang korban secara paksa agar mengakui perbuatannya. Hal tersebut akan lebih baik bagi proses hukum,” ungkap Febri.
   
Febri juga meminta agar pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi semestinya tidak perlu khawatir dituduh sebagai pelaku, karena menurut KUHAP saksi adalah pihak yang mengetahui melihat atau mendengar bagian dari rangkaian tindak pidana tersebut. 
   
“Siapa yang melakukan pemukulan, perampasan atau penganiayaan tersebut? Untuk menjawabnya, sebaiknya kita menunggu proses hukum berjalan,” ungkap Febri.
   
Terkait dengan adanya rapat koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) KPK dengan pemprov Papua pada Jumat (1/2), tidak ada kaitannya dengan penugasan dua petugas KPK tersebut.
   
Rapat tersebut berlangsung di gedung Merah Putih KPK pada pukul 13.00-16.00 WIB untuk menyelenggarakan acara “kickoff One Map”. Hadir dalam rapat tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, BIG, Kemenko Perekonomian, Bappenas, 5 Pemprov yaitu Riau, Kalteng, Kaltim, Sulbar dan Papua.
   
“Hadir dari Pemprov Papua: Sekda, Asisten II, Inspektur, Kadis Perkebunan, Kadis Kelautan Perikanan, Plt Kadis ESDM, dan sejumlah pejabat/pegawai terkait,” tambah FEbri.
   
Dari pembicaraan tersebut dipandang perlu untuk menyampaikan beberapa hal yang dibahas langsung kepada Gubernur Papua mengingat momentum baru dimulainya awal periode kedua pemerintahan Gubernur. 
   
Hal penting tersebut antara lain rencana perombakan pejabat di Pemprov Papua yang sedang disiapkan agar dipastikan dipilihnya orang-orang yang berintegritas dan berkompeten dan bagaimana lebih mengefektifkan program Korsupgah di Pemprov Papua.
   
“Sekda Papua juga menyampaikan bahwa ternyata Gubernur Papua sedang berada di Jakarta dan akan menyampaikan kabar selanjutnya kepada Tim Korsupgah,” ungkap Febri.
   
Sehingga pada Jumat (1/2) sekitar pukul 19.10 WIB Gubernur Papua Lukas Enembe dan Sekda Papua Hery Dosinaen tiba di KPK untuk mengikuti rapat pleno dan dihadiri pimpinan KPK Saut Situmorang, Deputi Bidang Pencegahan dan Tim Korsupgah yang wilayah tugasnya termasuk Provinsi Papua.
 
“Namun seperti yang sering KPK sampaikan pada seluruh kepala daerah dan DPRD di beberapa daerah, KPK menegaskan program pencegahan harus dilakukan dengan komitmen yang penuh, sehingga jika ada kepala daerah yang melakukan korupsi, maka tetap akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Febri.

Baca juga: Polisi telah periksa pegawai KPK yang dianiaya
Baca juga: Terduga pelaku penganiayaan petugas KPK akan dipanggil Polda Metro
Baca juga: Polisi: Sespri Gubernur Papua minta atur ulang jadwal pemeriksaan

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MK tunda sidang uji UU Sisdiknas

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi ( MK) menunda sidang uji materi UU 14/2005 (UU Guru dan Dosen) dan UU 20/2003 (UU Sisdiknas) karena pihak pemerintah belum siap membacakan keterangan. 

“Karena belum siap, kalau begitu sidang ini ditunda hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, dengan acara Mendengar Keterangan Presiden dan DPR,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman di Gedung MK Jakarta, Senin.

Sidang ditunda atas permintaan pihak pemerintah dari Kementerian Hukum dan HAM, yang belum siap memberikan keterangan. 

Selain itu pihak DPR yang seharusnya juga memberikan keterangan, juga tidak menghadiri persidangan.

Permohonan yang teregistrasi Nomor 2/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Anisa Rosadi yang berprofesi sebagai guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  

Dalam permohonannya, pemohon menyampaikan Pasal 1 angka 14; Pasal 26 ayat (3); Pasal 28 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4); serta Pasal 39 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Pemohon, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Guru dan Dosen merugikan hak konstitusional pemohon karena hanya mengakui bahwa guru hanyalah pendidik pada PAUD formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru.

Akibatnya, pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mendapatkan sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. 

Oleh sebab itu dalam petitumnya pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal’. 

Baca juga: MK tunda sidang uji UU ASN

Baca juga: UU Pemilu telah 21 kali diuji di MK

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terduga penyandang dana terorisme ditangkap saat akan berangkat ke Suriah

Saat ini HK sudah ditahan oleh Densus 88 dan masih terus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia dan luar negeri, khususnya di Suriah

Jakarta (ANTARA News) – Terduga teroris Harry Kuncoro alias Wahyu Nugroho alias Uceng yang memiliki peran sebagai penyandang dana ditangkap Tim Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) di Bandara Soekarno-Hatta saat akan berangkat ke Suriah melalui Iran.

“Tersangka HK sudah kami tangkap pada 3 Januari kemarin. Kenapa dipublikasi sekarang karena kalau ditangkap langsung dipublikasi akan menggangu proses penyelidikan dan pengembangan kasus itu,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol M. Iqbal kepada wartawan di Dewan Pers, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan HK yang diketahui memalsukan dokumen untuk berangkat ke Suriah itu pernah bergabung dengan Taliban dan melakukan aksi teror di Bali dan NTB.

Secara terpisah, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan HK memiliki peranan penting karena memiliki hubungan langsung dengan jaringan teroris luar negeri.

Tersangka yang sudah beberapa kali keluar masuk penjara itu memberikan uang yang didapat dari luar negeri ke sel tidur di Indonesia untuk melakukan aksi teror di Indonesia.

“Saat ini HK sudah ditahan oleh Densus 88 dan masih terus dilakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia dan luar negeri, khususnya di Suriah,” tutur Dedi.

HK disangkakan pasal 12 A ayat 1 UU 5/2018 tentang tindak pidana teror, pasal 15 jo pasal 7 UU 15 tahun 2003, pasal 13 huruf c uu 15/2003 dan Pasal 263 KUHP karena memalsukan dokumen.

Densus 88 dan satgas antiteror di polda disebutnya melakukan upaya masif dan sistematis untuk mitigasi dan antisipasi.

Baca juga: BNPT sebut keluarga teroris bisa diselamatkan melalui sentuhan hati

Baca juga: Kelompok teroris MIT pimpinan Ali Kalora rekrut tujuh anggota baru

Baca juga: Anggota JAD Blitar tawarkan pembelian senjata api

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: Gangguan kamtibmas di NTB jelang Pilpres menurun

Mataram (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menyatakan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjelang pemungutan suara untuk pemilihan legislatif dan Pilpres 2019 cenderung menurun.

Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri di Mataram, Senin, mengatakan penurunan gangguan kamtibmas di wilayah hukum di daerah ini dilihat dari hasil pemetaan dan evaluasi zona kerawanan.

“Kita sudah lakukan evaluasi dan hasilnya dilihat, gangguan kamtibmas kita sekarang menurun,” kata Achmat Juri.

Meski demikian, pihaknya tetap menyiapkan kekuatan pengamanan dengan mengerahkan personel yang bertugas untuk mengantisipasi berbagai macam potensi gangguan kerawanan dalam setiap tahapan.

“Tahapan demi tahapannya kita sudah siapkan kekuatan, untuk sekarang lagi masa kampanye, itu sudah kita `setting` bagaimana penanganannya,” ujar Kapolda NTB.

Giat pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada April mendatang, Polda NTB menerapkan upaya deteksi dini terhadap daerah-daerah yang berpotensi timbulnya gangguan keamanan.

“Apa yang jadi trennya (gangguan), kita ikuti. Kita sikapi dengan tren yang terjadi,” ucapnya.

Begitu juga dengan potensi kerawanan yang rentan terjadi di tengah masyarakat, yakni timbulnya konflik sosial. Persoalan itu juga menjadi sorotan pihak kepolisian dalam giat pengamanannya.

Baca juga: Kapolda Sumsel ajak jaga kamtibmas jelang Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD ajak generasi milenial jadi pelopor keselamatan berkendara

Palangka Raya (ANTARA News) – Ketua DPRD Kota Palangka Raya,Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto mengajak generasi milenial di kota setempat menjadi pelopor keselamatan berkendara di jalan raya.

