Kejaksaan: Ahmad Dhani selanjutnya ditahan di Medaeng

Surabaya (ANTARA News) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) memastikan musisi Ahmad Dhani usai menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 7 Februari 2019 akan ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo.

“Penetapan penahanannya di Rutan Medaeng sudah ada,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jatim Richard Marpaung kepada wartawan di Surabaya, Rabu sore.

Dia menjelaskan peran Kejati Jatim dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dalam upaya memindahkan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya adalah menjalankan penetapan Majelis Hakim PN Surabaya demi memudahkan jalannya proses persidangan.

Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta, setelah pada dua pekan lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.

Musisi yang terkenal lewat kelompok musik Dewa itu akan menjalani persidangan dalam perkara lainnya, yaitu pencemaran nama baik, terkait ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung sebuah kelompok atau organisasi massa saat digelar aksi Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.

Persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis (7/2) besok di Pengadilan Negeri Surabaya.

Richard menandaskan yang melaksanakan pemindahan Ahmad Dhani ke Rutan Medaeng adalah Kejari Jakarta Selatan berdasarkan penetapan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Cuma kita pasti jemput Ahmad Dhani buat sidang besok di Surabaya. Tapi yang mengantarkannya ke Medaeng adalah Kejari Jakarta Selatan. Dengan begitu pada proses persidangan selanjutnya kita tinggal jemput Ahmad Dhani dari Medaeng,” ucapnya.

Richard memastikan administrasi pemindahan Ahmad Dhani dari Lapas Cipinang ke Rutan Medaeng telah diurus oleh Kejari Jakarta Selatan.

“Ahmad Dhani di Rutan Medaeng nantinya tetap menjadi tahanan Kejari Jakarta Selatan, bukan tahanan Kejari Surabaya” katanya.

Baca juga: Kejati Jatim upayakan Dhani dipindahkan hari ini
Baca juga: Kejaksaan gagal pindahkan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya
Baca juga: Fahri Hamzah: Ahmad Dhani batal ditahan di Surabaya

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mendagri sesalkan penganiayaan terhadap petugas KPK

Yogyakarta (ANTARA News) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan peristiwa penganiayaan terhadap dua pegawai Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) saat bertugas di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu (2/2) malam.

“Saya sebagai Mendagri menyesalkan,” kata Tjahjo seusai menghadiri acara pengukuhan Guru Besar UGM Cornelis Lay di Balai Senat, UGM, Yogyakarta, Rabu.

Tjahjo mengecam tindakan main hakim sendiri oleh siapapun dengan alasan apapun. Menindaklanjuti peristiwa itu pihaknya telah memanggil tim dari Direktorat Keuangan Daerah daerah Kemendagri untuk mengetahui tentang apa yang terjadi dalam pertemun itu.

“Seseorang atau kelompok tidak pada tempatnya untuk main hakim sendiri, itu prinsip ya. Masing-masing elemen, masing-masing birokrasi mungkin punya `SOP` masing-masing,” ujar dia.

Menurut Tjahjo, acara yang berlangsung di hotel tersebut memang merupakan acara resmi evaluasi anggaran yang dihadiri Pemda serta DPRD Papua. Meski demikian, ia telah memberikan teguran keras terkait rapat yang dilaksanakan di hotel.

“Sehingga saya mengeluarkan SOP baru untuk urusan daerah, urusan kementerian harus dibahas di kementerian, jangan dibahas di hotel,” ucapnya.

Terkait laporan mengenai indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan pejabat Papua, menurut Tjahjo, hal itu masih dalam penelitian KPK maupun kepolisian. Namun, untuk lingkup kementeriannya, ia meyakni tidak ada tindak pidana korupsi.

“Kalau memang ada indikasi, saya yakin di kementerian kami tidak ada. Saya kira masih dalam proses penelitian baik di kepolisian maupun KPK. KPK menugaskan petugasnya tentunya ada laporan masyarakat, mari saling menghargai,” tambah Tjahjo.

Sebelumnya, penganiayaan penyelidik KPK di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) malam diduga dilakukan 10 orang.

Di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil `review` Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak pemerintah provinsi dan DPRD Papua.

KPK telah melaporkan secara resmi kasus penyerangan itu dan akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca juga: Polda Metro periksa penyelidik KPK terkait kasus penganiayaan
Baca juga: Polda Metro batal periksa penyelidik KPK
Baca juga: Polisi periksa CCTV Hotel Borobudur terkait penganiayaan terhadap petugas KPK

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TNI AL gagalkan penyelundupan produk pertanian

Personil TNI AL (kiri depan) memberikan keterangan pers tentang operasi menggagalkan upaya penyelundupan produk pertanian dari Malaysia di pelabuhan Lanal Dumai di Dumai, Riau, Rabu (6/2/2019). Tim patroli F1QR Lanal Dumai dalam sebuah operasi rahasia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan produk pertanian berupa jahe dan bawang merah sebanyak sembilan ton atau 1000 kampit yang diangkut dengan kapal kayu KM. Kayuara Jaya 1 GT.5 dari Malaysia di perairan Bengkalis (4/2) malam. Selain mengamankan barang bukti, tim patroli juga mengamankan tiga orang sebagai tersangka. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/ama.

KPK periksa Ketua KONI

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman bergegas seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Tono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ending Fuad Hamidy dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.

Imigran gelap Bangladesh di Medan

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi Medan M Akbar Adhinugroho (kanan) berbincang dengan para imigran gelap asal Bangladesh yang diamankan di Rudenim Belawan Medan, Sumatera Utara, Rabu (6/2/2019). Sebanyak 198 imigran gelap tanpa dokumen resmi itu ditemukan warga di sebuah toko di kawasan Helvetia Medan yang sudah tinggal hampir sebulan dan masuk ke Medan melalui pelabuhan. ANTARA FOTO/Septianda Perdana/ama.

Fahri Hamzah: Ahmad Dhani batal ditahan di Surabaya

Jakarta (ANTARA News) – Ahmad Dhani batal dipindah ke Rutan Klas 1 Surabaya, kata Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang menyambangi Rutan Klas 1 Cipinang untuk menjenguk Dhani.

“Tadi ada perdebatan panjang sehingga tercapai kesepakatan bahwa Ahmad Dhani besok hanya datang ke Surabaya karena ada persidangan,” ujar Fahri saat ditemui awak media di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu.

Fahri menambahkan bahwa setelah sidang, majelis akan memutuskan jadwal sidang berikutnya dan Dhani akan datang kembali. 

“Artinya setelah sidang Dhani kembali ke Jakarta. Segitulah normalnya karena ini hanya dipinjam untuk persidangan, bukan ditahan kembali di tempat yang baru, karena penetapan pengadilannya sudah menegaskan bahwa Ahmad Dhami ditahan d Rutan Cipinang ini,” ujar Fahri.

Fahri juga mengatakan bahwa selain sebagai sahabat, dirinya juga seorang pejabat pengawas negara yang tidak boleh buta terhadap apa yang mereka lihat dan saksikan dalam penyelenggaraan negara.

“Apakah jaksa punya hak eksekusi kembali atau hanya hak meminjam karena mau di sidang dalam kasus kata idiot di PN Surabaya.” 

“Ternyata jaksa tidak punya hak eksekusi kembali. Tapi jaksa pernah meminta kepada Pengadilan Tinggi semacam penetapan kembali bahwa Dhani akan ditahan di Surabaya,” katanya

“Nah seharusnya jaksa hanya meminjam tapi di sini jaksa malah minta penetapan kembali,  seharusny Pengadilan Tinggi hanya memberikan pinjaman karena Ahmad Dhani lagi banding. Kalau dia tidak banding maka peminjaman dilakukan kepada Dirjenpas. Tapi karena banding maka peminjaman diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang masih ada urusan dengan perkara Dhani ini,” kata Fahri.

Ahmad Dhani Prasetyo akan menjalani sidang di Surabaya terkait perkara pencemaran nama baik atas ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung kelompok atau organisasi massa pada acara Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.

Kasus pencemaran nama baik ini persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis, 7 Februari di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.

Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di Rutan Cipinang setelah dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.
Baca juga: Kejaksaan gagal pindahkan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya
Baca juga: Kejati Jatim upayakan Dhani dipindahkan hari ini
Baca juga: Fahri Hamzah jenguk Dhani jelang pemindahan ke Surabaya

Pewarta:
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tangkap kapal nelayan Malaysia

Petugas pengawasan perikanan dengan menggunakan perahu motor mengawal dua unit kapal ikan berbendera Malaysia yang ditangkap di perairan Selat Melaka saat digiring ke Pelabuhan Perikanan Koetaraja, Banda Aceh, Selasa (6/2/2019). Kapal Pengawas Perikanan Hiu 012 di bawah kendali Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menangkap dua unit kapal ikan Malaysia, dengan nomor lambung KHF 1980 dan KHF 2598 karena memasuki perairan Indonesia dan menggunakan pukat trawl serta mengamankan sembilan ABK-nya yang berkewarganegaraan Thailand. ANTARA FOTO/Ampelsa/ama.

Warga Musi Banyuasin serahkan senjata api ilegal

Palembang (ANTARA News) – Warga Desa Pinggap dan Desa Tanjung Bali Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, menyerahkan dua pucuk senjata api ilegal kepada Komandan Koramil/Babat Toman, Kapten Inf. Suhartono.

Penyerahan senjata tersebut berawal dari kegiatan komunikasi sosial yang rutin dilakukan Babinsa Koramil 401-02/Babat Toman, kata Danramil di Sekayu, Rabu.

Memang, lanjut dia, desa tersebut sebagai wilayah binaan pihaknya termasuk di Batang Hari Leko.

Oleh karena itu dengan rutin melaksanakan komunikasi kepada masyarakat di daerah tersebut maka kesadaran warga mulai tinggi.

Jadi dalam kesempatan tersebut dua orang warga menyerahkan senjata api rakitan dengan mendatangi Markas Koramil 401-02/Babat Toman.

Masyarakat yang menyerahkan senjata api rakitan itu atas nama Holidi dari Desa Pinggap yang didampingi Kades Amrullah dan Azwan dari Desa Tanjung Bali didampingi Babinsa Serka Rosyidin.

Menurut dia, penyerahan senjata api rakitan dari warga Desa Pinggap dan Desa Tanjung Bali tersebut, sebagai bentuk kesadaran dan kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan khususnya TNI yang dapat menjaga kondusifitas keamanan di wilayah Batang Hari Leko.

Dia mengatakan, selanjutnya senjata api rakitan yang berasal dari warga Desa Pinggap dan Desa Tanjung Bali itu akan diserahkan pada Kodim 0401/Musi Banyuasin.

Memang, lanjut dia, melalui kegiatan komunikasi sosial pihaknya selalu mengimbau kepada masyarakat yang masih memegang atau memiliki senjata api ilegal agar dapat menyerahkannya kepada aparat terdekat secara sukarela.

Penyerahan dengan kesadaran sendiri itu maka aparat keamanan nantinya tidak akan melakukan proses hukum, ujar Danramil.

Baca juga: Polisi bongkar bisnis senjata api daring
Baca juga: Polisi amankan perakit senjata ilegal di Cipondoh
Baca juga: Polresta Pontianak amankan tersangka pemilik senjata api ilegal

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Uji kelayakan dan kepatutan calon hakim MK

Peserta seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi Aidul Fitriciada Azhari menyampaikan pendapatnya saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim MK oleh Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Komis III DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan bagi 11 peserta seleksi calon Hakim Mahkamah Konstitusi. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/ama.

Jenguk Ahmad Dhani

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) dan Fadli Zon (kiri) memberikan keterangan kepada media saat tiba di Rutan Cipinang, Jakarta, Rabu (6/2/2019). Kedatangan keduanya tersebut untuk menjenguk musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani. ANTARA FOTO/Putra Haryo Kurniawan/ama.

Ketua KONI irit bicara usai diperiksa KPK sebagai saksi

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman irit bicara usai diperiksa sebagai saksi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu.

KPK pada Rabu memeriksa Tono sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

“Saya hanya menyampaikan keterangan pada penyidik, terima kasih,” ucap Tono usai diperiksa.

Tono yang diperiksa sekitar enam jam itu pun kemudian memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media seputar pemeriksaannya kali ini. Terkait pemeriksaan Tono, KPK mengkonfirmasi yang bersangkutan soal pengajuan proposal dana hibah melalui Kemenpora kepada KONI.

“Didalami terkait pengajuan proposal ke Kemenpora hingga pencairan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Sebagai Ketua KONI, lanjut Febri, KPK juga perlu mengklarifikasi pada saksi seberapa jauh pengetahuannya tentang proposal tersebut. “Dan juga apakah mengetahui adanya dugaan komitmen untuk memberikan suap pada pejabat Kemenpora,” ungkap Febri.

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya, Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai akal-akalan dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.
Baca juga: KPK konfirmasi Ketua KONI terkait proposal dana hibah
Baca juga: KPK panggil Ketua KONI Pusat Tono Suratman
Baca juga: KPK konfirmasi saksi soal prosedur dana hibah Kemenpora

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Aksi pegawai PT Pos Indonesia

Pegawai PT Pos Indonesia melakukan aksi di depan Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (6/2/2019). Aksi tersebut untuk mendesak Kementerian BUMN mengevaluasi kinerja jajaran direksi PT Pos Indonesia demi menyelamatkan Pos Indonesia dari masalah yang dihadapi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.

Eni kecewa jaksa tidak berikan status “justice collaborator”

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih mengaku kecewa karena tidak diberikan status saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK.
   
“Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No 4/2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama, maka permohonan ‘justice collaborator’ yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dikabulkan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
   
Dalam perkara ini Eni dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima menerima Rp10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
   
JPU KPK juga menuntut pidana tambaham berupa pembayaran uang sejumlah Rp10,35 miliar ditambah 40 ribu dolar Singapura. Eni sudah mengembalikan total Rp4,05 miliar kepada KPK.
   
Selain itu, JPU KPK juga menuntut pencabutan hak Eni Saragih untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak Eni Maulani Saragih selesai menjalani pidana pokok.
   
“Bagaimana pelaku korupsi ini semakin habis? Saya menyampaikan apa adanya, membuka semuanya, tidak dilihat sama sekali itu yang meringankan. Saya mencoba mengembalikan walaupun saya sadar waktu itu ada penerimaan, pakai kuitansi. Saya tidak menyangka itu adalah suap dan saya juga menyampaikan di persidangan tapi tidak membuat jadi ringan,” kata Eni seusai sidang.
   
Dalam surat tuntutan, JPU KPK menolak memberikan status JC karena menilai Eni sebali pelaku utama.
   
