Wakil Ketua DPRD Banjar dan ajudannya meninggal dalam kecelakaan tol Cipularang

Purwakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua DPRD Kota Banjar dan ajudannya meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di jalan Tol Cipularang Kilometer 94.800 wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Rabu.

Kasatlantas Polres Purwakarta AKP Ricky Adipratama, saat dihubungi di Purwakarta, mengatakan, kecelakaan maut itu melibatkan Toyota Kijang Innova Nopol Z-7-X dengan truk fuso Nopol Z-9102-HB.

Peristiwa kecelakaam itu terjadi pada Rabu, sekitar pukul 04.30 WIB. Saat itu, kendaraan Innova yang dikemudikan Galuh Jaya Santana melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Bandung menuju Jakarta.

Sesampainya di Kilometer 94.800, tiba-tiba kendaraan itu menabrak bagian belakang truk fuso yang ada di depannya.

“Kedua kendaraan itu sama-sama melaju di lajur satu atau lajur lambat,” katanya.

Ia mengatakan, kontur jalan di lokasi kejadian sedikit menikung dan menurun. Dugaan sementara, sopir Innova mengantuk. Sehingga, tak bisa mengantisipasi jarak dengan kendaraan yang ada di depannya.

Akibatnya, dua orang penumpang Innova meninggal dunia di lokasi kejadian.

Dua korban meninggal dunia, yakni Wakil Ketua DPRD Kota Banjar Anwar Hartono (52) serta ajudannya Dedi Wahyudi (45). Keduanya merupakan warga Kelurahan Mekarsari, Kecamatan/Kota Banjar.

Seorang korban yang mengalami luka-luka ialah sopir Innova, Galuh Jaya Santana. Korban meninggal dunia dan luka berat itu telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum MH Thamrin Purwakarta.

Baca juga: Cipularang macet panjang akibat kecelakaan beruntun

Baca juga: Korban meninggal kecelakaan beruntun Cipularang menjadi empat orang

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Imigrasi Mataram deportasi WNA

Petugas Imigrasi menghadirkan sejumlah warga negara asing (WNA) asal Cina yang diamankan di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, NTB, Rabu (23/1/2019). Petugas Imigrasi Kelas I Mataram mengamankan empat WNA asal Cina inisial JZ (40 tahun), SZ (32 tahun), MX (38 tahun) dan SZ (61 tahun) dan dideportasi karena telah terbukti menyalahi aturan keimigrasian yakni bekerja menggunakan izin tinggal bebas visa kunjungan ke Lombok. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww.

Ketua DPRD DKI Jakarta datangi KPK lapor harta kekayaan

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu untuk melaporkan harta kekayaannya atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Lapor LHKPN,” kata Prasetyo saat tiba di gedung KPK.

Saat dikonformasi alasannya tidak melaporkan melalui aplikasi e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN), ia mengaku agak sulit menggunakan aplikasi tersebut.

“Sudah pakai elektronik tetapi kan agak sulit, kita kesulitan cara pakainya. Ini kita manual ada koordinasi apa saja yang kurang,” ucap Prasetyo.

Namun, ia mengaku bahwa KPK sudah memberikan pelatihan soal pelaporan harta kekayaan melalui e-LHKPN tersebut.

“Sudah pernah ada. Kami pertama-tama meminta dari Fraksi PDI Perjuangan tetapi kan kami kesulitan cara memasukkannya, banyak sekali,” ujar dia.

Untuk diketahui, KPK pada Senin (14/1) lalu merilis kepatuhan pelaporan harta kekayaan pada 2018.

Pada legislatif tingkat provinsi terdapat tiga DPRD Provinsi yang tingkat kepatuhannya 0,00 persen antara lain DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perkembangan kasus jalan ambles di Gubeng Surabaya

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan (kanan) menunjukkan lokasi proyek pembangunan dekat bekas jalan ambles usai menyampaikan pernyataan kepada  media di kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/1/2019). Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan tiga tersangka dari dua perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas amblesnya Jalan Raya Gubeng, Surabaya. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/aww.

Pengadilan Timor Leste belum tentukan status nelayan NTT

Kupang (ANTARA News) – Pengadilan Timor Leste belum menentukan status hukum tiga nakhoda kapal nelayan asal Desa Pulau Buaya, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang ditangkap otoritas keamanan Timor Leste, Unidade Polisia Maritima (UPM) pada 19 Januari 2019.