“Generasi milenial kita sudah semakin cerdas. Hendaknya selain mampu mengikuti perkembangan zaman, mereka juga harus mampu menjadi pelopor keselamatan dalam berkendara dan berlalu lintas,” kata Sigit di Palangka Raya, Senin.

Dia menambahkan, kamu milenial yang akan menjadi calon penerus bangsa juga harus mampu menjadi inspirasi semua pihak di berbagai bidang.

“Banyak potensi yang dimiliki oleh kaum muda. Untuk itu saya berpesan agar bakat dan semangat yang dimiliki itu tidak disalurkan dengan hal yang negatif seperti kebut-kebutan di jalan raya,” katanya.

Pernyataan itu diungkapkan Sigit saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan “Milennial Road Safety Festival” yang digelar Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalteng, di Palangka Raya pada Minggu (10/2) lalu.

Menurut Sigit, kegiatan yang dihadiri ribuan masyarakat itu merupakan acara yang bisa menginspirasi terutama di kalangan generasi milenial.

“Kegiatan itu sebagai komitmen bersama untuk menekan angka kecelakaan, karena angka lakalantas saat ini cukup tinggi. Maka dari itu dengan kegiatan tersebut kita berkomitmen untuk menjadi pengendara yang baik. Komitmen itu harus dijaga semua termasuk kaum milenial,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga, meminta warga Palangka Raya untuk selalu tertib berlalu lintas. Karena menjaga keselamatan sendiri, artinya juga menjaga keselamatan sesama pengguna jalan lainnya.

“Selalu patuhi aturan lalu lintas. Hormati pengendara lain. Orang tua selalu mengawasi anak-anaknya. Jangan beri izin berkendara di jalan raya jika belum waktunya yang ditunjukkan dengan kepemilikan SIM,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota DPR kunjungi musisi Ahmad Dhani

Sidoarjo (ANTARA News) – Anggota DPR RI Bambang Haryo mengunjungi musisi Ahmad Dhani di Rutan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo untuk memastikan kondisinya menjelang sidang kedua kasus dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya.

“Kondisi Mas Dhani sehat, sangat semangat untuk memperjuangkan demokrasi rakyat,” kata anggota DPR dari Partai Gerindra ini usai menjenguk Dhani di Rutan Klas I Surabaya, Senin.

Menurutnya, hukuman yang dijatuhkan pada Ahmad Dhani selama tiga puluh hari tersebut merupakan sesuatu yang tak lazim. Alasannya, vonis terjadi setelah ada keputusan tetap.

“Ini satu-satunya di Indonesia yang diperlakukan seperti ini. Kami harap ada peninjauan kembali dari pemerintah. Terutama yang berhubungan dengan demokrasi kerakyatan,” katanya.

Setelah tahun 1998, kata dia, demokrasi seharusnya sudah menjadi lebih baik. Namun, saat ini justru menurun.

“Rakyat yang ada di belakang mas Dhani tidak hanya ratusan ribu, tapi jutaan. Bayangkan. Ini dibungkam demokrasinya. Saya minta kepada pemerintah. Karena ekonomi sekarang sudah amburadul, politik juga sama, dan masyarakat sudah tidak terlalu percaya,” katanya.

Dirinya juga menyampaikan apa yang menjadi titipan Ahmad Dhani, yang saat ini sudah mengetahui seluk beluk yang ada di dalam lapas baik “over load”, kondisi tak layak, dan lain-lain.

“Ini bukan karena mas Dhani harus diperlakukan berbeda. Tapi, ini bisa menjadikan sebuah perjuangan Ahmad Dhani untuk memperjuangkan kepentingan rakyat yang ada di dalam lapas,” katanya.

Sebelum Bambang Haryo, Ahmad Dhani terlebih dahulu dijenguk oleh istrinya yakni Mulan Jameela, yang datang bersama dengan salah satu tim pengacara.

Usai melakukan kunjungan itu, Mulan memilih untuk diam saat ditanya oleh media setelah menunggunya sekitar 3,5 Jam.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata kata berkalimat `Idiot` yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Selanjutnya Dhani akan kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda membacakan nota keberatan dari tim pengacara pada Selasa (12/2).

Baca juga: Mulan jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng

Baca juga: Dhani bakal menjalani masa “mapenaling” di Rutan Medaeng

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham razia ponsel di 44 rutan dan lapas

Semarang (ANTARA News) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Jawa Tengah merazia keberadaan telepon seluler di 44 rumah tahanan negara dan lembaga pemasyarakatan yang tersebar di provinsi itu.

Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Dewa Putu Gede di Semarang, Senin, mengatakan dalam inspeksi yang digelar selama beberapa waktu terakhir tersebut masih ditemukan telepon seluler beredar di dalam penjara.

Namun, Putu tidak menjelaskan secara detil jumlah telepon seluler yang diperoleh dalam razia itu.

Menurut dia, razia tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham tentang langkah progresif upaya pemberantasan narkotika di rutan dan lapas.

“Secara umum masih ditemukan telepon seluler,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, temuan tersebut akan disampaikan ke Ditjen Pemasyarakatan.

Sementara Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Tengah Heni Yuwono mengatakan upaya pemberantasan narkotika di dalam rutan dan lapas tidak bisa dilakukan sendiri oleh institusi tersebut.

“Kami melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya, seperti BNN dan kepolisian,” katanya.

Menurut dia, Kemenkumham juga sudah berkomitmen menindak tegas oknum pegawainya jika terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkotika di dalam rutan atau lapas.

Baca juga: BNN Sumsel razia kapal cepat Palembang-Bangka
Baca juga: Polda-BNNP Sulsel razia tempat hiburan malam
Baca juga: Polres Lebak optimalkan razia cegah peredaran narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Babel sita satu kilogram sabu-sabu

Pangkalpinang (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil menyita sebanyak satu kilogram narkotika jenis sabu-sabu dari dua tersangka berinisial RA (20) dan JW (29) di Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Kabupaten Bangka Barat.

“Kedua tersangka ini berhasil diciduk tim gabungan BNNP Babel dan Bea Cukai Pangkalpinang pada Sabtu (9/2) sekitar pukul 14.00 WIB setelah tiba dari Palembang dengan menggunakan truk pengangkut terigu,” kata Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol Nanang Hadianto di Pangkalpinang, Senin.

Penangkapan terhadap dua tersangka tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki menggunakan jasa angkutan laut dari Palembang ke Pelabuhan Tanjung Kalian, Muntok, Bangka Barat dengan mengendarai truk warna kuning nopol BG 8242 NI.

Mendapat informasi tersebut, petugas dari BNN langsung berkoordinasi dengan petugas Bea Cukai Pangkalpinang, dimana sekitar pukul 14.00 WIB petugas melihat sebuah truk yang ditumpangi dua orang laki-laki dengan gerak gerik yang mencurigakan dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat.

Setelah menemukan ciri-ciri kedua tersangka ini, petugas langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sabu-sabu satu bungkus besar seberat satu kilogram yang disembunyikan di samping accu (aki) mobil.

Dari tangan kedua tersangka pihaknya juga mengamankan tiga unit telepon genggam, 106 lembar pecahan uang Rp50.000, satu lembar pecahan uang Rp20.000, satu lembar uang pecahan Rp10.000 dan satu buah truk warna kuning nopol BG 8242 NI.

“Total keseluruhan barang bukti sabu yang berhasil kami sita dari dua tersangka ini sebanyak satu kilogram dengan nilai hampir mencapai Rp2 miliar,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.

“Saat ini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan, untuk sementara info yang kami dapatkan jaringan mereka dikendalikan dari Lapas yang ada di Palembang, kami harap dalam waktu dapat membongkar jaringan dan menangkap bandar besarnya,” katanya.

Baca juga: Tembak mati belum berikan efek jera bagi pengedar narkoba lainnya
Baca juga: Sembilan pengedar narkoba divonis mati di PN Palembang
Baca juga: Lawan polisi, pengedar narkoba ditembak

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mulan jenguk Ahmad Dhani di Rutan Medaeng

Sidoarjo, 11/2 (ANTARA News) – Artis Mulan Jameela menjenguk suaminya, musisi Ahmad Dhani, yang saat ini mendekam di Rumah Tahanan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo, Jawa Timur, Senin.

