Hakim vonis 10 terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang

Sidoarjo (ANTARA) – Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Cokorda Gede Arthana memvonis 10 orang terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015 dengan hukuman penjara empat tahun.

Kali ini, sepuluh mantan anggota DORD Kota Malang itu masing-masing Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Choeroel Anwar, dan Suparno Hadiwibowo.

“Hal yang memberatkan adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, serta merusak marwah dan citra DPRD Kota Malang,” kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya Cokorda Gede Arthana saat membacakan amar putusannya.

Dalam amar putusan itu, Mulyanto divonis empat tahun dan enam bulan, sedangkan Sony dan Teguh masing-masing diganjar empat tahun dan dua bulan penjara

Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan itu, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider satu bulan penjara.

Sidang yang berlangsung terbuka ini digelar dua kali di ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya dengan mendakwa sepuluh orang, yang dilakukan secara bertahap, dengan masing-masing memvonis lima orang.

Sementara tujuh terdakwa lainnya, Arief Hermanto, Choiroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Erni Farid, Teguh Mulyono, Choirul Amri, dan Choirup Amri, masing-masing divonis empat tahun satu bulan penjara.

Dia menambahkan kesepuluh anggota DPRD Kota Malang non aktif dinilai telah melanggar pasal 12 a dan pasal 12 b nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Usai sidang JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suharmanto mengatakan ada beberapa hal yang membuat jaksa memilih pikir-pikir dengan putusan Sony. Salah satunya terkait uang pengembalian.

“Karena terdakwa memang belum mengembalikan uang pengembalian,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK mengungkap kasus dugaan korupsi yang menjerat 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang. Komisi anti rasuah menduga, para anggota dewan ini menerima fee masing-masing Rp12,5 juta hingga Rp50 juta dari mantan Wali Kota Malang Moch Anton.

Uang itu diduga terkait persetujuan penetapan RAPBD-P Malang tahun 2015. Selain menyeret mantan wali kota, kasus ini juga menyeret mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan Jarot Edy Sulistiyoni sebagai tersangka.

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Tangerang ciduk pelaku pembunuhan berencana terhadap sopir truk

Tangerang (ANTARA) – Aparat Polresta Tangerang, Banten, menciduk empat pelaku pembunuhan berencana masing-masing MF alias Ambon dan istrinya Euis alias Jois, HR alias Cecep, SAM alias Gadeng terhadap Wildan Ari Aditya alias Rahmat (26) di Cikupa.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif di Tangerang, Kamis mengatakan modus yang dilakukan pelaku terhadap Wildan yang merupakan sopir truk nomor polisi B-9516-NQC.

“Empat pelaku itu tiba-tiba menghampiri dan memukul korban, ketika Wildan memeriksa ban kendaraan menjelang pintu tol Cikupa,” katanya.

Sabilul mengatakan korban dipukul dengan kunci roda pada kepalanya sebanyak 11 kali dan dicekik lehernya hingga tewas.

Setelah itu, korban dimasukkan ke dalam truk dan menyandera kenek MF kemudian membawa galon minuman mineral ke arah Rangkas Bitung melewati tol Jakarta-Merak.

Semula HR dan SM ingin mencari galon dan diikuti MB dan Euis dan rencananya hasil penjualan akan dibagi-bagi.

Namun MF berencana mengirim sebanyak 1.400 galon ke Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.

“Truk bermuatan galon akhirnya dibawa ke Rangkas Bitung, Lebak untuk dijual dengan harga Rp49 juta,” kata Sabilul didampingi Kasat Reskrim Polresta Tangerang, AKP Gogo Galesung.

Setelah itu truk dibawa kembali ke Tangerang yang di dalamnya ada korban, sampai di Balaraja ditinggalkan.

“Para tersangka kemudian berbelanja pada sebuah pusat perbelanjaan di Balaraja dari hasil penjualan,” kata mantan Kapolres Jember, Jawa Timur itu.

Setelah belanja, MF memesan ojek daring ke Sukabumi dan membagikan kepada HR sebesar Rp2 juta, MB sebesar Rp2,2 juta serta menginap di sebuah hotel di Sukabumi.

Polisi akhirnya memburu para pelaku dan Cecep serta SAM ditangkap di Depo Aqua, Kramat Watu, Serang, Banten dan MF dan Euis di rumah kontrakan Kp Ranji, Desa Ciawi, kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jabar.

Demikian pula polisi menciduk HR di hotel Alwani, Kp Karang Hau RT 03/02, Desa Cisolok, Kabupaten Sukabumi.

Petugas mengamankan barang bukti berupa truk B-9516-NQC, surat jalan, kunci roda, plastik bening, kaos merah bercampur darah, celana jin ada darah.

Petugas juga mengamankan kutang ada darah, celana dalam, kaos kaki, tas warna coklat, uang tunai Rp7,5 juta, kalung emas, ponsel, ikat pinggang.

Para pelaku dijerat pembunuhan berencana pasal 340 KUHP dan pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP.

Pewarta: Adityawarman(TGR)
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Raperda Kawasan Tanpa Rokok Surabaya disahkan

Surabaya (ANTARA) – Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis, memutuskan untuk mengesahkan Rancangan Peraturan Tentang Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi Peraturan Daerah KTR.

“Dari rapat paripurna tersebut, tujuh fraksi menyetujui pengesahan Raperda KTR dan satu fraksi tidak setuju dan mengusulkan untuk ditinjau kembali,” kata salah seorang anggota Pansus Raperda KTR DPRD Surabaya Reni Astuti.

Adapun tujuh fraksi yang setuju adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Parrai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Gabungan Hanura, Nasdem dan PPP (Handap). Sedangkan fraksi tidak setuju dan mengusulkan untuk ditinjau kembali adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurut Reni, keputusan dari masing-masing fraksi terkait Raperda KTR sebetulnya sudah diketahui pada saat pandangan akhir fraksi dalam rapat paripurna DPRD Surabaya yang digelar pada Selasa (2/4) lalu.

Reni menilai perda KTR tersebut sudah berlaku sejak ditetapkan. Hanya saja, lanjut dia, saat ini tinggal menunggu penomeran perda di Bagian Hukum Pemkot Surabaya yang diperkirakan bisa dilakukan dalam pekan ini.

“Saya mendorong pemkot menyiapkan peraturan wali kota terkait Perda KTR,” katanya.

Ketua Pansus Raperda KTR DPRD Surabaya Junaedi sebelumnya mengatakan ada sejumlah catatan dari Pemprov Jatim terkait Raperda KTR yang sudah dibahas bersama antara pansus KTR dan Pemkot Surabaya.

Salah satu catatan dari Pemprov Jatim adalah dalam Raperda tersebut dicantumkan pengaturan berupa jangka waktu penyusunan Peraturan Wali Kota Surabaya untuk tata laksana. Artinya setelah diparipurnakan Pemkot Surabaya diberi waktu maksimal enam bulan agar segera membuat perwali.

“Catatan dari pemprov sudah kami tindaklanjuti dalam raperda. Kami berharap pemkot segera menyiapkan peraturan wali kota agar perda ini bisa dijalankan dengan baik,” katanya.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan pedagang pemilik bagian tubuh satwa dilindungi

​​​​​​​Lubukbasung (ANTARA) – Kepolisian Resor Agam, Sumatera Barat, mengamanakan B (57) pedagang minyak urut yang diduga memiliki puluhan bagian tubuh satwa dan tumbuhan dilindungi saat berjualan di Pasar Impres Padang Baru, Kecamatan Lubukbasung, Kamis.

Kapolres Agam AKBP Ferry Suwandi didampingi Kanit Tipiter IPDA Pifzen Finot di Lubukbasung, Kamis, mengatakan tersangka diamankan saat berjualan minyak di Pasar Impres Padang Baru, Kecamatan Lubukbasung, Kamis sekitar pukul 09.00 WIB.

“Tersangka beserta barang bukti berupa kepala kambing hutan, kepala badak, kepala buaya, tanaman akar bahar, lapak tempat berjualan dan mobil Kijang Super BA 1788 GM telah diamankan di Mapolres Agam untuk proses selanjutnya,” katanya.

Penangkapan warga Kurao, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubukbasung ini berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya salah seorang pedagang yang membawa bagian tubuh satwa dan pohon dilindungi.

Mendapat informasi itu anggota langsung menuju lokasi dan menemukan bagian satwa dan tumbuhan dilindungi di lokasi jualannya. Setelah itu anggota mengamankan tersangka dan tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Agam.

Sesampai di Mapolres, pihaknya menghubungi anggota Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Resor Agam untuk memastikan bagian tubuh dari satwa dan tumbuhan dilindungi.

Sementara itu Pelaksana Tugas Kasi Wilayah I BKSDA Sumbar, Martias menambahkan bagian tubuh satwa dan tumbuhan dilindungi itu berupa kepala kambing hutan empat buah, potongan bagian kulit kambing hutang 11 lembar, kepala badak dua buah.

Selain itu kepala buaya jenis sayulong satu buah, kepala rusa dua buah, tumbuhan dilindungi berupa akar bahar satu ranting dan lainnya.

“Ini berdasarkan identifikasi bagian tubuh satwa dan tumbuhan yang kita lakukan, tumbuhan itu diperoleh dari Kabupaten Pasaman Barat, Pasaman, Agam dan Padangpariaman,” katanya.

Usia bagian tubuh satwa dan tanaman dilindungi sekitar 10 hari sampai 10 tahun.

“Khusus untuk kepala kambing hutan dengan usia sekitar 10 hari sebanyak dua buah,” katanya.

Atas perbuatannya, tambah Kapolres Agam tersangka diancam pasal 21 ayat 2 huruf b dan d Jo pasal 40 ayat 2 UU Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Ini merupakan kasus ke tiga tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai satu bagian tubuh hewan dilindungi di wilayah hukum Polres itu, karena pada awal Januari juga mengungkap kasus perdagangan kepada kambing hutan dan landak.

Tersangka B (57) mengakui bagian tubuh satwa dan tumbuhan dilindungi itu digunakan untuk bahan baku minyak urut dan pihaknya baru satu tahun ini jualan minyak ke pasar-pasar tradisional di Lubukbasung.

“Minyak ini untuk alergi, rematik dan lainnya. Saya tidak mengetahui bagian tubuh satwa dan tanaman itu dilidungi Undang-undang,” katanya.

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komnas HAM dorong pencabutan predikat Palu kota sadar HAM

Pantas kiranya Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan kembali, dan segera mencabut predikat Kota Palu sebagai kota ramah/sadar HAM

Palu (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan predikat Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai salah satu kota di Indonesia yang sadar/ramah HAM harus di cabut, karena banyak hak-hak manusia yang tidak terpenuhi pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi menghantam kota tersebut.

“Pantas kiranya Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan kembali, dan segera mencabut predikat Kota Palu sebagai kota ramah/sadar HAM,” ucap Ketua Komnas-HAM RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Dedi Askary, di Palu, Kamis.

Dedi Askary menilai, predikat kota sadar HAM yang pernah diberikan kepada Kota Palu di masa kepemimpinan Rusdi Mastura, kini harus di pertimbangkan kembali, dan harus di cabut.

Dimana, sebut dia, selang beberapa hari pascabencana gempa, tsunami dan likuefaksi menghantam Kota Palu, bencana alam itu berubah menjadi bencana sosial.

Hal itu karena buruknya pelayanan, respon dan penanggulangan korban pascabencana.

“Mestinya bencana alam, harus tetap menjadi bencana alam. Bukan bencana sosial. Namun yang terjadi di Kota Palu pascabencana ialah adanya desakan menuntut pemimpin/kepala daerah mundur dari jabatan,” ujar Dedi.

Dedi menguraikan, para penyintas atau korban bencana yang hingga saat ini, masih tetap bertahan di tenda-tenda pengungsian menyampaikan keluh kesan terkait kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Yang paling mendasar adalah, tidak mendapat fasilitas, termasuk huntara. Karena alasan mereka adalah penduduk yang datang hanya mengontrak.

“Dalam konteks pemenuhan hak dan hak asasi manusia, mereka harus di lihat sebagai korban yang terdampak bencana, oleh karena itu tidak boleh dibeda-bedakan seperti itu,” tegas dia.

Apalagi, sebut dia, untuk Kota Palu yang menyandang predikat kota ramah/sadar HAM, namun dalam penanggulangan pascabencana ada masyarakat yang tidak mendapat fasilitas atau bantuan lainnya.

Parahnya lagi, urai dia, ada balita di tenda-tenda pengungsian di sekitaran bukit STQ nyaris mengalami gizi buruk.

“Itu sesuatu yang sangat di sayangnya dan sangat memprihatinkan, kok di kota sadar HAM ada masyarakat korban bencana, berkeluh kesah tidak mendapat huntara, atau mengalami gizi buruk,” sebut dia.

Ia mempertanyakan apa manfaat predikat Palu kota sadar/ramah HAM ? jika otoritas penyelenggara pemerintahannya tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Karena itu, apa yang menjadi keluh kesah korban bencana alam dan ketidakmaksimalan pemenuhan hak-hak kepada mereka, maka pantas predikat Palu kota sadar HAM di pertimbangkan dan segera di cabut oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ia menambahkan, penanggulangan pascabencana yang tidak memperhatikan aspek atau faktor pemenuhak hak terhadap perempuan dan anak, juga menjadi alasan untuk mencabut predikat Palu kota ramah/sadar HAM.

Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Kupang tahan tiga warga Turki dan Lebanon

Kupang (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas I Kupang menahan tiga warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Turki dan Lebanon karena tak memiliki kelengkapan administrasi saat berlayar menggunakan kapal Marokot saat wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Kupang Nyoman R. Taufiq saat kepada wartawan di Kupang, Kamis  saat mengelar konferensi pers mengatakan tiga orang WNA itu berinisial OB (31) dan MSY (23) dari Turki, dan BRT (46) berasal dari Lebanon.

“Ketiganya ditahan karena saat diperiksa kelengkapan kapalnya terdapat beberapa kelalaian yakni kapal tidak memenuhi syarat formil untuk berlayar dari Bali menuju ke Kupang sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa seharusnya kapal tersebut keluar dari Bali, harus berlayar menuju ke Batam bukan menuju ke Kupang.

Kemudian kelalaian kedua ditemukan bahwa AIS atau Automatic Identification System kapal Marokot mati atau tidak aktif setelah beberapa hendak bertolak dari Kupang.

Nyoman menceritakan awalnya menurut pengakuan dari ketiga WNA itu, pada tanggal 14 Maret pihaknya akan bertolak dari Kupang menuju Batam. Namun saat berlayar mesin kapal yang dinahkodai OB warga Turki itu mengalami mati mesin pada tanggal 16 Maret.

Akibat mati mesin kapal tersebut terbawa arus masuk ke Zona Ekonomi Eksklusif Australia. Tak ada penindakan formil yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Australia pihaknya langsung mendorong kembali kapal itu ke wilayah Indonesia.

“Mereka mendorong lagi kapal itu ke wilayah kita, dengan memberikan makanan, karena menurut pengakuan ketiga WNA itu mereka berlayar dari Indonesia,” ujar dia.

Pihak imigrasipun mulai curiga dan bertanya-tanya mengapa sehingga ketiganya mendapat ijin dari Bali, namun kapalnya ada di Kupang dan saat berlayar ketiganya terdampar di wilayah ZEE Australia.

