Kaum milenial Kota Timika mendeklarasikan tertib berlalu lintas

Timika (ANTARA News) – Para remaja atau kaum milenial di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mendeklarasikan tertib berlalu lintas guna menjaga keselamatan diri sendiri, pengguna kendaraan yang lain maupun pejalan kaki.

Naskah deklarasi tertib berlalu lintas itu dibacakan oleh puluhan remaja saat digelar acara `Millenial Road Safety Festifal` bertempat di kompleks Jalan Budi Utomo, Tugu Perdamaian Timika Indah, Sabtu.

Kegiatan tersebut juga dimeriahkan dengan pentas tari dan seni kaum milenial di Kota Timika dengan menghadirkan `DJ` Kiki Amalia, atraksi pesawat aero dinamis, polisi cilik (pocil) dan bagi-bagi undian dengan undian utama yaitu tiga buah sepeda motor.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan semua pihak menaruh perhatian serius bagi keselamatan kaum milenial sebab di pundak merekalah masa depan bangsa dan negara serta daerah dipertaruhkan.

Di Indonesia, katanya, dalam tiga tahun terakhir tercatat sebanyak 414.636 orang menjadi korban akibat terlibat kecelakaan lalu lintas.

Sementara di Mimika, tercatat sebanyak 756 warga meninggal dunia di jalan akibat terlibat kecelakaan lalu lintas dalam tiga tahun terakhir.

“Yang paling memprihatinkan, sekitar 75 persen korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di jalan itu merupakan kaum milenial kelahiran tahun 1980 hingga pertengahan tahun 2000-an. Jalan raya ternyata menjadi pembunuh massal sehingga semua pihak diajak untuk sadar dan tertib berlalu lintas,” ujar AKBP Agung.

Ia menambahkan, penyebab utama kasus kecelakaan lalu lintas yang marak di Timika yaitu karena mabuk-mabukan, pengemudi mengantuk, faktor cuaca, kondisi jalan yang tidak bagus serta kesalahan pengemudi itu sendiri (human error).

Kasat Lantas Polres Mimika AKP Indra Budi Wibowo mengatakan kegiatan `Millenial Road Safety Festival` merupakan perintah langsung dari Koorlantas Mabes Polri yang digelar di seluruh daerah di Indonesia.

Puncak acara tersebut akan berlangsung di Jakarta pada 31 Maret 2019 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

“Tujuan utama digelarnya kegiatan ini untuk mengajak kalangan milenial agar tertib berlalu lintas. Harus ada keiklasan dari kalangan muda sendiri untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang tadinya ugal-ugalan di jalan raya,” ujarnya.

“Acara ini dikemas dengan kegiatan hiburan agar pesan-pesan yang disampaikan lebih mengena dan dapat diterima oleh kalangan muda. Ke depan diharapkan anak-anak muda di Kota Timika lebih tertib dalam berlalu lintas,” tambah Indra.

Lokasi Jalan Budi Utomo mulai dari Tugu Perdamaian Timika Indah hingga Swalayan Diana yang dijadikan tempat penyelenggaraan Millenial Road Safety Festifal` ini nantinya akan dijadikan lokasi `Car Free Day` di Kota Timika yang direncanakan akan berlangsung setiap akhir pekan.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hasto dorong Polri usut tindakan kericuhan oleh FPI

Lampung (ANTARA News) – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendorong aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kericuhan yang dibuat Front Pembela Islam (FPI) dalam acara Harlah Nahdlatul Ulama (NU) di Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Rabu (27/2) lalu.
 
“Mereka-mereka yang biasa menggunakan kekerasan, intimidasi, polisi jangan ragu-ragu menegakkan hukum itu. Kami mengutuk berbagai bentuk kekerasan, dan kami lebih percaya kepada NU. Karena selama ini terbukti loyalitasnya, dedikasinya bagi bangsa negara, bagi kemaslahatan umat,” kata Hasto di sela-sela Safari Kebangsaan IX di Lampung, Sabtu (2/3) malam.
 
Hasto pun meminta semua pihak untuk tidak menguji kesabaran NU.
 
“NU itu yang selama ini banyak mengalah. Jangan kemudian dilakukan upaya untuk provokasi. NU itu punya semangat hubulwatan minal iman, di mana pada 22 Oktober 1945 ke luar Resolusi Jihad,” kata Hasto 
 
Hasto melanjutkan, nahdliyin telah banyak berkeringat dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Karena itu, seharusnya semua pihak menghormati ormas terbesar di Indonesia itu. 
 
“Jangan uji kesabaran dari NU. Kalau mereka sudah betul-betul tersinggung, aduh, Inggris saja kalang kabut saat itu,” kata Hasto.
 
Yang dimaksud Hasto dengan Inggris adalah peristiwa perang 10 Nopember 1945 di Surabaya, dimana para santri NU berperang mengusir pasukan Inggris yang memboncengi pasukan Belanda saat itu.
 
Sekretaris TKN Jokowi- Ma’ruf itu menambahkan, NU sejauh ini juga banyak berperan mempersatukan anak bangsa. 
 
“Karena itulah kepada pihak mana pun, terlebih yang baru datang, yang tidak ikut berkeringat di dalam perjuangan kemerdekaan, jangan uji kesabaran NU. Selama ini NU sangat sabar, dan menjaga norma-norma tertib dalam masyarakat kita,” jelasnya. 
 
Sementara itu, Ketua PP Baitul Muslimin Indonesia Zuhairi Misrawi menambahkan, meski polisi sudah menetapkan sebelas tersangka dalam peristiwa itu, polisi harus mengungkap kasusnya ke publik. 
 
Cendikiawan NU ini mengatakan organisasinya selama ini sangat mengedepankan keberadaban dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dia mengatakan, NU sangat mencintai kedamaian.
 
“Kami berterima kasih kepada aparat penegak hukum, karena dengan tegas menegakan hukum kepada siapa pun yang menebarkan kekerasan, menebarkan konflik di antara masyarakat. Jadi NU selalu damai, dan NU percaya bahwa negara bisa melindungi segenap kelompok, suku, agama dari kelompok-kelompok intoleran,” ujar pria yang akrab disapa Gus Mis itu.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalbar dalami modus pengiriman narkoba melalui kargo

Pontianak (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terus mendalami modus pengiriman narkoba melalui kargo, kata Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar, Kombes (Pol) Gembong Yudha.

“Pendalaman itu kami lakukan untuk mencari siapa pengirim dan penerima barang haram tersebut,” kata Gembong Yudha di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan, pengiriman narkotika melalui kargo tersebut, menggunakan alamat dan identitas palsu. Narkoba akan dikirim secara bervariasi ke luar Kalimantan salah satunya pengiriman ke Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digagalkan beberapa waktu lalu.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga terus mengawasi dan memperketat jalur tikus (jalan tidak resmi) dari Malaysia yang menjadi jalan distribusi ilegal bagi pengedar narkoba lintas negara.

“Kami juga bersama stakeholder terkait akan mengawasi dan menyelidiki, terkait banyaknya pasokan narkoba dari negara tetangga tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, Kalbar menjadi jalur transit narkoba yang hendak dipasok ke berbagai daerah di Indonesia, karena daerahnya yang berbatasan dengan negara tetangga, baik melalui darat dan laut, sehingga perlu kerja sama semua pihak dalam mencegah masuknya barang haram tersebut.

Sementara itu Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar mencatat, sepanjang akhir Januari hingga Februari 2019, telah mengamankan sebanyak 1,2 kilogram sabu-sabu dan 10 butir ekstasi dari enam kasus, dan menangkap sebanyak 10 tersangka.

Dalam kesempatan itu, Direktur Ditnarkoba Polda Kalbar mengajak semua masyarakat untuk ikut memberantas peredaran barang haram tersebut, guna menciptakan generasi Kota Pontianak dan Kalbar umunya bebas narkoba.

Baca juga: BNN Jambi tangkap dua kurir sabu di Bandara Sultan Thana
Baca juga: Sandy Tumiwa pesan sabu dua hari sekali via telepon
Baca juga: BNNP Kalteng musnahkan sabu senilai Rp2 miliar dari lima tersangka

 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Jambi tangkap dua kurir sabu di Bandara Sultan Thana

Jambi (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Jambi menangkap dua orang kurir narkoba jenis sabu seberat 200 gram di Bandara Sultan Thaha Jambi setelah terbang dari Batam, Sabtu malam.

Salah seorang pelaku menyelipkan sabu tersebut dalam anusnya setelah dibungkus menggunakan kondom.

Kabid Pemberantasan BNN Provinsi Jambi Agus Setiawan di Jambi Sabtu, mengatakan penangkapan dilakukan di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 19.00 WIB setelah tersangka menumpang pesawat Lion Air dari Batam tujuan Jambi.

Penangkapan terhadap pelaku yang membawa narkotika jenis sabu sebanyak lebih kurang 200 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan alat konstrasepsi (kondom) sebanyak enam bungkus.

Barang terlarang itu dibawa pelaku dengam modus diselipkan dalam dubur pelaku.

Berdasarkan keterangan pelaku narkotika jenis sabu akan didistribusikan ke wilayah Jambi.

Kedua pelaku yang diamankan tersebut bernama DAM (34) warga Batam dan R (28) warga Magelang, Jawa Tengah.

Hasil pemeriksaan pelaku membawa enam paket sabu sebanyak lebih kurang 200 gram yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kembali menggunakan kondom, dua unit handphone, tiket pesawat Lion Air atas nama kedua pelaku.

Kasus itu berhasil diungkap setelah tim pemberantasan BNN Jambi mendapatkan informasi tentang akan adanya pengirim narkotika jenis sabu ke Jambi, kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen BNN RI guna mengetahui perjalanan pelaku.

Setelah mendapatkan informasi tentang jadwal penerbangan pesawat yang digunakan pelaku dari Kota Batam pukul 17.30 WIB tiba di Jambi, 18.55 WIB.

Kemudian personil BNN Jambi yang dipimpin Kabid Pemberantasan mengamankan kedua pelaku dan menemukan barang bukti tersebut.

Selanjutnya kedua pelaku diinterogasi di ruangan AVSEC Bandara STS Jambi dan mengaku bahwa kedua pelaku membawa narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam anus.

Kemudian kedua pelaku dibawa ke toilet guna mengeluarkan barang bukti narkotika tersebut.

Selanjutnya tersangka serta barang bukti dibawa ke kantor BNN Jambi guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ungkap kasus sabu 40 kg di Palembang

Barang bukti narkoba jenis sabu beserta para tersangka dihadirkan saat rilis kasus narkoba di Polresta Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (2/3/2019). Satnarkoba Polresta Palembang dibantu Ditnarkoba Polda Metro Jaya mengamankan narkoba jenis sabu seberat 40kg, 40ribu butir ekstasi. ANTARA FOTO/Ahmad Farros/aww.

Polres Bangka Barat sosialisasikan internet sehat

Muntok, Babel (ANTARA) – Kepolisian Resor Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung menggiatkan sosialisasi internet sehat agar masyarakat tidak terjerat pelanggaran hukum di tengah maraknya penggunaan media sosial saat ini.

“Kami harapkan masyarakat bijaksana dalam bermedia sosial dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut untuk hal-hal positif,” kata Kepala Satbinmas Polres Bangka Barat Iptu Taufik Zulfikar di Muntok, Sabtu.

Penggencaran sosialisasi terus dilakukan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak.

Sosialisasi dilakukan dengan pola tatap muka kepada kelompok mayarakat, perorangan mau pun melalui media sosialisasi, seperti spanduk, baliho dan poster yang dipasang di lokasi-lokasi strategis.

“Beberapa hari lalu kami juga sudah menggelar sosialisasi kepada anak-anak dan pengelola Panti Asuhan Ahmad Dahlan Muntok,” katanya.

Dalam pertemuan itu disampaikan berbagai materi imbauan agar bijaksana dalam bermedia sosial dan tidak menyebarluaskan berita bohong atau informasi hoax.

Melalui kegiatan itu, pihaknya berharap para penghuni panti bijak menggunakan media sosial, serta dapat memilih dan memilah informasi yang diterima.

