Jaksa KPK cecar Eni Saragih mengenai “fee” halal

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mencecar anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih karena menyebut kalau “fee” yang ia terima dari pengusaha sebagai uang halal.
   
“Pak Kotjo mengatakan ia dapat 2,5 persen dan ini halal. Saya tanya kenapa halal, dia mengatakan saya dapat ‘agent fee’ dan membayar pajak,” kata Eni Maulani dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa.
   
“Iya itu halal untuk Pak Kotjo, memang ‘fee’ dari mana?” tanya JPU Ronald Worotikan dan dijawab Eni Saragih dari investor, yakni CHEC.
   
Eni Maulani Saragih dalam perkara ini didakwa menerima suap senilai Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blakgold Natural Resources (BNR) Ltd Johanes Budisutrisno Kotjo serta gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura (sekitar Rp410 juta) dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
   
“Fee” tersebut adalah imbalan dari pengurusan proyek “Independent Power Producer” (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.
   
Dalam dakwaan disebutkan bahwa Kotjo pada sekitar 2015 mencari investor dan mendapatkan CHEC Ltd sebagai investor proyek dengan kesepakatan bila proyek berjalan maka Kotjo mendapat “fee” sebesar 2,5 persen atau sekitar 25 juta dolar AS dari perkiraan nilai proyek 900 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut, Eni diduga juga akan mendapat bagian 3,5 persen atau sekitar 875 ribu dolar AS.
   
“Fee” itu yang kemudian dipakai Eni untuk sejumlah kegiatan partai Golkar termasuk Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai Golkar pada Desember 2017.
 
 “Dalam BAP saudara mengatakan ‘saya minta 3 juta dolar AS dari Pak Kotjo karena diminta Idrus untuk menjadikannya ketua umum. Awalnya Idrus telepon saya, memangnya Pak Idrus ini Plt ketua umum?” tanya jaksa Ronald.
 
Eni mengakui ia meminta langsung ke Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Pak Kotjo minta ketemu di darat tapi pada saat itu politik berubah, bang Idrus tidak lagi dikondisikan menjadi ketua umum tapi Pak Airlangga. Saya mengatakan ke Pak Kotjo tidak jadi karena politik berubah, semua dikondisikan Pak Airlangga jadi ketua umum karena sudah persetujuan Presiden, jadi 3 juta dolar AS itu tidak pernah ada,” jawab Eni.
   
Jaksa Ronald kembali menanyakan sebelumnya minta 400 ribu dolar Singapura.
   
“Iya itu sama. Pengkondisian juga, tapi tidak diberikan Pak Kotjo ke saya karena saya ditunjuk sebagai bendahara munas, jadinya saya minta untuk munaslub. Bagi saya itu berarti menyumbang buat partai apalagi dari sesuatu yang halal,” jawab Eni.
   
Menurut Eni, uang yang ia minta dari Kotjo berbeda antara uang untuk pengkondisian Idrus Marham sebagai ketua umum dan keperluan munaslub.
   
“Awalnya saya memang menanggapinya serius karena bagi saya, saya senang juga kalau abang saya jadi ketua umum makanya saya sampaikan ke Pal Kotjo. Tapi terus terang politik saat itu cepat berubah,” ungkap Eni.
   
“Tapi dalam percakapan juga disebutlah gampanglah nanti siapa tahu malah Eni yang jadi ketua umum. Ini benar,” tanya jaksa Ronald.
   
“Iya,” jawab Eni.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK memanggil enam saksi kasus proyek SPAM Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil enam saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Enam saksi dijadwalkan diperiksa untuk tiga tersangka berbeda masing-masing Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa enam orang saksi untuk tiga tersangka berbeda masing-masing BSU, ARE, dan DSA terkait kasus pelaksanaan proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tiga saksi akan diperiksa untuk tersangka Anggiat Partunggal, yakni dari unsur swasta masing-masing Agus Gendroyono, Soltan Simangunsong, dan Gibson Nainggolan.