Dari sejumlah kelalaian yang dilakukan tersebut maka OB sebagai nahkoda kapal Marokot dinyatakan melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 75 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ketiganya tambah Nyoman akan dideportasi dalam waktu dekat, dan nama mereka dimasukkan dalam daftar penangkalan selama enam bulan.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK bantarkan penahanan Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantarkan penahanan anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy, tersangka kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama karena dalam keadaan sakit.

“Yang bersangkutan sedang dalam proses pembantaran di RS Polri dari 2 April 2019 karena sakit dan membutuhkan rawat inap di luar KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Menurut Febri, dari pemeriksaan dokter di KPK, penanganan terhadap Rommy perlu dilakukan di luar Rutan KPK.

Saat ini, Rommy ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta setelah diumumkan sebagai tersangka pada 16 Maret 2019 lalu.

“Selama pembantaran tersebut tidak dihitung dalam masa penahanan,” ucap Febri.

Untuk diketahui, Rommy juga pernah mengeluh sakit sebelum diperiksa oleh lembaga antirasuah itu pada 21 Maret 2019.

KPK pun menjadwalkan ulang pemeriksaan mantan Ketua Umum PPP itu pada 22 Maret 2019.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BKSDA menduga elang brontok dipelihara secara ilegal

Cianjur (ANTARA) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat, menduga elang Brontok berkaki satu yang ditemukan warga di Cianjur, Jawa Barat, dipelihara secara ilegal dan diterlantarkan.

Petugas PPNS BKSDA Jawa Barat, Ajat Sudrajat saat dihubungi, Kamis, mengatakan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin pemeliharaan hewan langka dan dilindungi untuk dipelihara seseorang.

“Elang jenis Brontok merupakan spesies elang langka yang dilindungi. Berkaca dari laporan yang kami terima diduga elang tersebut ada yang memelihara dan lepas hingga tersangkut di tiang listrik,” katanya.

Ia membenarkan telah mendapat laporan dari Kanit Reskrim Polsek Karangtengah, Cianjur, terkait penemuan elang langka yang tersangkut beserta tali pengikat dengan kondisi tidak terawat degan sebelah kakinya putus.

Habitat elang Brontok di wilayah Cianjur, terdapat di kawasan Gunung Gede-Pangrango dan di Jabar ada di beberapa kawasan yang dilindungi. Namun pihaknya menduga elang tersebut merupakan hasil perburuan liar yang akhirnya di pelihara.

Elang Brontok sangat langka karena perkembangbiakannya sulit, di alam liar elang hanya memiliki satu pasangan seumur hidup, sehingga jumlah anakannya terbatas atau bisa dihitung setiap tahunnya.

“Selama ini, perkembangbiakan elang tersebut hanya bisa dilakukan secara alami, tidak bisa dilakukan dengan campur tangan manusia. Kami akan segera membawa elang tersebut ke penangkaran,” katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis mantan Wakil Bupati Malang

Terdakwa mantan Wakil Bupati Malang Ahmad Subhan (kanan) meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Majelis hakim menjatuhkan vonis Ahmad Subhan dengan pidana dua tahun delapan bulan dan denda Rp150 juta subsider kurungan selama enam bulan serta pencabutan hak politik selama tiga tahun dalam kasus suap pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 sebesar Rp2,7 miliar kepada mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.

Saksi ungkap peran aspri Menpora untuk cairkan anggaran

Jakarta (ANTARA) – Bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora Supriyono menjelaskan peran Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrowi dalam pencairan anggaran.

“Peran Pak Ulum, menurut saya sendiri kalau dimintai dari KONI soal anggaran tidak cair-cair saya bilang minta tolong ke Pak Ulum saja,” kata Supriyono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Supriyono adalah bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk satuan pelaksana Program Indonesia Emas dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (P2ON) Kemenpora.

Ia bersaksi untuk terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dengan satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 (sekira Rp900 juta) serta Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp215 juta.

Miftahul Ulum dalam dakwaan disebut mengatur “commitment fee” dari KONI yang disepakati “commitment fee” untuk Kemenpora sebesar 15-19 persen dari total nilai bantuan dana hibah.

“Karena Pak Ulum dekat dengan Pak Menteri karena biasanya kalau sudah dari Pak Menteri biasanya cepat, sepengetahuan saya,” jawab Supriyono.

“Ada berapa kali Pak Hamidy bertanya soal pencairan anggaran ini kalau lama ke Pak Ulum saja?” tanya jaksa KPK.

“Lupa, ada beberapa kali,” jawab Supriyono.

“Pak Ulum minta bantuan juga?” tanya jaksa KPK.

“Pernah, kalau ada buka bersama menteri ada tagihan disuruh bayar, beberapa kali tapi tidak lebih dari Rp20 juta,” jawab Supriyono.

“Tugas saudara biayai kegiatan itu?” tanya jaksa.

“Tidak, tapi perintah pimpinan,” jawab Supriyono.

Saksi lain Kepala cabang Pembantu BCA cabang Jelambar Anastasia Palupi Rahayu mengonfirmasi ada pengalihan rekening Miftahul Ulum sebesar Rp20 juta dan Rp30 juta pada 30 Juni 2017.

“Terus terang saja nanti selain dosa, saudara kena belum tentu saudara lolos, sama-sama enak, sama-sama sengsara. Misalnya pak menteri dapat, terus terang saja dapat jangan dilindungi,” kata ketua majelis hakim.

“Siap yang mulia,” jawab Supriyono.

“Ini sering terjadi?” tanya hakim.

“Ini biasa terjadi,” jawab Supriyono.

Atas kesaksian Supriyono. Ending menkonfrimasinya.

“Ada kewajiban cashback yang harus diserahkan KONI ke Kemenpora,” kata Ending.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Guru-siswa dari sekolah korban mutilasi di Blitar gelar doa bersama

Kediri (ANTARA) – Para siswa dan guru di sekolah tempat almarhum Budi Hartanto di SDN Banjarmlati II, Kota Kediri, Jawa Timur, korban mutilasi asal Kediri, menggelar doa bersama dan berharap agar pembunuh almarhum bisa segera ditangkap.

Luki Istiardi, salah seorang guru di sekolah itu mengatakan anak-anak sangat berduka dengan kepergian almarhum. Untuk itu, doa bersama dilakukan agar almarhum tenang dan diterima di sisi Tuhan.

“Ini adalah bentuk penghormatan terakhir kami sebagai keluarga dan rekan kerja korban di sekolah kepada korban semoga kasusnya segera terungkap dan arwahnya tenang disisi-Nya,” katanya di Kediri, Kamis.

Doa bersama itu dilakukan di halaman sekolah. Para murid duduk bersama lalu dipimpin oleh guru berdoa bersama. Setelahnya mereka juga bersama-sama menuju rumah duka, di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

Kedatangan para murid dan para guru yang merupakan rekan almarhum juga disambut keluarga. Namun, tangis haru langsung pecah ketika doa dipanjatkan untuk almarhum.

Keluarga almarhum juga masih berduka dengan kajadian ini. Mereka juga berharap, agar polisi segera mengusut kasus ini dan menemukan pelaku yang tega membunuh Budi Hartanto.

Sementara itu, proses penyidikan kasus tersebut masih dilakukan hingga kini, pascakorban ditemukan pada Rabu (3/4). Korban ditemukan meninggal dunia terbungkus di dalam koper. Bahkan, korban dimutilasi. Bagian kepala korban hingga kini belum ditemukan.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Kota Blitar AKP Heri Sugiono mengatakan Polda Jatim ikut membantu mengungkap kasus ini. Sejumlah saksi juga sudah diperiksa guna mengetahui kasus tersebut.

Hingga kini, Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jawa Timur telah memeriksa 13 saksi terkait kasus mutilasi di Desa Karanggondang, Kecamatan Undanawu, Kabupaten Blitar, tersebut.

“Kami sudah memeriksa 13 saksi dan akan kami lakukan yang namanya ekspos nanti kalau perkembangan secara signifikan sudah kami ketahui,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya.

Barung mengatakan, saat ini polisi tengah bergerak di locus delicti atau tempat kejadian perkara (TKP) ditemukannya mayat dalam koper dan menemukan beberapa catatan, seperti sayatan-sayatan bekas luka yang ditinggalkan.

Tim Identifikasi masih bekerja untuk melihat apakah bekas yang ditinggalkan itu menyangkut dengan lamanya tempos waktu meninggalnya korban dengan waktu sayatan itu terjadi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Saksi: Deputi Kemenpora minta dibelikan Fortuner

Jakarta (ANTARA) – Bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora Supriyono mengaku bahwa Deputi IV Kemenpora Mulyana minta dibelikan mobil Toyota Fortuner, mobil itu dibelikan menggunakan dana dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

“Ada permintaan dari KPA (Kuasa Pengguna Anggara), Pak Mulyana mobilnya sudah rusak, untuk mengikuti “voorijder” ketinggalan, jadi dia minta dibelikan mobil. Awalnya minta Fortuner, berubah jadi Pajero, berubah lagi Fortuner, beliau sempat tanya juga kira-kira uangnya dari mana, saya jawab ‘Saya pikir dulu dari mana uangnya’,” kata Supriyono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

Supriyono adalah bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk satuan pelaksana Program Indonesia Emas dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (P2ON) Kemenpora.

Ia bersaksi untuk terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dengan satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 (sekira Rp900 juta) serta Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp215 juta.

Dalam dakwaan disebutkan untuk memperlancar pencairan proposal hibah tugas pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi Olahraga Nasional pada multi event Asian Games ke-18 dan Asian Para Games ke-3 pada 2018 sebesar Rp51,529 miliar, Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy membelikan satu unit mobil Toyota Fortuner VRZ TRD hitam seharga Rp489,9 juta yang kepemilikannya diatasnamakan supir Supriyono, Widhi Romadoni.

“Saya pernah pinjam uang ke pihak KONI Rp1 miliar, lupa tepatnya kapan, tahun 2018. Untuk membiayai kegiatan-kegiatan Kemenpora di program PON, dalam perjalanannya uang itu digunakan untuk membelikan mobil tapi mobil sudah dikembalikan,” ungkap Supriyono.

Supriyono mengaku meminjam uang itu ke Ending Fuad Hamidy karena pada awal tahun Kemenpora belum bisa mengajukan anggaran.

“Seingat saya Rp520 juta untuk membeli Fortuner, sisanya untuk operasional. Saya pergi ke Pak Hamidy cerita, saya sampaikan mau pinjam uang Rp1 miliar salah satunya untuk beli Fortuner,” tambah Supriyono.

Supriyono mendatangi Ending pada sekitar April 2018 dan uang Rp1 miliar diambil ke kantor KONI pusat.

“Saya diberikan bagian keuangan Bu Henny dan stafnya namanya mas Sahid secara ‘cash’,” ungkap Supriyono.

Setelah mendapat uang Rp1 miliar dari Ending, Supriyono lalu menyuruh supirnya Widhi Romadoni untuk membelikan Fortuner ke Tunas Toyota cabang Ciputat.

“Mobil dibeli ‘by’ transfer, saya hubungi pihak Toyota, tanya diskon berapa, ‘deal’ lalu dibayar, supir saya yang membayar, mobil beberapa hari kemudian dibawa lalu diantar ke rumah Pak Mulyana,” ungkap Supriyono.

Supriyono mengaku Mulyana tidak mau memberikan KTP-nya untuk pencatatan kepemilikan surat mobil.

“Karena Pak Mulyana tidak mau berikan KTP saat saya minta, terus Pak Mulyana mengatakan atas nama supir kamu saja, supir saya mau ya sudah atas nama Pak Widhi,” jelas Supriyono.

Mobil itu menurut Supriyono hanya digunakan Mulyana selama 3 bulan.

“Hanya sekitar 3 bulanan digunakan, beliau (Mulyana) kirim ‘whatsapp’ saya untuk ambil mobilnya,” ungkap Supriyono.

Fortuner tersebut dijual Rp445 juta oleh Supriyono.

“Rp445 dan sisa Rp1 miliar untuk apa saja kegiatannya?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Agus.

“Saya tidak ingat,” jawab Supriyono.

Supriyono mengaku uang itu dikembalikan karena Kemenpora sudah mulai terendus penegak hukum.

“Dikembalikan karena ada panggilan dari Kejaksaan terkait ‘reimburse’ Rp6,3 miliar,” ungkap Supriyono.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPU Gorontalo Utara Coret Caleg Pelanggar Pidana Pemilu

Gorontalo (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, memastikan telah mencoret calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah diputus bersalah atas pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu).

Komisioner KPU Gorontalo Utara, Divisi Hukum dan Pengawasan, Gandhi Akase Tapu, di Gorontalo, Kamis, mengatakan pencoretan itu dilakukan setelah pihaknya menerima salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari pihak Pengadilan Negeri.

Yang bersangkutan adalah, Salim Angio, merupakan daftar caleg tetap (DCT) di daerah pemilihan (dapil) empat, Kecamatan Monano-Anggrek.
“Putusannya telah inkrah dan namanya telah resmi dicoret dari DCT,” ujar Gandhi.

Salim terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pemilu. Sejauh ini kata Gandhi, dari beberapa kasus yang disidangkan baru satu yang diputus bersalah. Sedangkan beberapa kasus diputus tidak bersalah atau bebas, maka KPU tidak menindaklanjutinya.

“Kami sudah menggelar rapat pleno dan memasukkannya dalam berita acara terkait pencoretan Salim Angio sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP),” ungkap Gandhi.

Meskipun nama Salim Angio masih terdapat dalam surat suara yang telah dicetak.
Namun KPU telah menyosialisasikan terkait pencoretan itu, pada kegiatan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara bagi para panitia pemungutan suara (PPS) dan KPPS di dapil empat, Monano-Anggrek.

Termasuk saat hari pemungutan suara nanti, pihak KPPS di setiap tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dapil empat, Monano-Anggrek, dipastikan akan mengumumkan yang bersangkutan tidak lagi menjadi kontestan Pemilu 2019 atau telah dicoret dari DCT.

“Pengumuman itu akan diinformasikan sebelum pemungutan suara digelar, agar pemilih dapat mengetahuinya,” tambah Gandhi.

Namun jika ada pemilih yang masih mencoblos pada nama yang bersangkutan, maka suara tersebut akan menjadi milik partai politik tempat Salim mencalonkan diri.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Saksi sebut ada dana Rp6,3 miliar dari KONI ke Kemenpora

Jakarta (ANTARA) – Bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional Kemenpora Supriyono menyebut ada dana yang disalurkan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp6,3 miliar ke Kementerian Pemuda Olahraga.

“Dalam BAP (berita acara pemeriksaan) saksi nomor 19, saksi mengatakan ‘Selain uang Rp1 miliar apakah pernah terima dana lain dari KONI’? Saudara jawab ‘Dapat saya jelaskan saya terima Rp250 juta untuk membeli Fortuner dan Rp50 juta jelang Idul Fitri untuk THR saya, selain itu saya terima uang Rp6,3 miliar, digunakan untuk menutupi kegiatan olahraga tahun 2017’, ini benar?” tanya jaksa penuntut umum (JPU) KPK Agus di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis.

“Iya benar, jadi pada 2017 ada beberapa kegiatan setelah SEA Games belum terbayar, sudah diajukan untuk dibayar tapi tetap belum cair, akhirnya disepakati ada bantuan dari KONI untuk ‘reimburse’, KONI bayar tagihan dari kegiatan-tagihan yang dianggarkan,” jawab Supriyono.

Supriyono adalah bekas Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk satuan pelaksana Program Indonesia Emas dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (P2ON) Kemenpora.