“Terkait permohoan justice collaborator yang diajukan terdakwa kepada pimpinan KPK dapat kami sampaikan bahwa terdakwa cukup kooperatif mengakui perbuatannya di dalam proses persidangan sehingga membantu pentunt umum dalam membutkikan perkara ini. Namun terdakwa selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini,” tambah JPU Lie.
   
Padahal Eni mengaku sudah cukup kooperatif, menyampaikan semua yang ia rasakan dan dengar kepada KPK. 
   
“Ini pembelajaran juga buat semua yang saya pikir, dengan saya kooperatif, dengan saya menyampaikan semua yang saya rasakan, saya pikir ini membuat jadi ringan. Saya juga mencoba buat mengembalikan semua, saya berharap itu menjadi ringan. Pokoknya semua jadi maksimal, saya kaget,” tambah Eni.
   
Ia pun tidak terima disebut sebagai pelaku utama dalam perkara ini.
   
“Bagaimana saya pelaku utama kalau saya diperintah oleh ketua umum saya pada waktu itu? Bagaimana saya dibilang sebagai pelaku utama? Saya tidak punya saham di ‘Blackgold dan Samantaka, saya hanya diperintah sebagai petugas partai,” ungkap Eni.
   
Ia pun berharap nota pembelaan (pledoi) yang akan disampaikan pada Selasa (12/2) dapat meringankan hukumannya.
   
“Saya akan berjuang pada pleidoi dan saya akan berjuang nanti dan mudah-mudahan hakim akan melihat ini semua dan mudah-mudahan keadilan. Saya minta, saya menyampaikan semua yang saya rasakan itu bukan berarti saya tidak merasa bersalah, tidak. Saya bilang saya juga merasa bersalah. Saya juga minta kepada majelis kemarin adili saya seadil-adilnya,” tambah Eni.
   
Dalam perkara ini, Eni menerima suap sejumlah Rp4,75 miliar diperoleh dari Johanes Budisutrisno Kotjo karena membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.
   
Selanjutnya Eni juga menerima gratifikasi sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura diperoleh dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas yaitu Prihadi Santoso selaku direktur PT Smelting sejumlah Rp250 juta, Herwin Tanuwidjaja selaku direktur PT One Connect Indonesia (OCI) sejumlah Rp100 juta dan 40 ribu dolar Singapura; Samin Tan selaku PT Borneo Lubung Energi dan Metal sejumlah Rp5 miliar dan Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas sejumlah Rp250 juta.

Baca juga: KPK terima pengembalian Rp500 juta dari Eni Saragih terkait gratifikasi

Baca juga: Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Distribusi logistik Pemilu

Seorang anggota kepolisian berjaga saat petugas menurunkan logistik Pemilu dari truk di Gudang penyimpanan, Solokan Jeruk, Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (6/2/2019). KPU Kabupaten Bandung mendistribusikan ke gudang penyimpanan sebanyak 51.690 kotak suara, dan 41.352 bilik suara untuk keperluan Pemilu se-Kabupaten Bandung pada 17 April mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama.

Polisi Pontianak selidiki penyebab kebakaran dua lokasi berbeda

Pontianak (ANTARA News) – Kepolisian Sektor Sungai Raya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, menyelidiki penyebab terbakarnya satu unit gudang mebel dan rumah walet di Jalan Adisucipto, Gang Kencana, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dan sembilan ruko di Jalan Tanjungpura, Gang Martapura, di kota setempat.

“Kami sudah memeriksa saksi-saksi guna menyelidiki penyebab kebakaran gudang mebel dan rumah walet tersebut,” kata Kapolsek Sungai Raya, Kompol Suanto di Sungai Raya, Rabu.

Ia menjelaskan, satu unit gudang mebel yang terbakar tersebut milik Yudarso, dan rumah walet milik Akuang yang mengalami terbakar sekitar pukul 07.00 WIB. “Berdasarkan keterangan saksi, api pertama muncul di gudang mebel kemudian menjalar ke sebuah rumah walet,” ujarnya.

Ia menambahkan, api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 09.00 WIB atau dua jam setelah pertama kali api muncul di gudang mebel, setelah dilakukan pemadaman oleh 10 unit mobil pemadam kebakaran milik sejumlah yayasan pemadam kebakaran.

“Hingga kini kami belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut, dan begitu juga kerugian materi juga belum diketahui secara pasti,” kata Suanto.

Adapun sembilan ruko yang terbakar, di antaranya milik Bue Hi enam pintu, milik Tomi satu pintu, kemudian milik Atie sebanyak dua pintu.

Berdasarkan keterangan, Ramli (57) seorang penjaga malam menyatakan, dirinya sempat mendengar ada suara berisik di salah satu ruko yang terbakar tersebut.?

“Begitu saya cek ada orang gila yang keluar dari ruko itu, kemudian tidak lama ada kobaran api yang telah menyebar di lantai dua ruko tersebut,” ungkapnya.

Menurut dia, melihat ada kobaran api tersebut, pihaknya langsung menghubungi pemadam kebakaran, sehingga api baru bisa dipadamkan sekitar satu jam setengah setelah kejadian.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polres Lumajang tangkap pelaku pembacokan terkait penambangan pasir

Lumajang (ANTARA News) – Tim Cobra Polres Lumajang bergerak cepat untuk menangkap pelaku pembacokan warga Desa Sumberwuluh berinisial MS (53) terkait dengan aktivitas penambangan pasir di wilayah desa setempat yang menyebabkan korban Matsun Hadi (51) mengalami luka bacok pada siku lengan kiri hingga dilarikan ke Rumah Sakit Haryoto Lumajang.

“Alhamdulillah Tim Cobra dapat menangkap pelaku berinisial MS dalam waktu 12 jam dan pelaku ditangkap di rumah warga yang berada di Kelurahan Ditotrunan,” kata Kapolres Lumajang AKBP Muhammad Arsal Sahban di Lumajang, Jawa Timur, Rabu.

Matsun Hadi warga Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro dibacok oleh tetangganya sendiri yang juga Ketua RW setempat berinisial MS karena perselisihan portal lalu lintas kendaraan truk penambang pasir yang melintas di dusun setempat pada Selasa (5/2), bahkan selama ini masih terjadi adanya pro dan kontra akan kegiatan aktivitas penambangan pasir yang melalui jalur Desa Sumberwuluh tersebut.

“Alat yang digunakan untuk membacok korban yakni sebilah celurit yang juga berhasil diamankan Tim Cobra Polres Lumajang, selanjutnya pelaku bersama barang bukti dibawa ke Satreskrim Polres Lumajang,” tuturnya.

Ia menjelaskan kasus pembacokan tersebut diduga erat kaitannya dengan aktivitas pertambangan pasir di Kabupaten Lumajang, sehingga aparat kepolisian mengantisipasi jangan sampai kasus Salim Kancil terulang kembali di Kota Pisang itu, sehingga dalam tempo 12 jam pascakejadian, pelaku yang sempat melarikan diri berhasil ditangkap.

“Pelaku yang diduga telah membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit akan diproses hukum sesuai aturan dan dilakukan penegakkan hukum secara maksimal,” tuturnya.

Sementara Kasat Reskrim Polres Lumajang AKP Hasran mengatakan Kapolres Lumajang sudah menginstruksikan untuk segera menangkap pelaku pembacokan, sehingga Tim Cobra Polres Lumajang bergerak cepat dengan menangkap pelaku berinisial MS dalam kurun waktu 12 jam setelah kejadian.

“Senjata celurit yang digunakan pelaku juga sudah kami sita sebagai barang bukti yang akan digunaan pada saat persidangan dan tersangka harus mempertangunggjawabkan perbuatannya itu,” ujarnya.

Pelaku MS dijerat dengan Pasal 351 ayat 2 KUHP, tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan Pasal 2 ayat 1 UU Drt No.12 Tahun 1951?tentang membawa senjata tajam yang diancam pidana penjara maksimal 10 tahun.

Hasran mengatakan kronologis peristiwa tersebut awalnya korban bermaksud untuk membantu membukakan portal lalu lintas armada penambangan pasir, agar jalan itu dapat dilalui armada tambang pasir karena sebelumnya antara masyarakat dan pemilik tambang sudah ada kesepakatan.

“Kesepakatan itu berupa membuka jalan Dusun Kajarkuning untuk dilewati kendaraan truk pengangkut pasir dengan kompensasi masyarakat mendapatkan uang sebesar Rp10.000 untuk sekali jalan yang akan dikirimkan melalui rekening masing-masing masyarakat,” katanya.

Berdasarkan keterangan korban, lanjut dia, korban dituduh pelaku sebagai provokator yang menutup jalan dusun untuk tidak dilewati kendaraan yang mengangkut pasir dan korban menunjuk ke arah pelaku yang tiba-tiba melintas ke arah korban, sehingga pelaku merasa tersinggung dan langsung membacok korban dengan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro larang kegiatan penambangan pasir darat
Baca juga: Aktivitas penambangan masih berlangsung di lereng Merapi
Baca juga: Warga keberatan penambangan pasir menggunakan alat berat

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan gagal pindahkan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya

Surabaya (ANTARA News) – Tim Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya gagal memindahkan penahanan musisi Ahmad Dhani ke Surabaya, kata seorang pengacara.

Indra Wansyach yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Ahmad Dhani memastiken kliennya tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakat (Lapas Cipinang) Jakarta.

“Nantinya klien kami diberangkatkan ke Surabaya hanya untuk mengikuti proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai persidangan dikembalikan lagi ke Lapas Cipinang Jakarta,” katanya saat dikonfirmasi dari Surabaya melalui telepon selulernya, Rabu.

Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta, setelah pada dua pekan lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.

Musisi yang terkenal lewat kelompok musik Dewa itu akan menjalani persidangan dalam perkara lainnya, yaitu pencemaran nama baik, terkait ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung sebuah kelompok atau organisasi massa saat digelar aksi Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.

Persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis (7/2) di Pengadilan Negeri Surabaya.

Tim Kejati Jatim dan Kejari Surabaya sejak dua pekan lalu telah mengupayakan pemindahan penahanan Ahmad Dhani demi mempermudah jalannya persidangan. Dari pihak kejaksaan belum memberikan pernyataan resmi tentang informasi kegagalan pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya.

Indra memastikan Ahmad Dhani untuk mengikuti sidang perdananya di Pengadilan Negeri Surabaya pada 7 Februari akan berangkat dari Jakarta besok pagi menggunakan pesawat terbang.

“Kami dari Tim Kuasa Hukumnya siap mendampingi Ahmad Dhani bolak-balik dari Jakarta ke Surabaya selama proses persidangannya berlangsung,” tuturnya.

Baca juga: Fahri Hamzah jenguk Dhani jelang pemindahan ke Surabaya

Baca juga: Kejati Jatim upayakan Dhani dipindahkan hari ini

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Jatim upayakan Dhani dipindahkan hari ini

Surabaya (ANTARA News) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terus mengupayakan pemindahan penahanan terhadap musisi Ahmad Dhani dari Lapas Cipinang Jakarta menuju Rutan Klas I Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung, Rabu mengatakan pihaknya terus berupaya supaya pemindahan terhadap Ahmad Dhani bisa dilaksanakan pada hari ini.

Kami terus mengupayakan supaya bisa dipindahkan pada hari ini,” katanya di Surabaya.

Ia mengemukakan, pihaknya sendiri masih belum bisa memastikan jam berapa Dhani akan datang di Rutan Medaeng.

“Yang jelas kami terus mengupayakan hari ini,” ujarnya.

Pemindahan penahanan ini dilakukan lantaran Ahmad Dhani harus menjalani sidang kasus ujaran kebencian saat membuat vlog dan mengucapkan kata “idiot” 26 Agustus 2018 di Surabaya.

Sementara itu, di Rutan Medaeng sejumlah awak media sudah mulai siaga sejak pagi untuk menunggu kedatangan pemindahan penahanan Ahmad Dhani.

Dari Informasi yang berhasil dihimpun, sedianya Ahmad Dhani akan sampai di Rutan Medaeng sekitar pukul 13.00 WIB.

Namun, sampai dengan waktu yang diperkirakan masih belum tampak kedatangan Ahmad Dhani di Rutan Medaeng.

Sebelumnya, Ahmad Dhani Prasetyo dilaporkan oleh Koalisi Bela NKRI ke Polda Jatim terkait kasus ujaran kebencian.

Videonya yang melontarkan ucapan “idiot” kepada kelompok massa yang kontra #2019GantiPresiden itu menjadi viral di media sosial. Dhani dijerat dengan UU ITE terkait dengan kasus ini.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tetapkan tersangka penganiaya taruna penerbangan

Makassar (ANTARA News) – Kepolisian Resor Kota Besar Makassar menetapkan satu orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap Taruna Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Setelah hasil otopsi korban keluar dan pemeriksaan saksi-saksi juga telah dilakukan, maka untuk sementara satu orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Dwi Ariwibowo di Makassar, Rabu.

Ia mengatakan, pelaku penganiayaan yang ditetapkan menjadi tersangka berinisial MR (21). Tersangka adalah kakak tingkat atau senior dari korban taruna tingkat pertama Almada Putra Pangkolan (19).

Ia menyatakan kasus dugaan penganiayaan ini diketahui setelah korban dinyatakan meninggal dunia pada Minggu (3/2) malam dan pihak keluarga protes serta melaporkan kejadian tersebut.

Korban Almada menghembuskan nafas terakhirnya setelah mendapatkan penganiayaan dari seniornya setelah sebelumnya korban masuk ke dalam kampus mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm usai izin bermalam di luar.

“Waktu itu, Minggu malam, korban masuk kampus dengan menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm. Korban dilihat oleh seniornya dan diminta menghadap,” katanya.

Kombes Dwi menjelaskan, saat korban dipanggil masuk oleh seniornya di asrama Alfa Barak, kamar Bravo 6 untuk menghadap, korban diperintahkan untuk melakukan sikap taubat.

“Sikap taubatnya itu kedua kaki dilebarkan, badan membungkuk ke depan dan kepala sebagai tumpuan ke lantai. Kedua tangan berada di pinggang belakang. Kemudian senior melakukan tindakan fisik,” ujarnya.

Ia menyebutkan, tindakan fisik yang dilakukan seniornya yakni tersangka memukul dada korban beberapa kali hingga terjatuh. Saat terjatuh, pelaku kemudian mengangkatnya dibantu rekan pelaku yang berada dalam kamar.

“Jadi saat korban sudah jatuh kemudian diangkat, pelaku sempat panik karena ternyata korban ini tidak sadarkan diri. Pelaku berusaha melakukan pertolongan memberikan nafas buatan dan mengusapkan minyak kayu putih. Korban juga mendapat penanganan dari poliklinik tetapi nyawanya tidak tertolong,” katanya.

