MA wujudkan peradilan modern berbasis teknologi

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Agung pada 2018 berhasil mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi dengan meluncurkan aplikasi peradilan elektronik (e-court).

“MA menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sehingga memberikan payung hukum bagi implementasi aplikasi e-Court,” ujar Ketua MA Hatta Ali di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hal itu dikatakan oleh Hatta ketika memaparkan kinerja dan capaian MA dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan MA.

Lebih lanjut Hatta menjelaskan aplikasi peradilan elektronik ini dilengkapi dengan tiga fitur utama, yaitu pendaftaran perkara (e-Filing), pembayaran panjar uang perkara (e-Payment) serta penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-Summons).

Disamping aplikasi e-Court, MA dikatakan Hatta juga menyempurnakan pemanfaatan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0 secara nasional di empat lingkungan peradilan.

Sistem ini dijelaskan Hatta sudah terintegrasi dengan Direktori Putusan dan Sistem Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung, aplikasi SIPP Modul Gugatan Ekonomi Syariah, dan aplikasi SIPP Modul Gugatan Sengketa Pemilihan Umum.

Hatta kemudian menambahkan pemanfaatan sistem teknologi informasi tersebut dilakukan untuk mendorong terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hatta mengatakan hampir semua lini kerja di MA telah ditranformasikan secara digital, baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis. 

“MA telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan teknologi informasi secara terintegrasi di lingkungan MA dan empat badan peradilan di bawahnya,” jelas Hatta.

Hatta menjelaskan bahwa modernisasi pada bidang administrasi perkara merupakan upaya untuk mendorong percepatan dalam layanan peradilan, namun pada kenyataannya implementasinya terkendala peraturan hukum acara yang tidak kunjung diperbaharui sehingga menghambat peluang menggantikan proses lama yang sudah tidak efisien. 

Penyampaian Laporan Akhir Tahun MA ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo,  Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta sejumlah ketua MA negara-negara sahabat yaitu; Ketua MA Singapura Sundaresh Menon, Ketua Mahkamah Federal Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, dan Ketua MA Belanda Maarten Feteris.

Selain itu hadir pula sejumlah wakil ketua MA dari Kerajaan Qatar, dan wakil ketua MA Republik Sudan, serta para hakim agung dari Kerajaan Bahrain.

Baca juga: Ketua MA minta penyelesaian perkara dipercepat

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kejaksaan berperan penting awasi dana desa

Palembang (ANTARA News) – Kejaksaan berperan penting mengawasi dana desa agar alokasi penggunaan anggaran dari pemerintah pusat tersebut tepat sasaran.

“Kejaksaan harus memperketat pengawasan karena sudah ada perjanjian kerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Ramel Jesaja dalam seminar dan workshop Tata Kelola Pemerintahan Membangun Kemandirian Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Palembang, Rabu.

Dia menjelaskan, kejaksaan telah memprogramkan dalam pengawasan dana desa tersebut melalui “Jaga Dana Desa Untuk Masyarakat Desa”. Pengawasan tersebut untuk percepatan dan pemerataan pembangunan masyarakat desa.

Mengenai pengawasan itu sendiri bukan semata-mata melakukan tindakan tetapi juga upaya pencegahan, katanya.

Sebab penegakan hukum represif dilakukan dalam upaya pencegahan supaya penyelewengan tidak terjadi.

Mengenai potensi permasalahan hukum dalam penyaluran dana desa tersebut antara lain tahap pendistribusian dari pemerintah kabupaten kepada kepala desa.

“Tidak menutup kemungkinan adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan hanya dibagikan pada pendukung bupati atau partai politik,” katanya.

Selain itu, bisa saja terjadi korupsi dengan modus membuat rancangan anggaran biaya di atas harga pasar, membuat perjalanan dinas fiktif dan lain sebagainya.

Sementara mengenai upaya pencegahan, menurut dia, melakukan pelatihan kepada para kepala desa dan aparatur perangkat desa dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tersebut.

Selain itu melakukan edukasi kepada masyarakat dan mengikutsertakan warga serta lembaga terkait dalam pengawasan dana pemerintah pusat tersebut, ujar dia.