Ia bersaksi untuk terdakwa Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy yang didakwa menyuap Deputi IV bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana dengan satu unit mobil Fortuner, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 (sekira Rp900 juta) serta Asisten Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Deputi IV Olahraga Prestasi Kemenpora Eko Triyanta senilai Rp215 juta.

“Kegiatan dilaksanakan induk cabang olahraga tapi Kemenpora yang membayar tagihannya. Kemenpora kesulitan mengajukan anggaran,” ungkap Supriyono.

“Jadi Rp6,3 miliar itu bukan program kerjanya KONI?” tanya jaksa.

“Bukan, jadi harusnya dikembalikan ke KONI,” jawab Supriyono.

“Sudah dikembalikan?” tanya jaksa.

“Belum dikembalikan, karena anggaran tidak bisa cair makanya pinjam ke KONI,” jawab Supriyono.

“Saya ingin kejujuran saudara, jadi saudara total menerima Rp7,3 miliar dan Rp250 juta dan Rp50 juta? Lalu kenapa mengundurkan diri? Apa karena sudah terima uang?” tanya jaksa.

“Jadi waktu saya jadi BPP, tahun 2017 tagihan akomodasi atlet Rp200 miliar, anggaran Rp500 miliar, pulang SEA Games utang belum kebayar sama sekali. Semua hotel ancam mau somasi bagaimana cara untuk bisa bayar? Untuk proses pengajuan anggaran ke negara agak sulit harus melewati pokja sementara pokja karena tidak tahu proses pencarian hotel tidak berani tanda tangan. Jadi saya mau mundur karena tidak kuat cari uang, karena setiap ada yang minta bayar, perintah dari pimpinan ‘tolong carikan usahakan’,” jawab Supriyono yang mundur dari Kemenpora pada Maret 2018.

“Rp6,3 miliar diterima ‘cash’ atau transfer?” tanya jaksa.

“Cash langsung dimasukkan ke rekening Squash, induk cabang olahgraga saya dulu masih pegang cabang olahraga itu,” jawab Supriyono.

“Lalu Rp50 juta untuk THR?” tanya jaksa.

“THR itu diperuntukkan untuk 34 orang, staf saya ada sekitar 30 orang,” jawab Supriyono.

“Apa ada yang lain dapat THR?” tanya jaksa.

“Kalau saya dapat, yang lain-lain juga dapat,” jawab Supriyono.

Belakangan Supriyono mengaku penggunaan dana Rp6,3 miliar itu memang sudah terendus penegak hukum.

“Ada panggilan dari Kejaksaan terkait ‘reimburse’ Rp6,3 miliar,” ungkap Supriyono.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda tangkap mantan Wagub Bali I Ketut Sudikerta

Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali

Denpasar (ANTARA) – Anggota Unit Cyber Ditreskrimsus Polda Bali, menangkap mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan Alim Markus selaku bos PT Maspion Group Surabaya, karena mencoba melarikan diri ke Singapura.

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol. Hengky Widjaja saat dikonfirmasi di Denpasar, Kamis, mengaku tersangka sudah ditangkap pukul 14.19 Wita di Gate 3 Bandara Ngurah Rai Bali.

“Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali,” katanya.

Setelah ditangkap Pukul 14.19 WITA, di Bandara Internasional Ngurah Rai, saat hendak kabur ke Singapura, tersangka Sudikerta yang mengenakan baju kaus putih dan celana jeans hitam itu digiring ke Polda Bali dari Bandara.

Pukul 15.15 WITA, Sudikerta tiba di Ditreskrimsus Polda Bali dan dibawa ke lantai tiga kantor setempat. “Hingga saat ini masih dalam pemeriksaan,” katanya.

Terhadap tersangka Sudikerta yang diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan atau menggunakan surat atau dokumen yang diduga palsu seolah-olah asli dan atau pencucian uang.

Tersangka juga dikenakan pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP dan/atau pasal 263 Ayat 2 KUHP dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara denda paling banyak Rp10 miliar.

Sebelumnya (3/12/2018), Polda Bali telah mencekal mantan Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudikerta, ke luar negeri, karena dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang Rp150 miliar yang dilaporkan korban dari PT Maspion Grup.

“Sudah pasti tersangka ya tidak boleh keluar negeri, meskipun tersangka belum dilakukan penangkapan dan penahanan oleh kepolisian,” kata Direktur Reskrimsus Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Yuliar Kus Nugroho.

Mereka menegaskan, penetapan cegah-tangkal terhadap Sudikerta dikeluarkan Polda Bali berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Subdit II Ditrekrimsus tertanggal 30 November 2019.

Alat bukti yang kuat menetapkan tersangka Sudikerta sebagai tersangka yakni 26 dokumen hasil penyidikan di laboratorium forensik, di antaranya surat SHM palsu dan sertifikat tanah palsu yang dijual tersangka kepada pihak Maspion, bilyet giro, cek, enam lembar rekening koran BCA, empat lembar slip penarikan, telepon genggam, dan 24 saksi.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Sudikerta sudah dua kali diperiksa di Polda Bali terkait laporan LP/99/III/Ren 4.2/2018 SPKT Polda Bali tertanggal 15 Maret 2018 dan LP/367/Ren 4.2/2018/Bali/SPKT tertanggal 4 Oktober 2018.

Dalam laporan itu, Sudikerta dilaporkan menipu, menggelapkan, dan mencuci uang atas sebidang tanah kepada PT Maspion pada 2013 dengan SHM Nomor 5048/Jimbaran seluas 38.000 meter persegi dan tanah lain di dekat Pantai Balangan dengan SHM Nomor 16249 seluas 3.300 meter persegi.

“Untuk SHM Nomor 5048/Jimbaran seluas 38.000 meter persegi merupakan tanah laba pura dan SHM Nomor 1649 seluas 3.300 meter persegi sudah dijual ke PT Dua Kelinci, sehingga disinilah diketahui surat tanah palsunya dan alat gerak yang digunakan tersangka Sudikerta untuk menipu Maspion,” katanya.

Negosiasi jual-beli tanah itu berada di bawah perusahaan PT Pecatu Bangun Gemilang, yang komisaris utamanya adalah istri Sudikerta bernama Ida Ayu Ketut Sri Sumiantini, yang kemudian dibuatkan rekening untuk bertransaksi.

Baca juga: Polda Bali cekal mantan Wakil Gubernur Bali Sudikerta

Pewarta: Naufal Fikri Yusuf
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polri gandeng pemda luncurkan Samsat Online Nasional

Jakarta (ANTARA) – Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri bersama sejumlah pemimpin daerah dari seluruh Indonesia meluncurkan pelayanan Samsat Online yang berlaku secara nasional.

“Ini momentum yang sangat baik. Ini merupakan suatu kemudahan, memenuhi harapan masyarakat, menyusul berbagai kemajuan teknologi saat ini,” kata Irjen Refdi dalam acara Peluncuran Samsat Nasional Terintegrasi di 34 Provinsi, di Kantor NTMC, Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan bahwa teknologi Samsat Online ini bukan hal baru. Teknologi pembayaran pajak kendaraan secara daring ini telah dikembangkan Korlantas Polri sejak 2017 dan diterapkan di beberapa daerah.

“Dimulai sejak 2017. Saat itu (Samsat Online) berlaku di tujuh provinsi. Dilanjutkan pada 2018 di 17 provinsi. Lalu hari ini sama-sama kita saksikan (peluncuran) Samsat Online Nasional,” katanya.

Refdi berharap kemudahan teknologi pembayaran pajak kendaraan bermotor ini bisa bermanfaat bagi masyarakat.

“Mudah-mudahan ini direspon dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” katanya.

Dengan diberlakukannya pelayanan Samsat Online secara nasional, Refdi berharap antrean panjang di kantor-kantor Samsat kedepannya bisa berkurang.

“Kami harap kantor-kantor Samsat tidak penuh lagi, antrean panjang di Samsat berkurang,” katanya.

Pihaknya pun akan mengevaluasi secara berkala terkait hasil pelayanan Samsat Online ini. “Nanti ada evaluasinya, bagaimana efektifitasnya, bagaimana animo masyarakat,” katanya.

Peluncuran pelayanan Samsat Online Nasional tersebut dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tak hanya itu, juga digelar konferensi video dengan seluruh polda dan pemerintah daerah setempat untuk mengkoordinasikan pelayanan daring ini.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polsek Karangtengah amankan elang dilindungi

Cianjur (ANTARA) – Kepolisian Sektor Karangtengah, Cianjur, Jawa Barat, mengamankan seekor elang dilindungi jenis Brontok yang ditemukan tersangkut di tiang listrik di Kampung Gunteng, Desa Bojong Kecamatan Karangtengah, Kamis.

Elang tersebut pertama kali ditemukan warga tergantung di kabel listrik karena tali yang mengikat kakinya tersangkut. Mendapati hal tersebut, warga melaporkan temuan tersebut ke ketua RT setempat dan dilanjutkan ke PLN dan Mapolsek Karangtengah.

“Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, warga melaporkan hal tersebut ke PLN dan Mapolsek Karangtengah karena takut menyebabkan konsleting saat membantu melepaskan elang tersebut,” kata Risqon seorang warga.

Kanit Reskrim Polsek Karangtengah, Ipda Sudarsono, mengatakan setelah mendapat laporan warga terkait hewan yang dilindungi terjerat di tiang listrik, pihaknya langsung menuju ke TKP.

Setelah berhasil menyelamatkan elang jenis Brontok yang merupakan hewan dilindungi itu, langsung di bawa ke Mapolsek Karangtengah dan pihaknya berkordinasi dengan Balai Konserfasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

“Kami baru tahu kalau elang tersebut hanya memiliki satu kaki dan diduga selama ini dipelihara warga. Bagian kaki kanannya putus dan bulunya banyak yang rontok tidak terawat,” katanya.

Pihaknya menduga elang tersebut dipelihara seseorang namun terlepas karena ada tali yang mengikat kaki bagian kiri.”Untuk sementara diamankan di Mapolsek sebelum diserahkan ke BKSDA,” katanya.

Pihaknya mengimbau agar warga yang memilihara hewan dilindungi agar segera menyerahkan ke BKSDA Jabar atau melalui aparat setempat karena selama ini banyak warga yang sembunyi-sembunyi masih memelihara hewan yang dilindungi tanpa izin.

“Sanksinya kurungan badan kalau memelihara dan menelantarkan hewan yang dilindungi,” katanya.

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkumham Sulbar sosialisasikan tata kelola kantor notaris

Mamuju (ANTARA) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi layanan kenotariatan tentang sistem administrasi dan tata kelola kantor notaris, Kamis.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkum HAM Sulawesi Barat Sri Yuliani mengatakan, berdasarkan Permenkumham Nomor 20 tahun 2015, pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM.

Dalam pengimplementasian Peraturan Menteri Hukum dan HAM inilah, Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan HAM kata dia, membentuk majelis pengawas daerah untuk melakukan pengawasan atas kinerja yang dilakukan oleh notaris yang ada di wilayah.

“Sebagai bukti keseriusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melalukan pengawasan kepada notaris, kami saat ini sedang mendorong pembentukan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Polewali Mandar,” terang Sri Yuliani.

Ia menyatakan, keberadaan majelis pengawas tidak boleh hanya dipahami sekedar memeriksa administrasi notaris.

“Perannya lebih dari itu yaitu mewakili Menteri Hukum dan HAM untuk memastikan produk layanan yang diberikan kepada masyarakat benar-benar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” papar Sri Yuliani.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Mamuju itu menghadirkan narasumber, diantaranya Ketua Ombudsman Perwakilan Sulawesi Barat Lukman Umar, perwakilan Kapolda AKBP Yuli Rinawati, Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Sulawesi Barat Minta Jaya Ginting.

Sosialisasi yang diikuti para notaris se-Sulawesi Barat, MPW dan MPD, mahasiswa itu mengangkat tema ‘Sistem Administrasi dan Tata Kelola Kantor Notaris demi Mewujudkan Produk Layanan Administrasi Hukum Umun yang berkepastian Hukum’.

Pewarta: Amirullah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

CISSReC: Perlu pengamanan terkait 600 juta password tak dienkripsi

Semarang (ANTARA) – Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) memandang perlu pengamanan password media sosial menyusul pengakuan dari Facebook yang menyimpan sekitar 600 juta password pengguna berbentuk teks utuh (plain text) alias tidak dienkripsi selama bertahun-tahun.

“Mengamankan password media sosial menjadi hal penting dewasa ini terkait dengan kabar tak sedap kembali berembus dari Facebook,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (CISSReC) Dr. Pratama Persadha kepada ANTARA di Semarang, Kamis.

Celah keamanan tersebut, lanjut Pratama, pertama kali ditemukan oleh jurnalis keamanan siber Brian Krebs. Dengan password yang terbuka tersebut, memungkinkan karyawan Facebook untuk melihat dan mengaksesnya.

Menurut pakar keamanan siber Pratama Persadha, Facebook sendiri baru mengakuinya beberapa bulan kemudian setelah Krebs melaporkan sistem log berpotensi diakses oleh para teknikus dan pengembang medsos ini.

Krebs mengutip seorang karyawan senior Facebook mengungkapkan bahwa kata sandi tidak terenkripsi tersebut sejak 2012. “Jadi, data tersebut telah terbuka kurang lebih selama 7 tahun,” kata Pratama.

Sementara itu, Facebook mengklaim bahwa jutaan kata sandi penggunanya tidak diakses oleh pihak di luar perusahaan. Selain itu, Facebook telah menerapkan sejumlah langkah untuk menyamarkan kata sandi menggunakan fitur “Scrypt” dan kunci kriptografik untuk mengganti kata sandi pengguna dengan huruf acak.

Facebook juga berjanji akan memberi tahu seluruh pengguna yang kata sandinya disimpan dalam teks biasa.

Kendati demikian, kata Pratama, kasus ini jelas sangat mencoreng nama Facebook sekaligus menjadi peringatan bahwa tidak ada sistem yang aman. Oleh karena itu, sebaiknya para pengguna medsos dan platform lainnya untuk mengganti password secara berkala.

“Mungkin ini bisa disebut sebagai skandal Facebook yang benar-benar besar. Sebanyak 600 juta pengguna bukan angka yang dibilang sedikit. Sebelumnya, Facebook juga bermasalah lewat skandal Cambridge Analytica “, kata Pratama.

Selain berkala mengganti password, lanjut dia, pengguna FB dan platform lainnya juga harus menghidupkan autentikasi dua langkah. Ini adalah fitur keamanan ekstra yang dimiliki oleh hampir semua penyedia layanan media sosial. Fitur ini menwajibkan orang yang mengakses akun media sosial dari gawai baru harus memasukkan beberapa nomor yang dikirim ke SMS pemilik akun.

Salah satu langkah paling penting, menurut Pratama yang juga dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, adalah mematikan akses pihak ketiga ke medsos.

Ia mencontohkan di FB dan Twitter sering pengguna medsos memberikan akses kepada pihak ketiga, seperti kuis dan layanan aplikasi lainnya. Kasus Cambridge Analytica, misalnya, bermula dari aplikasi pihak ketiga.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Generasi Berencana diminta pertahankan budaya lokal

Terutama melakukan “mainstreaming” program-program kependudukan dan keluarga berencana,

Ambon (ANTARA) – Generasi Berencana (Genre) diminta untuk mempertahankan budaya lokal “Kembali ke meja makan” yang merupakan tempat pemersatu, berkumpul dan berbagi suka duka bagi setiap anggota keluarga.