Selanjutnya, dua saksi untuk tersangka Budi Suharto, yaitu anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Ari Sihombing dan pegawai pada bagian keuangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan  PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Michael Andry Wibowo.

Sedangkan satu saksi lainnya untuk tersangka Donny Sofyan Arifin, yakni Gator Prayogo dari unsur swasta.

Dalam penyidikan kasus SPAM tersebut, KPK telah mengidentifikasi adanya 20 proyek SPAM di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

Selanjutnya, KPK sedang mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT WKE dan PT TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR.

Selain itu, KPK juga sedang menelusuri dugaan praktek “fee” proyek atau suap di sejumlah proyek SPAM di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh dua perusahaan perusahaan tersebut. 

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut:

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil tiga saksi terkait kasus suap perizinan Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Tiga saksi itu dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

“Dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa tiga orang saksi untuk tersangka NHY,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Tiga saksi itu yakni mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno serta dua staf Sekretariat Dewan (Setwan) masing-masing Sartika Komala Sari dan Endang Setiani. 

Dalam penyidikan kasus tersebut, KPK sedang mendalami terhadap saksi yang dipanggil soal proses pembentukan Pansus Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), pembahasan pembentukan aturan tentang tata ruang di Kabupaten Bekasi serta sejumlah anggota DPRD yang diduga dibiayai berlibur ke Thailand.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Totok Sapto Indrato terkait kasus suap terkait putusan perkara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Tahun 2018.

KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut, yakni hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (IW) dan Irwan (I), Muhammad Ramadhan (MR) sebagai panitera pengganti PN Jakarta Selatan, Arif Fitrawan (AF) seorang advokat, dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga (MPS).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Totok Sapto Indrato sebagai saksi untuk tersangka AF,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, Totok sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus.

Selain Totok, KPK juga memanggil dua saksi lainnya untuk tersangka Arif Fitriawan, yakni dari pihak swasta masing-masing Isrullah Achmad dan Thomas Azali.

KPK menetapkan dua hakim yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekira Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen turut terguat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan tersebut adalah gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan selaku panitera pengganti PN Jaktim sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

Diduga terjadi aliran dana yaitu pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P Silitonga ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 27 November 2018 Arif Fitrawan melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di 3 kantor cabang Mandiri.

Pada 27 November 2018, Arif menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47 ribu dolar Singapura. Arif pada hari yang sama lalu menitipkan uang sebesar 47 ribu dolar Singapura tersebut ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim yang diberikan di rumah Muhammad Ramadhan.

Sebelumnya majelis hakim telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

NO maksudnya adalah agar gugatan tidak bisa diterima, sehingga penggugat ingin agar gugatan tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan pokok karena gugatan yang sama sudah diajukan di Makassar dan diputus NO, maka penggugat pun mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan berharap agar gugatan masuk ke pokok perkara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bekas pejabat Kementerian Keuangan dituntut sembilan tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Bekas pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, dituntut sembilan tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus dan Dana Insentif Daerah di 9 kabupaten.
   
“Menyatakan terdakwa Yaya Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK, Wawan Yunarwanto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin.
   
Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kesatu pertama dari pasal 12 huruf a dan pasal 12B UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
   
Menurut jaksa KPK, Purnomo terbukti dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama, dia terbukti menerima suap Rp300 juta dari bagian Rp3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah, Mustafa, melalui Taufik Rahman, yang diperuntukkan untuk anggota fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, untuk pengurusan DAK dan DID.
   
Pada 30 Oktober 2017, anggaran yang diajukan Santoso berhasil yaitu kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp79,775 miliar. Lampung Tengah juga mendapat anggaran DID sebesar Rp8,5 miliar.
   
