KPK: miris adanya jual beli jabatan di Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyesalkan adanya kasus tindak pidana korupsi suap dalam pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“KPK sangat miris dan menyesalkan terjadinya kembali jual beli jabatan di kementerian yang seharusnya memberikan contoh baik bagi instansi lain,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Apalagi, lanjut Syarif, Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Kementerian Agama 2018/2019 diharapkan menutup ruang korupsi.

“Dan menjadi ajang penjaringan ASN (Aparatur Sipil Negara) dengan kompetensi terbaik untuk jabatan yang tepat sehingga dapat bekerja maksimal melayani rakyat,” ucap Syarif.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Syarif juga menyampaikan bahwa KPK cukup banyak memproses pelaku korupsi dari sektor politik, yaitu anggota DPR 70 orang, DPD satu orang, DPRD 165 orang, dan kepala daerah 108 orang.

“Sehingga setidaknya 344 orang pelaku korupsi yang diproses KPK adalah mereka yang menduduki jabatan politik. Korupsi ini dilakukan bersama pihak pihak lain di kementerian, daerah, dan swasta sehingga diperkirakan lebih dari 60 persen pelaku korupsi yang diproses KPK merupakan kasus korupsi di sektor politik,” tuturnya.

Dalam momentum Pemilu 2019, ucap dia, KPK juga mengingatkan agar masyarakat memilih dengan jujur, sesuai dengan slogan menuju pemilu berintegritas yang baru saja diusung KPK bersama KPU, yaitu “Pilih Yang Jujur”.

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Syarif mengatakan pengumuman itu juga dapat dibuka secara daring di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Diduga terjadi komunikasi dan penemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl,” ungkap Syarif.

Pada 6 Februari 2019, kata dia, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya.

“Pada saat ini lah diduga pemberian pertama terjadi,” ucap Syarif.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

“HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur.

“Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi HRS untuk dipertemukan dengan RMY. Pada 15 Maret 2019, MFQ, HRS, dan AHB bertemu dengan RMY untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan MFQ,” kata Syarif.

AHB yang dimaksud itu Abdul Wahab, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP yang juga diamankan oleh KPK pada operasi tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).

KPK juga telah menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN: Tertangkapnya Rommy pil pahit, tapi harus tetap diterima

Meski pil pahit, tapi harus tetap diterima dan terus meningkatkan langkah konsolidasi untuk Jokowi-Ma’ruf

Surabaya (ANTARA) – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) untuk Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto menyebut tertangkapnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pil pahit, namun harus tetap diterima.

“Meski pil pahit, tapi harus tetap diterima dan terus meningkatkan langkah konsolidasi untuk Jokowi-Ma’ruf,” ujar Hasto Kristiyanto ketika ditemui wartawan di Kantor PDI Perjuangan Jatim di Surabaya, Sabtu.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu mengakui bahwa bagaimana pun juga Romahurmuziy atau yang akrab disapa Rommy merupakan bagian dari koalisi Indonesia kerja sehingga kasus tersebut merupakan keprihatinan.

“Kami kaget bercampur sedih mendengar kabar itu, tapi tetap kami tak bisa intervensi hukum dan menghormati proses yang dilakukan KPK,” ucap Hasto.

Kasus yang terjadi menimpa Rommy, kata dia, menjadi pelajaran terbaik bagi koalisi Indonesia kerja, termasuk seluruh elemen penyelenggara negara.

Menurut dia, hal tersebut membuktikan siapa saja, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan tak ada bedanya atau sama di hadapan hukum sehingga tidak pandang bulu.

“Sekali lagi ini pelajaran bagi semuanya. Sebagai bentuk solidaritas, kami tidak akan meninggalkan sahabat PPP dan tetap bersama-sama memenangkan Jokowi-Ma’ruf untuk Pemilihan Presiden 2019,” katanya.

Sementara itu, KPK telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan, diduga sebagai pemberi adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Dalam perkara ini, diduga Rommy bersama-sama dengan pihak Kemenag RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag RI, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Total uang yang diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) berjumlah Rp156.758.000.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami keterlibatan pihak lain suap jabatan di Kemenag

Tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, pada kesempatan ini KPK masih berupaya untuk memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Tentang keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, pada kesempatan ini KPK masih berupaya untuk memperkaya semua informasi yang berhubungan dengan kasus ini,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

“Kita tahu persis bahwa saudara RMY itu kan tidak miliki kewenangan untuk mengurus secara langsung yang berhubungan dengan jabatan-jabatan tertentu,” ucap Syarif.

Oleh karena itu, kata dia, tidak mungkin jika Rommy bertindak sendiri dalam kasus suap tersebut.

“Oleh karena itu, tidak mungkin dikerjakan hanya sendiri tetapi itu merupakan materi untuk klarifikasi yang akan dilakukan di beberapa hari ini kan kejadiannya baru kemarin,” tutur Syarif.

Dalam kronologi kasus tersebut, KPK menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi”. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Syarif mengatakan pengumuman itu juga dapat dibuka secara online di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Diduga terjadi komunikasi dan penemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl,” ungkap Syarif.

Pada 6 Februari 2019, kata dia, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya.

“Pada saat ini lah diduga pemberian pertama terjadi,” ucap Syarif.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

“HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

“Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi HRS untuk dipertemukan dengan RMY. Pada 15 Maret 2019, MFQ, HRS, dan AHB bertemu dengan RMY untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan MFQ,” kata Syarif.

AHB yang dimaksud itu Abdul Wahab, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP yang juga diamankan oleh KPK pada operasi tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).

KPK juga telah menyegel ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tersangka OTT suap seleksi jabatan Kemenag di Jatim

Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin (kanan) mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca OTT di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). KPK menahan Ketum PPP Romahurmuziy, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin dengan barang bukti uang sebanyak Rp156.758.000 terkait kasus dugaan suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

Kemenag bantah Sekjen diciduk KPK

Jadi bukan karena diciduk atau dibawa tim KPK dari kantor Kementerian Agama sebagaimana pemberitaan beberapa media

DKI Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Humas, Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengatakan kedatangan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat (15/3) malam bukan karena diciduk KPK, tetapi klarifikasi terkait penyegelan ruang kerja.

“Jadi bukan karena diciduk atau dibawa tim KPK dari kantor Kementerian Agama sebagaimana pemberitaan beberapa media,” kata Mastuki kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

Dia mengatakan Sekjen datang memenuhi panggilan sesuai surat KPK terkait permintaan keterangan karena ada penyegelan.

“Ini memang prosedur mereka,” ucapnya.

Dia mengatakan penyegelan ruang kerja Menteri Agama dan Sekjen dilakukan petugas KPK pada Jumat (15/3) sekitar pukul 18.00 WIB.

Sementara Sekjen baru tiba di kantor Kemenag sekitar 18.30 WIB dan mendapati ruang kerjanya sudah disegel.

Sekira pukul 19.05 WIB, kata dia, Sekjen menuju kantor ke KPK untuk klarifikasi.

Menurut Mastuki, Sekjen Kemenag berada di Gedung Merah Putih sampai dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.

“Setelah klarifikasi usai, beliau kembali ke kediaman dan pagi tadi sudah beraktivitas kembali sebagaimana biasa,” tutur dia.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK segel ruang Kepala Kemenag Gresik

Memang ada beberapa orang yang datang dan membawa kunci ruangan pak kepala, kemudian mereka meletakkan garis tanda segel di depan pintu

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gresik, Jawa Timur setelah adanya kabar jika salah satu pejabat di wilayah setempat terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang juga melibatkan sejumlah pejabat daerah dan elit partai politik (parpol).

Kondisi pintu kantor kepala Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi, Sabtu dipasangi stiker segel bertuliskan KPK, dan dibalut plastik panjang berwarna merah dan hitam, sedangkan papan nama Kepala Kemenag Gresik tertulis keluar, akibatnya tidak seorang pun pejabat Kemenag wilayah itu berani membukanya.

“Memang ada beberapa orang yang datang dan membawa kunci ruangan pak kepala, kemudian mereka meletakkan garis tanda segel di depan pintu,” kata seorang petugas keamanan di kantor Kemenag yang tidak mau disebutkan namanya.

Orang yang datang ke Kantor Kemenang Gresik di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Kecamatan Gresik Kota itu berjumlah tiga orang, dan datang pada Jumat (15/3) pukul 16.00.

“Kami tidak tahu petugas dari mana, namun hanya mengatakan dari lembaga khusus yang menangani kasus korupsi. Yang jelas, mereka datang untuk menyegel ruangan pak kepala,” tuturnya.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK di Jakarta mengatakan, telah mengamankan lima orang dalam OTT di Jawa Timur yang juga menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

“KPK mengamankan lima orang pada kegiatan hingga pagi tadi termasuk di antaranya penyelenggara negara,” kata Febri.

Sementara itu, berdasarkan catatan Kemenag Gresik, Muafaq menjabat sebagai Kepala Kemenag Gresik terhitung tidak lama. Pria kelahiran 24 September 1969 itu dilantik sebagai kepala sejak 11 Januari 2019.

Pewarta: A Malik Ibrahim
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK Bantah Jebak Rommy saat OTT

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menjebak Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Rommy saat operasi tangkap tangan di Hotel Bumi Hyatt Surabaya, Jumat (15/3).

“Soal dijebak, ya menurut saya tidak ada sama sekali proses penjebakan itu. Proses penjebakan itu berarti kan ada orang KPK yang pura-pura menjebak beliau, itu tidak ada,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

“Pertemuan (di hotel) itu adalah semua antara teman-teman beliau sendiri. Jadi HRS, MFQ, sama RMY itu bertemu secara biasa, tetapi KPK bisa memantau berdasarkan laporan masyarakat yang disampaikan kepada KPK,” ujar Syarif.

Ia juga mengungkapkan bahwa Rommy sempat tidak kooperatif saat akan ditemui oleh tim KPK di sekitar hotel tersebut.

“Saya perlu menjelaskan bahwa tim KPK sebenarnya sudah sangat berhati-hati untuk menyampaikan melalui temannya bahwa beliau untuk tidak menimbulkan kegaduhan di ruangan tempat makan,” kata Syarif lagi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan Rommy saat itu diminta untuk keluar dan menemui tim KPK.

“Dimintai keluar dari tempat itu, karena ingin bertemu tetapi memang beliau pergi ke tempat lain, bukannya datang menemui tetapi pergi. Itu juga salah satu bukti bahwa KPK tidak menjebak yang bersangkutan tetapi akhirnya bisa diikuti,” kata Syarif.

Sebelumnya, dalam surat terbuka yang ditulis Rommy menyebutkan bahwa dirinya merasa dijebak.

“Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, tahu saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itu lah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturrahmi di sebuah hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka,” kata Rommy, dalam suratnya itu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketum PPP Romahurmuziy ditahan KPK

Ketum PPP Romahurmuziy mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Ketum PPP Romahurmuziy bersama Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenang Jawa Timur Haris Hasanuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama (Kemenag). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/pras.

KPK jelaskan kronologi tangkap tangan terhadap Rommy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di Surabaya, Jumat (15/3).

“Dalam tangkap tangan ini, KPK mengamankan enam orang di Surabaya,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Enam orang itu, yakni anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY), Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS), Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ).

Selanjutnya, Amin Nuryadin (ANY) yang merupakan asisten Romahurmuziy, calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP Abdul Wahab (AHB), dan S yang merupakan sopir Muhammad Muafaq Wirahadi dan Abdul Wahab.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M Nur Kholis Setiawan mendatangi gedung KPK pada Jumat (15/3) pukul 20.30 WIB terkait kebutuhan klarifikasi pasca penyegelan beberapa ruangan di Kemenag Rl.

Syarif menyatakan tim KPK mendapatkan informasi bahwa sekitar pukul 07.00 WIB akan ada penyerahan uang dari Muhammad Muafaq Wirahadi ke Romahurmuziy di Hotel Bumi Surabaya.

“Diduga penyerahan uang dari HRS pada RMY melalui ANY terjadi pada pagi hari Jumat 15 Maret 2019,” ucap Syarif.

Setelah tim mendapatkan bukti adanya dugaan penyerahan uang, lanjut dia, pada pukul 07.35 WIB, tim mengamankan Muhammad Muafaq Wirahadi dan sopirnya bersama Abdul Wahab di Hotel Bumi Hyatt, Surabaya.

“Dari MFQ, tim mengamankan uang Rp17,7 juta dalam amplop putih. Setelah itu, tim mengamankan ANY yang telah memegang sebuah tas kertas tangan dengan logo salah satu bank BUMN yang berisikan uang Rp50 juta,” kata Syarif.

Selain itu, kata dia, dari Amin Nuryadin juga diamankan uang Rp70,2 juta sehingga total dari Amin Nuryadin diamankan Rp120,2 juta.

Setelah itu, tim secara paralel mengamankan Romahurmuziy di sekitar kawasan hotel pada pukul 07.50 WIB.

“Sekitar pukul 08.40 WIB, di kamar hotel yang sama, tim KPK mengamankan HRS dan uang Rp18,85 juta,” kata dia.

Kemudian, semua pihak dibawa ke Mapolda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Enam orang |angsung diterbangkan ke gedung KPK dan tiba sekitar pukul 20.13 WIB untuk proses pemerikaan lebih lanjut,” ucap Syarif.

Sekitar pukul 17.00 WIB, tim KPK mendatangi Kantor Kementerian Agama dan melakukan penyegelan sejumlah ruangan, di antaranya ruangan Menteri Agama dan ruangan Sekjen Kemenag.

“Pada pukul 20.30 WIB, Sekjen Kemenag mendatangi KPK dilanjutkan proses klarifikasi sampai dengan sekitar pukul 03.00 WIB dini hari,” ujar Syarif.

Adapun total uang yang diamankan tim KPK berjumlah Rp156.758.000.

Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerian Agama Rl tahun 2018 -2019.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Baca juga: KPK tetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya

Baca juga: KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rommy

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy: dibuntuti jadi risiko jubir terdepan koalisi

Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy menilai bahwa tindakan tim penyelidik KPK yang membuntutinya untuk beberapa saat merupakan risiko karena jabatannya sebagai juru bicara koalisi.

“Dengan adanya informasi pembuntutan saya selama beberapa pekan bahkan bulan sebagaimana disampaikan penyelidik, maka inilah risiko menjadi juru bicara terdepan sebuah koalisi yang menginginkan Indonesia tetap dipimpin oleh paham nasionalisme-religius yang moderat,” kata Rommy dalam surat yang ia berikan kepada wartawan di gedung KPK Jakarta, Sabtu.

KPK menetapkan Rommy bersama dua orang pejabat Kementerian Agama sebagai tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Saat akan masuk ke mobil tahanan pada Sabtu (16/3), Rommy yang sudah mengenakan rompi tahanan KPK warna jingga masih mengenakan kacamata hitam yang ia gunakan saat datang ke gedung KPK pada Jumat (15/3) malam.

“Saya merasa dijebak, risiko sebagai pemimpin yang memperjuangkan nasionalisme, moderat dan religius. Nasionalisme religius yang moderat,” tambah Rommy.

Ia juga menyampaikan permntaan maaf kepada keluarga besarnya karena peristiwa penangkapan tersebut.

“Kepada kakak, adik, keluarga besar terkhusus istri dan anakku tercinta, Ayah mohon maaf yang sebesar-besarnga atas segaka kesedihan, kerepotan dan perasaan yang kalian terima. Dengan seluruh perasaan Ayah yang masih tersisa saat ini, dengan segala ketulusan Ayah, mohon keyakinan kalian bahwa apa yang sesungguhnya terjadi tidaklah seperti yang tampak di media. Ikhlaskanlah takdir yang menimpa Ayah sebagi pemimpin saat ini,” tutur Rommy dalam surat.

Ia berpesan kepada anaknya agar tetap rajin belajar jelas ujian nasional.

“Anakku, permataku dan pembuat senyumku, engkau harus tetap belajar rajin karena UN sudah dekat. Tak usah kau pedulikan apa kata orang jika mereka mem-bully-mu, karena inilah risiko menjadi pemimpin politik seperti yang selalu Ayah bilang,” ungkap Rommy.

Sedangkan kepada istrinya ia juga meminta agar tetap sabar menghadapi badai.

“Istriku, belahan nyawaku, engkaulah kekuatanku. Aku yakin kita terus saling menguatkan, menghadapi badai ini agar cepat berlalu. Aku merasakan begitu besarnya cinta dan kesungguhan serta pengorbananmu mendampingiku, izinkan aku untuk terus mencintaimu. Titip cium untuk anak kita setiap hari,” tambah Rommy.

Tidak ketinggalan, Rommy juga mencantumkan satu pepatah Arab dalam suratnya.

“Saya ingin memulai dengan pepatah Arab, musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faidah untuk kaum yang lain,” ungkap Rommy.

Dalam perkara ini, KPK menetapakan anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY) sebagai tersangka penerima suap, sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Rommy diduga mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag RI, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Total uang yang diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OT) di Jawa Timur, Jumat (15/3) berjumlah Rp156,758 juta.

Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima Romahurmuziy dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Muhammad Muafaq Wirahadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Haris Hasanuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ini dilakukan warga Batam untuk doakan korban penembakan di Selandia Baru

Tadi, setelah Subuh sudah dilaksanakan Shalat Gaib di setiap masjid,

Batam (ANTARA) (ANTARA) – Warga Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan Shalat Gaib di sejumlah masjid di kota setempat, untuk mendoakan korban penembakan massal yang terjadi di dua masjid di Selandia Baru.