“Melihat kondisi aktual kota Ambon saat ini, genre diminta untuk tidak meninggalkan budaya lokal “kembali ke meja makan” karena distu ada ‘tampa garam’,” kata Asisten III kota Ambon, Romeo Soplanit dalam Rapat teknis program kependudukan dan keluarga berencana Ambon, Kamis.

Ia mengemukakan, genre secara tidak langsung akan berhadapan dengan situasi dunia kerja yang semakin pelik, seperti sengitnya kompetisi pasar kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Selain itu, menyempitnya lapangan pekerjaan kerena bonus demografi, yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, salah satunya untuk menciptakan kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang kompatibel dengan industri 4.0 (four point zero).

“Terutama melakukan “mainstreaming” program-program kependudukan dan keluarga berencana,” ujarnya.

Hal ini, tambahnya tidak berlebihan mengingat secara demografis generasi “Z” dan milenial, merupakan pemegang saham terbesar, dan akan menjadi kunci berhasil atau tidaknya industri 4.0 di Indonesia.

“Secanggih apapun teknologi yang ditawarkan industri 4.0 janganlah kita melupakan budaya orang tua kita yang tetap menginginkan agar keluarga tetap bersatu dan berkualitas menuju keluarga Indonesia yang sejahtera,” katanya.

Ia mengakui, masalah kependudukan mempunya implikasi yang luas terhadap perubahan sosial secara nasional, disegala bidang diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan serta keamanan.

“Jika tidak diatasi segera akan berpengaruh pada stabilitas nasional dan akan memberikan dampak luas terhadap pembangunan,” lanjutnya.

Romeo menambahkan, program kependudukan dan keluarga berencana sangat erat kaitannya dengan pengendalian pertumbuhan penduduk, dimana sasaran akhir KB bukan hanya jumlah anak melainkan juga mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
 

Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ASEAN susun rencana kerja cegah radikalisasi di Bali

Badung, Bali (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui Kedeputian Bidang Kerjasama Internasional Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral mengadakan Pertemuan “ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar” untuk penyusunan Rencana Kerja (Work Plan) “ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalisation and Violent Extremism” (ASEAN PoA P/CVE) 2018-2025 guna mencegah radikalisasi dan ekstremisme kekerasan di Bali, 4-5 April 2019.

“Acara ini dihadiri seluruh anggota ASEAN, sehingga kita dapat membuat work plan bagaimana kita menghadapi kawasan-kawasan yang berkaitan dengan masalah violent extremism bersama-sama. Karena tidak mungkin kita mengatasi sendiri, tetapi harus bersama sama secara bilateral, regional (ASEAN) dan multilateral secara global (PBB),” kata Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius, M.H, saat membuka kegiatan itu di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Pertemuan di Bali yang merupakan inisiatif Indonesia itu bertujuan menyusun rencana kerja (work plan) ASEAN PoA P/CVE 2018-2025 guna menindaklanjuti pertemuan ke-12 pada bulan Oktober 2018, yakni ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang telah menyetujui ASEAN PoA P/CVE 2018-2025 yang antara lain meminta SOMTC Working Group on Counter Terrorism untuk segera menyusun dan menyerahkan rencana kerja dimaksud kepada SOMTC dan AMMTC.

“Agenda utama pertemuan ini adalah membahas draft work plan yang telah disusun SOMTC Indonesia. Salah satu usulan Indonesia terkait work plan yang perlu mendapatkan respons peserta pertemuan adalah perlunya pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan work plan melalui Multi-Sectoral Task Force (MTF) di bawah koordinasi SOMTC Working Group on CT dan Sekretariat ASEAN,” katanya.

Suhardi mengungkapkan beberapa cara inovatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui BNPT untuk mengatasi masalah munculnya radikalisasi dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan memanfaatkan pendekatan lunak (soft approach).

“Berbagai upaya pencegahan yang dilakukan BNPT sebagai hasil kolaborasi dengan semua pihak, antara lain sinergi 36 Kementerian/Lembaga, pembentukan FKPT di 32 Provinsi yang terdiri dari wakil pemerintah dan non pemerintah, silaturahmi kebangsaan mantan teroris dan korban, pembangunan dua pesantren binaan mantan napi terorisme, membentuk duta damai 816 generasi milenial di 13 provinsi, membentuk pusat media damai, program kampus to kampus, program pemberdayaan masyarakat,” kata mantan Kabareskrim Polri ini.

Sementara itu, Deputy Mission Director USAID – Indonesia, Ryan Washburn, mengatakan negara-negara ASEAN telah mengambil langkah saling berbagi informasi dan teknologi untuk menangkal terorisme. Indonesia pun telah menjadi salah satu pemimpin global dalam upaya melawan terorisme.

Melalui USAID, Pemerintah AS sebagai mitra dialog ASEAN mendorong kelanjutan kerja sama yang selama ini telah dilakukan serta mendukung adanya pengembangan program terkait kontra-radikalisasi dan tindakan preventif radikalisme maupun violent extremism, termasuk membangun kepercayaan dan penguatan kerja sama antar-komunitas atau organisasi terkait.

Washburn mengaku bangga menjadi mitra Indonesia dalam kegiatan ini. Ia beranggapan bahwa sebagai pemimpin dalam kelompok kerja ini, Indonesia memiliki kepemimpinan unggul dan memiliki banyak pengalaman yang dapat dibagi kepada negara anggota ASEAN lainnya dalam mengatasi radikalisme dan terorisme sehingga kedepannya, hasil dalam working group ini dapat diimplementasikan pada skala regional.

Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dari tiga pertemuan ASEAN Cross-Sectoral and Cross-Pillar yang akan diselenggarakan Indonesia bekerja sama dengan PROSPECT. Pertemuan kedua akan diadakan di Surabaya pada bulan Agustus 2019, lalu pertemuan ketiga direncanakan di Bangkok pada bulan September 2019.

“Pertemuan ketiga akan didedikasikan sebagai pertemuan antara ASEAN dengan mitra dialog dan kelompok masyarakat sipil untuk mengenalkan work plan sekaligus mendorong pihak-pihak di luar ASEAN tersebut untuk turut mendukung implementasinya,” kata Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral BNPT, Andhika Chrisnayudhanto.

Acara ini diikuti wakil dari seluruh SOMTC ASEAN dan badan-badan sektoral ASEAN lainnya dari tiga pilar komunitas ASEAN, yaitu ACMW, ACW, ACWC, AICHR, ASLOM, DGICM, SLOM, SOMED, SOMSWD, SOMY, serta lembaga-lembaga ASEAN seperti AIPR, ASEAN Foundation, AUN, dan Sekretariat ASEAN.

Pertemuan “ASEAN PoA P/CVE 2018-2025” juga menghadirkan para pembicara dari agensi PBB seperti UNODC dan UNOCT, lalu Kementerian/Lembaga terkait yang turut mendukung SOMTC-Indonesia, yakni Kemenlu, Polri dan BNPT.

Pewarta: Edy M Yakub
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana terduga aktor hoaks surat suara dicoblos, hari ini

Jakarta (ANTARA) – Sidang perdana BBP yang diduga merupakan aktor intelektual pembuat hoaks surat suara Pemilu 2019 yang sudah coblos digelar di Jakarta, Kamis siang ini.

Semula BBP dijadwalkan akan menjalani sidang pada pukul 11.00 WIB, namun hingga pukul 14.25 WIB sidang belum juga dimulai.

Sementara itu puluhan wartawan memadati ruangan Oemar Seno Adji 2 di lantai tiga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat digelarnya sidang.

Kronologis perjalanan kasus itu diawali cuitan Twitter milik politisi Partai Demokrat Andi Arif pada awal Januari 2019 yang mempertanyakan kebenaran kabar itu

Kemudian KPU bergerak menuju pelabuhan Tanjung Priok, dan memastikan kabar itu adalah hoaks.

Bareskrim Polri menelusuri jejak digital penyebar hoaks itu, lalu menemukan BBP yang diduga aktor utama. Dia ditangkap di Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019.

BBP mengawali aksinya dengan merekam suaranya untuk menginformasikan kabar tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Dia mengunggah pernyataan hoaks itu serta merekam suara untuk disebarkan melalui sejumlah platform, di antaranya aplikasi percakapan Whatsapp dan Twitter.

Atas perbuatan itu, dia dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong. Dia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara.

Dalam kasus ini BBP ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yaitu HY yang ditangkap di Bogor, LS ditangkap di Balikpapan, J yang ditangkap di Brebes dan MIK di Cilegon.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo dan Sugiharto Purnama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ditpolair Polda Sulsel Amankan Puluhan Jerigen Bom Ikan

Makassar (ANTARA) – Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Sulawesi Selatan berhasil mengamankan puluhan jerigen dan botol amonium nitrat yang merupakan bahan utama pembuatan bom ikan di Perairan Bajoe, Kabupaten Bone.

“Semua bahan peledak ini diamankan anggota di Perairan Bajoe, Kabupaten Bone. Semuanya sudah diracik dan siap untuk diledakkan,” ujar Direktur Ditpolair Polda Sulsel Kombes Pol Purwoko di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan semua bahan peledak ini diamankan dari tangan pelaku yakni Rida (21) warga Kampung Bajo, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.

Dia menjelaskan awalnya anggotanya menerima laporan warga mengenai maraknya pengeboman ikan di wilayah Perairan Bajoe dan atas laporan itu, anggota kemudian melakukan penyelidikan serta patroli pada malam hingga pagi hari.

“Begitu ada laporan mengenai aktivitas pengeboman ikan, langsung kita tindaklanjuti dan menerjunkan anggota unit Intel Polairud. Begitu sudah ada petunjuk, kapal patroli mulai mengerucutkan penyisirannya,” katanya.

Kombes Purwoko menyatakan beberapa kapal-kapal nelayan (jolloro) diperiksa hingga akhirnya kapal yang dikemudikan oleh Rida diperiksa dan ditemukan puluhan botol dan jerigen paket bom ikan.

“Semua kapal jolloro kami periksa karena begitu ada laporan dari unit intel bahwa bom ikan diangkut pakai jolloro, langsung disisir semuanya,” jelasnya.

Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti berupa 34 botol bom berisi amonium nitrat, 18 jerigen berukuran 1 liter, 7 buah jerigen berukuran 2 liter, 3 jerigen berukuran 5 liter yang semuanya berisi amonium nitrat.

Selain itu, juga diamankan satu unit perahu nelayan, satu unit kompresor, satu rol selang, tiga kacamata selam, dua pasang sepatu bebek, tiga buah regulator, satu buah GPS serta dua bungkus plastik berisikan bahan peledak Trinitrotoluena (TNT).

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK telah buka 15 ribu amplop “serangan fajar” Bowo Sidik

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka 15 ribu amplop yang berisikan uang diduga dipersiapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso (BSP) untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Untuk diketahui, KPK telah mengamankan 82 kardus dan dua boks kontainer yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso.

“Sampai siang ini tim mulai masuk pada kardus keempat. Sejauh ini telah dibuka 15 ribu amplop,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Dari 82 kardus dan dua boks kontainer itu, terdapat uang sekitar Rp8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop tersebut.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Adapun, kata Febri, dari 15 ribu amplop yang telah dibuka itu, total terdapat Rp300 juta.

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada tiga kardus yang telah dibuka sebelumnya terdapat gambar jempol pada amplop. Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019.

“Tidak ada nomor urut, yang ada adalah cap jempol di amplop tersebut,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/4).

Ia pun menyatakan bahwa amplop itu diduga memang akan digunakan oleh Bowo Sidik untuk “serangan fajar”.

“Jadi, kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan lain berdasarkan fakta-fakta hukum yang kemi temukan saat ini. Memang ada stempel atau cap-cap tertentu di amplop tersebut tetapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait kebutuhan pemilu legislatif,” ucap Febri.

KPK pun, kata dia, mengingatkan agar semua pihak untuk tidak mengkait-kaitkan KPK dengan isu politik praktis.

“Koridor hukum itu harus dipisahkan dari koridor politik jangan sampai kemudian koridor hukum ini ditarik-tarik pada
kepentingan politik praktis,” tuturnya.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan Bowo Sidik Pangarso bersama dua orang lainnya sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan kerja sama pengangkutan pelayaran.

Diduga sebagai penerima Bowo Sidik Pangarso (BSP) dan Indung (IND) dari unsur swasta.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Marketing Manager PT HTK Asty Winasti (ASW).

Dalam konstruksi perkara kasus itu, dijelaskan bahwa pada awalnya perjanjian kerja sama penyewaan kapal PT HTK sudah dihentikan.

Terdapat upaya agar kapal-kapal PT HTK dapat digunakan kembali untuk kepentingan distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia. Untuk merealisasikan hal tersebut, pihak PT HTK meminta bantuan kepada Bowo Sidik Pangarso.

Selanjutnya, pada 26 Februari 2019 dilakukan nota kesepahaman (MoU) antara PT PILOG (Pupuk Indonesia Logistik) dengan PT HTK.

Salah satu materi MoU tersebut adalah pengangkutan kapal milik PT HTK yang digunakan oleh PT Pupuk Indonesia.

Bowo diduga meminta “fee” kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metric ton.

Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta.

Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk “serangan fajar” pada Pemilu 2019.

Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang perdana aktor intelektual hoaks surat suara dicoblos, hari ini

Jakarta (ANTARA) – Sidang perdana BBP yang diduga merupakan aktor intelektual pembuat hoaks surat suara Pemilu 2019 yang sudah coblos digelar di Jakarta, Kamis siang ini.

Semula BBP dijadwalkan akan menjalani sidang pada pukul 11.00 WIB, namun hingga pukul 14.25 WIB sidang belum juga dimulai.

Sementara itu puluhan wartawan memadati ruangan Oemar Seno Adji 2 di lantai tiga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat digelarnya sidang.

Kronologis perjalanan kasus itu diawali cuitan Twitter milik politisi Partai Demokrat Andi Arif pada awal Januari 2019 yang mempertanyakan kebenaran kabar itu

Kemudian KPU bergerak menuju pelabuhan Tanjung Priok, dan memastikan kabar itu adalah hoaks.

Bareskrim Polri menelusuri jejak digital penyebar hoaks itu, lalu menemukan BBP yang diduga aktor utama. Dia ditangkap di Sragen, Jawa Tengah pada 7 Januari 2019.

BBP mengawali aksinya dengan merekam suaranya untuk menginformasikan kabar tujuh kontainer berisi surat suara Pemilu 2019 sudah dicoblos di Tanjung Priok.

Dia mengunggah pernyataan hoaks itu serta merekam suara untuk disebarkan melalui sejumlah platform, di antaranya aplikasi percakapan Whatsapp dan Twitter.

Atas perbuatan itu, dia dijerat Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana lantaran sengaja menyiarkan berita bohong. Dia terancam dihukum maksimal 10 tahun penjara.

Dalam kasus ini BBP ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yaitu HY yang ditangkap di Bogor, LS ditangkap di Balikpapan, J yang ditangkap di Brebes dan MIK di Cilegon.

Pewarta: Unggul Tri Ratomo dan Sugiharto Purnama
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan kasus suap DPRD Kota Malang

Sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang bersiap menjalani sidang putusan kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019). Majelis hakim menjatuhkan vonis kepada 10 mantan anggota dewan tersebut rata rata empat tahun dua bulan sampai enam bulan penjara dan denda Rp200 juta serta pencabutan hak politik selama tiga tahun. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.