Meningkatnya perkembangan pengguna internet di Indonesia memiliki dampak positif, namun juga memungkinkan untuk membuka ruang lebih luas meningkatnya radikalisme digital, jejaring teroris, berita palsu, ujaran kebencian dan persekusi.

“Kami harapkan pola pendekatan dan sosialisasi ini mampu meningkatkan kesadaran anak-anak agar menggunakan internet secara positif guna menghindari pelanggaran hukum dan dampak negatif lainnya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

YLKI Sumut minta keracunan mi diusut

Medan (ANTARA) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Utara meminta Polres Labuhan Batu bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat mengusut tuntas kasus keracunan mi rebus yang dialami puluhan warga di Desa Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

“Kasus keracunan mi itu agar diselidiki penyebabnya,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumut, Abubakar Siddik, di Medan, Sabtu.

Kasus serupa, menurut dia, tidak hanya terjadi di Labuhan Batu Utara, melainkan juga di sejumlah daerah lain di Sumut.

Ia menyebutkan penjual mi harus diperiksa untuk memastikan asal bahan makanan yang dibuatnya. Patut diduga juga pembuat mi mencampur bahan makanan yang dijualnya dengan bahan berbahaya.

“Hal ini merupakan tugas penyidik kepolisian untuk mengungkapnya,” ucap dia.

Puluhan warga Desa Gunung Melayu, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaporkan mengalami keracunan usai memakan mi rebus saat acara pengajian pada 26 Februari lalu. Warga yang didominasi ibu-ibu itu dilarikan ke puskesmas karena mengaku pusing, mual-mual, dan muntah-muntah.

Dari 70 koran, sebagian besar berusia dewasa, lima ibu hamil, delapan anak-anak. Korban yang tengah hamil kemudian dirujuk ke rumah sakit di Kota Rantauprapat.

Baca juga: Korban keracunan tutut di Sukabumi bertambah jadi 52 orang

Baca juga: Polisi selidiki peristiwa keracunan delapan pelajar Bekasi

Baca juga: Kapolres Lumajang: Satu korban meninggal keracunan karbon monoksida

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres sosialisasikan larangan pelajar membawa kendaraan bermotor

Bengkulu (ANTARA) – Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong, Bengkulu, saat ini tengah menyosialisasikan larangan membawa kendaraan bermotor bagi pelajar di daerah itu.

Kapolres Rejang Lebong AKBP Jeki Rahmat Mustika melalui Kasat Lantas AKP Henryanto P Hutasoit di Mapolres Rejang Lebong, Sabtu, mengatakan, sosialisasi larangan membawa kendaraan bermotor ke sekolah tersebut guna mencegah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar sebagai korban atau pelakunya.

“Kasus lakalantas yang melibatkan pelajar, baik sebagai korban maupun pelakunya saat ini sudah mengkhawatirkan sehingga kasusnya harus ditekan agar tidak terus meningkat,” katanya.

Untuk itu pihaknya akan bekerja sama dengan pemkab setempat guna menyosialisasikannya ke masing-masing sekolah, kemudian menertibkan pelajar yang membawa sepeda motor ke sekolah, dan akan menggelar razia rutin di jalanan rawan pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan data yang mereka miliki kasus lakantas yang terjadi di Rejang Lebong pada 2017 sebanyak 87 kasus, yang melibatkan 25 anak di bawah umur sebagai pelakunya, kemudian sepanjang 2018 terjadi 63 kasus lakalantas dengan melibatkan 13 anak di bawah umur sebagai pelakunya.

Sementara itu, kasus lakalantas yang terjadi di Rejang Lebong Januari-Februari 2019 sebanyak 10 kasus dengan korban meninggal dunia empat orang, kemudian tiga orang mengalami luka berat dan 14 korban luka ringan dengan kerugian materil Rp54,1 juta.

Dari 10 kasus lakalantas yang terjadi di daerah itu, tambah dia, dua kasus di antaranya proses hukumnya sudah dilimpahkan ke Kejari Rejang Lebong, terutama untuk kasus yang korbannya meninggal dunia.

“Salah satunya ialah kecelakaan yang terjadi di kawasan Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur baru-baru ini yang melibatkan dua pelajar sehingga menyebabkan warga asal Desa Rimbo Recap meninggal dunia. Kedua pelajar ini ditetapkan sebagai pelaku, karena mengambil jalur berlawanan,” ujarnya.

Kedua pelajar ini dijerat atas pelanggaran UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 310 ayat 4, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.

Baca juga: Bogor larang pelajar membawa kendaraan pribadi

Baca juga: Belasan pelajar terjaring razia polisi militer

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapal tongkang terbalik di Sungai Barito satu ABK hilang

Muara Teweh (ANTARA News) – Sebuah kapal penarik tongkang (tugboat) Barito Indah yang menarik tongkang PT Kembang Sentosa Bersama tenggelam di pedalaman Sungai Barito antara Desa Papar Pujung dan Nihan, Kecamatan Lahei Barat, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, seorang anak buah kapal ABK) bernama Suroso (63) hilang dalam peristiwa itu.

“Kami baru hari ini (/23) mendapat informasi dari Sekretaris Desa Nihan Anshor Fahmi yang langsung melaporkan kejadian itu di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Barito Utara Rizali Hadi di Muara Teweh Sabtu.

Kapal tersebut tenggelamnya pada Sabtu (2/3) dinihari sekitar pukul 01:00 WIB.

Kejadian itu berawal saat kapal Barito Indah yang membantu kapal BG KSB 2 menarik tongkang tiba-tiba kapal tidak sanggup maju dan langsung terlipat dan terbalik, diperkirakan karena menabrak batu yang ada di sungai.

Kapal yang tenggelam menarik tongkang bermuatan batu split dari Banjarmasim, Kalimantan Selatan, menuju salah satu perusahaan tambang batu bara di wilayah Beras Belange, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

“Sore ini kami menurunkan tim dari BPBD sebanyak empat orang dengan membawa perahu karet ke Desa Nihan Hilir dan selanjutkan langsung melakukan pencarian ke tempat kejadian,” ujar Rizali.

Sementara Kapolsek Lahei AKP M Tomy Palayukan mengatakan, saat ini korban tenggelam masih dicari oleh pihak kapal dibantu warga kampung dan dan Polsek Lahei, namun belum ditemukan.

Baca juga: Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap bandar 50 kg “shabu-shabu”

… berharap hakim nanti memvonis mati saja, karena dengan total narkoba ini setidaknya sudah menyelamatkan 250.000 jiwa, tidak bisa dibayangkan kalau lolos…

Palembang (ANTARA News) – Operasi gabungan Polda Metro Jaya, Polda Sumatera Selatan, dan Polresta Palembang berhasil mengungkap jaringan bandar besar narkoba yang memiliki 50 kg shabu-shabu dan 65.000 pil ekstasi.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ikbal Simatupang, di Palembang, Sabtu, mengatakan, dalam operasi gabungan ini ditetapkan enam orang tersangka.

Pengungkapan pertama oleh Polda Metro Jaya setelah menangkap empat orang tersangka di wilayah Jakarta Utara pada Jumat malam (1/3) pukul 20:00 WIB. Pada penangkapan tersebut disita 10 kg shabu-shabu dan 25.000 pil ekstasi.

“Kami tangkap enam orang di Jakarta dan satu orang perempuan lagi di Semarang, setelah penangkapan itu kami langsung hubungi petugas di Palembang,” katanya, saat memberikan keterangan pers di Palembang.

Pengungkapan kedua oleh Polda Sumatera Selatan dan Polresta Palembang, masing-masing menangkap dua orang tersangka warga Banjarmasin di dua hotel berbintang di Palembang berdasarkan pengembangan informasi dari Polda Metro Jaya.

Kedua tersangka itu, Ismayandi (24), ditangkap lebih awal, pukul 20:00 WIB Jumat malam (1/3), di hotel kawasan Jalan Demang Lebar Daun, dan satu jam berselang menyusul penangkapan Rio (25) di hotel kawasan Basuki Rakhmat.

Dari tangan Ismayandi diamankan 25 kg shabu-shabu dan 10.000 pil ekstasi, sedangkan dari tangan Rio polisi menyita 15 kg shabu-shabu yang semuanya ditaksir bernilai mencapai Rp50 miliar.

Simatupang menjelaskan, semua tersangka yang ditangkap merupakan jaringan besar dan mereka telah membuntuti selama 1,5 bulan terakhir.

Polisi menyebut mereka jaringan Jakarta-Palembang dan masih ada hubunganya dengan jaringan Letto dan Novel Bandung.

“Ini akan kami selidiki lagi, termasuk apakah mereka masuk jaringan lapas atau bukan, peta besarnya kami sudah tahu,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Polda Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Zulkarnain Adinegara, mengatakan, 40 kg shabu-shabu dan 40.000 butir ekstasi yang mereka sita di Palembang itu ternyata akan dibawa kedua tersangka ke Jakarta.

“Dari Palembang rencananya mereka naik kereta ke Lampung lalu ke Jakarta pakai travel dan narkobanya dijual di situ,” ujar dia.

Juga ada dugaan shabu-shabu yang dibawa dalam kemasan teh tradisional itu dikirim dari wilayah pantai timur Pulau Sumatera dan masuk ke Sumatera Selatan melalui jalur darat kemudian rencananya diteruskan ke Jakarta.

Ia sangat geram dengan kedua tersangka ini karena membawa narkoba dalam jumlah besar sehingga berharap dapat dijatuhi hukuman mati.

“Saya berharap hakim nanti memvonis mati saja, karena dengan total narkoba ini setidaknya sudah menyelamatkan 250.000 jiwa, tidak bisa dibayangkan kalau lolos,” kata dia.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Puluhan penumpang kapal Wave Master 5 berhasil diselamatkan

Tanjungpinang (ANTARA) – Tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, berhasil menyelamatkan 50 penumpang dan delapan kru kapal Wave Master 5 yang kandas di Perairan Karang Gelang, Batam, Sabtu.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Budi Cahyadi, mengatakan, seluruh penumpang dan kru kapal rute Tanjungpinang-Singapura itu dievakuasi dengan menggunakan sekoci KN Bhisma.

“Seluruh penumpang dipindahkan ke Kapal Wave Master 6, kemudian melanjutkan perjalanan ke Singapura,” katanya.

Budi menjelaskan, penumpang kebanyakan warga Indonesia, sementara sejumlah penumpang lainnya berkebangsaan Singapura, Inggris, Amerika, China, Malaysia dan Dominika.

Hingga pukul 16:15 WIB, kapal Wave Master 5 belum berhasil dievakuasi, sementara petugas KPLP masih memeriksa kelengkapan administrasi di atas kapal yang karam tersebut.

“Masih menunggu air laut pasang, karena sekarang sangat dangkal,” ujarnya.

Budi mengemukakan, tim penyelamat bergerak menuju lokasi kapal Wave Master 5 setelah mengevakuasi tiga orang warga Lakis, Bintan yang sempat dinyatakan hilang di Pulau Dendun. Setelah membawa ketiga korban ke Kijang, Bintan, tim bergerak menuju Perairan Karang Gelang, Batam.

“Alhamdulillah seluruh korban selamat,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga Ahmad Dhani akan datang lagi ke Komnas HAM

Jakarta (ANTARA) – Dua putra Ahmad Dhani, Al Ghazali (Al) dan Abdul Qadir Djaelani (Dul) akan mendatangi Komnas HAM terkait masa penahanan ayahnya yang diperpanjang hingga 60 hari ke depan.
     
Juru bicara keluarga Ahmad Dhani, Lieus Sungkharisma dalam pesan singkatnya di Jakarta Pusat, Sabtu mengatakan, kedua putra Dhani dan anggota keluarga lainnya akan mendatangi Komnas HAM pada hari Senin sekitar pukul 15.00 WIB.
   
Menurutnya, fakta selama 30 hari ditahan, Dhani tidak pernah diperiksa. Sekarang malah diperpanjang hingga 60 hari lagi.
     