Mulan menjenguk sekitar 3,5 jam sejak pukul 09.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Sejak masuk ke dalam ruang jenguk Rutan Klas I Surabaya sampai dengan keluar ruangan, Mulan memilih untuk diam tanpa menjawab pertanyaan media yang sudah menunggu.

Sementara itu, Sahid, selaku tim kuasa hukum Ahmad Dhani yang mendampingi Mulan, mengatakan kondisi Dhani baik-baik saja selama berada di dalam rutan.

“Kondisi (Dhani) saat ini baik-baik saja,” katanya usai melakukan kunjungan di Rutan Klas 1 Surabaya.

Ia mengemukakan, tidak mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan oleh pasangan suami istri ini, tetapi yang jelas keduanya saling menanyakan kabar keluarga.

“Mas Dhani menanyakan kabar keluarga di Jakarta,” katanya.

Dirinya juga menceritakan kepada awak media bahwa pertemuan Ahmad Dhani dengan istrinya itu dilakukan di ruangan jenguk, sama dengan para penghuni rutan lainnya.

“Tidak ada perlakuan berbeda, di dalam juga ngobrol seperti biasa,” katanya.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya. Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata kata berkalimat `Idiot` yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit 37 detik.

Selanjutnya Dhani akan kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda membacakan nota keberatan dari tim pengacara pada Selasa (12/2).

Baca juga: Neno Warisman ke rutan sebelum ikut aksi “Solidaritas Ahmad Dhani”

Baca juga: Mulan Jameela hadiri aksi Solidaritas Ahmad Dhani

Baca juga: Mulan Jameela enggan berkomentar saat jenguk Ahmad Dhani

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sahabat tidak sangka Steffy nikahi Irwandi Yusuf

Jakarta (ANTARA News) – Farah Amalia mengaku tidak menyangka sahabatnya yaitu model Steffy Burase menikah dengan Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf.
   
“Tidak pernah Steffy membicarakan soal pernikahannya dengan Irwandi, saya berpikir dia dengan yang lain,” kata Farah Amalia di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
   
Farah bersaksi untuk tiga terdakwa yaitu Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf yang didakwa bersama-sama Hendri Yuzal selaku staf khusus Gubernur Aceh dan tim sukses gubernur Teuku Saiful Bahri menerima suap Rp1,05 miliar dari Ahmadi selaku Bupati Kabupaten Bener Meriah. Irwandi juga didakwa menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.
   
Steffy Burase adalah tim ahli acara Aceh Marathon 2018 yang membuatnya dekat dengan Irwandi Yusuf. Dalam dakwaan disebutkan bahwa sekitar Oktober 2017 sampai Januari 2018 menerima uang melalui Steffy Burase sebesar Rp568,08 juta dari Teuku Fadhilatul Amri setelah mendapat perintah untuk melakukan transfer dari Teuku Saiful Bahri (salah satu tim sukses pilkada Gubernur Aceh 2017) di rumahnya di Aceh.
   
“Steffy mengundang saya datang 7 Desember 2017 di apartemen Ascott Kebun Kacang, tapi saya tidak lihat proses pernikahannya, karena saya di sana terlambat, undangan jam 10, saya datang jam 11 lalu makan-makan sebentar lalu pulang,” ungkap Farah.
   
Rumah Farah di Jalan Pengadegan Timur, Jakarta, pada 23 Agustus 2018 telah digeledah penyidik KPK. 
   
“Di sana saya hanya kenal Steffy, saya tahu Pak Irwandi baru belakangan setelah selesai acara,” tambah Farah.
   
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK lalu membacakan BAP Farah Amalia pada saat persidangan.
   
“Saya pikir Steffy menikah dengan Dara dokter di RS MMC, dia mengatakan agar datang pada Jumat, 7 Desember 2017 lalu saya saya datang ke Ascot dan sekitar pukul 11.00 saya naik ke lantai yang saya lupa lantai berapa, saya masuk ke kamar apartemen, di ruang tamu saya bertemu Steffy Burase memakai gamis berjilbab dan 15-20 orang laki-laki dan perempuan. Di situ ada laki-laki berjas, Steffy Burase, Niko, Ibu Steffy Burase dan saya hanya ikut makan-makannya’, apa benar demikian?” tanya jaksa Zainal.
 
“Saya baru tahu Niko dan ibunya Steffy setelah itu. Karena di undanganya acara pernikahan, saya tidak tahu mereka menikah atau tidak apalagi sebelum kejadian ini dia mengatakan baru mau bilang mau ke KUA untuk perencanaan pernikahan,” jawab Farah.
 
Jaksa lalu kembali membacakan BAP milik Farah.
   
“Dapat saya jelaskan Steffy adalah presenter olahraga, ‘event organizer’, model, sebelumnya ia tinggal Emirate Residence Pedurenan, lalu pindah di Setiabudi Residencae dengan kamar yang lebih lega dan lebih mahal. Setahu saya Steffy tidak punya kendaraan apa-apa karena ke mana-mana naik grab, tapi posisinya dia sekarang sudah sebagai istri masa ia tidak dibiayai oleh suaminya’,” ungkap jaksa Zainal.
   
“Kalau mengenai suaminya masa tidak membiayai itu kesimpulan dari penyidik, saya tidak pernah membicaraan uang dengan Steffy,” ungkap Farah.
   
Namun Farah mengaku menerima Rp500 ribu dari Steffy sebagai ongkos transportasi karena ia menemani Steffi saat berobat ke Klinik Utomo.

Baca juga: Steffy klaim belum menikah dengan Gubernur Aceh

Baca juga: Irwandi Yusuf: Saya tidak pernah pegang uang
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Trenggalek selidiki dua warga tewas karena minuman keras

Trenggalek (ANTARA News) – Aparat Kepolisian Resort Trenggalek, Jawa Timur sampai saat ini masih menyelidiki kasus dua warga setempat tewas dan lima lainnya harus menjalani perawatan intensif setelah pesta minuman keras (miras) oplosan.

Kasat Narkoba Polres Trenggalek AKP Hariyanto, Senin menyatakan, instansinya sementara fokus mengumpulkan barang bukti dan menunggu keterangan saksi-saksi.

“Barang bukti minuman keras oplosan sudah kami amankan. Untuk keterangan saksi, masih menunggu lima korban ini kondisinya baikan (pulih/sehat),” kata Hariyanto.

Pesta minuman keras digelar sejumlah pemuda di wilayah Kecamatan Watulimo.

Mereka diyakini menggelar acara mabuk-mabukan untuk perayaaan pascagelaran Pilkades serentak pada hari yang sama, Sabtu (9/2) malam.

Menurut keterangan Hariyanto, minuman keras yang dikonsumsi para pemuda itu diduga produk ilegal.

Minuman keras berlabel tertentu seperti aslinya, namun sejatinya palsu dan hasil produksi oplosan industri rumahan yang tidak mengantongi legalitas usaha.

“Kami belum memastikan minuman keras jenis dan merek apa saja yang dikonsumsi. Tapi yang jelas minumannya sudah dioplos dan memiliki kadar alkohol sangat tinggi,” ujarnya.

Dua korban tewas saat di Puskesmas Watulimo dan RSUD dr. Soedomo Trenggalek, Minggu (10/2) kemarin. Sementara lima orang lainnya kini dalam perawatan.

“Lima orang korban belum bisa kita mintai keterangan, seperti HD, yang sekarang dirawat di RSUD dr Soedomo Trenggalek. Kondisinya koma dan matanya rabun,” katanya.

HD yang kini sedang menjalani perawatan intensif di RSUD dr Soetomo merupakan saksi kunci.

Informasinya, HD inilah yang mengoplos minuman tersebut dan tahu asalnya.

Baca juga: Tiga pemuda tewas setelah tenggak miras oplosan

Baca juga: Korban miras oplosan di Palu jadi 17 orang

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Kalbar imbau masyarakat waspada uang palsu jelang pemilu

Pontianak (ANTARA News) – Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap peredaran uang palsu (upal) menjelang penyelenggaraan Pemilu 2019.