“Tadi, setelah Subuh sudah dilaksanakan Shalat Gaib di setiap masjid,” kata Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI)  Kota Batam, Didi Suryadi di Batam, Sabtu.

Ibadah Shalat Gaib, menurut dia dilaksanakan untuk mendoakan korban teror yang meninggal, agar diampuni segala dosanya dan langsung ditempatkan di surga, sebagai syahid.

FUI MUI, tambahnya langsung menghubungi Ikatan Persatuan Imam Masjid untuk melaksanakan ibadah itu serentak, subuh tadi.

“Dan bagi yang belum melaksanakan, kami imbau agar segera menyusul,” ujarnya.

MUI, kata dia mengecam dan mengutuk tindakan barbar yang dilakukan teroris di Selandia Baru.

Sementara itu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Kepri mengimbau warga tidak terprovokasi kasus penembakan massal di dua masjid di Selandia Baru.

“Kita lebih takut dengan doktrin balas dendam, itu tidak boleh,” kata Wakil Ketua FKUB Kepri, Chabulllah Wibisono.

FKUB, meminta pemuka agama untuk terus mendampingi umatnya, untuk menghindari tindakan brutal kepada siapa pun. Pemuka agama diminta untuk mengingatkan kembali agar umatnya tidak menebar kebencian.

Menurut dia kejadian di Selandia Baru, bisa saja menimbulkan kebencian satu sama lain, bagi mereka yang berpikiran pendek. Karenanya masyarakat harus terus diingatkan untuk saling menghormati satu sama lain.

“Yang berbahaya itu adalah yang berpikiran pendek. Bagi orang yang berpikiran pendek, ini bisa mengganggunya,” kata pria yang juga menjabat Ketua MUI Provinsi Kepri.

Selanjutnya, tambah dia, FKUB akan memanggil pemuka agama untuk mengambil langkah antisipatif, demi menjaga kerukunan umat beragama di sana.

“Sebenarnya di Indonesia tidak ada gejala ke arah sana. Tapi menjelang pemilu, kita semua harus waspada, takut kasus ini ditungangi politik,” kata dia.

Pewarta:Yunianti Jannatun Naim

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK resmi tahan Romahurmuziy

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy yang telah ditetapkan tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di belakang gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Rommy telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK usai diperiksa. Sebelumnya, Rommy telah dibawa ke gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3) sekitar pukul 20.15 WIB setelah diamankan di Surabaya, Jawa Timur.

Sebelum masuk ke mobil tahanan KPK, Rommy sempat membagikan kepada awak media surat terbuka yang ditulisnya sendiri.

Berikut beberapa poin dari isi surat terbuka yang ditulis dan ditanda tangani oleh Rommy tersebut.

“Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, tahu saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itu lah kenapa saya menerima sebuah permohonan siaturrahmi di sebuah hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka”.

“Kejadian ini juga menunjukkan ini lah risiko dan sulitnya menjadi salah satu “public figure” yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah”.

“Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Ini lah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan as s praduga tak bersalah. Mohon doanya kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan-rekan pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting”.

“Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen. Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi, setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionaris DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini”.

Selain Rommy, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

KPK juga telah menahan keduanya. Muhammad Muafaq Wirahadi ditahan di Rutan Cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur dan Haris Hasanuddin ditahan di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di kantor KPK C-1 Jakarta.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI Jabar kutuk penembakan massal di masjid Selandia Baru

Kami mengajak untuk sama-sama bertindak secara proporsional, yaitu memercayakan proses hukum kepada pemerintahan disana, dan juga kami mengimbau jangan sampai ada informasi yang menyersatkan

Bandung (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengutuk keras aksi teror penembakan massal di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 13.40 (waktu setempat).

Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei menyebutkan sangat prihatin terhadap kejadian teraebut dan berharap masyarakat Jawa Barat bisa tetap menjaga kondusivitas.

“Kami mengajak untuk sama-sama bertindak secara proporsional, yaitu memercayakan proses hukum kepada pemerintahan disana, dan juga kami mengimbau jangan sampai ada informasi yang menyersatkan,” kata Rahmat saat jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Sabtu.

Ia juga mengatakan, MUI Jawa Barat akan mengadakan salat gaib untuk mendoakan para korban.

“Kekerasan mengarah terorisme itu tidak bisa diterima. oleh karena itu, memang bentuk apapun kalau kekerasan itu haram hukumnya,” katanya.

Sementara itu Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto meminta kepada masyarakat Jawa Barat untuk jangan terprovokasi terkait aksi teror tersebut. Ia juga mengatakan Kepolisian dengan Kodam III Siliwangi tetap melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah.

Mengenai pengamana WNI asal Jawa Barat di selandia baru, ia akan melakukan komumikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

“Kita sekarang tentunya dengan Mabes Polri untuk mendata WNI di selandia baru, apakah WNI atau asing, kita tetap kordinasi dengan divhubinter,” katanya.

Aksi teror yang terjadi di Selandia Baru tersebut menewaskan sekitar 49 orang pada sebuah Masjid di Christchurch.

Baca juga: Indonesia kutuk aksi terorisme di Selandia Baru

Baca juga: Perlindungan WNI di pusaran tragedi berdarah Selandia Baru

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Nias perketat pengamanan di Pelabuhan Gunungsitoli

Nias (ANTARA) – Polres Nias memperketat pengamanan di pelabuhan laut Gunungsitoli, Sumatera Utara, demi mengantisipasi hal yang tidak dinginkan pasca bom bunuh diri di Sibolga.

‘Saat ini kondisi Kota Gunungsitoli masih kondusif, tetapi kita perketat pengamanan dan pengawasan di pelabuhan Gunungsitoli,” kata Kapolres Nias AKBP Deni Kurniawan di Gunungsitoli, Sabtu.

Menurut dia, Sibolga dan Gunungsitoli hanya dibatasi laut, dan jalur masuk dari Sibolga ke Kota Gunungsitoli hanya melalui Pelabuhan Gunungsitoli.

Selain memperketat pengamanan di pelabuhan, Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah tempat penginapan, kost dan rumah kontrakan yang ada di Kota Gunungsitoli.

“Kita hanya melakukan pemeriksaan di tempat-tempat yang kita deteksi kemungkinan mereka ada, dan selama pemeriksaan kita bekerjasama dengan pemerintah daerah dengan melibatkan camat dan kepala desa,” terangnya.

Jajaran Polsek menurut Kapolres Nias juga juga melakukan hal yang sama, dan melakukan razia di jalan dan tempat-tempat kost untuk membatasi ruang gerak para teroris yang mungkin akan bergeser ke Pulau Nias.

“Selama dua hari kita melakukan pemeriksaan, kita belum ada menemukan indikasi para pelaku teror bergerak ke Pulau Nias,” ucapnya.

Upaya lain yang dilakukan untuk mencegah masuknya teroris di Pulau Nias adalah melakukan pengawasan di pelabuhan pelabuhan tikus yang bisa menjadi pintu masuk teroris di Pulau Nias

Selain itu melakukan penguatan kepada Polisi Air dengan patroli rutin di laut, khususnya perairan Pulau Nias yang berbatasan dengan perairan Pulau Sumatera.

“Kita juga tahu kalau salah satu sasaran mereka adalah kantor Polisi, sehingga kita melakukan penjagaan berlapis di Mapolres Nias untuk menjaga personil,” katanya.

Baca juga: Terduga teroris Sibolga rekrut sejumlah perempuan untuk dijadikan istri

Baca juga: Presiden Jokowi kemungkinan kunjungi Sibolga pascaledakan bom
 

Pewarta: Juraidi dan irwanto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK tetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka, bersama dua orang lainnya

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy bersama dua orang lainnya sebagai tersangka terkait suap seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, maka dlsimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait seleksi jabatan pada Kementerlan Agama Rl tahun 2018 -2019,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ), dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pasal yang disangkakan sebagai pihak yang diduga penerima Romahurmuziy dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Muhammad Muafaq Wirahadi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Haris Hasanuddin disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, diduga Romahurmuziy bersama-sama dengan pihak Kemenag RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kemenag RI, yaitu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Total uang yang diamankan tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OT) di Jawa Timur, Jumat (15/3) berjumlah Rp156.758.000.

Sebelumnya, KPK menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya transaksi korupsi dan kemudian berdasarkan bukti bukti awal melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan hingga melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

DPRD Babel kecam penembakan jemaah masjid di Selandia Baru

Pangkalpinang (ANTARA) – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengecam keras aksi penembakan jemaah yang sedang melaksanakan Shalat Jumat di dua masjid di Selandia Baru. Pada aksi biadab itu menewaskan 40 orang dan 20 orang jemaah lebih luka parah.

“Kita meminta agar Pemerintah Selandia Baru dapat mengungkap motif pembantaian umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah tersebut dan agar pelaku dihukum mati,” kata Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Didit Srigusjaya di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan penembakan jemaah masjid di Selandia Baru ini merupakan perbuatan sangat biadab.

“Kita dan masyarakat Bangka Belitung berdoa semoga para korban yang meninggal khusnul khotimah, karena mereka di dalam masjid melakukan ibadah Shalat Jumat,” ujarnya.

Menurut dia, pembunuhan oleh seorang pria bersenjata itu dilakukan saat shalat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk dan dikutuk oleh masyarakat dunia.

“Kita menyaksikan gambar-gambar video yang tersiar di media sosial, yang diambil oleh seorang pria bersenjata dan diunggah ke jejaring sosial di saat serangan itu berlangsung, menunjukkan dia bergerak ke satu masjid, memasukinya dan melepaskan tembakan serampangan ke arah orang-orang di dalam masjid,” katanya.

Pada video berdurasi beberapa menit itu, terlihat para jamaah, yang meninggal atau cedera, terbaring meringkuk di lantai masjid itu.

“Kami meminta Pemerintah Selendia Baru menghukum mati pelaku penembakan umat muslim yang sedang beribadah di dalam masjid ini,” ujarnya.

Baca juga: Perlindungan WNI di pusaran tragedi berdarah Selandia Baru

Baca juga: MUI NTB imbau umat Islam tak terpancing serangan Selandia Baru

Pewarta: Aprionis
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK jelaskan konstruksi perkara jerat Rommy

Akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui ‘Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi’. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy sebagai tersangka suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

“Akhir tahun 2018, diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui ‘Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi’. Pada pengumuman tersebut, salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Sabtu.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yakni diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Syarif mengatakan pengumuman itu juga dapat dibuka secara daring atau online di http.//seleksijpt.kemenag.co.id. Selama proses seleksi, terdapat beberapa nama pendaftar untuk seleksi jabatan tersebut, termasuk Haris Hasanuddin.

Sedangkan Muhammad Muafaq Wirahadi mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, dan Haris Hasanuddin mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Diduga terjadi komunukasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kementerian Agama Rl,” ungkap Syarif.

Pada 6 Februari 2019, kata dia, Haris Hasanuddin diduga mendatangi rumah Romahurmuziy untuk menyerahkan uang Rp250 juta terkait seleksi jabatan untuk Haris Hasanuddin sesuai komitmen sebelumnya.

“Pada saat ini lah diduga pemberian pertama terjadi,” ucap Syarif.

Pada pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag menerima informasi bahwa nama Haris Hasanuddin tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI.

“HRS diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya. Diduga terjadi kerja sama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut,” tuturnya.

Selanjutnya, pada awal Maret 2019, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementarian Agama Jawa Timur.

“Selanjutnya, pada 12 Maret 2019, MFQ berkomunikasi dengan HRS untuk dipertemukan dengan RMY. Pada 15 Maret 2019, MFQ, HRS, dan AHB bertemu dengan RMY untuk penyerahan uang Rp50 juta terkait kepentingan seleksi jabatan MFQ,” ucap Syarif.

AHB yang dimaksud itu Abdul Wahab, calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP yang juga diamankan oleh KPK pada operasi tangkap tangan di Surabaya, Jumat (15/3).

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Romahurmuziy buat surat terbuka, ia merasa dijebak

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy merasa dijebak atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (15/3).

Hal tersebut dikatakannya usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Sabtu. Saat keluar dari gedung KPK, Rommy telah mengenakan rompi jingga khas tahanan KPK.

Rommy pun memberikan surat terbuka yang ditulisnya kepada awak media.

Berikut beberapa poin dari isi surat terbuka yang ditulis dan ditanda tangani oleh Rommy tersebut.

Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, tahu saya rencanakan. Bahkan firasat pun tidak. Itu lah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturrahmi di sebuah hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata niat baik ini justru menjadi petaka.

Kejadian ini juga menunjukkan ini lah risiko dan sulitnya menjadi salah satu public figure yang sering menjadi tumpuan aspirasi tokoh agama atau tokoh-tokoh masyarakat dari daerah.

Kepada rekan-rekan TKN Jokowi-Amin dan masyarakat Indonesia, saya mohon maaf atas kejadian menghebohkan yang tidak diinginkan ini. Ini lah risiko pribadi saya sebagai pemimpin yang harus saya hadapi dengan langkah-langkah yang terukur dan konstitusional dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Mohon doanya kepada warga PPP di seluruh pelosok tanah air, rekan-rekan pengurus DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting”

Saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas seluruh persepsi dan dampak akibat kejadian yang sama sekali tidak pernah terlintas di benak ini. Jangan kendurkan perjuangan karena waktu menuju pemilu hanya tinggal hitungan hari. Saya sudah keliling nusantara dan meyakini PPP lebih dan mampu untuk melewati ambang batas parlemen. Saya akan segera mengambil keputusan yang terbaik untuk organisasi, setelah bermusyawarah dengan rekan-rekan fungsionaris DPP dan DPW dalam keterbatasan komunikasi yang saya miliki saat ini.***2***

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MUI Jabar kutuk kutuk penembakan massal di masjid Selandia Baru

Kami mengajak untuk sama-sama bertindak secara proporsional, yaitu memercayakan proses hukum kepada pemerintahan disana, dan juga kami mengimbau jangan sampai ada informasi yang menyersatkan

Bandung (ANTARA) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat mengutuk keras aksi teror penembakan massal di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 13.40 (waktu setempat).

Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafei menyebutkan sangat prihatin terhadap kejadian teraebut dan berharap masyarakat Jawa Barat bisa tetap menjaga kondusivitas.

“Kami mengajak untuk sama-sama bertindak secara proporsional, yaitu memercayakan proses hukum kepada pemerintahan disana, dan juga kami mengimbau jangan sampai ada informasi yang menyersatkan,” kata Rahmat saat jumpa pers di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Sabtu.

Ia juga mengatakan, MUI Jawa Barat akan mengadakan salat gaib untuk mendoakan para korban.

“Kekerasan mengarah terorisme itu tidak bisa diterima. oleh karena itu, memang bentuk apapun kalau kekerasan itu haram hukumnya,” katanya.

Sementara itu Kapolda Jabar, Irjen Pol Agung Budi Maryoto meminta kepada masyarakat Jawa Barat untuk jangan terprovokasi terkait aksi teror tersebut. Ia juga mengatakan Kepolisian dengan Kodam III Siliwangi tetap melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah.

Mengenai pengamana WNI asal Jawa Barat di selandia baru, ia akan melakukan komumikasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.

“Kita sekarang tentunya dengan Mabes Polri untuk mendata WNI di selandia baru, apakah WNI atau asing, kita tetap kordinasi dengan divhubinter,” katanya.

Aksi teror yang terjadi di Selandia Baru tersebut menewaskan sekitar 49 orang pada sebuah Masjid di Christchurch.

Baca juga: Indonesia kutuk aksi terorisme di Selandia Baru

Baca juga: Perlindungan WNI di pusaran tragedi berdarah Selandia Baru

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menag: penembakan di Selandia Baru bertentangan dengan nilai agama

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus bekerja untuk mengetahui perkembangan kondisi di Selandia Baru, termasuk memastikan kondisi keamanan warga negara Indonesia di sana,

DKI Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengecam keras peristiwa yang bertentangan dengan nilai agama yaitu penembakan di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menimbulkan banyak korban jiwa.

“Itu tindakan tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama,” kataya dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Menurut Menag, tidak ada agama yang membenarkan tindak kekerasan apapun motifnya. Penembakan terhadap jamaah masjid di Selandia Baru adalah sikap pengecut dan tidak bertanggung jawab.

Meski demikian, Menag mengajak tokoh dan umat beragama untuk menahan diri dan tidak emosional.

“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri terus bekerja untuk mengetahui perkembangan kondisi di Selandia Baru, termasuk memastikan kondisi keamanan warga negara Indonesia di sana,” ujar dia.

Dia mengajak setiap pihak untuk bisa menjaga kesucian tempat ibadah.

“Mari tingkatkan kewaspadaan kita untuk terus menjaga keamanan dan kesucian rumah ibadah kita masing-masing,” tambah dia.

Lukman juga mengingatkan para pengguna media sosial agar tidak terpancing dan turut menyebarluaskan video peristiwa itu. Alasannya, hal itu yang diharapkan pelaku untuk menebar teror dan rasa takut.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Masyarakat Babel kutuk serangan masjid di Selandia Baru

Pangkalpinang (ANTARA) – Tokoh masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengutuk keras serangan penembakan di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru yang menewaskan puluhan jemaah sedang melaksanakan Shalat Jumat pada Jumat (15/3).

