KPK turut amankan anggota DPR RI

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan anggota DPR RI dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Kamis dini hari.

“Dini hari tadi, KPK mengamankan satu anggota DPR RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis.

Saat ini, kata dia, anggota DPR tersebut dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di gedung KPK.

Sebelumnya, KPK terlebih dahulu mengamankan tujuh orang dalam OTT tersebut terdiri dari unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

Baca juga: KPK benarkan ada kegiatan penindakan di Jakarta

“Dengan demikian, sampai pagi ini delapan orang diamankan dalam OTT di Jakarta sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari,” ucap Febri.

KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta satu unit mobil dalam OTT tersebut.

KPK memiliki waktu 1X24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Baca juga: KPK: tidak ada anggota DPR yang diamankan
   

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sejumlah pengusaha serahkan uang kepada pejabat KPP non aktif

Ambon (ANTARA) – Tim JPU KPK menyatakan masih ada banyak pengusaha yang tidak masuk dalam daftar 13 wajib pajak yang dicurigai Dirjen Pajak yang menyetorkan sejumlah uang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon non-aktif, La Masikamba.

“Kita tidak ingat persisnya berapa wajib pajak yang diperiksa KPK di luar 13 WP mencurigakan dan direkomendasikan Dirjen Pajak Kemenkeu untuk diperiksa,” kata JPU KPK, Abdul Basir di Ambon, Kamis.

Jaksa KPK dikonfirmasi terkait kehadiran Johny de Quelju alias Siong, Bob Tanizal, dan Oe Winardi dalam persidangan sebagai saksi atas terdakwa La Masikamba.

Tiga pengusaha ini tidak termasuk dalam 13 WP mencurigakan yang direkomendasikan Dirjen Pajak untuk diperiksa sebab mereka patuh dalam membayar pajak.

Namun, dari hasil penelusuran KPK pascaoperasi tangkap tangan terhadap Sulimin Ratmin yang merupakan penyelia pada KPP Pratama Ambon akhir 2018 lalu, terendus ada penyetoran dana dari pengusaha lain yang tidak termasuk 13 WP bermasalah.

Menurut Abdul Basir, pekan depan jaksa juga masih menghadirkan saksi seperti itu dan rata-rata polanya mereka menyerahkan uang kepada terdakwa La Masikamba dengan alasan orang tuanya sakit.

Padahal uang tersebut disetorkan ke Wa Ode Nurhayat bin Umar di Sorong (Papua Barat) selama beberapa tahun hingga nilainya mencapai Rp2,88 miliar.

Uang tersebut ada yang ditransfer secara langsung ke rekening Nurhayat bin Umar, Sujarno, maupun lewat rekening atas nama Muhammad Said.

Prinsipnya jaksa akan menghadirkan semua saksi yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan terus mendalami apakah ada pelaku-pelaku lain lagi atau tidak.

“Kemudian apakah semuanya kita hadirkan di pengadilan, akan dilihat relevansinya dengan perbuatan terdakwa, dan prinsipnya sepanjang relevan tentu akan dihadirkan dalam ruang sidang,” kata Abdul Basir.

Ditanya soal relevansi dengan terdakwa dalam arti yang memberi langsung, Jaksa menyatakan tidak bisa terlalu jauh menjelaskan, tetapi boleh jadi memberi atau ada kesepakatan tertentu. *

Baca juga: KPK terus telusuri aset Kepala KPP Pratama Ambon

Baca juga: KPK limpahkan berkas-dakwaan dua terdakwa suap pajak ke PN Ambon

Pewarta: Daniel Leonard
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan satu unit mobil terkait OTT di Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan satu unit  mobil dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).

Dalam OTT tersebut KPK total mengamankan tujuh orang dari unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Itu salah satu barang bukti awal yang juga kami amankan, karena kami mengamankan ‘driver’ yang membawa mobil tersebut sekaligus berada di lokasi.  Kami bawa ke kantor KPK untuk kebutuhan pemeriksaan  lebih lanjut,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Selain mobil, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Namun Febri belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi.

“Saya belum dapat informasinya tetapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu,” tuturnya.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: tidak ada anggota DPR yang diamankan

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa tidak ada anggota DPR RI yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).

“Dari tujuh orang yang diamankan dan dibawa ke kantor KPK tidak ada anggota DPR RI,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Untuk diketahui, KPK total mengamankan tujuh orang dalam OTT tersebut,  dari unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Jadi, dari tujuh orang tersebut unsurnya adalah dari direksi BUMN kemudian pihak swasta dan ada satu orang pengemudi atau ‘driver’ yang dibawa ke kantor KPK,” ungkap Febri.

KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta satu unit mobil dalam OTT tersebut.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: penyerahan uang terkait OTT Jakarta bukan pertama kali terjadi

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga transaksi atau penyerahan uang terkait operasi tangkap tangan di Jakarta dalam kasus distribusi pupuk bukan pertama kali terjadi.

“Kami mengidentifikasi, diduga ini bukan pemberian pertama. Jadi, sebelumnya diindikasikan ada penerimaan-penerimaan lain,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

KPK total mengamankan tujuh orang dalam OTT tersebut, dari unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Kami cukup meyakini dengan bukti-bukti yang ada bahwa transaksi tersebut telah terjadi,” ungkap Febri.

KPK menduga telah terjadi transaksi atau dugaan penyerahan uang yang diindikasikan terkait distribusi pupuk menggunakan kapal.

Selain itu, KPK juga turut mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS serta satu unit mobil dalam OTT tersebut.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK amankan tujuh orang OTT di Jakarta

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) total mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3).

“Kami konfirmasi memang ada sejak sore tadi kegiatan tim KPK di Jakarta. Jadi, ada tim yang ditugaskan setelah kami menerima informasi dari masyarakat tentang akan terjadinya penyerahan sejumlah uang melalui perantara,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Lebih lanjut, Febri menyatakan bahwa setelah menerima informasi itu kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dan mengamankan total tujuh orang.

“Jadi, total yang dibawa ke kantor KPK adalah tujuh orang. Ada yang dari unsur direksi BUMN kemudian ada pengemudi, dan swasta,” ungkap Febri.

Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah dan dolar AS.

“Nanti informasi lebih detil terkait jumlah dan juga pecahan-pecahannya akan disampaikan lebih lanjut pada konferensi pers,” kata dia.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentutkan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: OTT di Jakarta terkait distribusi pupuk

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Rabu (27/3) terkait distribusi pupuk.

“Transaksi ini atau dugaan penyerahan uang tersebut itu diindikasikan terkait dengan distribusi pupuk yang menggunakan kapal,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari.

Namun, ia belum bisa menjelaskan lebih lanjut apakah distribusi pupuk tersebut merupakan pupuk bersubsidi.

“Saya belum dapat informasinya tetapi yang pasti ada kebutuhan distribusi pupuk dari salah satu BUMN yang memproduksi dan mengelola pupuk menggunakan kapal pihak swasta. Diduga transaksi yang terkait dengan itu,” tuturnya.

Untuk diketahui, KPK total mengamankan tujuh orang,  terdiri atas unsur direksi BUMN, swasta, dan pengemudi.

“Tentu saja pihak-pihak yang diamankan ini adalah mereka yang terkait dengan distribusi produksi dan distribusi pupuk tersebut,” ucap Febri.

KPK sangat menyayangkan jika dilihat dari objeknya tersebut terkait dengan distribusi pupuk.

“Jadi, jika ada transaksi di sana tentu saja kepentingan yang lebih besar untuk distribusi pupuk ini kemudian terganggu,” kata dia.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

Oleh Benardy Ferdiansyah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Eddy K Sinoel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Golkar tunggu penjelasan KPK soal kabar OTT kadernya

Jakarta (ANTARA) –
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya menunggu penjelasan resmi Komisi Pemberantasan Korupsi soal kabar operasi tangkap tangan terhadap salah satu kadernya di Jakarta, Rabu.

“Kami menunggu penjelasan resmi dari KPK terkait dugaaan OTT itu,” kata Ace dihubungi di Jakarta, Rabu malam.

Pernyataan Ace itu menyikapi pemberitaan berbagai media yang menyebut salah satu kader Golkar terjaring OTT KPK.

Menurut Ace pihaknya ingin menerima informasi resmi dari KPK lebih dulu terkait kepastian OTT itu.

“Kami tidak mau berspekulasi terlalu jauh terkait peristiwa OTT KPK, dalam kasus apa dan bagaimana peristiwanya. Kita tunggu keterangan resmi dari KPK,” kata Ace.

Dia menekankan bahwa Golkar di bawah kepemimpimam Airlangga Hartarto akan bersikap tegas bagi setiap kader yang melakukan korupsi.

“Yang jelas kami akan bersikap tegas bagi siapapun kader yang melakukan korupsi,” ujar Ace.

Sebelumnya diberitakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo membenarkan ada kegiatan dari tim penindakan di Jakarta, Rabu malam.

“Benar ada kegiatan KPK di Jakarta,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam kegiatan penindakan itu, KPK dikabarkan turut mengamankan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar.

Adapun Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN serta standarisasi nasional.

Namun, KPK belum menjelaskan lebih lanjut kasus apa dalam kegiatan penindakan kali ini.

“Tunggu konpers (konferensi pers) besok saja,” ucap Agus.

Baca juga: KPK benarkan ada kegiatan penindakan di Jakarta

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejati Sumut: perkara Mujianto belum dilimpakan ke pengadilan

Medan (ANTARA) – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara hingga kini belum melimpahkan berkas perkara Mujianto, tersangka dugaan penipuan senilai Rp3 miliar dalam penimbunan lahan seluas satu hektare di Kelurahan Belawan ke Pengadilan Negeri Medan.

“Karena tersangka itu, saat ini masih mengalami sakit,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, di Medan, Rabu.

Selain itu, menurut dia, tersangka masih dikenakan wajib lapor di bagian Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumut. “Wajib lapor tersebut setiap hari Jumat,” ujar Sumanggar

Ia mengatakan pula bahwa tersangka itu tetap kooperatif dalam melaksanakan wajib lapor di Kejati Sumut.

“Selama ini, tersangka itu tetap melapor mengenai keberadaan dirinya, karena penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Kejati Sumut,” ujar mantan Kasi Pidum Kejari Binjai itu pula.

Kejati Sumut, Kamis (26/7-2018) telah menerima pelimpahan tahap II dari penyidik Polda Sumut tersangka Mujianto dan Rosihan Anwar, dalam kasus dugaan penipuan senilai Rp3 miliar berupa penimbunan lahan seluas satu hektare di Kelurahan Belawan II. Tersangka dan barang bukti diterima Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang diketuai Taufik dan Sri Hastuti.

Selanjutnya, Tim JPU langsung memeriksa kedua tersangka tersebut. Namun, jaksa tidak menahan Mujianto dan Rosihan dengan alasan baru selesai menjalani operasi infeksi empedu.

Tersangka memberikan jaminan berupa uang senilai Rp3 miliar, dan jaminan paspor asli atas nama Mujianto. Mujianto juga dijamin oleh penasihat hukumnya.

Sebelumnya, Direktorat Reskrim Umum Polda Sumut melimpahkan ke Kejati Sumut berkas perkara Mujianto dan Rosihan Anwar, dalam dugaan penipuan penimbunan lahan seluas satu hektare di Kampung Salam, Kelurahan Belawan II, Kota Medan.

Mujianto ditetapkan sebagai tersangka atas laporan warga bernama A Lubis (60) dalam kasus dugaan penipuan sesuai dengan STTLP/509/IV/2017SPKT II tertangal 28 April 2017 dengan kerugian mencapai hingga Rp3 miliar.

Dugaan penipuan itu berawal dari ajakan kerja sama melalui staf Mujianto bernama Rosihan Anwar untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas satu hektare di Kampung Salam, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan pada Juli 2014.

Namun, setelah proyek selesai dikerjakan, Mujianto tidak menepati janjinya untuk membayar kepada Lubis. Karena merasa dirugikan miliaran rupiah, kasus itu dilaporkan ke Polda Sumut.
 

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penggunaan UU ITE untuk penghasut golput tergantung fakta hukum

Jakarta (ANTARA) – Polri menyatakan penggunaan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk penghasut golput perlu dilihat fakta hukumnya terlebih dulu.

“Menggunakan sarana media elektronik ini UU ITE dapat digunakan untuk menjerat seseorang sesuai dengan perbuatan berdasarkan fakta hukum yang betul-betul peristiwa itu terjadi,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan Pasal 515 UU Pemilu juga telah mengatur pihak yang menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak memenuhi hak pilih dapat dipidana dan didenda.

Untuk penggunaan undang-undang dalam menjerat penghasut golput, Dedi Prasetyo menegaskan dilihat perbuatannya dulu dan tergantung sarana yang digunakan dalam menghasut.

“Penyidik akan melihat dulu perbuatannya, fakta hukumnya, sesuai dengan alat bukti yang ditemukan. Penyidik baru habis itu menyusun konstruksi hukumnya masuk dalam KUHP-kah, UU Pemilu-kah, UU ITE-kah, itu sangat tergantung peristiwa,” tutur Dedi Prasetyo.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dalam rakor bidang kewaspadaan dalam rangka pemantapan pemilu, Rabu, mengatakan oknum yang mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau golput meresahkan masyarakat.

“Yang mengajak golput itu juga mengacau, mengancam hak dan kewajiban orang lain,” ucap Wiranto.

Dia mengatakan oknum yang mengajak golput dapat diancam dengan ketentuan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap orang yang mengganggu ketertiban dan membuat kekacauan akan dikenakan sanksi hukuman.

“Kalau Undang-Undang Terorisme tidak bisa, undang-undang lain masih bisa. Ada Undang-undang ITE, KUHP,” kata dia.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

NCW minta penyelundupan melalui pelabuhan “tikus” di Jambi diberantas

Jambi (ANTARA) – Ketua Nasional Corruption Watch (NCW) Provinsi Jambi, Anwarsyah meminta aksi penyelundupan barang ilegal di sejumlah pelabuhan “tikus” di Provinsi Jambi diberantas agar tidak merusak perekonomian Indonesia.

Dalam Diskusi Publik yang digelar Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara (LI-TPK-ANRI) Provinsi Jambi, di Hotel BW Luxury Jambi, Rabu. ia mengungkap, hingga saat ini bukan menjadi rahasia umum lagi, dimana banyak pelabuhan-pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil khususnya di Kabupaten Tanjungjabung Barat atau wilayah perairan Jambi yang terang-terangan melakukan aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal.

“Ya seperti di Kuala Tungkal, kita mengetahui nama dan sumbernya. Sebab itu dengan adanya diskusi publik ini kita berikan warning kepada Bea Cukai sampai dimana mereka menindaklanjuti persoalan itu. Mungkin juga bisa bergeser ke aparatur lain untuk memberantas pelabuhan-pelabuhan tikus di perairan Jambi itu,” katanya.

“Kita juga minta aksi Bea Cukai, dalam diskusi ini kita duduk bersama dan diharapkan ke depan minimal mengurangi aktivitas penyelundupan barang-barang ilegal seperti pakaian, handphone, minuman dan rokok,” katanya lagi.

Wakil NCW Provinsi Jambi, Yon Adris mengatakan untuk memberantas penyelundupan khususnya di Jambi semua pihak harus satu pandangan dan bahasa, terutama aparat yang ada di depan seperti Bea Cukai, Kepolisian dan Angkatan Laut.