“Masyarakat kalau menemukan ada indikasi uang palsu sebaiknya menerapkan 3D (dilihat, diraba, dan diterawang) agar tidak menjadi korban penipuan sindikat penipuan upal,” kata Didi Haryono saat merilis pengungkapan kasus Upal di Pontianak, Senin.

Masyarakat harus berhati-hati jika ada indikasi beredarnya uang palsu  agar tidak menjadi korban pengedaran uang ilegal tersebut, katanya.

Ia menjelaskan, peredaran dan pencetakan uang palsu salah satu extra ordinary crime atau kejahatan yang menjadi prioritas, dikarenakan peredaran uang palsu dapat mengganggu perekonomian suatu daerah.

Sebelumnya, Jumat (8/2) Polsek Anjungan, Polres Mempawah berhasil meringkus kawanan pengedar dan pencetak uang palsu bernama Sun, Sar dan Hus serta seorang wanita SM. Keempat tersangka berhasil diringkus polisi di sejumlah titik, dan hasil pencetakan Upal tersebut menurut keterangan sudah ratusan juta rupiah, dan sudah beredar, salah satunya di kawasan Pasar Anjungan, Kabupaten Mempawah.

“Sun adalah residivis yang merupakan aktor intelektual dari kejahatan peredaran uang palsu tersebut,” ungkap Kapolda Kalbar.

Didi menambahkan, keempat tersangka diketahui masih ada hubungan kekerabatan. Modus para pelaku adalah dengan membelanjakan uang palsu tersebut di pasar tradisional agar tidak mudah dikenali masyarakat.

“Dalam kasus ini diamankan sebanyak 27 barang bukti yang telah disita, salah satunya mesin printer dan uang palsu yang telah tercetak,” katanya.

Keempat tersangka diancam pasal 36 ayat 1 atau pasal 36 ayat 2 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang, atau pasal 244 KUHP atau pasal 245 KUHP.

Sementara itu, Kepala perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Priyono mengatakan, bagi masyarakat yang ingin mengenali upal sangatlah mudah, cukup dengan meraba dan menerawang upal tersebut, maka dapat dibedakan uang asli dengan uang yang palsu.

“Masyarakat kalau menemukan peredaran uang palsu, jangan takut untuk melaporkannya ke pihak kepolisian terdekat atau bank Indonesia agar bisa dengan cepat dicegah dan pelakunya diproses hukum,” katanya.

Baca juga: Uang palsu Rp500 juta disita, libatkan oknum polisi

Baca juga: Polres Indramayu bekuk pengedar uang palsu

Baca juga: Uang mainan Rp1 miliar dijual Rp500 juta

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota DPR disebut dapat Rp1miliar dari pengusaha Aceh

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, disebut menerima Rp1 miliar dari seorang pengusaha asal Aceh.
   
“Nasir Djamil itu anggota DPR RI, tapi Pak Nasir tidak tahu apa-apa, yang menawarkan pekerjaan itu Rizal kepada saya,” kata Direktur PT Kempura Alam Nangroe, Dedi Mulyadi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.
 
Ia bersaksi untuk tiga terdakwa, yaitu Gubernur Aceh periode 2017-2022, Irwandi Yusuf, yang didakwa bersama-sama Hendri Yuzal selaku staf khusus gubernur Aceh dan tim sukses gubernur, Teuku Saiful Bahri, yang menerima suap Rp1,05 miliar dari Ahmadi selaku bupati Kabupaten Bener Meriah.

Yusuf juga didakwa menerima gratifikasi berupa hadiah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp8,717 miliar.
   
Pemberian suap Rp1,05 miliar itu terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018 di Kabupaten Bener Meriah.
   
Tim penyidik KPK menemukan catatan yang dibuat istri Mulyadi, Ramik Riswandi, saat menggeledah, terkait sejumlah paket pekerjaan yang dilakukan dia.
   
“Itu bukan pekerjaan DOKA, tapi di kabupaten, ada yang berkaitan dengan proyek, seperti pembelian alat Rp1,5 miliar berupa truk dan ekskavator dari Pak Indra. Dengan Pak Jufri pinjaman sudah dikembalikan, lalu dengan Bu Linda itu paket pengerjaan mereka yang punya. Mereka menang tender saya beri kompensasi itu,” kata Mulyadi.
   
Namun catatan-catatan tersebut memuat kata “kewajiban” di depan sejumlah nominal angka.
 
“Di catatan bahasanya, kewajiban. Maksudnya apa?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Ali Fikri.
   
Kewajiban artinya commitment fee, ” kata Mulyadi.
   
Namun komitmen untuk Djamil, menurut Mulyadi, diberikan melalui Rizal.
 
“Rizal itu assisten Pak Nasir Djamil, Rizal orang dekat Pak Nasir,” kata Mulyadi.
   
Djamil diketahui adalah anggota legislatif dengan daerah pemilihan Aceh. “Uangnya Rp1 miliar diserahkan ke Rizal. Rizal ini orang deketnya Pak Nasir Djamil,” kata Mulyadi.

Ia juga mengerjakan proyek DOKA pada 2018. Untuk mendapatkan proyek itu, dia mengeluarkan Rp1 miliar kepada Bahri.
   
“Saiful awalnya minta Rp500 juta, katanya terserah mau bantu berapa lalu saya katakan akan berikan Rp500 juta, tapi dia bilang kurang jadi akhirnya saya bantu Rp1 miliar,” kata Mulyadi.
   
Dalam BAP Nomor 9 yang dibacakan JPU KPK, Mulyadi mengaku bahwa Bahri menawarkan proyek di Dinas PUPR.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Jatim ungkap kasus perjudian

Polisi menunjukkan sejumlah barang bukti dan tersangka saat ungkap hasil tangkapan kasus perjudian di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/2/2019). Selama periode tanggal 1-7 Februari 2019 Ditreskrimum Polda Jatim menangkap 15 tersangka atas kasus dugaan perjudian dengan mengamankan sejumlah barang bukti beberapa diantaranya uang tunai Rp.24,2 juta, kupon taruhan judi sebanyak 1.032 lembar dan kupon pasangan nomor judi sebanyak 365 bendel. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/pras.

Mulan dijadwalkan dampingi Dhani saat persidangan

Sidoarjo (ANTARA News) – Artis Mulan Jameela dijadwalkan akan mendampingi suaminya, Ahmad Dhani, saat pelaksanaan sidang lanjutan terkait dengan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (12/2) besok.

“Besok (Selasa 12/2), rencananya Mbak Mulan akan turut mendampingi sidang,” kata salah satu tim pengacara musisi Ahmad Dhani, Sahid, usai mendampingi Mulan Jameela di Rumah Tahanan Klas I Surabaya di Medaeng Sidoarjo, Senin.

Usai melakukan kunjungan, dia mengatakan jika pihaknya siap untuk memberikan nota keberatan saat persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada Selasa (12/2).

“Saat ini eksepsi (nota keberatan) atas dakwaan jaksa penuntut umum sudah disiapkan,” katanya.

Ia mengemukakan salah satu nota keberatan yang akan disampaikan itu adalah pasal yang diterapkan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaannya.

“Yaitu pasal 27 ayat (3), yang di dalamnya harus ada orang yang dimaksud, penyebutan nama. Tetapi Mas Dhani tidak melakukan itu,” katanya.

Kasus ini bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi Ganti Presiden 2019 di Tugu Pahlawan Surabaya.

Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata-kata berkalimat `Idiot` yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Selanjutnya Dhani akan kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda membacakan nota keberatan dari tim pengacara pada Selasa (12/2).

Baca juga: Mulan Jameela enggan berkomentar saat jenguk Ahmad Dhani

Baca juga: Mulan Jameela unggah foto dengan Ahmad Dhani, “Hadapi dengan senyuman”

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN mengamankan seorang napi di Lapas Tanjung Gusta

Jakarta (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan seorang narapidana atas nama Zainal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara, Senin.
   
“Tadi pagi telah dijemput pengendali dan pemilik narkoba di Lapas Tanjung Gusta, Medan atas nama Zainal merupakan narapidana kasus narkoba,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari saat dihubungi di Jakarta Pusat.
   
Tersangka Zainal saat ini masih menjalani persidangan dengan kasus yang sama. Saat ini tersangka sudah dibawa ke BNN, Cawang, Jakarta Timur, untuk menjalani pemeriksaan.
     