Pemerintah Malaysia deportasi pembunuh TNI setelah dipenjara di Sabah

Nunukan (ANTARA) – Pembunuh anggota TNI AD di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara pada 2015 bernama Dede bin Bado dideportasi Pemerintah Malaysia dari Negeri Sabah.

Hal ini diketahui dari informasi yang disampaikan Kepolisian IPD Tawau kepada Polres Nunukan pada Rabu (3/4).

Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro di Mapolres Nunukan, Kamis membenarkan telah mendapatkan informasi dari IPD Tawau soal pemulangan khusus terhadap tersangka yang menjadi daftar pencarian orang (DPO) kepolisian setempat.

“Besok (Kamis), dari pagi kita akan uruskan prosedur keimigrasian untuk deportasi khusus Dede bin Bado, dengan harapan selesai sebelum tengah hari, termasuk pembayaran saman atau denda (compound)-nya akan ditalangi dulu oleh KRI (Tawau),” kata anggota IPD Tawau kepada Polres Nunukan.

Teguh Triwantoro, tersangka Dede bin Bado ini akan langsung ditahan di Mapolres Nunukan guna dilakukan penyidikan terkait kasus pembunuhan oknum TNI AD dari Kodim 0911 Nunukan empat tahun lalu.

Pemulangan tersangka Dede, kata Kapolres Nunukan, setelah menjalani hukumannya selama empat tahun di Tawau karena kasus kepemilikan senjata api.

“Penyidikan terhadap tersangka Dede pada kasus ini secepatnya dilakukan terkait pembunuhan anggota TNI pada 2015 lalu,” ujar dia.

Untuk kelancaran pemulangan tersangka Dede, Kasat Reskrim Polres Nunukan AKP Ali Suhadak telah berangkat ke Tawau Negeri Sabah untuk menjemput.

Selanjutnya akan menggunakan kapal feri ke Kabupaten Nunukan apabila segala pengurusan administrasi dan denda telah dibayarkan oleh KRI Tawau.

Pewarta: Rusman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali Kota Sukabumi ajak warganya perangi hoaks

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Wali Kota Sukabumi (Jawa Barat) Achmad Fahmi mengajak warganya agar bersama-sama memerangi segala bentuk berita hoaks, ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain khususnya yang beredar di media sosial

“Mendekati waktu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 yang tinggal kurang dari dua pekan ini, masyarakat harus bijak dalam menerima berbagai informasi seperti di media sosial seperti saring sebelum sharing. Cara ini merupakan salah satu untuk memerangi berita hoaks,” katanya di Sukabumi, Kamis.

Menurutnya, ajakan memerangi berita hoaks tersebut untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu serentak. “Jangan sampai pesta demokrasi rakyat Indonesia lima tahunan ini rusak akibat ulah penyebar hoaks dan masyarakat yang tidak menyaring dahulu setiap menerima informasi di media sosial,” katanya.

Seharusnya, pesta demokrasi ini dijalani dengan penuh kebahagiaan karena masyarakat secara langsung bisa menentukan siapa calon pemimpinnya sesuai dengan kehendak dan hati nurani tanpa ada paksaan.

Selain itu, jangan sampai pemilu ini diwarnai aksi saling menjatuhkan dan menjelekkan, apalagi pelaksanaan ini sangat menentukan nasib dan kehidupan rakyat Indonesia untuk lima tahun ke depan. “Pemilu ini harus diwarnai dengan kreativitas yang bisa memotivasi semua pihak khususnya untuk membangun Kota Sukabumi ke arah yang lebih baik lagi. Dan kepada pemilih agar bisa mengenali siapa calon pemimpin yang layak serta jangan termakan informasi yang bohong dan hoaks,” tambahnya.

Sementara, Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan antisipasi semakin maraknya penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian dan fitnah khususnya di media sosial, pihaknya meningkatkan patroli cyber serta berkoordinasi dengan aktivis media sosial.

Maka dari itu, warga perlu bijak dalam menerima setiap informasi dan cerdas jika menerima berita apakah itu hoaks atau bukan. Sebenarnya mudah membedakan mana berita hoaks dan yang bukan tinggal melihat di daftar Dewas Pers apakah media tersebut tercantum atau tidak.

“Jangan mudah percaya terhadap berita yang tidak jelas medianya apalagi sampai ikut-ikut menyebarkannya. Sebab jika ikut menyebarkan dan berita itu hoaks maka bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ancaman hukuman penjara cukup lama bisa sampai 10 tahun,” katanya.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Enam terdakwa tertangkap nyabu di tahanan Pengadilan Pekanbaru

Pekanbaru (ANTARA) – Enam terdakwa berbagai perkara tindak pidana kriminal yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Provinsi Riau tertangkap tangan menyalahgunakan sabu-sabu di kamar mandi ruang tahanan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Ahmad Fuadi di Pekanbaru, Kamis mengatakan pihaknya menyita sejumlah barang bukti berupa serbuk putih sisa sabu-sabu serta alat hisap bong dari penangkapan tersebut.

“Kasus ini sudah kita serahkan ke Polisi,” kata Ahmad.

Dia mengatakan keenam terdakwa tersebut masing-masing Zulkarnain, Iranda Ghazali, Mulyadi, Irwan Wahyudi, Nusyirwan F dan Andi Afrila. Mereka ditangkap setelah petugas mencurigai gerak-gerik para terdakwa tersebut saat bersamaan masuk ke dalam kamar mandi, Selasa awal pekan ini (2/4).

Selanjutnya, kecurigaan makin kuat ketika petugas melihat kepulan asal keluar dari lubang angin di kamar mandi itu. Kecurigaan itu terjawab setelah petugas keamanan penjaga tahanan bersama polisi melakukan penggerebekan.

Dari dalam kamar mandi itu, ditemukan enam terdakwa yang bersama-sama diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu. Meski sempat terjadi perlawanan, mereka berhasil ditangkap dan digelandang ke Mapolresta Pekanbaru.

Kepala Satnarkoba Polresta Pekanbaru, Kompol Dedy Herman mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut, termasuk mengungkap penyuplai sabu-sabu yang disebut diperoleh dari sesama tahanan.

Namun, dia mengatakan mereka tidak ditahan di Mapolresta Pekanbaru melainkan dikembalikan ke Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

“Sudah dikembalikan ke tahanan (Rutan). Kasusnya masih diproses, cuma tidak ditahan di Mapolresta,” kata Dedi.

Terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau M Diah kepada Antara mengatakan pihaknya siap dilibatkan dalam penyelidikan peredaran narkoba yang kini dia akui masih marak terjadi di dalam tahanan. “Komitmen kita siap untuk berantas narkoba. Kita terus kerjasama dengan BNN dan polisi agar tidak lagi terjadi peredaran narkoba di dalam Lapas,” jelasnya.

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Nunukan musnahkan 11,5 kilogram sabu-sabu dari 20 tersangka

Nunukan (ANTARA) – Kepolisian Resor Nunukan Kalimantan Utara memusnahkan 11,5 kilogram narkotika jenis sabu-sabu hasil tangkapan Januari 2019 hingga Maret 2019.

Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro, Kamis (4/4) mengungkapkan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut hasil tangkapan Satuan Resnarkoba Polres Nunukan dengan jumlah tersangka 20 orang.

Pemusnahan barang bukti dengan cara dilarutkan dalam air lalu diaduk dan dibuang ke dalam kloset.

Teguh menambahkan, total barang bukti yang dimusnahkan sebanyak 11.596,53 gram.

Sedangkan barang bukti untuk pengujian laboratorium forensik sebanyak 4,02 gram ditambah pembuktian di pengadilan sebanyak 4,02 gram juga.

Ia mengungkapkan, nilai penjualan dari barang bukti yang diamankan itu diperkirakan mencapai Rp15 miliar lebih.

Turut memusnahkan barang bukti sabu-sabu adalah Kepala BNNK Nunukan, Kompol La Muati, perwakilan dari Kejari Nunukan, PN Nunukan dan Brimobda Nunukan.

Pemusnahan juga dilakukan oleh lima tersangka sebagai perwakilan.

Pewarta: Rusman
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi amankan kuli bangunan pengedar narkoba di Makassar

Makassar (ANTARA) – Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sulawesi Selatan berhasil mengamankan terduga pelaku pengedar narkoba di Jalan Tinumbu, Makassar.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Kamis, mengatakan pelaku pengedar narkoba Ilham (31) diamankan setelah ada laporan masyarakat terkait aktivitas tersebut.

“Ada laporan masyarakat mengenai kalau di sekitar rumah pelaku sering terjadi transaksi narkoba,” ujarnya.

Ia mengatakan pelaku Ilham yang kesehariannya sebagai kuli bangunan nekat melakukan bisnis narkoba dengan menjadi kurir serta pengedar barang haram tersebut karena imbalannya yang cukup besar.

Kombes Dicky menuturkan pelaku menjadi kurir sudah dilakoni sejak beberapa bulan sesuai dengan pengakuan pelaku.

“Umumnya yang kita dapati keterangan dari pelaku itu karena himpitan ekonomi. Menjual narkoba banyak untungnya, makanya mereka nekat melakukan itu,” katanya.

Ia menyatakan selain mengamankan pelaku, polisi yang melakukan penggeledahan baik pada tubuh korban maupun di dalam rumahnya menemukan sejumlah barang bukti.

Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan oleh anggota diantaranya 11 saset narkoba jenis sabu, satu bal saset kosong, satu buah sendok sabu dan satu unit telepon genggam (HP).

Atas perbuatan pelaku, polisi akan menjerat dengan pasal 112 ayat 2 Subsider pasal 114 ayat 2, Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun serta denda maksimal Rp10 miliar.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil delapan saksi kasus suap proyek SPAM

Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi untuk dua tersangka berbeda ARE dan TMN terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan orang saksi dalam penyidikan kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

Delapan saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk dua tersangka berbeda, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE) dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi untuk dua tersangka berbeda ARE dan TMN terkait tindak pidana korupsi suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Lima saksi akan diperiksa untuk tersangka Anggiat Partunggal, yaitu mantan Direktur Jenderal Cipta Karya 2016-2018 Sri Hartoyo, mantan Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis Kementerian PUPR 2014-2016 T Bandaso, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Doddy Krisnandi, PNS pada Kementerian PUPR Muhammad Sundoro, dan Manager HRD PT Artha Envirotama Stella Arwadi.

Sedangkan tiga saksi untuk tersangka Teuku Moch Nazar, yakni Direktur PT Wahana Zaini Abidin Noor, General Manager PT Adhi Karya Harimawan, dan General Manager Divisi II PT Brantas Dody Setiawan.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Empat orang tersebut saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN Riaun gagalkan penyelundupan 24 kg sabu asal Malaysia

Jadi jalur mereka adalah Malaysia, Dumai, Duri dan kemudian ke Pekanbaru

Pekanbaru (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 24 kilogram sabu-sabu berikut 13.000 pil ekstasi dari Negeri Jiran, Malaysia, yang rencananya akan dikirim dan diedarkan di Kota Pekanbaru.

Kepala BNN Riau Brigjen Pol Untung Subagyo di Pekanbaru, Kamis, mengatakan dari pengungkapan tersebut, jajarannya menangkap tiga pria masing-masing berinisial AR, RS, dan A. “Dari ketiga tersangka diperoleh barang bukti 24 paket sabu-sabu dengan berat masing-masing satu kilogram serta 13.000 ekstasi warna biru dan ‘pink’ (merah muda),” ungkap Untung kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.

Untung mengatakan ketiga tersangka merupakan jaringan penyelundup narkoba yang dikendalikan oleh dua bandar yang menjalankan aksinya di Kota Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Dalam aksinya, mereka menyelundupkan narkoba dengan jumlah besar melalui pesisir Riau, tepatnya Kota Dumai.

“Jadi jalur mereka adalah Malaysia, Dumai, Duri dan kemudian ke Pekanbaru,” ujarnya.

Pengungkapan tersebut, kata Untung, merupakan hasil penyelidikan jajarannya yang berawal dari adanya informasi akurat akan rencana pengiriman narkoba dalam jumlah besar ke Kota Pekanbaru. Tim Berantas BNN Riau kemudian melakukan pemetaan dan penyamaran.

“Dalam perjalanan (pengiriman narkoba) dari Duri sudah kita buntuti. Sampai di Pekanbaru, barang akan diberikan ke bandar. Namun, mereka masih menunggu perintah bandar yang di Duri. Saat itu juga kita langsung sergap,” jelasnya.

Untung mengatakan dari pengungkapan tersebut BNN Riau menetapkan dua bandar sebagai buron. Keduanya adalah Subandi dan Jumino. Kedua bandar inilah yang diduga mengendalikan penyelundupan serta pengiriman barang haram tersebut ke Bumi Lancang Kuning.

Sementara itu, Untung mengakui bahwa modus penyelundupan yang dilakukan kedua tersangka termasuk canggih, meskipun menggunakan cara tradisional. Tersangka nekat membawa sabu dan ekstasi bernilai puluhan miliar tersebut menggunakan sepeda motor dari Duri ke Pekanbaru.

Untuk mengelabui petugas, dua sepeda motor masing-masing jenis Yamaha Vixion dan Scorpio itu dipasangi keranjang barang seolah-olah pembawa sayur dan hasil bumi. Padahal, keranjang itu berisi 24 kilogram sabu dan 13.000 ekstasi.

Kedua motor itu juga melakukan perjalanan secara beriringan, namun dengan jarak yang cukup jauh. Satu motor tanpa keranjang bertugas untuk memantau adanya giat razia petugas, sementara Vixion yang membawa sabu dalam keranjang menunggu informasi di belakang dari rekannya di depan.

Meski telah merencanakan upaya penyelundupan dengan rapi, mereka berhasil ditangkap petugas tepat di Jalan Garuda Sakti, Pekanbaru pada 30 Maret 2019 lalu. Untung mengatakan saat ini jajarannya terus mengembangkan kasus tersebut, termasuk mengungkap keberadaan Subandi dan Jumino.

“Kita sudah petakan keberadaan mereka, domisili mereka di mana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera ditangkap,” tuturnya.

Pantauan, sabu-sabu yang berhasil disita petugas dibungkus plastik teh warn hijau dengan aksara China, Gaunyingwang. Sabu-sabu tersebut merupakan jenis yang sama yang selama ini diungkap jajaran BNN Riau dan Polda Riau.

Pewarta: Anggi Romadhoni
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Korban mutilasi di Blitar dimakamkan

Jadi jenazah dimakamkan setelah dipastikan dari hasil pemeriksaan medis ada kecocokan. Keluarga sudah memutuskan untuk memakamkannya

Kediri (ANTARA) – Keluarga Budi Hartanto (28) yang diduga adalah mayat di dalam koper yang ditemukan di Desa Karanggondang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memakamkan jenazah yang bersangkutan di makam umum Kelurahan Tamanan, Kota Kediri.

“Jadi jenazah dimakamkan setelah dipastikan dari hasil pemeriksaan medis ada kecocokan. Keluarga sudah memutuskan untuk memakamkannya,” kata Lurah Tamanan Yahya di Kediri, Kamis.

Ia mengungkapkan keluarga juga masih terpukul dengan kejadian yang menimpa Budi Hartanto tersebut. Keluarga berharap polisi secepatnya mengungkap kasus tersebut.

Pamam korban, Nasuka mengungkapkan kemenakannya itu saat ini jenazah sudah dimakamkan.