Atas kejadian itu, pihak kelurga melaporkan kasus itu ke polisi dengan laporan polisi : LP /91/II/2019/Restabes Makassar/ Sek Biringkanaya, Senin, 4 Februari 2019.

Baca juga: Sebuah keluarga di Trenggalek gugat kematian siswa akademi penerbangan

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil empat saksi terkait suap SPAM Kementerian PUPR

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian PUPR. 

Empat saksi itu akan diperiksa untuk dua  tersangka berbeda, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE) dan Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN).

“Dalam penyidikan kasus suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian PUPR, penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa empat orang saksi untuk dua tersangka ARE dan TMN,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dua saksi itu yang akan diperiksa untuk tersangka Anggiat Partunggal, yakni Komisaris PT Minarta Dutahutama Leonard Jusminarta Prasetyo dan Regina Reine Hendranata seorang wiraswasta.

Sedangkan dua saksi lainnya untuk tersangka Teuku Moch Nazar, yaitu dua PNS pada Kementerian PUPR masing-masing A Ibrahim Nawawi dan Frederik S Pabuna.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT WKE Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT TSP Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK panggil lima saksi kasus suap proyek pembangunan SPAM
Baca juga: KPK panggil mantan pejabat Ditjen Cipta Karya terkait suap proyek SPAM
Baca juga: KPK panggil dua saksi kasus suap pembangunan SPAM Kementerian PUPR

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan karena terbukti menerima menerima Rp10,35 miliar 40 ribu dolar Singapura dari pengusaha yang bergerak di bidang energi dan tambang.
   
“Menyatakan terdakwa Eni Maulani Saragih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sejumlah Rp300 juta subsidair kurungan 4 bulan,” kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Lie Putra Setiawan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.
   
Tuntutan itu berdasarkan dakwaan pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
   
JPU KPK juga menuntut pidana tambaham berupa pembayaran uang sejumlah Rp10,35 miliar ditambah 40 ribu dolar Singapura.
   
“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Eni Maulani Saragih berupa membayar uang penganti sejumlah Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura yang diperhitungkan dengan uang yang telah disetorkan oleh terdakwa ke rekening penampungan KPK dan yang telah disita dalam perkara ini, selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun” ungkap jaksa Lie.
   
Rinciannya adalah uang sejumlah Rp4,75 miliar diperoleh dari Johanes Budisutrisno Kotjo karena membantu Kotjo untuk mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.
   
Selanjutnya sejumlah Rp5,6 miliar dan 40 ribu dolar Singapura diperoleh dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas yaitu Prihadi Santoso selaku direktur PT Smelting sejumlah Rp250 juta, Herwin Tanuwidjaja selaku direktur PT One Connect Indonesia (OCI) sejumlah Rp100 juta dan 40 ribu dolar Singapura; Samin Tan selaku PT Borneo Lubung Energi dan MEtal sejumlah Rp5 miliar dan Iswan Ibrahim selaku Presiden Direktur PT Isargas sejumlah Rp250 juta.
   
“Yang mana uang-uang tersebut telah digunakan terdakwa untuk kepentingan kampanye suami terdakwa menjadi calon bupati kabupaten Temanggung sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada etikad baik dari terdakwa untuk melaporkan gratifikasi tersebut kepada KPK,” tambah jaksa Lie.
   
Eni sendiri sudah mengembalikan sejumlah uang kepada KPK yang akan diperhitungkan sebagai pengurangan uang pengganti.
   
Eni tercatat sudah mengembalikan uang kepada KPK yaitu sejumlah Rp500 juta pada 28 Agustus 2018; Rp500 juta pada 28 September 2018; Rp1,25 miliar pada 8 Oktober 2018; Rp1,3 miliar pada 5 November 2018 dan Rp500 juta pada 30 Januari 2019 sehingga totalnya Rp4,05 miliar.
   
“Dalam persidangan terdakwa mengatakan telah menggunakan uang sejumlah Rp2 miliar yang diterima dari Johanes Budisturtisno Ktojo untuk kepentingan pramunaslub, munaslub dan steering committe munaslub partai Golkar yang mana sejumlah Rp713 juta sudah dikembalikan kepada penyidik KPK sejumlah Rp713 juta sudah selayaknya dirampas untuk negara,” jelas jaksa. 
   
JPU juga meminta hak politik Eni dicabut untuk periode tertentu.
   
“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Eni Maulani Saragih berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa Eni Maulani Saragih selesai menjalani pidana pokok,” kata JPU Lie.
 
JPU KPK menolak permohonan Eni menjadi saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum alias “justice collaborator”.
   
“Terkait permohoan justice collaborator yang diajukan terdakwa kepada pimpinan KPK dapat kami sampaikan bahwa terdakwa cukup kooperatif mengakui perbuatannya di dalam proses persidangan sehingga membantu pentunt umum dalam membutkikan perkara ini. Namun terdakwa selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019 merupakan pelaku utama dalam perkara ini,” tambah JPU Lie.
   
Atas tuntutan itu, Eni akan mengajukan nota pembelaan pada 12 Februari 2019.

Baca juga: Eni mengaku terima 10 ribu dolar Singapura
Baca juga: Eni sebut ada pertemuan Sofyan Basir dan Kotjo
Baca juga: KPK terima pengembalian Rp500 juta dari Eni Saragih terkait gratifikasi

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

James Riady hadir di sidang suap Meikarta

Bandung (ANTARA News) – CEO Lippo Group James Riady hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi suap terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu.

James Riady hadir sebagai saksi untuk terdakwa Billy Sindoro, Henry Jasmen P Sitohang, Fitradjaja Purnama, Taryudi.

Keempat terdakwa merupakan bagian dari Lippo Group yang didakwa menyuap Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan jajaran pejabat di Pemkab Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta.

Kedatangan James Riady tersebut menyita perhatian di persidangan, karena dia sudah dua kali dipanggil sebagai saksi terkait perkara tersebut oleh jaksa.

“Ada saksi yang sudah dua kali kami panggil, hari ini hadir, James Riady,” kata jaksa KPK I Wayan Riyana.

James Riady yang mengenakan jas warna hitam langsung duduk di ruang persidangan.Namun kemudian majelis hakim mempersilakan James Riady untuk ke luar ruang persidangan karena dikhawatirkan akan memengaruhi kesaksian saksi lannya yang sedang disidang.

Selain James Riady, ada pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa, Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili serta Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Pemkab Bekasi, Hendry Lincoln.

Saksi-saksi tersebut juga dipersilakan untuk ke luar ruangan sidang.

Baca juga: KPK identifikasi 20 DPRD Bekasi ke Thailand terkait Meikarta
Baca juga: KPK temukan modus yang rumit terkait suap perizinan Meikarta
Baca juga: LPSK terima permohonan perlindungan saksi kasus suap Meikarta

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi Ketua KONI terkait proposal dana hibah

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman soal pengajuan proposal dana hibah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada KONI.

KPK pada Rabu memeriksa Tono sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH) dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

“Didalami terkait pengajuan proposal ke Kemenpora hingga pencairan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua KONI, lanjut Febri, KPK juga perlu mengklarifikasi pada saksi seberapa jauh pengetahuannya tentang proposal tersebut.

“Dan juga apakah mengetahui adanya dugaan komitmen untuk memberikan suap pada pejabat Kemenpora,” ungkap Febri.

Sampai berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap Tono masih berlangsung.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Baca juga: KPK dalami proses pemberian suap dana hibah Kemenpora
Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI
Baca juga: KPK dalami penerimaan lain tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang saksi terkait suap perolehan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016 dengan tersangka Taufik Kurniawan (TK).

Saksi itu adalah Kasubdit DAK Fisik II Kementerian Keuangan Yuddi Saptopranowo.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Kasubdit DAK Fisik II Kementerian Keuangan Yuddi Saptopranowo sebagai saksi untuk tersangka TK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK terus mendalami soal proses penganggaran di Kementerian Keuangan terkait kasus suap anggaran DAK di Kabupaten Kebumen.

Menurut Febri, KPK perlu memastikan beberapa fakta-fakta terkait DAK dalam kasus di Kebumen tersebut karena tersangka Taufik yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI diduga telah menerima sejumlah uang. 

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK perpanjang penahanan Taufik Kurniawan
Baca juga: KPK panggil dua saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan
Baca juga: KPK konfirmasi saksi penganggaran kasus Taufik Kurniawan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Musisi Yanto Sari diciduk Polda Metro Jaya terkait narkoba

Jakarta (ANTARA News) – Musisi Yanto Sari harus berurusan dengan petugas Polda Metro Jaya lantaran diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. “Empat tersangka diamankan,” kata Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Polisi Jean Calvijn Simanjuntak di Jakarta, Rabu.

Selain Yanto, polisi mengamankan arranger Romy Patti Selano alias Ade, Yudi Sudarso dan Mike Andriyani alias Indri.

Yanto Sari diketahui pencipta lagu dangdut yang “hits” antara lain “Tak Rela Diginiin” dinyanyikan Via Valen, “SMS” (Trio Macan), “Jawaban Lagu SMS” (Yoppy Latul), dan “Goyang Nasi Padang; Hoaks” (Nella Kharisma).

Diungkapkan Calvijn, pengungkapkan berawal ketika petugas menerima informasi dugaan penyalahgunaan narkoba di depan Rumah Toko milik Yanto Sari sekitar Puri Sentra Niaga, Jalan Seulawah, Blok D Nomor 63, Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur.

Setelah melakukan pengamatan selama tiga hari, petugas mengamankan Yanto Sari pada Senin (4/1) sore. Petugas menyita satu cangklong bekas pakai sabu dalam bungkus rokok, satu plastik sedotan, satu korek gas, dan dua telepon seluler.

Kemudian polisi mengembangkan informasi dilanjutkan dengan menggeledah rumah salah satu daftar pencarian orang bernama Uda di Gang Mohamad RT08/04 Nomor 34 Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat pada Selasa (5/1).

Petugas juga mengamankan tiga orang yakni Romi, Yudi dan Indri, serta menyita satu cangklong dan alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol minuman ringan, dua korek api gas, dan tiga telepon seluler.

Calvijn mengungkapkan para tersangka kerap memesan narkoba dari Uda yang saat ini berstatus buron.

Dari hasil uji laboratoris di Puslabfor Mabes Polri diketahui cangklong sisa pakai shabu 0,0125 gram, urine awal Romi mengandung methamin dan ampethamin.

Baca juga: Artis Indonesia Idol menjadi tersangka kasus narkoba

Baca juga: Pedangdut “Caca Duo Molek” tertangkap gunakan narkoba di kediamannya

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil Ketua KONI Pusat Tono Suratman

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Tono Suratman dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Tono dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua KONI Pusat Tono Suratman sebagai saksi untuk tersangka EFH terkait tindak pidana korupsi suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami soal prosedur dana hibah dari Kemenpora kepada KONI.  

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan pungutan sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ahmad Dhani dipindah ke Surabaya hari ini

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM membenarkan bahwa musisi Ahmad Dhani penahanannya akan dipindah ke Surabaya.

“Betul, pagi ini rencananya,” kata Kepala Bagian Humas Ditjen PAS Kemenkumham Ade Kusmayanto ketika dikonfirmasi Antara di Jakarta, Rabu.

Ade mengatakan bahwa pemindahan penahanan ke Surabaya atas permohonan dari Kejaksaan Tinggi Surabaya  untuk menjalani sidang terkait perkara pencemaran nama baik atas ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung kelompok atau organisasi massa saat digelar Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.

Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di LP Cipinang, Jakarta, setelah pada dua pekan lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.

Kasus pencemaran nama baik ini persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis, 7 Februari, di Pengadilan Negeri Surabaya.

Untuk itulah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya demi memudahkan proses peradilannya.

Surat pengajuannya telah dilayangkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Ahmad Dhani sedang mengajukan banding atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain juga diajukan ke Kemenkumham. 

Baca juga: Kejaksaan siap antar dan jemput Ahmad Dhani

Baca juga: Prabowo Subianto kunjungi keluarga Ahmad Dhani

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Antisipasi teror pembakaran kendaraan, polisi lakukan patroli skala besar

Semarang (ANTARA News) – Kepolisian melakukan patroli dalam skala besar untuk mencegah teror pembakaran kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya.

Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono di Semarang, Rabu, mengatakan polda telah memperbantukan pasukan untuk mendukung patroli skala besar tersebut.

“Dari polda sendiri ada sekitar 450 personel yang diperbantukan di Polrestabes Semarang,” katanya.

Menurut dia, meski patroli skala besar sudah dilaksanakan, namun hal tersebut belum mencukupi, mengingat luasnya wilayah Jawa Tengah.

“Tidak mungkin setiap jengkal diawasi polisi, oleh karena itu butuh swadaya dari masyarakat,” katanya.

Ia mencontohkan pengaturan akses keluar masuk satu pintu di tiap wilayah.

Teror yang terjadi belakangan ini, menurut dia, tidak berdampak terhadap masyarakat. Justru, lanjut dia, masyarakat semakin bersatu mengamankan linkungannya.

Sementara itu, razia kendaraan bermotor, khususnya kepada pengguna sepeda motor digencarkan oleh kepolisian di wilayah Kota Semarang.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol.Abiyoso Seno Aji mengatakan razia tersebut bertujuan untuk mempersempit ruang gerak pelaku teror.

Baca juga: Teror pembakaran kendaraan di Semarang, hari ini tiga sepeda motor

Baca juga: Di Kendal terjadi teror pembakaran mobil

Baca juga: Teror pembakaran mobil serang tiga daerah di Semarang

Baca juga: Gubernur-kepala Polda Jawa Tengah koordinasi tangani teror pembakaran mobil

Baca juga: Teror pembakaran mobil kembali terjadi di Semarang

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapal bermuatan elpiji meledak, warga panik

Samarinda (ANTARA News) – Kapal Motor Amelia bermuatan ratusan tabung elpiji meledak di Dermaga Sungai Mahakam, Jl KH Mas Mansyur, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (5/2) malam.

Ledakan terdengar keras hingga radius 5 km dan membuat warga sekitar dermaga panik, sehingga berusaha mencari sumber suara menggelegar tersebut.

Saat peristiwa itu terjadi, KM Amelia dalam kondisi sandar dan direncanakan akan berlayar menuju Biduk-biduk, Kabupaten Berau. Berdasarkan informasi, akibat ledakan tersebut tiga orang menjadi korban mengalami luka bakar dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit terdekat.

Ledakan tersebut juga membuat sebuah kapal motor lainya yang baru sandar tak jauh dari lokasi, juga terkena imbasnya.