Sebelumnya BNN, Bea Cukai dan otoritas pelabuhan laut Banten mengamankan dua sopir truk yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu di Pelabuhan Bandar Bakau Jaya, Bojonegara, Serang, Banten, Minggu. Sopir itu merupakan kurir jaringan Zainal.
   
Dua tersangka yang diamankan, yakni Adnan A Razak dan Maimun dengan barang bukti sabu-sabu sebanyak 10 bungkus besar dan tujuh bungkus kecil. 
   
Dia menjelaskan bahwa BNN mendapat info dari masyarakat bahwa ada dua truk tronton yang berjalan beriringan membawa narkoba menuju Jakarta melalui pelabuhan Banten. 
     
Total sabu-sabu yang ditemukan 11 kilogram.  Saat ini tersangka dan barang bukti di bawa ke kantor BNN, Cawang, Jakarta Timur, untuk dilakukan pengembangan dan penyidikan lebih lanjut.
Baca juga: BNN dan Bea Cukai mengamankan dua sopir truk karena membawa narkoba
Baca juga: BNN tangkap lima tersangka dengan barang bukti 18 kg sabu
Baca juga: Menguatkan strategi pemberantasan narkoba

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jabar berhentikan 22 ASN terlibat korupsi

Bandung (ANTARA News) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membebastugaskan atau memberhentikan 22 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat tindak pidana korupsi sesuai arahan KPK.

“Total ada 22 ASN. Seluruhnya di Pemprov Jabar sudah diserahkan sejak bulan Januari 2019, terhitung Desember [diberhentikan] tapi karena harus menuntaskan administratif maka pemberhentian baru bisa dilakukan akhir Januari,” kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin.

Dia menuturkan selain arahan KPK, merujuk pada UU ASN dan surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, petugas pembina kepegawaian menugaskan pihaknya untuk melakukan pemberhentian.

Ia mengatakan dengan pemberhentian tersebut maka Pemprov Jawa Barat sudah melaksanakan Undang-undang ASN sekaligus menaati arahan dari KPK.

“Dan kami sudah mengikuti arahan dari KPK dan ini sesuai SKB tiga menteri,” ujarnya.

Dia mengatakan ketika pelepasan 22 ASN oleh pihaknya bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat seluruh pegawai tersebut menerima dengan lapang dada keputusan ini.

“Jadi dengan keprihatinan yang mendalam, pada akhirnya semua bisa menerima karena ini bagian dari ketentuan yang harus dilaksanakan,” katanya.

Lebih lanjut Iwa mengatakan pemberhentian ASN tipikor ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan.

Di dalam SKB tersebut, kata Iwa, Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang diperintahkan untuk melaksanakan pemberhentian PNS dengan tidak hormat.

Baca juga: Legislator Tangerang klarifikasi 11 pejabat dipecat karena korupsi

Baca juga: Enam ASN terancam dipecat gara-gara tersangkut kasus korupsi

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ada delapan eks narapidana korupsi jadi caleg di Sumatera Selatan

Palembang (ANTARA News) – Sebanyak delapan calon legislatif di tingkat DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilihan Calon Legislatif 2019 terdata bekas narapidana korupsi.

Anggota KPU Sumatera Selatan Bidang Hukum, Hepriyadi, di Palembang, Senin, mengatakan, data mereka ini belum sejalan pada tingkat pusat karena berdasarkan rilis teranyar KPU Pusat justru hanya menyebutkan tiga nama.

Tiga nama itu, yaitu Jones Khan (nomor urut 1 Partai Demokrat untuk calon legislatif DPRD Kota Pagar Alam III), Zulfikri (nomor urut 1 Partai Perindo untuk DPRD Kota Pagaralam II dan Lucianty Pahri (calon legislatif DPD).

“Kemungkinan data KPU Pusat belum lengkap, mungkin karena masalah teknis saja,” kata dia.

Ia menyebutkan terdapat lima nama yang belum disebutkan, yakni Muhammad Zen (nomor urut 2 PKS, daerah pemilihan I Kabupaten OKU Timur), Romi Krisna (nomor urut 2 PPP, daerah pemilihan III Kota Lubuklinggau), Emil Silfan (nomor urut 4 PPP, daerah pemilihan IV Kabupaten Musi Banyuasin), Darjis (nomor urut 1 Partai Hanura, daerah pemilihan IV Kabupaten Ogan Ilir), dan Firdaus Obrini (nomor urut 9 PAN, daerah pemilihan III Kota Pagaralam).

Secara teknis, KPU Sumatera Selatan telah menyampaikan data tersebut ke KPU Pusat karena yang mengumumkan ke publik yakni KPU Pusat.?

Namun, karena ada kekurangan nama ini, maka KPU Sumsel akan memberikan data susulan agar KPU Pusat bisa mengumumkan hal ini lagi ke masyarakat. “Ini penting, agar tidak terjadi kesalahan persepsi di kemudian hari,” kata dia.

Pengumuman ada eks narapidana korupsi ini dalam daftar calon legislatif ini merupakan amanat dari UU Pemilu 2017 yakni KPU diwajibkan menyampaikan informasi mengenai status calon legislatif yang merupakan mantan narapidana untuk menjamin hak pemilih.

Anggota KPU Sumatera Selatan Bidang Advokasi, Amrah Muslimin, menambahkan, pengumuman calon legislatif eks narapidana korupsi ini telah dilakukan di media cetak, dan diumumkan pada saat mereka mendaftarkan diri yakni pada masa pendaftaran calon legislatif oleh partai ke KPU. “Jadi saat mendaftar, ada laporan atau halaman koran harus diserahkan KPU,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tetapkan Ketua Umum PA 212 tersangka

Solo (ANTARA News) – Tim penyidik Polres Kota Surakarta menetapkan Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana kampanye.

Kepala Polres Kota Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo di Solo, Senin, mengatakan tim penyidik telah melakukan gelar perkara setelah pemeriksaan pada Kamis (7/2), dan Slamet Ma’arif ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (8/2).

Kapolres mengatakan penetapan tersangka terhadap Slamet Ma`arif setelah melakukan penyidikan secara profesional dan melalui prosedur sesuai hukum.

Oleh karena itu, kata Kapolres, tIm penyidik rencana selanjutnya kembali memanggil Slamet Ma?arif sebagai tersangka untuk pemeriksaan di Polres pada Rabu (13/2).

Wakil Kepala Polresta Surakarta AKBP Andy Rifai menambahkan Slamet Ma`arif proses pemeriksaan akan dilakukan di Mapolda Jawa Tengah. Proses itu, untuk mengatisipasi hal -hal yang tidak diinginkan.

Baca juga: Slamet Ma’arif diperiksa penyidik selama 6 jam

Slamet Ma’arif diperiksa oleh polisi di Mapolresta Surakarta terkait orasinya dalam Tabligh Akbar PA 212 di bundaran Gladak, Jalan Slamet Riyadi pada Minggu (13/1) lalu.

Kasus ini dilaporkan oleh Tim Kampanye Daerah (TKD) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pada laporan itu, Bawaslu menindaklanjuti dengan membentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Tim Gakumdu menyatakan bahwa terdapat unsur dugaan pelanggaran kampanye dalam kegiatan Tabligh Akbar.

Polresta Surakarta menjerat Slamet Ma’arif dengan Pasal 280 ayat 1 tentang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan baik KPU pusat maupun daerah.

Selain itu, juga diduga melanggar Pasal 521 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang melakukan kampanye yang dilarang bagi peserta pemilu dan tim kampanye.

Baca juga: Ma`ruf Amin: 212 berubah menjadi gerakan politik

Baca juga: Tablik akbar di Solo membuat kawasan Gladak padat

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis Penyuap Eni Saragih Diperberat Jadi 4,5 Tahun

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo dari 2 tahun 8 bulan penjara menjadi 4,5 tahun penjara  karena terbukti menyuap Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih senilai Rp4,75 miliar.
   
“Menjatuhkan kepada terdakwa Johanes Budisturisno Kotjo dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp250 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunsan selama 6 bulan,” demikian petikan putusan banding PT DKI Jakarta yang diterima di Jakarta, Senin.

Putusan itu diambil oleh majelis hakim banding yang diketuai Daniel Dalle Pairunan dengan anggota I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Hening Tyastanto dan Rusydi.
   