Baca juga: Jokowi: jangan main-main dengan dana desa

Baca juga: Papua Barat dorong pengawasan melekat dana desa

Baca juga: Wagub Sumsel minta pengawasan dana desa diperketat

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sidang putusan perkara Mahkamah Konstitusi

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi (kiri ke kanan) Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan Enny Nurbaningsih membacakan putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Majelis Hakim Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh gugatan permohonan pengujian undang undang tentang Advokat Pasal 16, Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat 2 frasa jenjang pendidikan dasar, Ketenagakerjaan Pasal 167 ayat 3 dan Pasal 168 ayat 1. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Risma minta kasus pembacokan anggota Satpol PP Surabaya diusut

Sudah diproses di kepolisian. Kita sudah tau siapa pelakunya. Kita punya alat untuk memantau. Sekarang pelakunya lari ke luar kota.”

Surabaya (ANTARA News) – Wali Kota Tri Rismaharini meminta kasus pembacokan seorang anggota Satpol PP yang saat melakukan penertiban di Pasar Keputran, Tegalsari, Surabaya pada Selasa (26/2) malam diusut tuntas.

“Sudah diproses di kepolisian. Kita sudah tau siapa pelakunya. Kita punya alat untuk memantau. Sekarang pelakunya lari ke luar kota,” kata Tri Rismaharini saat menggelar jumpa pers di rumah dinasnya, Rabu.

Diketahui korban bernama Tri Setia Bakti warga Bangong Ginayan yang bekerja sebagai anggota Satpol PP Kota Surabaya. Korban mengalami luka robek dibagian lengan kiri usai dibacok oknum preman di kawasan Pasar Keputran.

Risma menyayangkan ada anggota Satpol PP yang niatnya bekerja melakukan penertiban di Pasar Keputran malah menjadi korban pembacokan oleh preman setempat.

Padahal, kata dia, pihaknya sudah memberikan waktu kepada pedagang untuk melakukan bongkar muat barang dagangan di Jalan Keputran pada jam-jam tertentu karena jalan tersebut masih digunakan untuk umum.

“Kita tidak mematikan usaha pedagang di Pasar Keputran. Tapi semua itu kan harus diatur. Semua itu ada aturannya. Kalau gitu rusak seisi kota ini,” katanya.

Ia sudah menyampaikan kepada Kepala Satpol PP Surabaya agar meminta pengamanan kepada pihak kepolisian dan Garnisun pada saat patroli ke Pasar Keputran. Hal ini dikarenakan petugas Satpol PP tidak boleh membawa senjata api. “Izinnya sulit kalau pegang senjata kan harus tes psikologi dulu,” katanya.

Untuk memberikan rasa aman, lanjut dia, saat ini sudah dibangun 11 pos pengamanan yang selama ini diindikasikan banyak tindak kriminalitas. “Sudah berkali-kali saya sampaikan tolong berhati-hati. Jaga kota ini supaya aman,” ujarnya.

Meski demikian, Risma mengatakan petugas Satpol PP sudah dibekali “handy talky” (HT) atau alat komunikasi radio dua arah dengan melakukan penyampaian pesan oleh pengguna secara bergantian. “Kalau ada orang memakai senjata tajam langsung bisa minta bantuan melalui 112 agar segera ditindaklanjuti,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya Irvan Widyanto menyatakan pihaknya sudah melaporkan salah seorang anggotanya yang menjadi korban pembacokan pada saat melakukan penertiban di Pasar Keputran ke Polrestabes Surabaya.

Irvan menegaskan bahwa peristiwa pembacokan di Pasar Keputran tersebut tidak menyurutkan nyali anggota Satpol PP, melainkan sebaliknya semakin meningkatkan pengamanan dan penertiban di pasar yang berada di jantung Kota Surabaya itu.

“Kami tidak takut, kami akan tetap berkomitmen Pasar Keputran harus tetap dijaga dan ditertibkan agar pedagang tidak meluber ke luar ?dan mengganggu ketertiban,” ujarnya.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolda Sumsel sebutkan delapan modus penyelewengan dana desa

Palembang (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyebut terdapat delapan modus penyelewenangan dana desa berdasarkan hasil penelusuran polisi terhadap kasus-kasus hukum yang menjerat kepala desa.

Zulkarnain dalam seminar dan “workshop” nasional “Tata Kelola Pemerintah Desa, Membangun Kemandirian Desa melalui Bumdesa” di Palembang, Rabu, mengatakan, pertama yakni membuat rancangan anggaran di atas harga pasar, kedua mengklaim pembangunan fisik yang dibangun dengan dana proyek lain sebagai proyek dana desa.