“Aparat di depan juga harus punya integritas agar tidak tergoda sehingga ikut membantu penyelundupan yang dapat merugikan negara. NCW akan mengembangkan kebijakan tidak hanya melihat apa yang sudah dilakukan aparat hukum tapi bagaimana menanggulangi dan membatasi sehingga nanti pajak yang dibayar masuk kepada negara untuk kesejahteraan rakyat,” kata Yon yang juga narasumber dalam diskusi tersebut.

Kepala Seksi Penindakkan Bea Cukai Jambi, Pangestu Widiyanto di kesempatan yang sama mengatakan Bea Cukai terus melakukan upaya-upaya penindakan terhadap aktivitas penyelundupan khususnya melalui perairan Jambi sebagai pintu masuk.

“Kita terus melakukan patroli laut dan operasi pasar terkait barang ilegal. Khusus di perairan Jambi. Barang luar masuk seperti pakaian, handphone dan rokok itu biasanya barang antarpulau. Jadi kalau sudah dari Batam misalnya berarti mereka sudah kena pajak,” kata Pangestu.

Namun demikian pihaknya tetap rutin melakukan patroli terhadap barang-barang ilegal yang masuk Jambi khususnya melalui pelabuhan tikus.

“Bea Cukai sebagai aparat pengawas mengharapkan dukungan dari semua pihak, kita tidak bisa berdiri sendiri. Dan jangan dukung para penyelundup. Itu support yang paling penting bagi kami,” katanya menambahkan.

Sementara itu Ketua Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara (LI-TPK-ANRI) Jambi, Syamsir berharap dengan adanya diskusi publik tentang pencegahan penyelundupan tersebut, Bea Cukai atau aparat hukum lainnya bisa lebih serius lagi menangani perdagangan ilegal khususnya di Provinsi Jambi.

 
Baca juga: BKIPM Jambi selamatkan 470.243 benih lobster dari penyelundupan
Baca juga: Polda jambi gagalkan penyelundupan lobster senilai Rp5 miliar
Baca juga: Bea Cukai Jambi tetap waspadai kegiatan penyelundupan

Pewarta: Syarif Abdullah
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Warga Surabaya diminta waspadai penipuan atasnamakan pejabat

salah satumodus penipuan yang terjadi itu dengan mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan. Oknum tersebut diketahui menggunakan nomor telepon 0812-17245946

Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Jawa Timur, mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dan mewaspadai maraknya penipuan baik melalui pesan singkat (SMS), Whatsapp maupun media sosial yang mengatasnamakan pejabat pemkot setempat.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dan jangan langsung percaya dengan telepon, SMS, Whatsapp atau lainnya yang mengatasnamakan pejabat Pemkot Surabaya,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya, M. Fikser kepada wartawan di Surabaya, Rabu.

Menurut Fikser, salah satu modus penipuan yang terjadi itu dengan mengatasnamakan Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan. Oknum tersebut diketahui menggunakan nomor telepon 0812-17245946.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta untuk lebih berhati-hati dan mewaspadai segala bentuk penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Apabila ada SMS, telepon, Whatsapp dari nomer 0812-17245946 atau lainnya yang mengatasnamakan Sekretaris Daerah Surabaya, maka jangan langsung percaya, karena hal itu tidak benar dan lebih baik diabaikan,” ujarnya.

Fikser menambahkan apabila masyarakat mengetahui kejadian perbuatan melawan hukum tersebut, agar segera melaporkan ke pihak berwajib. Pemkot Surabaya tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari penipuan tersebut.

“Hati-hati jika ada telepon yang meminta atau ada maksud tertentu mengatasnamakan pejabat pemkot, apapun alasannya karena hal itu tidak benar,” katanya.

Baca juga: Pejabat Pemkot Surabaya jadi orang tua asuh anak eks lokalisasi

Baca juga: Risma : pejabat Pemkot Surabaya harus siap mundur

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dorong Pemda Maluku gunakan transaksi non tunai

Ambon (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah provinsi serta 11 kabupaten/kota di Maluku untuk segera menggunakan sistem transaksi non tunai sekaligus melaporkannya sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

“Tercatat hingga 2018 baru pemerintah provinsi Maluku dan Kota Tual yang menyampaikan laporan transaksi non tunai, sedangkan 10 lainnya belum,” kata Koordinator KPK Wilayah IX, Budi Waluya pada rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah daerah se-Maluku, di Ambon, Rabu.

10 kabupaten/kota di Maluku yang belum menyampaikan laporan transaksi non tunai yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB), Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Buru. Buru Selatan (Bursel), Maluku Tenggara (Malra), Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya (MBD) dan Kepulauan Aru.

Menurutnya, transaksi non tunai merupakan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai salah satu sistem terintergasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di berbagai daerah.

Menurutnya, KPK pekan lalu telah melakukan rapat bersama Kemendagri bersama dihadiri seluruh pemprov serta kabupaten/kota untuk mendorong seluruh pemda menggunakan transaksi non tunai sehingga capaiannya semakin meningkat.

“Dengan transaksi non tunai bendahara tidak banyak menyimpan uang di kas daerah, sekaligus mencegah orang melakukan korupsi, penggelapan uang dan sebagainya,” ujarnya.

Dia berharap Bupati dan Walikota dari 10 daerah di Maluku yang menghadiri pertemuan tersebut dapat segera menindaklanjutinya dan melaporkan transaksi non tunai yang telah diterapkan di masing-masing daerah.

Pemkab dan pemkot di Maluku juga diminta untuk mengakses aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang berisikan capaian rencana aksi masing-masing daerah.

Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir saat membuka rakor yang dihadiri Direktur Gratifikasi KPK, Syarif Hidayat, menyatakan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di seluruh kabupaten/kota di Maluku.

“Rakor ini sangat penting karena mengingatkan saya dan jajaran pemprov Maluku maupun Bupati-Walikota se-Maluku untuk lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah, sekaligus menggunakan sistem terintegrasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi,” ujar Hamin yang juga Sekda Maluku.

Dia berharap berbagai masukan dan catatan kritis yang disampaikan KPK, dapat segera ditindaklanjuti oleh para Bupati dan walikota di Maluku, sehingga memperoleh “raport” baik sebagai penyelenggara negara di tanah air.

Pewarta: Jimmy Ayal
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Anti Mafia Bola akan panggil 22 saksi terkait Liga 2

Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola Polri akan segera memanggil 22 saksi untuk dimintai keterangan terkait pengaturan pertandingan dalam kompetisi Liga 2 Tahun 2018.

“Pada April nanti satgas akan memanggil 22 saksi terkait pengaturan pertandingan di Liga 2,” tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Rabu.

Dedi Prasetyo mengatakan 22 saksi tersebut dari berbagai kalangan dan merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dengan kejadian pengaturan pertandingan dalam Liga 2.

Mantan direktur utama PT Liga Indonesia Baru Berlinton Siahaan pun akan dipanggil pada Senin (1/4) sebagai saksi kasus dugaan pengaturan skor Madura FC lawan PSS Sleman dalam kompetisi Liga 2.

Pemanggilan saksi-saksi itu untuk menyempurnakan berkas mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan untuk mempertajam kasus pengaturan pertandingan yang terjadi dalam Liga 2.

Ada pun Hidayat belum diperiksa karena mengaku sedang sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Polri telah mengirim dokpol untuk memeriksa kondisi Hidayat apabila tetap dimungkinkan dilakukan pemeriksaan.

Mantan manajer PSS Sleman Sismantoro dan pelatih PSS Seto Nurdiyantoro pun telah diperiksa Satgas Antimafia Bola.

Hidayat diduga mengatur pertandingan Madura FC lawan PSS Sleman dan menawarkan sejumlah uang mulai dari Rp100 juta kepada Manajer Madura FC Januar Herwanto.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis delapan bulan penjara untuk Hercules

Terdakwa Hercules Rosario Marshal meluapkan emosinya usai sidang putusan terkait kasus dugaan penguasaan lahan PT Nila Alam, Kalideres, Jakarta Barat, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019). Majelis hakim memvonis Hercules dengan hukuman delapan bulan penjara dipotong masa tahanan. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj.

Bupati Najmul Laporkan Pegiat Sosial karena status facebook

Selasa (26/3) kemarin saya sudah memenuhi panggilan polisi, saya diperiksa di Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB sebagai terlapor pelanggaran Undang-Undang ITE

Mataram (ANTARA) – Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar melaporkan seorang pegiat sosial Endri’s Foundation, Tarpiin Adam, ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat karena mengunggah sebuah status melalui akun media sosial facebook pribadinya yang dinilai sebagai penghinaan.

Tarpiin Adam ketika dihubungi wartawan, di Mataram, Rabu, membenarkan bahwa dirinya telah dilaporkan oleh Bupati Lombok Utara ke kepolisian dengan sangkaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Selasa (26/3) kemarin saya sudah memenuhi panggilan polisi, saya diperiksa di Subdit II Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB sebagai terlapor pelanggaran Undang-Undang ITE,” kata pegiat sosial yang juga masih aktif sebagai Direktur Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) tersebut.

Dalam pemeriksaannya, Tarpiin Adam mengaku ditanyakan oleh penyidik soal motivasi dari unggahan status di akun media sosialnya.

Melalui akun facebook pribadinya, Restu Adam EF, Tarpiin menulis status “jangan terlalu lebay pak bupati”, dalam foto unggahannya yang berisi cuplikan sebuah berita dari media cetak lokal berjudul “Najmul: soal bantuan, kami tidak tidur”.

Dalam keterangannya, Tarpiin mengaku unggahannya itu hanya bentuk kritik ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam hal penanganan gempa Lombok.

“Tujuan saya mengkritik Pemerintah KLU (Kabupaten Lombok Utara) dalam hal penanganan gempa,” ujarnya pula.

Sebagai putra daerah Lombok Utara, Tarpiin tidak hanya mengabdikan dirinya sebagai relawan gempa. Pascagempa dahsyat yang terjadi pada 5 Agustus 2018 itu, jiwa kritis dan sosialnya yang tinggi tetap mendorongnya untuk mengamati peran pemerintah daerah dalam bekerja.

“Justru yang banyak membantu masyarakat korban gempa saat itu para relawan dan juga pemerintah dari luar. Saya hanya berniat mengkritik tapi kok dilaporkan,” ujarnya lagi.

Meskipun dilaporkan telah berbuat pidana, namun Tarpiin tetap menghargai langkah yang diambil Bupati Lombok Utara tersebut. Karena sebagai masyarakat, Tarpiin juga menyadari bahwa dirinya memiliki hak untuk mengoreksi kinerja pejabat publik.

“Tentu saja saya menggunakan hak saya sebagai warga negara untuk mengkritik pejabat publik yang memegang amanah jabatan,” katanya.

Laporan dugaan pelanggaran UU ITE itu masuk ke Subdit II Bidang Cyber Crime Ditreskrimsus Polda NTB tertanggal 15 November 2018. Kemudian, polisi menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) dan melakukan pemeriksaan terhadap Tarpiin.

Sebagai terlapor, Tarpiin diduga melanggar pasal 28 ayat 2 juncto pasal 45A ayat 2, pasal 27 ayat 3 dan 4 juncto pasal 45 ayat 3 dan 4 Undang-Undang RI Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terkait dengan penanganannya, Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama kepada wartawan mengaku belum mengetahui persoalannya. Dia meminta waktu untuk mengeceknya kembali ke penyidik cyber crime.

“Coba saya cek dulu laporannya,” kata Purnama.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah: pembiayaan pendidikan terikat kebijakan keuangan negara

Jakarta (ANTARA) – Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati mengatakan, sumber pembiayaan pendidikan secara makro telah diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 sehingga pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara.

“Aturan tersebut mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan, sehingga pembiayaan pendidikan tidak boleh lepas dari kebijakan keuangan negara,” ujar Sri di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.

Sri mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 4 ayat (2) huruf d UU 7/ 2017 (UU Perdagangan).

Kendati demikian Sri tidak menampik jika pasal yang diuji tersebut menggolongkan pendidikan merupakan salah satu jenis jasa yang dapat diperdagangkan, namun tetap ada ketentuan pengaturan yang membatasi.

“Pengaturan pembatasan tersebut diatur melalui peraturan sektoral di setiap bidang jasa, dalam hal jasa pendidikan pengaturan tertuang di dalam UU Sisdiknas dan UU Pendidikan Tinggi,” kata Sri.

Sri juga menyatakan jasa pendidikan adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan nasional, sehingga tidak tepat bila pencantuman jasa pendidikan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Perdagangan didalilkan sebagai upaya dualisme terhadap sistem pendidikan.

“UU Perdagangan sama sekali tidak mengatur mengenai sistem pendidikan nasional, sehingga tidak menimbulkan dualisme sistem pendidikan nasional,” jelas Sri.

Lebih lanjut Sri menjelaskan bahwa jasa pendidikan memiliki sifat sebagai barang publik, sehingga pihak swasta juga dapat menyediakan jasa pendidikan.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap barang publik yang tidak dapat disediakan pemerintah, misal karena keterbatasan anggaran pendidikan untuk menyediakan kualitas pendidikan yang lebih optimal,” pungkas Sri.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Mimika investigasi orang asing di Potowayburu

Timika (ANTARA) – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, Papua segera memberangkatkan tim ke Potowayburu, Distrik Mimika Barat Jauh guna menginvestigasi aktivitas orang asing di lokasi tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Mimika Jesaja Samuel Enock di Timika, Rabu, mengatakan jajarannya menerima laporan dari masyarakat soal aktivitas orang asing di wilayah Potowayburu.

Para orang asing tersebut dilaporkan terlibat aktivitas penebangan kayu.

“Ini sedang kami selidiki. Awal April kami akan lakukan investigasi ke sana,” jelas Jesaja.

Sejauh ini jajaran Kantor Imigrasi Mimika belum mengetahui berapa banyak orang asing yang diduga bekerja pada perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan/HPH atau perusahaan perkebunan di wilayah Potowayburu dan sekitarnya itu.

“Kami belum tahu persis berapa jumlah mereka, aktivitas mereka di situ apa saja. Kami baru mendapat laporan bahwa keberadaan mereka di situ untuk kegiatan penebangan kayu,” jelas Jesaja.

Ia menyebut luas wilayah geografis serta minimnya akses transportasi ke wilayah pedalaman Papua menyulitkan petugas imigrasi mendeteksi keberadaan orang asing yang melakukan aktivitas penambangan sumber daya mineral maupun penebangan kayu di wilayah-wilayah pedalaman tersebut.

“Kondisi geografis dan kesulitan akses transportasi memang menyulitkan kami. Makanya dalam hal pengawasan orang asing ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral melibatkan semua pihak baik kepolisian, TNI, unsur-unsur pemerintah daerah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Tanpa itu sulit kita mendeteksi keberadaan orang asing apalagi yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana keimigrasian di wilayah Indonesia,” jelas Jesaja.

Hingga kini tercatat lebih dari 1.000 jiwa orang asing bermukim di Kabupaten Mimika. Dari jumlah itu, sekitar 700 orang asing bekerja di perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia dan sejumlah perusahaan subkontraktornya.