“Sudah dimakamkan tadi dini hari,” ungkap Nasuka.

Sebelumnya jenazah dilakukan autopsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo Kota Blitar. Jenazah ditemukan di Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar, Rabu (3/4) pagi di dalam koper.

Saat ditemukan, korban dalam kondisi tanpa busana. Bahkan, anggota tubuh bagian kepala juga dimutilasi. Hingga Rabu (3/4) malam, polisi juga masih berupaya mencari anggota tubuh korban, termasuk barang bukti pendukung lainnya.

Proses autopsi berlangsung hingga Rabu malam. Jenazah setelah selesai dilakukan autopsi langsung dibawa keluarga di rumah duka, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dan dimakamkan pada Kamis dini hari.

Proses pemakaman itu juga diikuti keluarga, tetangga, termasuk teman-teman korban. Dalam aktivitas sehari-hari, korban merupakan tenaga honorer di sebuah SD Kota Kediri, termasuk guru menari di sebuah sanggar Kota Kediri.

Para tetangga dan murid-murid dari almarhum juga kaget dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka Budi yang dikenal sebagai sosok baik,ramah, ceria meninggal dengan cara tragis. Hingga kini, pentakziah juga terus memadati rumah keluarga almarhum.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Blitar AKP Heri Sugiono mengungkapkan dalam menyelidiki kasus ini juga meminta bantuan dari Polda Jatim. Hingga kini, penyelidikan masih terus berlangsung. “Proses penyelidikan masih terus berlangsung,” ujar Heri.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Amien Rais menjadi saksi kasus hoaks Ratna Sarumpaet

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari empat orang saksi salah satunya yaitu Amien Rais. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

Polisi lumpuhkan pencuri motor saat berusaha kabur

Makassar (ANTARA) – Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil melumpuhkan pelaku pencurian kendaraan bermotor karena berusaha melarikan diri saat penunjukan barang bukti.

“Setelah anggota menangkapnya dilakukan interogasi dan dibawa untuk penunjukan barang bukti, tetapi berusaha kabur jadi anggota mengambi tindakan tegas,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan pelaku pencurian kendaraan bermotor berinisial Rif (24) warga Jalan Veteran Utara, Makassar. Dasar penangkapan sesuai dengan laporan polisi bernomor LP : STPL/141/K/IV/2019/Sekta Makassar/Restabes-Makassar.

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan diantaranya sepeda motor Yamaha Fino, kunci multifungsi berbentuk T yang biasanya digunakan mengambil sepeda motor.

“Barang bukti sepeda motor dan kunci T yang sering digunakan untuk beraksi,” kata mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau (Kepri) tersebut.

Kombes Dicky menyatakan pelaku Rif berhasil diamankan oleh anggota setelah adanya laporan dari masyarakat jika pelaku sedang berada di rumahnya di Jalan Veteran Utara.

Anggota yang mendapatkan informasi itu kemudian bergegas melakukan pengintaian sebelum menggerebek rumah pelaku.

Setelah penangkapan, pelaku dibawa ke posko Resmob untuk dilakukan interogasi dan hasilnya, pelaku mengakui semua kejahatannya dan menyebutkan beberapa lokasi yang pernah menjadi tempat dia mencuri.

“Pelaku sudah mengakui perbuatannya dan sepeda motor Yamaha Fino yang diamankan itu diakuinya dicuri di Jalan Sungai Saddang,” ucapnya.

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi Kalbar amankan KM bawa kayu bulat ilegal

Dalam kasus itu, kami juga mengamankan nakhoda KM tersebut berinisial HJ (54) yang kini sedang dilakukan pemeriksaan

Pontianak (ANTARA) – Tim Ditpolair Korpolairud Baharkam dan Ditpolair Polda Kalbar mengamankan kapal motor yang membawa kayu bulat campuran sebanyak 23 meter kubik karena tidak dilengkapi dengan dokumen resmi atau diduga ilegal.

“Dalam kasus itu, kami juga mengamankan nakhoda KM tersebut berinisial HJ (54) yang kini sedang dilakukan pemeriksaan,” kata Direktur Polair Polda Kalbar Kombes (Pol) Alex Fauzi di Pontianak, Kamis.

Ia menjelaskan, penangkapan itu berawal dari patroli Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri di perairan Sungai Panepat Kota Pontianak, Selasa (2/4).

“Pengungkapan tersebut saat Kapal Patroli Kasturi – 6002 Ditpolair Korpolairud Baharkam saat melakukan patroli di perairan Sungai Penepat, yang mencurigai KM yang membawa muatan mencurigakan,” ujarnya.

Kemudian, jajaran Ditpolair Korpolairud Baharkam tersebut memeriksa KM tersebut dan berhasil mengamankan kayu campuran keras sekitar 26 meter kubik.

“Tersangka merupakan warga Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang hingga kini masih terus dilakukan pemeriksaan oleh tim Subditgakkum,” tuturnya.

Pelaku diduga melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 dan atau pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Ia menambahkan, dalam proses hukum selanjutnya, pihak Polair Polda Kalbar akan berkordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP).

Pewarta: Andilala
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Amien Rais menjadi saksi kasus hoaks Ratana Sarumpaet

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (4/4/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan keterangan dari empat orang saksi salah satunya yaitu Amien Rais. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

KPK panggil Sekjen DPR saksi untuk tersangka Rommy

Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY terkait tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Indra dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI periode 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.

“Yang bersangkutan dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RMY terkait tindak pidana korupsi suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Selain Indra, KPK juga memanggil tiga saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy.

Tiga saksi itu merupakan anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal, yakni Ari Haryanto, Afridul, dan Muhammad Basworo.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga bakar Kantor PT Samhutani di Sarolangun, Jambi

Ya, anggota kita sudah turun ke lokasi untuk penanganan lebih lanjut, kata Kapolres

Jambi (ANTARA) – Dua kantor dan base camp PT Samhutani, perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri (HTI) dibakar ratusan warga Ladang Panjang, Tanjung Rambai dan Muara Indung Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

Kejadian itu terjadi pada saat ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa menuntut penyelesaian sengketa lahan dengan PT Samhutani, Rabu sekitar pukul 15;00 WIB.

Aksi unjukrasa massa tersebut berujung memanas setelah tuntutan mereka tidak dipenuhi hingga terjadi pembakaran kantor perusahaan PT Samhutani.

Ratusan massa mendatangi kantor tersebut dan setelah tidak ada kata sepakat dan tuntutan warga ditolak, massa menganggap tidak ada penyelesaian sengketa lahan antara warga Ladang Panjang, Tanjung Rambai dan Muara Indung dengan PT Samhutani.

“Tadi warga Ladang Panjang, Tanjung Rambai dan Muara Indung aksi di PT Samhutani yang berujung terjadinya pembakaran oleh massa,” kata salah seorang karyawan Samhutani yang menolak ditulis identitasnya.

Ia mengatakan, dalam aksi itu, base camp dan kantor habis dibakar karena mereka menuntut pihak perusahaan hadir pada saat melakukan aksi.

“Selanjutnya kami menghubungi manajer atau humas perusahaan, tetapi situasi sudah terlanjur memanas karena warga tidak sabar,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Sarolangun AKBP Dadan Wira Laksana membenarkan kejadian itu dan menyebut kejadian tersebut saat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian.

“Ya, anggota kita sudah turun ke lokasi untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kapolres.

Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenpora latih 200 Pemuda sebagai kader anti narkoba

(ANTARA) – Guna mewujudkan pemuda tangguh bebas narkoba, Kementerian Pemuda Dan Olahraga (Kemenpora) melatih 200 pemuda untuk menjadi kader pemuda anti narkoba di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini merupakan program prioritas untuk mengatasi darurat peredaran dan penggunaan narkoba di tanah air. (Prod : Feny Aprianti/ VE : Soni Namura)

Pelajar tersangka kasus narkoba diizinkan ikut UNBK

(ANTARA) – Seorang pelajar kelas 12 salah satu SMA swasta di Kota Sukabumi, berinisial B, yang berstatus sebagai tahanan Polres Sukabumi Kota, atas kasus penyalahgunaan narkoba yakni tembakau gorilla, diizinkan ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2019. (Prod: Feny Aprianti/ VE: Soni Namura)

Bawaslu telah mengirim surat pemanggilan mantan Kapolsek Pasirwangi

Garut (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut, Jawa Barat, telah mengirim surat pemanggilan kepada mantan Kepala Polsek Pasirwangi AKP Sulman Aziz untuk mengklarifikasi pernyataannya yang menuduh Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna tidak netral dalam Pemilihan Umum Presiden 2019.

“Pemanggilan ini untuk mendengar langsung penjelasan dari Pak Sulman,” kata anggota Bawaslu Kabupaten Garu Ahmad Nurul Syahid di Garut, Rabu.

Klarifikasi itu dijadwalkan pada hari Kamis (4/4) yang membahas tentang pernyataan Sulman Aziz menyebut Polri tidak netral, kemudian akhirnya mencabut kembali pernyataannya itu.

Bawaslu Garut, kata dia, membutuhkan keterangan langsung dari perwira menengah itu terkait dengan tuduhannya kepada Polri yang akhirnya disiarkan melalui media massa di Jakarta.

“Meski sudah dicabut lagi pernyataannya, kami tetap harus melakukan klarifikasi,” katanya.

Bawaslu Kabupaten Garut sampai saat ini belum memiliki bukti lain ketidaknetralan jajaran Polri di wilayah Resor Garu. Namun, bukti dalam kasus itu bisa saja diperoleh dari hasil investigasi Bawaslu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya hanya memiliki bukti pernyataan langsung Sulman di media daring. Hal ini akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai data awal.

“Sampai sekarang kami masih melakukan penelusuran dan belum memiliki bukti,” katanya.

Selain memanggil Sulman, Bawaslu juga akan memintai keterangan lain dari sejumlah kapolsek di wilayah Polres Garut.

Terkait dengan rencana memeriksa pimpinan Polres Garut, kata Ahmad, pihaknya belum mengarah ke sana karena harus memiliki data terlebih dahulu dari mantan Kapolsek Pasirwangi.

“Belum mengarah ke sana, masih harus melihat hasil keterangannya seperti apa,” katanya. ***2***

Pewarta: Feri Purnama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kadishut Jatim sebut ada maling di kasus hilangnya belasan sonokeling

Tulungagung, Jatim (ANTARA) – Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur Dewi Putriatni menyebut ada indikasi maling dalam kasus hilangnya belasan pohon sonokeling di kawasan ruang milik jalan (rumija) antara Tulungagung-Blitar.

“Ada maling nih. Makanya kami lakukan identifikasi dulu, rumija ini milik (kewenangan) siapa,” kata Dewi usai meninjau tonggak kayu tanaman sonokeling yang masih tersisa di jalan raya Tulungagung-Blitar, Desa Sumbergempol, Tulungagung, Rabu.

Kadishut Jatim ini tidak datang sendiri. Dia tampak didampingi pejabat dari Balai Besar Sumber Daya Alam (BBKSDA) dan Kepala Dinas PU dan Binamarga Jatim.

Ada tiga tonggak yang diperiksa. Namun berdasar hasil identifikasi oleh tim BBKSDA dan Badan Lingkungan Hidup Tulungagung sehari sebelumnya, total ada sembilan pohon sonokeling yang hilang ditebang.

Jejak yang masih tersisa adalah tonggak-tonggak sisa tebangan yang nyaris sama dengan ketinggian tanah, dengan diameter antara 50 centimeter hingga 1 meter lebih.

Dewi sempat berdiskusi dengan pihak BBKSDA dan Kepala Dinas PU-Binamarga membahas kasus hilangnya pohon-/pohon sonokeling yang disebut memiliki nilai jual hingga puluhan juta rupiah per batang tersebut.

“Setelah identifikasi rumija, maka baru bisa diputuskan yang berhak melaporkan pembalakan pohon sonokeling itu,” katanya.

Kepala Dinas PU dan Bina Marga Provinsi Jatim Gatot Sulistyo Hadi menyatakan masih akan merapatkan hal ini dengan dinas terkait.

Kata dia, hasil akhir dari investigasi itu baru bisa diketahui pada Jumat (5/4).

“Saya masih mencari data-data dulu, hasilnya baru diketahui Jumat,” kata Gatot.

Setelah identifikasi rumija, lanjut Gatot, maka baru bisa diputuskan yng berhak melaporkan pembalakan pohon sono keling itu.

Dikonfirmasi terpisah, Direktur PPLH Mangkubumi Ichwan Mustofa berencana akan melaporkan kasus pencurian pohon sonokeling itu ke Dirjen Penegakan Hukum Kementrian LHK dan Kepolisian.

“Kami mendapat indikasi kuat bahwa ada unsur kesengajaan dalam melakukan pembalakan. Otak pelaku ini memanfaatkan perannya sebagai petugas perampasan (pemangkasan) pohon di sekitar jalan provinsi maupun kabupaten,” ujar Ichwan.

Ichwan mengaku sudah mengantongi nama oknum pelaku pembalakan atau pencurian kayu tanaman perdu di kawasan rumija Tulungagung-Blitar maupun Tulungagung-Trenggalek.

“Saya tentu tidak akan sebut nama. Namun indikasinya kira-kira PPLH (Mangkubumi) sudah mendapat gambaranya. Tapi untuk pastinya nanti biar kepolisian yang melakukan penyelidikan kasus ini,” ujarnya.

Ichwan mengindikasikan, oknum pelaku adalah seseorang yang menurutnya menguasai jalanan di Kediri, Tulungagung, Blitar hingga Trenggalek.

Dugaan itu diperkuat fakta informasi bahwa saat melakukan penebangan pohon sonokeling yang merupakan jenis tanaman kategori appendix II (dibatasi dan dikontrol peredaran kayunya), ada pengawalan dari pihak kepolisian.

“Inisial pelaku pembalakan ini jelas, lha wong ini dikawal polisi,” ujar Ichwan.

Di Tulungagung sendiri pihaknya menemukan sekitar sembilan titik pohon yang dibalak.

Namun juimlah itu bisa bertambah lantaran pihaknya belum mempunyai data detail pohon yang dibalak.

“Titik-titik lokasi penebangan kami temukan terjadi hingga radius 30 kilometer, mulai dari Gondang hingga Rejotangan, kawan-kawan juga jalan (mengawasi) tapi tidak bisa detail,” paparnya.

Pohon sonokeling sendiri merupakan kayu jenis appendik II, dimana pengangkutan dan perdagangannya harus memiliki izin khusus dari Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA).

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polsek Atinggola sita 1,1 ton minuman keras asal Sulut

Gorontalo (ANTARA) – Kepolisian Sektor (Polsek) Atinggola di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, berhasil menyita 1,1 ton minuman keras asal Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kapolsek Atinggola Iptu Roni Supri Th Noe, di Gorontalo, Rabu, mengatakan, penangkapan dilakukan pada Selasa (2/3) pukul 24. 00.

Minuman keras jenis cap tikus diangkut menggunakan mobil bak terbuka bernomor polisi DB 8377 AK, oleh pengendara bernama Sergio alias SHE (28). Pria asal Tompaso Baru Minahasa Selatan itu, membawa minuman keras bersama dua rekannya dengan inisial C dan J yang sama-sama berusia 18 tahun.

Minuman keras mereka kemas dalam kantong plastik masing-masing berisi 25 liter. “Seluruhnya ada 44 kantong cap tikus yang ditutupi sayur kol,” ujar Kapolsek.