“Dalam sidang hearing di Pengadilan Timor Leste terhadap tiga nahkoda kapal nelayan pada Selasa, (22/1), hakim belum mengambil keputusan sehingga ketiga nakhoda masih mendekam di sel tahanan,” kata Kepala seksi Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (PPSDP) Dinas Kelautan dan Perikanan NTT, Muhammad Saleh Goro kepada Antara di Kupang, Rabu.

Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan keputusan sidang hearing di Pengadilan Timor Leste dan nasib 18 nelayan Indonesia asal Desa Pulau Buaya, Kabupaten Alor, NTT.

Pada sidang hearing, hakim akan menentukan apakah alat bukti yang diajukan oleh penyidik telah memenuhi unsur pidana atau tidak.

“Apabila memenuhi unsur, maka ada dua kemungkinan yakni bisa ditahan, bisa wajib lapor, tetapi bila tidak memenuhi unsur, maka bisa dipulangkan, ucapnya, menjelaskan.

Saleh Goro menambahkan, hari ini, Rabu, pihak KBRI Dili melalui Atase Polri di KBRI Dili yang mendampingi ketiganya dalam persidangan, akan melakukan koordinasi dengan pengacara publiknya untuk mendorong hakim agar cepat mengambil keputusan yang membebaskan nelayan-nelayan Indonesia.

“Kami akan terus mengikuti setiap perkembangan penanganan kasus 18 nelayan NTT yang ditangkap di Timor Leste,” ujarnya.

Para nelayan itu ditangkap otoritas keamanan Timor Leste, Unidade Polisia Maritima (UPM) atas tuduhan membawa peralatan menangkap ikan yang dilarang oleh pemerintah di negara yang baru merdeka pada 2002 itu.

Baca juga: Australia pulangkan nelayan NTT

Baca juga: Cerita nelayan NTT, Australia juga tenggelamkan kapal

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Keluarga masih berharap pembebasan Abu Bakar Ba`asyir

Solo, Jateng, (ANTARA News) – Keluarga hingga saat ini masih berharap pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba`asyir dilakukan oleh pemerintah.

“Presiden kan sudah menyetujui adanya pembebasan tersebut atas dasar kemanusiaan,” kata Putra Abu Bakar Ba`asyir, Abdul Rochim Ba`asyir, saat dihubungi melalui telepon, Selasa (22/1).

Ia mengatakan jika memang ada keputusan mengenai pembatalan pembebasan tersebut, seharusnya yang berbicara adalah Presiden Joko Widodo.

“Jadi bukan menteri-menteri atau bawahannya yang lain. Yang awal bicara tentang pembebasan itu kan Presiden,” katanya lagi.

Dia mengatakan hingga saat ini Abu Bakar Baasyir masih berada di Gunung Sindur, Bogor. Sesuai dengan informasi yang diperolehnya, Abu Bakar akan dibebaskan Rabu ini.

Ia mengakui sejauh ini belum melakukan komunikasi dengan Yusril Ihsa Mahendra yang merupakan penasihat pribadi Presiden Joko Widodo. Yusril sendiri merupakan sosok yang berperan terkait rencana pembebasan Abu Bakar Ba`asyir oleh pemerintah.

“Saya kan komunikasinya dengan lapas, sejauh ini dari lapas juga belum ada statement (pernyataan, red) apa pun,” katanya pula.

Menurut dia, mengenai pembebasan Abu Bakar Ba`asyir tersebut, seharusnya tidak ada yang merasa dirugikan, termasuk Pemerintah Australia.

“Jangan begitulah, ini kan tidak ada yang dirugikan. Lagi pula beliau sudah tua,” katanya.

Bahkan ia memastikan Abu Bakar Ba`asyir tidak terlibat dalam kasus bom mana pun, termasuk Bom Bali 1 dan 2.

“Silakan dilihat, dari awal beliau tegas tidak terlibat dengan kasus bom mana pun,” katanya lagi.

Sebelumnya, hingga Selasa (22/1) siang, Pondok Pesantren Al Mukmin yang beralamat di Ngruki, Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Abu Bakar Ba`asyir.

Pejabat Humas Pondok Pesantren Al Mukmin Muchson mengatakan sejauh ini sudah melakukan sejumlah persiapan, di antaranya dari sisi kesiapan tempat penyambutan dan persiapan keamanan. Mengenai keamanan, pihaknya sudah bekerja sama dengan Polres Sukoharjo.

Ia mengatakan jika sesuai dengan jadwal awal, sesampainya di pondok Ustaz Abu akan masuk masjid untuk melakukan salat dua rakaat.