“Sesuai data kami pada akhir Februari, terdapat 700 orang asing yang bekerja di lingkungan PT Freeport. Ditambah keluarga (isteri dan anak-anak) mereka berjumlah 1.015 orang. Ada juga yang bekerja sebagai pilot pesawat-pesawat kargo barang, pesawat penumpang ke pedalaman. Namun keberadaan pilot-pilot warga negara asing itu selalu dilaporkan rutin setiap bulan oleh perusahaan tempat mereka bekerja,” kata Jesaja. 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Sukabumi tangkap tujuh TKA China

Tujuh TKA China ini didatangkan perusahaan pemegang proyek sebagai tenaga ahli pembangunan terowongan dan belum ada indikasi mengarah ke ilegal, tambahnya

Sukabumi, Jabar (ANTARA) – Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi menangkap tujuh tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di proyek pembangunan terowongan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jabar.

“Penangkapan ini berasal dari informasi warga yang melihat adanya warga negara asing (WNA) yang bekerja di proyek tersebut dan langsung kami tindak lanjuti,” kata Kepala Seksi Intel Penindakan Keimigrasian (Dakim) Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Zulmanur Arief di Sukabumi, Rabu.

Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi proyek pembangunan tersebut terdapat tujuh WNA yang tengah bekerja. Sebenarnya di lokasi ini ada delapan warga China, namun satu lagi sudah pulang ke negara asalnya.

Untuk mengantisipasi adanya WNA yang kabur dalam penangkapan tersebut, pihaknya pun sudah menggeledah seiisi ruangan dan proyek pembangunan. Dalam melakukan penangkapan ini, pihaknya juga dibantu petugas dari Polres Sukabumi dan Kodim 0622 Palabuhanratu.

Hingga saat ini tujuh TKA itu masih dalam pemeriksaan pihak Kantor Imigrasi untuk memeriksa dokumen keimigrasiannya mulai dari paspor, visa dan lainnya. Namun untuk sementara lima di antaranya memegang visa bekerja dan dua lainnya hanya visa kunjungan.

Tapi untuk sementara, Kantor Imigrasi belum menentukan status dari tujuh TKA itu apakah legal atau ilegal karena masih dalam pemeriksaan apalagi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia maupun Inggris.

“Tujuh TKA China ini didatangkan perusahaan pemegang proyek sebagai tenaga ahli pembangunan terowongan dan belum ada indikasi mengarah ke ilegal,” tambahnya.

Arief mengatakan, ketujuh WNA itu masuk ke Indonesia secara legal karena dokumen keimigrasiannya lengkap. Namun diduga TKA ini melanggar Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi kejar empu sarang peredaran narkoba Abian Tubuh

Untuk identitasnya sudah kita dapatkan, dan sekarang masih dalam pengejaran di lapangan

Mataram (ANTARA) – Petugas Kepolisian Resor Mataram, melakukan pengejaran terhadap KS alias Wawan, empu sarang peredaran narkoba kelas kakap di wilayah Abian Tubuh yang identitasnya terbongkar setelah tiga anak buahnya tertangkap dalam aksi penggerebekkan Sabtu (16/3) lalu.

“Untuk identitasnya sudah kita dapatkan, dan sekarang masih dalam pengejaran di lapangan,” kata Kepala Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Mataram AKBP Kadek Adi Budi Astawa di Mataram, Rabu.

Menurut hasil penelusurannya, KS dalam periode penggerebekkan yang dilakukan pada Sabtu (16/3) lalu, berada di Pulau Bali. Namun dalam perkembangannya, dikabarkan berpindah tempat ke Pulau Sumbawa.

Dalam dugaannya, KS jarang berada di rumah Abian Tubuh. Melainkan KS diperkirakan sudah lama menetap di Pulau Bali bersama anak dan istrinya.

“Jadi yang bersangkutan (KS) jarang di Mataram, hanya sekali dua kali dia datang. Makanya untuk keberadaannya ini masih terus kita lacak,” ujarnya.

Menurut informasinya, KS sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis narkoba di Mataram. Dengan omzet penjualan hingga ratusan juta, KS layaknya mafia yang bergelut di bidang peredaran narkoba sudah bisa mengendalikan bisnisnya dari jarak jauh.

Dalam aksi penggerebekkan yang berlangsung Sabtu (16/3) malam, di rumahnya di Jalan Taman Mayura, Abian Tubuh, tiga anak buahnya ditangkap.

Ketiga anak buahnya yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka itu berinisial BY (47), WC (27), dan GN (17), yang disebut masih berstatus pelajar.

Seluruh barang bukti dari dalam rumahnya yang beraroma narkoba, telah diamankan. Rumahnya pun telah disegel, tidak ada lagi aktivitas di sarang peredaran narkoba kelas kakap tersebut.

Sekilas jika dilihat dari luar rumah, memang aktivitas penjualannya tidak begitu nampak. Karena modus penjualannya sudah diatur sedemikian rupa oleh KS.

Modus penjualannya pun seperti mengambil uang di mesin ATM. Penjual dengan pembelinya tidak saling tatap muka, melainkan pembeliannya dilayani melalui lubang tembok berukuran 10 centimeter, yang langsung menghadap ke luar halaman rumah.

Dari hasil rekonstruksinya yang digelar Rabu (27/3), diketahui bahwa lubang tersebut langsung terhubung dengan sebuah ruangan yang mereka sebut sebagai “kamar suci”. Untuk bisa mengakses kamar berukuran enam meter persegi itu, petugas harus menembus pertahanan keamanan yang super ketat.

Dengan berbagai kamuflase, orang baru yang bukan berasal dari jaringan mereka pastinya akan tersesat bila ingin mengakses “kamar suci”. Bahkan pengawasan di luar rumah terpantau dari tujuh kamera CCTV yang terkoneksi dengan satu monitor di dalam kamar.

Namun tidak demikian dengan Tim Satresnarkoba Polres Mataram. Dibawah komando AKP Kadek Adi, petugas pada Sabtu (16/3) malam, berhasil menerobos pertahanannya sampai ke “kamar suci”.

Ketiga anak buahnya diamankan karena tertangkap tangan sedang berada di dalam “kamar suci” berusaha memusnahkan barang bukti menggunakan alat pembakaran yang terhubung langsung dengan tabung gas LPG tiga kilogram.

Selain barang bukti sabu-sabu dengan alat pembakarannya, polisi mengamankan uang tunai Rp37.747.000. Sejumlah perangkat elektronik turut diamankan, diantaranya, DVD, tujuh unit kamera CCTV lengkap dengan kabel dan monitor pemantaunya, serta perlengkapan yang diduga biasa digunakan untuk memaketkan narkoba, seperti klip plastik bening, timbangan digital, dan juga sebuah alat laminasi plastik.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sekjen Kemenag jelaskan soal rangkap jabatan sebagai Plt Irjen

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan menjelaskan soal rangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama.

“Begini, aturan dalam manajemen kepegawaian, eselon 1 tidak bisa dijabat Plt oleh eselon II, harus dijabat oleh pejabat eselon I yang lain,” kata Nur Kholis usai diperiksa sebagai saksi di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, KPK pada Rabu memeriksa Nur Kholis sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 RMY alias Rommy dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Nur Kholis diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama.

“Mengapa saya kemudian ditugasi sebagai Plt Irjen karena sejak 5 Oktober 2018 saya kan dikukuhkan sebagai Sekjen Kemenag yang sebelum itu saya sebagai Irjen. Otomatis Irjen kan kosong, tidak boleh ada kekosongan jabatan,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, dirinya mendapatkan Surat Perintah Menteri sebagai Plt Irjen Kemenag.

Usai diperiksa, Nur Kholis mengaku dikonfirmasi KPK soal alur seleksi jabatan di Kementerian Agama Tahun 2019.

“Saya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan yang diperlukan juga yang ditemukan terkait dengan proses kerja sekaligus juga alur dari pada seleksi jabatan pada Kemenag 2019,” kata Nur Kholis usai diperiksa.

Saat disinggung adanya arahan tersangka Rommy dalam seleksi jabatan itu, ia mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu, jadi kapasitas kami tentu memberikan penjelasan, memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada sesuai regulasi yang menjadi dasar kami melakukan kerja sebagai pansel,” papar Nur Kholis.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK gelar sosialisasi ‘Saya Perempuan Anti Korupsi’

Padang Panjang, (ANTARA) – KPK menyosialisasikan program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) di Padang Panjang, Sumatera Barat, sebagai langkah mengantisipasi tindak korupsi melalui koordinasi dan supervisi di daerah.

“Program SPAK diluncurkan dengan tujuan agar nilai kejujuran dipegang oleh setiap perempuan Indonesia,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, di Padang Panjang, Rabu.

Dalam program SPAK, perempuan diharapkan mengajarkan kejujuran sejak dini dimulai dari lingkup keluarga.

Menurut dia, pendidikan mengenai pentingnya kejujuran merupakan cara utama untuk mengenalkan sikap anti korupsi.

Sementara dalam menjalankan pemerintahan sikap jujur tetap diutamakan untuk menghindari korupsi ditambah keterbukaan dan integritas.

“JIka sikap itu sudah dijalankan maka selanjutnya membangun kepedulian pemerintah terhadap masyarakat hingga akhirnya terjalin rasa percaya dan kerja sama,” ujarnya.

Wali Kota Padang Panjang, Fadly Amran, menambahkan, mereka berkomitmen menjalankan pemerintahan tanpa korupsi yang salah satu caranya dilakukan dengan menyusun program secara baik dan tepat sasaran.

“Tindakan nyata di samping mengampanyekan sikap anti korupsi, kami menyusun program yang di dalamnya melibatkan masyarakat agar dalam pelaksanaan juga bisa ikut mengawal,” katanya.

Melalui sosialisasi SPAK yang diberikan KPK, ia berharap budaya jujur tidak hanya bagi pegawai dalam menjalankan tugas pemerintahan namun juga bagi masyarakat dengan aktivitasnya.

Sosialisasi yang digelar oleh KPK itu diikuti 240 peserta dari perangkat daerah setempat dan akan berlangsung hingga Jumat (29/3).

Pewarta: Syahrul Rahmat dan Ira Febrianti
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud bantah laporkan Rommy ke KPK

Yogyakarta (ANTARA) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menampik anggapan bahwa dirinya merupakan orang yang melaporkan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Wah Enggak juga, yang melaporkan itu masyarakat,” kata Mahfud saat ditemui seusai menghadiri sebuah acara para mahasiswa di Yogyakarta, Rabu.

Menurut Mahfud, kasus korupsi yang membelit Rommy sapaan Romahurmuziy terlalu kecil bagi dirinya untuk ikut-ikutan melaporkan. “Ngapain melaporkan Rommy, terlalu kecil,” kata anggota Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

Selain itu, saat ditanya mengenai munculnya anggapan bahwa kasus yang menjerat Rommy memiliki keterkaitan dengan persoalan gagalnya dirinya maju sebagai calon presiden mendampingi Joko Widodo.

“Ya yang menganggap begitu itu biasa saja, kan orang menganggap tidak bisa dihalangi. Silakan saja,” kata Mahfud.

Pada Senin (25/3) Mahfud MD juga mengunjungi Gedung KPK di Jakarta Selatan. Mengenai agenda kunjungan itu, Mahfud enggan menjelaskan secara mendetail.

“Saya sering ke KPK, tidak ada agenda khusus, agenda biasa saja. Saya sering berdiskusi dengan pimpinan KPK,” kata Mahfud.

Sebelumnya KPK telah menetapkan Romahurmuziy sebagai tersangka kasus suap seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama. Diduga Romahurmuziy menerima dana sekitar Rp300 juta, untuk membantu meloloskan seleksi.

Baca juga: Mahfud Tanggapi Pernyataan Rommy Terkait Aspirasi Pengisian Jabatan

Baca juga: KPK dalami saksi aliran dana suap jabatan di Kemenag

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Nur Kholis Setiawan dikonfirmasi alur seleksi jabatan di Kemenag

Jakarta (ANTARA) – Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan mengaku dikonfirmasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal alur seleksi jabatan di Kementerian Agama Tahun 2019.

KPK pada Rabu memeriksa Nur Kholis sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 RMY alias Rommy dalam penyidikan kasus suap terkait seleksi jabatan di lingkungan Kementerian Agama 2018-2019.

Untuk diketahui, Nur Kholis juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag.

“Saya memenuhi panggilan KPK untuk memberikan keterangan yang diperlukan juga yang ditemukan terkait dengan proses kerja sekaligus juga alur dari pada seleksi jabatan pada Kemenag 2019,” kata Nur Kholis usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain Nur Kholis, KPK pada Rabu juga memanggil lima saksi lainnya untuk tersangka RMY, yaitu Sekretaris Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Abdurrahman Mas’ud serta tiga anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama masing-masing Khasan Effendy, Kuspriyomurdono, dan Rini Widyantini

“Tidak hanya saya yang dipanggil tetapi seluruh anggota pansel, saya sebagai ketua dan sekretaris juga tiga anggota lain juga sama memberikan keterangan dari pagi,” kata dia.

Saat disinggung adanya arahan tersangka RMY dalam seleksi jabatan itu, ia mengaku tidak mengetahuinya.

“Saya tidak tahu, jadi kapasitas kami tentu memberikan penjelasan memberikan keterangan dari apa yang kami lakukan sesuai dengan SOP yang ada sesuai regulasi yang menjadi dasar kami melakukan kerja sebagai pansel,” ucap Nur Kholis.

Menurut dia, penyidik KPK mendalami soal dasar hukum dan proses dari awal sampai akhir soal seleksi jabatan di Kemenag tersebut.

“Misalnya dasar hukumnya apa dan bisnis prosesnya bagaimana kemudian proses dari awal sampai akhir seperti apa. Ini kan ada 20 tahapan yang tadi saya berikan keterangan kepada penyidik KPK, kemudian dianalisis diperlukan bagi mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan soal tugas dari panitia seleksi jabatan tersebut.

“Tugas kami adalah menjalankan proses. Yang tentu pertama ada juknis (petunjuk teknis) yang diterbitkan oleh panitia seleksi,” kata Nur Kholis.

Kemudian, kata dia, para pendaftar yang kemudian memenuhi syarat administratif seperti kepangkatan dan masa jabatan sebelumnya.

“Misalnya pernah menduduki jabatan eselon III, usia. Itu semua sudah ada di dalam juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis,” tuturnya.

Menurutnya, pansel itu sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi, saya sebagai sekjen dan siapapun itu ‘ex officio’ bertindak karena jabatan sebagai Ketua Pansel yang dikukuhkan oleh perintah pimpinan melalui SK Menteri, jadi cara kerja kami tentu berdasar pada apa yang sudah diperintahkan dalam SK Menteri tadi itu,” ujar Nur Kholis.

Untuk diketahui, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 RMY.

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik MFQ dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur HRS.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Hercules ngamuk pada wartawan sebelum sidang

ANTARA-Terdakwa penguasaan dan pengrusakan lahan PT Nila Alam Hercules Rozario Marshal mengamuk kepada wartawan untuk tidak direkam setelah turun dari mobil tahanan sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (27/3/2019). Hercules dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman penjara selama tiga tahun karena dianggap melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (2) KUHP terkait pemasangan plang dan penguasaan kantor pemasaran PT Nila Alam.