“Pastinya kami mengutuk keras serangan teror umat muslim sedang beribadah tersebut,” kata Tokoh Masyarakat Provinsi Kepulauan Babel, Amri Cahyadi di Pangkalpinang, Sabtu.

Ia mengatakan pelaku teror tersebut sangat biadab, karena tidak ada permusuhan dan penembakan membabi buta itu dilakukan pada saat umat muslim sedang melaksanakan Ibadah Jum’at.

“Sebagai umat Islam wajib kita berdoa dan semoga para korban kebrutalan tersebut meninggal sebagai syuhada,” ujarnya.

Amri Cahyadi juga sebagai mantan Wakil Ketua DPRD Babel berharap aksi kekerasan ekstrem ini tidak berlanjut dengan gerakan atau serangan-serangan balasan yang mengatasnamakan agama.

“Kami berharap Pemerintah Selandia Baru untuk segera mengungkap motif dan menangkap pelaku penembakan umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah ini,” katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Bangka, Suhaili mengaku sangat sedih dan meminta seluruh masyarakat khususnya umat muslim mendoakan korban aksi penembakan yang dilakukan secara terang-terangan tersebut.

“Ini aksi yang brutal dan tidak manusiawi. Apalagi pelaku merekam secara langsung aksi penembakan umat muslim yang sedang beribadah di dalam masjid tersebut,” ujarnya.

Oleh karena itu, kami mengutuk aksi biadab tersebut dan meminta Pemerintah Selendia Baru menghukum mati pelaku serangan tersebut.

“Kami berharap Pemerintah Selandia Baru segera mengungkap aksi dan jaringan teroris ini yang menewaskan 40 orang dan puluhan jemaah luka parah yang sedang Shalat Jumat ini,” katanya

Baca juga: Perlindungan WNI di pusaran tragedi berdarah Selandia Baru

Baca juga: MUI Jabar kutuk kutuk penembakan massal di masjid Selandia Baru

Pewarta: Aprionis
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

FKUB Kepri imbau warga tidak terprovokasi Selandia Baru

Batam (Antara) (ANTARA) – Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Batam Kepulauan Riau mengimbau warga tidak terprovokasi kasus penembakan massal di dua masjid di Selandia Baru.

“Kita lebih takut dengan doktrin balas dendam, itu tidak boleh,” kata Wakil Ketua FKUB Kepri, Chabulllah Wibisono melalui sambungan telepon di Batam, Sabtu.

FKUB, meminta pemuka agama untuk terus mendampingi umatnya, untuk menghindari tindakan brutal kepada siapa pun. Pemuka agama diminta untuk mengingatkan kembali agar umatnya tidak menebar kebencian.

Menurut, dia kejadian di Selandia Baru, bisa saja menimbulkan kebencian satu sama lain, bagi mereka yang berpikiran pendek. Karenanya masyarakat harus terus diingatkan untuk saling menghormati satu sama lain.

“Yang berbahaya itu adalah yang berpikiran pendek. Bagi orang yang berpikiran pendek, ini bisa mengganggunya,” kata pria yang juga menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepri.

FKUB, kata dia, mengutuk kejadian penembakan brutal. Kejadian itu mengancam ketidakrukunan antarumat yang selama ini sudah terjaga dengan baik.

Dalam agama Islam, kata dia, membunuh orang yang tidak berdosa sama dengan membunuh seluruh umat manusia.

Tidak hanya Islam, ia mengatakan tindakan membunuh melanggar ajaran kitab suci mana pun.

“Dalam Islam, balas dendam tidak boleh,” kata dia.

Selanjutnya, kata dia, FKUB akan memanggil pemuka agama untuk mengambil langkah antisipatif, demi menjaga kerukunan umat beragama di sana.

“Sebenarnya di Indonesia tidak ada gejala ke arah sana. Tapi menjelang pemilu, kita semua harus waspada, takut kasus ini ditungangi politik,” kata dia.

Baca juga: Perlindungan WNI di pusaran tragedi berdarah Selandia Baru

Baca juga: MUI Jabar kutuk kutuk penembakan massal di masjid Selandia Baru

Baca juga: Masyarakat Babel kutuk serangan masjid di Selandia Baru

Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Memilih hakim konstitusi dalam hening

kenapa menunggu waktu hingga satu bulan untuk mengumumkan bila semua sudah memegang data hasil tes kepatutan dan kelayakan

Jakarta (ANTARA) – Dua hakim konstitusi yaitu Aswanto dan Wahiduddin Adams kembali terpilih menjabat sebagai dua dari sembilan penjaga gerbang konstitusi dari unsur DPR RI, untuk periode 2019 hingga 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan mengumumkan bahwa persetujuan tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat oleh anggota Komisi III DPR dari 10 fraksi, setelah dua hakim konstitusi petahana tersebut melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (6/2) dan Kamis (7/2).

Trimedya menjelaskan dalam rapat pleno Komisi III DPR, masing-masing fraksi menyampaikan pendapatnya apakah menyetujui mekanisme musyawarah mufakat ditempuh.

Menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan memulai pertama dan mengusulkan Aswanto serta Wahiduddin Adams lalu 10 fraksi menyepakati usulan Fraksi PDI Perjuangan tersebut, sehingga dua nama hakim konstitusi tersebut terpilih secara aklamasi.

Meskipun beberapa pihak dan pengamat mencibir proses pemilihan hakim konstitusi yang secepat kilat, Wakil Ketua Komisi III DPR Erma Ranik menjelaskan bahwa sebenarnya Komisi III DPR sudah memulai proses pemilihan calon hakim konstitusi sejak Februari 2019, lalu membentuk tim panel ahli yang memberikan masukan kepada Komisi III DPR RI.

Menurut dia, masukan Tim Penel Ahli tersebut sangat signifikan dalam perubahan situasi dan pandangan fraksi-fraksi terhadap calon hakim konstitusi.

Erma berharap kedua calon hakim konstitusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik karena tugas MK ke depan sangat berat, yaitu terkait dengan sengketa Pemilu 2019 seperti Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

Ungkapan sukacita dan harapan juga diutarakan pihak Mahkamah Konstitusi (MK). MK melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyambut gembira atas kembali terpilihnya dua hakim konstitusi dari unsur DPR untuk menjaga marwah konstitusi.

“Tentu MK menyambut gembira atas terpilihnya kembali kedua beliau,” ujar Fajar.

Fajar menjelaskan terlepas dari pertimbangan DPR, dua hakim konstitusi terpilih ini sudah terbukti sebagai negarawan dan berpengalaman dalam menangani perkara sehingga keduanya sudah tidak diragukan lagi penguasaan substansi serta integritasnya.

Fajar kemudian mengatakan bagi MK hal-hal tersebut tentu akan memudahkan visi dan misi MK selanjutnya karena keduanya tinggal melanjutkan apa yang sebelumnya sudah terbangun.

“Terutama menjelang penanganan perselisihan hasil pemilu nanti, beliau berdua sudah punya pengalaman. Jadi harapannya semua lancar,” ujar dia.

                                                                  Secepat Kilat
Meskipun hakim konstitusi dari unsur DPR sudah terpilih, proses seleksi hingga persetujuannya banyak menimbulkan polemik mengingat jangka waktu seleksi yang dinilai secepat kilat, lantaran hanya memakan waktu lima hari kerja.

Pendaftaran untuk seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR dilaksanakan pada 31 Januari 2019, sedangkan proses seleksi dilaksanakan secara cepat, sehingga pada Rabu (6/2) sampai dengan Kamis (7/2) malam tim panel hakim konstitusi sudah melakukan uji kelayakan dan kepatutan, untuk membantu DPR memilih dua terbaik dari 11 kandidat yang mendaftar seleksi tersebut.

“Dalam sejarah seleksi hakim MK yang dilakukan secara terbuka dari ketiga lembaga negara pengusul (DPR, Presiden, dan MA), baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan dengan sangat pendek yaitu hari kerja,” ujar peneliti Indonesian Legal Rountable Erwin Natosmal Oemar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK ini terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum, yaitu LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ILR, ICJR, dan YLBHI.

Jangka waktu yang sangat pendek dinilai para aktivis hukum akan menimbulkan satu persoalan yang memengaruhi kuantitas dan kualitas hakim konstitusi yang terpilih. Apalagi mengingat minimnya waktu yang dibuka oleh DPR justru membuat akses untuk mendapatkan calon yang berkualitas menjadi tertutup.

Banyak pakar hukum yang memiliki kompetensi dan integritas, namun dengan jangka waktu secepat kilat tersebut mereka tidak bisa menyiapkan berkas yang dibutuhkan.

Sependapat dengan koalisi, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono menilai seleksi hakim MK dilakukan oleh DPR, tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Bayu menengarai bahwa DPR seolah-olah melakukan seleksi secara terbuka, tapi sebetulnya mereka sudah memiliki rancangan besar atau agenda tersembunyi di belakang itu, terbukti dari jangka waktu pendaftaran yang sangat tidak proporsional dan tidak wajar.

Sebagai contoh, Bayu mengatakan waktu pendaftaran yang disediakan dalam seleksi hakim MK oleh Presiden adalah tiga minggu atau setidaknya 20 hari kerja. Begitu pula dengan pendaftaran komisioner KPK atau pun pendaftaran hakim agung, yang rata-rata memakan waktu tiga minggu.

“Apalagi ini mencari sosok negarawan untuk menduduki jabatan sebagai hakim konstitusi,” ujar dia.

Bayu menjelaskan persyaratan seleksi hakim MK yang berat tidak akan memungkinkan bagi para kandidat untuk memenuhinya dalam jangka waktu lima hari saja. Apalagi hakim konstitusi terpilih ini akan menjadi dua dari sembilan hakim yang akan memeriksa dan mengadili sengketa Pemilu 2019.

“Besar kemungkinan DPR sudah punya rencana untuk meloloskan calon-calon tertentu, secara formal mereka tampak terbuka tapi secara substansi tidak mengubah konsep rekrutmen hakim MK yang seharusnya transparan, objektif, dan terbuka seluas-luasnya untuk orang-orang yang mendaftar,” ujar dia.

Menjawab dugaan para pengamat tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa membantah dugaan bahwa seleksi calon hakim konstitusi berlangsung secara terburu-buru.

Menurut dia, seleksi calon hakim konstitusi secara terbuka dan transparan.

Desmond juga membenarkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi berlangsung pada Rabu (6/2) hingga Kamis (7/2) malam yang akan langsung diambil keputusan.

                                                                       Menunda 
Meskipun proses sudah dilaksanakan secara cepat, DPR kemudian memutuskan untuk menunda pengumuman hasil seleksi hingga selesai masa reses DPR, yaitu pada 12 Maret 2019, sehingga kembali memunculkan berbagai dugaan bernada negatif.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Z. Usfunan adalah salah satu pihak yang mempertanyakan motif DPR menunda pengumuman hasil seleksi calon hakim konstitusi.

Menurut Jimmy, bila sejak awal seleksi sudah dilakukan terburu-buru lantas mengapa pengumuman tidak dipercepat mengingat hasil dari uji kelayakan dan kepatutan sudah diserahkan oleh tim panel ahli.

“Pertanyaannya adalah, kenapa menunggu waktu hingga satu bulan untuk mengumumkan bila semua sudah memegang data hasil tes kepatutan dan kelayakan,” ujar dia.

Jimmy menilai DPR tampak sengaja menunda pengumuman hasil seleksi dalam waktu yang cukup lama, sehingga masyarakat bisa saja lupa dengan apa yang menjadi pemikiran tim panel pada tes kelayakan dan kepatutan.

Penundaan ini bisa saja membuat masyarakat lupa dengan hasil rekomendasi tim panel seleksi, sehingga Jimmy menduga DPR bisa dengan mudah mengambil keputusan tanpa melihat hasil tes sebelumnya. Hal ini memunculkan dugaan adanya permainan politik dalam seleksi ini.

Bagaimana pun juga, dua hakim konstitusi dari unsur DPR yang akan menjabat pada periode 2019 hingga 2024 telah terpilih.

Masyarakat tentu hanya berharap supaya seluruh hakim konstitusi dapat menjaga gerbang konstitusi dan menjalankan tugas serta fungsinya secara independen dan menjujung tinggi integritas.
 

Oleh Maria Rosari Dwi Putri
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK masih periksa Romahurmuziy

Hasil dan barang bukti akan kami sampaikan pada konferensi pers yang direncanakan pukul 11.00 WIB ini

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/3).

“Pihak-pihak yang dibawa dari Jatim masih diperiksa,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Rommy di satu hotel di Surabaya pada Jumat (15/3) pagi sekitar pukul 07.50 WIB.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan lima orang lainnya termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, pihak swasta Agtaria Adriana.

Sedangkan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan datang ke KPK pada Jumat malam, sebelum Rommy tiba di gedung KPK dari Surabaya.

“Untuk Sekjen Kemenag, tadi malam datang ke KPK. Setelah klarifikasi selesai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari, yang bersangkutan telah meninggalkan gedung KPK,” kata Febri.

Terkait dengan perkara, lanjut Febri, sebelum 24 jam berakhir pagi ini, KPK telah menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang diamankan Jumat.

“Hasil dan barang bukti akan kami sampaikan pada konferensi pers yang direncanakan pukul 11.00 WIB ini,” kata Febri.

Rommy diamankan karena diduga menerima uang untuk pengaturan jabatan di Kemenag.***2***

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Redaktur : Adha Nadjemuddin

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK segel ruang Menag dan Sekjen Kemenag

Jakarta (ANTARA) – KPK mengonfirmasi penyegelan ruangan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan

“Yang pasti begini ketika tim KPK datang ke Kemenag kan salah satu ruangan yang disegel itu kan ruangan sekjen dan ruangan menteri, dua itulah setidaknya yang disegel,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta pada Sabtu dini hari.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di satu hotel di Surabaya pada Jumat (15/3) pagi sekitar pukul 07.50.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan llima orang lainnya termasuk Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin, Kepala Dinas Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi, pihak swasta Agtaria Adriana.

Sedangkan Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan datang ke KPK pada Jumat malam, sebelum Rommy tiba di gedung KPK dari Surabaya.

“Kemarin sekitar pukul 20.00 Sekjen Kementerian Agama datang ke kantor KPK karena sebelumnya kan ada beberapa ruangan di Kemenag yang disegel ada kebutuhan klarifikasi, tapi apa yang diklarifikasi tentu saya belum bisa sampaikan ya,” tambah Febri

Rommy diamankan karena diduga menerima uang untuk pengaturan jabatan di Kemenag.

“Pokok perkaranya itu kan terkait dengan pengisian jabatan ya pengisian jabatan pimpinan tinggi. Pimpinan tinggi ada beberapa lapis, di bawah pimpinan tinggi bisa di pusat bisa di daerah misalnya kalau di daerah. Kalau di daerah kan ada Kanwil atau jabatan-jabatan yang lain,” ungkap Febri.

KPK juga menyita uang dalam mata uang rupiah pada OTT tersebut.

“Yang disita seratusan juta yang diamankan di lokasi dalam bentuk mata uang rupiah,” ungkap Febri.

KPK akan melakukan konferensi pers (konpers) mengenai status hukum Rommy pada hari ini sekitar pukul 11.00 WIB.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Round Up – Romy Ketum Parpol pertama terjaring OTT KPK

Jakarta (ANTARA) – Fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (Romy) merupakan ketua umum parpol pertama yang terjaring OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Memang ada beberapa Ketum Parpol terjerat kasus di KPK, namun keterlibatan mereka hasil penyelidikan dan penyidikan Lembaga Antirasuah ini.

Beberapa Ketua Umum Parpol yang berurusan dengan KPK diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, terjerat kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Ketua Umum Partai Golkar Setyo Novanto terjerat kasus KTP elektronik di Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, pendahulu Romy, yakni Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dijadikan tersangka dan akhirnya masuk penjara karena korupsi dana haji.

Kini Ketua Umum PPP kembali berurusan dengan hukum setelah Romy ditangkap KPK di Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Surabaya, Jumat.

Romy diamankan bersama lima orang, yakni dua orang pejabat Kemenag, satu staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

KPK langsung mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Romy.

“Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta.

Agus juga belum menyampaikan kasus apa yang menjerat Romy. “Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” ungkap Agus.

KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam satu OTT.

Agus Rahardjo mengakui dalam OTT ini uang yang diamankan dari Romy tidak banyak.

“Uangnya tidak banyak, tapi saya belum terima laporan lengkap, tapi yang perlu dicatat itu bukan pemberian yang pertama karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta.

Meski demikian, Agus belum mengonfirmasi status hukum Romy.

“Saya belum bisa mengkonfirmasi itu ya, tapi tunggu saja sebentar kalau yang dibawa katanya memang ada, tapi statusnya kita belum tahu karena masih menunggu pemeriksaan,” tambah Agus.

Agus hanya mengonfirmasi penerimaan suap itu terkait dengan promosi jabatan.

“Terkait dengan suap yang terkait dengan promosi jabatan untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap,” ungkap Agus.

Sedangkan mengenai modus penerimaan suap itu, Agus belum menjelaskannnya.

“Kita tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Anda tunggu saja kemudian kita nanti malam atau besok akan konpers mengenai ini,” ungkap Agus.

Agus mengaku bahwa KPK menerima laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi.