Ketiga, meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan. Keempat, pemungutan atau pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan/kabupaten, kelima yakni penggelembungan honor perangkat desa dan alat tulis kantor.

Keenam, memungut pajak atau restribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak. Ketujuh, permainan kongkalikong dalam proyek yang didanai dana desa, dan kedelapan yakni membuat proyek fiktif yang dananya dibebankan ke dana desa.

Atas tindakan penyelewengan dana desa ini, ia mengatakan Polda Sumsel telah menyidik tujuh kasus pada tahun 2018.

Untuk itu, pada 2019, Polda Sumsel sedapat mungkin menekan angka penyelewengan ini dengan pengawasan untuk pencegahan dan penindakan untuk memberikan efek jera.

“Peran Polri di sini sangat jelas, yakni membuat jangan sampai ada penyelewengan. Kami libatkan para Bhabinkamtibmas yang bekerja sama dengan Babinsa,” ujarnya.

Kades Tersangka

Belum lama ini, seorang oknum kepala desa di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, ditetapkan polisi menjadi tersangka karena diduga menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi yakni membeli mobil dan biaya berobat istri.

Tersangka ZU (41) ditetapkan tersangka (27/2) karena diduga kuat menggunakan dana desa pencairan tahap pertama sebanyak Rp359 juta untuk keperluan pribadinya.

Bahkan kepala desa di Desa Ulak Lebar ini hanya menggunakan sekitar Rp20 juta untuk pembangunan jembatan. Pekerjaan ini juga dilakukan agar kendaraannya itu bisa melintas mengingat jalan rusak parah.

Sama halnya Kepala Desa Kotaraya Darat Kecamatan Pajar Bulan Kabupaten Lahat, AJ juga kedapatan menggunakan dana desa untuk keperluan pribadi. Ia pun ditetapkan polisi menjadi tersangka pada 24 Januari 2019.

Kepala desa ini mengaku menggunakan uang dana desa tersebut untuk jalan-jalan atau travelling ke luar kota ke Jakarta dan Bengkulu. Selain itu, juga digunakan untuk hobinya memancing, hingga digunakannya untuk biaya pesta pernikahan keponakannya di desa.

Berdasarkan hasil penyidikan pihak kepolisian, perbuatan tersangka merugikan negara Rp473.004.697 dari total anggaran sebesar Rp586.978.000.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mantan Ketua YLBHI apresiasi pembebasan ABK “Miss Gaunt”

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen mengapresiasi kinerja sejumlah pihak yang berpartisipasi dalam pembebasan lima dari delapan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Miss Gaunt yang sempat ditahan di dalam kapal di perairan Ghogha, India. 

“Alhamdulillah berkat perhatian dan dukungan masyarakat serta teman-teman media, masalah ini bisa mendapat prioritas dari Kemenlu,” kata Patra, di Jakarta, Rabu. 

Miss Gaunt merupakan kapal yang dimiliki Nordav BV, perusahaan yang dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada perusahaan India.

Lima ABK tersebut tiba di Indonesia sejak Sabtu 23 Februari 2019 atas bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI. Begitu tiba di Bandara, para ABK tersebut disambut pihak keluarga, termasuk dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Bareskrim Polri.

Patra mengingatkan, sudah semestinya memang setiap permasalahan yang dihadapi tenaga kerja Indonesia di luar negeri menjadi perhatian pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, sejak awal politikus Partai Hanura ini pun memberi perhatian terkait persoalan ini, termasuk bertemu dengan keluarga ABK, dan meminta pemerintah untuk turun tangan.

Caleg Partai Hanura dari dapil DKI Jakarta 2 yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri ini menegaskan komitmennya untuk ikut memperjuangkan pembebasan para ABK.
 
Patra pun sempat mengkritisi DPR RI yang menurutnya kurang bersuara terkait persoalan ini.

“ABK dan Buruh Migran merupakan konstituen anggota DPR RI daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Sayangnya, para petahana DPR RI dari dapil ini kurang lantang dan nyaring bersuara,” ucap Patra.

Sebelumnya, delapan orang WNI ini menandatangani Seafarers Employment Agreement (Sea) sebagai komitmen awal untuk bekerja sebagai ABK Miss Gaunt pada 12 April 2018. Kapal ini milik Nordav B.V, sebuah perusahaan pelayaran dari Belanda.