Menurut Sukri, warga sekitar yang melihat kejadian, setelah peristiwa ledakan tersebut, dua kapal motor tenggelam di Sungai Mahakam. 

Dampak ledakan juga mengakibatkan dermaga tempat kapal itu sandar mengalami kerusakan parah. 

“Saat itu tidak tahu persis kenapa, tiba-tiba terdengar ledakan keras seperti bom,” kata Sukri yang mengaku tak jauh dari lokasi kejadian, saat ledakan terjadi. 

Sobari, salah satu pekerja di dermaga itu mengatakan bahwa saat peristiwa terjadi tidak ada aktivitas bongkar muat barang. Ia menegaskan bahwa bongkar muat di KM Amelia telah selesai sejak sore hari dan saat kejadian KM Amelia dalam posisi sandar. 

Kepala SPKT Polresta Samarinda Iptu Hardi menjelaskan, saat ini terdapat tiga korban yang dirawat di rumah sakit.

Pihaknya bersama dengan unsur terkait masih melakukan pencarian terhadap korban yang diduga ikut tenggelam bersama kapal.

“Penyebab ledakan masih diselidiki, untuk sementara ini ada tiga korban dirawat. Untuk dugaan ada korban lainnya, kami masih lakukan pencarian untuk memastikannya,” ujarnya pula.

Baca juga: Kapal pesiar hangus terbakar di Maratua karena ledakan gas elpiji

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bali “perang” lawan narkoba

Denpasar (ANTARA News) – Keseriusan aparat penegak hukum di Pulau Bali dalam memberantas segala jenis peredaran narkoba tidak main-main karena akan memberantas hingga ke akar-akarnya, demi menyelamatkan generasi muda dan anak bangsa. Terlebih lagi kawasan wisata seperti Pulau Dewata memang rentan pada penyebaran narkoba.

Upaya serius itu dimulai dengan peresmian patung “Padarakan Rumeksa Gardapati”, oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Petrus R. Golose, pada 10 November 2018. Patung itu melambangkan perlawanan masyarakat Bali dalam memerangi narkoba dan premanisme.

Patung yang terlihat berdiri kokoh di sebelah barat Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar itu, membuktikan keseriusan jajaran kepolisian bersama BNN dalam menumpas segala penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data kepolisian di Bali setiap tahun, penyalahgunaan narkoba yang berhasil diringkus mengalami peningkatan. Tahun 2016 tercatat sebanyak 925 kasus yang ditangani, 2017 tercatat 872 kasus dan 2018 tercatat 1.123 kasus.

“Direktorat Narkoba dan Polres hingga Polsek sudah berkomitmen dalam memberantas segala jenis peredaran narkoba. Kita akan habisi hingga keakar-akarnya. Melalui upaya preemtif dan represif, sehingga tidak ada ampun lagi bagi pengedar narkoba di Bali,” ujar Wakil Direktur Resnarkoba Polda Bali, AKBP Sudjarwoko.

Pada Januari 2019, jajaran Ditres Narkoba Polda Bali telah mengungkap 83 kasus narkoba yang meresahkan masyarakat di Pulau Dewata. Pengungkapan ini juga dibantu jajaran Polres hingga Polsek Bali.

Setiap tahun kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap meningkat 2-3 persen.

Demikian juga data yang disampaikan Kabid Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, AKBP I Ketut Arta yang merinci jumlah tangkapan narkoba di Pulau Dewata Tahun 2017 tercatat mencapai 45 kasus, meningkat di Tahun 2018 berhasil mengungkap 48 kasus narkoba.

Dari jumlah kasus tersebut, jumlah tersangka penyalahgunaan narkoba di 2017 mencapai 48 tersangka dengan barang bukti sabu-sabu 880 gram, pil ekstasi 9.710 butir, 26 kilogram ganja, 3,49 kokain dan sabu-sabu cair sebanyak 7.010 gram.

Keseriusan jajaran BNN Bali ini patut diancungi jempol, mengingat pada 2018, menyita narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 871 gram, 461 butir pil ekstasi dan 8,23 kilogram ganja kering, dengan jumlah tersangka mencapai 52 orang.

Modus yang digunakan para mafia narkoba ini ada yang berusaha memasukkan barang terlarang itu ke Bali dengan berbagai cara, baik itu menyelundupkan narkoba melalui jalur udara atau jasa kargo, pelabuhan dan darat dengan menggunakan jasa paket pengiriman barang.

“Mereka memiliki banyak cara agar bisa menyelundupkan narkoba ke Bali dengan menggunakan jalur tikus atau yang tidak terpantau petugas,” ujar Arta.

Pemberantasan narkoba di Bali, perlu dukungan seluruh lapisan mengingat narkoba ini adalah musuh bersama, karena dapat merusak generasi muda.

Sudjarwoko menyebut peredaran narkoba di kawasan wisata sangat menarik pengedar dan bandar. Pengedar memiliki banyak alasan jika tertangkap.

“Mereka mengaku menjadi penjual narkoba karena tekanan ekonomi sehingga untuk mendapat uang secara cepat mereka rela menjual barang terlarang ini,” ujarnya.

Para pengedar narkoba yang berhasil diringkus jajaran Polda Bali mengaku bahwa jika berhasil menempel atau menjual narkoba bisa mendapat upah hingga jutaan per kilogram, karena itu yang membuat mereka nekad dan tergiur.

Pencegahan ke sekolah

Polda Bali menegaskan pencegahan penyalahgunaan narkoba, bisa dilakukan dengan langkah preemtif, seperti mengabarkan bahaya narkoba ke sekolah-sekolah, misalnya anggota polisi menjadi pemimpin upacara di sekolah dan mengedukasi siswa yang hadir dalam upacara bendera tersebut.

Langkah represif atau penangkapan pengedar narkoba juga terus dilakukan jajaran Polda Bali, yang bekerjasama dengan BNN Provinsi Bali maupun melakukan rehabilitasi.

“Kapolda Bali bersama pihak terkait dan masyarakat juga melakukan deklarasi bersama untuk memberantas narkoba dan premanisme di depan patung Padarakan Rumeksa Gardapati dan ini juga menjadi program pemerintah dan kepolisian maupun BNN dalam memberantas narkoba,” ujar Sudjarwoko.

Kepolisian juga menggandeng komunitas Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas) Bali dalam upaya sosialisasi di masyarakat terkait bahaya narkoba ini, mengingat narkoba ini menjadi musuh bersama.

Demikian juga upaya pencegahan yang dilakukan BNN Bali dengan melibatkan desa adat yang ada di seluruh Pulau Dewata agar membuat “perarem” untuk menangkal masuknya barang terlarang ini.

Dengan mengajak seluruh masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba ini diharapkan, Bali bisa terbebas dari peredaran gelap narkoba.

Apabila upaya ini tidak bisa dilakukan, kata Arta, BNN Bali akan melakukan penangkapan para pengedar hingga pengguna narkoba dengan proses lidik dan sidik.

“Upaya penangkapan atau jemput paksa pasti kami lakukan, jika pencegahan tidak dapat dilakukan, maka proses hukum akan dilakukan,” katanya.

BNN Bali juga mampu mengklasifikasikan, mana pengguna dan atau pengedar narkoba. Seseorang bisa dikatakan sebagai pecandu narkoba, jika saat digeledah tidak ditemukan barang bukti, namun saat diperiksa tes urinenya positif.

Para pencandu narkoba sudah pasti diserahkan ke bidang rehabilitasi yang ada di BNN Bali agar mendapat perawatan dan pengobatan. Apabila dia ditangkap membawa narkoba dan sebagai pengedar, maka akan diproses hukum dan tidak ada tawar menawar.

Arta mengatakan, pemerintah sangat peduli untuk mengobati para korban pengguna narkoba, karena dianggap orang sakit. Melalui anggaran DIPA yang dianggarkan ini, para korban pencandu narkoba diobati.

“Proses rehabilitasi ini harus melalui tahap wawancara untuk mencari tau seberapa jauh tingkat kecanduannya, baik itu ringan, sedang dan berat. Kalau dia pencandu narkoba sedang masih bisa dirawat jalan,” ujarnya.

Jika tingkat kecanduannya sedang, maka korban ini bisa dirawat inap di rumah rehabilitasi milik pemerintah yang ada di Bangli atau dapat direhabilitas di rumah tinggal swasta. Bali memiliki sejumlah rumah rehabilitasi seperti yang ada di Kawasan Sanur.

Sudjarwoko menyebut efek yang ditimbulkan jika seseorang menggunakan narkoba sangat banyak, seperti dapat menyebabkan halusinasi mengingat narkoba merupakan zat adiktif yang dapat merusak saraf manusia.

Secara klinis, penggunaan narkoba dapat menekan otak sadar manusia ke bawah sadar yang mengalami naik atau mengalami halusinasi.

“Ini sangat berbahaya jika terus dikonsumsi. Kalau tidak cepat diobati, pengguna narkoba ini akan tergangu jiwanya dan bisa gila hingga meninggal dunia,” ujarnya.

Agaknya, perang terhadap narkoba harus menggunakan semua cara untuk menyelamatkan generasi muda.*

Baca juga: Polisi tangkap enam tersangka penyelundup 16 kg narkoba

Baca juga: Bareskrim sita 50 kg sabu Malaysia berbungkus teh cina

Pewarta:
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Koalisi aktivis hukum pertanyakan jangka waktu seleksi hakim MK

Jakarta (ANTARA News) – Koalisi sejumlah aktivis hukum yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK, mempertanyakan jangka waktu seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang hanya memakan waktu lima hari kerja.

“Dalam sejarah seleksi hakim MK yang dilakukan secara terbuka dari ketiga lembaga negara pengusul (DPR, Presiden, dan MA), baru kali ini jangka waktu seleksi dilakukan dengan sangat pendek yaitu hari kerja,” ujar peneliti Indonesian Legal Rountable, Erwin Natosmal Oemar, melalui pesan singkat kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Erwin mengatakan hal tersebut mewakili koalisi pegiat dan aktivis hukum tersebut.

Jangka waktu yang sangat pendek dinilai para aktivis hukum, akan menimbulkan satu persoalan yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas hakim konstitusi yang terpilih.

Minimnya waktu yang dibuka oleh DPR tersebut, dikatakan akan membuat akses untuk mendapatkan calon yang berkualitas menjadi tertutup.  

“Karena banyak orang-orang baik dan berkompeten tidak dapat menyiapkan berkas yang dibutuhkan dengan waktu yang sangat sempit,” ujar Erwin.

Selain itu, Erwin menyebutkan hingga saat ini publik belum mendapat informasi dan gambaran tentang siapa saja panel ahli yang diminta oleh DPR.

Erwin mengatakan bahwa koalisi aktivis hukum mengapresiasi DPR yang menggunakan panel ahli sebagai salah satu preseden ketatanegaraan yang positif.

“Kendati demikian, tanpa mengetahui siapa dan apa kategori panel ahli yang ditunjuk membuat proses seleksi berpotensi melanggar prinsip transparansi dan partisipasi sebagaimana yang dimaksud oleh UU MK, sebagai persyaratan utama dilakukannya seleksi hakim,” tambah Erwin.

Menurut catatan koalisi, DPR juga punya rekam jejak yang buruk dalam mencari hakim konstitusi, salah satunya adalah dengan lolosnya mantan Ketua MK Akil Mochtar.

“Demikian juga ada hakim MK yang berkali-kali mendapatkan sanksi etik, namun masa jabatannya diperpanjang tanpa ada proses seleksi yang memadai sebagaimana yang dimaksud oleh UU MK,” kata Erwin.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Selamatkan MK terdiri dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hukum yaitu; LBH Jakarta, PBHI, Perludem, Kode Inisiatif, ICW, ILR, ICJR, dan YLBHI.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahyudin: Metode pemberantasan korupsi perlu diperbaiki

Balikpapan (ANTARA News) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan perlunya perubahan metode dalam melenyapkan rasuah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Mahyudin seusai sosialisasi empat pilar MPR di Balikpapan, Selasa, sejak KPK berdiri sekitar 2002 hingga saat ini, pejabat yang ditangkap karena korupsi tidak berkurang, malah terus bertambah.

Untuk itu, menurut dia, metode KPK yang hanya mengandalkan penegakan hukum perlu dievaluasi untuk diperbaiki. KPK perlu juga memperkuat sisi pencegahan, sehingga korupsi dapat diturunkan dan uang negara yang dicuri juga dapat diminimalisasi.

“Jangan orang diintai, dijebak, kalau kata orang bijak waktu dulu bagaimana kodok tidak mati, ular tidak kenyang. Bagaimana pejabat tidak ditangkap KPK tapi korupsi juga tidak ada. Jangan orang diindikasi korupsi diintip-intip, diawasi, baru digerebek, ditangkap,” katanya.

Ia mengatakan metode selama ini terbukti tidak efektif menurunkan korupsi, yang ada justru korupsi berlangsung semakin canggih dan semakin masif. Banyak pejabat ditangkap secara berombongan.

Untuk itu perubahan metode dalam pencegahan tindak pidana korupsi dibutuhkan. Orang yang punya potensi tinggi melakukan korupsi harus terus diingatkan.

“Menurut saya, kalau ada pejabat punya potensi korupsi lebih baik dikasih tahu duluan untuk tidak korupsi. Akan ditangkap jika macam-macam. Jadi pejabat tidak ditangkap, uang negara tidak hilang,” katanya.

Sementara itu dalam kesempatan sosialisasi empat pilar ia mengatakan, korupsi merupakan akar masalah yang harus disingkirkan. Korupsi telah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Mahyudin didampingi Anggota MPR Hetifah Syaifudian. Sosialisasi tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Persatuan Wanita Sulawesi Utara yang ada di Balikpapan.

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus Dorfin Felix dilimpahkan ke Kejati Ntb

(Antara)-Setelah sempat kabur dari tahanan, Dorfin Felix tersangka penyelundup narkotika seberat 4,9 kg berkewarganegaraan Perancis langsung diserahkan Polisi ke Kejaksaan Tinggi NTB. Dorfin Felix akan menempuh pemeriksaan tahap dua oleh Jaksa, sebelum kasusnya nanti dilimpahkan kepersidangan.

Kejaksaan siap antar dan jemput Ahmad Dhani

Surabaya (ANTARA News) – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur siap mengerahkan petugas untuk mengantar dan menjemput musisi Ahmad Dhani seandainya permohonan pemindahan penahanan yang telah diajukannya tidak disetujui.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung, di Surabaya, Selasa, mengatakan, sampai hari ini belum mendapat surat persetujuan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan HAM terkait permohonan pemindahan penahanan yang telah diajukannya.

“Bisa jadi sudah disetujui tapi suratnya belum kami terima mengingat hari ini libur Imlek,” ucapnya.