Romy langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Polda Jawa Timur dan saat ini telah dibawa ke Jakarta, dimana tiba di Kantor KPK sekitar pukul 20.10 WIB dikawal oleh seorang penyidik KPK dari Surabaya.

Romy datang dengan mengenakan jaket hitam, kacamata hitam dan topi biru. Ia berjalan terus menunduk dan menghindari sorotan kamera wartawan.

Romy bahkan terus berusaha bersembunyi di belakang tubuh pengawal tahanan yang menjaganya untuk masuk gedung KPK.

Terkait penangkapan Romy ini, KPK juga melakukan beberapa penyegelan, salah satunya ruangan di Kementerian Agama di Jakarta.

Berdasarkan pantauan Antara pascapenyegelan ini, akses ke ruang kerja pejabat Kementerian Agama yang berada di Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, pukul 20.18 WIB menjadi terbatas untuk umum.

Akses lobi menuju ruang kerja pejabat Kemenag sudah dijaga ketat oleh petugas keamanan dan wartawan hanya boleh berada di depan lobi menuju ruang kerja Menteri Agama di lantai dua.

Pembatasan akses itu juga berdampak untuk sejumlah wartawan yang membutuhkan gambar peliputan ruangan kerja pejabat Kemenag.

Wartawan-wartawan media daring, cetak, foto, dan televisi tetap berada di sekitar lobi gedung utama letak ruangan para pejabat Kemenag.

Petugas keamanan penjaga parkir juga tidak bertindak sebagaimana hari biasanya dengan menanyakan aktivitas wartawan yang baru memarkir sepeda motornya.

Di hari biasa, petugas keamanan di area parkir motor membiarkan orang umum keluar masuk di lahan penitipan kendaraan tersebut. Hal itu tidak terjadi usai ada kabar penyegelan ruang kerja pimpinan Kemenag.

Sedangkan Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jalan Diponegoro Jakarta tampak sepi dan pintu gerbangnya digembok, setelah beredar kabar ketua umumnya diamankan KPK.

Dari pemantauan ANTARA di lokasi kantor DPP PPP, tampak dua pintu gerbang di kantor DPP PPP, yakni menghadap ke Jalan Diponegoro serta ke Jalan Pegangsaat Barat, semuanya ditutup dan digembok.

Bahkan wartawan dilarang masuk oleh pihak keamanan yang berjaga di Kantor DPP PPP ini. “Tidak boleh masuk,” katanya sambil melambaikan tangannya.

Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani ketika dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan dirinya belum bisa memberikan pernyataan kepada media, karena masih akan rapat internal untuk menyikapi persoalan yang dihadapi ketua umumnya.

“Malam ini kami baru akan rapat. Maaf, saat ini saya belum bisa memberikan pernyataan,” katanya.

Berbagai komentar datang dari beberapa tokoh terkait OTT KPK terhadap Romy ini, diantaranya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.

Dalam cuitannya di twitter, Mahfud menulis: “Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta – ASUMSI –> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time!

Jika diartikan, bunyi cuitan Mahfud adalah “Seperti saya katakan malam itu di Hotel Dharmawangsa: semuanya hanya masalah waktu.”

Sementara Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Rommy) oleh KPK dapat berdampak pada kampanye partai tersebut dan pasangan capres-cawapres usungannya.

“Ya pastilah, terutama efeknya ke PPP, kalau (berdampak ke) PPP pasti juga ke yang lain-lain juga punya efek,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus dan status hukum terhadap Romahurmuziy.

“Saya belum tau, kita menunggu saja, menunggu (keterangan) yang benarnya, penjelasan KPK. Itu biar penjelasan hukum saja, kita tunggu penjelasan dari KPK,” tutur JK.

Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Fiki Satari mengatakan operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) adalah murni kasus pribadi dan tidak berkaitan dengan pilpres.

“Ini murni kasus pribadi tidak berkaitan dengan pilpres,” kata Fiki dalam konferensi pers di Media Center TKN, Cemara, Jakarta, Jumat.

Fiki mengatakan TKN sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar kabar OTT itu. Meski demikian TKN mendorong agar penegakkan hukum kasus itu tetap dilakukan.

Fiki menekankan OTT terhadap Romahurmuziy menunjukkan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung bagi siapapun warga negara tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendorong proses ini supaya berjalan dengan baik dan transparan. Kami mendoakan Pak Romy beserta keluarga dapat menjalani proses dengan kuat, dan semoga proses dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

Kekayaan Romy

Romahurmuziy alias Romy yang baru saja terkena operasi tangkap tangan oleh KPK memiliki total kekayaan Rp11,834 miliar.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs acch.kpk.go.id, di Jakarta, Jumat, Romy melaporkan harta kekayaannya itu pada tanggal 19 Maret 2010 dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2009 s.d. 2014.

Romy memiliki harta bergerak senilai Rp2,551 miliar berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, Romy juga memiliki harta bergerak senilai Rp775,5 juta terdiri atas empat kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.

Selain itu, Romy juga memiliki harta bergerak berupa usaha dari PT Dugapat Mas dengan nilai Rp1,478 miliar.

Harta bergerak yang dimilikinya adalah batu mulia, logam mulia, dan benda bergerak lainnya dengan total Rp425 juta.

Selain harta bergerak dan harta tidak bergerak, Romy juga memiliki surat berharga dengan nilai Rp1,154 miliar serta giro dan setara kas senilai Rp5,284 miliar dan 51.377 dolar AS.

Romy juga tercatat miliki piutang Rp164,7 juta dan tidak memiliki utang.

Oleh Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terduga teroris Sibolga rekrut sejumlah perempuan untuk dijadikan istri

Jakarta (ANTARA) – Terduga teroris Husain alias Abu Hamzah yang diamankan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Sibolga Sambas, Sibolga, merekrut sejumlah perempuan untuk dijadikan istri yang juga telah ditangkap Tim Densus 88 Antiteror pada Kamis (14/3) di dua lokasi berbeda.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Jumat, menyebut kelompok teroris mulai merekrut perempuan sebagai eksekutor.

Calon istri Abu Hamzah yang pertama adalah terduga teroris berinisial R yang merupakan mantan istri terduga teroris kelompok Tanjung Balai berinisial A.

Saat akan ditangkap, A melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas oleh Densus 88 yang menyebabkan terduga teroris itu tewas.

“Oleh karena itu, mantan istri A ini ialah mantan istri teroris, direkrut dan akan dinikahi oleh AH,” tutur Dedi Prasetyo.

R ditangkap berdasarkan analisis jejak digital yang dia buat sendiri soal kesehariannya. Pemantauan kepada R diakui Dedi Prasetyo membutuhkan waktu yang cukup lama.

Perempuan selanjutnya yang akan dinikahi adalah terduga teroris berinisial Y alias Khodijah yang ditangkap di Klaten pada Kamis (14/3).

Dedi Prasetyo mengatakan Y sudah berencana melakukan kegiatan amaliah bersama Abu Hamzah dan terduga teroris R alias Putra Syuhada yang ditangkap di Lampung.

“Mereka ini ialah kelompok satu jaringan, dari Lampung, Sibolga dan Klaten,” ujar Dedi Prasetyo.

Sebelumnya, Istri Abu Hamzah, Solimah, telah melakukan bom bunuh diri di rumahnya di Sibolga pada Rabu (13/3) dini hari. Perempuan asal Padangsidimpuan itu disebut suaminya berpemahaman lebih radikal.

Pola perekrutan perempuan itu dinilai karena perempuan memiliki ciri psikologi setia dan taat kepada suami sehingga saat suami memberikan ajaran atau paham tertentu akan lebih jauh meresap dan terpapar radikalisme lebih kuat.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PGK: Penembakan di Selandia Baru bentuk terorisme

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi mengecam keras aksi penembakan di masjid Selandia Baru dan dinilainya sebagai bentuk terorisme yang merupakan kejahatan luar biasa.

Menurut Bursah, apapun alasannya, aksi teror tidak bisa dibenarkan dan itu kejahatan luar biasa.

“Karena itu terorisme harus menjadi musuh bersama semua negara-negara di dunia,” kata Bursah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Bursah juga meminta pemerintah Selandia Baru segera mengusut dan menangkap aktor pelaku teror tersebut serta harus dihukum seberat-beratnya.

Dia berharap aksi teror di Selandia Baru tidak terjadi di Indonesia dan meminta masyarakat menahan diri serta membantu pemerintah mewaspadai aksi-aksi terorisme.

“Karena teroris itu kejahatan kemanusian maka kita harus bersama-sama mencegahnya,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 40 orang tewas dan lebih 20 lagi luka parah dalam aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat, yang disebut Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai serangan teroris.

Pembunuhan oleh sedikitnya seorang pria bersenjata itu dilakukan saat shalat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dan dikutuk di seluruh wilayah Asia.

Ardern mengatakan Selandia Baru telah ditempatkan dalam tingkat ancaman keamanan tertinggi. Dia mengatakan empat orang yang sedang dalam penahanan pihak kepolisian memiliki pandangan ekstrim, tetapi mereka tidak masuk dalam daftar pengawasan kepolisian.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga berharap pemerintah fasilitasi mereka berangkat ke Selandia Baru

Padang (ANTARA) – Keluarga korban penembakan di Masjid Al Noor Kota Crhistcurch Selandia Baru Hendra berharap pemerintah memfasilitasi dirinya bertemu adiknya Zulfirman Syah dan anaknya yang menjadi korban penembakan di daerah itu, Jumat siang.

“Kami berharap Gubernur Sumbar dan pemerintah pusat untuk memfasilitasi kami datang ke sana,” kata Hendra di Padang, Jumat.

Hendra akan mencoba melaporkan diri kepada pemerintah dengan harapan dapat melihat secara langsung kondisi adik kandungnya tersebut.

Zulfirman Syah, kata dia, merupakan anak bungsu dari enam bersaudara dan dia anak kelima.

“Zul ini tepat di bawah saya dan kami berharap dapat segera bertemu,” katanya.

Ia mengaku telah mendapatkan nomor Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan informasi terbaru. Namun, hingga saat ini dirinya belum menghubungi nomor tersebut.

“Namun, saya telah menghubungi pelajar Sumbar yang bersekolah di sana untuk menjaga Zul dan keluarga di sana,” katanya.

Hendra menyampaikan hingga saat ini dirinya belum memberitahukan kejadian nahas tersebut kepada orangtuanya karena khawatir kondisi mereka terguncang.

“Kami berharap awak media tidak usah datang ke rumah,” katanya.

Sebelumnya, dua orang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi teror penembakan massal yang terjadi di masjid, Kota Christchurch, Selandia Baru, Jumat pukul 13:40 (waktu setempat).

“Kami baru menerima informasi bahwa terdapat dua WNI yang tertembak dalam peristiwa penembakan di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir.

Arrmanatha menyatakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh KBRI di Wellington dari kelompok WNI di Christchurch bahwa dua WNI yang tertembak dalam peristiwa tersebut adalah seorang ayah dan anaknya. Keduanya sekarang masih mendapatkan perawatan di Christchurch Public Hospital.

“Ayahnya saat ini dirawat di ruang ICU, sementara anaknya juga dirawat di rumah sakit yang sama tetapi di ruang perawatan biasa,” ujarnya.

Sebelumnya sebanyak 40 orang tewas dan lebih 20 lagi luka parah dalam aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru, Jumat, yang disebut Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai serangan teroris.

Pembunuhan oleh sedikitnya seorang pria bersenjata itu dilakukan saat salat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dan dikutuk di seluruh wilayah Asia.

“Kami mendapat laporan bahwa 40 orang meninggal dalam aksi kekerasan ekstrim ini,” kata Ardern.***2***

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

ACT gelar aksi solidaritas kecam penembakan di Masjid Selandia Baru

Palembang (ANTARA) – Lembaga kemanusian Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggelar aksi solidaritas di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat malam, untuk mengecam tragedi berdarah penembakan di Masjid Selandia Baru pagi ini yang mengakibatkan 49 orang tewas.

Puluhan orang berkumpul di Bundaran Air Mancur yang terdiri atas anggota ACT dan perwakilan beberapa komunitas menyuarakan seruan dan kecaman terhadap tindakan teroris yang telah merengut nyawa umat Islam di Selandia Baru.

Tak lupa mereka membawa spanduk bertuliskan “Aksi Solidaritas Kemunusiaan Muslim Selandia Baru”.

Manajer Komunikasi ACT Sumsel, Rahmad Aris Lazuardi mengatakan aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian sebagai sesama manusia, karena berdasarkan ajaran yang tertulis di Kitab Suci Alquran disebutkan “Jika ada yang membunuh satu orang, maka itu sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia”.

Aksi yang digelar bersama dengan berbagai komunitas di Palembang ini sebagai bentuk solidaritas ke para korban penembakan.

“Ini adalah sebuah kekejian yang luar biasa, orang-orang yang sedang beribadah di masjid ditembaki tanpa ampun. Kita harus membuka mata dunia,” kata dia.

Sementara itu, Elly Sumantri Partnership ACT Sumsel dalam keterangannya mengutuk kekerasan yang terjadi di Selandia Baru. Ia berharap ada langkah diplomatik yang dilakukan oleh Indonesia sebab ada warga negara Indonesia yang menjadi korban.

“Ini adalah tindakan terorisme, tidak terkait pada salah satu agama tertentu atau etnis tertentu,” kata dia.

Ia mengajak masyarakat untuk menggalang kepedulian bagi para korban. Menurutnya, banyak cara yang dapat dilakukan, seperti doa bersama, aksi solidaritas, edukasi agar tidak melakukan kekerasan kepada siapa pun.

Dalam aksi ini juga dibacakan empat poin pernyataan sikap, yakni mengutuk tindakan terorisme terhadap ummat Muslim yang sedang melaksanakan shalat jumat di Selandia Baru sehingga menyebabkan puluhan orang meninggal dunia.

Kemudian, mengajak berbagai kalangan khususnya ummat Islam di Indonesia untuk tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan persatuan. Poin ketiga, ACT sesegera mungkin melakukan aksi kemanusiaan dalam upaya penyelamatan dan pengobatan para korban penembakan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan.

Dan poin keempat yakni mendesak warga dunia untuk menyatakan sikap mengutuk segala jenis tindakan terorisme dan anarkisme.

Sebelumnya, dunia dikejutkan dengan peristiwa penembakan puluhan muslim di Masjid Deans Ave dan Masjid Linwood yang berada di pusat kota Christchurch. Penembakan ini bahkan disiarkan secara langsung oleh pelaku. Sedikitnya 49 orang dikabarkan meninggal dunia. Informasi dari KBRI untuk Selandia Baru yang berpusat di Wellington disebutkan bahwa ada dua orang WNI yang turut menjadi korban.

Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

F-Demokrat: Penembakan di Selandia Baru sejarah kelam dunia

Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengutuk keras penembakan warga di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, dan menyebutnya sebagai sejarah kelam dunia.

“Kami sampaikan duka cita sedalam-dalamnya bagi para korban, selain mengutuk sekeras-kerasnya tindakan bejat ini. Atas nama apapun, atas nama agama apapun, terorisme, kekejaman pada pihak lain harus dihentikan sampai ke akar-akarnya,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Ibas, untuk saat ini, doa dan dukungan sangat dibutuhkan agar otoritas keamanan setempat mengambil tindakan cepat dan diperlukan untuk mengatasi masalah paling mendesak.

Dia juga meminta bantu para penyintas, urus korban tewas, usut tuntas pelaku, cegah kemungkinan ada gerakan lanjutan.

“Karena dari informasi yang kita baca, pelakunya kan memang tidak sendiri. Sangat mungkin terorganisasi,” ujarnya.

Menurut Ibas, tindakan bejat ini harus menjadi perhatian dunia karena fundamentalisme dan orang-orang yang hidup dengan kebencian pada pihak lain, ada di semua agama.

Dia menilai terorisme tidak pernah menjadi monopoli satu pihak karena itu kita semua harus waspada dan dunia harus lebih serius mendorong perdamaian, khususnya dalam konteks hubungan antar agama.

“Lebih dari wajah kita menangisi jatuhnya korban akibat tindakan biadab ini. Kebiadabannya luar biasa, bagaimana bisa, manusia menghabisi manusia lainnya dan dilakukan sambil ‘live streaming’,” katanya.

Dia juga berharap, KBRI mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dengan segera untuk mengurus WNI yang menjadi korban dan turut mengamankan lainnya.

Menurut dia, pihaknya sudah mendapat informasi melalui rilis KBRI, hal itu sudah dilakukan dan semoga semua diberi perlindungan Tuhan.

Selain itu, Ibas juga mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan video atau gambar-gambar terkait penembakan tersebut.

Sebelumnya, sebanyak 40 orang tewas dan lebih 20 lagi luka parah dalam aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat, yang disebut Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai serangan teroris.

Pembunuhan oleh sedikitnya seorang pria bersenjata itu dilakukan saat sholat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dan dikutuk di seluruh wilayah Asia.

Ardern mengatakan Selandia Baru telah ditempatkan dalam tingkat ancaman keamanan tertinggi. Dia mengatakan empat orang yang sedang dalam penahanan pihak kepolisian memiliki pandangan ekstrim, tetapi mereka tidak masuk dalam daftar pengawasan kepolisian.