Mustafa melalui Rahman lalu memberikan uang kepada Eka Kamaludin sebesar Rp3,175 miliar secara bertahap yaitu sebesar Rp1 miliar pada November 2017 di Hotel Fiducia Jakarta; Rp1,5 miliar pada November 2017 di Plaza Atrium Jakarta; serta Rp675 juta pada akhir November 2017, di Plaza Atrium, Jakarta.
   
Dari uang komisi itu, pada Desember 2017, Purnomo menerima bagian dari Kamaluddin sebear Rp300 juta dan dalam dua kali penerimaan yakni Rp100 juta di rumah makan Es Teler 77 dan Rp200 juta di parkiran Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
   
Dalam dakwaan kedua, Purnomo dan Rifa Surya menerima gratifikasi uang sejumlah Rp6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura karena mengurus DAK dan DID di 9 kabupaten.
   
Pertama, mereka berdua mengurus DAK senilai Rp30 miliar dan DID sebesar Rp50 miliar kabuptaen Halmahera Timur untuk APBN Perubahan 2017 dengan imbalan komisi pengurusan DAK tujuh persen yang pembagiannya lima persen untuk Sukiman dan dua persen untuk Suherlan (tenaga ahli Sukiman), Surya dan Purnomo. Sedangkan untuk DID komisinya sebesar tiga persen.
   
Kedua, pengurusan DAK 2018 bidang pendidikan untuk kabupaten Kampar. Purnomo dan Surya setuju untuk mengurus DAK Kamar dengan komisi sebesar tiga persen. Komisi diberikan Bupati Kampar, Aziz Zaenal, melalui Erwin sebear Rp50 juta di kedai kopi Hotel Borobudur dan Rp50 juta di Jakarta Cafe, Sarinah serta pada Rp25 juta pada Desember 2017 . 
   
Ketiga, pengurusan DAK APBN 2017, APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 kota Dumai. Purnomo dan Surya meminta komisi sebesar dua persen dari anggaran yang disetujui Zulkifli. Kota Dumai memperoleh DAK bidang rumah sakit sebesar Rp20 miliar.
   
Keempat, pengurusan DAK TA 2018 bidang kesehatan. Agusman lalu bertemu Purnomo dan Surya yang meminta komisi dua persen dari anggaran. Setelah diketahui bahwa pagu DAK Labuhanbatu Utara sebear Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.
   
Kelima, pengurusan DID TA 2018 kota Balikpapan. Purnomo dan Surya meminta komisi lima persen sejumlah Rp1,3 miliar dari DID TA 2018 Balikpapan yang disetujui yaitu Rp26 miliar. 
   
Keenam, pengurusan DID TA 2018 untuk Kabupaten Karimun. Bupati Karimun, Aunur Rafiq, mengajukan usulan DID sebear Rp50 miliar sehingga pada November 2017 Kabupaten Karimun memperoleh DID TA 2018 sebeaar Ro41,25 miliar.
   
Ketujuh, pengurusan DAK dan DID APBN 2018 kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya mendapat DAK TA 2018 DInas Kesehatan sebesar Rp29,989 miliar, DAK Prioritas Daerah Rp19,924 miliar serta DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47,79 miliar. 
   
Kedelapan, DID APBN TA 2018 untuk Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan lalu mengajukan DID sebesar Rp65 miliar. Kementerian Keuangan lalu mengumumkan realisasi anggaran DID TA 2018 kabupaten Tabanan sebesar Rp51 miliar.
   
Purnomo dan Surya tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK sampai batas waktu 30 hari padahal peneriman itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum. Terkait perkara ini, JPU KPK juga menuntut Amin Santono selama 10 tahun penjara sedangkan Eka Kamaludin selama 5,5 tahun penjara. 
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK identifikasi 20 proyek SPAM diduga terjadi praktik suap

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya 20 proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PUPR yang diduga terjadi praktik suap.