Saat ini Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di LP Cipinang, Jakarta, setelah pada dua pekan lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian.

Ia akan disidang dalam perkara lainnya, yaitu pencemaran nama baik, terkait ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung kelompok atau organisasi massa saat digelar Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, 26 Agustus 2018.

Persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis, 7 Februari, di Pengadilan Negeri Surabaya.

Untuk itulah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengajukan permohonan pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya demi memudahkan proses peradilannya.

Surat pengajuannya telah dilayangkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena Ahmad Dhani sedang mengajukan banding atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain juga diajukan ke Kemenkumham.

“Jika memang permohonan terkait pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya tidak disetujui, apa boleh buat, kami harus siap melakukan antar jemput dari Jakarta ke Surabaya untuk menghadirkannya selama proses persidangan berlangsung,” ucap Marpaung.

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kritisi proses seleksi hakim MK

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, Arif Maulana (kanan) menyampaikan pendapatnya disaksikan rekannya Era Purnama Sari, saat konferensi pers terkait proses seleksi hakim konstitusi, di Jakarta, Selasa (5/2/2019). Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK mengkritik proses seleksi hakim MK yang jangka waktunya terlalu pendek serta minimnya informasi terkait siapa saja panel ahli yang akan menguji para calon hakim konstitusi itu. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/ama.

Indonesia-Swiss tanda tangani Perjanjian Mutual Legal Assistance

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2).

Menurut siaran pers KBRI Bern yang diterima di Jakarta, Selasa, penandatanganan perjanjian tersebut setelah melalui dua kali putaran perundingan, yakni di Bali pada 2015 dan di Bern, Swiss, pada 2017.  Perjanjian tersebut juga menandai keberhasilan diplomasi Indonesia di Swiss di bidang hukum.

 

Dijelaskan, perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan. Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.

 

Menteri Yasonna menyatakan bahwa perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud).

 

“Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya”, katanya.

 

Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.

 

Duta Besar RI Bern Muliaman D. Hadad yang mendampingi Menkumham pada upacara  penandatanganan tersebut menyatakan bahwa perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa.

 

Dubes Muliaman menambahkan bahwa penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

 

Penanandatanganan Perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery).

 

Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke 10 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah RI. Sebelumnya dengan Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran. Bagi  Swiss perjanjian MLA itu merupakan perjanjian yang ke 14 dengan negara non-Eropa.*

Baca juga: Indonesia ajak ASEAN dan mitranya kembangkan konsep Indo-Pasifik

Baca juga: Indonesia terima kunjungan menteri luar negeri Polandia setelah 21 tahun

Baca juga: Kemenlu: kerja sama OKI bidang obat-obatan penting

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK lakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Papua

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menugaskan secara khusus tim untuk melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Provinsi Papua melalui tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah).

“Capaian kinerja Pemprov Papua dapat dilihat melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id. Dapat dilihat, per 11 Januari 2019 perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Papua adalah 58 persen,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, upaya KPK melakukan pencegahan itu dilakukan secara serius dalam kerangka mendukung pembangunan di Papua dengan cara mencegah korupsi di berbagai sektor. 

“Pembangunan Papua penting bagi kita semua agar dapat dinikmati oleh masyarakat di Papua,” ucap Febri. 

Namun, kata dia, jika ada korupsi dalam proses penganggaran, pengadaan atau kewenangan-kewenangan lain, maka untuk menyelamatkan dan mengurangi dampak kerugian pada masyarakat Papua, menjadi kewajiban penegak hukum termasuk KPK untuk menangani korupsi tersebut. 

“KPK tidak akan toleran terhadap korupsi yang terjadi sepanjang terdapat bukti yang kuat,” kata Febri.

Ia pun menyatakan bahwa lembaganya memang sedang mencermati sejumlah dugaan korupsi terkait proyek dan anggaran di Papua. 

“Namun, tentu KPK belum dapat menyampaikan secara spesifik kasus apa sebagaimana yang ditanyakan pada kami beberapa waktu kemarin. Jika sudah masuk tahapan penyidikan dan memungkinkan disampaikan pada publik, akan kami informasikan sebagai hak publik untuk tahu,” tuturnya.

Ia pun menyatakan bahwa peran dari masyarakat juga sangat penting, mulai dari melaporkan tindak pidana korupsi dan juga mengawasi berjalannya aparatur pemerintah.

Sebelumnya, telah terjadi pengeroyokan terhadap petugas KPK yang sedang bertugas di salah satu di Jakarta Pusat pada Sabtu (2/2) malam.

Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK kantongi bukti medis terhadap petugasnya yang dianiaya

Jakarta (ANTARA News) – KPK telah mengantongi bukti medis terhadap petugasnya yang dianiaya saat sedang bertugas di salah satu hotel terkemuka, di Jakarta Pusat, Sabtu malam (2/2).

“Terkait dengan hasil visum yang telah dilakukan, nanti tentu akan menjadi bagian dari pembuktian adanya penganiayaan terhadap pegawai KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa. 

Selain itu, kata dia, rekam medis termasuk operasi juga dapat menjadi fakta yang menguatkan ada akibat yang diderita pada tubuh yang bersangkutan dari kejadian itu 

“Bukti-bukti seperti ini kami yakini akan berbicara dengan sendirinya tentang kondisi yang bersangkutan. Untuk pertanyaan siapa yang melakukan penganiayaan, tentu akan lebih baik jika kita mempercayakan hal tersebut pada tim Polri yang sudah mulai bekerja,” kata dia.

Febri juga mengatakan bahwa pimpinan KPK, Senin (4/2), telah menjenguk petugas KPK bernama Gilang itu, yang membutuhkan perawatan setelah tindakan operasi dilakukan untuk bagian hidung dan terdapat jahitan di sekitar mata kiri korban. 

“Saya juga sudah melihat langsung kondisi yang bersangkutan malam kemarin dan juga bertemu dengan ayah dan ibu yang menjaga di rumah sakit tersebut. Dari informasi terakhir yang diterima keluarga pasien dari pihak rumah sakit, yang bersangkutan membutuhkan istirahat di rumah sakit sekitar 4-5 hari,” tuturnya. 

KPK pun memastikan setiap risiko yang diterima pegawai dalam menjalankan tugasnya merupakan tanggung jawab KPK secara kelembagaan baik medis, keamanan ataupun pendampingan hukum.

Sebelumnya, pihak Pemprov Papua melalui pernyataan resminya membantah penganiayaan terhadap petugas KPK itu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi selidiki perkara pengeroyokan petugas KPK

Jakarta (ANTARA News) – KPK menginformasikan Kepolisian Indonesia telah menyelidiki perkara pengeroyokan petugas KPK yang sedang bertugas di salah satu hotel ternama, di Jakarta Pusat, Sabtu malam (2/2).

“KPK telah diberikan informasi bahwa Polri telah melakukan penyelidikan sejak 4 Februari 2019, yaitu penyelidikan terhadap perkara pengeroyokan terhadap petugas yang sedang bertugas sebagaimana diatur pada Pasal 170 dan/atau Pasal 211 dan/atau Pasal 212 KUHP,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan, lembaganya mengapresiasi tindakan cepat dari polisi tentang itu. “Tindakan cepat ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa alat negara tidak boleh kalah terhadap upaya teror atau serangan yang dilakukan pada petugas yang menjalankan amanat undang-undang untuk menegakkan hukum,” kata dia.

Ada pertanyaan tentang bagaimana respons KPK terhadap pelaporan pidana pencemaran nama baik dengan korban pemerintah Provinsi Papua yang disampaikan juga kepada polisi, dia katakan, “Siapapun dapat melaporkan apa yang ia anggap benar, namun secara hukum tentu akan mudah dipilah, mana yang benar dan tidak benar atau mengada-ngada.”

KPK juga memastikan akan memberikan dukungan penuh termasuk pendampingan hukum terhadap pegawai KPK yang diserang saat bertugas karena yang bersangkutan melakukan beberapa kegiatan berdasarkan penugasan resmi KPK.

“Menjadi pertanyaan hukum juga, apakah institusi negara atau daerah dapat menjadi korban dalam artian penerapan pasal pencemaran nama baik seperti yang diatur di UU ITE atau KUHP? Bukankah aturan itu merupakan delik aduan? Dan banyak pertanyaan hukum lain yang merupakan kejanggalan yang akan kami bahas lebih lanjut,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan bahwa telah menugaskan secara resmi dua penyelidik setelah lembaganya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi.

Di hotel bintang lima itu sedang berlangsung rapat pembahasan hasil ulasan Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Indonesia-Swiss tandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik

London (ANTARA News) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani perjanjian bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance – MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss Karin Keller-Sutter di Bernerhof Bern, Swiss, Senin (4/2).

Perjanjian diteken setelah melalui dua kali putaran perundingan, yakni di Bali dan di Bern, Swiss.
      
Pensosbud KBRI Bern kepada Antara London, mengatakan perjanjian yang terdiri atas 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta.
        
Menteri Yasonna menyatakan perjanjian MLA ini dapat digunakan untuk memerangi kejahatan di bidang perpajakan (tax fraud).

“Perjanjian ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan warga negara atau badan hukum Indonesia mematuhi peraturan perpajakan Indonesia dan tidak melakukan kejahatan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya,” ujar Menkumham. 
     
Atas usulan Indonesia, perjanjian yang ditandatangani tersebut menganut prinsip retroaktif. Prinsip tersebut memungkinkan untuk menjangkau tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini.
      
Dubes Indonesia di Bern Muliaman D. Hadad mendampingi Menkumham pada penandatanganan tersebut menyatakan perjanjian MLA RI-Swiss merupakan capaian kerja sama bantuan timbal balik pidana yang luar biasa. 
     
Dikatakannya penandatanganan MLA menggenapi keberhasilan kerja sama bilateral RI-Swiss di bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Penandatanganan perjanjian MLA ini sejalan dengan program Nawacita, dan arahan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan, di antaranya pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2018 di mana Presiden menekankan pentingnya perjanjian ini sebagai platform kerja sama hukum, khususnya dalam upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.
        
Perjanjian MLA RI-Swiss merupakan perjanjian MLA yang ke-10 yang  ditandatangani Pemerintah RI (Asean, Australia, Hong Kong, RRC, Korsel, India, Vietnam, UEA, dan Iran), dan bagi Swiss adalah perjanjian MLA yang ke-14 dengan negara non-Eropa.

Baca juga: KPK sambut positif MLA Indonesia dengan Swiss

Pewarta:
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi saksi soal prosedur dana hibah Kemenpora

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonfirmasi pengetahuan saksi soal prosedur dana hibah dalam penyidikan kasus suap penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Untuk mengkonfirmasi hal itu, KPK pada Senin memeriksa Lina Nurhasanah yang merupakan staf Koni dan Kemenpora sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy (EFH).

“KPK mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait dengan mekanisme dana hibah. Jadi, ini termasuk yang didalami KPK dari pemeriksaan sejumlah saksi dan dan pemeriksaan tadi kami klarifikasi terkait dengan prosedur dana hibah itu,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, kata Febri, KPK juga mengkonfirmasi saksi terkait beberapa bukti lain yang telah didapatkan penyidik dalam kasus tersebut.

“Termasuk melakukan kroscek, jadi ada bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya atau transaksi yang sudah didapatkan sebelumnya itu kami kroscek substansi-substansinya pada saksi yang diperiksa hari ini,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan lima tersangka dalam kasus itu, yakni diduga sebagai pemberi, yaitu Ending Fuad Hamidy (EFH) dan Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy (JEA). 

Sedangkan diduga sebagai penerima, yakni Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana (MUL), Adhi Purnomo (AP) yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dan kawan-kawan serta Eko Triyanto (ET) yang merupakan staf Kementerian Pemuda dan Olahraga dan kawan-kawan. 

Diduga Adhi Purnomo, Eko Triyanto dan kawan-kawan menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp318 juta dari pejabat KONI terkait hibah pemerintah kapada KONI melalui Kemenpora. 

Diduga Mulyana menerima uang dalam ATM dengan saldo sekitar Rp100 juta terkait penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI Tahun Anggaran 2018.

Sebelumnya Mulyana telah menerima pemberian pemberian lainnya sebelumnya, yaitu pada April 2018 menerima satu unit mobil Toyota Fortuner, pada Juni 2018 menerima sebesar Rp300 juta dari Jhonny E Awuy, dan pada September 2018 menerima satu unit smartphone merk Samsung Galaxy Note 9. 

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp17,9 miliar. 

Pada tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. 

Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan “fee” sebesar 19,13 persen dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp3,4 miliar.

Baca juga: KPK dalami proses pemberian suap dana hibah Kemenpora
Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus suap dana hibah Kemenpora kepada KONI
Baca juga: KPK dalami penerimaan lain tersangka kasus suap dana hibah Kemenpora

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Wali Kota: Peneror pembakaran kendaraan menguji kekompakan warga

Semarang (ANTARA News) – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut teror pembakaran kendaraan bermotor yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah ibu kota Jawa Tengah ini sebagai bentuk tantangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kekompakan.

“Dengan kejadian ini masyarakat diminta meningkatkan kekompakan,” kata wali kota di Semarang, Senin.

Ia meminta masyarakat tidak cemas dengan teror pembakaran mobil dan sepeda motor oleh orang tak dikenal itu.

Ia menilai ada upaya untuk menggoyang Semarang dengan teror pembakaran itu. Dari sejumlah kejadian yang terpantau CCTV, lanjut dia, pelaku diduga mengetahui peta wilayah yang diterornya.

Meski demikian, ia optimistis kepolisian akan segera mengungkap kasus tersebut.

Berkaitan dengan teror tersebut, wali kota telah membuat surat edaran yang diteruskan hingga tingkat RT.

Wali kota meminta poskamling serta portal jalan perkampungan diaktifkan kembali. “Kami akan mendukung polisi dengan pengamanan mandiri,” katanya.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan pejabat Kemenkeu divonis 6,5 tahun penjara

Jakarta, (ANTARA News) – Bekas pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo, divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan karena terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di 9 kabupaten.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Yaya Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 tahun dan 6 bulan penjara ditambah denda Rp200 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 bulan dan 15 hari,” kata ketua majelis hakim Bambang Hermanto di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.
 
Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama  pasal 12 huruf a dan pasal 12 B UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Yaya Purnomo divonis 9 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menurut hakim, Yaya terbukti dalam dua dakwaan yaitu dakwaan pertama Yaya terbukti menerima suap Rp300 juta dari bagian Rp3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Taufik Rahman yang diperuntukkan untuk anggota fraksi Partai Demokrat Amin Santono untuk pengurusan DAK dan DID.
 
Yaya Purnomo adalah mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.
 