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kepala Kemenag: Tak ada jual beli jabatan di Pamekasan

Pamekasan (ANTARA) – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan, Jawa Timur Afandi menyatakan, tidak ada praktik jual beli jabatan di lingkungan kemenag.

“Tidak ada praktik jual beli jabatan dalam hal kenaikan pangkat ataupun jabatan promosi tertentu,” kata Afandi kepada Antara per telepon, Jumat malam.

Afandi mengemukakan hal ini, menanggapi tertangkapnya Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy alias Romi dalam kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag.

Menurut Afandi, pengangkatan jabatan seperti Kepala Kemenag bukan karena suap, akan tetapi karena berdasarkan potensi yang dimiliki, jenjang kepangkatan.

“Jadi tidak ada praktik suap. Yang mengangkat kepala Kemenag itu kan Kanwil Kemenag, bukan ketua umum partai,” kata Afandi.

TIm KPK pada Sabtu pago mengamankan 5 orang di Jawa Timur, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Romi, sisanya ada 2-3 orang pejabat Kemenag dan satu orang dari swasta.

“Jadi dari pagi sampai siang tadi setelah kami mendapatkan informasi akan ada transaksi yang diduga melibatkan penyelenggara negara, maka tentu saja sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK kami harus menindaklanjuti hal tersebut,” kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Namun, KPK belum memutuskan apakah uang itu merupakan suap atau gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.

“Saya kira belum tepat saya sampaikan sekarang karena proses masih berjalan dan ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers,” tambah Febri.

Konferensi pers rencananya akan dilakukan pada Sabtu (16/3) sesuai dengan batas waktu OTT 1×24 jam.

“Informasi yang saya dengar tadi kelima orang diamankan di tempat yang berbeda, tapi semuanya di Jawa Timur rincinya apakah itu di rumah, di kantor, di jalan atau di mana nanti kami sampaikan pada saat konferensi pers,” ucap Febri.

KPK sebelumnya juga pernah menangani kasus suap terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten.

“Bagi KPK, bahasa yang lebih tepat tentu terkait dengan pengisian jabatan kami tidak merespon itu saya kira karena dalam konteks hukum yang kami duga terjadi adalah diduga ada pemberian dan penerimaan uang terkait pengisian jabatan,” tambah Febri.

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga: Kondisi korban penembakan Selandia Baru mulai membaik

Padang (ANTARA) – Kakak korban penembakan di Masjid Al Noor Kota Christcurch Selandia Baru Hendra mengatakan kondisi adiknya Zulfirmansyah dan anaknya M mulai membaik pascaserangan teror pada Jumat siang.

“Adik saya kondisinya sudah mulai stabil namun belum sadar, sementara anaknya kondisinya juga mulai membaik,” kata dia di Padang, Jumat malam.

Ia mengatakan keduanya dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit di daerah tersebut.

Selain itu adiknya telah melalui operasi pengangkatan peluru yang ada di tubuhnya, untuk detail jumlah peluru yang bersarang di tubuh korban, dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

“Saya mendapat info, paru-parunya bocor karena peluru namun telah melalui masa kritis,” kata dia

Sedangkan anaknya kondisinya juga mulai membaik meskipun kaki dan tangannya terkena tembakan.

Sebelumnya dua korban teror penembakan di Masjid Al Noor Kota Christchurch Selandia Baru berasal dari Sumatera Barat yakni Zulfirmansyah dan anaknya berisial M.

Ia mengatakan Zulfirmansyah saat ini mengalami koma karena tubuhnya terkena peluru di beberapa bagian tubuhnya.

“Kami minta doa agar adik saya dapat selamat dari masa kritisnya,” katanya.

Sementara anak Zulfirmansyah, terkena tembakan di kakinya dan membuat kondisi kejiwaannya terguncang karena shock.

Ia mengaku mendapatkan info tersebut dari istri Zulfirmansyah sekitar pukul 13.00 WIB dan hal itu membuat dirinya terguncang.

“Saya mendapatkan informasi tadi siang dan hingga saat ini masih terus berharap kondisi mereka baik-baik saja,” kata dia.

Ia mengatakan adiknya dan keluarga pindah ke Selandia Baru sejak Januari 2019 karena ada pekerjaan di sana.

“Adik saya seorang seniman, sebelum pindah ke sana dia dan keluarga berdomisili di Yogyakarta,” kata dia.

Sebelumnya dua orang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi teror penembakan massal yang terjadi di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 13:40 (waktu setempat).

“Kami baru menerima informasi bahwa terdapat dua WNI yang tertembak dalam peristiwa penembakan di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta, Jumat.

Arrmanatha menyatakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh KBRI di Wellington dari kelompok WNI di Christchurch, bahwa dua WNI yang tertembak dalam peristiwa tersebut adalah seorang ayah dan anaknya. Keduanya sekarang masih mendapatkan perawatan di Christchurch Public Hospital.

“Ayahnya saat ini dirawat di ruang ICU dan anaknya juga dirawat di rumah sakit yang sama tetapi di ruang perawatan biasa,” ujar dia

Sebelumnya sebanyak 40 orang tewas dan lebih 20 lagi luka parah dalam aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat, yang disebut Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai serangan teroris.

Pembunuhan oleh sedikitnya seorang pria bersenjata itu dilakukan saat sholat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dan dikutuk di seluruh wilayah Asia.

“Kami mendapat laporan bahwa 40 orang meninggal dalam aksi kekerasan ekstrim ini,” kata Ardern. “Jelas serangan ini dapat dilukiskan sebagai serangan teroris,” katanya menambahkan.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNPT: Dialog sarana efektif cegah radikalisme di perguruan tinggi

Bandarlampung (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menilai, dialog dengan kalangan sivitas akademika merupakan sarana yang efektif dalam pencegahan paham radikal dan terorisme di perguruan tinggi di Indonesia.

“Tidak mungkin dan bukan zamannya lagi melarang ceramah di masjid kampus,” kata Sekretaris Utama BNPT Marsda TNI Dr A Adang Supriyadi, usai memberikan kuliah umum di auditorium Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila), di Bandarlampung, Jumat.

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini menilai, saat ini kampus merupakan sarana strategis untuk pencegahan radikalisme dan terorisme. Salah satu upaya strategis pencegahannya adalah melalui dialog, seperti diskusi atau yang sering disebut FGD (focus group discussion).

Adang menjelaskan, berdasarkan penelitian, keluarga dapat menjadi pintu masuk paham radikal dan terorisme bagi anaknya. Ia mencontohkan, seorang anak mendapatkan paham radikal dan akhirnya menjadi teroris karena doktrin dari ayahnya.

Sehari sebelumnya, Adang di depan ratusan pelajar se-Lampung pada kegiatan Lomba Video Pendek dan Diskusi Film, di Hotel Horison Bandarlampung (14/3) mengajak para pelajar untuk tidak saling mengejek dan mencaci-maki sesama, apalagi terhadap guru. Saling mengejek dapat menjadi awal radikalisme.

Pada Lomba Video Pendek dan Diskusi Film yang digelar BNPT dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Lampung itu, SMK Pelita Kabupaten Pesawaran dengan video berjudul “Warna” meraih juara pertama. Sedangkan karya berjudul “Merdeka” dari SMKN 7 Bandarlampung, dan “Mengapa” garapan SMAN 12 Bandarlampung masing-masing menjadi juara kedua dan ketiga.

“Tiga sekolah tersebut mewakili Lampung dalam Lomba Video Pendek ke tingkat nasional,” kata Ketua Bidang Pemuda dan Pendidikan FKPT Lampung Isbedy Stiawan ZS yang juga sastrawan mancanegara asal Lampung ini pula.

Pewarta: Budisantoso Budiman
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sandiaga sampaikan bela sungkawa insiden penembakan di Selandia Baru

Jakarta (ANTARA) – Calon wakil presiden, Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan bela sungkawa atas insiden penembakan di Selandia Baru yang disampaikan dalam akun instagram atas nama Sandiaga Salahuddin Uno pada hari Jumat dilengkapi dengan video.

Dengan status tertulis, Innalillahi wa inna ilaihi raji’un.

Belasungkawa yang sangat mendalam atas insiden, musibah penembakan di Masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru.

“Mari kita saling mendoakan agar para korban dan juga keluarganya selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala,” kata Sandiaga.

Dan kami berharap kasus ini bisa cepat terselesaikan seadil-adilnya demi menjaga kedamaian, persatuan dan persaudaraan ummat manusia di seluruh belahan dunia.

Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy miliki total harta kekayaan Rp11,834 miliar

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy alias Rommy yang baru saja terkena operasi tangkap tangan oleh KPK memiliki total kekayaan Rp11,834 miliar.

Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs acch.kpk.go.id, di Jakarta, Jumat, Rommy melaporkan harta kekayaannya itu pada tanggal 19 Maret 2010 dengan jabatannya sebagai anggota DPR RI periode 2009 s.d. 2014.

Rommy memiliki harta bergerak senilai Rp2,551 miliar berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, Rommy juga memiliki harta bergerak senilai Rp775,5 juta terdiri atas empat kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.

Selain itu, Rommy juga memiliki harta bergerak berupa usaha dari PT Dugapat Mas dengan nilai Rp1,478 miliar.

Harta bergerak yang dimilikinya adalah batu mulia, logam mulia, dan benda bergerak lainnya dengan total Rp425 juta.

Selain harta bergerak dan harta tidak bergerak, Rommy juga memiliki surat berharga dengan nilai Rp1,154 miliar serta giro dan setara kas senilai Rp5,284 miliar dan 51.377 dolar AS.

Rommy juga tercatat miliki piutang Rp164,7 juta dan tidak memiliki utang.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PPP DPR itu diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada hari Jumat (15/3) pagi di Sidoarjo, Jawa Timur. Rommy lalu menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan lima orang lainnya, dua hingga tiga orang di antaranya pejabat Kementerian Agama, satu orang staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

KPK menduga Rommy terlibat kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

“Yang bisa disampaikan saat ini ada uang yang diamankan dalam pecahan rupiah yang diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian. Kementerian ini tidak hanya di Jakarta, tetapi juga jaringan atau struktur Kementerian yang ada di daerah juga,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Jokowi: Kita tunggu keterangan resmi dari KPK

Medan (ANTARA) – Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo mengaku dirinya masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait status Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy pasca OTT oleh lembaga anti rasuah tersebut.

“Kita tunggu keterangan resmi dari KPK,” katanya di Medan, Jumat.

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri acara “Doa Satukan Negeri” di Gedung Serbaguna Jalan Pancing Medan, Sumatera Utara, terkait kasus OTT yang terjadi terhadap ketua Umum PPP selaku partai pendukung.

Selama proses penyidikan yang dilakukan KPK, Jokowi mengaku tetap menghormati setiap proses hukum yang sedang berjalan.

Dia juga mengaku tidak ingin berspekulasi lebih jauh terkait kasus tersebut.

“Kami masih menunggu informasi terkini terkait perkembangan kasus itu,” katanya.

Pewarta: Juraidi dan Donny
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK usulkan Rp20 triliun untuk pembiayaan parpol

Jakarta (ANTARA) – KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik (parpol)

“Misalkan partai dibiayai Rp20 triliun, dibanding APBN kita tidak ada apa-apanya dibanding bila tidak dibiayai bagaimana rusaknya,” kata Agus Rahardjo di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Jumat.

Agus menyampaikan hal tersebut dalam Talkshow Pemilu Berintegritas “Pilih Yang Jujur” yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina. Acara itu juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan kampus dan para pemilih pemula lainnya.

“Kalau bisa diberikan pendanaan ke partai, kita bisa paksa agar partai diaudit secara mendalam oleh KPK dan dimungkinkan kalau partai didiskualifikasi tidak ikut pemilu,” tambah Agus.

Dengan pembiayaan yang berasal dari negara tersebut, artinya parpol pun bertanggung jawab ke negara.

“Cukup misalnya dengan Rp20 triliun dan BPK bisa masuk secara mendalam, dana ini dipakai untuk apa dan pada saat pejabat publik berkampanye misalnya untuk apa, apakah melanggar aturan kampanye atau tidak, bisa masuk dari situ,” katanya.

Aturan tersebut misalnya dapat dilakukan dengan revisi UU Partai Politik.

KPK rencananya juga akan mengumumkan para calon anggota legislatif yang taat menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

“Awal April akan kita umumkan siapa yang sudah lapor LHKPN, terutama petahana. Kalau petahana belum lapor, sebaiknya sama sekali tidak kita pilih,” ungkap Agus.

Sedangkan peneliti ICW Almas juga mengaku mendorong UU parpol direvisi.

“Kami sepakat dengan KPK bahwa partai politik harus didanai sebagian oleh negara. Kalau dari perhitungan ICW, 30 persen adalah angka yang cukup bagi negara membiayai partai politik, 30 persen lainnya dari anggota partai dan 40 persen dari publik atau pihak ketiga tapi kalau kita hanya bicara kenaikan bantuan tanpa bicara sanksi mungkin itu tidak akan mengubah apapun, partai politik akan tetap korup,” kata Almas.

Sanksi yang bisa diterapkan menurut Almas, bagi partai politik terbukti melakukan korupsi atau terlibat dalam kasus korupsi atau menggunakan uang bantuan dari negara untuk korupsi dilarang mengikuti pemilu pada pemilu terdekat.

“Apakah mungkin? Sangat mungkin. Di UU Pilkada sekarang ketika partai politik terbukti menerima mahar politik di Pilkada selanjutnya dilarang mencalonkan pasangan calon,” tegas Almas.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenag konfirmasi penyegelan ruang Menag

DKI Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Mastuki mengonfirmasi penyegelan ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Benar,” kata Mastuki saat dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa Kemenag akan kooperatif dengan KPK, terutama soal prosedur penyegelan ruang kerja Menag sebagai lanjutan pemeriksaan pascaoperasi tangkap tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy) di Sidoarjo.

Mastuki mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan kasus tersebut sehingga langkah-langkah Kemenag merespons tindakan KPK akan terus dilakukan.

Terlebih, kata dia, kasus OTT Romy masih berkembang. Dengan begitu, langkah-langkah yang perlu dilakukan belum diputuskan, seperti upaya bantuan hukum dan hal lain yang terkait.

“Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK,” katanya.

Berdasarkan pengamatan ANTARA, lobi gedung utama tempat ruang kerja Menag di area Lapangan Banteng aksesnya dibatasi bagi rekan media usai penyegelan oleh KPK.

Pada pukul 21.13 WIB, sejumlah rekan media tetap bertahan menunggu perkembangan situasi di sekitar Gedung Kementerian Agama.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Bali ingatkan jajarannya hindari “jus KPK”

Saya pun kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan Pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari.”

Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajarannya untuk menghindari “jus KPK” dan jangan sampai terkena operasi tangkap tangan gara-gara kasus korupsi.

“Kalau kedapatan melakukan korupsi dan dipanggil ke kantor KPK itu ada yang bilang rasanya seperti naik ‘tangga sorga’. Ada juga istilah yang bilang jus apa yang paling cepat dan manjur untuk menurunkan berat badan? Jawabannya jus KPK, pasti cepat turun drastis berat badannya setelah dipanggil KPK karena tidak bisa tidur,” kata Koster saat membuka Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Denpasar, Jumat.

Oleh karena itu, di hadapan segenap bupati/ wali kota dam perwakilan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali serta jajarannya, Koster mengingatkan untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran sehingga bisa terhindar dari “jus KPK”.

“Saya pun kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan Pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari,” ujar Gubernur kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng tersebut.

Koster juga mengharapkan semuanya mengedepankan dedikasi yang baik dalam bekerja yang didukung pula oleh komitmen.

“Yang penting bekerja sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan harapan masyarakat, itu saja cukup. Kepuasan itu tidak ada batasnya, jadi kalau sudah dirasa cukup ya distop saja kepuasannya,” ucapnya.

Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bali, mencakup pengelolaan APBD, SDM, barang dan jasa serta aset dan perizinan. Di samping itu juga untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan hingga pencegahan korupsi di sektor swasta.

“Korupsi adalah persoalan serius, harus disikapi dengan penindakan dan pencegahan dan menjadi fokus pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin mendukung dan mengapresiasi tinggi kerja KPK di Bali agar Bali bersih dan bebas korupsi,” katanya.

Di sisi lain, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha merasa senang dengan komitmen Gubernur Bali dan jajaran dalam rapat evaluasi yang juga sebagai rencana aksi untuk pencegahan korupsi di Bali tersebut.

“Saya apresiasi dan senang sekali karena Napak Gubernur memastikan untuk hadir langsung karena tentu saja menganggap acara ini amat penting untuk pengelolaan pemerintahan ke depan. Saya bilang begini karena berdasar pengalaman, saham terbesar untuk keberhasilan ataupun kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah adalah karena komitmen kepala daerahnya, besaran pengaruhnya lebih dari 50 persen,” ucapnya.

Suwandha juga mengharapkan jajaran OPD dan ASN segera melengkapi pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena juga jadi salah satu faktor yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu reformasi birokrasi dan pelaporan gratifikasi juga jadi sorotan utama agar pengelolaan pemerintahan bisa berjalan bersih dan bebas indikasi korupsi.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Penangkapan Romahurmuziy bisa berikan citra positif untuk petahana

Penangkapan ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakkan hukumnya ada prinsip persamaan di mata hukum yang sedang dilaksanakan, sehingga penangkapan ini perlu diapresiasi

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dan hukum dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan, berpendapat penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi bisa memberikan citra positif untuk Presiden Joko Widodo selaku petahana dalam Pilpres 2019.