“Setelah itu masuk ke tempat tinggal beliau untuk bertemu dengan keluarga. Mengenai sambutan, kalau memungkinkan beliau akan memberikan sambutan,” katanya pula.

Baca juga: Presiden: Pemerintah taati hukum terkait pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir

Baca juga: Yusril cerita upaya pembebasan Abu Bakar Baasyir

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK memperpanjang penahanan tersangka suap putusan perkara perdata PN Jaksel

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Irwan, tersangka kasus suap terkait putusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan Tahun 2018.

“Penyidik hari ini melakukan perpanjangan penahanan terhadap salah seorang tersangka dalam kasus ini, yaitu I selama 30 hari di tingkat PN pertama mulai 27 Januari sampai 25 Februari 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/1) malam.

Selain itu dalam penyidikan kasus tersebut, KPK pada Selasa (22/1) memeriksa dua saksi untuk tersangka Arif Fitrawan (AF) seorang advokat, yaitu Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Wonosobo Totok Sapto Indrato dan Thomas Azali dari unsur swasta.

“Terhadap saksi Totok Sapto Indrato digali informasi dan penjelasan sesuai pengetahuan saksi tentang gugatan perdata yang diajukan,” kata Febri. 

Untuk diketahui, Totok sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas IA Khusus.

Sementara terhadap saksi kedua Thomas Azali yang merupakan pengacara pihak penggugat, KPK mengonfirmasi terkait penyerahan dokumen. 

Selain Irwan dan Arif Fitriawan, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya dalam kasus tersebut, yakni hakim PN Jakarta Selatan Iswahyu Widodo (IW), Muhammad Ramadhan (MR) sebagai panitera pengganti PN Jakarta Selatan dan seorang pihak swasta, Martin P Silitonga (MPS).

KPK menetapkan dua hakim, yaitu Iswahyu Widodo dan Irwan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera Muhammad Ramadhan karena diduga menerima suap sekira Rp650 juta dalam bentuk 47 ribu dolar Singapura (sekira Rp500 juta) dan Rp150 juta dari advokat Arif Fitrawan dan seorang pihak swasta Martin P Silitonga.

Pemberian suap dalam perkara ini terkait dengan penanganan perkara Nomor 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen dan turut tergugat PT. Asia Pacific Mining Resources (APMR) dan Thomas Azali agar majelis Hakim membatalkan perjanjian akuisisi PT Citra Lampia Mandiri (CLM) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara perdata tersebut didaftarkan di PN Jaksel pada 26 Maret 2018 dengan nomor perkara 262/Pid.G/2018/PN Jaksel dengan para pihak yaitu penggugat Isrulah Achmad dan tergugat Williem J.V. Dongen turut terguat PT APMR dan Thomas Azali.

Gugatan tersebut adalah gugatan perdata pembatalan perjanjian akuisisi PT CLM oleh PT APMR.

Selama proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat melakukan komunikasi dengan Muhammad Ramadhan selaku panitera pengganti PN Jaktim sebagai pihak yang diduga sebagai perantara terhadap majelis hakim yang menangani perkara di PN Jakarta Selatan.

Diduga terjadi aliran dana, yaitu pada 22 November 2018 terjadi transaksi transfer dari Martin P Silitonga ke rekening Mandiri atas nama Arif Fitrawan sebesar Rp500 juta. Selanjutnya pada 27 November 2018 Arif Fitrawan melakukan penarikan sebesar total Rp500 juta di 3 kantor cabang Mandiri.

Pada 27 November 2018, Arif menukar uang Rp500 juta tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura sebesar 47 ribu dolar Singapura. Arif pada hari yang sama lalu menitipkan uang sebesar 47 ribu dolar Singapura tersebut ke Muhammad Ramadhan untuk diserahkan kepada majelis hakim yang diberikan di rumah Muhammad Ramadhan.

Sebelumnya, majelis hakim telah menerima uang sebesar Rp150 juta dari Arif melalui Ramadhan untuk mempengaruhi putusan sela agar tidak diputus NO yang dibacakan pada bulan Agustus 2018 dan disepakati akan menerima lagi sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

NO maksudnya adalah agar gugatan tidak bisa diterima, sehingga penggugat ingin agar gugatan tetap dilanjutkan sampai pemeriksaan pokok karena gugatan yang sama sudah diajukan di Makassar dan diputus NO, maka penggugat pun mengajukan gugatan ke PN Jaksel dan berharap agar gugatan masuk ke pokok perkara. 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pelajar asing dominasi pemegang Kitas di Aceh

Banda Aceh (ANTARA News) – Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh menyebutkan warga negara asing (WNA) pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kitas di Provinsi Aceh masih didominasi pelajar.