Menkumham minta penyebaran hoaks dihentikan

Kota Batu, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk segera menghentikan penyebaran hoaks atau kabar bohong yang meresahkan masyarakat.

Yasonna mengatakan, bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menyebarluaskan hoaks atau manipulasi data dan fakta tersebut, jika nantinya oknum itu terbukti melakukan tindak pidana, maka akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jika ada unsur pidana, aparat hukum akan menindak. Kita mengimbau, jangan lagi menyebarkan kabar bohong, itu tidak bertanggung jawab,” ujar Yasonna, pada Seminar Wawasan Kebangsaan, di Institut Injil Indonesia, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Salah satu kabar hoaks yang baru-baru ini cukup mengagetkan Kementerian Hukum dan HAM adalah, adanya informasi terkait masuknya satu juta tenaga kerja asing di Indonesia. Yasonna memastikan bahwa kabar tersebut merupakan kabar bohong alias hoaks.

Dalam kabar hoaks yang beredar tersebut, lanjut Yasonna, bahkan ada rekaman wawancara dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham, yang dirubah pernyataannya. Selain itu, juga menyajikan data-data yang tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Kementerian.

” Itu data dari mana, hoaks itu juga mengubah statement Dirjen Imirgrasi sedemikian rupa. Benar-benar memalukan,” ujar Yasonna.

Yasonna mengajak masyarakat Indonesia untuk berhati-hati jika menerima informasi yang beredar, khususnya dari media sosial. Diharapkan, sebelum membagikan informasi tersebut, masyarakat perlu untuk melakukan pengecekan terhadap validitas data dalam informasi yang diterima itu.

“Soal hoaks ini harus dicegah secara bersama-sama, media massa juga harus mendidik masyarakat,” ujar Yasonna.

Menjelang berlangsungnya Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019 mendatang, masyarakat diharapkan bisa benar-benar menyaring informasi yang beredar, karena, banyaknya kabar bohong yang beredar di media sosial. Masyarakat diimbau supaya tidak mudah terpancing terhadap informasi yang menyesatkan.
 

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: kepatuhan LHKPN 27 instansi mencapai 100 persen

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa terdapat 27 instansi dengan tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai 100 persen.

“Di tengah masih rendahnya tingkat kepatuhan LHPKN secara keseluruhan, yang masih mencapai 52,77 persen dari sekitar 336 ribu wajib lapor per 27 Maret 2019, ternyata ada sejumlah instansi dengan kepatuhan yang sangat tinggi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Adapun, kata dia, 27 instansi yang tingkat kepatuhannya telah 100 persen terdiri dari DPRD pada 14 kabupaten/kota, tujuh pemerintah provinsi, empat BUMN/BUMD, dan dua perusahaan daerah.

“Sedangkan 60 institusi lainnya tercatat kepatuhan pelaporan LHKPN periodik melebihi 90 persen,” ucap Febri.

KPK mengapresiasi kepatuhan tersebut agar dapat menjadi contoh bagi institusi lain karena kepatuhan LHKPN secara tepat waktu adalah salah satu indikator upaya mewujudkan organisasi dan pegawai yang berintegritas.

“Tentu saja, pelaporan yang benar dan jujur menjadi syarat utama dari LHKPN tersebut,” kata Febri.

Untuk kebutuhan konsultasi dan pelayanan pendaftaran LHKPN di minggu terakhir sebelum batas waktu, KPK menambah pegawai yang bertugas di loket-loket LHKPN.

KPK pun mengharapkan hal itu dapat membantu para penyelenggara negara untuk melaporkan kekayaannya segera sebelum batas waktu 31 Maret 2019 ini.

“Sedangkan untuk ikhtisar kepatuhan LHKPN secara umum, meskipun terdapat peningkatan, namun sektor legislatif masih cukup rendah tingkat kepatuhan LHKPN, yaitu DPR RI 22,88 persen terdiri dari 127 orang sudah lapor, 428 belum lapor dan DPRD 31,93 persen terdiri dari 5.431 orang telah lapor dan 11.578 orang belum lapor,” kata dia.

Sedangkan yang tertinggi untuk tingkat kepatuhan LHKPN, kata Febri, yaitu DPD 66,92 persen dan BUMN/BUMD 65,62 persen.

Berikut daftar 27 instansi dengan kepatuhan LHKPN 100 persen.

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
2. Pemerintah Kota Batam
3. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan
4. Pemerintah Kabupaten Sumbawa
5. PT Bank Jambi
6. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
7. Pemerintah Kota Gorontalo
8. Pemerintah Kabupaten Pamekasan
9. DPRD Kabupaten Musi Banyuasin
10. Pemerintah Kabupaten Boyolali
11. DPRD Kabupaten Boyolali
12. DPRD Kabupaten Luwu Utara
13. DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
14. DPRD Kabupaten Alor
15. DPRD Kabupaten Tana Toraja
16. DPRD Kabupaten Merauke
17. DPRD Kabupaten Batang Hari
18. DPRD Kabupaten Bangka Tengah
19. DPRD Kota Gorontalo
20. DPRD Kabupaten Barru
21. DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan
22. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
23. DPRD Kabupaten Malinau
24. DPRD Kabupaten Boven Digoel
25. PD Air Bersih Tirta Utama Provinsi Jawa Tengah
26. PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya
27. PT Cemani Toka.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkumham ajak mahasiswa rawat kebhinnekaan

Kota Batu, Jawa TImur (ANTARA) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengajak seluruh komponen mahasiswa yang ada di Indonesia untuk merawat kebhinnekaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Pancasila.

Yasonna mengatakan, untuk merawat kebhinnekaan atau keragaman yang ada di Indonesia merupakan salah satu peran dan tanggung jawab mahasiswa sebagai generasi muda Indonesia, karena saat ini muncul berbagai tantangan baik dari dalam maupun luar.

“Peran dan tanggung jawab mahasiswa dalam menjaga dan merawat kebhinnekaan itu adalah berdasar prinsip toleransi, gotong-royong, dan sikap untuk saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam kehidupan berbangsa,” kata Yasonna, dalam Seminar Wawasan Kebangsaan, di Institut Injil Indonesia, Kota Batu, Jawa Timur, Rabu.

Yasonna menjelaskan, dalam upaya merawat kebhinnekaan Indonesia, para mahasiswa juga perlu untuk mewaspadai adanya pengaruh globalisasi, termasuk ideologi atau aliran-aliran yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Tantangan yang harus bisa diatasi tersebut, salah satunya terkait dengan masuknya paham radikalisme dan fundamentalisme yang menggunakan atribut agama dalam kehidupan masyarakat. Paham tersebut mengembangkan doktrin atau ajaran kepada para pengikutnya di berbagai negara untuk membentuk negara trans-nasional.

“Paham tersebut tidak saja mengancam kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara akan tetapi juga mengancam kedaulatan wilayah Negara Indonesia,” ujar Yasonna.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pihak perguruan tinggi dan universitas memiliki peranan penting dengan memasukkan mata kuliah Pancasila, dan filsafat Pancasila sebagai mata kuliah wajib dalam sistem kurikulum perguruan tinggi.

Selain itu, lanjut Yasonna, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan dan kegiatan-kegiatan baik dari para dosen atau pengajar dan mahasiswa yang rentan disusupi oleh doktrin-doktrin yang bertentangan dengan Pancasila.

“Tantangan-tantangan tersebut bisa (harus) dapat diatasi untuk menjamin persatuan dan kesatuan Indonesia,” tutup Yasonna.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Mimika deportasi WNA Jepang pekerja tambang ilegal

Timika (ANTARA) – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, Papua, Rabu siang mendeportasi seorang warga negara Jepang bernama Kaneda Hasashi dari Timika ke Jakarta dan selanjutnya diberangkatkan ke negara asalnya pada Rabu malam.
.
Kepala Kantor Imigrasi Mimika Jesaja Samuel Enock di Timika, Rabu, mengatakan Kaneda terbukti melakukan tindak pidana keimigrasian yaitu menyalahgunakan izin tinggal Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 lantaran bekerja di sebuah perusahaan tambang emas ilegal di wilayah Kabupaten Nabire.

“Yang bersangkutan telah menjalani masa pidana selama lima bulan 15 hari di Lapas Nabire sesuai keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura. Setelah bebas, hari ini juga kami mendeportasi yang bersangkutan. Petugas imigrasi Mimika akan mengawal yang bersangkutan ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan selanjutnya segera diterbangkan ke negara asalnya,” kata Jesaja.

Pihak Imigrasi Mimika juga mengusulkan penangkalan kepada yang bersangkutan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia selama kurun waktu enam bulan ke depan hingga satu tahun ke depan.

Kaneda bersama tiga WN Jepang lainnya dan satu WN Korea Selatan serta 16 WN Tiongkok ditangkap oleh jajaran Kantor Imigrasi Mimika saat melakukan operasi pengawasan orang asing di sejumlah lokasi tambang rakyat di Kabupaten Nabire pada Juni 2018.

Dari 21 WNA tersebut, 12 orang sudah dideportasi ke Tiongkok. Sisanya masih menjalani masa pidana di Lapas Nabire.

“Dalam beberapa bulan ke depan sampai Mei mereka yang lain akan bebas dan saat itu juga akan kita deportasi mereka kembali ke negara asalnya. Artinya dalam kurun waktu semester satu 2019 ini kami akan mendeportasi 21 WNA yang bekerja pada lokasi tambang emas ilegal di Nabire,” jelas Jesaja.

Menurut dia, tindakan deportasi tersebut dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian dan penegakan hukum keimigrasian.

Jesaja berharap ke depan ada perbaikan dan penertiban terkait keberadaan orang asing yang melakukan aktivitas di wilayah Timika dan kabupaten-kabupaten sekitar Timika terutama yang bergerak di bidang eksploitasi kekayaan alam Papua.

“Melalui langkah ini diharapkan kekayaan alam Papua dapat dikelola lebih baik lagi dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat,” jelas Jesaja.

Selain melakukan penegakan hukum terhadap pekerja WNA di sejumlah lokasi tambang di Kabupaten Nabire pada 2018, jajaran Imigrasi Mimika juga melakukan langkah serupa terhadap sejumlah WNA asal Tiongkok yang bekerja pada perusahaan tambang pasir besi di Kampung Pronggo, Distrik Mimika Barat Tengah pada 2016.

Baca juga: Imigrasi Nunukan amankan lima WNA India

Baca juga: Imigrasi Palembang deportasi 20 warga Malaysia

Baca juga: Imigrasi Mataram deportasi delapan WN Amerika
 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Mimika proses hukum WN Kamerun penata rambut

Timika (ANTARA) – Jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Mimika, Papua kini tengah memproses hukum seorang warga negara Kamerun bernama Zangue Nguetse Flore yang berprofesi sebagai penata rambut salah satu salon di Jalan Cenderawasih Timika.

Kepala Kantor Imigrasi Mimika Jesaja Samuel Enock di Timika, Rabu, mengatakan yang bersangkutan diduga kuat melakukan tindak pidana keimigrasian yaitu menyalahgunakan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 122 huruf a UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“WN Kamerun ini masuk ke Indonesia sejak tahun 2012.Dari sisi dokumen keimigrasian, visa-nya sudah lewat waktu alias ‘over stay’. Dia juga memegang dokumen sebagai petugas UNHCR, namun setelah dikonfirmasi ternyata dokumen itu tidak pernah dikeluarkan oleh pihak UNHCR,” jelas Jesaja.

Atas temuan tersebut, penyidik pada Kantor Imigrasi Kelas II Mimika telah melakukan langkah hukum pro-justisia dengan memproses berkas WN Kamerun tersebut.

“Berkasnya sudah kita limpahkan ke Kejaksaan Negeri Timika. Kami masih menunggu apakah berkas tersebut sudah lengkap. Kalau sudah dinyatakan lengkap (P-21) maka tersangka akan kami serahkan ke Kejari Timika untuk proses hukum selanjutnya,” jelas Jesaja.

Selain itu, jajaran Kantor Imigrasi Kelas II Mimika akan memproses oknum yang mempekerjakan puluhan pekerja asing pada sejumlah lokasi tambang emas ilegal di Kabupaten Nabire pada Juni 2018.

“Kami sedang menyelidiki siapa penjamin orang-orang asing yang menyuruh melakukan kegiatan penambangan ilegal tersebut. Kami bekerja sama dengan Kantor Wilayah Imigrasi Papua di Jayapura kepentingan proses hukum yang bersangkutan dan diharapkan tahun ini bisa kami tuntaskan,” kata Jesaja.

Untuk diketahui, sebanyak 21 orang WNA asal Tiongkok (16 orang), Jepang (empat orang) dan Korea Selatan (satu orang) ditangkap jajaran Imigrasi Kelas II Mimika saat melakukan operasi pengawasan orang asing pada sejumlah lokasi tambang di Kabupaten Nabire pada Juni 2018.

Para pekerja asing tersebut melakukan aktivitas penambangan ilegal di Kampung Bifasik, Kampung Lagari dan sepanjang aliran Sungai Muraigo, Distrik Makime, Kabupaten Nabire.

Kegiatan penambangan emas ilegal itu dikendalikan oleh perusahaan bernama Pacific Mining Jaya berkedudukan di Nabire yang dimiliki oleh pengusaha berinisial BE.

Sebanyak 13 WNA dari 21 WNA yang menjalani proses pidana itu telah dideportasi kembali ke negara asalnya sejak Februari lalu. Seorang diantaranya atas nama Kaneda Hasashi baru dideportasi pada Rabu siang dari Timika dan selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk diterbangkan ke Jepang pada Rabu malam ini.

Kaneda telah selesai menjalani masa pidana selama lima bulan 15 hari berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Papua di Jayapura.

Adapun delapan WNA lainnya akan dideportasi secara bergilir setelah mereka bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. 

Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Maluku Limpahkan Berkas Tersangka GMDM ke Kejaksaan

Ternate (ANTARA) – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Maluku Utara (Malut) resmi menyerahkan berkas perkara tahap satu dugaan penistaan agama dari dua tersangka berinisial L dan E ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat.

“Keduanya merupakan pengurus organisasi GMDM atau Gerakan Mencegah Daripada Mengobati, sedangkan untuk tersangka inisial G dari Yayasan Surya Barokah Nusantara (YBSN) masih berada di Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendry Badar, di Ternate, Rabu.

Dia menyatakan, penyerahan berkas tahap satu ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Malut diserahkan pada Selasa (26/3) kemarin oleh penyidik Ditreskrimum Polda Malut.

Penyerahan dua berkas itu atasnama tersangka L dan E, keduanya merupakan pengurus organisasi GMDM, sedangkan untuk tersangka G yang juga pengurus YBSN masih berada di Jakarta.

“Baru dua tersangka yang berkasnya sudah diserahkan ke JPU, mudah-mudahan secepatnya diproses,” ujar Hendry.

Dia mengatakan untuk penerapan pasal yang disangkakan pada kedua tersangka, Hendri mengakui, penyidik menggunakan pasal 263 tentang pemalsuan dan pasal 378 KUHP tentang penipuan, serta pasal 156 penistaan agama.

Menurutnya lagi, kasus yang sempat mengganggu kamtibmas di Pulau Morotai dan beberapa daerah lainnya akibat unjuk rasa ribuan warga tersebut, untuk pembuktian pasal 156 tentang kasus penistaan agama, akan dibuktikan dalam persidangan.