“Penangkapan ini tentu akan memberikan pengaruh di dalam konteks politik, namun juga bisa memberikan citra positif bagi petahana (Joko Widodo),” ujar Jimmy ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Menurut Jimmy penangkapan Romi dapat dijadikan bukti bahwa di dalam pemerintahan Joko Widodo, tidak ada satu orangpun yang kebal terhadap hukum, bahkan ketua umum sebuah partai koalisi sekalipun.

“Penangkapan ini menunjukkan bahwa dalam proses penegakkan hukumnya ada prinsip persamaan di mata hukum yang sedang dilaksanakan, sehingga penangkapan ini perlu diapresiasi,” ujar Jimmy.

Lebih lanjut Jimmy berpendapat supaya Romi mengundurkan diri dari partainya, sebagai bentuk penghormatan Romi terhadap proses penegakkan hukum dan demi kelancaran penegakan hukum.

“Masyarakat akan lebih mengapresiasi bila ada petinggi parpol dalam kontestasi politik ini yang mengundurkan diri, apalagi setelah terjerat dalam OTT KPK,” tambah Jimmy.

KPK mengonfirmasi telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi di Jawa Timur.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan jumlah uang yang disita oleh KPK dalam OTT tersebut tidak banyak, namun uang tersebut bukanlah pemberian yang pertama.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan enam orang, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Romi, tiga orang pejabat Kementerian Agama, satu staf penyelenggara negara, dan satu orang pihak swasta.

Baca juga: Rommy tiba di gedung KPK
Baca juga: Pengamat: Rommy harus mengundurkan diri
Baca juga: Ketua KPK: Uang yang disita dalam OTT Rommy tidak banyak

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

RI tegaskan pentingnya kerjasama dunia bebas narkoba

London (ANTARA) – Indonesia menyampaikan pentingnya berbagai negara di dunia untuk melakukan penguatan kerja sama internasional untuk menanggapi tantangan yang dihadapi dalam menanggulangi masalah narkoba. Sepuluh tahun lalu, komunitas internasional melalui Deklarasi Politik dan Rencana Aksi 2009 berkomitmen untuk mengatasi masalah narkoba dunia dan mewujudkan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, sayangnya kenyataannya hingga saat ini penyalahgunaan narkoba masih merajalela.

KBRI Wina dalam keterangan pers yang diterima Antara London, Jumat menyebutkan sikap Indonesia tersebut dikemukakan dalam pernyataan nasional (national statement) Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal (Pol) Heru Winarko pada sesi debat umum Pertemuan Tingkat Menteri (Ministerial Segment) Sesi ke-62 Komisi Obat-Obatan Narkotika di Markas PBB Wina, Austria, Kamis (14/03).

Komisaris Jenderal (Pol) Heru Winarko mengatakan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah bersama seluruh negara di dunia, dan mengatasinya juga menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kerja sama internasional merupakan komponen penting dalam upaya menanggapi masalah narkoba dunia, utamanya untuk memberantas sindikat gembong narkoba,“ ujar Heru.

Lebih lanjut, Heru menegaskan Konvensi 1961, 1971 dan 1988 merupakan batu penjuru bagi pengaturan dan pengawasan obatan-obatan global dan nasional. Dalam kaitan ini, ketiga konvensi tersebut harus tetap menjadi dasar bagi negara-negara dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba di dunia. Ketiga konvensi memiliki fleksibilitas dan peraturan yang memadai untuk mengakomodasi berbagai permasalahan yang berkembang.

Selain itu, Heru juga menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia pada tataran nasional dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba, utamanya tentang Rencana Aksi Nasional Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2018-2019.

Rencana Aksi Nasional itu dikelompokan ke dalam empat kategori, yakni Bidang Pencegahan, Bidang Pemberantasan, Bidang Rehabilitasi, dan Penelitian dan Pengembangan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selama berkegiatan, Kepala BNN melakukan pertemuan bilateral dengan Jepang, RRT, Malaysia, Iran, International Narcotics Control Board (INCB), dan Community Anti-Drugs Coalitions of America (CADCA) guna membahas kerja sama dan hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pengawasan narkoba. Kepala BNN juga membuka secara resmi stan pameran Indonesia yang menampilkan program alternative development di Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Dubes/Wakil Tetap RI di Wina, Dr. Darmansjah Djumala, menjelaskan pertemuan tahunan CND merupakan ajang bagi berbagai negara untuk meningkatkan kerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.

Sesi tahun ini khusus karena terdapat Pertemuan Tingkat Menteri yang merupakan pertemuan tingkat tinggi negara-negara anggota dan peninjau CND guna meninjau sejauh mana komitmen komunitas internasional untuk memberantas penyalahgunaan narkoba telah tercapai.

Namun demikian, penting digarisbawahi bahwa persoalan yang dihadapi oleh negara dalam memberantas penyalahgunaan narkoba berbeda-beda, tergantung latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi masyarakatnya. Perbedaan kondisi ini mempengaruhi pendekatan negara-negara dalam menangani persoalan narkoba.

Sebagian besar negara maju dan Amerika Latin berpandangan bahwa penegakkan hukum yang keras dipandang sudah tidak lagi efektif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkoba. Pendekatan melalui upaya pencegahan dan rehabilitasi berdasarkan prinsip kesehatan publik dan HAM dipandang lebih sesuai dalam mengatasi permasalahan narkoba dewasa ini

Di sisi lain, Indonesia serta umumnya negara-negara Afrika dan Asia melihat persoalan narkoba perlu ditangani secara lebih komprehensif, yakni dengan mengedepankan pendekatan yang berimbang antara pencegahan dan penegakkan hukum.

Oleh karena itu, menurut Djumala, penanganan masalah narkoba perlu dilakukan secara terintegrasi dan paralel dengan kebijakan global, melalui kerja sama yang erat antar-negara, dengan tetap menghormati sistem hukum serta karakteristik masing-masing negara.

Pertemuan Tingkat Menteri diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 Maret dan dilanjutkan dengan Sesi Reguler ke-62 CND pada tanggal 18 sampai 22 Maret mendatang.

Pertemuan Tingkat Menteri dihadiri Presiden Bolivia dan Perdana Menteri Mauritius, 35 menteri kabinet, 64 pejabat setingkat menteri, serta lebih dari 500 delegasi mewakili negara anggota dan peninjau CND serta organisasi internasional dan NGO. Delegasi RI dipimpin Kepala BNN didampingi Dubes/Watapri Wina selaku wakil ketua delegasi, serta beranggotakan perwakilan dari BNN, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Polri, BPOM, dan KBRI/PTRI Wina.

Pewarta: Zeynita Gibbons
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK minta pemilih muda lacak rekam jejak capres dan caleg

Jakarta (ANTARA) – Ketua KPK Agus Rahardjo meminta pemilih muda melacak rekam jejak calon presiden dan  calon anggota legislatif sebelum menentukan pilihan.

“Tolong jangan diam, pilih orang yang tepat, cara memilih pasti dengan menelusuri sejarah orang itu dan bisa dimulai beberapa website tertentu seperti jariungu.com, rekamjejak.net,  di-‘track’ saja DPRD-nya siapa, DPR-nya siapa, DPD-nya siapa termasuk  dua calon presiden itu bisa dilihat. Mudah-mudahan pada 17 April punya keyakinan memilih orang yang bisa mengubah negara jadi lebih baik,” kata Agus Rahardjo di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta, Jumat.

Agus menyampaikan hal tersebut dalam Talkshow Pemilu Berintegritas “Pilih Yang Jujur”,  yang juga dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan peneliti Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina. Acara itu juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan kampus dan para pemilih pemula lainnya.

“Walau memang ada daerah yang tingkat melek internet masih rendah, saya harap radio-radio atau TV daerah dapat menyebarkan rekam jejaknya meski sayangnya banyak media yang sudah memihak salah satu pihak,” tambah Agus.

Ketua KPU Arief Budiman menilai bahwa pintu pertama untuk menyejahterakan bangsa Indonesia adalah pemilu.

“Karena pemilu yang akan menempatkan orang-orang terbaik bangsa untuk mengurus bangsa ini, pada 17 April nanti mulai level paling rendah sampai tertinggi, kita akan menentukan orang-orang terbaik mengurus bangsa ini dari DPR, DPD, DPRD, sampai presiden dan wakil presiden, 
untuk mengurus bangsa ini lebih baik,” kata Arief.

Untuk mendapatkan calon pemimpin menurut Arief dengan mengecek ketaatan mereka dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

“Kami ingin membuat Peraturan KPU yang mengatakan kalau terpilih menjadi anggota dewan paling lama 7 hari melaporkan harta kekayaan,  kalau tidak diserahkan tidak bisa dilantik, ini bagian kami untuk membuat orang bekerja keras dan transparan,” tambah Arief.

KPU sendiri menurut Arief sudah meluncurkan aplikasi KPU RI PEMILU 2019 yang bisa diunduh para pemilih.

“Tinggal di genggaman ‘gadget’ bisa mengecek data pemilih, cek calon siapa yang mau dipilih, cek hoaks, hingga info Pemilu 2019,  ada semua yang info yang diperlukan,” ungkap Arief.

Sedangkan peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan hal pertama yang harus dicari oleh para pemilih adalah orang-orang yang dinilai dapat mengubah wajah legislatif dan eksekutif.

“Supaya tidak korup, tidak bolos, karena bahkan ada anggota DPR yang wajahnya tidak pernah ikut sidang komisi DPR dari 2014 sampai sekarang, jadi lihat rekam jejaknya dan tidak hanya melihat visi misi di jalanan, tapi kriteria utama harus melihat rekam jejak,” kata Almas.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nurdin Abdullah berduka cita atas penembakan Selandia Baru

Makassar (ANTARA) – Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah menyampaikan rasa duka mendalam atas tindakan terorisme yang terjadi di masjid di wilayah Christchurch, Selandia Baru, Jumat (15/3).

Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah di Makassar, Jumat, juga mendoakan korban atas serangan penembakan tersebut.

“Saya mewakili warga Sulawesi Selatan ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tindakan terorisme yang terjadi di Selandia Baru hari ini. Kita mengutuk keras kejadian terorisme ini,” kata Nurdin Abdullah dalam postingannya di Instagram miliknya.

Nurdin Abdullah berharap Pemerintah Selandia Baru bisa secara profesional dan transparan mengusut kejadian ini.

“Mari kita doakan seluruh korban, termasuk enam warga negara Indonesia yang ada di masjid ketika kejadian,” ucapnya.

Gubernur sekaligus mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh aksi terorisme ini, dan tidak menyebarkan video penembakan.

“Terakhir, jangan ikut menyebarkan video penembakan. Karena dengan ikut menyebarkan video itu, kita ikut menebarkan teror. Ingat, saring sebelum sharing,” pesannya.*

Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Akses ke ruangan Kemenag terbatas pascapenyegelan

DKI Jakarta (ANTARA) – Akses ke ruang kerja pejabat Kementerian Agama kini terbatas pascapenyegelan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dampak Operasi Tangkap Tangan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy (Romy) di Sidoarjo, Jumat.

Dalam pantauan Antara di Kantor Kementerian Agama, area Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat, pukul 20.18 WIB, akses lobi menuju ruang kerja pejabat Kemenag sudah dijaga ketat oleh petugas keamanan.

Wartawan hanya boleh berada di depan lobi menuju ruang kerja Menteri Agama di lantai dua. Pembatasan akses tersebut terjadi setelah ada kabar ruang kerja tersebut disegel Komisi Pemberantasan Korupsi pasca-OTT Rommy.

Pembatasan akses itu juga terdampak untuk sejumlah wartawan yang membutuhkan gambar peliputan ruangan kerja pejabat Kemenag.

Wartawan-wartawan media daring, cetak, foto, dan televisi tetap berada di sekitar lobi gedung utama letak ruangan para pejabat Kemenag.

Petugas keamanan penjaga parkir juga tidak bertindak sebagaimana hari biasanya dengan menanyakan aktivitas wartawan yang baru memarkir sepeda motornya.

Di hari biasa, petugas keamanan di area parkir motor membiarkan orang umum keluar masuk di lahan penitipan kendaraan tersebut. Hal itu tidak terjadi usai ada kabar penyegelan ruang kerja pimpinan Kemenag.

Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kompensasi korban bom Surabaya Rp1,81 miliar

Kompensasi hak korban diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Saksi dan Korban, dan majelis hakim mengabulkan hak tersebut

Jakarta (ANTARA) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat mengabulkan permohonan kompensasi sebesar Rp1,18 miliar yang diajukan 17 orang korban bom di Surabaya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Majelis hakim mengabulkan permohonan kompensasi tersebut dalam sidang putusan terdakwa Syamsul Arifin alias Abu Umar pada Kamis (14/3).

Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengapresiasi putusan majelis hakim PN Jakarta Barat yang mengabulkan kompensasi, sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak korban terorisme.

Kompensasi diajukan para korban melalui LPSK dan disampaikan jaksa penuntut umum melalui tuntutan di persidangan.

“Kompensasi hak korban diatur dalam undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Saksi dan Korban, dan majelis hakim mengabulkan hak tersebut,” kata Susilaningtias.

Susilaningtias mengatakan dikabulkannya kompensasi itu menambah daftar keberhasilan korban tindak pidana terorisme dalam menuntut haknya mendapatkan ganti kerugian.

Selanjutnya, ganti kerugian akan dibayarkan negara melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan perlindungan saksi dan korban.

Terdapat beberapa hal yang mendasari penghitungan kompensasi yang diajukan 17 korban tindak pidana terorisme di Subaraya, antara lain biaya pemulihan korban yang tidak ditanggung pemerintah, biaya penggantian operasional dan penggantian penghasilan yang hilang.

“Dalam komponen kompensasi yang diajukan, termasuk penggantian terhadap harga benda korban yang rusak atau hancur akibat tindak pidana tersebut,” ujar dia.

Ada pun Syamsul Arifin alias Abu Umar dinyatakan terbukti bersalah oleh majelis hakim PN Jakarta Barat dan dijatuhi vonis 10 tahun penjara. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 15 tahun penjara.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Lanal Mataram Tangkap Empat Nelayan Diduga Pengebom Ikan

Mataram (ANTARA) – Anggota Pangkalan Tentara Nasional Angkatan Laut (Lanal Mataram), Nusa Tenggara Barat menangkap empat orang nelayan asal Kabupaten Lombok Timur, karena diduga melakukan tindak pidana pengeboman ikan di perairan laut Seriwe, Kamis (14/3).

“Empat nelayan tersebut saat ini berada dalam sel tahanan Lanal Mataram, sambil menunggu proses penyidikan selesai,” kata Kepala Urusan Pembinaan dan Kemampuan Wilayah Maritim, Lanal Mataram Kapten Laut (P) Musliman SH, di Pulau Maringkik, Kabupaten Lombok Timur, Jumat.

Ia mengatakan empat orang nelayan tersebut ditangkap dalam sebuah operasi gabungan intel Lanal Mataram, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB dalam rangka pengamanan perairan di wilayah NTB, dari pengebom ikan di laut di perairan laut Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

Musliman mengatakan ketika akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap perahu yang ditumpangi, nelayan tersebut kabur.

Petugas kemudian memberikan tembakan peringatan, tetapi perahu tersebut semakin kencang, dan diberikan tembakan peringatan kedua, perahu tersebut masih kencang. Setelah diberikan tembakan peringatan ketiga, perahu mulai mengurangi kecepatan.

Setelah diberikan tembakan peringatan keempat, perahu tersebut berhenti. Petugas kemudian mengawal para terduga pelaku dari perairan Seriwe menuju ke Pelabuhan Tanjung Luar, Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur.

“Tiba di pelabuhan Tanjung Luar, pukul 10.45 WITA, dilaksanakan pelepasan mesin tempel dibantu oleh warga sekitar untuk dibawa ke Lanal Mataram, bersama barang bukti lainnya,” ujar Musliman.

Penyidik Lanal Mataram akan melakukan interogasi para terduga pelaku hingga selesai, dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DKP NTB. Dokumen hasil pemeriksaan akan diserahkan ke kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Para nelayan tersebut terancam hukuman enam tahun penjara sesuai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pewarta: Awaludin
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gubernur Sumbar kutuk penembakan di Selandia Baru

Padang (ANTARA) – Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengutuk penembakan membabi buta di Masjid Al Noor di dekat Hagley Park Kota Christchurch, Selandia Baru yang menewaskan 49 orang dan belasan terluka dan menyebutnya sebagai aksi teroris.

“Kita mengutuk semua aksi teror, apalagi jatuh banyak korban tewas dan terluka. Di antara yang terluka itu ada dua warga Sumbar,” katanya di Padang, Jumat.

Ia menyebut telah mendapat informasi ada dua warga Sumbar yang terluka akibat teror tersebut dan sekarang sedang mendapat perawatan medis.

“Kita berdoa untuk semua korban, dan mudah-mudahan keluarga diberikan kekuatan,” ujarnya.

Ia berharap pelaku penembakan itu dapat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku di Selandia Baru.

Informasi yang dihimpun, dua warga Sumbar menjadi korban dalam kejadian itu bernama Zul Firmansyah (39) asal Sumbar dan anaknya Omar (2 tahun). Saat ini keduanya sedang dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Selandia Baru.