Dalam dakwan pertama disebutkan pada 30 Oktober 2017, anggaran yang diajukan oleh Amin berhasil yaitu kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp79,775 miliar. Lampung Tengah juga mendapat anggaran DID sebesar Rp8,5 miliar.
 
Mustafa melalui Taufik Rahman lalu memberikan uang kepada Eka Kamaludin sebesar Rp3,175 miliar secara bertahap yaitu sebesar Rp1 miliar pada November 2017 di hotel Fiducia Jakarta; Rp1,5 miliar pada November 2017 di Plaza Atrium Jakarta; serta Rp675 juta pada akhir November 2017 di Plaza Atrium Jakarta.

Dari uang fee itu, pada Desember 2017, Yaya menerima bagian dari Eka Kamaluddin sebear Rp300 juta dan dalam dua kali penerimaan yakni Rp100 juta di rumah makan Es Teler 77 dan Rp200 juta di parkiran Kemenkeu Jakarta.
 
Dalam dakwaan kedua, Yaya Purnomo dan Rifa Surya menerima gratifikasi uang sejumlah Rp6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura karena mengurus DAK dan DID di 9 kabupaten.

Pertama, Yaya dan Rifa mengurus DAK senilai Rp30 miliar dan DID sebesar Rp50 miliar kabuptaen Halmahera Timur untuk APBN Perubahan 2017 dengan imbalan “fee” pengurusan DAK 7 persen yang pembagiannya 5 persen untuk Sukiman dan 2 persen untuk Suherlan (tenaga ahli Sukiman), Rifa Surya dan Yaya. Sedangkan untuk DID “fee” sebesar 3 persen.
 
Kedua, pengurusan DAK tahun 2018 bidang pendidikan untuk kabupaten Kampar. Yaya dan Rifa setuju untuk mengurus DAK Kamar dengan “fee” sebesar 3 persen. “Fee” diberikan oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal melalui Erwin sebear Rp50 juta di coffee shop hotel Borobudur dan Rp50 juta di Jakarta Cafe, Sarinah serta pada Rp25 juta pada Desember 2017 . 
 
Ketiga, pengurusan DAK APBN 2017, APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 kota Dumai.  Yaya dan Rifa meminta “fee” sebesar 2 persen dari anggaran dam disetujui Zulkifli. Kota Dumai memperoleh DAK bidang Rumah Sakit sebesar Rp20 miliar.

Keempat, pengurusan DAK TA 2018 bidang Kesehatan. Agusman lalu bertemu Yaya dan Rifa yang meminta “fee” 2 persen dari anggaran. Pagu DAK Labuhanbatu Utara sebesar Rp75,2 miliar dan pencairan DAK RSUD Aek Kanopan sebesar Rp30 miliar.
 
Kelima pengurusan DID TA 2018 kota Balikpapan. Yaya dan Rifa meminta fee 5 persen sejumlah Rp1,3 miliar dari DID TA 2018 kota Balikpapan yang disetujui yaitu Rp26 miliar. 

Keenam, pengurusan DID TA 2018 untuk kabupatan Karimun. Bupati Karimun Aunur Rafiq mengajukan usulan DID sebesar Rp50 miliar sehingga pada November 2017 Kabupaten Karimun memperoleh DID TA 2018 sebeaar Ro41,25 miliar.

Ketujuh, pengurusan DAK dan DID APBN 2018 kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya mendapat DAK TA 2018 DInas Kesehatan sebesar Rp29,989 miliar, DAK Prioritas Daerah Rp19,924 miliar serta DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp47,79 miliar. 
   Kedelapan, DID APBN TA 2018 untuk Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan lalu mengajukan DID sebesar Rp65 miliar. Kementerian Keuangan lalu mengumumkan realisasi anggaran DID TA 2018 kabupaten Tabanan sebesar Rp51 miliar.

 Yaya dan Rifa tidak pernah melaporkan penerimaan tersebut kepada KPK sampai batas waktu 30 hari padahal peneriman itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum.

Terkait perkara ini, hakim sudah memvonis Amin Santono selama 8 tahun penjara sedangkan Eka Kamaludin selama 4 tahun penjara.

Terhadap putusan itu, Yaya Purnomo langsung menyatakan menerima putusan sedangkan JPU KPK menyatakan pikir-pikir.
 

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi saksi penganggaran kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkonformasi saksi soal proses penganggaran di Kementerian Keuangan terkait kasus suap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dengan tersangka Taufik Kurniawan (TK).

KPK pada Senin memeriksa Kasubdit Perumusan Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2016 Muhammad Nafi dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen, Jateng, TA 2016.

“Jadi, kami sudah mulai masuk mendalami proses penganggaran baik yang terjadi di DPR RI karena ada beberapa anggota DPR yang diperiksa sebelumnya atau pun yang terjadi di Kementerian Keuangan terkait dengan Dana Alokasi Khusus,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Menurut Febri, KPK perlu memastikan beberapa fakta-fakta terkait DAK dalam kasus di Kebumen tersebut karena tersangka Taufik yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI diduga telah menerima sejumlah uang. 

“Terkait dengan pengurusan anggaran tersebut dengan pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen. Itu yang perlu kami dalami, jadi proses DAK ini tentu perlu kami telusuri lebih lanjut,” tuturnya. 

KPK juga pada Senin sedianya memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Taufik, yaitu Haris Fikri yang merupakan tenaga ahli Taufik di DPR RI.

“Yang bersangkutan sedang melaksanakan dinas luar kota ketika mendapatkan panggilan pemeriksaan dari KPK. Pemeriksaan akan dijadwalkan ulang,” ucap Febri.

Untuk diketahui, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: KPK panggil Taufik Kurniawan sebagai tersangka
Baca juga: KPK perpanjang penahanan Taufik Kurniawan
Baca juga: KPK panggil dua saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK terus dalami terkait kerugian kasus jasa konsultansi Jasa Tirta II

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami terkait kerugian negara dalam kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputra (DS) dan Andririni Yaktiningsasi (AY) seorang psikolog.

“Terkait kerugian keuangan negaranya tentu terus didalami dan dikoordinasikan dengan pihak Badan Pemeriksa Keuangan untuk proses penghitungan dan finalisasi nanti untuk kebutuhan alat bukti dalam penanganan perkara ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, KPK pada Senin pun memeriksa Andririni Yaktiningsasi dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Djoko Saputra.

“KPK mengkonfirmasi dugaan aliran dana melalui rekening untuk pembayaran jasa konsultansi tersebut. Jadi, aliran dana sedang kami telusuri, kami duga ada mekanisme perbankan yang digunakan untuk membayar jasa konsultansi tersebut,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan dua tersangka tersebut pada 7 Desember 2018.

Djoko Saputra selaku Direktur Utama Perum Jasa Tirta ll diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. 

Diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam dalam pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta ll Tahun 2017.

Pada 2016 setelah diangkat menjadi Direktur Utama Perum Jasa Tirta II Djoko Saputra diduga memerintahkan melakukan relokasi anggaran. 

Revisi anggaran dilakukan dengan mengalokasikan tambahan anggaran pada pekerjaan pengembangan SDM dan strategi korporat yang pada awalnya senilai Rp2,8 miliar menjadi Rp9,55 miliar.

Yaitu, perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp3,82 miliar dan perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta ll sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan senilai Rp5,73 miliar.

Perubahan tersebut diduga dilakukan tanpa adanya usulan baik dan unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku. 

Setelah dilakukan revisi anggaran, Djoko kemudian diduga memerintahkan pelaksanaan pengadaan kedua kegiatan tersebut dengan menunjuk Andririni sebagai pelaksana pada kedua kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kedua pekerjaan tersebut, Andririni diduga menggunakan bendera perusahaan PT Bandung Management Economic Center (BMEC) dan PT 2001 Pangripta. 

Realisasi penerimaan pembayaran untuk pelaksanaan proyek sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 untuk kedua pekerjaan tersebut adalah Rp5.564.413.800.

Dengan rincian, pekerjaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan sebesar Rp3.360.258.000 dan perencanaan strategis korporat dan proses bisnis sebesar Rp2.204.155.800.

Diduga, nama-nama para ahli yang tercantum dalam kontrak hanya dipinjam dan dimasukkan ke dalam dokumen penawaran PT BMEC dan PT 2001 Pangripta sebagai formalitas untuk memenuhi administrasi lelang.

Diduga pelaksanaan lelang dilakukan menggunakan rekayasa dan formalitas dengan membuat penanggalan dokumen administrasi lelang secara “backdated”.

Diduga kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp3,6 miliar yang merupakan dugaan keuntungan yang diterima Andririni dari kedua pekerjaan tersebut atau setidaknya lebih dari 66 persen dari pembayaran yang telah diterima.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Antimafia Bola dalami dokumen rusak di Liga Indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Satgas Antimafia Bola sedang mendalami dokumen laporan keuangan di PT Liga Indonesia yang ditemukan dalam keadaan rusak saat dilakukan penggeledahan oleh satgas.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri Kombes Pol Syahar Diantono, di Jakarta, Senin, dokumen itu diduga sengaja dihancurkan. Hal itu berdasarkan pengakuan para saksi.

“Sudah dikonfirmasi kepada para saksi. Saat sebelum tim ini (satgas) masuk, mereka ada di dalam dan sesegera mungkin melakukan itu (menghancurkan dokumen),” kata Syahar.

Berdasarkan keterangan saksi, dokumen laporan keuangan yang dihancurkan adalah dokumen keuangan Persija. Namun demikian, penyidik tidak mau berspekulasi soal ini.

“Kami dalami dulu. Yang jelas ada perbuatan sengaja untuk menghilangkan dokumen,” katanya.

Sebelumnya Satgas Antimafia Bola menggeledah empat lokasi untuk mencari bukti terkait penyidikan kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola nasional.

Keempat lokasi yang digeledah adalah dua kantor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) yang berlokasi di FX, Sudirman dan Kemang, Jakarta Selatan. 

Kemudian kantor PT Liga Indonesia yang beralamat di Rasuna Office Park DO-07, Jalan HR Rasuna Said, RT 16/RW 01, Menteng Atas dan kantor PT Gelora Trisula Semesta di Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Satgas mafia bola geledah kantor PT LI-PT Gelora Trisula Semesta

Baca juga: Satgas Antimafia Bola segel kantor Liga Indonesia

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Atman Ahdiat
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi: ratusan pekerja China di proyek PLTU Kalteng legal

Palangka Raya (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyatakan 293 tenaga kerja asing asal China yang bekerja di
proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas adalah legal dan memiliki izin-izin lengkap sesuai prosedur keimigrasian.

“Kami tegaskan bahwa tidak ada indikasi pelanggaran di situ dan dapat dibuktikan. Sebab juga ada instansi terkait di situ yang ikut mengawasinya,” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Palangka Raya, Dadan Gunawan di Palangka Raya, Senin.

Dadan mengatakan, mega proyek PLTU yang dikerjakan pihak PT Hubei Second Elektrik Power Construction Engineering Company (HEPSEC) dengan memperkerjakan 293 orang TKA asal Tiongkok itu, murni pekerjaan proyek nasional yang sudah ditetapkan, dimana telah disampaikan sebelumnya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia.

“Sebab, pekerjaan proyek nasional PLTU itu eksis tidak hanya di Kalteng saja, melainkan di provinsi lain pun juga ada. Dimana proyek nasional tersebut sudah menjadi target yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM RI,” kata Dadan.

Ia mengatakan Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) yang ada di sejumlah kabupaten selalu giat mengawasi TKA, dan hal ini sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Imigrasi.

Pengawasan dan pelayanan terhadap orang asing di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (selective policy). Berdasarkan prinsip ini, maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia ialah orang asing yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat maupun Pemerintah Negara Republik Indonesia

“Oleh karena itu, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya,” ujar Dadan.

Sebelumnya, dikabarkan di media massa lokal bahwa telah dilakukan inspeksi mendadak di PT HEPSEC oleh Tim Gabungan Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), Intel Kodim 1016/Plk, Babinsa Koramil Tumbang Jutuh serta instansi terkait untuk memastikan keberadaan TKA asal Tiongkok yang bekerja di perusahaan PLTU itu mengantongi izin Kartu Izin Tinggal Terbatas atau KITAS atau belum.

Hasilnya, belum ditemukan tenaga kerja asing yang tidak mengantongi paspor dan KITAS, hanya saja masa berlakunya bervariasi.

Baca juga: Kepala BKPM Thomas Lembong tegaskan porsi TKA China masih rendah

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan Amin Santono

Terdakwa kasus dugaan suap dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-Perubahan tahun anggaran 2018 Amin Santono meninggalkan ruangan usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (4/2/2019). Anggota Komisi XI DPR non-aktif dari Fraksi Partai Demokrat tersebut divonis delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, karena terbukti menerima suap sebesar Rp3,3 miliar untuk mengupayakan kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Pemprov Papua klaim petugas KPK tidak menunjukkan surat tugas

Jayapura (ANTARA News) – Pemerintah Provinsi Papua menyatakan dua orang anggota KPK yang diamankan oleh pihaknya ke Polda Metro Jaya tidak dapat memperlihatkan surat tugas atau perintah penugasan ketika tertangkap tangan mematai-matai di Hotel Borobudur Jakarta pada Sabtu (2/2).

Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Gilbert Yakwar dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, Senin, mengatakan, atas dasar tersebut, yang bersangkutan diserahkan ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan klarifikasi oleh aparat yang berwenang apakah benar merupakan pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Pada mulanya yang bersangkutan tidak mengakui sebagai pegawai KPK yang sementara melakukan tugas pengawasan dan atau monitoring terhadap kegiatan evaluasi APBD Papua bersama Kementerian Dalam Negeri RI,” katanya.

Baca juga: Tim Kemendagri rapat dengan Pemprov Papua sebelum insiden KPK

Gilbert mengungkapkan setelah tas jinjingnya diambil dan dilihat isinya ternyata terdapat kartu identitas sebagai anggota KPK atas nama Muhamad Gilang Wicaksono.

Selanjutnya, lanjut Gilbert, pihaknya menanyakan pula berapa anggota yang bersama-sama dan dijawab ternyata ada enam orang.

“Ternyata yang berada di tempat kejadian (lobi Hotel Borobudur) hanyalah berdua bersama dengan seseorang yang kemudian diketahui bernama Ahmad Fajar, selanjutnya diminta pula untuk memperlihatkan surat tugas atau perintah penugasan,” ujarnya.

Dia menjelaskan kedua petugas KPK tersebut menyatakan tidak ada, sambil mengatakan hanya diperintah oleh pimpinan.

Gilbert mengatakan bahwa yang bersangkutan diminta untuk memperlihatkan siapa-siapa saja yang telah diambil gambar atau difoto dengan telepon seluler yang bersangkutan.