“Intinya untuk pasal penistaan agama, penyidik masukkan, hanya saja untuk pembuktian penerapan itu nantinya penyidik hadirkan ahli dari MUI di depan pengadilan ketika kasus ini disidangkan,” kata Hendry lagi.

Ditanya terkait dengan dugaan pembaptisan massal yang dilakukan YBSN serta GMDM terhadap sejumlah siswa, Hendri menegaskan, pihaknya tidak bisa menyampaikan secara mendetail, nantinya akan disampaikan di sidang pengadilan.

“Kami belum bisa menyampaikan secara keseluruhan, karena ini masih dalam ranah penyidikan, nantinya di pengadilan baru akan dibuka secara keseluruhan,” ujar Hendry.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Upaya oknum PAN “merembug” kasus Taufik Kurniawan terungkap di sidang

Semarang (ANTARA) – Mantan Bupati Kebumen Yahya Fuad menyebut adanya oknum pejabat struktural di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional Jawa Tengah yang berusaha mengintervensi kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bisa “dirembug” proses penanganannya.

Hal tersebut diungkap Yahya saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu.

Ia menyebut adanya oknum pengurus PAN Jawa Tengah itu didasarkan atas keterangan yang disampaikan oleh Reza Kurniawan.

“Reza Kurniawan, bicarakan kasus Pak Taufik. Secara tersirat menyampailan apakah bisa ‘dirembug’,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Reza merupakan mantan Wakil Ketua DPRD Provonsi Jawa Tengah dari PAN yang menjalani hukuman atas kasus korupsi di LP Klas I Kedungpane, Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yahya, Reza menyampaikan ada permintaan tolong agar perkara tersebut bisa dirembug.

“Katanya seseorang bernama Nasikin, kalau tidak salah Sekretaris PAN Jawa Tengah,” katanya.

Dalam pertemuan dengan Reza tersebut, lanjut dia, ditanyakan apakah perkara tersebut bisa dirembug atau tidak.

Ia mengaku tidak mengetahui hubungan Reza Kurniawan dan oknum pengurus PAN tersebut dalam perkara tersebut.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kasus perdagangan satwa dilindungi

Barang bukti satwa Lutung Budeng (Trachypithecus auratus) ditunjukkan polisi saat ungkap kasus perdagangan satwa dilindungi di Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019). Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap delapan tersangka atas kasus dugaan memperdagangkan satwa dilindungi dan mengamankan sejumlah barang bukti satwa dilindungi, diantaranya lima ekor Komodo (Varanus komodoensis), satu ekor Binturong (Arctictis binturong), satu ekor Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulphurea), satu ekor Kakatua Maluku (Cacatua molucensis), lima ekor Burung Nuri Bayan (Elcectus roratus), lima ekor Perkici Flores (Trichoglassus weberi) dan tujuh ekor Lutung Budeng (Trachypithecus auratus). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/wsj.

Kasus dugaan sate gunakan daging babi diserahkan ke Kejari Padang

Padang, (ANTARA) – Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat menyerahkan berkas kasus sate Padang diduga gunakan daging babi kepada pihak kejaksaan daerah setempat.

“Berkas kasusnya sudah diserahkan ke pihak Kejari Padang untuk dilakukan penelitian, saat ini kami sifatnya menunggu dari jaksa,” kata Kepala Satuan Reskrim Polresta Padang AKP Edryan Wiguna di Padang, Rabu.

Ia mengatakan tersangka dalam kasus tersebut masih berjumlah dua orang yakni suami-isteri pedagang sate Padang berinisial B, dan E.

Dalam pemrosesan kasus itu pihak kepolisian memeriksa sejumlah saksi, di antaranya ahli dan pemasok daging babi kepada para tersangka.

Sementara Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Padang Yarnes, membenarkan penyerahan berkas dari polisi tersebut.

“Saat ini berkas untuk kasus itu sedang diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum,” katanya.

Ia mengatakan jika berkas kasus dinyatakan lengkap maka dilanjutkan ke tahap penyerahan tersangka serta barang bukti dari polisi ke jaksa (tahap II), untuk dilimpahkan ke pengadilan.

“Jika dinilai belum lengkap maka berkas akan kami kembalikan kepada penyidik kepolisian disertai petunjuk,” katanya.

Sebelumnya, kasus itu berawal ketika Petugas gabungan dari Dinas Perdagangan Padang dan instansi terkait mengungkap penjualan sate Padang diduga dari daging babi di kawasan Simpang Haru, dengan merek usaha Sate KMSB, pada Selasa (29/1).

Penindakan lapangan itu berbekal uji sampel yang sudah diambil instansi terkait sebelumnya, karena mendapatkan laporan masyarakat.

Polisi menetapkan tersangka menyusul diterimanya uji laboratorium forensik terhadap 300 lebih tusuk sate yang menyatakan daging itu positif mengandung babi.

Pewarta: Miko Elfisha dan Fathul Abdi
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bawaslu RI laporkan 127 akun medsos penyebar hoaks

Semarang (ANTARA) – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melaporkan 127 akun media sosial penyebar berita bohong (hoaks) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai upaya meredam penyebaran informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

“Total ada 127 akun media sosial yang sudah kami laporkan ke Kominfo dan ‘platfom’ yang ada di Indonesia agar segera ditindaklanjuti dengan melakukan ‘take down’,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan Misbah usai seminar nasional bertema “Penegakan Hukum Terhadap Penyebar Berita Hoaks Menghadapi Pemilu 2019” di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu.

Ia menyebutkan kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat semua informasi dapat dengan mudah diterima masyarakat, salah satunya melalui media sosial yang turut menyumbang penyebaran informasi dan diantaranya adalah hoaks.

Berdasarkan data dari Masyarakat Antifitnah Indonesia, selama periode 2015-2018, tren penyebaran hoaks melalui media sosial mengalami peningkatan.

Hingga semester dua 2018 saja, setidaknya ada 997 konten berisi hoaks dan juga ujaran kebencian, sedangkan media sosial yang paling banyak digunakan untuk menyebarkan konten hoaks adalah Facebook yang mencapai 47,3 persen.

Abhan mengibaratkan media sosial sebagai pedang bermata dua yang memiliki dua sisi positif dan negatif.

Jika dimanfaatkan secara benar, lanjut dia, maka akan memberikan nilai positif, namun jika dipakai untuk hal negatif akan menimbulkan kerugian bagi sejumlah pihak.

“Media sosial sebenarnya sangat efektif di dalam mempengaruhi massa, baik itu hal positif maupun negatif,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Kemenkominfo mempunyai sistem yang bisa memetakan akun-akun disinformasi dan bersifat hoaks terkait dengan pelaporan 127 akun media sosial penyebar hoaks.

“Dari Kominfo kemudian diberikan ke kami, apakah masuk kategori pidana pemilu atau tidak,” katanya.

Ia menegaskan jajaran Bawaslu dan Kemenkominfo berkomitmen akan terus berusaha meredam penyebaran hoaks lewat media sosial.

Kasubdit Cyber Bareskrim Polri Kombes Pol Dani Kustoni menambahkan penyebaran hoaks menjelang pemilu mengadopsi teknik propaganda dari Rusia yakni “firehouse of falsehood” atau menyebarkan berita secara bertubi-tubi dengan frekuensi cukup besar.

“Kami melihat ada informasi yang disebar dengan frekuensi besar, setiap detik ada informasi yang disebar terus menerus,” ujarnya.

Dani mengungkapkan kepolisian hanya mewaspadai terkait dengan konten hoaks yang berpotensi menimbulkan konflik yaitu informasi yang dinilai kerawanan konflik cukup tinggi dan ujaran kebencian menyerang pribadi peserta pemilu.

Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sepuluh narapidana narkoba LP Kerobokan dipindahkan ke Nusakambangan

Badung, Bali (ANTARA) – Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Denpasar di Kabupaten Badung, Bali, memindahkan sepuluh narapidana kasus narkoba, yang empat diantaranya merupakan jaringan narkoba di Club Akasaka, ke Nusakambangan dengan pengawalan ketat.

“Ya, empat dari sepuluh narapidana yang kami ‘layar’ (pindah) pada pagi (27/3) itu merupakan terpidana kasus narkoba yang ditangkap di Club Akasaka,” kata Kalapas Kerobokan, Denpasar, Tonny Nainggolan, saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu.

Sepuluh narapidana kasus narkoba yang diberangkatkan dari LP Kerobokan ke Nusakambangan pada pukul 06.15 WITA, dengan pengawalan ketat dari tim gabungan Polda Bali, Polresta Denpasar, Polres Badung, Brimobda Bali dan Satgas CTOC.

Tonny mengatakan, empat narapidana kasus narkoba jaringan Club Akasaka itu, yakni Abdul Rahman Willy (mantan Manager Marketing Akasaka), Budi Liman Santoso, Iskandar Halim dan Dedi Setiawan.

Keempatnya dilayar dalam keadaan Sehat dari LP Kerobokan menuju LP Kelas I Batu di Nusakambangan, untuk menjalani sisa penahanan di tempat itu, kemudian enam narapidana lainnya yang dipindahkan ke LP Kelas IIA Narkotika Nusakambangan lainnya, yakni Dwi Cahyono, Eko Noor Januariti Yanto, Ricky Wijaya Atmaja, Nurul Yasin Bin Sukari, Putu Rully Wirawan dan Suhardi.

“Mereka ‘dilayar’ (dpindahkan) dengan pengawalan ketat dari tim gabungan Polda Bali,” ujar Nainggolan.

Pihaknya menuturkan, kesepuluh narapidana kasus narkoba ini dilayar karena Lapas Kerobokan kelebihan kapasitas atau kelebihan warga binaan dan mengurangi potensi gangguan keamanan di lapas setempat.

“Kami melayar kesepuluh narapidana ini guna memutus jaringan narkoba,” kata Nainggolan. 

Pewarta: Made Surya dan Naufal Fikri Yusuf
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Yahya Fuad: Taufik Kurniawan sebut fee atas permintaan “teman-teman”

… bilang kawan-kawan minta ada kompensasi lima persen…

Semarang (ANTARA) – Mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad, menyebut Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, mensyaratkan kompensasi berupa fee atas pengurusan dana alokasi khusus (DAK) untuk kabupaten itu karena ada permintaan dari “kawan-kawan”.

“Pak Taufik bilang kawan-kawan minta ada kompensasi lima persen,” kata Fuad, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu.

Ia juga tidak mengetahui maksud dari “kawan-kawan” yang disampaikan oleh politikus Partai Amanat Nasional itu.

Ia menjelaskan, pengajuan proposal DAK melalui Kurniawan itu dia lakukan karena pemerintah Kabupaten Kebumen membutuhkan dana untuk membangun jalan.

“Kami berusaha mencari dana mulai dari tingkat provinsi, pusat, hingga pada anggota DPR yang berasal dari dapil Kebumen,” katanya.

Fuad menyebut ada tujuh anggota DPR dari dapil Kebumen yang berusaha dimintai tolong, termasuk Kurniawan. “Yang didekati semua dari dapil Kebumen. Minta bantuan agar dapat anggaran,” katanya.

Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap Kurniawan.

Selain Fuad, mantan Bupati Purbalingga, Tasdi, juga dimintai keterangan dalam sidang itu.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polresta Tangerang cegah politik uang aktifkan Babinkamtibmas

Ilustrasi – Polisi. (Antara)

Tangerang (ANTARA) – Aparat Polresta Tangerang, Banten berupaya mencegah politik uang menjelang pemilu 2019 dengan mengaktifkan Babinkamtibmas tiap desa termasuk melibatkan Babinsa setempat.

Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Sabilul Alif di Tangerang, Rabu mengatakan bila perlu dibuat sekat dan portal setiap pintu masuk menuju desa sebagai antisipasi.

“Tujuannya agar tidak ada warga lain yang masuk untuk memperkeruh suasana sehingga pemilu berjalan lancar tanpa kendala,” katanya.

Sabilul mengatakan untuk mencegah terjadi politik uang, pihaknya melakukan razia gabungan dan mengaktifkan kembali siskamling terutama satu pekan menjelang 17 April 2019.

Masalah itu sehubungan pihaknya telah menetapkan tiga zona pengamanan pemilu 2019 dengan melibatkan sebanyak 3.400 petugas di lapangan dan pihak terkait lainnya.

Sedangkan zona tersebut di kawasan Utara (pesisir), Barat dan Selatan yang dipusatkan di Balaraja (Barat), di Kronjo (Utara) di Tigaraksa (Selatan).

Pengamanan juga dilakukan terhadap sekitar 9.000 tempat pemungutan suara (TPS) dan dibantu oleh Linmas (perlindungan masyarakat).

Namun petugas lainnya yang terlibat dalam pengamanan adalah Dinas Perhubungan (Dishub) menjaga kepancaran lalu lintas, Satpol PP dan dari Kodim setempat.

Dia menambahkan berdasarkan pengalaman bahwa politik uang untuk mendapatkan dukungan terutama pada pemilihan legislatif (pileg) memenangkan calon tertentu.

Pihaknya telah sepakat bahwa pemilu harus berjalan lancar sehingga setiap pintu masuk desa dijaga petugas menjelang H-3, ini mencegat agar orang asing.

“Ini juga bertujuan menghindari teror dan aksi sabotase sekitar TPS saat pemilu,” kata mantan Kapolres Jember, Jawa Timur itu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, telah merampungkan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tahap kedua pemilu 2019 sebanyak 2.118.565 pemilih tersebar pada 29 kecamatan.

Surat suara itu diantaranya sebanyak 1.198 pemilih tuna daksa, tuna netra, tuna rungu (wicara), tuna grahita dan disabilitas lainnya. 

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Oknum polisi-PNS Sikka ditangkap karena konsumsi sabu

Oknum polisi-PNS Sikka ditangkap karena konsumsi sabu

Kupang (ANTARA) – Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT menangkap dua oknum anggota Polisi Polres Sikka dan satu PNS di dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sikka karena kedapatan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.

Direktur Reserse Narkoba Polda NTT Cornelis M. Simanjuntak kepada wartawan Rabu (27/3) saat menyampaikan rilis penangkapan dua oknum anggota Polri dan satu oknum PNS di dinas PU kabupaten Sikka itu mengatakan ketiganya ditangkap saat sedang mengkonsumsi barang haram tersebut.

“Oknum polisi dari Polres Sikka berinisial CR (34) dan OG (43). Sementara yang PNS itu adalah TD yang bekerja sebagai bendahara di dinas PU kabupaten Sikka (40),” katanya.

Cornelis menceritakan bahwa sebelum menangkap ketika pengguna narkoba itu, pihaknya mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu, dari Surabaya, Jawa Timur yang akan diterima oleh OG menggunakan jasa pengiriman.

Tim Ditresnarkoba Polda NTT pun membuntuti pergerakan dari OG setelah mendapatkan informasi tersebut di ibu kota Kabupaten Sikka Maumere.

OG bukannya mengambil barang kiriman itu sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk mengambil barang itu. Usai barang ditangan, OG kemudian menghubungi TD agar bisa bersama-sama mengkonsumsi shabu di rumah TD yang mana pada saat itu tersangka CR sudah berada di rumah TD.