“Dalam proses pengembangan sedang diitentifikasi setidaknya diduga pada 20 proyek di Kementerian PUPR terjadi praktik yang mirip dengan suap dari pihak PT WKE (Wijaya Kusuma Emindo) atau PT TSP (Tashida Sejahtera Perkara) terhadap sejumlah pejabat di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK pun pada Senin memeriksa lima saksi, yakni mantan Direktur Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya Danny Sutjiono, Direktur Operasional PDAM Donggala Rizal, Direktur PSPAM Agus Ahyar, mantan Kasatker SPAM Tempang Bandaso, dan Columbanus Priaardanto alias Danto dari unsur swasta.

“KPK mendalami pengetahuan saksi-saksi terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh PT WKE dan PT TSP di Kementerian PUPR dan dugaan aliran dana dari pihak swasta ke pejabat Kementerian PUPR,” ucap Febri.

Selain itu, kata dia, KPK juga sedang menelusuri dugaan praktik  pungutan proyek atau suap di sejumlah proyek SPAM di Kementerian PUPR yang dikerjakan oleh dua perusahaan perusahaan tersebut. 

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima adalah Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka diduga menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di atas Rp50 miliar, PT TSP diatur untuk mengerjakan proyek bernilai di bawah Rp50 miliar.

Selanjutnya, pada Tahun Anggaran 2017-2018, kedua perusahaan tersebut memenangkan 12 paket proyek dengan total nilai Rp429 miliar. Proyek terbesar adalah pembangun SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp210 miliar.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan pungutan sebesar 10 persen dari nilai proyek. Pungutan tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk Kepala Satuan Kerja dan 3 persen untuk Pejabat Pembuat Komitmen.

Praktiknya, dua perusahaan ini dimintai memberikan sejumlah uang pada proses lelang, sisanya saat pencairan dana dan penyelesaian proyek.

Baca juga: KPK panggil tujuh saksi kasus suap proyek SPAM Kementerian PUPR

Baca juga: KPK perpanjang penahanan delapan tersangka suap proyek SPAM

Baca juga: KPK sita Rp200 juta deposito Rp1 miliar dari rumah tersangka proyek SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang tuntutan kasus korupsi DPRD Sumut

Terdakwa kasus suap DPRD Sumut Rijal Sirait (tengah), Fadly Nurzal (kedua kiri), Roolynda Marpaung (kedua kanan), Rinawati Sianturi (kanan) dan Tiasah Ritonga meninggalkan ruangan seusai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2019). Rijal Sirait, Fadly Nurzal, dan Rooslynda Marpaung yang merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 serta Rinawati Sianturi dan Tiaisah Ritonga yang merupakan anggota DPRD dua periode 2009-2014 dan 2014-2019 tersebut dituntut masing-masing empat tahun penjara denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

Sidang tuntutan Yahya Purnomo

Terdakwa kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBNP TA 2018 Yaya Purnomo bersiap menjalani sidang tuntutan  di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1/2019). Mantan Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tersebut dituntut sembilan tahun penjara, denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww.

UIN Raden Intan laporkan anggota DPD RI ke Polda Lampung

Bandarlampung (ANTARA News) – Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung melaporkan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Lampung Andi Surya ke Mapolda Lampung atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial.

“Kami melaporkan yang bersangkutan terkait pernyataan kepada sejumlah media yang menyatakan bahwa kampus UIN Raden Intan Lampung merupakan sarang maksiat,” kata Alamsyah, Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung di Bandarlampung, Senin.

Kejadiannya, lanjut dia, pada tanggal 13 Januari 2019. “Oleh karena itu kami datang ke sini (Polda Lampug) untuk melaporkan yang bersangkutan,” kata dia menjelaskan.

Laporan dugaan pencemaran nama baik tersebut tertuang dalam surat laporan LP/B -/01/1/2019/ LPG/ SPKT Senin tertanggal 21 Januari 2019.

Alamsyah menjelaskan, dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Andi Surya tersebut dilakukan dengan cara mengeluarkan pernyataan dan disebarluaskan dengan cara dipublikasikan kepada media online.