Pihak keluarga merasa penting untuk mempertanyakan masalah tersebut pada Komnas HAM karena menilai ada banyak kejanggalan dalam proses hukum yang dialami Ahmad Dhani.
     
“Sudah sejak awal, dari tuduhan yang disangkakan hingga vonis hakim sampai pemindahan  penahanan ke LP Medaeng, kita melihat ada banyak kejanggalan,” katanya.
     
Lieus mengatakan keluarga melihat apa yang dialami pentolan grup band Dewa 19 itu bukan saja kejanggalan hukum, tapi juga ketidakadilan. 
  
Dhani divonis 18 bulan penjara atas pelanggaran Pasal 28 UU ITE terkait tuduhan ujaran kebencian, yang dijatuhkan PN Jakarta Selatan.
     
Keluarga Ahmad Dhani sangat berharap Komnas HAM bisa berperan aktif untuk mengembalikan hak hukum dan hak asasi Ahmad Dhani yang kini dirampas secara sewenang-wenang atas nama penegakan hukum itu sendiri, katanya.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Singkawang tangkap petugas RS terduga pemilik narkoba

Singkawang, Kalbar (ANTARA) – Satuan Narkoba Polres Singkawang, Kalimantan Barat menangkap dua terduga pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu.

Salah satu pelakunya adalah tenaga kontrak dokter di salah satu rumah sakit di kota itu.

“Dua terduga pelaku narkotika ini masing-masing berinisial I alias N yang diduga merupakan oknum tenaga kontrak dokter di salah satu rumah sakit yang ada di Singkawang, dan UI alias IW. Penangkapan itu kami lakukan di Jl Alianyang, Kompleks Pasar Ikan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kamis (28/2) kemarin sekitar pukul 17.00 WIB,” kata Kasat Narkoba Polres Singkawang Ipru Robert Damanik, Sabtu.

Selain menangkap dua terduga, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa satu buah pipet warna hitam, satu buah bong alat isap sabu-sabu, satu buah jarum api, satu buah tabung kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu habis pakai.

“Kemudian satu buah sendok pipet warna putih lis merah, satu paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip, satu paket besar yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di dalam plastik klip, satu buah timbangan digital merek CHQ warna hitam dan satu bungkus kantong plastik klip,” ujarnya lagi.

Pengungkapan kasus ini, katanya, berkat adanya informasi dari masyarakat yang didapat Unit 1 Satnarkoba Polres Singkawang tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Singkawang Tengah.

Selanjutnya, dari informasi tersebut dilaporkan ke Kasat Narkoba dan kemudian memerintahkan Kanit 1 untuk melakukan serangkaian penyelidikan di TKP.

“Setelah didapat informasi yang akurat, anggota langsung melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku,” katanya lagi.

Saat polisi datang, terduga sempat membuang barang bukti tersebut.

Namun, sewaktu digeledah di kios terduga yang berada di Kompleks Pasar Ikan Alianyang, polisi menemukan barang bukti yang sudah disebutkan di atas.

Saat ini, kedua terduga pelaku narkoba beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolres Singkawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, kedua terduga terancam pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Baca juga: Polresta Banjarmasin selamatkan 2.000 penyalahguna narkoba

Baca juga: Menkumham: penyalahguna narkoba harus direhabilitasi bukan masuk LP

Baca juga: Tak cukup hanya rehabilitasi medik bagi penyalahguna narkoba

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga pemancing ikan hilang di perairan Dendun

Tanjungpinang (ANTARA) – Tiga pemancing ikan asal Lakis, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau dinyatakan hilang di perairan Dendun setelah pemilik perahu tidak dapat menghubungi mereka.

Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang Eko Suprianto, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, berdasarkan informasi dari Wahyu, pemilik perahu, ketiga pemancing ikan itu bernama Weijono, Agus, dan Supi.

Pemilik perahu sempat berkomunikasi dengan para korban kemarin sore. Korban saat itu menyatakan mesin perahu mati, sehingga terombang-ambing di sekitar Pulau Dendun, Kabupaten Bintan.

Kemudian Wahyu melakukan pencarian terhadap korban di pulau itu, namun tidak ditemukan.

“Pemilik perahu mencari korban di sekitar perairan Pulau Dendun, namun nihil sehingga melaporkan peristiwa itu kepada kami tadi pagi,” katanya lagi.

Eko mengatakan berdasarkan laporan tersebut, tim penyelamat dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang menuju lokasi kejadian dengan menggunakan KN Bhisma.

“Kami langsung melakukan pencarian terhadap korban,” katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah warga Pulau Dendun, kondisi gelombang laut di perairan tersebut kemarin sore cukup tinggi.

Perairan Dendun merupakan salah satu lokasi yang digemari para pemancing karena memiliki karang yang cukup baik.

“Saya juga sering memancing di lokasi itu kalau gelombang laut tidak tinggi dan angin tenang. Kalau sekarang, kami belum berani memancing di sana karena cuaca kurang baik,” kata Midi, salah seorang pemancing asal Tanjungpinang.

Baca juga: Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim gabungan temukan HP masuk LP Kerobokan Denpasar

Denpasar (ANTARA) – Tim gabungan dari sejumlah aparat kepolisian dan Kemenkumham Bali menemukan beberapa handphone (HP) dan sejumlah barang terlarang yang dibawa warga binaan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas IIA Kerobokan, Denpasar, Bali, setelah melakukan penggeledakan di LP setempat, Jumat malam.

“Tujuan kegiatan ini untuk mewujudkan situasi yang kondusif menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi maupun Pileg dan Pilpres, termasuk di dalam Lapas,” kata Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bali, Slamet Prihantara, dalam keterangan pers kepada awak media yang menunggu hasil penggeledahan di LP setempat.

Hasilnya, pihaknya menemukan telepon genggam sebanyak 14 unit, satu unit TV, satu unit DVD, enam gunting, alat pertukangah (obeng, gergaji, palu) yang masing-masing delapan buah, powerbank, dan lima buah bong (alat isap narkoba), dua buku tabungan, sehingga totalnya ada sembilan item yang disita.

Ia menjelaskan salah satu barang hasil penggeledahan petugas berupa alat isap narkoba (bong) itu ditemukan di Wisma GWK dan Taman Ayun yang penghuninya merupakan terpidana kasus narkoba, karena itu temuan ini akan dilakukan penyelidikan dan analisa lebih lanjut.

Jika oknum petugas Lapas terlibat dalam membantu memasukkan barang terlarang ini, atau pun dilakukan oleh warga binaan, pihaknya akan menindak tegas dan tidak memberi ampun. “Kami sudah bertekad untuk perang melawan narkoba,” ujarnya.

Secara umum seluruh upaya penggeledahan ini dilakukan di semua wisma yang ada di LP Kerobokan, dengan total sebanyal 122 kamar dari 15 blok hunian. “Di luar blok juga dilakukan penggeledahan yakni di dapur dan wisma rehabilitasi,” ujar pria yang disapa Toro ini.

Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dengan temuan ini, adalah meneliti lebih lanjut siapa oknum yang membantu memasukkan barang terlarang ini, jika ada terindikasi petugas LP Kerobokan terlibat, maka akan ditindak tegas.

“Ini jadi catatan Kalapas. Saya meminta bantuan kepolisian untuk menganalisa ini agar tidak ada dusta diantara kita. Ini bukti keterbukaan kita di Lapas, kami juga memohon dukungan dari seluruh unsur aparat keamanan dan aparat penegak hukum,” ujarnya.

Ia mengakui Lapas Kerobokan sudah “over load”, dimana kapasitas penghuni seharusnya 332 orang, namun saat ini mencapai 1.635 penghuni. “Kami siap untuk mewujudkan lapas yang bebas dari wilayah korupsi (WBK), artinya sesuai amanat pimpinan Lapas harus memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,” katanya.

Kegiatan penggeledahan yang merupakan inisiasi bersama itu melibatkan 900 personel yang meliputi 662 orang kepolisian, BNNP sebanyak 20 orang, BNNK sebanyak 20 orang, TNI sebanyak 20 orang, Satgas Kamtibmas, bapas, rubasan masing-masing 20 orang, dan Petugas Lapas 150 orang.

Sementara itu, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Ruddi Setiawan, mengatakan akan mengusut tuntas apabila ada warga binaan di Lapas Kelas IIA Kerobokan Denpasar, mencoba menjadi pengendali narkoba dari dalam Lapas setempat.

“Kami tetap akan memonitor para tersangka yang berhasil kita tangkap, karena rata-rata mereka mengatakan narkoba dikendalikan oleh orang di dalam Lapas,” ujar Ruddi setelah mengikuti penggeledahan bersama tim gabungan di LP Kerobokan Denpasar.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tugboat Jala Patra tenggelam di perairan Benan

Tanjungpinang (ANTARA) – Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau menyatakan Tugboat Jala Patra tenggelam di antara perairan Benan dengan Pulau Silih, Kabupaten Lingga.

Kepala Seksi Operasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Eko Suprianto, di Tanjungpinang, Sabtu, mengatakan, TB Jala Patra tenggelam tadi malam (Jumat 1/3), namun lima awak kapal berhasil menyelamatkan diri.

Awak kapal berhasil menyelamatkan diri dengan menggunakan kapal tongkang.

“Mereka berada di atas kapal tongkang yang dibawa Tugboat Jala Patra sebelum diselamatkan tim,” katanya.

Eko mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, kapal tersebut tenggelam karena dihantam gelombang tinggi.

Tugboat Jala Patra yang berlayar dari Senayang, Lingga menuju Kijang, Kabupaten Bintan ini tenggelam sekitar pukul 19.55 WIB pada Jumat (1/3).

Tim penyelamat belum mengetahui muatan kapal yang tenggelam tersebut. Sementara kapal tongkang telah ditarik menuju Pelabuhan Kijang.

“Awak kapal dievakuasi oleh Tim SAR menggunakan Kapal RB 209,” ujarnya lagi.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

OTT kepala daerah bukan prestasi tapi tragedi

408 Views

ANTARA – Jawa Timur adalah provinsi dengan kepala daerah paling banyak terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK). KPK menyebut hal itu bukan prestasi lembaganya, melainkan tragedi untuk masyarakat.

Jafar Umar Thalib jadi tersangka perusak rumah

ANTARA – Direktorat  Reserse Kriminal Umum Polda Papua menetapkan Jafar Umar Thalib  dan enam orang pengikutnya sebagai  tersangka. Bekas  Panglima Laskar Jihad Indonesia ini ditahan karena kasus perusakan rumah warga di Koya Barat, Distrik Muara Tami, Papua.

KPK terima pengembalian Rp4,375 miliar terkait kasus suap RAPBD Jambi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang dengan total Rp4,375 miliar dari 14 orang terkait penyidikan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018.

“Selama proses penyidikan dalam kasus suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2017 and 2018, terdapat 14 orang angota DPRD Provinsi Jambi baik yang berstatus tersangka ataupun saksi yang telah mengembalikan uang dengan nilai total Rp4,375 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Ia menyatakan pengembalian uang tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari Rp20 juta, Rp100 juta, Rp250 juta hingga Rp600 juta dalam sekali pengembalian.

KPK pun menghargai sikap kooperatif itu dan juga mengingatkan pada anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya agar mengembalikan jika pernah menerima uang terkait kewenangannya selama bertugas di DPRD Jambi.

“Hal ini akan dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam proses hukum yang berjalan,” ucap Febri.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka selama 6 bulan ke depan sejak 28 Desember 2018.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018.

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan.

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA Kalbar kembalikan 3.505 ikan arwana irian ke Merauke

Seperti diketahui, pada Minggu, 13 Januari lalu, sekitar pukul 07.30 Wib telah berhasil digagalkan pengiriman ikan arwana Irian (Sderopages jardini) kurang lebih 4.500 ekor dengan tujuan Kuching Malaysia di perbatasan oleh petugas Balai Karantina Ika

Kubu Raya (ANTARA News) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat melakukan pengembalian 3.505 ekor Ikan arwana irian ke Merauke, dimana ikan tersebut merupakan hasil penggagalan pengiriman ke Malaysia di Entikong pada 13 Januari lalu.