“Saat sedang berpesta shabu-shabu, tim kemudian langsung menggerebek. Namun saat digrebek sempat ada perlawanan, karena salah satu tersangka menutup pintu dan mengambil parang dan mengancam petugas, namun akhirnya dilumpuhkan,” tuturnya.

Dari tangan tersangka, polisi mengamankan satu unit kendaraan roda empat, serta alat bukti lain berupa pipet dan kertas sisa dari shabu yang sudah digunakan.

Saat ini ketika tersangka itu sudah ditahan di Polda NTT untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus narkoba itu.

Terkait pasal yang disangkakan, kata Cornelis adalah pasal 114 ayat (1) dan atau 112 ayat (1) dan atau pasal 132 ayat (1)UU RI no.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Pasal itu dikhususkan bagi tersangka OG dan TD.

Sementara untuk tersangka CR dikenakan pasal 127 ayat (1) huruf a dan atau pasal 131 UU RI no.35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gagalkan penyelundupan narkoba

Petugas menunjukkan tersangka dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu saat ungkap kasus di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur I, Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (27/3/2019). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Tugas Pengamanan (Satgas Pam) Bandara Internasional Juanda berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2,6 kg yang dimasukkan ke dalam Vacuum Cleaner. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/hp.

Pelepasliaran penyu sitaan

Wisatawan mengamati Penyu Hijau (Chelonia mydas) hasil sitaan sebelum dilepasliarkan di Pantai Kuta, Badung, Bali, Rabu (27/3/2019). Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali bersama sejumlah instansi terkait melepasliarkan 18 ekor Penyu Hijau hasil sitaan di Kabupaten Gianyar dan Buleleng yang diduga akan diselundupkan. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

Polda Mauluku Utara pecat lima anggotanya

Ini merupakan wujud dari Polri dalam hal ini Polda Malut untuk membenahi diri, yaitu dengan sistem ‘reward dan punishment’, kata Kabid Humas

Ternate (ANTARA) – Kapolda Maluku Utara (Malut) Brigjen Pol Suroto resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bagi enam anggota Malut yang terbukti bersalah sejak Maret 2019 ini.

“Ini merupakan wujud dari Polri dalam hal ini Polda Malut untuk membenahi diri, yaitu dengan sistem ”reward dan punishment’,” kata Kabid Humas Polda Malut AKBP Hendri Badar di Ternate, Rabu.

Hendri mengatakan, keenam anggota Polda Malut melakukan berbagai pelanggaran, sehingga dipecat yaitu Briptu K bertugas di BA Sat Brimob Malut dalam kasus penyalahgunaan narkotika telah diterbitkan keputusan PTDH nomor : Kep/88/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019.

Brigpol N yang bertugas di BA Min Sub 3 Den A Sat Brimob Polda Malut dalam kasus tindakan asusila, Brigpol S bertugas di BA Yanma Polda Malut dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Brigpol BH bertugas di Yanma Polda Malut dalam kasus penyalahgunaan narkoba, Briptu E, anggota Polres Ternate dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Menurut Hendri, selain lima anggota yang sudah diterbitkan Keputusan PTDH oleh Kapolda Malut, terdapat satu anggota telah diusulkan PTDH ke AS SDM Kapolri I dengan Nomor : B/424/III/KEP./2019 tertanggal 13 Maret 2019 bernama Iptu MT karena kasus tindak pidana penipuan.

Hendri menegaskan, Polda Malut selalu memberikan reward atau penghargaan bagi anggota yang memiliki prestasi dalam hal mengabdikan diri kepada bangsa dan negara untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya, akan memberikan hukuman bagi anggota yang melanggar hukum yang telah terbukti bersalah.

Sementara itu, Polda Malut tetap memproses empat anggota Brimob Polda Malut yang diduga melakukan penembakkan terhadap dua warga Kawasi di kawasan tambang nikel Pulau Obi.

Empat personel Sat Brimob Polda Malut itu telah menjalani proses pemeriksaan secara intensif, karena tindakan mereka menembak dua warga kakak-beradik bernama Mince Lessy dan Melman Nan Lessy asal Desa Kawasi yang terkena tembakan di bagian paha dan lutut merupakan tindakan yang inprosedural. 

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK terima banyak laporan soal politik uang

Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan bahwa banyak yang melaporkan soal politik uang menjelang Pemilu 2019 ke lembaganya.

“Saya ingin jelaskan juga kepada masyarakat karena banyak sekali masyarakat yang melaporkan soal politik uang ini juga ke KPK padahal kewenangan KPK itu terbatas,” kata Syarif usai bertemu dengan anggota Bawaslu Rahmat Bagja di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Soal kewenangan KPK yang terbatas itu, Syarif menjelaskan bahwa dari segi subjek, orang yang terlibat politik uang itu harus penyelenggara negara.

“Kalau dari segi subjeknya atau orang pelaku, yaitu harus penyelenggara negara. Kalau masih calon dia belum penyelenggara negara karena itu kami tidak bisa tindak,” ucap Syarif.

Selanjutnya, kata dia, dari segi objek bahwa KPK baru bisa menangani tindak pidana korupsi di atas Rp1 miliar.

“Harus Rp1 miliar ke atas kurang dari itu kami tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kami dapat laporan seperti itu kami serahkan ke Bawaslu atau kalau bukan penyelenggara negara tetapi misalnya Rp1 miliar kurang lebih seperti itu, ya kita serahkan Kepolisian dan Kejaksaan,” ucap Syarif.

Sebelumnya, anggota Bawaslu Rahmat Bagja mendatangi gedung KPK Jakarta, Rabu berdiskusi dengan pimpinan KPK soal politik uang.

“Kami menerima undangan dari teman-teman KPK untuk membicarakan hubungan antara politik dan pidana pemilu khususnya politik uang, kami saling ‘sharing’ informasi,” kata Rahmat usai pertemuan tersebut.

Selain membicarakan politik uang, lanjut dia, penggunaan fasilitas pemerintah dan dana pemerintah juga menjadi perhatian khususnya dalam permasalahan pemilu 2019 ini.

Kemudian, kata dia, juga didiskusikan bagaimana para pemilih itu mendapat informasi yang cukup mengenai peserta pemilu.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Jatim ungkap perdagangan puluhan satwa dilindungi

Surabaya (ANTARA) – Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap perdagangan puluhan satwa dilindungi seperti Komodo (Varanus Komodoensi) ke luar negeri secara daring melalui media sosial.

Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan di Surabaya, Rabu mengatakan dari pengungkapan itu pihaknya menangkap delapan orang tersangka jaringan internasional berinisial MRSL (24) warga Surabaya, AN (32) warga Surabaya, VS (32) warga Surabaya, AW (35) warga Semarang.

Kemudian RR (32) warga Surabaya, MR (30) warga Jember, BPH (22) warga Bodowoso dan DD (26) warga Bondowoso.”Kami melakukan penindakan di dua tempat di Jatim khususnya di kota Surabaya. Hewan-hewan dilindungi ini akan dikirim ke luar negeri, termasuk ditemukan lima Komodo,” kata Yusep.

Yusep mengatakan, ada 41 Komodo yang sudah dijual ke luar negeri oleh jaringan ini dengan harga jual mencapai Rp500 juta untuk satu ekornya.

Para tersangka juga mengambil hewan tersebut seolah-olah hewan hasil budidaya. Selain itu, banyak binatang yang masih kecil, baru dilahirkan.

“Tersangka mengambilnya dengan cara membunuh induknya dan salah satu bukti pecahan proyektil pecahan proyektil yang kami temukan,” ujarnya.

Yusep menyatakan, jaringan ini sudah beroperasi tujuh kali sejak tahun 2016 sampai 2019. Pihaknya pun masih memburu satu orang lagi.

Selain lima Komodo, Polda Jatim mengamankan Kakatua Jambul Kuning, Kakatua Maluku, satu Ekor Kasuari, 10 Berang-berang, lima ekor Kucing Kuwuk, tujuh ekor Lutung Budeng, enam ekor Trenggiling, satu ekor Cukbo Ekor Merah dan satu ekor Elang Bido.

Sementara itu Kepala Bidang Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Widodo mengatakan, setelah diamankan, puluhan hewan dilindungi itu akan coba dilepasliarkan ke habitat aslinya.

“Tentunya melalui proses habituasi, nanti ada rekomendasi dari tim penilai perilaku alami tentunya bisa survive untuk dilepas di habitat aslinya atau harus diletakkan di lembaga konservasi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, hewan dilindungi diperdagangkan bukan hanya spesiesnya, tapi juga genetiknya. Apabila genetiknya digunakan menjadi produk obat-obatan dari industri medis di luar negeri.

“Seperti Komodo dan Trenggiling, memiliki nilai ekonomis yang tinggi ketika menjadi produk obat-obatan,” katanya.

Dengan perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pasal 40 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) huruf a, pasal 21 ayat (2) huruf b, dan pasal 21 ayat (2) huruf d dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Pewarta: Fiqih Arfani/Willy Irawan
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengadilan Tipikor periksa dua bupati penyuap Wakil Ketua DPR

Diberi tahu oleh Pak Bupati Kebumen, karena Kebumen mendapat Rp100 miliar, katanya

Semarang (ANTARA) – Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad dan Bupati non aktif Purbalingga Tasdi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu.

Yahya dan Tasdi memberikan keterangan seputar rangkaian pemberian suap yang dimulai dari kebutuhan anggaran yang berasal dari dana alokasi khusus (DAK) APBN.

Yahya Fuad dalam keterangannya menjelaskan, kasus tersebut bermula ketika Kabupaten Kebumen membutuhkan dana untuk pelaksanaan proyek perbaikan jalan rusak di awal masa jabatannya.

“Setelah dilantik ternyata banyak keluhan soal jalan rusak, sementara APBD 2016 sudah disahkan,” katanya.

Ia mengaku berusaha mencari sumber dana untuk pembangunan infrastruktur tersebut, mulai dari pemerintah provinsi, pusat, hingga para legislator yang berasal dari daerah pemilihan Kebumen.

“Ada tujuh anggota DPR dari dapil Kebumen, termasuk terdakwa,” katanya.

Terdakwa Taufik Kurniawan, kata dia, menawarkan bantuan untuk pengalokasian DAK melalui perubahan APBN 2016 sebesar Rp100 miliar. Atas alokasi DAK itu, terdakwa meminta kompensasi sebesar lima persen atas anggaran yang akan diusahakannya itu.

Fee sebesar Rp3,6 miliar, kata dia, diserahkan dalam dua tahap di Hotel Gumaya Semarang. Atas pengajuan DAK sebesar Rp100 miliar tersebut, realisasi yang akhirnya dicairkan sebesar Rp94 miliar.

Sementara Bupati Tasdi menjelaskan, DAK untuk Purbalingga dialokasikan melalui perubahan APBN 2017.

Mantan Ketua PDIP Purbalingga itu mengakui memperoleh cara untuk mengurus DAK itu dari Yahya Fuad. “Diberi tahu oleh Pak Bupati Kebumen, karena Kebumen mendapat Rp100 miliar,” katanya.

Menurut dia, Yahya memberitahu agar pengurusan dilakukan melalui anggota DPR yang berasal dari dapil Purbalingga.

Ia juga menjelaskan tentang adanya fee yang harus diberikan di muka sebelum DAK cair. Purbalingga sendiri memperoleh realisasi DAK sebesar Rp48 miliar.

Kedua bupati itu sendiri saat ini masih menjalani hukuman di Lapas Klas I Kedungpane Semarang dalam kasus korupsi di masing-masing daerahnya.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota Bawaslu datangi KPK diskusi soal politik uang

Jakarta (ANTARA) – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu berdiskusi dengan pimpinan KPK soal politik uang.

“Kami menerima undangan dari teman-teman KPK untuk membicarakan hubungan antara politik dan pidana pemilu khususnya politik uang, kami saling ‘sharing’ informasi,” kata Rahmat usai pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Selain membicarakan politik uang, lanjut dia, penggunaan fasilitas pemerintah dan dana pemerintah juga menjadi perhatian khususnya dalam permasalahan pemilu 2019 ini.

Kemudian, kata dia, juga didiskusikan bagaimana para pemilih itu mendapat informasi yang cukup mengenai peserta pemilu.

“Jadi, kami saling menyarankan kami juga meminta masyarakat untuk mengenali peserta pemilu jangan sampai masyarakat memilih tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para peserta pemilu tersebut,” ucap Rahmat.

Bawaslu pun meminta kepada peserta pemilu untuk membuka semua “track record” atau rekam jejak dalam pekerjaannya maupun dalam pengabdiannya kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenali dan mengetahui siapa para peserta pemilu tersebut.

“Ini lah saatnya peserta pemilu membuka semua “track record”-nya dan juga saling berkompetisi sehingga masyarakat bisa memilih dengan baik dan itu juga untuk meredusir politik uang karena banyak ada modus tidak dikenali dengan uang kemudian bisa bekerja, dengan uang kemudian ditawarkan kepada pemilih untuk memilih yang bersangkutan,” tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya meminta kepada masyarakat agar kritis dalam melakukan pemilihan di Pemilu 2009 ini.

“Kami harapkan pemilu kali ini adalah pemilu yang adil yang berintegritas jauh dari politik uang, jauh dari penggunaan fasilitas pemerintah ataupun dana pemerintah untuk kepentingan tertentu,” kata Rahmat.

Sementara itu dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif juga mengharapkan Pemilu 2019 dapat berjalan lancar dan tidak ada politik uang.

Ia juga mengimbau kepada semua partai politik untuk mengumumkan daftar riwayat hidup dari masing-masing calonnya yang menjadi peserta Pemilu 2019.

“Saya pikir itu juga salah satu kriteria bisa dilihat oleh masyarakat dan kepada masyarakat sekali lagi juga kami himbau kami berharap bahwa anggota DPR atau DPRD yang terpilih nanti itu adalah yang baik. Oleh karena itu juga jangan pernah meminta uang,” ucap Syarif.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKD Jokowi-Amin laporkan kampanye hitam ke Polda Jabar

Bandung (ANTARA) – Satgas Anti Hoax Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Barat Jokowi-KH Ma’ruf Amin melaporkan adanya penyebaran berita bohong yang ditujukan terhadap Pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01, Joko Widodo-KH Ma’ruf ke Mapolda Jabar, di Jalan Soekarno Hatta Kota Bandung, Rabu.

Sekretaris TKD Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat, Abdy Yuhana mengatakan pelaporannya tersebut disertai dengan bukti-bukti serta nomor telepon orang-orang yang diduga menyebarkan berita bohong.

“Kami juga menyampaikan ke Polda terkait ada beberapa akun di facebook di beberapa daerah seperti di Banjar itu juga menyebarkan berita bahwa pak Jokowi apabila menang pesantren akan ditutup, azan akan dilarang. Lalu kemudian juga ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif sengaja berkampanye,” katanya.

Kemarin malam juga ia sempat mendapati laporan adanya perusakan alat peraga kampanye (APK) capres dan cawapres nomor urut 01 di daerah Sukabumi.

Walaupun pelakunya telah meminta maaf, ia menyebutkan akan tetap menempuh proses hukum.

“Jadi APK di Sukabumi itu dirusak, lalu kemudian pelakunya minta maaf tapi bagi kami minta diteruskan ya karena ini perusakan baliho di Warung Kiara Sukabumi,” katanya.