“Pernyataan yang dimuat media online kemudian diviralkan di berbagai media online. Ada tujuh tangkap layar media online yang kami bawa sebagai bukti pemeriksaan,” kata dia.

Ia menambahkan, atas dugaan pencemaran nama baik tersebut, pihaknya merasa telah dirugikan, karena itu, pihaknya akan menempuh langkah-langkah hukum kepada yang bersangkutan.

“Karena banyak sekali pernyataan yang diucapkannya, tapi yang paling tajam perkataan tidak kami terima bahwa UIN adalah sarang maksiat,” kata dia.

Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah Dekan UIN Raden Intan Lampung yang didampingi pengacara sedang melakukan proses Berita Acara Periksaan (BAP).

Selain sejumlah pejabat dan tim pengacara UIN Raden Intan Lampung, terlihat juga sejumlah alumni dan mahasiswa hadir mendampingi pelaporan tersebut.

Dihubungi terpisah, anggota DPD RI Andi Surya mengaku sudah mengetahui perihal dirinya dilaporkan. Namun dia enggan komentar atas laporan tersebut.

“Saya sudah tahu, tapi saat ini saya no comment dulu. Saya hari ini sedang berada di Jakarta,” katanya singkat saat dihubungi melalui teleponnya dari Bandarlampung.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PT Batam Sentralindo polisikan situs www.batamsentralindo.id

Jakarta (ANTARA News) – PT Batam Sentralindo (PT BS) melalui kuasa hukumnya melaporkan website www.batamsentralindo.id kepada kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dan penyebaran berita bohong atau hoaks. 

“Website ini mencatut nama dan keterangan legalitas perusahaan untuk menjalankan bisnis daring yang tidak ada kaitannya dengan bisnis perusahaan,” kata Kuasa Hukum PT Batam Sentralindo, Roofi Ardianto dari Kantor Hukum Pravda Sleiman & Partners kepada pers di Jakarta, Senin.

Ia mengungkapkan, perusahaan telah melaporkan pihak yang melakukan pencatutan nama dan keterangan legalitas PT BS melalui  website www.batamsentralindo.id ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri pada 14 Januari 2019.  

Delik pengaduan terhadap website ini ada dua, yakni pencemaran nama baik melalui media elektronik sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta penyebaran berita bohong (hoaks) sesuai Pasal 35 UU ITE, jo UU No.1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 ayat 2.
 
Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Adapun Pasal 35 UU ITE berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.” 

Ditegaskannya, “Situs yang mencatut nama PT BS jelas-jelas merugikan nama perusahaan. Situs ini mengaku sebagai perusahaan yang menawarkan investasi daring dengan keuntungan tetap sesuai dengan besaran dana yang diinvestasikan. Ini sangat berbeda jauh dengan bisnis PT BS,” kata Roofi dalam keterangan resminya.

PT Batam Sentralindo merupakan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang telah membangun Kawasan Industri Westpoint Maritime Industrial Park. 

Oleh karena itu, tambahnya, terkait dengan hal itu, pihaknya menyampaikan pertama, hingga kini perseroan belum pernah membuat situs perusahaan. Kedua, perusahaan tidak pernah menerbitkan situs perusahaan yang menawarkan investasi daring dan menawarkan profit kepada masyarakat dan ketiga, segala bentuk data dan tawaran yang diterbitkan oleh pengelola situs  www.batamsentralindo.id dengan mengatasnamakan perseroan ilegal, tanpa seizin dan sepengetahuan perusahaan.

“Pelaporan kami ke Bareskrim Mabes Polri ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat dan kami berharap agar situs segera dihapus,” demikian Roofi.

Baca juga: Pemerintah harus berantas situs-situs bohong
Baca juga: Hoaks berdampak buruk bagi psikologis masyarakat

Pewarta:
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK terima pengembalian uang dari anggota DPRD Kabupaten Bekasi

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai berlibur ke Thailand terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta.

“Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga hanya menerima pembiayaan jalan-jalan ke Thailand telah mulai mengembalikan uang pada KPK dengan jumlah variatif antara Rp9 sampai 11 juta perorang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan keluarga diduga mendapatkan paket wisata ke Pattaya, Thailand yang meliputi tiket, akomodasi, dan uang saku.

“Jadi, jika berangkat sekeluarga, tinggal dikalikan perorang dari jumlah tersebut,” ucap Febri.

Selain itu, kata Febri, KPK juga telah menerima pengembalian dengan total Rp180 juta dari dua orang yang berasal dari dua unsur berbeda, yakni pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

KPK pun mengingatkan agar para saksi pada kasus Meikarta itu, khususnya anggota DPRD agar bersikap kooperatif dan jujur. 

“Karena ada risiko hukum yang cukup berat jika saksi memberikan keterangan palsu, yaitu ancaman pidana 3 sampai 12 tahun, diatur pada Pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi,” ungkap Febri.

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa

Terdakwa Bupati nonaktif Mojokerto Mustofa Kamal Pasa bergegas seusai menjalani sidang putusan terkait kasus suap atas pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sebesar Rp2,7 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (21/1/2019). Majelis hakim memvonis Mustofa Kamal Pasa dengan pidana delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider kurungan selama empat bulan serta pencabutan hak politik selama lima tahun. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.

Perantara suap dituntut 5,5 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Eka Kamaludin yang merupakan perantara suap ke anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Amin Santono dituntut penjara 5,5 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan karena dinilai terbukti menjadi perantara suap pengurusan Dana Alokasi Khusus kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang.
   
“Menyatakan terdakwa Eka Kamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan pertama. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sejumlah Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
   
Tuntutan itu berdasarkan pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
   
Eka Kamaludin pun mendapat status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias justice collaborator oleh KPK.
   
“Terdakwa sudah mengajukan diri untuk menjadi ‘justice collaborator’ dan sudah memiliki syarat untuk menjadi justice collaborator dan pada 21 Januari 2019 pimpinan KPK sudah menetapkan terdakwa saksi pelaku yang bekerja sama berdasarkan surat keputusan pimpinan KPK Nomor 136 Tahun 2019 tanggal 21 Januari 2019,” kata Wawan.

Dalam perkara ini, Eka Kamaludin dinilai mendapatkan keuntungan sebesar Rp185 juta karena menggunakan pengaruh Amin Santono dalam pengurusan DAK dua kabupaten tersebut.

“Terdakwa memperoleh Rp185 juta dengan rincian uang pengurusan DAK kabupaten Lampung Tengah yang diterima melalui Taufik Rahman sebesar Rp75 juta dan pengurusan DAK kabupaten Sumedang dari Ahmad Ghiast sebesar Rp110 juta sehingga totalnya Rp185 juta,” kata JPU KPK Ariawan Agustiartono.
   
Istri Eka sudah mengembalikan Rp27 juta dari dana tersebut sehingga Eka Kamaludin tinggal mengembalikan Rp158 juta ke KPK. 
   
“Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp158 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun,” ungkap jaksa Wawan.
   
Dalam perkara ini, anggota DPR Komisi IX nonaktif dari Fraksi Demokrat Amin Santono bersama-sama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan konsultan Eka Kamaludin mengupayakan kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018 dan Kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018.
   
Amin meminta fee 7 persen dari total anggaran yang diterima pemerintah daerah dengan pembagian kepada Amin Santono sebesar 6 persen dan Eka serta timnya sebesar 1 persen.

Pertama, untuk tambahan anggaran kabupaten Lampung Tengah, Eka menerima proposal usulan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Lampugn Tengah TA 2018 sejumlah Rp295,75 miliar untuk peningkatan jaringan jalan.
   