Sebelumnya pada 13 Desember 2018 lalu, pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis Kotjo 2 tahun 8 bulan penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 
Dalam perkara ini, Johannes Budisutrisno Kotjo dinilai terbukti menyuap anggota Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih sebesar Rp4,75 miliar guna memperlancar pengadaan proyek IPP PLTU Mulut Tambang 2 x 300 MW di Peranap, Indragiri Hulu, Riau.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Siak tembak dua rampok bersenjata api

Pekanbaru (ANTARA News) – Personel gabungan Polres Siak dan Polda Riau menangkap tiga tersangka perampokan bersenjata api dengan dua di antaranya harus dilumpuhkan dengan tembakan terukur karena melakukan perlawanan dan berupaya kabur saat ditangkap.

“Para tersangka ini merupakan sindikat curas bersenjata api. Satu unit pucuk Revolver rakitan dan enam amunisi aktif kita sita dari mereka,” kata Kapolres Siak AKBP Ahmad David di Pekanbaru, Senin.

David menjelaskan bahwa para tersangka tersebut adalah Adi Afandi alias Andi (32), serta dua yang terpaksa dihadiahi timah panas Bambang Harianto Ginting (35), serta Iwan Aprianto (49). Ketiganya ditangkap di sejumlah wilayah, yakni Binjai, Provinsi Sumatera Utara dan Kandis, Siak, Riau pada akhir pekan lalu.

Ia mengatakan bahwa ketiga bandit rampok bersenjata api tersebut merampok seorang karyawan perusahaan perkebunan pada akhir Januari 2019 lalu.

Dalam aksinya itu, ketiga tersangka yang memiliki peran mulai dari pencari korban, eksekutor hingga tukang pukul tersebut berhasil merampas uang korban sebesar Rp75 juta. Tidak hanya itu, para tersangka juga tidak sungkan menodongkan senjata api dan menganiaya korban.

“Berdasarkan laporan itu kita bentuk tim dan melakukan penyelidikan,” ujarnya.

Hasilnya, pelaku pertama Bambang Ginting berhasil diidentifikasi. Hasil penyelidikan Polisi, Bambang diketahui berada di kampung halamannya di Kabupaten Binjai Sumatera Utara. Seketika polisi langsung bergerak dan melakukan penangkapan.

“Saat akan ditangkap, yang bersangkutan berupaya melawan petugas dan kabur. Kita sudah berikan tembakan peringatan ke udara namun diindahkan sehingga terpaksa dilumpuhkan,” ujarnya.

Dari penangkapan Bambang, Polisi kembali melakukan pengembangan. Tersangka kedua Andi berhasil dilacak dan ditangkap saat menginap di Homestay, Kandis, Siak. Andi sebagai perencana perampokan itu lalu membeberkan bahwa senjata api itu tengah dikuasai Iwan Aprianto.

“Tanggal 6 Februari 2019 tim melakukan penangkap pelaku Iwan Harahap di Kecamatan Pinggir, Bengkalis. Iwan mencoba melakukan perlawanan terhadap tim gabungan sehingga dilakukan tindakan tegas dengan menembak kaki tersangka,” jelasnya.

“Kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan satu pucuk senjata api genggam rakitan warna silver dan amunisinya,” lanjut David.

Saat ini para tersangka telah diamankan di Mapolres Siak guna proses penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut.

Baca juga: Polisi buru perampok bersenjata gasak Rp800 juta dari pengusaha sawit

Baca juga: Polantas Garut hadang pelarian perampok bersenjata api

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan 5 tersangka dan 200 juta uang palsu

(Antara)-Polres Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat berhasil mengungkap dan menangkap sebanyak lima orang tersangka pengedar dan pembuat uang palsu sebanyak 200 juta rupiah. Kelima orang tersangka dijerat dengan pasal 36 ayat 3, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang mata uang, dan dikenakan juga pasal 224, KUHP, dan atau pasal 245, KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Polisi amankan ratusan kantong minuman keras oplosan di Cianjur

Cianjur (ANTARA News) – Polsek Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat mengamankan ratusan kantong minuman keras oplosan dan belasan botol minuman keras bermerk dalam operasi Cipta Kondisi yang digelar Minggu. 

Kapolsek Sukaluyu AKP Bambang Kristiono mengatakan, dalam operasi untuk kesekian kalinya itu, pihaknya mengamankan belasan botol minuman keras berbagai merek dan seratus kantong lebih minuman keras oplosan dari kios berkedok depot jamu.

“Barang bukti yang diamankan disita dari kios di wilayah hukum Sukaluyu, mulai dari Jalan Baru Cianjur-Jonggol dan pinggir Jalan Raya Bandung. Kami juga mengamankan satu unit sepeda motor tanpa surat-surat dan plat nomor polisi,” katanya.

Ia menuturkan, terungkapnya sejumlah kios berkedok depot jamu dan toko klontongan yang masih menjual minuman keras berbagai merk tersebut berawal dari informasi warga sekitar yang merasa resah.

“Setelah melakukan pengintaian anggota mendapati kios dan toko yang menjual minuman keras serta oplosan secara sembunyi-sembunyi. Kami akan gencar melakukan operasi acak untuk memberantas peredaran minuman keras di wilayah hukum Sukaluyu,” katanya.

Pihaknya juga mengimbau warga untuk ikut serta mengawasi dan segera melaporkan jika mendapati peredaran minuman keras di lingkungannya masing-masing agar segera dilakukan tindakan tegas oleh petugas.

Hendi (32), warga Kecamatan Sukaluyu, mengatakan, maraknya peredaran minuman keras di wilayahnya sudah beberapa kali dilaporkan ke Mapolsek Sukaluyu dan langsung ditangapi dengan operasi, namun berbagai cara dilakukan penjual termasuk secara sembunyi-sembunyi.

“Kami berharap razia terus digelar petugas, agar tidak adalagi peredaran minuman keras di wilayah kami. Selama ini banyak kios berkedok depot dan toko klontong yang menjual minuman keras secara sembunyi-sembunyi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Susrama yang tak layak mendapat remisi

Jakarta (ANTARA News) – Presiden Joko Widodo akhirnya merevisi Keputusan Presiden Nomor 29/2018-2019 yang memuat 115 nama warga binaan penerima remisi.

Keppres tersebut direvisi setelah sejumlah koalisi masyarakat sipil serta jurnalis menyatakan keberatan dengan keputusan Presiden Joko Widodo tersebut.

Pasalnya satu dari 115 nama warga binaan yang menerima remisi, terdapat nama terpidana seumur hidup, I Nyoman Susrama, yang dipidana karena melakukan pembunuhan berencana terhadap wartawan Radar Bali, Anak Agung Ngurah Bagus Narendra Prabangsa.

Keputusan Presiden tersebut telah mengubah jenis hukuman Susrama, dari hukuman pidana seumur hidup kemudian diganti menjadi hukuman pidana sementara selama 20 tahun.

Hasil penyelidikan polisi, pemeriksaan saksi dan barang bukti di persidangan menunjukkan Susrama adalah otak di balik pembunuhan itu. Ia diketahui memerintahkan anak buahnya menjemput Prabangsa di rumah orang tua Prabangsa di Taman Bali, Bangli, pada 11 Februari 2009.

Prabangsa lantas dibawa ke halaman belakang rumah Susrama di Banjar Petak, Bebalang, Bangli. Di sanalah ia memerintahkan anak buahnya memukuli Prabangsa.

Dalam keadaan sekarat, Prabangsa dibawa ke Pantai Goa Lawah, tepatnya di Dusun Blatung, Desa Pesinggahan, Kabupaten Klungkung. Kemudian Prabangsa dibawa naik perahu dan dibuang ke laut. Mayatnya ditemukan mengapung oleh awak kapal yang lewat di Teluk Bungsil, Bali, lima hari kemudian.

Penyidik Polda Bali menemukan motif pembunuhan Prabangsa terkait dengan berita tindak pidana korupsi pembangunan sekolah yang dilakukan oleh Susrama.

Tidak layak

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan sejumlah kelompok masyarakat sipil kemudian menyatakan keberatan dan menolak pemberian remisi kepada Susrama, tidak lama berselang setelah daftar nama penerima remisi diungkap oleh media.