Mereka berusaha mengelabui petugas dengan cara menumpuk sayur kol di bagian atas mobil sehingga muatan miras itu hampir saja tidak terdeteksi.

Saat ini, barang bukti dan pengendara sementara ditahan di Mapolsek Atinggola.

Roni mengatakan, penahanan barang bukti dan kendaraan pengangkut akan di tahan selama 30 hari sebelum diproses lanjut.

Roni mengatakan polisi terus menyiagakan pengamanan di pintu masuk mengingat potensi penyelundupan minuman keras ke wilayah Provinsi Gorontalo melalui perbatasan Atinggola tersebut, bisa terjadi kapan saja.

Baca juga: DPRD Maluku minta Polda bebaskan dua warga terkait miras tradisional

Baca juga: GMKI tuntut legalkan miras sopi

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolresta Surakarta persoalkan munculnya video lama pembagian sembako

Saya masih ingat, pembagian sembako tersebut pada tanggal 28 Juni 2017. Saat itu memang ada pembagian sembako di Kota Solo

Solo (ANTARA) – Polresta Surakarta mempersoalkan munculnya video lama terkait pembagian sembako yang dilakukan di depan Pasar Gede Surakarta karena dinilai merugikan Kepolisian.

“Saya masih ingat, pembagian sembako tersebut pada tanggal 28 Juni 2017. Saat itu memang ada pembagian sembako di Kota Solo,” kata Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ribut Hari Wibowo di Solo, Rabu.

Ia mengatakan keterlibatan petugas Kepolisian sudah sesuai dengan aturan yang ada, yaitu setiap ada kegiatan sosial, Polisi wajib hadir untuk melakukan pengamanan.

“Kami mengamankan kegiatan masyarakat. Siapapun yang akan melakukan kegiatan sosial, bantuan, pasti kami amankan,” katanya.

Ia mengatakan pada video tersebut pernah dijawabnya pada tahun 2017 dan 2018.

“Dan sekarang jelang pemilu, video tersebut diviralkan lagi. Seolah-olah polisi mendukung salah satu pasangan calon,” katanya.

Terkait hal itu, ia meminta agar masyarakat lebih cerdas dalam menyikapi setiap pemberitaan yang ada. Untuk memastikan kebenarannya, ia berharap agar masyarakat mencari kembali tautan berita di kisaran tahun 2017 dan 2018 tentang kegiatan pembagian sembako tersebut.

“Kami harap masyarakat tidak mudah termakan hoaks, karena setiap saat kami harus melakukan klarifikasi atas beredarnya video yang digunakan untuk kepentingan politik tahun 2019 ini,” katanya.

Selanjutnya, pihaknya akan mengusut dan memberikan sanksi tegas penyebar video tersebut.

“Video ini sangat merugikan kami. Di sini kami tegaskan bahwa Polri tetap netral,” katanya.

Sebelumnya, sekitar empat jam yang lalu akun media sosial instagram @sekilasinfo_ mengunggah video pembagian sembako di depan Pasar Gede Surakarta.

Pada video tersebut, terlihat sejumlah anggota Kepolisian membantu membagikan bungkusan sembako kepada warga. Pada keterangan videonya, akun tersebut mengkritisi langkah Kepolisian yang dinilai tidak netral pada proses Pemilu Presiden 2019.

Baca juga: Polisi: Merokok sambil mengemudi bakal ditilang
Baca juga: Polisi amankan seratusan kendaraan berknalpot “brong” konvoi kampanye
Baca juga: Polisi tangkap perempuan terlibat jaringan narkoba Trawangan

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bangka Tengah gandeng Kejari pendamping hukum penggunaan dana desa

Koba, Babel, (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng pihak Kejaksaan Negeri untuk memberikan pendampingan dan bantuan hukum penggunaan dana desa.

“Kerjasama ini sangat penting, agar aparatur desa tidak salah dalam membelanjakan dana desa sehingga tidak harus berurusan dengan hukum,” kata Bupati Bangka Tengah, Ibnu Saleh di Koba, Rabu.

Ia menjelaskan, dengan adanya nota kesepakatan kerjasama tersebut maka para pemerintah desa diminta selalu berkomunikasi, koordinasi dan berkonsultasi kepada Kejari dalam mengelola keuangan desa.

“Para aparatur desa jangan pernah takut dan khawatir dalam menggunakan dana yang digelontorkan kepada desa sepanjang sesuai aturan yang ada dan sesuai dengan petunjuk teknis,” ujarnya.

Dengan adanya bantuan hukum dari Kejari, maka Ibnu Saleh berharap tidak ditemukan kasus korupsi atau penyelewengan dana desa yang melibatkan kepala desa atau aparaturnya.

“Banyak contoh kasus kita lihat di daerah lain kepala desa terjerat kasus korupsi dana desa, tentu kami tidak ingin itu terjadi di Bangka Tengah,” ujarnya.

Ibnu menekankan kepada kepala desa untuk terus berinovasi dan mampu menggali potensi sumber daya alam di pedesaan dan memberdayakan sumber daya manusianya.

“Para kepala desa dituntut terus berinovasi dalam menjalankan program pembangunan, gali potensi desa, kembangkan agar menjadi desa mandiri dan lebih maju dibanding desa lainnya,” ujarnya.

Pewarta: Ahmadi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemburu rusa ditangkap di Taman Nasional Way Kambas Lampung

Sukadana, Lampung Timur (ANTARA) – Polisi Kehutanan (Polhut) Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung menangkap dua orang pemburu satwa rusa saat beraksi dalam kawasan hutan lindung taman nasional itu.

Humas Balai TNWK Sukatmoko, di Lampung Timur, Rabu pagi, mengatakan keduanya ditangkap di area seksi III Waykanan TNWK.

“Hasil dari patroli petugas Polhut TNWK bersama tim RPU mitra Balai TNWK, pada hari ini ada dua orang pemburu rusa kita tangkap, kita tangkap di area seksi III Way Kanan TNWK,” kata Sukatmoko.

Sukatmoko menyebutkan, dalam penangkapan itu diamankan dua ekor rusa yang sudah dipotong-potong dalam bentuk daging, dua senapan angin gejluk beserta pelurunya serta kompas, golok dan pisau.

“Ada kompas juga, ini pemburu profesional. Amunisinya banyak, ada sekitar 100 butir, kijangnya dua yang sudah dipotong-potong,” sebutnya.

Kepala Balai TNWK, Subakir mengatakan dua orang pemburu yang ditangkap langsung diserahkan ke Polres Lampung Timur.

“Kita sudah kirim ke polres, karena kita tidak punya kewenangan melakukan penyidikan dan penahanan,” kata Subakir.

Subakir mengatakan, adanya penangkapan itu bukti tidak ada toleransi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam kawasan TNWK.

“Siapa saja yang terlibat, lanjut, tidak ada toleransi untuk pelanggaran di Taman Nasional Way Kambas, apalagi ini perburuan,” tegasnya.

Subakir menyatakan, tidak ada kewenangan petugas Polhut untuk melakukan tindakan tegas melumpuhkan sehingga membuat orang berani melakukan perburuan satwa dalam kawasan.

“Kita inginnya petugas polhut bisa melumpuhkan bagi orang-orang yang berburu membunuh satwa di Way Kambas, misalnya kewenangan menembak kakakinya, biar ada efek jera, sehingga tidak berani mengulangi lagi, sayangnya kita tidak memiliki kewenangan itu,” ujar Subakir.

Pewarta: Hisar Sitanggang/Muklasin
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Lampung tangkap terpidana DPO kasus perusakan

Bandarlampung (ANTARA) – Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung menangkap Herman, terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus perusakan sebuah pagar bangunan milik pemerintah.

“Terpidana warga Telukbetung Timur ini kami tangkap di sebuah lokasi parkir Rumah Makan Begadang Resto Jalan Warsito,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Agus Ari Wibowo di Bandarlampung, Rabu.

Penangkapan terhadap terpidana DPO ini berawal saat tim melakukan pemantauan selama tujuh hari. Selama tujuh hari tim memantau pergerakan Herman mulai dari kediamannya.

“Saat kemarin terpidana baru bisa kami tangkap di halaman parkir saat sedang janjian bersama seseorang untuk membeli ikan miliknya,” kata dia.

Terpidana DPO, kata Ari, merupakan seorang yang bekerja sebagai penjual ikan. Yang bersangkutan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang nomor 1218 tanggal 25 Mei 2016 lalu telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana perusakan pagar.

Dalam putusan lalu terdakwa dijatuhi pasal 406 ayat 1 KUHP dengan putusan pidana kurungan penjara selama tujuh bulan. Terpidana juga sempat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kasasi ke Mahkamah Agung.

“Putusan PT menguatkan putusan PN sedangkan kasasi di MA ditolak. Jadi kita melaksanakan putusan PN,” kata Ari.

Herman ditetapkan sebagai DPO sejak tanggal 10 Oktober 2018 lalu. Usai ditangkap, Herman sempat dilakukan pemeriksaan oleh tim medis untuk mengetahui kesehatannya di Kejati Lampung.

“Terpidana sehat dan langsung kami limpahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Bandarlampung,” kata Kasi Penkum.

Pewarta: Damiri/Hisar Sitanggang/Damiri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Zulkieflimansyah instruksikan ASN wajib shalat berjamaah

Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat H Zulkieflimansyah mengeluarkan surat edaran tentang gerakan berjamaah shalat fardhu lima waktu di masjid bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

“Surat edaran ini merupakan salah satu peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, khususnya bagi umat Muslim di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB Najamuddin Amy di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan, surat edaran dengan nomor 451/111/kesra tertanggal 12 Maret tahun 2019 tentang Salat Berjamaah Tepat Waktu tersebut berupa imbauan gubernur kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov NTB dan merupakan penjabaran wujud nyata dari Visi Provinsi NTB yang “Aman dan Berkah”.

Gerakan berjamaah shalat fardhu lima waktu di masjid, mushalla, “langgar” dilakukan dengan menghentikan atau menunda berbagai kegiatan atau aktivitas saat masuk waktu shalat bagi seluruh pegawai ASN yang beragama Islam.

“Kalau sedang rapat atau ada tamu, ajak sekalian tamu atau peserta rapatnya untuk shalat berjamaah,” ujarnya.

Demikian pula saat sedang bekerja, lanjut Najamuddin, khususnya di waktu dzuhur dan ashar, pimpinan unit kerja diimbau mengajak stafnya untuk salat berjamaah dan menghentikan atau menunda segala aktivitas bekerja dan segera ke masjid, jika sedang ada pelayanan diimbau untuk menyampaikannya dengan baik dan sopan kepada pemohon layanan.

“Surat edaran ini sangat tepat dengan momen Isra Mikraj yang inshaAllah kita rayakan bersama. Kebijakan ini dianjurkan untuk dilaksanakan secara jamaah di masjid, bukan di ruang kerja karena bisa lebih mempererat tali silaturahmi antar ASN,” jelas Najamuddin Amy.

Ia mengakui, beberapa kabupaten/kota di NTB sudah melakukan kebijakan serupa, karena itu pihaknya sangat mengapresiasi.

“Ini harus ditingkatkan, mudah-mudahan seluruh kabupaten/kota di NTB melakukan kebijakan serupa. Sehingga NTB Gemilang yang kita cita-citakan dapat terwujud, salah satunya NTB yang aman dan berkah,” katanya.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalbar ajak media sinergi ciptakan Kamtibmas menjelang Pemilu

Pontianak (ANTARA) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengajak para awak media, baik cetak, televisi maupun elektronik untuk bersinergi dalam menciptakan Kamtibmas yang aman menjelang Pemilu 2019 di provinsi itu.

“Mari kita bersama-sama menciptakan Kamtibmas yang aman sehingga penyelenggaraan Pemilu 2019 di Kalbar berjalan dengan aman, lancar dan damai,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles Go di Pontianak, Rabu.

Ia berharap, komunikasi baik dengan awak media yang selama ini sudah terjalin terus dilanjutkan dalam bersama-sama menjaga Kamtibmas di Kalbar.

“Mari kita bersinergi dalam membangun Kalbar agar masyarakatnya lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Serta bersinergi dalam menginformasikan berbagai informasi kepada masyarakat luas,” katanya.

“Saya harap diskusi dengan media sambil ngopi bersama terus berkelanjutan dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan situasi yang aman dan damai di wilayah Kalbar,” ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono mengimbau masyarakat di provinsi itu agar tidak mudah percaya terhadap informasi bohong atau hoaks apalagi yang bersifat provokatif.

“Semua pihak menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan dengan aman, lancar, dan damai, sehingga semua pihak agar tidak mudah percaya dengan hoaks yang sifatnya hanya provokatif,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, Kapolda Kalbar menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 di provinsi itu akan terselenggara dengan aman.

“Kami minta dengan pemberian rasa aman tersebut, maka masyarakat untuk aktif dalam menggunakan hak pilihnya, baik pada Pilpres dan Pileg 2019 mendatang. Tidak ada yang perlu khawatir dan golput, dan mari gunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut,” ujarnya.

Pewarta: Andilala
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi harapkan pengadilan nyatakan KNPB organisasi terlarang

Mereka selalu mengajak masyarakat, terutama warga asli Papua untuk meminta referendum kepada dunia internasional agar Papua lepas dari NKRI. Meskipun para aktivis organisasi itu sudah berkali-kali diproses hukum tetap saja mereka terus melakukan aksi

Timika (ANTARA) – Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua, mengharapkan lembaga Pengadilan Negeri setempat memutuskan bahwa organisasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai organisasi terlarang lantaran terus memperjuangkan dan mempropagandakan isu Papua melepaskan diri dari bingkai NKRI.

Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto di Timika, Selasa, mengatakan semangat yang dibangun KNPB mencederai dan tidak sejalan dengan konsep NKRI.

“Mereka selalu mengajak masyarakat, terutama warga asli Papua untuk meminta referendum kepada dunia internasional agar Papua lepas dari NKRI. Meskipun para aktivis organisasi itu sudah berkali-kali diproses hukum tetap saja mereka terus melakukan aksi yang sama. Tidak hanya kepada para pelaku kita harapkan dijatuhi hukuman pidana karena diduga terlibat makar, tetapi juga perlu ada keputusan lembaga peradilan yang menyatakan bahwa organisasi itu terlarang karena memperjuangkan ideologi lain,” ujar AKBP Agung.

Saat ini tiga aktivis KNPB Timika yaitu Yanto Arwekion (Wakil Ketua KNPB Timika), Sem Asso (Wakil Ketua Parlemen Rakyat Daerah/PRD Timika) dan Edo Dogopia (aktivis KNPB Timika) menjalani proses hukum di PN Timika.

Mereka didakwa melakukan tindak pidana makar yaitu Pasal 106 KUHP jo Pasal 87 KUHP jo Pasal 88 KUHP (dakwaan primer) serta Pasal 110 ayat (2) ke 4 jo Pasal 88 KUHP (dakwaan subsider) serta serta Pasal 169 ayat (1) dan ayat (3) KUHP (dakwaan lebih subsider).

Ketiganya ditangkap aparat gabungan Polri-TNI pada 31 Desember 2018 saat akan menggelar kegiatan ibadah memperingati ulang tahun ke-5 KNPB dan PRD Timika bertempat di Markas KNPB Timika Kawasan Bendungan Jalan Sosial, Kelurahan Kebun Sirih Timika.