Miss Gaunt berlayar hingga ke Afrika dan pada September 2018 kapal tersebut sudah berada di perairan India. Sedianya, ke-8 WNI ini hanya bekerja sampai 12 Juli 2018 namun akhirnya tak bisa terwujud.

Belakangan diketahui Nordav dinyatakan pailit dan mempunyai utang kepada sebuah perusahaan India. Perusahaan India ini kemudian meminta pengadilan untuk menahan kapal Miss Gaunt. Hingga berujung putusan Pengadilan Tinggi Gujarat India, yang memerintahkan untuk menahan kapal termasuk para ABK-nya pada 20 September 2018. Sejak itulah ke-8 WNI ini belum bisa kembali ke Tanah Air.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Terdakwa pemberi suap pimpinan-anggota DPRD Kalteng dituntut 2,5 tahun

Jakarta (ANTARA News) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan untuk tiga terdakwa pemberi suap Rp240 juta untuk pimpinan dan anggota DPRD Kalimantan Tengah. 

Pemberian suap itu dilakukan agar tidak dilakukan rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencemaran limbah sawit.
   
“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing 2 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” kata JPU KPK Budi Nugraha saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Tiga terdakwa itu, yakni Wakil Direktur Utama PT SMART Tbk yang juga Direktur PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) Edy Saputra Suradja, Willy Agung Adipradhana selaku Direktur Operasional Sinar Mas wilayah Kalimantan Tengah IV, V dan Gunungmas/Chief Executive Officer (CEO) Perkebunan Sinar Mas 6A Kalimantan Tengah-Utara.

Kemudian, Teguh Dudy Syamsuri Zaldy selaku Department Head Document and License Perkebunan Sinar Mas untuk wilayah Kalimantan Tengah-Utara.

Adapun hal yang memberatkan para terdakwa adalah tidak mendukung program pemerintah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, dan mempunyai tanggungan keluarga.

Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU KPK, Edy Saputra Suradja memberi uang sebesar Rp240 juta kepada Borak Milton selaku Ketua Komisi B DPRD provinsi Kalteng dan Punding Ladewiq H Bangkan selaku Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng melalui Edy Rosada dan Arisavanah, keduanya anggota Komisi B DPRD Kalteng.
   
Suap itu dilakukan bersama-sama dengan Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy. 
   
Dalam dakwaan terungkap bahwa pada pertemuan 17 Oktober 2018 di ruang Komisi B antara anggota Komisi B DPRD Kalteng dengan petinggi PT BAP bahwa ada permintaan uang kepada PT BAP dari anggota Komisi B.
   
Saat itu, Punding Ladewiq menyampaikan untuk memenuhi keinginan Teguh Dudy, ada harga yang harus dipenuhi sebesar Rp300 juta. 

Selanjutnya diputuskan oleh Borak Milton “Ya kalo kawan-kawan, ya 20 juta lah”, maksudnya jatah untuk masing-masing anggota Komisi B sebesar Rp20 juta dengan jumlah seluruh anggota 12 orang sehingga total permintaan sebesar Rp240 juta.
   
Uang itu ditujukan agar Komisi B membantu permasalahan PT BAP dan meluruskan berita di media massa terkait temuan hasil kunjungan itu, tapi tidak dicapai kata sepakat karena Borak Milton tetap menginginkan RDP membahas temuan itu.
   
Atas permintaan Borak tersebut, Teguh menyampaikan akan berkoordinasi dan meminta persetujuan Willy Agung. Willy lalu melaporkannya ke Edy Saputra Suradja yang meminta persetujuan Jo Daud Dharsono selaku Komisaris Utama PT BAP yang juga Direktur Utama PT SMART Tbk.

Namun Jo Daud Dharsono menyampaikan menyetujui pemberian uang kepada Komisi B DPRD Kateng asal ada jaminan tertulis dari Komisi B mengenai sejumlah masalah yang dihadapi PT BAP.
   
Teguh lalu menghubungi Borak Milton pada 19 Oktober 2018 dengan mengatakan “Pak Wily kan udah sampaikan ke Presdir, jadi intinya beliau itu udah siap aja, cuma kira-kira apa ya jaminan kita depannya, maksudnya pegangan tertulisnya gitu..”.
   