Video penembakan di Masjid Al Noor yang ditayangkan langsung oleh pelaku tersebut, sempat viral di media sosial sebelum dihapus oleh Facebook dan Youtube.

Kementerian Kominfo juga mengeluarkan siaran pers agar tidak ada yang membagikan video brutal itu karena ada ancaman pidana berdasar UU ITE.

Baca juga: DPR kutuk penembakan di Selandia Baru

Baca juga: Putin kutuk serangan teroris mematikan di Selandia Baru

Baca juga: Yusril Mahendra ajak muslim galang solidaritas penembakan di Selandia Baru

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Rommy harus mengundurkan diri

Yang bersangkutan perlu mengundurkan diri untuk menghormati proses penegakkan hukum

Jakarta (ANTARA) – Pengamat politik dan hukum dari Universitas Udayana, Jimmy Usfunan mengatakan Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy harus mengundurkan diri dari partainya, setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan oleh KPK pada Jumat (15/3).

“Yang bersangkutan perlu mengundurkan diri untuk menghormati proses penegakkan hukum,” ujar Jimmy ketika dihubungi Antara di Jakarta, Jumat.

Menurut Jimmy penguduran diri Rommy menjadi sangat penting supaya proses hukum yang sedang berjalan dapat terlaksana dengan lancar dan tidak menimbulkan persoalan lain di kemudian hari.

“Karena ini nanti akan memunculkan polemik di masyarakat, bagaimana masyarakat melihat ketika ada seorang petinggi parpol yang ditangkap,” jelas Jimmy.

Jimmy berpendapat masyarakat akan menghargai bagaimana petinggi tersebut menghormati hukum dengan melakukan pengunduran diri.

“Apalagi ini adalah OTT, dan KPK tidak mungkin menangkap seseorang tanpa adanya dua alat bukti dan berdasarkan berbagai informasi yang sudah didapatkan dan disaring KPK,” tambah Jimmy.

KPK mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy di Surabaya, Jawa Timur.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan jumlah uang yang disita oleh KPK dalam OTT tersebut tidak banyak, namun uang tersebut bukanlah pemberian yang pertama.

Dalam OTT tersebut KPK mengamankan enam orang, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Rommy, tiga orang pejabat Kemterian Agama, seorang staf penyelenggara negara, dan satu orang pihak swasta.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Rommy tiba di gedung KPK

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy sudah tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat.

Rommy tiba sekitar pukul 20.10 WIB dikawal oleh seorang penyidik KPK dari Surabaya.

Rommy datang dengan mengenakan jaket hitam, kacamata hitam dan topi biru. Ia berjalan terus menunduk dan menghindari sorotan kamera wartawan.

Rommy bahkan terus berusaha bersembunyi di belakang tubuh pengawal tahanan yang menjaganya untuk masuk gedung KPK.

Ketua Fraksi PPP di DPR itu diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (15/3) pagi di Sidoarjo, Jawa Timur. Rommy lalu menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Timur, Surabaya.

Selain Rommy, KPK juga mengamankan lima orang lainnya yaitu 2-3 orang pejabat Kementerian Agama, satu orang staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

KPK menduga Rommy terlibat kasus pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

“Yang bisa disampaikan saat ini ada uang yang diamankan dalam pecahan rupiah, diduga itu terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian. Kementerian ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga jaringan atau struktur Kementerian yang ada di daerah juga,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Namun KPK belum memutuskan apakah uang itu merupakan suap atau gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.

“Saya kira belum tepat saya sampaikan sekarang karena proses masih berjalan dan ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers,” tambah Febri.

KPK rencananya akan melakukan konferensi pers di gedung KPK pada pukul 22.00 WIB malam ini.***2*** (T.D017)
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tiga Pengungsi Afghanistan di Pekanbaru Ditangkap karena Berzina

Pekanbaru (ANTARA) – Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Provinsi Riau menangkap tiga pengungsi asal Afghanistan karena melanggar tata tertib, yaitu melakukan perzinaan dengan warga negara Indonesia.

“Mereka berstatus pengungsi, walaupun begitu ketika mereka melakukan pelanggaran bukan berarti mereka kebal hukum di negara kita, karena ini termasuk pelanggaran berat,” kata Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Junior Sigalingging, di Pekanbaru, Jumat.

Tiga pengungsi Afghanistan yang melakukan perbuatan asusila tersebut bernama Esmatullah Gulami, Ahmad Shah Rezaie, dan Mustafa Ahmadi. Dalam data Rudenim, mereka rata-rata berusia 21 hingga 26 tahun dengan badan atletis dan berkulit putih bersih.

Rudenim Pekanbaru sempat memperlihatkan pengungsi bermasalah itu, namun mereka diminta memakai masker untuk menutupi hidung dan mulutnyta. Namun, wartawan tidak diberikan kesempatan untuk mewawancarai mereka.

Kasus Esmatullah Ghulami terjadi pada 25 Februari 2019 pukul 20.30 WIB yang terpergok petugas membawa kendaraan bermotor dengan seorang wanita Indonesia. Pengungsi berusia 21 tahun ini sempat melawan petugas ketika dimintai keterangan.

Kasus Ahmad Shah Rezaie lebih menghebohkan lagi, karena video hubungan percintaannya dengan wanita Indonesia yang sudah bersuami beredar luas “viral” di Youtube. Berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas perilaku pengungsi tersebut, Rudenim Pekanbaru menurunkan tim untuk menyelidiki kasus terhadap pria berumur 22 tahun itu.

“Setelah dilakukan komunikasi, yang bersangkutan (pengungsi) mengakui benar bahwa memiliki hubungan khusus dengan wanita tersebut,” kata Junior.

Kasus ketiga melibatkan pengungsi bernama Mustafa Ahmadi, 25 tahun. Rudenim Pekanbaru mendapat laporan dari warga bernama Aeric Lizer Situmorang pada 13 Maret 2019 yang mendatangi rumah pengungsi di Wisma Tasqya. Pelapor membawa massa mencari Mustafa karena imigran Afghanistan itu menjalin hubungan asmara dengan istrinya. Pelapor juga berencana untuk melanjutkan proses hukum ke pihak kepolisian.

Seluruh pengungsi yang bermasalah tersebut dipindahkan Rudenim dari rumah penampungan dan ditempatkan di ruang khusus yang terisolir di Gedung Rudenim Pekanbaru.

Menurut dia, potensi terjadi tindak pelanggaran asusila ini terjadi karena sudah banyak pengungsi Afghanistan bisa berbahasa Indonesia. Mereka mayoritas sudah lebih dari lima tahun tinggal di Pekanbaru, dan ditempatkan pada sembilan rumah-rumah penampungan pengungsian. Pengungsi juga bisa bebas berkeliaran di luar rumah penampungan dengan batas jam yang ditentukan.

“Mereka ketika diperiksa ngakunya berteman biasa. Tapi setelah ditelusuri, dan ditemukan ‘chat’ (obrolan) di handphone ketahuan kalau hubungannya sudah asusila,” katanya lagi.

Ia mengatakan Rudenim Pekanbaru merekomendasikan kepada lembaga IOM (International Organization for Migration) selaku perwakilan Organisasi PBB penanganan pengunngsi (UNHCR) agar pengungsi yang melakukan pelanggaran berat itu dipindahkan dari wilayah kerja Rudenim Pekanbaru.

“Wilayah kerja Rudenim Pekanbaru meliputi Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Kalau ada tempat, biar IOM cari ke Jakarta, Tanjung Pinang, dan Medan,” katanya.

Pada saat ini Rudenim Pekanbaru juga tengah menangani satu kasus pelanggaran tata tertib yang dilakukan pengungsi Afghanistan bernama Qurban Ali Ibrahim. Lelaki 22 tahun ini diamankan karena dua hari pergi dari rumah pengungsian di Wisma D’Cops tanpa melapor ke pihak sekuriti tempat akomodasi itu. Qurban kini juga menghuni ruang khusus di Rudenim Pekanbaru.

“Kurungan ini tidak ada batasnya. Sekali lagi di Rudenim ini dalam rangka pembinaan, tak ada seperti di lapas ada sekian bulan sekian tahun,” kata Junior.

Pewarta: FB Anggoro
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

BNN lakukan pengembangan kasus 100 kg sabu dalam kotak ikan

Singkawang (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional hingga saat ini terus melakukan pengembangan kasus pengungkapan sebanyak100 kilogram sabu dan ekstasi yang disembunyikan dalam kotak ikan di Bengkayang, Kalbar, Kamis (14/3) malam.

Kepala BNN Provinsi Kalbar, Brigjen (Pol) Suyatmo di Pontianak, Jumat, membenarkan adanya pengungkapan sabu dan ekstasi dalam jumlah besar oleh BNN.

“Hingga saat ini, pihak BNN dan Polda Kalbar terus mengembangkan kasus tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Kalbar, Irjen (Pol) Didi Haryono mengatakan, kasus tersebut masih dalam tahap pengembangan, sehingga rekan-rekan media harus sabar.

Ia mengimbau, kepada semua pihak agar tetap waspada, karena Kalbar bisa juga dijadikan daerah transit perdagangan narkotika jaringan internasional, bahkan juga bisa menjadi daerah tujuan dari barang haram tersebut.

“Apalagi pengungkapan narkotika jenis sabu dalam jumlah besar bukan yang pertama, sehingga semua pihak tetap waspada,” ujarnya.

Sebelumnya, BNN mengamankan 100 kilogram sabu dan ekstasi yang disembunyikan dalam kotak ikan di Bengkayang, Kalimantan Barat pada Kamis (14/3) malam.

“Barang bukti sabu tersebut ditemukan di dalam mobil yang dikendarai oleh HEN yang bernomor polisi B 1121 SRK warna silver,” kata Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Pol Arman Depari dalam pesan singkat whatsapp yang diterima di Jakarta Pusat.

Penangkapan terhadap HEN terjadi di depan pasar Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Kamis sekitar pukul 21.39 WIB.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil yang dikendarai HEN dan ditemukan 106 bungkus plastik narkotika di dalam lima kotak ikan secara terpisah.

Narkotika terdiri dari sabu dan ekstasi diperkirakan seberat 100 kilogram.

Tidak beberapa lama di wilayah yang sama diamankan seorang laki laki bernama AR yang sedang mengendarai mobil bernomor polisi KB 1527 SP dengan barang bukti tiga unit telepon genggam.

“AR diduga yang memerintahkan atau kendalikan HEN. Sementara HEN menerima narkotika dalam kotak ikan dari tiga orang yang tidak dikenal di wilayah Pantai Gosong,” kata Arman.

Pewarta: Andilala
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Zulkifli Hasan prihatin Rommy kena OTT KPK

Bandung (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan prihatin dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, yang terkena OTT oleh KPK, di salah satu hotel berbintang di Jln. Basuki Rahmat Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

“Tentunya saya sangat prihatin,” kata Zulkifli Hasan seusai menghadiri Road Show dan Polmark Indonesia yang diisi dengan Pidato Kerakyatan dan Keummatan bertema “Mendengar Suara Millenials dan Netizens”, di Kota Bandung, Jumat.

Sebagai sesama rekan di kancah politik nasional, Zulkifli Hasan berharap Rommy diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi hal tersebut.

“Saya prihatin, itu teman kita, untuk Rommy mudah-mudahan diberikan kekuatan ketabahan, kesabaran, oleh Allah SWT,” kata dia. Dia mengatakan apa pun perkembangan yang terjadi terkait Rommy, pihaknya akan menunggu keterangan resmi dari KPK.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima lima orang yang salah satunya diduga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, di salah satu hotel berbintang di Jalan Basuki Rahmat Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

“Infonya benar tapi tanya KPK, semua wewenang KPK,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Burung Mangera Rommy dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di salah satu ruangan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Orang tua korban penembakan Selandia Baru belum diberitahu

Kami belum memberitahu orang tua di Padang karena khawatir akan terguncang karena persoalan ini

Padang (ANTARA) – Kakak korban penembakan di Masjid Al Noor Kota Christchurch, Selandia Baru, Hendra mengatakan orang tua mereka belum diberitahu terkait kejadian yang menimpa adiknya Zulfirmansyah dan anaknya yang tertembak di masjid tersebut.

“Kami belum memberitahu orang tua di Padang karena khawatir akan terguncang karena persoalan ini,” kata dia di Padang, Jumat.

Dirinya meminta agar awak media jangan datang ke rumah orang tua mereka karena hingga saat ini dirinya belum memberitahukan hal tersebut.

“Kami minta doa agar adik kami dan anaknya melewati masa krisisnya,” ucap dia.

Ia mengatakan Zulfirmansyah saat ini mengalami koma karena terkena peluru di beberapa bagian tubuhnya.

“Kami minta doa agar adik saya dapat selamat dari masa kritisnya,” ujarnya, lirih.

Sementara anak Zulfirmansyah, terkena tembakan di kakinya dan membuat kondisi kejiwaannya terguncang.

Ia mengaku mendapatkan info tersebut dari istri Zulfirmansyah sekitar pukul 13.00 WIB, dan hal itu membuat dia dirinya terguncang.

“Saya mendapatkan informasi tadi siang dan hingga saat ini masih terus berharap kondisi mereka baik-baik saja,” ujar dia, berharap.

Ia mengatakan adiknya dan keluarga berpindah ke Selandia Baru sejak Januari 2019 karena ada pekerjaan di sana.

“Adik saya seorang seniman, sebelum pindah ke sana dia dan keluarga berdomisili di Yogyakarta,” tabahnya.

Sebelumnya, dua orang warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban dalam aksi teror penembakan massal yang terjadi di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat, 15 Maret 2019, pukul 13:40 (waktu setempat).

“Kami baru menerima informasi bahwa terdapat dua WNI yang tertembak dalam peristiwa penembakan di masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir di Jakarta.

Arrmanatha menyatakan berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh KBRI di Wellington dari kelompok WNI di Christchurch, bahwa dua WNI yang tertembak dalam peristiwa tersebut adalah seorang ayah dan anaknya. Keduanya sekarang masih mendapatkan perawatan di Christchurch Public Hospital.

“Ayahnya saat ini dirawat di ruang ICU dan anaknya juga dirawat di rumah sakit yang sama tetapi di ruang perawatan biasa,” ujar dia

Sebelumnya sebanyak 40 orang tewas dan lebih 20 lagi luka parah dalam aksi penembakan di dua masjid di Selandia Baru pada Jumat, yang disebut Perdana Menteri Jacinda Ardern sebagai serangan teroris.

Pembunuhan oleh sedikitnya seorang pria bersenjata itu dilakukan saat Shalat Jumat berlangsung di Kota Christchurch. Itu merupakan penembakan massal terburuk di negara itu dan dikutuk di seluruh wilayah Asia.

“Kami mendapat laporan bahwa 40 orang meninggal dalam aksi kekerasan ekstrim ini. Jelas serangan ini dapat dilukiskan sebagai serangan teroris,” kata Ardern.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua KPK: Uang yang disita dalam OTT Rommy tidak banyak

Jakarta (ANTARA) – Ketua KPK Agus Rahardjo mengakui bahwa uang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua Umum Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy tidak banyak.

“Uangnya tidak banyak, tapi saya belum terima laporan lengkap, tapi yang perlu dicatat itu bukan pemberian yang pertama karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK Jakarta, Jumat.

KPK mengamankan 6 orang pada pagi ini di Jawa Timur, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias, 2-3 orang pejabat Kemenag, satu staf penyelenggara negara dan satu orang dari swasta.

Meski demikian, Agus belum mengonfirmasi status hukum Rommy.

“Saya belum bisa mengkonfirmasi itu ya, tapi tunggu saja sebentar kalau yang dibawa katanya memang ada, tapi statusnya kita belum tahu karena masih menunggu pemeriksaan.,” tambah Agus.

Agus hanya mengonfirmasi penerimaan suap itu terkait dengan promosi jabatan.

“Terkait dengan suap yang terkait dengan promosi jabatan untuk menjabat tertentu kemudian yang bersangkutan menerima suap,” ungkap Agus.

Sedangkan mengenai modus penerimaan suap itu, Agus belum menjelaskannnya.

“Kita tunggu saja karena terus terang pemeriksaannya belum selesai. Anda tunggu saja kemudian kita nanti malam atau besok akan konpers mengenai ini,” ungkap Agus.

Agus mengaku bahwa KPK menerima laporan masyarakat yang kemudian diverifikasi.

Baca juga: Ma’ruf Amin: Kabar tertangkapnya Romahurmuziy adalah kasus pribadi

Baca juga: Romahurmuziy dibawa ke Jakarta usai pemeriksaan di Mapolda Jatim

Baca juga: TKN: Presiden dukung penuh penegakan hukum KPK

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kata pengamat putusan MK buka celah penyalahgunaan fasilitas negara

Sekali pun kita harus hormati, tapi putusan MK itu telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara oleh capres petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019

JAKARTA (ANTARA) – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Pakuan Andi Asrun menilai putusan MK atas pengujian Pasal 229 ayat 1 UU 7/2017 (UU Pemilu) terkait hak cuti capres petahana, telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara.

“Sekali pun kita harus hormati, tapi putusan MK itu telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara oleh capres petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019,” jelas Andi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurut Asrun hal itu disebabkan karena tidak ada yang bisa mengawasi petahana dalam penggunaan fasilitas negara, terutama ketika yang bersangkutan dalam waktu yang bersamaan melakukan kampanye saya melaksanakan tugas sebagai presiden.