Beberapa waktu lalu, ketiga terdakwa melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum dan HAM Papua menggugat praperadilan Kapolri CQ, Kapolda Papua dan Kapolres Mimika atas tindakan penangkapan para terdawa, penggeledahan dan penyitaan sejumlah aset milik KNPB Timika.

Gugatan praperadilan yang diajukan ketiga terdakwa tersebut ditolak oleh hakim PN Timika.

Kapolres mengatakan jika lembaga peradilan menetapkan KNPB sebagai organisasi terlarang maka hal itu menjadi dasar bagi seluruh jajaran kepolisian di wilayah Papua untuk melakukan penertiban secara masif seluruh aktivitas KNPB di semua daerah di Papua.

“Selama belum ada putusan lembaga peradilan yang menyatakan KNPB sebagai organisasi terlarang, kepolisian tentu tidak bisa melakukan upaya yang sifatnya represif. Kami juga terus mengimbau dan mengajak saudara-saudara kita yang tergabung dalam organisasi itu untuk kembali ke dalam bingkai NKRI dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berseberangan, sebab NKRI sudah final dan harga mati,” tutur AKBP Agung.

Pada sidang lanjutan perkara ketiga aktivis KNPB Timika yang berlangsung di gedung PN Timika, Selasa, Jaksa Penuntut Umum Joice Mariai dan Habibi dari Kejaksaan Negeri Timika menghadirkan tiga orang saksi dari Polres Mimika.

Ketiga saksi yang diperiksa dalam persidangan tersebut yaitu AKP Sudirman selaku Kasat Intelkam, Iptu Matheus Tanggu Ate selaku Kasat Shabara dan Komisaris Polisi Andhyka Aer selaku Kabag Ops Polres Mimika.

Berdasarkan catatan Polres Mimika, selama periode 2015 hingga 2018, KNPB dan PRD Timika sudah puluhan kali menggelar kegiatan yang bertujuan memperjuangkan aspirasi, mempropagandakan serta membakar semangat warga Papua untuk melepaskan diri dari NKRI.

Pada 2015, tercatat KNPB dan PRD melakukan kegiatan serupa sebanyak 17 kali, 2016 sebanyak 24 kali, 2017 sebanyak 11 kali dan 2018 sebanyak 12 kali.

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Seorang pemuda jadi korban pengeroyokan usai kampanye Prabowo-Sandi

Korban mengalami luka-luka, di bagian kepala robek dan wajah memar. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan

Purworejo (ANTARA) – Seorang pemuda dikeroyok hingga babak belur oleh sekelompok orang usai kampanye Prabowo-Sandi di Lapangan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Selasa.

Pengeroyokan yang terjadi di Jalan Purworejo-Yogyakarta di Desa Krendetan, Bagelen, Kabupaten Purworojo tersebut mengakibatkan korban Yuli Wijaya (28) warga Dukuh Sarangan, Desa Krendetan, Kecamatan Bagelen mengalami luka di bagian kepala.

Seorang saksi Sri Rejeki menuturkan rombongan massa peserta kampanye ini datang dari arah Purworejo menuju Yogyakarta, namun di tengah perjalanan mereka terlibat pengeroyokan terhadap Yuli Wijaya.

Ia menuturkan tiba-tiba salah satu dari rombongan itu balik arah dan meminta korban melepas bajunya. Kerena tidak mau melepas bajunya, salah satu dari pelaku mengambil batu dan memukul korban di bagian kepalanya hingga berdarah.

“Korban mengalami luka-luka, di bagian kepala robek dan wajah memar. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan pertolongan,” ungkapnya.

Ia menuturkan para pelaku juga merusak beberapa sepeda motor yang di parkir tidak jauh dari lokasi pengeroyokan.

Korban Yuli Wijaya menuturkan kejadian itu saat dirinya sedang menunggu parkiran sepeda motor.

Tiba-tiba rombongan itu memintanya untuk melepas baju yang dipakainya bergambar capres Jokowi, tetapi dirinya tidak mau. Karena dipaksa begitu dirinya mau buka dari belakang langsung dipukul dengan benda tumpul.

“Rombongannya banyak beriringan, tiba-tiba salah satu dari rombongan itu balik arah dan menghampiri saya dan meminta melepas baju, karena saya tidak mau mereka langsung mengambil batu dan memukul kepala saya,” ucapnya.

Hingga kini, pihak kepolisian masih menyelidiki motif apa yang menjadi penyebab peristiwa itu terjadi.

Kampanye tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto – Sandiga Uno di Lapangan Kemiri, Kabupaten Purworejo menghadirkan mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih dan Titiek Soeharto.

Hadir dalam kampanye terbuka tersebut massa pendukung baik dari partai koalisi maupun organisasi lain seperti Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Front Pembela Islam (FPI), dan Koppasandi.

Rustriningsih dalam orasinya mengatakan kemenangan Prabowo-Sandi sudah di depan mata.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk beramai-ramai datang ke TPS pada 17 April mendatang dan memilih nomor urut 02.

Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PN Sampang vonis seumur hidup penembak anggota PPS

Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, menjatuhkan hukuman seumur hidup

Sampang (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Jawa Timur, Selasa, menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap Idris, terdakwa kasus pembunuhan berencana menggunakan senjata api yang menewaskan seorang anggota panitia pemungutan suara (PPS) asal Kecamatan Sokobanah.

Dalam sidang terakhir dengan agenda pembacaan vonis, hakim menyebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

“Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tanpa hak memiliki senjata api dan amunisi, menjatuhkan hukuman seumur hidup,” kata Ketua Majelis Hakim Budi Setyawan didampingi hakim I Gde Perwata dan Afrizal.

Vonis hukuman seumur hidup ini, sama dengan tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sampang pada sidang sebelumnya.

Penasihat hukum terdakwa Arman Syahputra mengatakan atas putusan hakim tersebut Idris masih pikir-pikir.

“Kita punya waktu selama 7 hari, terdakwa masih pikir-pikir dengan pihak keluarganya, hal yang menjadi keberatan adalah eksepsi terdakwa tidak dipertimbangkan oleh hakim,” ujar Arman, seusai sidang.

Perbuatan Idris warga Desa Tamberu Laok, Kecamatan Sokobanah, itu terjadi pada Rabu 21 November 2018 lalu di Jalan Desa Sokobanah Tengah.

Tersangka membunuh Subaidi karena sebelumnya sempat cekcok dengan korban melalui media sosial facebook, gara-gara beda dukungan calon presiden.

Pembunuhan dengan cara penembakan ini menjadi perhatian nasional. Sebab, korban selama ini diketahui berprofesi sebagai tukang gigi dan panitia penyelenggara pemilu.

Dalam aksinya, tersangka berpura-pura ingin menggunakan jasa korban dengan menelpon akan memasang gigi. Korban diarahkan oleh tersangka untuk melintasi di tempat eksekusi yang telah direncanakan.

Ditengah perjalanan, tersangka menembak korban dengan sebuah senjata api jenis Barreta. Pistol buatan Italia itulah membuat satu peluru bersarang di dada hingga tembus ke perut korban.

Subaidi saat terkapar di lokasi kejadian sempat mendapatkan perawatan medis. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Kini, Idris sebagai pelaku pembunuhan berencana mempertanggung jawab perbuatannya sampai seumur hidup dibalik dinginnya jeruji tahanan Rutan Kelas IIB Sampang.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi: Merokok sambil mengemudi bakal ditilang

Mengacu pada UU LLAJ. Kalau Permenhub tidak ada sanksi pidananya. Permenhub kan imbauan saja, ‘SOP’. Tapi rujukan sanksi pidananya itu di UU LLAJ

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memastikan aturan larangan merokok bagi para pengemudi kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua sudah mulai diberlakukan.

“Sudah berlaku,” kata Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika petugas mendapati pengemudi mobil maupun pengendara sepeda motor yang merokok saat mengemudi/ berkendara akan ditilang.

Peraturan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Mengacu pada UU LLAJ. Kalau Permenhub tidak ada sanksi pidananya. Permenhub kan imbauan saja, ‘SOP’. Tapi rujukan sanksi pidananya itu di UU LLAJ,” kata Dedi.

Menurut dia, merokok dilarang bagi para pengemudi/ pengendara karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi/ berkendara sehingga berisiko membahayakan perjalanan.

“Yang jelas merokok mengganggu konsentrasi, sama dengan main handphone. Kalau konsentrasi terganggu, bisa berakibat fatal,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejagung terima berkas perkara Joko Driyono

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung RI menerima berkas perkara plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono, tersangka kasus perusakan dan penghilangan barang bukti yang diduga terkait kasus pengaturan skor sepak bola Indonesia dari Satgas Anti Mafia Bola Polri, Selasa.

Tersangka Joko Driyono disangkakan melanggar Pasal 363 KUHP atau Pasal 235 KUHP atau Pasal 233 KUHP atau Pasal 232 KUHP atau Pasal 221 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Berkas perkara tersebut saat ini sedang dilakukan penelitian oleh tim jaksa peneliti terkait dengan persyaratan formil dan materiilnya,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus pengaturan skor pada Kamis 14 Februari 2019 yang dilanjutkan dengan penggeledahan apartemennya di Taman Rasuna, tower 9 lantai 18 unit 0918 C, Jalan Taman Rasuna Selatan, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelumnya ruang kerja Jokdri di Kantor PSSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga digeledah pada hari yang sama.

Jokdri diduga merupakan aktor intelektual yang memerintahkan tiga orang, yaitu Muhammad MM alias Dani, Mus Muliadi alias Mus dan Abdul Gofar, untuk melakukan perusakan barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI yang sempat digeledah Satgas Anti Mafia Sepakbola beberapa waktu lalu.

Dia memerintahkan ketiganya masuk ke ruangan yang telah diberi garis polisi dan melakukan perusakan barang bukti serta mengambil laptop yang diduga penyidik terkait kasus dugaan pengaturan skor.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua PN Tanjungkarang dimutasi

Bandarlampung (ANTARA) – Tiga pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, Bandarlampung, dimutasi dan mendapat promosi untuk menduduki jabatan baru, salah satunya ketua pengadilan Mien Trisnawati.

Ketua PN Tanjungkarang Mien Trisnawati selanjutnya akan menduduki jabatan baru sebagai hakim tinggi di Palembang, Sumatera Selatan, kata Humas PN Tanjungkarang Pastra Joseph di Bandarlampung, Selasa.

Dua pejabat lain yang dimutasi adalah Wakil Ketua PN Tanjungkarang Riza Fauzi yang akan menjadi Ketua PN Bengkulu dan Mansyur Bustami yang akan menjadi hakim tinggi di Aceh.

“Pengumuman mutasi tersebut baru kita ketahui melalui website resmi dalam bentuk PDF pada Kamis pekan lalu,” kata dia.

Ia menambahkan, sampai saat ini ketiga pejabat yang mendapatkan promosi itu surat keputusannya belum turun. Sampai hari ini baru diketahui mutasi itu melalui pengumuman di website.

“Dalam website itu juga tertera pengganti Mien Trisnawati adalah Timur Pradoko. Sedangkan dua lainnya belum ada penggantinya,” kata Pastra.

Untuk diketahui, ketiga pejabat yang mendapatkan promosi itu saat ini tengah menangani kasus perkara suap “fee” proyek atas terdakwa Bupati nonaktif lampung Selatan Zainudin Hasan.

Menurut Pastra, pemindahan jabatan terhadap ketiganya sama sekali tidak mempengaruhi jalannya persidangan.

“Kan sidang sedang berjalan sekarang, dan itu harus diselesaikan dulu tugasnya sebelum pindah sampai menunggu SK turun. Ketika sudah selesai baru ketiganya tidak diberikan berkas lagi,” kata dia.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan hakim terlibat narkoba divonis tujuh tahun enam bulan penjara

Selain vonis penjara, juga menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800 juta subsider dua bulan kurungan penjara

Bandarlampung (ANTARA) – Mantan hakim Pengadilan Negeri Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Firman Affandi (36) yang terjerat perkara narkotika jenis sabu-sabu dijatuhi hukuman penjara selama tujuh tahun enam bulan oleh Ketua Majelis Hakim Hasmy, Selasa.

“Selain vonis penjara, juga menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800 juta subsider dua bulan kurungan penjara,” kata Hasmy saat memutus hukuman terhadap Firman Affandi, residivis narkoba itu di ruang sidang Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang.

Terdakwa dijatuhi Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim, terdakwa merupakan seorang residivis dan tidak mendukung program pemerintah.

Sebelumnya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Adi dengan pidana penjara selama 11 tahun. Selain itu, JPU meminta terdakwa agar membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider tiga bulan pidana penjara.

Firman Affandi ditangkap petugas kepolisian Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polresta Bandarlampung, karena kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.

Tersangka ditangkap di Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung utara (TbU) pada Selasa 23 Oktober 2018. Penangkapan tersebut bermula saat pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar adanya peredaran narkotika di wilayah tersebut. Informasi tersebut kemudian dikembangkan polisi dengan cara menyamar sebagai pembeli sabu-sabu.

Dari penangkapan tersebut, petugas kepolisian berhasil menyita beberapa barang bukti seperti satu paket sedang sabu-sabu, dua paket kecil sabu-sabu, tiga buah handphone Xiomi, Nokia, dan Samsung, dan satu unit timbangan digital.

Selain sebagai pemakai aktif, tersangka juga berperan sebagai pengedar sabu-sabu. Selain itu, tersangka juga merupakan seorang residivis dengan kasus yang sama karena sebelumnya saat menjabat sebagai hakim tersangka pernah ditangkap polisi.

Pewarta: Edy Supriyadi/Damiri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK minta data ekspor nikel dari Dirjen BC

KPK mengirimkan surat panggilan pada Heru Pambudi untuk dapat menunjuk staf untuk mengonfirmasi data ekspor produk tambang nikel terkait perkara ini

Jakarta (ANTARA) – KPK meminta data ekspor nikel dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam perkara dugaan korupsi pemberian izin kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi serta Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dari pemerintah kabupaten Konawe Utara tahun 2007–2014.

“KPK mengirimkan surat panggilan pada Heru Pambudi untuk dapat menunjuk staf untuk mengonfirmasi data ekspor produk tambang nikel terkait perkara ini,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi lalu menugaskan salah satu stafnya bernama Bakti Tri Lestari.

“Seorang staf dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hadir memenuhi panggilan KPK,” tambah Febri.

KPK menetapkan Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 dan 2011-2016 Aswad Sulaiman sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Aswad Sulaiman disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Indikasi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya Rp2,7 triliun yang berasal dari penjualan hasil produksi nikeI yang diduga diperoleh akibat proses perizinan yang melawan hukum.

Selain itu, Aswad Sulaiman selaku pejabat Bupati Konawe Utara periode 2007-2009 diduga telah menerima uang sejumlah Rp13 miliar dari sejumlah perusahaan yang mengajukan izin kuasa pertambangan kepada Pemkab Konawe Utara.

Indikasi penerimaan terjadi dalam rentang waktu 2007 sampai dengan 2009.

Atas perbuatannya tersebut, Aswad Sulaiman disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang tuntutan kasus suap DPRD kota Malang

Sejumlah terdakwa mantan anggota DPRD Kota Malang seusai menjalani sidang tuntutan kasus suap pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang tahun anggaran 2015 sebesar Rp.700 juta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (2/4/2019). Jaksa Penuntut Umum menuntut 12 mantan anggota dewan tersebut dengan tuntutan bervariasi mulai dari empat sampai enam tahun penjara dan denda Rp.200 juta serta pencabutan hak politik selama lima tahun. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/ama.