“Pemegang Kitas di Aceh itu didominasi pelajar yaitu, mahasiswa dan santri,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, Irawan di Banda Aceh, Selasa.

Dia menjelaskan, WNA pemegang Kitas di provinsi paling barat Sumatera Aceh keseluruhan 550 orang terdiri dari, mahasiswa, santri, dan pekerja serta tenaga pengajar.

“Saya tegaskan, Imigrasi tidak melindungi WNA yang melanggar keimigrasian dan jika ada WNA yang melanggar keimigrasian akan kita tidak sesuai aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia,” kata dia.

Irawan mengaku Tim pengawas orang asing (Pora) bersama Imigrasi serta para pihak terkait lainnya sesuai UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Imigrasi akan menindak tegas setiap orang asing yang melakukan pelanggaran di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pasal 113 UU Imigrasi menyebut setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana penjara paling satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

Irawan mengatakan sanksi juga akan diberikan kepada mereka yang melindungi WNA.

Dia mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau melindungi atau memberikan pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada orang asing yang diketahui berada di wilayah Indonesia secara tidak sah akan dipidana.

Sesuai pasal 124 UU Imigrasi mereka dipidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200 juta.

Demikian halnya WNA yang izin tinggalnya habis akan dipidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp25 juta.

Baca juga: Borneo urus kitas pelatih dan pemain asing

Baca juga: BOPI catat 25 pemain tanpa KITAS

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Oknum polisi penembak warga lakukan upaya banding

Ambon (ANTARA News) – Brigadir Elianth R. Latuheru, oknum anggota Intelsus Polda Maluku yang menembak warga hingga tewas, melakukan upaya banding setelah dijatuhi vonis pemberhentian dengan tidak hormat dalam sidang kode etik Propam Polda.

“Vonis PTDH ini berlangsung sejak Kamis, (17/1) namun yang bersangkutan masih menyatakan banding,” kata Kabid Humas Polda setempat, Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Selasa.

Untuk itu Polda Maluku telah membentuk komisi banding yang beranggotakan Irwasda, Kepala Biro ESDM, Kabid Hukum, serta Kabid Propam Polda untuk menyidangkan permohonan banding tersebut.

Selain sidang profesi dan kode etik, pelaku juga menjalani proses hukum tindak pidana umum dimana berkas acara pemeriksaannya sudah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku.

“Proses penyerahan berkasnya ke kejaksaan sudah masuk tahap dua dan dinyatakan lengkap (P-21) sehingga dalam waktu dekat sudah bisa dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan untuk disidangkan,” tandas Kabid Humas.

Tersangka diproses dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan,pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan mengakibatkan kematian, dan pasal 359 KUHPKarena lalai mengakibatkan orang meninggal.

Pelaku bersama korban Vlegon Pitris dan empat teman lainnya sedang minum miras oplosan yang dibeli secara patungan dan diminum bersama-sama di perbatasan komleks Bere-bere dan Kayu Putih, Desa Soya Kecamatan Sirimau (Kota Ambon).

Ketika sedang minum dan diperkirakan sudah mabuk, pelaku kemudian mencabut pistol dari pinggangnya dan main main dengan Pistol tersebut dan seketika pistolnya meletus dan mengenai dada korban sehingga terjatuh.

Pelaku yang melihat korban tertembak segera memeluk korban dan berusaha memberikan pertolongan namun kondisi korban yang terlihat kritis sehingga bersama rekan rekannya kemudian berusaha membawa korban ke RSUD Dr. M. Haulusi Ambon namun nyawanya tidak tertolong.

Baca juga: Tito Karnavian sesalkan anak buahnya menembak di lubuklinggau

Baca juga: Polres Bolaang Mongondow gelar latihan penggunaan senjata

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengedar sabu sembunyikan dompet dalam mulut

Muara Teweh, Kalteng, (ANTARA News) – Kepolisian Resor Barito Utara, Kalimantan Tengah, menangkap Rizani Jali alias Jali (50) warga Desa Hajak Kecamatan Teweh Baru yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu.

“Tersangka ditangkap beserta sejumlah barang bukti sebanyak 13 paket sabu-sabu seberat 3,15 gram bruto disimpan dalam dompet kecil yang ditelan dalam mulutnya,” kata Kasat Narkoba Polres Barito Utara AKP Tugiyo, di Muara Teweh, Selasa.