“Ternyata dalam telepon seluler tersebut terdapat hampir semua foto pejabat Papua beserta keterangan termasuk barang-barang bawaan serta lebih disoroti lagi tentang adanya tas ransel yang dibawa oleh salah satu peserta yang diduga di dalamnya ada berisi uang untuk tujuan penyuapan,” katanya lagi.

Dia menambahkan hal ini sangat mencederai hati pemerintah dan DPR Papua yang telah menseriusi arahan dan pembinaan yang dilakukan KPK selama empat tahun di Bumi Cenderawasih tentang Pencegahan Korupsi Terintegrasi, di mana atas rekomendasi lembaga pengawas ini pemprov telah membangun sistem e-planning, e-budgeting, e-samsat, e-perijinan, dan e-lapor.
Baca juga: KPK tanggapi pernyataan Pemprov Papua soal peristiwa penyelidik KPK

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tim Kemendagri rapat dengan Pemprov Papua sebelum insiden KPK

Jayapura, (ANTARA News) – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar membenarkan adanya rapat bersama dengan tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sebelum insiden pemukulan dua anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada salah satu hotel di Jakarta, Sabtu (2/2) malam.

Bahtiar kepada wartawan Antara melalui percakapan singkat Whats App (WA), Senin, mengatakan sebelum kejadian ada rapat antara Pemprov Papua dengan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri Arsan Latif didampingi dua orang staf sesuai banyaknya tim dari Pemprov Papua.

“Betul, rapat evaluasi terhadap Raperda APBD Papua 2019, namun setelah rapat sekitar pukul 23.00 WIB, pejabat dan staf Ditjen Keuangan Daerah tersebut langsung pamit pulang mendahului, sehingga tidak mengetahui jika ada kejadian setelah itu,” katanya.

Menurut Bahtiar, pejabat atau staf Kemendagri tidak ada di lokasi saat kejadian tersebut, sehingga pihaknya tidak mengetahui persis apa dan bagaimana peristiwanya.

“Silahkan diproses sesuai hukum yang berlaku, setahu kami bahwa sudah ditangani Polda Metro Jaya, tunggu saja proses kepolisian,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemprov Papua mengklaim telah menyelesaikan RAPBD Provinsi tahun anggaran 2019 dan telah mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua Gilbert Yakwar dalam siaran persnya kepada Antara di Jayapura, mengatakan menerima  hasil evaluasi tersebut, pada Sabtu (2/2) pihaknya dan DPRP melakukan pertemuan resmi pada salah satu hotel di Jakarta Pusat yang dihadiri juga oleh Kementerian Dalam Negeri, melalui Direktorat Keuangan Daerah untuk  menjelaskan substansi hasil evaluasi agar dapat dipahami untuk segera ditindaklanjuti.

“Bahwa bersamaan dengan pelaksanaan agenda pertemuan tersebut, ternyata KPK telah menempatkan beberapa pegawai KPK untuk melakukan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan dugaan akan ada tindakan penyuapan pada pertemuan dimaksud,” katanya.

Baca juga: PMJ jelaskan kronologi penganiayaan anggota KPK

Pewarta:
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK tanggapi pernyataan Pemprov Papua soal peristiwa penyelidik KPK

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pernyataan resmi dari Pemprov Papua terkait peristiwa dua penyelidik KPK yang ditugaskan saat terjadi rapat pembahasan RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019.

Dalam pernyataan itu disebut bahwa tindakan itu menunjukkan ketidakpercayaan KPK terhadap kemampuan dan hati orang Papua untuk berusaha taat asas dan komitmen atas upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam NKRI.

“Saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya kalau memang tidak ada penyimpangan-penyimpangan tidak melakukan tindak pidana korupsi, semestinya tidak perlu khawatir,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Selain itu, dalam pernyataan resmi itu juga disebut tindakan tersebut menimbulkan rasa takut untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan penahanan kemasyarakatan karena aparatur akan di hantui perasaan “akan ditangkap sewaktu-waktu”. Padahal, disebutkan, mereka telah komitmen untuk menjaga Papua dalam kerangka NKRI.

Sebelumnya, Febri menyatakan bahwa dua penyelidik itu ditugaskan secara resmi oleh KPK setelah lembaganya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi.

“KPK pasti hanya akan memproses orang-orang atau pejabat-pejabat yang benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Kenapa kami sebut benar-benar karena KPK hanya dapat memproses berdasarkan bukti-bukti yang ada,” ucap Febri.

Lebih lanjut, kata dia, KPK pun juga menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, selama menjalankan dan membelanjakan atau merencanakan anggaran itu secara benar. 

“Tidak ada suap di sana, tidak ada penyimpangan, tidak ada tindak pidana korupsi, pasti KPK tidak akan memproses hal tersebut. Yang KPK lakukan adalah ketika kami memperoleh informasi dari masyarakat, misalnya KPK melakukan kroscek kenapa itu perlu dilakukan untuk memastikan apakah benar terjadi tindak pidana korupsi atau tidak terjadi tindak pidana korupsi,” tuturnya. 

KPK pun, kata dia, mendukung pembangunan yang dilakukan di Papua agar masyarakat di sana mendapatkan manfaat dari anggaran yang ada.

“Tetapi ingat kalau ada korupsi dalam proses pembangunan tersebut maka yang dirugikan juga masyarakat karena itu lah kami juga percaya sekali masyarakat di daerah akan dirugikan kalau ada tindak pidana korupsi,” kata Febri.

Sebelumnya, KPK menjelaskan kronologi singkat terkait dua penyelidik KPK yang diserang saat bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam.

“Pegawai KPK ini memang ditugaskan secara resmi oleh KPK setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi, itu kewajiban KPK untuk menjalankan tugas ketika informasi kami dapatkan dari masyarakat,” kata Febri.

Ia menjelaskan setelah pukul 00.00 pada Minggu (3/2) dini hari, beberapa orang mendekati tim KPK tersebut dan membawa ke suatu tempat di hotel tersebut.

“Bertanya beberapa hal dan sampai akhirnya pegawai KPK menyampaikan “kami ditugaskan secara resmi dan merupakan pegawai KPK” tetapi penganiayaan dan pemukulan tetap dilakukan terhadap mereka,” ungkap Febri.

Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil review Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak pemerintah provinsi dan DPRD Papua.

KPK telah melaporkan secara resmi kasus penyerangan itu dan akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ketua DPRP: kami dukung tugas KPK

Jayapura, 4/2 (ANTARA News) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda menyatakan mendukung segala kebijakan dan tugas-tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua.

“Kami sangat mendukung, hanya peristiwa Sabtu (2/2) ketika foto-foto kami diambil KPK, ini privasi, tentu kami bertanya alasan pengambilan gambar tersebut,” katanya kepada Antara melalui telepon selularnya di Jayapura, Senin.

Menurut Yunus, dari peristiwa tersebut, jika terjadi sesuatu, itu merupakan suatu tindakan spontanitas karena merasa terganggu, namun pihaknya hendak meluruskan agar tidak banyak multi tafsir terkait dengan kejadian penganiayaan atau pemukulan terhadap anggota KPK.

“Kondisi anggota KPK ketika diantar ke Polda Metro Jaya dalam keadaan baik sekali, sangat baik bahkan ada foto terakhirnya, di mana terakhir keduanya duduk sama-sama,” ujarnya.

Dia menjelaskan dirinya bersama dua anggota DPRP, Sekda Provinsi Papua, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Ketua DPRD Kota Jayapura dan beberapa staf OPD Pemprov Papua yang mengantar dua orang anggota KPK tersebut ke Polda Metro Jaya.

“Kami antar ke Polda Metro Jaya hanya untuk memastikan apakah benar keduanya merupakan pegawai KPK, tidak ada muka memar atau berdarah, semua normal,” katanya lagi.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah membeberkan kronologi terjadinya penyerangan terhadap dua penyidik tersebut.

Dia menyebut dua penyelidik KPK mendapat serangan penganiayaan di Hotel Borobudur pada Sabtu (2/2) malam.

“Kejadiannya menjelang tengah malam kemarin Sabtu, di Hotel Borobudur. Penyidik kami luka parah, robek dan patah tulang hidungnya, jadi harus dioperasi,” kata Febri saat dikonfirmasi, Minggu (3/2).

Pewarta:
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: pegawai yang dianiaya telah selesai dioperasi

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa pegawai yang dianiaya saat bertugas di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) malam telah selesai dioperasi.

“Tadi terakhir saya dapat informasi proses operasi terhadap bagian hidung sudah dilakukan dan Alhamdulillah berhasil,” kata Juru Bicara KPK di gedung KPK, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, pegawai yang bertugas itu mendapat tindakan yang tidak pantas dan dianiaya hingga menyebabkan kerusakan pada bagian tubuh.

“Tentu setelah kegiatan operasi itu dilakukan maka pegawai tersebut menjalani proses perawatan atau proses setelah operasi. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama proses tersebut selesai,” ucap Febri.

Sebelumnya, KPK menjelaskan kronologi singkat terkait dua penyelidik KPK yang diserang itu.

“Pegawai KPK ini memang ditugaskan secara resmi oleh KPK setelah kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang indikasi tindak pidana korupsi, itu kewajiban KPK untuk menjalankan tugas ketika informasi kami dapatkan dari masyarakat,” kata Febri.

Ia menjelaskan setelah pukul 00.00 pada Minggu (3/2) dini hari, beberapa orang mendekati tim KPK tersebut dan membawa ke suatu tempat di hotel tersebut.

“Bertanya beberapa hal dan sampai akhirnya pegawai KPK menyampaikan “kami ditugaskan secara resmi dan merupakan pegawai KPK” tetapi penganiayaan dan pemukulan tetap dilakukan terhadap mereka,” ungkap Febri.

Untuk diketahui di hotel tersebut sedang berlangsung rapat pembahasan hasil review Kemendagri terhadap RAPBD Papua Tahun Anggaran 2019 antara pihak pemerintah provinsi dan DPRD Papua.

KPK telah melaporkan secara resmi kasus penyerangan itu dan akan ditangani oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Baca juga: KPK tanggapi pernyataan Pemprov Papua soal peristiwa penyelidik KPK

Baca juga: Ketua DPRP: kami dukung tugas KPK

Baca juga: PMJ jelaskan kronologi penganiayaan anggota KPK

Baca juga: KPK jelaskan kronologi penyerangan dua penyelidik KPK

Baca juga: Dua penyelidik KPK dianiaya saat bertugas

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Politikus Demokrat divonis 8 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Anggota DPR Komisi IX non-aktif dari Fraksi Demokrat Amin Santono divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp1,6 miliar karena terbukti menerima suap Rp3,3 miliar untuk mengupayakan kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Amin Santono telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 8 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan,” kata ketua majelis hakim M Arifin di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Majelis hakim yang terdiri dari M Arifin, Rustiono, Bambang Hermanto, Sofialdi dan Agus Salim itu juga mencabut hak politik Amin Santono.

“Mencabut hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa Amin Santono menjalani pidana pokok,” ungkap hakim M Arifin.

Hakim juga memerintahkan agar Amin membayar uang pengganti sebesar Rp1,6 miliar, lebih rendah dibanding tuntutan JPU KPK yang meminta uang pengganti sebesar Rp2,8 miliar.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp1,6 miliar selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 1 tahun kurungan,” tambah hakim M Arifin.

Uang pengganti Rp1,6 miliar itu adalah potongan dari total suap Rp3,3 miliar tapi KPK sudah menyita Rp400 juta dari penggeledahan yang dilakukan di rumah Amin, dikurangi Rp1 miliar yang diserahkan ke seseorang bernama Rasta Wiguna untuk pencalonan anak Amin, Yosa Octora Santono, yang maju dalam pilkada kabupaten Kuningan Jawa Barat. Selain itu untuk mencari dukungan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Rp200 juta yang diserahkan ke Eka Kamaludin.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Amin 10 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah uang pengganti Rp2,8 miliar subsider 2 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Putusan itu berdasarkan dakwaan pertama  pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, anggota DPR Komisi IX non-aktif dari fraksi Demokrat Amin Santono bersama-sama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan konsultan Eka Kamaludin mengupayakan kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018 dan kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018.

Amin meminta pungutan  7 persen dari total anggaran yang diterima pemerintah daerah dengan pembagian kepada Amin Santono sebesar 6 persen dan Eka serta timnya sebesar 1 persen.

Baca juga: Perantara suap dana alokasi daerah divonis 4 tahun penjara

Baca juga: Politikus Demokrat dituntut 10 tahun penjara

Baca juga: KPK jelaskan kronologi penangkapan Amin Santono

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perantara suap dana alokasi daerah divonis 4 tahun penjara

Jakarta (ANTARA News) – Eka Kamaludin divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah hukuman uang pengganti Rp158 juta karena terbukti menjadi perantara suap anggota DPR Amin Santono dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus kabupaten Lampung Tengah dan Sumedang.

“Mengadili, menyatakan terdakwa Eka Kamaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan,” kata ketua majelis hakim Rustiono di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Hakim juga memerintahkan agar Eka membayar uang pengganti sebesar Rp158 juta.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp158 juta selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jika dalam waktu tersebut tidak dibayar maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terdakwa tidak punya harta yang cukup untuk membayar uang pengganti, terdakwa dipidana penjara selama 6 bulan kurungan.

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK yang menuntut Eka agar dipenjara selama 5,5 tahun ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti Rp158 juta subsider 1 tahun penjara.

Putusan yang diputuskan oleh majelis hakim yang terdiri atas Rustiono, Bambang Hermanto, M Arifin, Sofialdi dan Agus Salim tersebut berdasarkan pasal 12 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Majelis hakim juga menolak status saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) untuk Eka seperti yang ia ajukan.

“Setelah mendalami seksama selama persidangan, terdakwa bersikap sopan dan jujur tapi majelis hakim tidak melihat keterangan terdakwa cukup signifikan untuk membongkar pihak lain maupun mengembalikan keuangan negara, maka majelis berpendapat permohonan JC terdakwa tidak memenuhi syarat,” tambah anggota majelis Agus Salim.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatkan terdapat putusan berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota 4 Sofialdi.

“Pegawai negeri adalah unsur yang essential dalam tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan ini, namun terdakwa selaku konsultan dan swasta yang mengajar di pondok pesantren, menimbang terdakwa Eka Kamaludin bukanlah berstatus pegawai negeri, maka unsur dalam dakwaan pertama tidak terpenuhi secara hukum,” ungkap hakim Sofialdi.