Borak menjawab tidak dapat memberikan jaminan tertulis namun dapat menjamin RDP tidak dilaksanakan serta akan memberikan “press release” bahwa setelah dilakukan invetigasi tidak ada ditemukan pelanggaran lingkungan oleh PT BAP.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sambut baik kepatuhan LHKPN sebagai syarat promosi hakim

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik soal kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu syarat promosi hakim di jajaran Mahkamah Agung (MA).

“KPK menyambut baik apa yang disampaikan oleh Ketua MA setelah acara penyampaian Laporan Tahunan MA Tahun 2018, khususnya menjadikan kepatuhan LHKPN sebagai salah satu syarat promosi hakim di jajaran Mahkamah Agung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut, kata Febri, diharapkan disertai dengan kesadaran pada penyelenggara negara di jajaran MA dan tindakan yang tegas secara internal jika ada penyelenggara negara yang tidak menyampaukan LHKPN sesuai aturan yang berlaku.

“Untuk tahun 2018 lalu, pada pelaporan periodik pertama terdapat lebih dari 11 ribu penyelenggara negara di MA yang belum melaporkan LHKPN sehingga tingkat kepatuhan masih pada angka 47,58 persen,” ucap Febri.

KPK pun mengharapkan pada sisa waktu menjelang 31 Maret 2019, instruksi yang kuat dari pimpinan MA dapat meningkatkan angka pelaporan LHKPN 2019. 

KPK pun, kata dia, menyampaikan terima kasih pada 3.226 penyelenggara negara di MA yang telah melaporkan kekayaannya per26 Februari 2019 ini dan diharapkan ebih dari 20 ribu penyelenggara negara lainnya juga dapat melaporkan menjelang batas waktu 31 Maret 2019 ini.

“Jika ada kendala dalam proses pelaporan, termasuk penggunaan sistem online dapat menghubungi KPK di ‘Call Center’ 198. Pelaporan saat ini lebih mudah dilakukan melalui website: https://elhkpn.kpk.go.id,” kata Febri.

Berdasarkan data Direktorat Pelaporan LHKPN KPK, tingkat kepatuhan LHKPN penyelenggara di MA untuk menyerahkan LHKPN-nya pada 2018 sebesar 47,58 persen dari total 22.249 wajib lapor dengan rincian sudah lapor 10.585 orang dan belum lapor 11.664 orang.

Sedangkan pada 2019, tingkat kepatuhannya sebesar 13,64 persen dari total 23.647 wajib lapor dengan rincian sudah lapor 3.226 orang dan belum lapor 20.421 orang.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Menkumham usulkan KTP-e WNA dan WNI dibedakan

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) dapat dibedakan baik dari segi warna maupun bentuk.

“Memang saya kira ke depan harus dibedakan kartu tanda penduduk antara WNA dengan WNI, kami sarankan ke pihak administrasi penduduk jangan sampai KTP-e untuk WNI sama seperti untuk orang asing,” ujar Yasonna di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Yasonna mengatakan hal tersebut setelah beredar gambar KTP-e milik warga negara asing yang bentuk dan warnanya sama seperti KTP-e milik warga negara Indonesia. 

Membedakan kartu identitas antara WNA dengan WNI ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis dalam administrasi kependudukan.

“Kalau petugas administrasi kependudukan tidak cermat misalnya, WNA itu bisa dapat paspor Indonesia nanti,”  jelas Yasonna.

UU Administrasi Kependudukan telah mengatur, WNI serta orang asing yang telah memiliki izin tinggal atau telah menikah di Indonesia wajib memiliki KTP-e, namun tidak berarti memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan WNI.

“Jadi meskipun WNA punya KTP-e tidak berarti dia punya hak politik yang sama dengan WNI,” jelas Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan klarifikasi bahwa meskipun WNA memiliki KTP-e, yang bersangkutan tetap tidak boleh ikut memilih dalam Pemilu.

“Sekali lagi itu hanya kartu tanda penduduk, karena dalam konstitusi juga disebutkan ada  penduduk WNI dan WNA,” ujar Yasonna.

Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tegaskan tiada WNA pemilik KTP elektronik masuk DPT

Baca juga: Dukcapil hentikan penerbitan KTP-e WNA sampai pemilu selesai

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Harun gantikan Farida jadi Kakanwil Kumham Sulbar

Jakarta (ANTARA News) – Direktur Pembinaan Napi dan Latihan Kerja Produksi Ditjen Pemasyarakatan, Harun Sulianto, resmi menjabat Kakanwil Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat, menggantikan pejabat lama Andi Farida yang memasuki purna bakti.       

Siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan Menkumham yang di wakili Staf Ahli Bidang Polkam di acara serah terima jabatan di Mamuju, Rabu, mengatakan agar pejabat baru melakukan sinergitas dan kolaborasi dengan Gubernur dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan tugas kantor wilayah, seperti harmonisasi peraturan daerah, pelayanan hukum fidusia , kenotariatan, kekayaan intelektual, layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Sementara itu Gubernur Sulbar Andi Ali Baal Masdar, mengatakan bahwa selama ini Kanwil Kumham Sulbar bersama dengan Pemda melakukan harmonisasi rancangan perda dan pencanangan kabupaten peduli hak asasi manusia.

Ke depan Gubernur Andi Ali berharap agar warga binaan pemasyarakatan dapat bekerja selesai menjalani pidana, karena itu perlu dibekali keterampilan selama dibina di lapas.

Baca juga: Kemkumham: kesadaran masyarakat tentang hak paten perlu ditingkatkan

Baca juga: Ratusan karya narapidana dipamerkan di Museum Keramik

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Neneng Yasin didakwa terima Rp10 miliar terkait Meikarta

Bandung (ANTARA News) – Terdakwa yang juga Bupati Bekasi non aktif, Neneng Hassanah Yasin menjalani sidang perdana terkait perkara suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, Rabu.

Dalam sidang perdana tersebut, Jaksa dari KPK Dody Sukmono mengungkapkan bahwa terdakwa Neneng Hassanah Yasin menerima aliran dana terkait suap perizinan pembangunan kawasan terpadu Meikarta sebesar Rp10,8 milliar dan 90 ribu dolar Singapura.

Selain Neneng, sidang perdana tersebut juga menghadirikan terdakwa dari jajaran Pemkab Bekasi, yaitu Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi yang diduga turut membantu memuluskan perizinan proyek tersebut.

Para terdakwa tersebut diduga mendapatkan uang suap dari pejabat PT Lippo Cikarang dengan jumlah yang berbeda-beda.

“Para terdakwa telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp16.182.020.000 dan 270 ribu dolar Singapura,” ujar Jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung.

Dalam rinciannya Jaksa menyebutkan terdakwa Jamaludin menerima Rp1,2 miliar, terdakwa Dewi Tisnawati menerima Rp1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, terdakwa Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp952 juta dan terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp700 juta.

Jaksa juga dalam persidangan menyebutkan adanya aliran dana ke Sekda Jawa Barat, Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang masih belum berstatus sebagai tersangka.

“Di dalam dakwaan kami uraikan ada enam peristiwa pemberian dan itu akan kami uji didalam persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya sudah disidangkan,” kata Jaksa.

Ia mengatakan, fakta-fakta di persidangan terdakwa Billy Sindoro Cs akan menjadi pertimbangan di perkara sidang Neneng sebagai terduga penerima uang suap tersebut.

“Sementara perkara sebelumnya kan sudah kita tuntut, sudah kita uraikan fakta-fakta persidangannya, itu akan menjadi pertimbangan di perkara yang ini,” katanya.

Neneng serta terdakwa lainnya didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, nama Bos Lippo Group, James Riady kembali disebut jaksa saat sidang perdana dengan terdakwa Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin beserta empat terdakwa lainnya.

Peran James disebutkan oleh jaksa pernah menemui Neneng dan mengajukan sejumlah perizinan mendirikan bangunan terkait dengan proyek Meikarta.

“Pertemuan tersebut membicarakan tentang perkembangan perizinan pembangunan Meikarta,” kata Jaksa dalam dakwaannya.

Jaksa menyebut James bersama terdakwa Billy Sindoro menemui Neneng sekitar Januari 2018. Selanjutnya pada sekitar Mei 2018, Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa Utama mengajukan permohonan IMB untuk proyek Meikarta sejumlah 53 apartemen dan 13 basement.

Dalam proses itu, jaksa menduga ada proses tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuapan yang diduga dilakukan oleh pihak Meikarta kepada jajaran Pemkab Bekasi.