Pada 3 November, Amin mendapat informasi dari Yaya Purnomo bahwa usulan Amin terhadap penambahan anggaran kabupaten Lampung Tengah disetujui sejumlah Rp79,775 miliar dan meminta agar komitmen sebesar 7 persen yang disepakati segera direalisasikan.
   
Uang fee diberikan pada 6 November 2017 di rumah makan Simpang Raya Merak Cilegong oleh Aan Riyanto, Andri Kadarisman dan Supranowo didampingi Idawati sebesar Rp1 miliar kepada Iwan Sonjaya yang kemudian diserakan kepada Eka Kamaludin. 
   
Lampung Tengah juga berhasil mendapat anggaran Dana Insentif Daerah (DID) bidang kesehatan sebesar Rp8,5 miliar karena Lampung Tengah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan Lampung Tengah belum mendapat dana DID.
   
Beberapa hari kemudian uang sebesar Rp1,5 miliar diberikan atas perintah Taufik Rahman kepada Amin melalui Eka Kamaludin di Plaza Atrium Senen.
   
Uang selanjutnya diberikan pada pada 10 Desember 2017 dari Aan, Andri dan Supranowo untuk Amin melalui Eka Kamaludin sejumlah Rp675 juta sehingga total penerimaan uang dari Taufik Rahman adalah sejumlah Rp3,175 miliar. 
   
Dari jumlah itu, Eka Kamaludin memberikan uang kepada Amin Santono sejumlah Rp2,8 miliar secara bertahap yaitu Rp750 juta di rumah Amin di Pondok Kelapa Jakarta Timur, Rp1 miliar diberikan kepada anak Amin, Yosa Octora Santono di parkiran gedung DPR; Rp150 juta diberikan di rumahnya di Dusun Wage, Kuningan Jawa Barat dan Rp900 juta di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jakarta.
   
Sedangkan sisanya Rp465 juta dipergunakan untuk kepentingan Eka Kamaluddin. Kedua, penerimaan “fee” untuk penambahan anggaran di kabupaten Sumedang. Ahmad Ghiast selaku penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang.
   
Ghiast diantar Iwan Sonjaya untuk menyerahkan proposal usulan penambah anggaran untuk APBN-P 2018 dari Dinas PUPR DPKPP kabupaten Sumedang yang seluruhnya berjumlah Rp25,85 miliar. Eka berjanji untuk mengusahakannya dengan syarat memberikan “fee” kepada Amin sebesar 7 persen dari anggaran yang disetujui melalui Eka Kamaluddin.
   
Amin meminta uang muka kepada Ghiast melalui Eka sebesar Rp500 juta pada 30 April 2018, Ghiast lalu mengirimkan Rp100 juta pada 4 Mei 2018 ke rekening Eka. Selanjutnya Amin menerima uang sejumlah Rp400 juta secara langsung di Restoran Holycow bandara Halim Perdana Kusuma.
   
Sidang akan dilanjutkan pada 28 Januari 2019 dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi). 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penjual air gun ilegal ditahan

Jakarta (ANTARA News) – Tiga tersangka penjualan air gun secara ilegal lewat media sosial telah ditangkap dan ditahan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Pengungkapan berawal dari patroli siber Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang menemukan akun media sosial yang menjual air gun secara ilegal,” kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok AKP Faruk Rozi yang ditemui di kegiatan gelar barang bukti di Kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Senin.

Setelah menetapkan target operasi pihak Satreskrim mengadakan operasi penyamaran untuk menangkap pelaku.

Berdasarkan hasil pengembangan, ketiga tersangka ditangkap pada Jumat (18/1) di dua TKP berbeda,  dua tersangka DK (29) dan ULM (33) ditangkap berdasarkan penelusuran alamat kurir dan pencocokan rekening bank, sedangkan satu tersangka lainnya FA (37) ditahan saat sedang mengantar barang.