“Seperti diketahui, pada Minggu, 13 Januari lalu, sekitar pukul 07.30 Wib telah berhasil digagalkan pengiriman ikan arwana Irian (Sderopages jardini) kurang lebih 4.500 ekor dengan tujuan Kuching Malaysia di perbatasan oleh petugas Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Entikong,” kata Kepala Balai KSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta, saat proses pengembalian ikan tersebut di stasiun KIPM Pontianak, di Sungai Raya, Sabtu.

Dia menjelaskan, ikan arwana Irian (Sderopagajardini) merupakan ikan air tawar yang habitatnya adalah di wilayah Papua. Kondisi satwa pada saat penangkapan masih dalam keadaan hidup dan siap kirim.

“Karena Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan tidak memiliki penampungan yang memadai, ikan-ikan ini kemudian dititipkan di penangkaran Arwana PT. Wajok Inti Lestari pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 17.00 WIB dengan mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, aksesibilitas dan kapasitas tempat penampungan yang memadai,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2019 Pukul 18.00 WIB Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamaan Entikong menyerahkan satwa tersebut kepada BKSDA Kalbar, yang diterima langsung oleh Kepala Balai KSDA Kalbar.

“Dari total 4.500 ekor, yang masih hidup berjumlah 3.505 ekor, dan yang mati berjumlah 995 ekor. Jika di kalkulasikan dengan rupiah, nilai keseluruhan ikan ini sekitar Rp2 miliar” katanya.

Ikan Arwana Irian (Scleropags jardini) merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi Undang Undang yaitu Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dan Lampiran perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106/MENLHK/SEFJEN/KUM.1/2018 tentang TSL yang dilindungi Undang undang.

Noor menjelaskan, ikan Arwana Irian pada prinsipnya dapat dimanfaatkan namun harus melalui beberapa tahapan proses diantaranya Kajian Populasi yang secara rutin di alam, harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai satwa buru oleh Menteri KLHK, dan pembatasan jumlah yang boleh ditangkap dengan kuota penangkapan, pembesaran (ranching) baru kemudian bisa dimanfaatkan, dengan mekanisme perizinan.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan kondisi, tingkat kematian yang tinggi dan animal welfare ikan-ikan tersebut maka pada Hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2019 Balai KSDA Kalimantan Barat akan membawa dan menyerahkan Ikan Arwana Irian tersebut ke Balai Besar KSDA Papua untuk dilepasliarkan kembali ke habitat asalnya.

“Kita sangat bersyukur akrena dari proses penahanan, perawatan sampai pengembalian ini terjalin kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu dari BKSDA, Bea Cukai, BKIPM, pihak PT Angkasa Pura II, Garuda Indonesia dan pihak lainnya yang telah bekerjasama untuk melestarikan ikan ini di habitat aslinya,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Kalteng musnahkan sabu senilai Rp2 miliar dari lima tersangka

Ya, kami targetkan satu minggu lagi selesai berkas mereka ini, dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan agar segera disidangkan

Palangka Raya (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Tengah memusnahkan satu kilogram narkoba golongan I jenis metamphetamine (sabu-sabu) senilai Rp2 miliar lebih hasil tangkapan dari lima orang tersangka jaringan narkoba dari Kalimantan Selatan.

“Barang bukti yang dimusnahkan itu hanya 990 gram, sedangkan sisanya disisihkan untuk pembuktian di persidangan,” kata Kabid Pemberantasan BNNP Kalteng AKBP I Made Kariada di Palangka Raya, Jumat.?

Ia menegaskan, proses pemusnahan barang bukti narkoba satu kilogram tersebut tidak lain berdasarkan undang-undang yang berlaku selama ini. Bahkan sekaligus supaya tidak terjadi penyalagunaan barang bukti oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Sabu-sabu sebanyak itu berhasil disita dari tangan HR (31), MS (23), JH (39 tahun/perempuan) yang tercatat sebagai warga Desa Gudang Hirang Kecamatan Sungai Tabuk, Kalsel.

Kemudian BR (20) warga Sungai Rangas, Kelurahan Martapura Barat, Kalsel. Selanjutnya yang terakhir yakni DZ (34) adalah warga Jalan Haru Manis, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

“Mereka ini diamankan di Jalan Trans Kalimantan KM23 Kelurahan Taruna, Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau, Senin (4/2) pukul 20.30 WIB,” kata Made.

HR dan rekan satu jaringannya disangkakan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan ancaman hukuman kurungan penjaranya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi hukuman mati.

Made menambahkan, sejak Januari-Februari 2019, pihaknya sudah mengamankan enam orang tersangka dan menyita sebanyak dua kilogram lebih narkoba jenis sabu-sabu.

Dua kilogram sabu-sabu tersebut rata-rata berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, yang masuk ke Kalteng.?

“Pada Januari kami berhasil menangkap seorang kurir berinisial SP yang membawa sabu-sabu satu kilogram. Yang bersangkutan ditangkap di Kabupaten Kotawaringin Timur,” katanya.

Made menambahkan, berkas semua tersangka yang kini mendekam di Rutan BNNP Kalteng, dalam waktu dekat segera rampung dan segera dilimpahkan ke kejaksaan setempat guna dilakukan persidangan.

“Ya kami targetkan satu minggu lagi selesai berkas mereka ini, dan siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan agar segera disidangkan,” demikian Made.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemen PPPA cari masukan tangani kasus inses dialami disabilitas

Kita prihatin, oleh sebab itu kita sedang melakukan koordinasi kepada seluruh stakeholder untuk kebijakan yang kita ambil ke depan

Bandarlampung (ANTARA News) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyoroti kasus inses terhadap anak penyandang disabilitas di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

“Kita prihatin, oleh sebab itu kita sedang melakukan koordinasi kepada seluruh stakeholder untuk kebijakan yang kita ambil ke depan,” kata Kabid Anak Berkebutuhan Khusus Kemen PPPA Indrawati, saat menggelar diskusi, di Bandarlampung, Jumat.

Dalam diskusi itu, menurut Indrawati, salah satu penyebab terjadi perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan itu lantaran malu mempunyai seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental sehingga anak tersebut terpaksa ditempatkan di rumah.

“Terpaksa anak tersebut kehilangan masa bermain maupun pengawasan dari tetangga sekitar. Saat seorang ibu pergi keluar rumah di situlah hal yang tidak diketahui tetangga sekitar terjadi,” kata dia.

Dia menambahkan, orang tua khususnya para ibu seharusnya mempunyai kepercayaan diri dan mau memperkenalkan anaknya kepada tetangga dengan cara mengajaknya keluar rumah.

“Anak kan butuh perkembangan juga, apalagi anak adalah karunia Tuhan jadi kita tidak perlu malu,” kata dia menerangkan.

Menyikapi hal tersebut, Kemen PPPA terus mensosialisasikan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk anak-anak yang mengalami disabilitas. Pihaknya juga akan membuat kegiatan terkait sosialisasi tentang disabilitas ke depan.

“Nanti kita akan sosialisasikan ke setiap provinsi-provinsi dan nanti akan diteruskan ke kabupaten/kota oleh provinsi. Rencana dari kita untuk Lampung akan melakukan sosialisasi dari sekolah SLB se-kabupaten/kota,” katanya lagi.

“Mudah-mudahan dengan adanya pertemuan dengan stakeholder yang sudah menangani ini, kita bisa merumuskan kebijakan yang akan kita kerjakan ke depan,” kata dia pula.

Baca juga: KPPPA: korban inses Pringsewu harus dapat perlindungan khusus
Baca juga: Tim Kemensos akan dampingi korban inses di Lampung

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi gagalkan penjualan 250 elpiji tanpa ijin

Kegiatan pengangkutan usaha migas tanpa izin dengan menjual gas elpiji di atas HET untuk wilayah penjualan merupakan tindak pidana Migas

Banjarmasin (ANTARA News) – Kepolisian Sektor Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan berhasil menggagalkan aktivitas pengangkutan dan penjualan gas elpiji 3 Kg oleh pengepul tanpa ijin.

Kapolsek Danau Panggang Ipda Pol Siswandi di Amuntai, Jumat, mengatakan kegiatan usaha gas bumi tanpa izin pengangkutan dan izin usaha niaga telah melanggar Undang-Undang Migas dan UU Perlindungan Konsumen.

Dikatakannya, tersangka berinisial JM (35) yang diamankan petugas mengaku akan menjual tabung gas elpiji 3 Kg ke Kecamatan Paminggir, yang masih termasuk Wilayah Kabupaten HSU dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Kegiatan pengangkutan usaha migas tanpa izin dengan menjual gas elpiji di atas HET untuk wilayah penjualan merupakan tindak pidana Migas,” ujar perwira pertama Polri itu.

Kapolsek menerangkan Undang-Undang (UU) yang dilanggar tersangka adalah UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi atau pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau pasal 10 huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Untuk tersangka JM tertangkap tangan pada Rabu (27/2) sekitar pukul 22.00 WITA, saat melakukan bongkar muat tabung elpiji 3 Kg di Pelabuhan Desa Sungai Panangah, Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten HSU.

Tersangka melakukan bongkar muat tabung gas elpiji 3 Kg dari sepeda motor yang dirangkai dengan gerobak kayu ke atas sebuah kapal kayu bermesin panjang sekitar 10 meter.

Tabung gas elpiji yang sudah dimuat ke dalam kapal sebanyak 170 tabung gas berisi, juga ditemukan 49 tabung gas kosong di dalam kapal serta 80 unit tabung gas berisi yang akan diangkut ke dalam kapal.

“Setelah diperiksa petugas kami, tersangka tidak bisa memperlihatkan surat izin pengangkutan dan niaga Migas, sehingga terpaksa kami amankan,” terangnya.

Terus dikatakannya, untuk 250 tabung gas elpiji 3 Kg langsung dibawa petugas ke Polsek Danau Panggang untuk dijadikan barang bukti guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Barang Bukti yang diamankan berupa 250 tabung gas elpiji 3 Kg di antaranya merupakan 49 tabung kosong, satu unit sepeda motor merk Honda type Karisma yang dirangkai dengan satu buah gerobak kayu panjang sekitar tiga meter serta satu kapal kayu bermesin dompeng 21 panjang sekitar 10 meter.

Siswandi juga mengatakan, tindak pidana Migas diterapkan jika melakukan kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga.

“Setiap orang dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.

Demikian pula, lanjutnya, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas gabungan Kabupaten Garut bongkar kios penjual miras di atas trotoar

Ini sudah kelihatan sekali mendirikan bangunan di atas trotoar, mereka juga ada yang berjualan minuman keras

Garut (ANTARA News) – Petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, TNI dan Polri membongkar paksa kios penjual minuman keras dan kios lainnya yang dibangun di atas trotoar kawasan Kerkof, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat, karena melanggar peraturan daerah tentang ketertiban dan keindahan kota.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut Hendra Siswara mengatakan, kios yang berjejer di sekitar jalan dan trotoar kawasan Kerkof itu sudah terang-terangan mendirikan bangunan di atas trotoar, bahkan salah satu kios sering dirazia karena menjual minuman keras.

“Ini sudah kelihatan sekali mendirikan bangunan di atas trotoar, mereka juga ada yang berjualan minuman keras,” kata Hendra.

Ia menjelaskan, kios yang menjual minuman keras itu sudah sering terjaring operasi penyakit masyarakat, namun tidak pernah jera, lalu kembali menjual minuman beralkohol itu.

Terakhir, kata dia, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras berbagai merek dalam operasi penyakit masyarakat di kawasan Kerkof.

“Terakhir saat razia malam Rabu terdapat 358 botol minuman keras berbagai jenis, itu tidak sekali saja tapi sering dirazia,” katanya.

Ia mengatakan, pendiri kios yang menjual bebas minuman keras itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anti Perbuatan Maksiat, dan Perda Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Petugas gabungan, kata dia, terpaksa membongkar seluruh kios tersebut karena membangun bukan pada tempatnya, atau mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Berdasarkan Perda anti maksiat, pelaku terancam kurungan penjara enam bulan dan denda Rp50 juta, dan Perda K3 terancam kurungan penjara selama tiga bulan dengan denda Rp50 juta,” katanya.