Tersangka Jali ditangkap di sebuah warung Abu di Desa Sikui RT 03 Kecamatan Teweh Baru pada Selasa (22/1) sekitar pukul 15.00 WIB.

Penangkapan tersangka tersebut dilakukan setelah anggota Satresnarkoba Polres Barito Utara mengintai pelaku yang memang dicurigai sering menjual narkotika jenis sabu.

Ketika itu Jali sedang bermain kartu dan langsung ditangkap setelah berusaha melarikan diri.

Setelah berhasil dilumpuhkan kemudian badannya digeledah dan ditemukan dompet kecil di dalam mulutnya dan setelah dibuka ternyata berisi narkotika jenis shabu sebanyak 13 paket.

“Kemudian tersangka dibawa ke rumahnya untuk dilakukan pengembangan, namun tidak ditemukan narkotika lain, setelah itu kemudian dibawa ke kantor Satresnarkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” katanya.

Selain itu, polisi juga menemukan barang bukti lainnya diantaranya lima plastik klip kecil, bong, dua potongan sedotan plastik dan pipet kaca.

Selain itu juga dompet kecil warna colkat muda, kotak cutter, tas kecil warna hitam, potongan karet warna hijau dan HP merk Samsung type J Prime Gold.

Tersangka Jali dijerat Pasal 114 ayat (1) jo 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman hukuman maksimal 20 tahun.

“Kami akan terus mengembangkan kasus ini hingga para pelaku pengedar dan bandar lainnya bisa tertangkap,” ujarnya.

Baca juga: Dua pengedar sabu dibekuk di tol Sidoarjo

Baca juga: Polisi gagalkan penyelundupan 15 kilogram sabu-sabu asal Malaysia

Baca juga: Penyelundup narkoba asal Prancis kabur dari rutan

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang lanjutan Idrus Marham

Terdakwa kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1 Idrus Marham (kanan) menunggu untuk menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (22/1/2019). Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK. ANTARA FOTO/Dede Rizky Permana/aww.

Pencari fakta kasus Novel

Pencari fakta kasus Novel

Kepolisian telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tokoh masyarakat dan para ahli, untuk mengungkap fakta di balik penyerangan terhadap Novel Baswedan, penyidik KPK, pada 11 April 2017.

KPK identifikasi 20 DPRD Bekasi ke Thailand terkait Meikarta

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dibiayai berwisata ke Thailand terkait kasus suap pengurusan perizinan proyek Meikarta.

“Saat ini, teridentifikasi lebih dari 20 orang anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang mendapatkan pembiayaan jalan-jalan ke Thailand. Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Febri menyatakan bahwa dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi tersebut yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan bersifat kooperatif. 

“Beberapa di antaranya yang sudah diperiksa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya. Ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang. Kami hargai sikap kooperatif tersebut,” ucap Febri. 

Menurut Febri, jika memberikan keterangan tidak benar akan ada ancaman pidana sendiri.

“Jadi, kami ingatkan bagi anggota DPRD lain karena ini jumlahnya cukup banyak, kami ingatkan agar semuanya bersikap kooperatif,” ucap Febri.

Selain anggota DPRD Kabupaten Bekasi, KPK juga mengidentifikasi ada unsur staf Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kabupaten Bekasi yang turut dibiayai berwisata ke Thailand. 

Terkait hal itu, KPK pun pada Selasa memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap pengurusan Meikarta untuk tersangka Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY).

Tiga saksi itu, yakni mantan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Taih Minarno serta dua staf Sekretariat Dewan (Setwan) masing-masing Sartika Komala Sari dan Endang Setiani.

“Kami masih terus mendalami dan mengklarifikasi bagaimana proses dan pembiayaan perjalanan ke Thailand,” kata Febri. 

KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor (SMN).

Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).

Terdapat empat orang yang saat ini menjadi terdakwa dan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, yakni Billy Sindoro, Taryudi, Fitradjaja Purnama, dan Henry Jasmen Sitohang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

PSI: Kesetiaan NKRI dan Pancasila mutlak untuk Ba’asyir

Jakarta (ANTARA News) – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia Muhammad Guntur Romli mengatakan bahwa salah satu syarat wajib ustad Abu Bakar Ba’asyir dapat dibebaskan adalah menandatangani kesetiaan terhadap NKRI dan Pancasila.