“Sangat sulit bagi Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi kepada petahana dalam hal terjadi penggunaan fasilitas negara pada waktu kampanye,” ujar Asrun.

Asrun kemudian mengimbau supaya para pemantau Pemilu dapat mengawasi pemakaian fasilitas negara oleh petahana dalam kunjungan kerjanya.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye capres dan cawapres bagi petahana adalah konstitusional.

Mahkamah berpendapat Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi capres dan cawapres petahana tidak akan dikurangi.

Menurut Mahkamah bila capres dan cawapres petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres.

Kendati demikian undang-undang tetap akan memberikan batasan bagi calon petahana dalam melaksanakan hak kampanye, supaya yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya tersebut.

Pembatasan tersebut dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Round Up – Romahurmuziy kena OTT KPK

Surabaya (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap lima orang yang salah satunya diduga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy, di salah satu hotel berbintang di Jln. Basuki Rahmat Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

“Infonya benar tapi tanya KPK, semua wewenang KPK,” kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Burung Mangera.

Rommy dilaporkan sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di salah satu ruangan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi wartawan membenarkan adanya OTT yang dilakukan KPK, tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Itu ranah KPK, coba tanya KPK,” ucap Barung.

Saat ini, pihak-pihak yang terkena OTT KPK telah dibawa ke Subdit III Tipikor Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengungkapkan ada beberapa orang yang saat ini tengah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mapolda setempat.

Pemeriksaan itu diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jawa Timur.

“Saya belum tahu (siapa saja yang diperiksa. Tapi ada beberapa orang,” kata Luki Hermawan.

Luki mengatakan, sampai saat ini KPK sedang memeriksa beberapa orang tersebut di ruangan Subdit III Tipikor Polda Jatim.

“Tadi pagi ada yang ke sini pinjam ruangan. Ada beberapa yang diperiksa. Saya belum tau dipinjam sampai kapan,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik KPK mengamankan satu unit koper, satu kantong plastik berwarna putih berkas yang diduga barang bukti OTT tersebut dan membawanya ke mobil.

Sebelumnya KPK mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy yang karib dengan sapaan Romi.

“Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Agus juga belum menyampaikan kasus apa yang menjerat Rommy. “Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” ungkap Agus.

KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam satu OTT.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibawa dari Mapolda Jawa Timur di Surabaya menuju Gedung KPK di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi membenarkan Romahurmuziy telah dibawa usai menjalani pemeriksaan sekitar pukul 09.30 WIB, dan keluar sekitar pukul 13.30 WIB.

“Sudah keluar itu dari tadi itu jam-jam setengah dua (13.30 WIB) udah keluar kan sebentar saja itu,” ungkap Barung.

Romahurmuziy keluar bersama beberapa orang lain yang menjalani pemeriksaan luput dari pengawasan awak media, mengingat kesemuanya digelandang lewat pintu yang berlainan yakni di gedung Ditreskrimsus Polda Jatim.

Namun demikian, Barung masih enggan mengungkapkan berapa orang yang diamankan, siapa saja yang diamankan, dan di mana mereka diamankan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kanwil Kemenag Jatim) mengklarifikasi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinformasikan terjadi di wilayahnya.

Kepala Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenag Jatim Markus saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat, menegaskan OTT tersebut tidak ada kaitannya dengan kementerian agama.

“Saya sudah baca beritanya yang mengabarkan tadi pagi ada penangkapan seorang ketua umum partai politik di Kanwil Kemenag di Sidoarjo. Sudah saya cek, tidak ada itu,” katanya.

Markus memohon agar informasi tersebut diluruskan. “Intinya tidak ada OTT di Kantor Kemenag Sidoarjo atau wilayah Kanwil Kemenag Jatim lainnya tadi pagi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim Haris Hasanudin sampai dengan siang ini masih belum diketahui keberadaannya, menyusul santer diberitakan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan komisi pemberantasan korupsi (KPK) kepada terduga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Jatim.

Humas Kanwil Kemenang Jatim Markus di Sidoarjo mengatakan, dirinya tidak mengetahui secara pasti keberadaan pimpinannya tersebut.

“Tadi sempat saya hubungi nomornya masih aktif, tetapi tidak diangkat. Coba nanti saya hubungi lagi,” katanya saat dikonfirmasi di Kantor Kemenag Jatim.

Ia mengemukakan, pihaknya tidak berani menyimpulkan apakah ada kaitannya dengan OTT tersebut atau tidak, tetapi yang jelas pimpinannya tidak bisa dihubungi sampai dengan siang ini.

“Tadi pagi sempat ikut senam bersama, kemudian ada kegiatan biometrik haji di BG Juntion Surabaya,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan fakta di lapangan yang mengatakan bahwa tidak ada operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di lokasi ini. “Saya sampaikan bahwa tidak ada OTT di Kanwil Kemenag Jatim,” katanya.

Sedangkan petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini masih sulit dikonfirmasi atas kabar operasi tangkap tangan terhadap Ketua Umum partainya Romahurmuziy.

Sekjen PPP Arsul Sani belum merespon baik ketika dihubungi melalui telepon selular maupun melalui aplikasi WhatsApp. Wasekjen PPP Achmad Baidowi juga belum dapat dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur Musyafa Noer mengimbau kader dan calon anggota legislatif yang maju melalui partainya tetap fokus menjelang Pemilihan Umum 17 April 2019.

“Kader harus tetap tegar dan bersabar menerima ujian ini, bahkan harus tetap fokus menjelang Pemilu,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui ponselnya di Surabaya.

Ia juga mengakui bahwa ketua umumnya, Romahurmuziy atau akrab disapa Romi merupakan salah seorang yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya hari ini.

“Sepertinya iya, karena sejak tadi saya kontak orangnya tidak bisa. Mungkin semua alat komunikasinya sudah disita sama petugas,” ucap ketua fraksi PPP DPRD Jatim tersebut.

Meski terpengaruh, namun politikus senior tersebut tetap berharap keluarga besar PPP tidak lengah, bahkan hilang konsentrasinya memenangkan kontestasi Pemilu yang kurang 31 hari lagi itu.

Terkait persoalan hukum, ia menyerahkan sepenuhnya terhadap aparat dan pihaknya menunggu arahan selanjutnya dari DPP karena menyangkut personal ketua umum.

Musyafa juga menjelaskan bahwa dirinya menerima laporan penangkapan ketua umumnya di salah satu hotel di kawasan Basuki Rahmat Surabaya, bukan di kantor Kanwil Kemenag Jatim di Sidoarjo.

Sedangkan, kehadiran Rommy di Jatim dalam rangka konsolidasi partai sejak Rabu, yaitu ke Malang Raya, kemudian Kamis ke Blitar serta Kediri, kemudian menginap di Surabaya.

“Saya tidak berada di hotel karena pulang ke rumah, lalu pagi tadi dapat kabar seperti itu. Tapi, bersama siapanya yang ditangkap di hotel saya juga belum tahu pasti,” ujarnya.

Komentar Mahfud hingga JK

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD membuat cuitan di Twitter @mohmahfudmd tentang operasi tangkap tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi oleh KPK.

Cuitan itu ditulis Mahfud dengan bahasa Inggris menyertakan judul serta link berita daring tentang penangkapan Romahurmuziy.

“Ketum PPP Romahurmuziy Ditangkap KPK dan Langsung Menuju Jakarta – ASUMSI –> As I told you at that night, in Darmawangsa Hotel: everything is matter of time.!,” tulis Mahfud.

Jika diartikan, bunyi cuitan Mahfud adalah “Seperti saya katakan malam itu di Hotel Dharmawangsa: semuanya hanya masalah waktu.”

Belum diketahui apa maksud cuitan Mahfud. Namun, Mahfud sendiri tercatat pernah berselisih dengan Romahurmuziy soal penetapan cawapres pendamping Jokowi.

Saat itu Mahfud mengaku diberitahu Romahurmuziy bahwa namanya sudah final akan dideklarasikan menjadi cawapres Jokowi.

Mahfud juga mengaku diminta pihak istana mengukur kemeja putih untuk digunakan dalam deklarasi cawapres. Namun pada saat pengumuman justru nama Ma’ruf Amin yang ditetapkan sebagai cawapres.

Sejatinya terkait penetapan Ma’ruf sebagai cawapres, Mahfud mengaku legawa. Namun, Romahurmuziy di kemudian hari menyatakan di media, tidak pernah menginformasikan kepada Mahfud bahwa namanya sudah final.

Romahurmuziy juga menanyakan siapa yang meminta Mahfud mengukur kemeja putih untuk digunakan saat deklarasi cawapres. Hal ini pun membuat Mahfud tersinggung.

Dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) TVone, Agustus 2018, Mahfud berbicara lantang meminta Romahurmuziy tidak main-main dengannya. Di acara itu Mahfud juga menekankan dirinya ikut memburu Setya Novanto yang memiliki kasus korupsi.

“Mas, anda ini kok ngomongnya beda waktu ketemu saya, jangan main-mainlah. Dulu Setya Novanto punya kasus korupsi, dia senyum-senyum saja, dia bilang dilindungi oleh presiden. Lalu saya tanya melalui Pak Pratikno apa betul presiden melindungi Setya Novanto. Pak Pratikno bilang presiden netral dalam kasus hukum. Lalu saya buru Novanto, masuk bui, Jadi jangan main-main. Karena saya tahu catatan-catatan semua calon itu,” ujar Mahfud di ILC kala itu.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Jusuf Kalla, mengatakan penangkapan Romahurmuziy (Romi) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat berdampak pada kampanye partai tersebut dan pasangan capres-cawapres usungannya.

“Ya pastilah, terutama efeknya ke PPP, kalau (berdampak ke) PPP pasti juga ke yang lain-lain juga punya efek,” kata JK di Kantor Wakil Presiden Jakarta.

JK meminta masyarakat menunggu pernyataan resmi dari KPK terkait kasus dan status hukum terhadap Romahurmuziy.

“Saya belum tau, kita menunggu saja, menunggu (keterangan) yang benarnya, penjelasan KPK. Itu biar penjelasan hukum saja, kita tunggu penjelasan dari KPK,” tutur JK.

Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Fiki Satari mengatakan operasi tangkap tangan KPK terhadap Rommy adalah murni kasus pribadi dan tidak berkaitan dengan pilpres.

“Ini murni kasus pribadi tidak berkaitan dengan pilpres,” kata Fiki dalam konferensi pers di Media Center TKN, Cemara, Jakarta.

Fiki mengatakan TKN sangat terkejut sekaligus prihatin mendengar kabar OTT itu. Meski demikian TKN mendorong agar penegakan hukum kasus itu tetap dilakukan.

Fiki menekankan OTT terhadap Romahurmuziy menunjukkan pemerintah tidak mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung bagi siapapun warga negara tanpa terkecuali.

“Kami ingin mendorong proses ini supaya berjalan dengan baik dan transparan. Kami mendoakan Pak Rommy beserta keluarga dapat menjalani proses ini dengan kuat, dan semoga prosesnya dapat berjalan dengan seadil-adilnya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar dia.

Anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Tina Talisa meyakini operasi tangkap tangan KPK yang menimpa Ketua Umum PPP Romahurmuziy tidak memengaruhi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.

“Saya ingin menegaskan pernyataan Ketua TKN Pak Erick Thohir, yang menyampaikan bahwa kami meyakini tidak berpengaruh signifikan (terhadap elektabilitas), karena kasus ini murni kasus pribadi, tidak ada kaitannya dengan pilpres,” klaim Tina Talisa.

Tina meminta seluruh pihak tidak mengaitkan kasus pribadi yang menimpa Romahurmuziy dengan pilpres. “Meskipun kami meyakini bahwa tetap saja ada yang berupaya menghubung-hubungkan dengan pilpres, tapi kami memastikan ini tidak ada kaitan dengan pilpres,” ujar dia.

Tina mengatakan OTT itu merupakan bentuk nyata bahwa presiden dan pemerintah tidak melakukan intervensi hukum dan setiap orang setara di depan hukum.

Lebih jauh Tina menyampaikan TKN terkejut mendengar kabar OTT itu. TKN mendukung agar proses hukum berjalan seadil-adilnya.

“Kami mendoakan saudara Romahurmuziy dan keluarga diberikan kekuatan, dan kita berharap penegakan hukum ini akan terus dikedepankan sebagai praduga tak bersalah,” ujar mantan presenter televisi swasta itu.

KPK amankan uang

KPK mengamankan 5 orang pada pagi ini di Jawa Timur, salah satunya adalah penyelenggara negara yaitu Ketua Fraksi PPP sekaligus anggota Komisi XI DPR Romahurmuziy alias Romi, sisanya ada 2-3 orang pejabat Kemenag dan satu orang dari swasta.

“Tentu kami perlu mendalami lebih lanjut informasi-informasi tersebut dan KPK belum bisa menyebutkan siapa saja orang-orang yang diamankan,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah.

Dalam OTT itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang dalam pecahan rupiah.

“Yang bisa disampaikan saat ini ada uang yang diamankan dalam pecahan rupiah, diduga itu terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian. Kementerian ini tidak hanya di Jakarta tetapi juga jaringan atau struktur Kementerian yang ada di daerah juga,” tambah Febri.

KPK masih memeriksa kelima orang tersebut di Mapolda Jatim dan akan membawa Rommy ke Jakarta sehingga KPK belum memutuskan status hukum Rommy.

“Karena prosesnya masih berjalan sesuai hukum acara yang berlaku ada waktu paling lama 24 jam akan ditentukan status hukum perkaranya, apakah tetap di penyelidikan atau ditingkatkan ke penyidikan dan siapa yang menjadi tersangka kalau ditingkatkan ke proses penyidikan,” ungkap Febri.

“Pihak-pihak yang diamankan dan saat ini berarti Polda Jatim akan dibawa ke kantor KPK Jakarta malam ini untuk proses lebih lanjut,” tambah Febri.

Tim KPK mengamankan uang pecahan rupiah dalam OTT tersebut. “Ada uang yang kami amankan juga, karena itu ada diduga adalah bagian dari transaksi yang diindikasikan melibatkan penyelenggara negara tersebut,” ungkap Febri Diansyah.

“Jadi dari pagi sampai siang tadi setelah kami mendapatkan informasi akan ada transaksi yang diduga melibatkan penyelenggara negara, maka tentu saja sesuai dengan tugas dan kewenangan KPK kami harus menindaklanjuti hal tersebut,” ungkap Febri.

Namun, KPK belum memutuskan apakah uang itu merupakan suap atau gratifikasi atau bentuk korupsi lainnya.

“Saya kira belum tepat saya sampaikan sekarang karena proses masih berjalan dan ada waktu maksimal 24 jam nanti untuk menentukan status dan nanti akan kami jelaskan secara lebih rinci pada konferensi pers,” tambah Febri.

Konferensi pers rencananya dilakukan pada Sabtu (16/3) sesuai dengan batas waktu OTT 1×24 jam.

“Informasi yang saya dengar tadi kelima orang diamankan di tempat yang berbeda tapi semuanya di Jawa Timur rincinya apakah itu di rumah di kantor di jalan atau di mana nanti kami sampaikan pada saat konferensi pers,” ucap Febri.

KPK sebelumnya juga pernah menangani kasus suap terkait jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten.

“Bagi KPK, bahasa yang lebih tepat tentu terkait dengan pengisian jabatan kami tidak merespon itu saya kira karena dalam konteks hukum yang kami duga terjadi adalah diduga ada pemberian dan penerimaan uang terkait pengisian jabatan,” tambah Febri.

Pewarta: Chandra Hamdani Noor
Editor: Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Romahurmuziy dibawa ke Jakarta usai pemeriksaan di Mapolda Jatim

Sudah keluar itu dari tadi itu jam-jam setengah dua (13.30 WIB), sudah keluar kan sebentar saja itu

Surabaya (ANTARA) – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibawa dari Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya menuju Gedung KPK di Jakarta, Jumat siang.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi membenarkan Romahurmuziy telah dibawa usai menjalani pemeriksaan dari sekitar pukul 09.30 WIB dan keluar sekitar pukul 13.30 WIB.

“Sudah keluar itu dari tadi itu jam-jam setengah dua (13.30 WIB), sudah keluar kan sebentar saja itu,” ungkap Barung.

Keluarnya Romahurmuziy bersama beberapa orang lain yang menjalani pemeriksaan luput dari perhatian puluhan awak media yang sudah menunggu di depan gedung Ditreskrimsus Polda Jatim, mengingat kesemuanya digelandang lewat pintu yang berlainan.

Namun demikian, Barung masih enggan mengungkapkan berapa orang yang diamankan, siapa saja yang diamankan dan di mana mereka diamankan. “Semua itu ditangani KPK,” ujar Barung, menegaskan.

KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan OTT terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Rommy.

“Betul ada giat KPK di Jawa Timur, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPK bertempat di Polda Jatim,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat.

Agus juga belum menyampaikan kasus apa yang menjerat Rommy. “Tunggu konpers lanjutannya di KPK nanti malam atau besok pagi,” ungkap Agus.

KPK punya waktu 1×24 jam untuk menentukan status orang yang diamankan dalam satu OTT.

Pewarta: Didik Kusbiantoro/Willy Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019