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN tangkap seorang oknum TNI terlibat peredaran ekstasi

Jakarta (ANTARA News) – Badan Narkotika Nasional bersama Kodam I/Bukit Barisan menangkap seorang oknum TNI berpangkat sersan dua dengan inisial SM di wilayah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Jumat. 
   
“Berhasil mengamankan enam tersangka, yakni Sofian, Herdiansyah, Hendra, Dedi, Andi, dan Serda SM serta barang bukti ekstasi sebanyak 50 ribu butir,” kata Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkatnya di Jakarta, Jumat malam.
   
Penangkapan berawal dari informasi masyarakat tentang pengiriman ekstasi dari Medan menuju Lubuk Linggau. Selanjutnya tim gabungan melakukan penyelidikan dan didapat informasi bahwa pengiriman ekstasi tersebut menggunakan jalur darat .
     
Tim BNN di jalan lintas Sumatera di Lubuk Linggau  menangkap tiga orang dan mengamankan empat kantong narkoba jenis ekstasi.
     
“Dari keterangan para tersangka dikembangkan ke daerah Tanjung Morawa, ditangkap tersangka Dedi Darmawan,” katan Arman.
   
Dalam keterangannya, Dedi mengaku diperintah oleh seseorang yang diduga anggota TNI bernama  Serda SM.
     
Kemudian tim BNN berkoordinasi dengan Kodim ll 0204 Deli Serdang, Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam, Subdenpom I/1-1 Tebing Tinggi dan unit intel. Tim berhasil menangkap Serda SM.
   
Selanjutnya SM dan Dedi Darmawan dibawa tim gabungan BNN dan Puspom TNI AD ke peternakan sapi Desa Sukaraja, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Begadai. 
Tim menemukan enam bungkus narkotika yang ditanam di kandang sapi milik warga.
     
Total barang bukti ekstasi yang diamankan sebanyak 50.000 butir ekstasi.
   
“Selanjutnya tim membawa para tersangka ke BNN, sedang oknum TNI diserahkan kepada POM TNI untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya,” kata Arman.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggeledahan Lapas Kerobokan Bali

Petugas memeriksa barang hasil penggeledahan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kerobokan, Badung, Bali, Jumat (1/3/2019). Inspeksi yang dilakukan tim gabungan dari berbagai unsur tersebut menyasar 122 sel dari 15 blok penjara sehingga menemukan beragam barang, lima diantaranya berupa bong narkoba. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

Pehananan tersangka suap DPRD Sumut diperpanjang

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan mantan anggota DPRD Sumatera Utara Dermawan Sembiring (DES), tersangka suap terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan 2014-2019. 

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 12 Maret sampau 10 April 2019 untuk DES, tersangka tindak pidana korupsi suap kepada DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, KPK telah menahan Dermawan pada 11 Januari 2019. Saat ini, yang bersangkutan ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Tersangka Dermawan juga merupakan salah satu pihak yang mengembalikan uang pada KPK sekitar Rp150 juta terkait kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK pada 3 April 2018 telah mengumumkan 38 anggota DPRD Provinsi Sumut sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menerima hadiah terkait fungsi dan kewenangan anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019. 

38 anggota DPRD Sumut 2009-2014 dan/atau 2014-2019 tersebut diduga menerima hadiah atau janji dari mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Puji Nugroho.

Pertama, terkait dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2012-2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Ketiga terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.

Terakhir, terkait penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut pada 2015.

KPK mendapatkan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik bahwa 38 tersangka itu diduga menerima “fee” masing-masing antara Rp300 sampai Rp350 juta dari Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD Provinsi Sumut.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK cegah 13 tersangka suap RAPBD Jambi ke luar negeri

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap 13 tersangka dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

“KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap 12 orang tersangka dari unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi serta satu orang pihak swasta dalam penyidikan dugaan penerimaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi TA 2017,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

13 tersangka tersebut, yaitu tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS), dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi antara lain Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi  PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP, dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III.

Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH).

Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

“Pencegahan ke luar negeri ini dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak 28 Desember 2018. Kami perlu melakukan pelarangan ke luar negeri agar jika tersangka dibutuhkan pemeriksaan tidak sedang berada di luar negeri,” ucap Febri.

KPK juga mengingatkan agar para tersangka bersikap kooperatif dan jujur dalam proses penyidikan tersebut.

“Jika ada itikad baik tersangka mengembalikan uang tentu akan dihargai dan dipertimbangkan sebagai faktor meringankan,” kata Febri.

Untuk diketahui, KPK telah mengumumkan 13 tersangka itu pada 28 Desember 2018. 

Sebelumnya, KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan.

Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta, dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan tersangka suap jabatan di Pemkab Klaten

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan seorang tersangka kasus suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Tersangka itu adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bambang Teguh Satya (BTS).

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 7 Maret sampai 5 April 2019 untuk BTS, tersangka tindak pidana korupsi suap terkait promosi dan mutasi jabatan di lingkungan Kabupaten Klaten,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, KPK telah menahan Bambang pada 7 Desember 2018 setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka pada 26 Juli 2017.

Bambang diduga menerima hadiah atau janji secara bersama-sama dengan Bupati Klaten periode 2016-2021 Sri Hartini dari Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dinas Pendidikan Klaten Suramlan terkait pengisian perangkat daerah serta promosi dan mutasi di Klaten.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Sri Hartini sebagai tersangka dugaan penerimaan suap setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Desember 2016 di Klaten dengan barang bukti uang senilai Rp2,08 miliar dan 5.700 dolar AS serta 2.035 dolar Singapura dan buku catatan mengenai sumber uang tersebut.

Tersangka penerima suap dalam kasus ini adalah Sri Hartini yang disangkakan pasal 12 huruf a dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Sementara tersangka pemberi suap adalah Suramlan dengan sangkaan pasal 5 ayat 1 huruf a dan atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi ungkap kasus 10 kg sabu dan ribuan ekstasi

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono (kiri) menghadirkan tersangka saat rilis kasus narkoba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkoba dengan mengamankan lima orang tersangka beserta barang bukti berupa 10 kilogram sabu dan 1.105 butir ekstasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

Syafii yakin Mahfud MD tegar hadapi hoaks

Dengan akal sehat yang waras. Dikontrol tapi dengan cara yang halus tetapi tajam. Harus sopan, jangan ikut hanyut dalam kebiadaban itu.”

Yogyakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif meyakini Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD merupakan sosok yang tegar sehingga mampu menghadapi hoaks yang menderanya.

“Enggak apa-apa biasa itu. Mahfud itu orang tegar, apalagi dia punya darah Madura jadi dia tegar,” kata Syafii di Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jumat.

Sebelumnya pada Rabu (27/2), akun twitter @KakekKampret_ bercuit dengan me-`mention` akun Mahfud MD. “Saudara Mahfud @mohmahfudmd apa bener mobil Camry punya anda pelat B-1-MMD adalah setoran dari pengusaha besi kerawang ex cabup PDIP. Jika bener atas dasar apa pemberian itu. kakek sekadar bertanya (ditambah dua emoticon simbol tertawa).#17April2019GantiPresiden.”

Selanjutnya pada Jumat (1/3) Mahfud MD mendatangi Mapolres Klaten untuk melaporkan kasus hoaks yang menyerangnya itu.

Menurut Syafii, maraknya penyebaran informasi hoaks di media sosial menjelang Pemilu 2019 menandakan bahwa peradaban di Indonesia sedang merosot. “Itu karena syahwat kekuasaan yang tidak bisa dibendung,” kata dia.

Syafii menilai masyarakat dapat melawan hoaks dengan akal sehat disertai sikap yang sopan tanpa terprovokasi.

“Dengan akal sehat yang waras. Dikontrol tapi dengan cara yang halus tetapi tajam. Harus sopan, jangan ikut hanyut dalam kebiadaban itu,” ujar dia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK tetapkan korporasi PT Merial Esa sebagai tersangka korupsi

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan korporasi PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka perkara dugaan korupsi terkait pengurusan anggaran di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

“Setelah mencermati fakta persidangan, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan sebuah korporasi sebagai tersangka,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau membantu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalarn APBN-P Tahun Anggaran 2016 yang akan diberikan kepada Bakamla RI. 

PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya pada April 2016, Manager Director PT Rohde & Schwarz Indonesia Erwin Sya’af Arief yang juga komisaris PT Merial Esa berkomunikasi dengan anggota DPR RI 2014-2019 Fayakhun Andriadi untuk mengupayakan agar proyek Satelit Monitoring di Bakamla dapat dianggarkan dalam APBN-Perubahan Tahun 2016. 

Erwin juga diduga menjanjikan “fee” tambahan untuk Fayakhun. 

“Total komitmen “fee” dalam proyek ini adalah 7 persen dengan 1 persen dari jumlah itu diperuntukkan pada Fayakhun Andriadi,” kata Alexander.

Sebagai realisasi komitmen “fee” itu, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah memberikan uang pada Fayakhun sebesar 911.480 dolar Amerika (sekitar Rp12 miliar) yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening di Singapura dan Guangzhou, China. 

PT Merial Esa merupakan korporasi yang dimiliki oleh Fahmi Darmawansyah. 

“Dalam proses terjadinya pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT ME yang bertindak dalam lingkungan korporasi,” ungkap Alexander.

PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek Satelit Monitoring di Bakamla RI setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016. 

PT Merial Esa merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK. 

Sebelumnya, KPK telah memproses tiga korporasi dalam kasus korupsi dan satu korporasi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). 

Empat korporasi lainnya, yakni PT Duta Graha Indah (DGI) yang berganti nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya, dan PT Tradha (tersangka TPPU).

Penetapan PT Merial Esa sebagai tersangka korporasi merupakan pengembangan penanganan perkara dugaan suap terhadap Fayakhun terkait pengurusan anggaran Bakamla RI untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P Tahun 2016; 

Penyidikan awal perkara ini dimulai pasca dilakukan OTT pada 14 Desember 2016 terhadap sejumlah orang, yaitu pejabat di Bakamla dan pihak swasta. 

Saat itu, KPK mengamankan uang Rp2 miliar dan menetapkan empat orang tersangka, yaitu Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama Bakamla RI Eko Susilo Hadi, Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah serta dua orang dari pihak swasta masing-masing Hardy Stefanus dan M Adami Okta.

Penanganan perkara itu tidak berhenti pada empat tersangka tersebut dan kemudian setelah menemukan adanya dugaan suap terkait pengaturan anggaran di DPR, maka KPK memproses tiga orang lainnya, yaitu Fayakhun Andriadi, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, dan Erwin Sya’af Arief.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eddy Sindoro dituntut lima tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menuntut pidana penjara 5 tahun terhadap bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

“Menjatuhkan oleh karena terhadap terdakwa Eddy Sindoro dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata JPU KPK Abdul Basir saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Jaksa meyakini Eddy Sindoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, perbuatan terdakwa turut merusak citra lembaga peradilan, terdakwa melarikan diri, dan tidak kooperatif pada proses penyidikan. 

Sementara hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum.

Sebelumnya, Eddy Sindoro didakwa memberikan uang sejumlah Rp150 juta dan 50 ribu dolar AS kepada panitera pengadilan negeri Jakarta Pusat Edy Nasution agar melakukan penundaan proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

Eddy Sindoro adalah bekas Presiden Komisaris Lippo Group yang membawahi beberapa anak perusahaan di antaranya PT Jakarta Baru Cosmoplitan (JBC), Paramount Enterprise Internasional, PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) dan PT Across Asia Limited (AAL).

Perusahaan-perusahaan itu dalam dakwaan JPU disebut sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sidang akan dilanjutkan pada Senin (4/3) dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dari terdakwa Eddy Sindoro dan Penasihat Hukum Eddy Sindoro.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud MD laporkan akun Twitter @KakekKampret_

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD (kiri) menunjukkan barang bukti media sosial di Polres Klaten, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2019). Mahfud MD melaporkan akun Twitter atas nama “@KakekKampret_” terkait kasus pencemaran nama baiknya. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho/aww.