Namun karena putusan diambil berdasarkan suara terbanyak, maka Eka Kamaludin tetap divonis bersalah karena empat hakim lain menyatakan Eka terbukti melakukan suap bersama-sama dengan anggota DPR Komisi XI Amin Santon dan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan Yaya Purnono.

“Terdakwa menerima sejumlah Rp185 juta yaitu yang berasal dari pengurusan DAK kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp75 juta, pengurusan DAK kabupaten Sumedang Rp10 juta dan dari uang Rp500 juta yang diterima terdakwa untuk Amin Santono sebesar Rp100 juta digunakan terdakwa sementara Rp400 juta diserahkan ke Amin Santono,” tambah anggota majelis hakim Agus Salim.

Namun istri Eka sudah mengembalikan Rp27 juta ke KPK sehingga Eka tinggal dibebankan uang pengganti senilai Rp158 jta.

Dalam perkara ini, anggota DPR Komisi IX non-aktif dari fraksi Demokrat Amin Santono bersama-sama dengan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Yaya Purnomo dan konsultan Eka Kamaludin mengupayakan kabupaten Lampung Tengah mendapat alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018 dan kabupaten Sumedang mendapat alokasi tambahan anggaran yang bersumber dari APBN Perubahan 2018.

Amin meminta pungutan 7 persen dari total anggaran yang diterima pemerintah daerah dengan pembagian kepada Amin Santono sebesar 6 persen dan Eka serta timnya sebesar 1 persen.

Pertama, untuk tambahan anggaran kabupaten Lampung Tengah, Eka menerima proposal usulan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten Lampugn Tengah TA 2018 sejumlah Rp295,75 miliar untuk peningkatan jaringan jalan dan Dana Insentif Daerah (DID) bidang kesehatan sebesar Rp8,5 miliar.

Beberapa hari kemudian uang sebesar Rp1,5 miliar diberikan atas perintah Taufik Rahman kepada Amin melalui Eka Kamaludin di Plaza Atrium Senen.

Uang selanjutnya diberikan pada pada 10 Desember 2017 dari Aan, Andri dan Supranowo untuk Amin melalui Eka Kamaludin sejumlah Rp675 juta sehingga total penerimaan uang dari Taufik Rahman adalah sejumlah Rp3,175 miliar. 

Dari jumlah itu Eka Kamaludin memberikan uang kepada Amin Santono sejumlah Rp2,8 miliar secara bertahap yaitu Rp750 juta di rumah Amin di Pondok Kelapa Jakarta Timur, Rp1 miliar diberikan kepada anak Amin, Yosa Octora Santono di parkiran gedung DPR; Rp150 juta diberikan di rumahnya di Dusun Wage, Kuningan Jawa Barat dan Rp900 juta di Hotel Bintang Wisata Mandiri Jakarta.

Kedua, penerimaan pengutan  untuk penambahan anggaran di kabupaten Sumedang. Ahmad Ghiast selaku penyedia barang dan jasa yang biasa mengerjakan proyek infrastruktur di Kabupaten Sumedang seluruhnya berjumlah Rp25,85 miliar. Eka berjanji untuk mengusahakannya dengan syarat memberikan pungutan kepada Amin sebesar 7 persen dari anggaran yang disetujui melalui Eka Kamaluddin.
 
Amin meminta uang muka kepada Ghiast melalui Eka sebesar Rp500 juta pada 30 April 2018, Ghiast lalu mengirimkan Rp100 juta pada 4 Mei 2018 ke rekening Eka. Selanjutnya Amin menerima uang sejumlah Rp400 juta secara langsung di restoran Holycow bandara Halim Perdana Kusuma.

Atas putusan itu, baik Eka maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelaku pembunuhan pelajar ditembak mati polisi

Baturaja, Sumsel, (ANTARA News) – Satuan Resmob Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, menembak mati AN (37), warga Desa Padang Bindu, pelaku pembunuhan terhadap Riki Wirawan (16), salah seorang pelajar SMK di Baturaja pada Minggu 10 September 2017.

“Pelaku yang merupakan mantan sekuriti Stasiun Kereta Api Baturaja ini terpaksa ditembak karena melakukan perlawanan saat akan ditangkap pada Minggu (3/2) sekitar pukul 19.00 WIB di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji,” kata Kapolres Ogan Komering Ulu AKBP NK Widayana Sulandari didampingi Kasatreskrim AKP Alex Andryan di Baturaja, Senin.

Dia menjelaskan, tersangka melakukan perlawanan saat akan ditangkap sehingga polisi terpaksa melakukan tindakan tegas terukur dan terarah hingga tewas di tempat kejadian perkara (TKP).

“Awalnya petugas mendapatkan informasi dari jaringan bahwa pelaku sedang berada di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji. Sekitar pukul 18.00 WIB petugas langsung menuju ke TKP tempat pelaku berada,” katanya.

Saat dilakukan penangkapan, kata dia, pelaku berusaha melarikan diri dan mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari pinggangnya untuk melakukan perlawanan.

“Pisau diayunkan tersangka ke arah petugas sehingga mengenai lengan kanan Briptu Ediyayogi. Karena membahayakan petugas, anggota melakukan tembakan peringatan ke udara,” ungkapnya.

Namun tembakan peringatan tersebut tidak digubris pelaku sehingga petugas melakukan tindakan tegas, terarah dan terukur dengan melumpuhkan pelaku menggunakan timah panas di bagian dada hingga tersangka tewas.

“Tersangka sudah lama kami cari terkait pembunuhan Riki Wirawan (16) seorang pelajar SMK di Baturaja, warga Jalan Pahlawan Kemarung di Stasiun Kereta Api Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Baturaja Timur,” tegasnya.

Peristiwa pembunuhan tersebut bermula saat korban dan pelaku terlibat pertengkaran hingga terjadi perkelahian. Tersangka menusuk korban menggunakan sangkur hingga tewas.

Akibat penusukan tersebut, lanjut Kapolres, korban mengalami tujuh luka di bagian rusuk kanan bawah, ketiak sebanyak dua tusukan, lengan kiri dua tusukan dan bagian punggung dua tusukan hingga korban meninggal dunia.

 “Barang bukti yang kami amankan antara lain senjata tajam jenis pisau, jimat yang terbungkus plastik, satu unit telepon genggam merk Nokia 1202,” ujarnya.

Baca juga: Pembunuh pelajar SMP divonis enam tahun

Baca juga: Pelajar Bengkulu ditemukan tewas, diduga dibunuh kekasihnya

Baca juga: Pembunuh sopir taksi daring ternyata pelajar SMK

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mobil dinas untuk kampanye, wakil rakyat divonis 2 bulan penjara

Sleman (ANTARA News) – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul Ngadiyono divonis 2 bulan penjara masa percobaan 4 bulan oleh Pengadilan Negeri Sleman, Senin, karena terbukti menggunakan mobil dinas untuk kampanye.

Dalam sidang yang dihadiri terdakwa Ngadiyono, ketua majelis hakim PN Sleman Suparna menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu, yakni melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 581 juncto Pasal 280 Ayat (1) Huruf h.

“Menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp7,5 juta dengan masa percobaan 4 bulan, ditambah kurungan 2 bulan apabila denda tidak dibayarkan,” katanya.

Majelis hakim menyatakan berdasar pada tiga unsur yang ada dalam UU No. 7/2017, yaitu setiap pelaksana peserta atau tim kampanye dengan sengaja melanggar larangan kampanye pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan untuk kampanye.

“Sesuai dengan fakta hukum yang terungkap, terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut,” katanya.

Ia mengatakan bahwa barang bukti satu unit mobil Toyota Inova hitam dengan pelat nomor AB-9-D selanjutnya dikembalikan ke sekretariat dewan.

“Sesuai dengan unsur ketiga, yaitu memakai fasilitas negara. Mobil yang dipakai terdakwa adalah fasilitas negara maka itu harus dikembalikan beserta surat-suratnya,” katanya.

Vonis majelis hakim ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut terdakwa Ngadiyono dengan hukuman penjara 3 bulan dan denda Rp10 juta.

Menanggapi vonis tersebut, terdakwa Ngadiyono menyatakan tidak akan mengajukan banding.

Setelah berunding dengan penasihat hukum, langsung menyetujui hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Penasihat hukum terdakwa, Asman Semendawai, menjelaskan bahwa sikap Ngadiyono yang langsung menerima hukuman mengindikasikan jika kliennya mengaku bersalah.

“Namun, seperti itu dia sebenarnya tidak sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu,” katanya.

Koodinator Divisi Penindakan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY Sri Rahayu Werdaningsih menyatakan bahwa pihaknya akan berdiskusi lebih jauh untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Belum ada sikap, belum tahu. Kami akan kami diskusikan dengan Bawaslu Sleman, jaksa, dan polisi karena masih ada waktu 3 hari,” katanya.

Meski demikian, dia menyatakan menghargai putusan hakim tersebut.

“Terpenting ini menjadi pembelajaran bagi partai politik, termasuk calon anggota legislatif (caleg) atau pejabat negara agar jangan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Ini juga menunjukkan kami (Bawaslu) bekerja demi kelancaran pemilu,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus pencurian warga negara Iran

Kapolresta Denpasar Kombes Pol Ruddi Setiawan (kiri) menujukkan barang bukti dan dua orang warga negara Iran berinisial SA (kanan) dan SNH (tengah) yang merupakan tersangka kasus pencurian saat rilis di Mapolsek Kuta, Bali, Senin (4/2/2019). Kedua tersangka tersebut melakukan pencurian uang senilai 1.400 dollar Amerika milik seorang wisatawan asal Tiongkok dengan modus berpura-pura menjadi petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap koban yang dikatakan membawa narkoba. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Pemilik Pulau Tegal dirayu menjual lahannya kepada Zainudin

Bandarlampung (ANTARA News) – Pemilik Pulau Tegal Mas, Thomas Aziz Riska, mengaku dirinya telah dirayu Agus Bhakti Nugroho (ABN) agar mau menjual lahan dan bangunannya dengan harga murah kepada Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan.

“Saya kasih harga Rp3 miliar. Akan tetapi, karena saya dirayu jadi harganya turun menjadi Rp1,45 miliar,” kata Thomas dalam persidangan kasus “fee” proyek Dinas PUPR di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Senin.

Selain membeli tanah seluas 1.000 meter persegi pada tahun 2018, ABN juga membeli bangunan cottage yang berada di atas tanah tersebut.

“Di sana (Pulau Tegas Mas) banyak vila, salah satunya milik Zainudin,” katanya.

Thomas mengatakan bahwa transaksi tersebut terjadi saat Zainudin Hasan mengunjungi Pulau Tegal Mas sebagai wisatawan. Saat melihat-lihat, kemudian ABN mengatakan ingin membelinya.

“Awalnya saya tidak tahu kalau untuk Zainudin. Saya baru tahu setelah Zainudin yang datang kembali,” katanya.

Thomas Aziz Riska adalah seorang wiraswasta yang menjadi salah satu saksi dari empat saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Thomas Aziz Riska bersama tiga saksi lainnya, Hendri Dunan, PNS Lampung Selatan yang saat ini menjabat sebagai Kadis Perhubungan di Pesisir Barat; Hari Aljuno (PNS di Provinsi Lampung); dan Sugeng Prayitno (swasta) bersaksi dalam kasus “fee” proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lamsel yang melibatkan terdakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan.

Baca juga: KPK: “fee” kasus Lampung Selatan Rp56 miliar

Baca juga: KPK tangkap 12 orang dalam OTT di Lampung Selatan

Baca juga: KPK amankan Bupati Lampung Selatan

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PMJ jelaskan kronologi penganiayaan anggota KPK

Jakarta (ANTARA News) – Polda Metro Jaya menjelaskan kronologi penganiayaan dua orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang laporannya sudah diterima pihak kepolisian pada Minggu (3/2) pukul 14.30 WIB. “Ada laporannya pegawai KPK ke Polda Metro Jaya masuk pada Minggu pukul 14.30 WIB,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan kejadian tersebut bermula saat Pemerintah Daerah Papua sedang melaksanakan rapat di hotel Borobudur lantai 19. “Pada saat rapat ada dua orang yang memotret kegiatan tersebut. Dan selesai rapat pada kegiatan makan di restoran dekat lobby ternyata masih ada orang yang memotret,” kata dia.

Ia melanjutkan pemotret tersebut selanjutnya didatangi oleh pihak Pemda Papua hingga terjadi cekcok dan keributan. “Karena yang motret ngaku dari KPK, akhirnya teman kita itu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk memastikan dia benar dari KPK berhubung saat ini banyak yang mengaku-ngaku,” kata dia.

Akibat kejadian tersebut, kata dia, satu orang penyelidik KPK menjadi korban dan akhirnya membuat laporan pada Minggu pukul 14:30 WIB. “Ya tentunya penyidik akan melidik dulu. Penyidik sudah ke TKP, kita juga sudah mintakan visum disana nanti langkah selanjutnya tunggu saja,” ujar dia.

Sebelumnya, dua penyidik KPK dikabarkan dianiaya orang saat bertugas menelusuri indikasi korupsi di salah satu hotel di Jakarta.

Kedua penyidik dianiaya saat ketahuan mengikuti Gubernur Papua, Lukas Enembe, dalam rapat di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2).

Ketua DPRD Papua, Yunus Yonda, mengakui pegawai pemerintah Provinsi Papua malah menangkap basah petugas KPK, karena membututi Enembe yang sedang rapat bersama dia, anggota DPRD Papua, Sekretaris daerah Papua, Hery Dosinaen, dan sejumlah pimpinan SKPD di Hotel Borobudur.

Penyidik KPK bernama Muhammad Gilang W itu diidentifikasi Dosinaen yang melihatnya mengambil gambar Enembe, dan melihat ada percakapan di WhatsApp dalam telepon salulernya, terkait kegiatan Enembe mengikuti rapat evaluasi bersama tim badan anggaran eksekutif, legislatif dan Kementerian Dalam Negeri itu. Rapat bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap APBD Papua.

Terkait kasus penganiayaan tersebut, KPK melaporkan pihak yang diduga melakukan penganiayaan ke Polda Metro Jaya.

“Sore ini, 3 Februari 2019 pukul 15.30 WIB, KPK melaporkan ke Sentra Pelayanan Terpadu Polda Metro Jaya tentang adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap dua orang pegawai KPK yang sedang bertugas,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Minggu (3/2).

Dari proses pelaporan tadi, disampaikan bahwa kasus ini akan ditangani Direktorat Kejahatan dan Kekerasan Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Kejadian dimulai dari menjelang tengah malam, Sabtu (2/2), di Hotel Borobudur, Jakarta. Saat itu Pegawai KPK ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap informasi masyarakat tentang adanya indikasi korupsi,” kata dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019