Terkait dugaan keterlibatan pihak Timses Capres dan Cawapres Nomor Urut 02, Prabowo-Sandi ia menyebutkan pelaku perusakan tersebut mengaku hanya warga biasa.

“Ya kan pengakuannya warga biasa, tapi kita laporkan itu supaya jelas ya sebenarnya dari mana yang bersangkutan,” katanya.

Ada sekitar 30 bukti berita bohong serta perusakan APK dan kampanye hitam yang ia laporkan hari ini ke Polda Jabar.

Dia merasa menjelang pilpres yang semakin dekat, akan ada lebih banyak lagi kasus yang serupa.

“Pada saat kampanye ini kan semakin masif, artinya kami akan terus laporkan selama itu memiliki unsur hoaks,” katanya.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK : baru sembilan anggota DPRD DKI sampaikan LHKPN

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa baru sembilan anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2019.

“Sampai hari ini, tercatat sembilan orang anggota DPRD DKI yang menyampaikan LHKPN-nya secara ‘online’ melalui e-LHKPN atau tingkat kepatuhan 7,89 persen,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

KPK pun pada Rabu pagi sampai sore ini menurunkan tim mendatangi gedung DPRD DKI Jakarta untuk membantu melakukan pendampingan pengisian LHKPN di sana.

Hal tersebut merupakan upaya pencegahan sebagai respons surat yang kami terima dari DPRD DKI tentang pengisian LHKPN.

“Di surat tersebut ditulis permintaan agar KPK melakukan pendampingan pengisian LHKPN pada pimpinan dan anggota DPRD DKI. Hal ini berangkat dari rendahnya data pelaporan LHKPN di DPRD DKI tahun lalu, yaitu 0 persen atau semua anggota DPRD DKI belum melaporkan kekayaannya secara periodik di tahun 2018 lalu,” ucap Febri.

KPK pun, kata dia, menyambut baik permintaan pendampingan tersebut.

“Satu tim di LHKPN telah ditugaskan. Rencana kegiatan hari ini dilakukan di ruang rapat staf ahli DPRD DKI di Lantai 9,” kata Febri.

Berdasarkan data Direktorat Pendaftaran dan Penyelidikan (PP) LHKPN KPK sampai Rabu (27/3), dari 114 wajib lapor penyampaian LHKPN anggota DPRD DKI Jakarta, terdapat 9 yang sudah lapor dan 105 belum lapor.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Sekjen Kemenag

Sekjen Kemenag sekaligus Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan (tengah) menunggu panggilan penyidik saat akan menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (27/3/2019). Nur Kholis Setiawan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy terkait kasus dugaan jual beli Jabatan di Kementerian Agama 2018-2019. ANTARA FOTO/Reno Esnir/hp.

Lima panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Kemenag dipanggil KPK

Lima orang itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, memanggil lima panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama dalam penyidikan kasus suap seleksi jabatan di lingkungan kementerian itu tahun 2018-2019.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, mengatakan lima orang itu dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY) alias Rommy.

Lima saksi tersebut yakni Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama Abdurrahman Mas’ud.

Tiga saksi lainnya yakni anggota Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian Agama masing-masing Khasan Effendy, Kuspriyomurdono, dan Rini Widyantini.

KPK pada Rabu juga memanggil satu saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy, yaitu Abdul Wahab yang berprofesi sebagai konsultan.

KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.

Diduga sebagai penerima anggota DPR periode 2014-2019 Muhammad Romahurmuziy (RMY).

Sedangkan diduga sebagai pemberi, yaitu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).***2***

Pewarta : Benardy Ferdiansyah
Editor : Adha Nadjemuddin

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Adha Nadjemudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kemenkum HAM dan Kemenag berkolaborasi layani masyarakat

Kami berharap sejumlah agenda yang tengah dibahas dalam kunjungan ini dapat terlaksana dengan baik

Jayapura (ANTARA) – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Papua berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Nabire dalam melayani masyarakat

Kepala Divisi Keimigrasian Kemkumham Papua Hermansyah Siregar ketika dikonfirmasi dari Jayapura, Rabu, mengemukakan kolaborasi itu terjalin ketika melakukan kunjungan kerja ke Kemenag Nabire pada Selasa (26/3).

Hermansyah menjelaskan kunjungan kerja itu dilakukan guna membahas sejumlah agenda di antaranya membangun sinergitas dan kolaborasi antara kedua instansi tersebut dalam pelayanan kepada masyarakat.

“Kami berharap sejumlah agenda yang tengah dibahas dalam kunjungan ini dapat terlaksana dengan baik,” katanya,

Sementara itu Kepala Kemenag Kabupaten Nabire Katrin mengaku bersyukur dan merasa luar biasa oleh karena dikunjungi Kepala Divisi dari Kanwil Kemenkum HAM Papua. Menurutnya, kerja sama dengan Kanwil Kemenkum HAM sudah lama terjalin dengan baik.

“Tahun ini saya tidak menyangka sampai dikunjungi seorang Kepala Divisi Imigrasi ke Nabire hanya untuk pelayanan kepada calon jemaah haji kami,” kata Katrin

Katrin berharap ke depan pelayanan Keimigrasian terhadap calon jemaah haji dari Kabupaten Nabire terus ditingkatkan dengan kolaborasi yang baik ini.

Kepala Kemenag pun meminta kepada kepada Kadiv Imigrasi untuk memikirkan pembangunan sebuah Kantor Cabang Keimigrasian di Kabupaten Nabire. “Nabire ini masuk dalam Wilayah Meepago ini sangat luas dengan wilayah kerja lima Kabupaten dengan moda transportasi darat,” katanya.

Wilayah Meepago dibagi dalam lima Kabupaten, yakni Kabupaten Nabire, Paniai, Deyai, Dekai dan Intan Jaya, hanya Kabupaten Intan Jaya saja yang menggunakan transportasi udara, sementara empat kabupaten lainnya menggunakan jalur darat.

Hal ini sangat menyulitkan calon Jemaah Haji yang hendak mengurus paspor, karena masyarakat harus mengurusnya ke Jayapura dan ke Kabupaten Biak. Sehingga pihaknya meminta kepada Kanwil Kemenkum HAM Papua agar membangun sebuah Unit Kantor Keimigrasian di Kabupaten Nabire untuk memaksimalkan pelayanan kepada Masyarakat.*

Pewarta: Musa Abubar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah jamin investasi pasca menang gugatan dua perusahaan asing

Positif, artinya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan hak serta jaminan bagi para investor

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menjamin kepastian investasi setelah memenangkan gugatan terhadap dua perusahaan tambang asing Churcill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd dalam forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington D.C. Amerika Serikat.

“Positif, artinya memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan dan hak serta jaminan bagi para investor,” ucap Kepala Pusat Bantuan Hukum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan kemenangan pemerintah RI di arbitrase tersebut tidaklah mudah.

“Butuh proses panjang, namun kerja sama antar beberapa lembaga bisa memenangkan gugatan,” ucap Riyatno.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan kemenangan yang diperoleh Pemerintah Indonesia dalam forum ICSID ini sudah bersifat final dan berkekuatan hukum tetap sehingga tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat dilakukan oleh para penggugat.

Riyatno mengaku optimis dengan tim yang solid, ke depan pemerintahan RI akan lebih kuat menghadapi persoalan serupa.

“Kita punya tim pemerintah yang kuat, ada Kemenkumham, ESDM, BKPM, Kemenkeu, dan lembaga lainnya. Kita bakal kuat,” kata Riyatno.

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Pertambangan Universitas Tarumanegara Ahmad Redi yang mengapresiasi kemenangan pemerintah atas dua perusahaan tambang asing itu.

“Sesuai fakta, memang ditemukan adanya pemalsuan dokumen oleh perusahaan tambang tersebut,” kata Ahmad.

Ia menilai ICSID sudah cukup jernih menilai dalam kasus tersebut karena ada kecurangan-kecurangan seperti pemalsuan dokuman yang dilakukan oleh Churchill Mining sehingga kemudian mereka mendapat izin usaha pertambangan (IUP).

“Perlu diapresiasi perjuangan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan,” tuturnya.

Menurutnya, prestasi pemerintah adalah berhasil membuktikan bahwa perusahaan tersebut melakukan pemalsuan dokumen.

“Ini lah yang mengakibatkan dalam perkara itu Mahkamah Internasional menolak gugatan arbitrase dari perusahaan tambang yang terdaftar di London yang ingin mendapat kompensasi 1,3 miliar dolar AS dari Pemerintah Indonesia karena membatalkan izin tambang batu bara yang dipalsukan oleh mitra bisnisnya di negara ini,” kata dia.

Berdasarkan pengamatannya, Kementerian ESDM dengan Kemenkumham berperan cukup baik dalam kasus ini, mengingat pada sektor lain, yakni pertanian, Indonesia kalah di WTO dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru yang berkaitan dengan pangan.

“Kekalahan yang menyebabkan Indonesia mendapatkan hukuman ini menunjukkan bahwa koordinasi antarsektor terkait tak berjalan dengan maksimal. Sedangkan (dalam) kasus ini saya lihat sudah cukup baik dari Dirjen AHU, Dirjen Minerba, dan Kejaksaan sudah cukup baik koordinasinya,” ucap Ahmad.

Oleh karena itu, Ahmad mengingatkan bahwa ke depan harus ada langkah perbaikan yang perlu dilakukan karena meski IUP dikeluarkan oleh pemerintah daerah tetapi biasanya yang menjadi tergugat tetap pemerintah pusat.

Ia menambahkan ke depan perlu ada kehati-hatian saat mengeluarkan IUP. Menurutnya, IUP seharusnya diperiksa dan diawasi oleh Kementerian ESDM agar tidak terulang lagi kasus-kasus di mana Indonesia digugat ke arbitrase internasional.

“Karena ada 10 ribu IUP yang ada di Indonesia dan yang dinyatakan bagus dan bersih hanya 6.000. IUP dinyatakan “clear and clean” baik secara teknis, lingkungan, dan finansial. Tetapi ada 4.000 izin yang dianggap “non clear and clear” sehingga harus dicabut izinnya,” ujar Ahmad.

Logikanya, lanjut dia, ketika 4.000 izin tersebut dicabut, maka mereka yang dicabut izinnya pasti akan menyerang pemerintah melalui berbagai macam forum pengadilan, baik nasional maupun pengadilan internasional.

“Terbukti sudah dua perusahaan yang melakukan upaya tersebut, belum termasuk di dalam negeri ESDM digugat karena izin-izin yang nakal,” kata dia.

Sebelumnya juga, ucap dia, kasus tersebut pernah difasilitasi oleh pemerintah Republik Indonesia.

“Saat itu, dipimpin oleh Kementerian ESDM yang didampingi oleh BPKM dan juga kementerian terkait lainnya. Namun, belum membuahkan hasil lantaran belum menemukan solusi yang sesuai,” ujarnya.

Hingga pada akhirnya, kata dia, pemerintahan RI berhasil memenangkan perkara gugatan yang diajukan dua perusahaan asing di forum arbitrase ICSID.

“Bahkan ICSID juga menolak permohonan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd untuk membatalkan seluruh putusan arbitrase itu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Vll DPR Tamsil Linrung juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah perkara arbitrase melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd.

Menurut dia, Indonesia dalam posisi yang benar dan memang berkewajiban membatalkan izin tambang itu dengan mempertimbangkan banyak aspek.

“Kita harus mengapresiasi Mahkamah Internasional yang telah menjalankan kewajibannya membuat keputusan yang tepat dan adil,” kata Tamsil.

Ke depannya, Politisi PKS itu mendorong pemerintah lebih berani untuk mengevaluasi beberapa perusahaan tambang lainnya.

“Caranya, dengan mengambil putusan yang sama, yakni membatalkan perizinan yang telah diberikan bila terdapat pelanggaran yang dilakukan,” kata Tamsil.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polda Kalbar turunkan 634 personel amankan kampanye Capres 01 Jokowi

Situasi menjelang kedatangan Capres 01 Joko Widodo di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Rabu. (ANTARA/Andilala)

Sebanyak 634 personel tersebut gabungan Polda Kalbar dan Polresta Pontianak dan belum termasuk personel dari Kodam XII Tanjungpura

Pontianak (ANTARA) – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menurunkan sebanyak 634 personel gabungan Polresta Pontianak dan Polda setempat dalam pengamanan kampanye rapat terbuka Capres 01 Joko Widodo di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya.

“Sebanyak 634 personel tersebut gabungan Polda Kalbar dan Polresta Pontianak dan belum termasuk personel dari Kodam XII Tanjungpura,” kata Kabid Humas Polda Kalbar, AKBP Donny Charles saat dihubungi di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan, sifat pengamanan, yakni menjaga kelancaran lalu lintas dan menjaga Kamtibmas di kawasan digelarnya kampanye rapat terbuka oleh Capres 01 Joko Widodo.

“Intinya kami melaksanakan Operasi Mantap Brata pengamanan seluruh rangkaian tahapan Pemilu 2019,” ungkapnya.

Sementara itu, Pangdam XII/Tpr Mayor Jendral TNI Herman Asaribab menyatakan, pihaknya bersama Polda Kalbar menyatakan kesiapannya dalam mengamankan penyelenggaraan kampanye rapat terbuka Capres 01 Joko Widodo di Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

“Kami kemarin sudah menggelar apel gelar pasukan kesiapan TNI-Polri dalam pengamanan Capres 01 yang juga Presiden RI,” katanya.

Ia berpesan, kepada semua personel TNI dan Polda Kalbar, jangan menanggap pengamanan ini sebagai rutinitas saja tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

“Saya mengharapkan kerja sama sinergitas baik dari Polri maupun masyarakat yang nantinya akan melaksanakan pengamanan di objek kegiatan kampanye rapat terbuka berlangsung,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalbar Irjen (Pol) Didi Haryono mengingatkan agar seluruh personel baik TNI maupun Polri untuk meningkatkan 4S dan 4C pada pengamanan kedatangan Capres 01 yang juga sebagai Presiden RI saat ini.

“4S yaitu S yang pertama siapa berbuat apa, yang kedua siapa, berada, dimana dan berkoordinasi dengan siapa, yang ketiga saya harus koordinasi dengan siapa, saya harus berada dimana, dan berkoordinasi dengan siapa, selanjutnya yang keempat siapa bertanggung jawab kepada siapa,” ujarnya.

Kemudian, 4C yaitu C yang pertama cek baik secara personal maupun secara kasatuan, yang kedua cek senjata, perlengkapan sarana prasarana, yang ketiga cros cek, lakukan pengecekan pada teman, dimana ini, bagaimana ini, dan terakhir cek terhadap kesatuan masing-masing,” ujarnya.

Kapolda Kalbar mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah simbol negara sehingga tanggung jawab pengamanan, kelancaran benar-benar harus mulus tanpa ada kendala dan hambatan.

“Kunjungan Presiden RI yang kesekian kali dan ini bukan yang pertama kalinya pengalaman-pengalaman yang lalu beliau kesini semuanya berjalan lancar sehingga jangan sampai ada hal yang mengganggu,” katanya.