“Kalau mau bebas bersyarat ya silahkan, tetapi ada syarat-syarat yang dia khususnya setia kepada NKRI dan Pancasila dan itu syarat yang mutlak harus dilakukan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, persyaratan tersebut jelas termaktub dalam UU No 12/1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, juga terdapat dua syarat sesuai dengan undang-undang.

Pertama mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Kedua bersedia membantu aparat kepolisian untuk membongkar jaringan teroris.

Bila ketiga syarat tersebut disetujui oleh Abu Bakar Ba’asyir, PSI mendukung kebijakan untuk pembebasan tersebut. Namun demikian, bila tidak, maka PSI menolak pembebasan tersebut.

Ia juga menegaskan, PSI menolak pemberian grasi kepada Abu Bakar Ba’asyir. “Kami juga menolak, kalau ada mekanisme lain, misalnya Presiden bisa memberikan grasi, kami menolak, kami sampaikan kepada Pak Jokowi tolong jangan berikan grasi kepada Ba’asyir,” katanya.

Sementara itu, Presiden Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan menaati hukum dan peraturan yang berlaku terkait rencana pembebasan bersyarat narapidana terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

“Ada mekanisme hukum yang harus kita lalui. Ini namanya pembebasan bersyarat, bukan pembebasan murni, pembebasan bersyarat. Nah syaratnya harus dipenuhi, kalau nggak, kan saya gak mungkin menabrak,” kata Presiden kepada media di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa.

Menurut Presiden, salah satu persyaratan dasar dalam pembebasan bersyarat yakni setia kepada NKRI dan Pancasila. Namun demikian, Ba’asyir enggan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI.

Presiden menjelaskan pemerintah terus mengkaji tentang pembebasan bersyarat bagi Ba-asyir tersebut.

“Apalagi ini situasi yang ‘basic’. Setia kepada NKRI, setia kepada Pancasila, sesuatu yang ‘basic’,” ujar Presiden.

Sebelumnya, Pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra saat menemui narapidana kasus teroris Abu Bakar Baasyir di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teroris Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengatakan Ustad Abu Bakar Ba’asyir akan dibebaskan.

Presiden juga menjelaskan rencana pembebasan bersyarat itu atas dasar kemanusiaan dikarenakan usia narapidana yang telah uzur.

Baca juga: Menkumham: ada syarat penting harus dipenuhi soal pembebasan Ba’asyir
Baca juga: Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir setelah kajian tuntas

Baca juga: Presiden perintahkan kajian mendalam terkait pembebasan Ustad Abu Bakar Ba’asyir

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Ganet Dirgantara
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Prosedur administrasi pembebasan Ahok diselesaikan di Lapas Cipinang

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menyatakan bahwa prosedur administrasi pembebasan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diselesaikan di Lapas Cipinang.

“Dia tidak mau bebas murni ya karena  dia mau pembebasan bersyarat, ya sudah kami keluarin dia tanggal 24 (Januari). Posedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako (Brimob),” kata Yasonna saat jumpa pers di gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa.

Namun, Yasonna belum bisa memastikan pada jam berapa Ahok akan dibebaskan dari Mako Brimob Depok.

“Kan dibilang jam kerja, tunggu saja kalau mau lihat. Saya mau janganlah dibesar-besarkan, biasa saja orang keluar dari Lapas kok dari menyelesaikan masa tahanannya, biasa ini,” ucap Yasonna.

Ahok telah divonis Pengadilan Negeri Jakarta Utara dua tahun pidana penjara dengan dakwaan Pasal 156 huruf a KUHP (penodaan agama). 

Sebelumnya, Kepala Bagian Humas Ditjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham Ade Kusmanto merinci bahwa Ahok ditahan per 9 Mei 2017 dan telah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi umum 17 Agustus 2018 selama dua bulan.

Pada 25 Desember 2018 diusulkan untuk mendapat remisi Natal 2018 selama satu bulan. “Jadi total remisi didapat tiga bulan 15 hari. Jika diperhitungkan sejak tanggal penahanan 9 Mei 2017 maka diperkirakan akan bebas pada Januari 2019,” kata Ade.

Pertimbangan pemberian remisi Natal ini karena Ahok berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Selain itu, Ahok juga tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam enam bulan terakhir.
Baca juga: Ahok akan tekuni bisnis minyak dan presenter talk show setelah bebas
Baca juga: Polri tidak beri pengamanan khusus saat Ahok bebas
Baca juga: Menkumham: hak Ahok bebas Januari 2019

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2019