Ketua AJI Indonesia Abdul Manan menilai pemberian remisi tidak layak diberikan untuk koruptor sekaligus otak dari pembunuhan berencana seperti Susrama.

“Kami jelas menentang karena pemberian remisi seharusnya memenuhi prinsip keadilan. Tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga keluarga korban dan masyarakat, terutama insan pers,” kata Manan.

Manan berpendapat bahwa remisi merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.

Namun prinsip pemberian remisi yang tertuang dalam Keppres 29/2018-2019 tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh Pemerintah sehingga Manan mempertanyakan prosedur pemberian remisi untuk Susrama yang dianggap tidak transparan.

Adapun syarat dari pemberian remisi berdasarkan Pasal 9 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 adalah narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup telah menjalani masa pidana paling sedikit 5 tahun berturut-turut serta telah berkelakuan baik.

“AJI menganggap pemberian remisi itu sangat tidak tepat untuk kasus pembunuhan wartawan, apalagi ini pembunuhan berencana oleh seorang koruptor,” kata Manan.

Sependapat dengan Manan, Direktur Eksekutif Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati berpendapat bahwa karakter pidana kasus Susrama tidak bisa digolongkan sebagai pidana biasa, sehingga yang bersangkutan dijerat hukuman seumur hidup.

Asfinawati berpendapat untuk menutupi kejahatan luar biasa seperti korupsi, Susrama melakukan kejahatan keji lainnya yaitu melakukan pembunuhan berencana.

Oleh sebab itu, Asfinawati berpendapat bahwa remisi yang akan diberikan kepada Susrama adalah hal yang aneh dan ganjil, mengingat Susrama tidak pernah mengakui perbuatannya.

“Maka pemotongan hukuman tidaklah pantas diterima oleh Susrama, dia tidak pernah mengakui perbuatannya sehingga dia sejatinya belum lulus menjalani sistem pemasyarakatan di lapas,” kata Asfinawati.

Tanpa karakteristik kasus

Ahli hukum dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti mengatakan keputusan remisi Susrama, merupakan akibat dari tidak adanya “profiling” atau karakteristik kasus dalam prosedur pemberian remisi.

Bivitri menjelaskan sistem pemberian remisi dilakukan hanya berdasarkan sistem matriks atau berapa lama warga binaan sudah menjalani masa tahanan dari total lama hukuman yang diterima.

Dalam kasus Susrama, karena yang bersangkutan sudah menjadi warga binaan selama 10 tahun, maka dinilai sudah berhak mendapatkan remisi.

Kendati demikian, pemberi remisi dinilai tidak mencermati apa kasus yang menyebabkan Susrama dijatuhi hukuman seumur hidup.

Menurut Bivitri, karakteristik kasus terutama putusan pengadilan atas kasus warga binaan penerima remisi, sangat penting untuk dipelajari para pemberi remisi.

Bivitri menilai bahwa remisi yang diterima oleh Susrama tidak ubahnya seperti grasi, karena pada dasarnya remisi tidak mengubah hukuman yang berdasarkan putusan pengadilan, namun hanya mengurangi saja.

“Di sini hukuman Susrama yang sebelumnya hukuman seumur hidup diubah menjadi hukuman pidana sementara, ini merupakan pegampunan model grasi bukan remisi karena remisi hanya mengurangi tanpa mengubah jenis hukuman,” ujar Bivitri.

Kado terindah

Keberatan masyarakat dan jurnalis terhadap Keppres 29/2018 akhirnya berakhir bertepatan dengan Hari Pers Nasional yang dirayakan setiap tanggal 9 Februari.

Hal ini disebabkan karena Presiden Jokowi akhirnya melakukan revisi Keppres 29/2018 dengan mencabut remisi untuk Susrama.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan mengatakan pencabutan remisi untuk Susrama merupakan kado indah bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut remisi untuk Susrama tepat dengan momentum Hari Pers Nasional pada Sabtu (9/2) kemarin, menjadi kado indah pemerintah dalam penghormatan terhadap profesi insan pers,” ujar Jimmy.

Dicabutnya remisi untuk Susrama tersebut, merupakan bentuk akomodir Pemerintah atas keberatan masyarakat terutama insan pers yang berulang kali diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

Selain itu pencabutan remisi tersebut juga menjadi refleksi lemahnya Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi, hal ini terbukti karena revisi Keppres 29/2018 lebih mengakomodir keberatan kelompok masyarakat yang tergabung dalam solidaritas jurnalis sesuai UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jelas Jimmy.

Kendati demikian Jimmy menilai secara prosedur hukum, pemberian remisi itu sudah benar adanya karena berdasarkan dengan aturan tertulis yaitu Keppres 174/1999.

Namun Jimmy tidak menampik bahwa memang ada persoalan mendasar di dalam Keppres 174/1999 yang selama ini menjadi dasar dalam perubahan status pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara.

“Sebab hakikat remisi adalah pengurangan masa hukuman pidana penjara, bukan perubahan status pidana, karena perubahan status pidaa merupakan ranah grasi,” tambah Jimmy.

Meskipun revisi atas Keputusan Presiden Nomor 29/2018 dinilai tepat, namun hal itu tidak dapat diartikan revisi terhadap Keppres 174/1999 dapat terus ditunda.

Membiarkan kesalahan sistem hukum dalam aturan tersebut dapat terus menerus membiarkan kasus serupa kembali berulang, menyebabkan penolakan serta keberatan juga akan terus terjadi.

Baca juga: Presiden Jokowi resmi mencabut remisi untuk pembunuh wartawan Radar Bali
Baca juga: Pakar: Pencabutan remisi Susrama jadi kado indah HPN

 

Pewarta:
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPD RI terus perjuangkan RUU Daerah Kepulauan

Jakarta (ANTARA News)  – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan akan terus memperjuangkan RUU tentang Daerah Kepulauan yang dalam tahap pembahasan bersama pihak terkait. 

Menurut keterangan pers yang disiarkan di Jakarta,  Minggu, DPD RI telah menerima delegasi dari Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan untuk membahas perkembangan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. 

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono berjanji pihaknya akan terus memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan untuk segera disahkan. Hal itu demi kepentingan daerah yang berbasis wilayah kepulauan.

Menurut Nono, saat ini RUU Daerah Kepuluan yang diinisiasi DPD RI telah masuk dalam pembahasan secara tripartit antara DPR RI, DPD RI dan pemerintah. 

DPR RI telah membentuk panitia khusus (pansus) yang bertujuan untuk membahas RUU yang dianggap dapat memperjuangkan wilayah-wilayah kepulauan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 

“Alhamdulillah DPR sudah membentuk pansus dengan pimpinan dari Maluku yang juga masuk dalam wilayah kepulauan,” katanya. 

Pansus sudah beberapa kali rapat tentang hal ini. “Terlihat pihak DPR hampir bulat menyetujui ini, cuma dari pemerintah masih ada beberapa catatan,” kata Nono.

Saat menerima audiensi dari Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan yang terdiri dari 8 provinsi kepulauan di DPD RI, Nono menambahkan bahwa RUU Daerah Kepualauan menjadi prioritas DPD RI untuk segera disahkan sebagai undang-undang.    

Pimpinan DPD RI sepenuhnya mendukung RUU ini karena RUU ini dianggap sebagai tonggak dalam pembangunan wilayah kepulauan yang selama ini tertinggal dibanding daerah dengan wilayah kontinental atau daratan.

“Pimpinan DPD kemarin sudah menghadap ke presiden dan ini satu-satunya RUU yang kami minta,” katanya. 

Kedepannya juga akan ada rapat konsultasi antara pimpinan DPD dengan DPR. “DPD selalu berjuang untuk memperjuangkan daerah, terurama untuk menghadirkan negara di daerah kepulauan,” katanya. 

Pewarta: Sri Muryono
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pakar: Pencabutan remisi Susrama jadi kado indah HPN

Jakarta (ANTARA News) – Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan mengatakan pencabutan remisi untuk terpidana pembunuh jurnalis Radar Bali AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, I Nyoman Susrama, merupakan kado indah bertepatan dengan Hari Pers Nasional (HPN).

“Kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut remisi untuk Susrama tepat dengan momentum Hari Pers Nasional pada Sabtu (9/2) kemarin, menjadi kado indah pemerintah dalam penghormatan terhadap profesi insan pers,” ujar Jimmy melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu.