Eni Saragih terima divonis 6 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih menerima telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Majelis Hakim yang mulia, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah saya ikhlas untuk menerima keputusan Majelis Hakim yang mulia,” kata Eni usai pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat.

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Vonis itu diberikan karena Eni terbukti menerima suap sejumlah Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo 

Selain itu, Eni juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura diperoleh dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Selain, Hakim juga menghukum terdakwa Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Eni selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Eni agar dipenjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim tolak permohonan “justice collaborator” yang diajukan Eni Saragih

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak permohonan “justice collaborator” (JC) yang diajukan terdakwa Eni Maulani Saragih.

“Terhadap permohonan “justice collaborator” yang diajukan terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat,” kata anggota Majelis Hakim Anwar saat membacakan putusan terhadap Eni Maulani Saragih di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Menurut dia, untuk dapat diberikan “justice collaborator” kepada seorang terdakwa harus sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau JC, yakni yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut.

“Mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan,” kata Anwar.

Ia menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di dalam tuntutannya menilai terdakwa Eni belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai JC.

“Dan terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan adalah merupakan orang yang berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara Johannes Budisutrisno Kotjo dengan Direktur Utama PT PLN maupun dengan pihak-pihak lainnya demi menggolkan proyek PLTU Riau-1,” ucap Hakim Anwar.

Dengan demikian, kata dia, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan prmohonan sebagai JC yang dimohonkan terdakwa Eni.

Meskipun Majelis Hakim tidak dapat pertimbangkan permohonan JC yang diajukan terdakwa Eni, namun Majelis Hakim sangat mengapresiasi sikap terdakwa yang bersikap kooperatif dan jujur.

“Serta menyerahkan kembali uang yang diterimanya dan yang paling penting terdakwa mengakui dengan terus terang kesalahannya sehingga dengan demikian patut dijadikan alasan yang meringankan dalam penjatuhan pidana,” kata dia.

Untuk diketahui, Eni telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

Vonis itu diberikan karena Eni terbukti menerima suap sejumlah Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo 

Selain itu, Eni juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura diperoleh dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Selain, Hakim juga menghukum terdakwa Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Eni selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntut Eni agar dipenjara selama 8 tahun ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eni Saragih divonis enam tahun penjara

Terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 Eni Maulani Saragih meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (1/3/2019). Eni Saragih divonis majelis hakim enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar nonaktif Eni Maulani Saragih divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Eni Maulani Saragih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat.

Vonis itu diberikan karena Eni terbukti menerima suap sejumlah Rp4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo 

Eni membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

Selain itu, Eni juga terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura diperoleh dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas.

Para pengusaha yang memberikan gratifikasi ke Eni adalah Prihadi Santoso selaku direktur PT Smelting sejumlah Rp250 juta, Herwin Tanuwidjaja selaku direktur PT One Connect Indonesia (OCI) sejumlah Rp100 juta dan 40 ribu dolar Singapura; Samin Tan selaku PT Borneo Lubung Energi dan Metal sejumlah Rp5 miliar dan Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas sejumlah Rp250 juta.

Adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas korupsi karena tindak pidana korupsi meurpakan kejahatan luar biasa atau “extra ordinary crime”.

Sementara keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan, mengakui kesalahan dengan terus terang, telah menyerahkan sebagian uang yang telah diterimanya, dan belum pernah dihukum. 

Selain, Hakim juga menghukum terdakwa Eni untuk membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan 40 ribu dolar Singapura.

“Dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan maka harta benda terdakwa Eni Maulani Saragih akan disita dan akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut,” ucap Hakim Yanto.

Sementara itu, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan.

Selain itu, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Eni.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Eni Maulani Saragih, yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok,” kata Hakim Yanto.

Eni terbukti melanggar pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kemudian pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim tunda pemeriksaan terdakwa Idrus Marham

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menunda lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa Idrus Marham yang rencananya akan digelar pada Jumat.

“Diberitahukan kepada penuntut umum dan penasihat hukum, hari ini agenda sidang ada dua, yang satu Pak Idrus yang satu Bu Eni (Maulani Saragih). Tadi seyogyanya jam 10.00 saya agendakan untuk Pak Idrus tetapi karena sampai jam 11.00, 11.30 sampai jumatan belum hadir sehingga ini sudah jam 14.00,” kata Ketua Majelis Hakim Yanto di gedung Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.

Hakim Yanto mengatakan bahwa dirinya tidak bisa memimpin persidangan sampai malam hari.

“Oleh karena ini sudah jam 14.00, untuk sidang saya hari ini tidak bisa sampai malam karena besok pagi saya ada dinas ke Amerika. Pesawat saya jam 04.00, artinya jam 02.00 saya harus sampai bandara,” ucap Yanto.

Ia pun menjadwalkan ulang pemeriksaan terdakwa Idrus pada Selasa (12/3).

“Jadi, untuk pemeriksan saudara saya tunda hari Selasa tanggal 12,” kata Yanto.

Dalam dakwaan, disebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham disebut mengarahkan rekan satu partainya Eni Maulani Saragih untuk meminta uang 2,5 juta dolar AS dari seorang pengusaha untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

JPU KPK menyampaikan hal itu dalam pembacaan surat dakwaan Idrus Marham yang didakwa bersama-sama dengan anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar non-aktif Eni Maulani Saragih menerima hadiah sejumlah Rp2,25 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo.

Idrus ingin menjadi pengganti antar waktu Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang masih memiliki sisa masa jabatan selama 2 tahun yang selanjutnya disanggupi oleh Eni Maulani Saragih.

Uang tersebut menurut jaksa merupakan uang “fee” karena Eni membantu Johanes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PN Jakpus canangkan zona integritas

Jakarta (ANTARA News) – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mencanangkan zona integritas, yakni Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Kemarin saya sempat ditanya Pak Kajari, itu lah hebatnya PN Jakpus pencanangan sampai tiga kali. Sebetulnya, PN Jakpus telah melakukan pencanangan, saya waktu itu belum mengerti kalau ini wajib dipublikasikan semua media cetak ataupun elektronik. Cuma waktu itu saya lupa dokumentasikan,” kata Ketua PN Jakpus Yanto di gedung PN Jakpus, Jumat.

Wali Kota Jakpus Bayu Meghantara yang juga hadir dalam pencanangan itu mengatakan bahwa zona integritas menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sumber Daya Manusia-nya (SDM-nya).

“Kami di pemerintah DKI Jakarta, kami juga sudah ditantang Pak Gubernur (Anies Baswedan). Kami mendukung aparatur yang bersih dan berwibawa dalam melayani warganya,” ucap Bayu.

Sedangkan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Syahrial Sidik menyatakan bahwa salah satu alasan media perlu hadir dalam acara pencanangan itu karena berkaitan langsung dengan masyarakat.

“Kenapa harus ada kaitan dengan pers karena masyarakat harus tahu ada tekad institusi, tidak akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan KKN. Kedua, ada niat baik kami untuk lebih baik, kalau masyarakat tahu, masyarakat akan jadi pengawas tingkah laku kami. Kami sekarang pelayan bukan tuan di kantor kami,” tuturnya.

Menurut dia, selama ini ada perspektif negatif bahwa pengadilan itu masih jadi sarang korupsi.

“Kami memperbarui sikap kami untuk lebih baik karena “change of mind” itu tidak bisa diubah seketika. Kami juga sudah mulai dengan perubahan birokrasi dengan sistem akreditasi,” kata Syahrial.

Baca juga: KPK limpahkan tersangka suap DPRD Sumut ke penuntutan

Baca juga: KPK dalami peran Nurhadi pengurusan perkara Lippo

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil pejabat Kemenkeu terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta, (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran dana alokasi (DAK) fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen 2016 sebagai saksi dalam kasus dengan tersangka Taufik Kurniawan.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka sebagai saksi untuk tersangka TK (Taufik Kurniawan) terkait kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami terkait proes pengajuan anggaran DAK 2017.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik yang merupakan Wakil Ketua DPR RI itu sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen 2016. 

Diduga Taufik Kurniawan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: M Arief Iskandar
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Bupati Lampung Timur

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Pemerintah kKbupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Chusnunia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lampung Timur Chusnunia Chalim alias Nunik sebagai saksi untuk tersangka MUS (Mustafa) terkait suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal dugaan aliran dana kepada Mustafa untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.

Sebelumnya pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah 2016-2021 diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. 

Total dugaan suap dan gratifikasi yang dlterima yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Untuk diketahui, sebelumnya Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo.

Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pangadan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah periode 2016-2021, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut.

Kemudian pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan Anggota DPRD Kab Lampung Tengah periode 2014- 2019 Zainudin (ZAI). 

Keempatnya diduga secara bersama sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Kabupatan Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Lampung Tengah, pengesahan APBD-P Kabupaten Lampung Tengah TA 2017, dan pengesahan APBD Kab Lampung Tengah TA 2018.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polis Diraja Malaysia pastikan dua korban mutilasi di Selangor adalah WNI

Jakarta (ANTARA News) – Polis Diraja Malaysia (PDRM) memastikan bahwa dua korban mutilasi yang jasadnya ditemukan di Sungai Buloh, Selangor, adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Kepastian itu diterima KBRI Kuala Lumpur pada Kamis (28/2), setelah PDRM menuntaskan proses pencocokan DNA kedua korban dengan contoh DNA keluarga masing-masing yang diupayakan oleh pemerintah Indonesia. 

Dalam keterangan tertulis KBRI Kuala Lumpur yang diterima di Jakarta, Jumat, disebutkan KBRI telah menyampaikan kabar duka tersebut  kepada keluarga korban atas nama Nuryanto (37) di Bandung dan Ai Munawarah (20) di Bekasi. 

KBRI Kuala Lumpur akan segera  melakukan proses pemulangan jenazah dalam waktu dekat.

Dengan penetapan identitas kedua korban, PDRM dapat mulai melakukan pengembangan penyidikan kasus ini. 

Pemerintah Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur akan memberikan dukungan penuh dalam upaya pengungkapan kasus ini, sebagaimana yang telah dilakukan sejak munculnya kasus ini, termasuk pendampingan bagi keluarga kedua korban. 

Baca juga: Aktor intelektual di balik mutilasi WNI di Malaysia sedang diburu

Baca juga: Kemlu pastikan satu korban mutilasi di Malaysia adalah WNI

Baca juga: Polri gandeng Interpol usut WNI asal Bandung korban mutilasi di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kampanye hitam emak-emak relawan

Kampanye hitam emak-emak relawan

Beredarnya video kampanye hitam terhadap pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Karawang beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Tiga wanita dalam video tersebut adalah relawan Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandiaga (PEPES) yang berkampanye secara door-to-door tapi menjelek-jelekkan paslon nomor 01. Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Karawang, Jawa Barat.

Terdakwa penyuap hakim Pengadilan Tipikor Medan dituntut 5,5 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pidana penjara 5 tahun 6 bulan terhadap Hadi Setiawan yang merupakan terdakwa menyuap hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan Merry Purba.

“(Menuntut) Menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda Rp350 juta subsider 4 bulan kurungan,” kata JPU KPK Haerudin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat dini hari.

Adapun hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak ikut serta mewujudkan program pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Selain itu yang memberatkan, terdakwa merupakan pelaku aktif dan cukup dominan dalam perkara tersebut.

Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya.

Hadi terbukti melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Untuk diketahui, Merry Purba menerima suap sebesar 150 ribu dolar Singapura (sekitar Rp1,56 miliar) dari Dirut PT Erni Putra Terari Tamin Sukardi melalui Helpandi selaku panitera.

Pemberian hadiah tersebut berasal dari Tamin Sukardi melalui Hadi Setiawan yang diterima oleh Helpandi sebanyak 280 ribu dolar Singapura.
   