Faruk juga menjelaskan bahwa air gun yang dijual tersangka berbeda dengan air soft gun. Senjata yang dikategorikan sebagai air gun mempunyai daya tembak yang lebih besar.

Dari tangan ketiga tersangka polisi menyita 22 pucuk air gun, 800 peluru gotri serta 15 tabung gas.

Karena perbuatannya, ketiga tersangka terjerat Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara atau hukuman mati.

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bupati Nonaktif Mojokerto divonis delapan tahun penjara

Sidoarjo (ANTARA News) – Bupati Mojokerto Nonaktif, Mustofa Kamal Pasa (MKP) divonis delapan tahun penjara dan denda 500 juta rupiah karena terbukti menerima suap terkait pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang dan Izin mendirikan bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi tahun 2015.

“Menghukum terdakwa Mustofa Kamal Pasa pidana penjara selama delapan tahun, denda 500 juta rupiah dan sesuai ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan empat bulan,” kata ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor Surabaya, Senin.

Dalam amar putusan tersebut, MKP juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp2.250.000 yang merupakan hasil suap yang diterima dari Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya dan Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto.

“Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama satu tahun,” ujar Hakim Wayan.

Dalam persidangan itu, hakim juga mencabut hak politik MKP selama lima tahun setelah hukuman pokok dilakukan.

“Mencabut hak politik terdakwa selama lima tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” ucapnya.

Dalam pertimbangan amar putusan yang dibacakan hakim anggota Andriano, majelis hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus perbuatan MKP.

Sikap berbelit-belit juga menjadi pertimbangan memberatkan vonis MKP dan pertimbangan yang meringankan adalah terdakwa MKP belum pernah dihukum.

MKP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Selaku Bupati, terdakwa Mustofa Kemal Pasha tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya.

Tak hanya itu, majelis hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa MKP dan menerima sepenuhnya surat dakwaan Jaksa KPK.

 “Oleh karenanya terdakwa haruslah dihukum setimpal atas perbuatannya,” ujarnya.

Atas vonis hakim ini, terdakwa MKP melalui tim penasihat hukumnya menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan sikap jaksa KPK, Mukti Nur Irawan.

Vonis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK yang dibacakan pada sidang sebelumnya. Kala itu, Jaksa KPK meminta agar, MKP dihukum 12 tahun penjara.

Kasus ini bermula dari penyidikan yang dilakukan KPK atas gratifikasi atau suap terkait pengeluaran izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi menara telekomunikasi yang sudah berdiri di Kabupaten Mojokerto.

Uang suap tersebut didapat dari dua orang pemberi, yakni, Ockyanto, Permit And Regulatory Devision Head PT Tower bersama Infrastructury atau tower bersama grup (TBG) dan Onggo Wijaya, Direktur Operasional PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo), yang diberikan melalui sejumlah perantara.

Ockyanto memberikan suap senilai Rp2,2 miliar. Ia memiliki kepentingan agar 11 menara telekomunikasi yang sudah beroperasi di bawah naungannya segera dikeluarkan izin IPPR dan IMB. Sedangkan, Onggo Wijaya memberi suap senilai Rp550 juta. Onggo juga memiliki kepentingan yang sama agar jumlah sebanyak 11 tower yang disegel karena tidak memiliki izin itu segera dikeluarkan izinnya.

Selanjutnya, MKP memerintahkan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kabupaten Mojokerto, Bambang Wahyudi dan selanjutnya menginstruksikan jika ada pengurusan izin dikenakan pungutan yang diminta terdakwa sebesar Rp200 juta untuk setiap menaranya.

Penyerahan uang suap tersebut diserahkan pemberi suap ke Bambang Wahyudi dan selanjutnya diserahkan ke ajudan MKP bernama Lutfi Arif Mutaqin.

Baca juga: KPK sita aset-dokumen kasus TPPU Mustofa Kamal Pasa

Baca juga: KPK tetapkan Bupati Mojokerto nonaktif tersangka TPPU

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019