Baca juga: Jokowi borong durian dari penjual pinggir jalan di Dumai
Baca juga: Jokowi yakin dapat memenangkan Riau
Baca juga: Prabowo Subianto: Rakyat sudah muak dengan korupsi
Baca juga: Prabowo sindir elit Jakarta banyak bohongi rakyat

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019

Pemindahan narapidana Lapas Kerobokan

Sejumlah narapidana dikawal petugas menuju bus saat pemindahan narapidana di Lapas Kerobokan, Bali, Rabu (27/3/2019). Sebanyak 10 orang narapidana kasus narkoba Lapas Kerobokan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan untuk memberikan efek jera serta memutus mata rantai peredaran narkoba yang dilakukan dari dalam lapas. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp.

BNPT: Hindari Penyebaran Paham Radikal di Perusahaan

Bogor (ANTARA) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengingatkan para direktur SDM di semua organisasi memiliki kewaspadaan karena mempunyai peran penting untuk menghindari paham radikal di perusahaan.

Hal tersebut dikatakan Suhardi Alius saat memberikan pembekalan Bahaya Penyebaran Paham Radikal Terorisme dan Upaya Pencegahannya kepada para direktur SDM dari seluruh Badan usaha Milik Negara (BUMN) di Tanah Air pada acara BUMN Human Capital Managemen Great Leader Camp dengan mengambil tema Membangun Bangsa melalui Penguatan Sinergi dan Soliditas BUMN di Megamendung Bogor, Selasa.

“Jadi, peran direktur SDM di organisasi itu sangat penting sehingga kontribusinya adalah kepada organisasi sehingga bisa bekerja maksimal, menghasilkan yang optimal untuk kepentingan bangsa dan negara ini,” ujar Suhardi Alius usai memberikan pembekalan  di Pusat Kepemimpinan Wikasatrian milik PT Wijaya Karya (Persero), Megamendung, Bogor.

Oleh sebab itu, kata mantan Kabaresrim Polri ini, dengan adanya pertemuan tersebut diharapkan para direktur SDM BUMN dan anak perusahaanya ini memiliki frame dan memiliki langkah-langkah strategis yang jelas dan baik untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Ini agar bagaimana supaya mereka bisa berkontribusi dengan baik. Dengan pemahaman tadi diharapkan mereka punya langkah yang strategis dalam rangka mempersiapkan semua personel-personelnya. Apabila orangnya baik, semuanya akan baik,” tutur mantan Sekretaris Utama (Sestama) Lemhanas ini.

Mantan Kapolda Jawa Barat ini mengatakan bahwa penyebaran paham radikal terorisme itu sendiri bisa masuk dari mana saja, tidak hanya di lingkungan BUMN, tetapi institusi TNI/Polri juga bisa dimasuki paham-paham tersebut.

Untuk itu, dia meminta para direktur SDM di semua instansi BUMN untuk dapat memberikan pemahaman wawasan kebangsaan yang baik dan membentengi instansinya

“Jangan sampai paham itu masuk dan bagaimana direktur SDM itu memberikan penempatan, mengevaluasi pegawainya. Kalau ada yang salah-salah dibenarkan, dididik kembali supaya mereka menjadi orang yang baik,” ujar pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini .

Oleh karena itu, menurut alumnus Akpol tahun 1985, semua pihak tidak hanya di lingkungan BUMN saja harus memiliki kesadaran bersama untuk menangkal paham-paham penyebaran paham-paham radikalisme itu.

“Tentunya ini menjadi kewaspadaan kita bersama, bukan cuma BUMN saja tetapi seluruh stakeholder masyarakat harus waspada terhadap paham-paham semacam itu yang akan mengganggu dan merusak keragaman dan kebinekaan kita,” ujar mantan Kepala Divisi Humas Polri ini

Kepala BNPT mengatakan bahwa apa yang dipaparkannya kepada para direktur SDM BUMN ini merupakan tindak lanjut dari apa yang telah dia sampaikan kepada para Chief Executive Officer (CEO) atau Direktur Utama (Dirut) BUMN sebelumnya di Lembang beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Rini Soemarno menginginkan para direktur SDM ini diberikan wawasan yang sama mengenai bahaya dari penyebaran paham radikalisme dan terorisme, termasuk bagaimana upaya pencegahannya.

“Bu Menteri beranggapan bahwa sangat penting juga untuk direktur SDM diberikan materi yang sama. Bu Menteri ingin mereka punya pemahaman yang utuh sehingga bisa betul-betul memverifikasi, menempatkan sesuai the right man on the right place dan sebagainya, termasuk kompetensi, ideologinya dan sebagainya,” ujar mantan Wakapolda Metro Jaya tersebut.

Sementara itu, Deputi Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN Hambra, S.H., M.H., memandang perlu para direktur SDM dari seluruh BUMN ini untuk diberikan pembekalan dari Kepala BNPT dikarenakan semua pembinaan masalah SDM yang ada di seluruh perusahaan BUMN itu ada di bawah tanggung jawab para direktur SDM tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Ir. Tumiyana, M.B.A. selaku tuan rumah acara mengatakan bahwa seluruh pimpinan di jajaran BUMN akan berupaya untuk mengimplementasikan pencegahan paham radikalisme dan terorisme di instansi perusahaanya masing-masing.***2***

Pewarta: Feru Lantara
Editor: D.Dj. Kliwantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat : Terorisme diperkirakan dibahas kembali dalam debat keempat

Jakarta (ANTARA) – Pengamat dari IPI Jerry Massie menyebut terorisme dan radikalisme diperkirakan akan dibahas kembali dalam debat capres keempat pada 30 Maret 2019 dengan tema ideologi, pemerintahan, keamanan, dan hubungan internasional, meskipun telah dibahas dalam debat perdana.

“Bisa jadi ini diangkat lagi kendati sudah dibahas pada debat sesi perdana. Pasalnya ada korelasi antara keamanan dan terorisme,” kata Pengamat politik dari Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Massie di Jakarta, Selasa.

Apalagi adanya penangkapan belasan terduga teroris dalam sebulan terakhir di lokasi yang berbeda-beda, menunjukkan adanya sel tidur teroris yang siap melakukan tindakan amaliah.

Penguatan keamanan di perbatasan serta laut untuk mencegah penyusupan teroris masuk, menurut Jerry, isu penting karena panjangnya garis perbatasan serta luasnya laut Indonesia.

“Laut kita perlu dijaga dan dikawal. Apalagi ISIS sudah kalah di Suriah takutnya mereka bermigrasi,” kata Jerry.

Paham radikal dan intoleran dinilainya mengganggu stabilitas keamanan di Tanah Air dan berpotensi menyebabkan perekonomian tidak stabil.

“Negara lain mau investasi, tetapi kalau keamanan lemah bisa saja mereka tak mau berinvestasi,” ujar Jerry.

Ada pun dalam kurun waktu 2017-2018, telah terjadi 17 insiden terorisme di Indonesia yang mengakibatkan 51 korban tewas dan 67 korban cedera.

Insiden terorisme yang terjadi di Indonesia sangat terpusat di wilayah Jawa dan sebagian besar korban tewas tersebut adalah masyarakat umum, aparat kepolisian dan pelaku penyerangan.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perusakan barang bukti pengatur skor diminta usut tuntas

Medan (ANTARA) – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Budiman Ginting, SH, meminta Satgas Anti Mafia Sepakbola Mabes Polri agar mengusut hingga tuntas kasus perusakan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus pengaturan skor.

“Perusakan sejumlah barang bukti yang ditangani penyidik Mabes Polri, diduga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku,” kata Budiman, di Medan, Selasa.

Oleh karena itu, menurut dia, kasus itu harus ditindaklanjuti secara hukum.
“Kasus tersebut agar diteruskan hingga ke penuntutan kejaksaan dan dilanjutkan ke pengadilan,” ujar Budiman.

Ia menyebutkan, perusakan barang bukti yang telah diberi garis polisi, merupakan pelanggaran hukum yang cukup berat dan juga perbuatan nekad.

Hal itu, diduga telah direncanakan oleh pelaku untuk menghilangkan barang bukti yang tengah ditangani Satgas Anti Mafia Sepakbola.

“Namun, perbuatan pelanggaran hukum tersebut, akhirnya terbongkar juga dan menahan pelakunya,” ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) itu.

Budiman mengatakan, perusakan barang bukti tersebut, untuk mengaburkan “menghilangkan” penyelidikan pengaturan skor karena diduga ada pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan kasus pengaturan skor, diproses secara hukum.

“Kita mendukung penyelidikan kasus pengaturan skor, hal tersebut sudah berlangsung cukup lama dan baru kali ini berhasil dibongkar,” katanya.

Sebelumnya, Joko Driyono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan barang bukti yang diduga terkait dengan kasus pengaturan skor pada Kamis 14 Februari 2019 yang dilanjutkan dengan penggeledahan apartemennya di Taman Rasuna, tower 9 lantai 18 unit 0918 C, Jalan Taman Rasuna Selatan, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya ruang kerja Jokdri di Kantor PSSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, juga digeledah pada Kamis, 14 Februari 2019.

Ia diduga merupakan aktor intelektual yang memerintahkan tiga orang, yaitu Muhammad MM alias Dani, Mus Muliadi alias Mus dan Abdul Gofar, untuk melakukan perusakan barang bukti di kantor Komisi Disiplin PSSI yang sempat digeledah Satgas Anti Mafia Sepakbola beberapa waktu lalu.

Dia memerintahkan ketiganya masuk ke ruangan yang telah diberi garis polisi dan melakukan perusakan barang bukti serta mengambil laptop yang diduga penyidik terkait kasus dugaan pengaturan skor.

Setelah lima kali menjalani pemeriksaan dalam status tersangka, Joko Driyono ditahan dengan dikenakan pasal 363 KUHP terkait pencurian dan pemberatan serta Pasal 232 tentang perusakan pemberitahuan dan penyegelan.

Selanjutnya, Pasal 233 tentang perusakan barang bukti dan Pasal 235 KUHP terkait perintah palsu untuk melakukan tindak pidana yang disebutkan di Pasal 232 dan Pasal 233. Serta Pasal 221 Jo 55 KUHP dengan ancaman penahanan tujuh tahun hukuman badan.

“Dalam proses pemeriksaan dari Januari hingga Maret baik sebagai saksi dan tersangka, dan beberapa kali yang bersangkutan tidak hadir maka setelah diperiksa sejak pukul 10.00 WIB dan gelar perkara pukul 14.00 WIB Satgas Anti Mafia Bola melakukan penahanan JD untuk keperluan proses penyidikan selanjutnya,” ujar Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Brigjen Pol Hendro Pandowo di Mabes Polri, Jakarta.

Hendro menyebut, penahanan Joko Driyono akan berlangsung selama 20 hari sejak tanggal 25 Maret 2019 serta diberlakukan pencekalan selama enam bulan. Penahanan Joko Driyono juga terkait laporan yang dibuat mantan Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani terkait kasus pengaturan skor Liga 3.

Baca juga: Polisi sebut keterlibatan Jokdri dalam pengaturan skor didalami
Baca juga: Pengacara: Belum ada vonis Jokdri terlibat pengaturan skor

Pewarta: Munawar Mandailing
Editor: Edy Sujatmiko
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Satgas Antimafia Bola akan panggil mantan bendahara PSSI

Sekarang sedang proses melengkapi keterangan saksi, dilakukan pemanggilan saksi nanti diteruskan proses pemberkasan. Saksi atas nama Berlinton

Jakarta (ANTARA) – Satgas Antimafia Bola Polri berencana memanggil mantan bendahara Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Berlinton Siahaan untuk dimintai keterangan pekan depan.

Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Syahar Diantono di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan pemanggilan Berlinton Siahaan yang juga mantan direktur utama PT Liga Indonesia Baru itu terkait kasus dugaan pengaturan skor pertandingan Madura FC melawan PSS Sleman.

“Sekarang sedang proses melengkapi keterangan saksi, dilakukan pemanggilan saksi nanti diteruskan proses pemberkasan. Saksi atas nama Berlinton,” tutur Syahar.

Dalam kasus dugaan pengaturan skor Madura FC lawan PSS Sleman dalam kompetisi Liga 2 tahun 2018 itu, sebelumnya satgas telah menetapkan mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Hidayat sebagai tersangka.

Ada pun Hidayat belum diperiksa karena mengaku sedang sakit dan dirawat di salah satu rumah sakit di Surabaya. Polri telah mengirim dokpol untuk memeriksa kondisi Hidayat apabila tetap dimungkinkan dilakukan pemeriksaan.

Mantan manajer PSS Sleman Sismantoro dan pelatih PSS Seto Nurdiyantoro pun telah diperiksa Satgas Antimafia Bola.

Sejumlah dokumen juga disita satgas saat dilakukan penggeledahan di rumah Hidayat yang berlokasi di Jalan Raya Klakah Rejo Surabaya pada akhir Januari 2019. Beberapa barang yang disita, antara lain buku rekening, dua unit “laptop” atau komputer jinjing, “flasdisk”, serta dokumen catatan pribadi lainnya.

Hidayat diduga mengatur pertandingan Madura FC lawan PSS Sleman dan menawarkan sejumlah uang mulai dari Rp100 juta kepada Manajer Madura FC Januar Herwanto. Ia merupakan tersangka pertama dari kasus mafia bola di Liga 2.

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: baru 111 anggota DPR sampaikan LHKPN

Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan baru 111 anggota DPR RI yang sudah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebelum batas waktu pelaporan pada 31 Maret 2019.

“Ada beberapa peningkatan sebenarnya untuk pelaporan kekayaan dari berbagai institusi kalau dilihat dari ikhtisar pelaporan ya. Untuk DPR itu sudah 111 anggota DPR yang laporkan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Direktorat Pendaftaran dan Penyelidikan (PP) LHKPN KPK sampai Selasa (26/3) pukul 12.00 WIB, dari 552 wajib lapor penyampaikan LHKPN anggota DPR RI, terdapat 111 yang sudah lapor dan 441 belum lapor.

“Ini artinya apa, masih ada sekitar 400 orang lagi anggota DPR yang belum melaporkan dan kami harap itu nanti bisa ditingkatkan kepatuhan terhadap undang-undang untuk LHKPN ini menjelang 31 Maret 2019,” ucap Febri.

Menurut Febri, dari identifikasi yang dilakukan pihaknya bahwa pada sistem penyampaikan LHKPN ada beberapa anggota DPR yang sudah mulai membuat draf.

“Jadi, di pelaporan (LHKPN) itu tidak harus langsung melaporkan pada saat membukanya tetapi bisa bertahap dibuat draf dulu kemudian baru submit besoknya sepanjang belum melewati 31 Maret 2019,” ucap Febri.

Selain itu, kata di, KPK juga berencana akan mengumumkan para anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah melaporkan kekayaannya.

“Nanti pada bulan April semua penyelenggara negara terutama di sektor legislatif karena konteksnya adalah untuk upaya bersama mewujudkan pemilu yang berintegritas dan masyarakat agar lebih mengenal calon-calon yang maju dalam pemilu nanti, maka pada bulan April kami akan umumkan siapa saja yang sudah melaporkan kekayaannya,” tuturnya.

Hal tersebut, ucap Febri, diharapkan menjadi informasi tambahan bagi masyarakat.

“Nanti masyarakat bisa melihat siapa yang sudah lapor, siapa yang belum lapor. Kalau tidak ada namanya di sana berarti belum lapor dan juga bisa melihat sebenarnya untuk daerah masing-masing, apakah kekayaannya wajar atau tidak wajar dibanding penghasilan yang sah,” kata dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019