Tujuan pemberian itu adalah agar Tamin mendapat putusan bebas dalam putusan perkara tipikor nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn mengenai pengalihan tanah negara/milik PTPN II kepada pihak lain seluas 106 hektar bekas Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II Tanjung Morawa di Pasa IV Desa Helvetia, Deli Serdang atas nama Tamin Sukardi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bareskrim serahkan tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos ke Kejaksaan

Jakarta (ANTARA) – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menyerahkan tahap dua tersangka kasus tindak pidana hoaks tujuh kontainer kertas suara tercoblos, Bagus Bawana Putra, beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

“Perkembangan penyidikan kasus tersangka BBP dinyatakan lengkap dan pada hari ini, Kamis 28 Februari 2019 dilimpahkan tahap dua ke Kejaksaan Agung,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi, di Jakarta, Kamis (28/2).

Adapun barang bukti yang diserahkan ke kejaksaan yakni satu flashdisk merek Sandisk berisi rekaman suara durasi 44 detik terkait 7 kontainer surat suara tercoblos, satu bundel print out akun sosial media, satu flashdisk merek Toshiba berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos dan cetakan tangkapan layar media sosial dan satu bundel dokumen terkait tahapan dan proses pencetakan surat suara.

Kemudian satu flashdisk merek Sandisk berisi rekaman suara durasi 44 detik terkait 7 kontainer surat suara tercoblos, satu lembar print out akun Twitter @andiarief_, selembar print out akun Twitter bagnatara1, selembar print out akun Facebook Ata AT, sebuah flashdisk merk Toshiba berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos dan sebuah CD berisi rekaman suara terkait 7 kontainer surat suara tercoblos.

Kemudian sebuah ponsel merek Nokia berikut simcard, sebuah ponsel merek Xiaomi, satu KTP atas nama Bagus Bawana dan satu SIM atas nama Bagus Bawana.

Atas perbuatannya, tersangka Bagus akan dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) dan/atau Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau dan/atau pasal 207 KUHP. ***2***

Baca juga: Polisi berkaskan satu tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos

Baca juga: Tersangka penyebar hoax surat suara dikenakan pasal berlapis

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan tahan tersangka hoaks surat suara tercoblos

Jakarta (ANTARA News) – Tersangka kasus hoaks surat suara tercoblos BBP ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta, selama 20 hari, berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai 28 Februari 2019.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Mukri mengatakan penahanan dilakukan setelah Kejari Jakarta Pusat menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Untuk menangani perkara tersebut, Kepala Kejari Jakarta Pusat telah menerbitkan surat perintah penunjukan Tim jaksa penuntut umum (JPU) yang beranggotakan delapan orang jaksa untuk menyidangkan kasus itu.

Tersangka BBP disangkakan melanggar Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 207 KUHP.

Sementara berkas perkara BBP dan seorang lagi tersangka berinisial HY sudah diserahkan penyidik Bareskrim ke Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2019.

Awalnya polisi menangkap tiga tersangka kasus tersebut di sejumlah daerah, yakni tersangka HY di Bogor Jawa Barat, LS di Balikpapan Kalimantan Timur dan J di Brebes Jawa Tengah. Ketiganya adalah penyebar info hoaks ke media sosial.

Selanjutnya polisi menangkap pembuat konten hoaks kasus ini, yakni tersangka BBP.

Polisi juga menangkap tersangka berinisial MIK di Banten, yang memiliki peran sebagai penyebar hoaks. MIK juga diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta beserta barang bukti.

Baca juga: Polisi limpahkan tersangka-barang bukti hoaks surat suara ke kejaksaan

Baca juga: Dua berkas kasus hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos dilimpahkan ke Kejagung

Baca juga: Polisi berkaskan satu tersangka hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Papua tetapkan Jafar Umar Thalib tersangka perusakan di Koya

Jayapura, Papua (ANTARA News) – Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua menetapkan Jafar Umar Thalib dan enam anggotanya sebagai tersangka kasus perusakan rumah warga di Koya, Kota Jayapura.

Direskrim Umum Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Tonny Harsono, di Jayapura, Kamis malam, mengatakan, penetapan tujuh dari delapan orang itu dilakukan setelah gelar perkara pada Kamis (28/2) di Polda Papua.

Gelar perkara itu memutuskan F tidak terlibat dalam perusakan yang dilakukan Rabu (27/2) di Koya, Distrik Muara Tami.

Selain Jafar Umar Thalib, enam tersangka lainnya yakni AJU (20 th), B , S alias AY (42 th), AR (43 th) dan IJ (29 th), kata Tonny.

Ia menambahkan, F yang sebelumnya diamankan sudah dikembalikan karena tidak terbukti terlibat dalam insiden tersebut.

Ketujuh tersangka itu dikenakan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Selain pasal tersebut, tercatat tiga tersangka, yakni JUT, AB, dan AY dikenakan pasal tambahan di UU Darurat Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 12/1951.

Saat ditanya kondisi Jafar Umar Thalib yang sempat dilarikan ke RS Bhayangkara, Rabu malam, Direskrimum Polda Papua mengatakan kondisinya stabil, namun saat ini masih dirawat.

“Penyakit asam urat yang dideritanya kambuh, namun saat ini kondisinya stabil,” kata Harsono.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNNP Sumbar bekuk mahasiswa PTN pengedar narkotika

 ( Antara ) – Badan Narkotika Nasional Provinsi ( BNNP ) Sumatera Barat, menangkap lima mahasiswa salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Padang, karena terlibat narkoba. Tak hanya sebagai pemakai, kelima mahasiswa semester akhir tersebut, juga sekaligus sebagai pengedar narkotika jenis ganja .

Pengacara Lucas bantah adanya percakapan dengan Eddy Sindoro

Jakarta (ANTARA News) – Pengacara Lucas membantah adanya percakapan antara dirinya dengan bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Kamis menggelar lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. 

“Saya tidak tahu percakapan antara siapa dengan siapa,” ucap Lucas.

Eddy Sindoro merupakan terdakwa tindak pidana korupsi memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat terkait pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat di mana sejak 2016 sempat kabur ke luar negeri, sebelum menyerahkan diri. 

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan itu memutar rekaman sadapan telepon yang diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro. 

Percakapan telepon itu diduga dilakukan pada 4 Desember 2016.

Sebelumnya, JPU KPK Abdul Basir pun menanyakan kepada terdakwa Lucas apakah pernah berkomunikasi dengan Eddy Sindoro yang masih berada di luar negeri saat itu.

Eddy Sindoro saat itu sudah menjadi tersangka dalam kasus memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat. 

“Saya tidak berhubungan dengan Eddy Sindoro,” kata Lucas.

Dalam rekaman yang diputar itu, terdapat percakapan yang membahas soal pelarian Eddy Sindoro itu.

Berikut petikan isi percakapan diduga suara Lucas dan Eddy Sindoro tersebut.

Lucas: Itu kan ada cara. Saya lagi (suara tidak jelas) dalamin dulu. Kan kita cari beberapa, yah satu dua tiga. Kan lagi negara lain juga, yang paling gampang itu dicari yang paling gampang gitu lho. Ada you di brit Brtitish island gitu loh di apa nah.

Eddy Sindoro: Apa apa, apa island?

Lucas: Di-di BVI juga ada. 

Eddy Sindoro: Oh. Iya. Iya. Iya.

Lucas: Iya. Ini yang paling gampang lah. Kalo saya bisa kasih you gitu loh. Tanpa pergi, dan (suara tidak jelas) satu daerah Amerika Latin juga ada satu. Besok baru sa-saya dapat intuk-nya.

Eddy Sindoro: he-eh. 

Lucas: Kalo sudah dapat bukan berarti tinggal disitu, ya kalo sudah ada warga negara itu kan you lepas warga negara Indonesia. Nah, ini berarti kan you gak bisa diburu lagi, gitu loh, selesai. Lu bisa pergi ke seluruh dunia, mau di mana-mana saja.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas Perempuan: Kasus VA indikasikan terjadi kekerasan di industri hiburan

Surabaya (ANTARA News) – Komisi Nasional Perempuan menilai kasus pelacuran yang menjerat artis VA (Vanessa Angel) mengindikasikan telah terjadi kekerasan terhadap perempuan dalam industri hiburan.

Komisioner Komnas Perempuan, Sri Nurherwati saat menjenguk VA yang kini ditahan di Mapolda Jatim di Surabaya, Kamis, mengatakan kedatangannya ingin memantau dan mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

“Hal ini tak lain membangun mekanisme untuk mencegah adanya penyiksaan perempuan di dalam tahanan maupun memantau perempuan dalam industri hiburan,” ujar Sri Nurherwati.

Sri menyatakan melalui kasus VA, Komnas Perempuan ingin mengetahui langsung bagaimana situasi di dalam tahanan, langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi penyiksaan di dalam tahanan, dan bagaimana memahami perempuan dalam industri hiburan yang mengindikasikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

“Pintu masuknya melalui kasus VA yang sekarang ditahan di Polda. Kasus VA merupakan contoh bahwa industri hiburan sangat dekat dengan kekerasan terhadap perempuan,” tuturnya.

Secara kasat mata, lanjut Sri kondisi VA memang terlihat sehat. Hanya saja aspek psikologisnya sedikit terganggu saat VA berada di dalam sel. Untuk itu pihaknya mengusulkan kepada penyidik agar psikologis VA bisa dilakukan pemulihan.

“Dia sehat, hanya saja merasa tidak nyaman. Mungkin karena di dalam sel. Kami usulkan bisa dilakukan pemulihan dengan cara konseling yang akan dilakukan lembaga layanan yang ada di Surabaya,” ucapnya.

Diungkapkannya, dalam Paripurna Komnas Perempuan terakhir, terlihat bahwa perempuan yang terjerat dalam kasus pelacuran tak lain merupakan korban. Sri menilai, yang paling penting untuk segera dilakukan penindakan adalah germo dan pelanggan.

“Mereka (germo dan pelanggan, red) lah yang membuat jeratan terjadinya tindak pidana prostitusi. Sedangkan perempuan selalu menjadi korbannya. Ini yang perlu diperhatikan,” kata dia.

Saat kunjungan itu, Sri juga sempat berbincang dengan penyidik Polda Jatim tentang modus-modus yang dilakukan germo serta bagaimana seorang perempuan terjebak dalam pusaran pelacuran.

Meski demikian, Sri menegaskan, dalam kasus ini VA tetaplah korban yang harus dilindungi haknya.

“Saya akan terus memantau dan menyikapi kasus kasus yang berkaitan dengan perempuan. Kami juga mengajak masyarakat untuk tetap mendukung pemulihan korban agar kasus pelacuran bisa dihentikan. Sesuai mandat Komnas Perempuan yakni menciptakan situasi kondusif bagi penghapusan kekerasan dalam perempuan,” ujarnya.

Baca juga: Kejaksaan bentuk tim peneliti kasus artis VA

Baca juga: Polda Jatim resmi tahan artis VA

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan dua tersangka korupsi proyek jalan di Bengkalis

Jakarta (ANTARA News) – KPK memperpanjang penahanan dua tersangka kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, Tahun Anggaran 2013-2015.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 5 Maret sampai 3 April 2019 untuk dua tersangka kasus korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis.

Dua tersangka itu, yakni Sekretaris Daerah Dumai, M Nasir, dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. 

Dalam penyidikan kasus itu, KPK, Kamis, juga memeriksa staf di bagian keuangan PT Semen Bosowa Indonesia sebagai saksi untuk Nasir.

“Penyidik mendalami keterangan saksi terkait pengeluaran riil proyek untuk kebutuhan finalisasi perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau TA 2013-2015,” kata Diansyah.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur-kepala daerah se-Jatim bacakan komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi

Surabaya (ANTARA News) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota di wilayah setempat membacakan komitmen bersama untuk pemberantasan korupsi terintegrasi.

“Ini sebagai bentuk komitmen kami memberantas praktik korupsi secara terintegrasi,” ujar Khofifah di sela rapat koordinasi dan evaluasi serta penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis.

Usai pembacaan komitmen, dilanjutkan penandatanganan oleh Gubernur Jatim dan Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar beserta bupati/wali kota se-Jatim yang disaksikan oleh Pimpinan KPK Alexander Marwata serta ratusan undangan.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengapresiasi Tim Korsupgah (Koordinasi Supervisi dan Pencegahan) KPK yang telah melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Jatim setiap triwulannya pada 2018.