Dicabutnya remisi untuk Susrama tersebut, merupakan bentuk akomodir Pemerintah atas keberatan masyarakat terutama insan pers yang beberapa kali diajukan kepada Presiden Joko Widodo, ujar Jimmy.

Selain itu pencabutan remisi tersebut juga menjadi refleksi lemahnya Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi.

“Pasalnya, revisi Keppres 29/2018 ini lebih pada mengakomodir keberatan kelompok masyarakat yang tergabung dalam solidaritas jurnalis sesuai UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” jelas Jimmy. 

Kendati demikian Jimmy menilai secara prosedur hukum, pemberian remisi itu sudah benar adanya karena berdasarkan dengan aturan tertulis yaitu Keppres 174/1999.

Namun Jimmy tidak menampik bahwa memang ada persoalan mendasar di dalam Keppres 174/1999 yang selama ini menjadi dasar dalam perubahan status pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara. 

“Sebab hakikat remisi adalah pengurangan masa hukuman pidana penjara, bukan perubahan status pidana, karena perubahan status pidana merupakan ranah grasi,” tambah Jimmy.

Oleh sebab itu Jimmy mendesak pemerintah dan pembuat kebijakan untuk segera merevisi Keppres 174/1999.

“Jangan sampai persoalan yang sama akan terulang kembali di kemudian hari,” ujar Jimmy.

Keputusan Presiden Nomor 29/2018-2019 itu menyatakan bahwa Susrama bersama 114 terpidana lain mendapat remisi berdasarkan dengan Keppres 174/1999.

Namun pada Jumat (8/2) Presiden Joko Widodo mengaku membatalkan remisi kepada Susrama karena mendapat sejumlah masukan dari masyarakat.
   
“Setelah mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat, dari kelompok-kelompok masyarakat, juga dari jurnalis, saya perintahkan kepada Dirjen Lapas Kemenkumham untuk menelaah dan mengkaji mengenai pemberian remisi itu karena ini menyangkut mengenai rasa keadilan masyarakat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyalahgunaan inhalan marak di Bone Bolango Gorontalo

Gorontalo (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo mengungkapkan, di kabupaten ini masih marak penyalahgunaan bahan adiktif jenis inhalan seperti lem dan obat-obatan bebas.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Bone Bolango, Gorontalo, Mulyati Imran, mengatakan hal itu saat memberikan penyuluhan tolak narkoba kepada sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Tilongkabila, di Kecamatan Tilongkabila, Minggu.

Informasi yang dikumpulkan Antara menyebutkan, inhalan adalah suatu kelompok senyawa yang mudah menguap yang menghasilkan efek toksik yang mirip dengan alkohol.

Zat itu terdapat pada pelarut yang mudah menguap, atau aerosol yang biasa digunakan dalam rumah tangga, seperti lem, penghapus cat kuku, pengencer cat, deodoran dan cairan pembersih.

Menurut Mulyati, usia SD dianggap usia yang rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk di dalamnya adalah inhalan ini.

Dari hasil penelitian BNN, jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada 2018 mencapai hampir 3,4 juta orang.

“Sekitar 24 persen di antaranya adalah pelajar usia 10-21 tahun,” kata Mulyati Imran.

Oleh karena itu, tegasnya, bahaya peredaran narkoba di kalangan siswa SD juga patut diwaspadai dan tak boleh disepelekan.

Saat penyuluhan, para siswa bersemangat menerima pemaparan dan mengikuti beberapa permainan terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diberikan para penyuluh BNNK Bone Bolango.

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama, Muzzammil D. Massa mengajak para siswa menghargai karunia kesehatan yang telah diberikan Tuhan untuk mengerjakan hal-hal positif.

“Adik-adik ini adalah calon-calon pemimpin bangsa. Di antara kalian mungkin ada yang akan jadi dokter, insinyur, ustad bahkan presiden. Jangan sampai cita-cita kalian gagal ditengah jalan gara-gara tergiur bujuk rayu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Beranilah mengatakan tidak pada Narkoba,” katanya.

Dia mengungkapkan agama, keluarga, dan sekolah adalah benteng terkuat mencegah bahaya narkoba.

Ciri inhalan
Informasi terkait zat ini menyebutkan, penyalahgunaan produk-produk inhalan tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan penyalahgunaan narkotika seperti penggunaan mariyuana, kokain, ganja dan psikotropika yang selama ini telah menjadi perhatian banyak pihak.

Saat ini, banyak anak muda yang menghirup uap dari pelarut produk-produk tersebut di atas untuk mendapatkan efek seperti dari alkohol, yang dapat dinikmati dengan cepat tanpa menyadari bahwa hal ini dapat menyebabkan dampak serius bagi kesehatan.

Ciri mereka pengguna inhalan antara lain, mata merah, berkaca-kaca atau berair, pengucapan kata-kata yang lambat dan tidak jelas, terlihat seperti orang mabuk, terdapat noda cat pada tangan atau sekitar mulut, bau bahan kimia di pakaian atau di dalam ruangan, bau mulut yang tidak biasa dan sering merasa mual dan atau kehilangan nafsu makan.

Baca juga: Langkah Pemda Gorontalo cegah peredaran narkoba
Baca juga: BNNP tetapkan istri wakil wali kota Gorontalo tersangka narkoba

Pewarta:
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

YLBHI: Status DIM RUU Masyarakat Adat tidak jelas

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Bidang Manajemen Pegetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary, menyatakan bahwa status daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Masyarakat Adat tidak jelas karena hingga saat ini belum diterima oleh DPR.  

“DIM itu statusnya tidak jelas, Pemerintah sampai saat ini juga tidak mengeluarkan DIM yang ditugaskan Presiden Joko Widodo,” ujar Rakhma di Gedung YLBHI Jakarta, Minggu.

DIM tersebut merupakan respon dari Presiden Joko Widodo kepada Ketua DPR RI, yang menjadikan DIM sebagai syarat pembahasan dan proses pengesahan RUU Masyarakat Adat. Namun hingga saat ini DIM tersebut belum juga diserahkan oleh Pemerintah.

“Padahal DIM itu harus diserahkan oleh Pemerintah dalam kurun waktu 60 hari terhitung sejak surat Ketua DPR diterima oleh Presiden Jokowi,” ujar Rakhma.

Mengenai status DIM tersebut, Rakhma mengatakan bahwa Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat sudah lima kali melakukan audiensi dengan beberapa kementerian terkait yang ditugasi Presiden Jokowi untuk membuat DIM.

Rakhma mengungkapkan dua dari lima kali audiensi dengan kementerian terkait tersebut menyatakan bahwa DIM yang dimaksud sudah diserahkan ke DPR.

“Tapi ketika kami surati DPR, DPR menjawab pihaknya tidak menerima DIM yang dimaksud, ini seperti menunggu hal yang tidak pasti dan entah mau dibawa ke mana,” ujar Rakhma.

Status dan posisi DIM RUU Masyarakat Adat yang tidak jelas ini membuat RUU Masyarakat Adat semakin terkatung-katung, kata Rakhma.

Padahal RUU Masyarakat Adat ini dapat menjadi salah satu kebijakan yang membuat masyarakat adat masuk di dalam kehidupan bernegara, bagaimana hak dan kewajiban masyarakat adat yang juga warga negara Indonesia diatur dengan menyesuaikan kondisi dan hukum adat, kata Rakhma.

Sepakat dengan Rakhma, Direktur Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) Dahniar Andriani, mengatakan bahwa audiensi yang dilakukan koalisi dengan pemerintah justru hanya membuahkan ketidakjelasan.

“Kami seperti di’ping-pong’ dari kementerian satu ke kementerian lainnya, pertanyaan kami sangat sederhana yaitu di mana posisi DIM itu berada dan bagaimana statusnya,” ujar Dahniar.

Dahniar juga mengatakan bahwa DIM RUU Masyarakat Adat seharusya dilihat sebagai persoalan genting oleh Kabinet Kerja, karena kementerian sebagai pembantu presiden seharusnya membantu memenuhi Nawacita terutama di tengah Agenda Politik 2019. 

Adapun enam menteri yang ditugasi untuk menyerahkan DIM adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Hukum dan Ham.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019