Menurut dia, aksi ini sistem pelaporannya melalui aplikasi “Monitoring Center for Prevention” (MCP) Korsupgah yang terdiri dari delapan sektor, yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, dana desa, optimalisasi pendapatan daerah serta manajemen aset daerah.

Aksi ini, kata Khofifah, memberikan standarisasi kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja untuk ?memahami elemen-elemen risiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap korupsi.

Mantan menteri sosial itu menyampaikan, dari pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi 2018 di Provinsi Jatim yang telah diverifikasi oleh KPK per 15 Januari 2019, dari 39 pemerintah daerah di Jatim yang terdiri atas satu pemerintah provinsi dan 38 pemerintah kabupaten/kota, secara rata-rata mendapat nilai 66 persen atau 8 persen lebih tinggi dari nilai rata-rata nasional yang besarnya 58 persen.

“Nilai tertinggi pemerintah daerah di Jatim adalah sebesar 93 persen dan nilai terendah sebesar 39 persen,” ucap ketua umum PP Muslimat NU tersebut.

Gubernur merinci, pencapaian setiap sektor secara rata-rata terdiri dari pencapaian program perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 71 persen, barang dan jasa 61 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 77 persen, kapabilitas APIP 64 persen, manajemen ASN 65 persen, dana desa 71 persen, manajemen aset 80 persen, dan optimalisasi pendapatan daerah yang masih berada di angka terendah yakni 47 persen.

“Jadi kami harapkan ada asistensi lebih detil dari Tim Korsupgah sehingga dari sisi pendapatan bisa lebih dioptimalkan ke depannya,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap pembacaan dan penandatanganan komitmen bersama pemberantasan korupsi terintegrasi menjadi langkah penting upaya pencegahan korupsi yang lebih substansial, tidak hanya bersifat seremonial.

“Kami harap dengan upaya pencegahan yg diinisiasi bersama ini, ke depan tingkat korupsi di Jawa Timur jadi lebih rendah hingga masyarakat dapat lebih menikmati anggaran dan keuangan negara atau daerah yang dialokasikan di Jatim,” imbuhnya.

Baca juga: KPK jelaskan kepada tiga kepala daerah soal pencegahan korupsi

Baca juga: Khofifah: Tim korsupgah KPK akan ke Jatim

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hakim konfirmasi Lucas soal hubungannya dengan Eddy Sindoro

Jakarta (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta mengonfirmasi terdakwa Lucas yang merupakan pengacara soal hubungannya dengan bekas petinggi Lippo Group Eddy Sindoro.

Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis menggelar lanjutan sidang dengan agenda pemeriksaan Lucas yang didakwa membantu pelarian Eddy Sindoro. 

Eddy Sindoro merupakan terdakwa tindak pidana korupsi memberi hadiah kepada panitera PN Jakarta Pusat terkait pengurusan perkara di PN Jakarta Pusat di mana sejak 2016 sempat kabur ke luar negeri, sebelum menyerahkan diri. 

Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Frangki Tambuwun menanyakan apakah terdakwa Lucas mengenal Eddy Sindoro.

“Kenal, itu Eddy Sindoro datang pada saat kakak saya meninggal tahun 2008 berkunjung ke Rumah Duka Dharmais,” ucap Lucas.

Lebih lanjut, Lucas menyatakan bahwa saat itu dirinya mengetahui Eddy Sindoro sebagai seorang banker.

“Jadi waktu itu, Eddy Sindoro datang bersama-sama para banker, saya tahunya dia banker, saya juga banker waktu itu. Dia juga pejabat Bank Lippo kalau tidak salah,” ucap Lucas.

Lucas pun menyatakan tidak ada hubungan bisnis maupun bantuan hukun dengan Eddy Sindoro.

“Kebetulan tidak ada, kenal begitu saja,” ujar dia.

Lucas juga menyatakan bahwa sejak perkenalannya itu di Rumah Duka Dharmais tidak berkomunikasi dengan Eddy Sindoro.

Selanjutnya, Hakim Frangki pun mengonfirmasi kepada terdakwa Lucas apakah pernah mendengar soal adanya operasi tangka tangan (OTT) terhadap pejabat di PN Jakspus.

“Kebetulan saya tidak dengar, tidak tahu. Saya tahunya sekitar 2017 di “whatsapp” grup ada yang menyampaikan Eddy Sindoro dicari oleh KPK. Saya tidak ambil pusing, ini orang tidak ada urusan dengan saya,” ungkap dia.

Lucas juga mengaku tidak mengetahui saat dikonfirmasi Hakim Frangki soal keberadaan Eddy Sindoro apakah di Indonesia atau di luar negeri.

‘Saya tidak tahu, tidak ada hubungan dengan saya. Saya tahunya dari sidang setelah pelajari berkas,” ucap dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Petugas keamanan kampus UNS jadi kurir 2,2 kg sabu

Semarang (ANTARA News) – Istiyawan, salah satu kurir narkoba jenis Sabu-sabu sebesar 2,2 kg yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jawa Tengah di pintu tol Pejagan, Brebes, diketahui bekerja sebagai petugas keamanan di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol. Muhammad Nur di Semarang, Kamis, mengatakan, Istiyawan bersama rekannya Supraya, warga Gunungkidul, Yogyakarta, bertugas membawa sabu dari Jakarta menuju Solo dengan menggunakan mobil.

Keduanya ditangkap petugas saat keluar di pintu tol Pejagan pada Senin (25/2) lalu.

“Keduanya keluar di Pejagan, rencananya akan mengantar Supraya dulu ke Brebes,” katanya.

Dalam penangkapan itu, petugas mengamankan 2,2 kg sabu yang bungkus kemasan teh.

Barang haram itu, lanjut dia, rencananya akan diedarkan di wilayah Surakarta dan sekitarnya.

Adapun pemilik sekaligus pengendali bisnis narkotika yang diungkap BNN tersebut merupakan salah seorang narapidana penghuni LP Klaten.

“Kedua kurir ini diperintah oleh salah seorang warga binaan LP Klaten bernama Dwi Ardiasyah,” katanya.

Dwi Ardiasyah sendiri merupakan napi yang sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus peredaran narkotika.

Baca juga: Polisi sita lima paket sabu-sabu dari pengedar

Baca juga: Polres Ngawi tangkap enam tersangka peredaran narkoba dan pil koplo

Baca juga: Perairan Kepulauan Riau jalur sindikat peredaran narkoba internasional

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KKB bakar alat berat Istaka Karya di Nduga

Timika (ANTARA News) – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dilaporkan membakar sebuah alat berat milik PT Istaka Karya, perusahaan yang menangani pekerjaan Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.

Kabid Humas Polda Papua Komisaris Besar Ahmad Musthofa Kamal yang dihubungi dari Timika, Kamis, mengatakan pembakaran alat berat tersebut terjadi pada Rabu (27/2) malam sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di titik CO 1220 1386 Kampung Yal, Distrik Yal, Kabupaten Nduga.

“Alat berat itu sudah lama rusak dan tidak lagi digunakan oleh PT Istaka Karya,” ujar Kombes Kamal.

Sebelum membakar peralatan tersebut, KKB dilaporkan sempat mengeluarkan tembakan sebanyak dua kali dengan bunyi letusan senjata api tersebut juga didengar oleh pasukan Brimob yang melakukan patroli di daerah itu.

Pada Selasa (26/2) malam sebelumnya, pasukan Brimob terlibat kontak tembak dengan KKB di titik CO 54M 207331 9530846, Distrik Yal, Kabupaten Nduga.

Saat itu, personel Brimob yang dipimpin AKP Rubby Nanda melakukan penyisiran dari Distrik Yigi ke Distrik Yal hingga Distrik Mugi.

“Pada saat personel Brimob menaiki tanjakan terjal longsoran di Distrik Yal, KKB menembak sebanyak 3 kali ke arah personel Brimob disertai dengan teriakan-teriakan khas masyarakat pegunungan sebagai pancingan dari arah kiri dan belakang,” ujar Kombes Kamal.

Mendapat serangan tiba-tiba itu, pasukan Brimob memberikan tembakan balasan sekaligus melakukan pengejaran.

Pasukan Brimob juga menggeledah beberapa rumah yang dicurigai sebagai lokasi persembunyian anggota KKB dan terus melakukan patroli di wilayah ketinggian Distrik Yal.

Belum lama ini, sejumlah media sosial dan media daring di Papua melaporkan adanya ancaman atau ultimatum dari KKB pimpinan Egianus Kogoya terhadap warga non-Papua di Kabupaten Nduga.

KKB pimpinan Egianus Kogoya dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas tewasnya 17 pekerja PT Istaka Karya pada awal Desember 2018 lalu.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Sekda nonaktif Kota Dumai

Tersangka selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis Muhammad Nasir berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/2/2019). Muhammad Nasir yang kini menjabat Sekda nonaktif Kota Dumai tersebut diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013-2015. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

MK: Penanganan pelanggaran kode etik jaksa sama dengan advokat

Jaksa (ANTARA News) – Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap jaksa seharusnya sama dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.

“Artinya, jika seorang advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum, maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh dewan etik, tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum.” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Sebab pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat (DKOA) tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkait dengan pelaksanaan profesi, tambah Manahan.

Manahan mengatakan hal tersebut ketika membacakan pertimbangan Mahkamah dalam sidang pembacaan putusan untuk perkara pengujian Pasal 16 UU 18/2003 tentang Advokat.

“Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Manahan.  

Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk klien, maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah dalam putusannya menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Adapun pemohon dari perkara ini adalah sejumlah advokat yang berpendapat bahwa DKOA merupakan satu-satunya lembaga yang berhak menilai itikad baik advokat secara objektif.

Pemohon berperndapat DKOA harus melakukan pemeriksaan sebelum mengeluarkan persetujuan, apabila dalam pemeriksaan advokat yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan atau perbuatan dalam menjalankan tugasnya tidak berdasarkan itikad baik.

Persetujuan DKOA ini dianggap pemohon sebagai bentuk mekanisime hak imunitas seorang advokat yang sedang menjalankan tugasnya agar terbebas dari ketakutan dan kekhawatiran dari penilaian subjektif dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Perdata atau Pidana).

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lima kilogram sabu-sabu yang digagalkan BNNP Lampung dari Aceh

Bandarlampung (ANTARA News) – Sebanyak lima kilogram (kg) sabu-sabu yang digagalkan oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinasi (BNNP) Lampung berasal dari Provinsi Aceh.

“Setelah kami lakukan pemeriksaan, barang tersebut dari Aceh,” kata Kepala BNNP Lampung Brigjen Tagam Sinaga, di Bandarlampung, Kamis.

Tagam menjelaskan, peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Rabu (27/2) dinihari di sebuah kontrakan yang disewa tersangka Maryoto di Jalan Nangka, Kotasepang, Bandarlampung.

“Tim mendapatkan informasi kemudian melakukan penangkapan terhadap tersangka bersama rekannya, Buyung warga Serang, Provinsi Banten,” kata dia.

Saat dilakukan penangkapan, kedua tersangka kemudian melakukan perlawanan sehingga petugas terpaksa menindak tegas dan terukur terhadap keduanya.

“Petugas langsung membawa tersangka, dan dalam perjalanan tersangka Buyung kehabisan darah sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan,” kata dia.

Ia menambahkan, tersangka yang meninggal dunia berperan sebagai pengendali masuknya barang tersebut ke Provinsi Lampung. Sementara tersangka Maryoto berperan sebagai kurir.

“Usai penangkapan tersebut tim kemudian membawa tersangka Maryoto bersama barang bukti sabu-sabu sebanyak lima kilogram ke Kantor BNNP Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” katanya.

Baca juga: 23 tersangka narkoba “dipamerkan” di monumen PRG Denpasar

Baca juga: Polres Ngawi tangkap enam tersangka peredaran narkoba dan pil koplo

Baca juga: Perairan Kepulauan Riau jalur sindikat peredaran narkoba internasional

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019