“(Suap diberikan) agar para terdakwa (Neneng beserta yang lainnya) memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB kepada PT Lippo Cikarang melalui PT Mahkota Sentosa, yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta,” kata Jaksa KPK.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Dua tersangka suap dana perimbangan Arfak dicegah ke luar negeri

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

“Dalam proses penyidikan dugaan penerimaan suap terkait dengan Pengurusan Dana Perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak dengan tersangka SKM, KPK telah mengirimkan surat pada imigrasi untuk melakukan pelarangan ke luar negeri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu. 

Dua tersangka yang dicegah itu, yakni  anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman (SKM) dan Pelaksana Tugas dan Penanggung Jawab Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Natan Pasomba (NPA).

Adapun jangka waktu pencegahan dua tersangka itu untuk enam bulan ke depan, terhitung sejak 21 Januari 2019.

KPK telah menetapkan keduanya sebagai tersangka pada 7 Februari 2019. Namun, KPK belum menahan keduanya.

Dari proses penyelidikan yang dilakukan sejak Oktober 2018 itu, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka.

Tersangka Sukiman selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019 diduga menerima sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

Atas perbuatannya, Sukiman disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Sedangkan, tersangka Natan Pasomba selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak diduga memberi sesuatu, hadiah, atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. 

Atas perbuatannya, Natan Pasomba disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Pihak Pemkab Pegunungan Arfak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengajukan dana Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. 

Dari sejumlah uang tersebut, ungkap Saut, Sukiman diduga menerima sejumlah Rp2,65 miliar dan 22 ribu dolar AS. Sukiman diduga menerima suap ini antara Juli 2017 sampai dengan April 2018 melalui beberapa pihak sebagai perantara.

Dari pengaturan tersebut, akhirnya Kabupaten Pegunungan Arafak mendapatkan alokasi DAK pada APBN-P 2017 sebesar Rp49,915 miliar dan mendapatkan alokasi DAK pada APBN 2018 sebesar Rp79,9 miliar.

Baca juga: KPK geledah tiga lokasi terkait kasus dana perimbangan Pegunungan Arfak

Baca juga: KPK panggil tiga saksi kasus suap dana perimbangan Pegunungan Arfak

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA minta dispensasi syarat hakim pajak

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali meminta Komisi Yudisial (KY) untuk memberikan dispensasi terhadap syarat rekrutmen hakim agung khusus pajak.

“Kami minta kepada KY kalau bisa ada dispensasi yang penting calon hakim agung tersebut punya latar belakang hukum, kalau S2 dari ekonomi ya silahkan,” ujar Hatta di Gedung Jakarta Convention Center pada Rabu.

Hatta mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat permohonan kepada KY yang memiliki wewenang untuk melaksanakan seleksi calon hakim agung (CHA).

Dalam surat tersebut MA memohon supaya dalam setiap seleksi CHA, KY juga dapat membuka seleksi untuk hakim agung kamar Tata usaha negara khusus pajak.

“Kami mohon kalau bisa ada hakim agung dari pajak, karena perkara pajak setiap tahun meningkat bahkan sampai ribuan perkara pajak yang sampai di MA,” jelas Hatta. 

Hingga saat ini hanya ada satu hakim agung khusus pajak di MA, sementara perkara pajak yang masuk ke MA terus mengalami peningkatan.

“Setidaknya ada tiga hakim agung khusus pajak, selama ini hanya ada satu,” ujar Hatta.

Pada Kamis (10/1) Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyerahkan empat nama calon hakim agung (CHA) 2018 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo untuk mendapatkan persetujuan.

KY menetapkan empat CHA dianggap memenuhi syarat dan layak untuk dimintakan persetujuan kepada DPR, yaitu: Ridwan Mansyur dan Matheus Samiaji di kamar Perdata, Cholidul Azhar di kamar Agama, dan Sartono di kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak. 

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pameran kampung hukum

Aksi teaterikal pelanggaran kode etik hakim pada Pameran Kampung Hukum di Jakarta, Rabu (27/2/2019). Mahkamah Agung menggelar Pameran Kampung Hukum 2019 yang mengangkat tema Menuju Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

Sidang perdana Neneng Hasanah Yasin

Terdakwa kasus dugaan suap perizinan Meikarta Neneng Hasanah Yasin menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019). Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin didakwa menerima suap sebesar Rp16 miliar dan SGD 270 ribu terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/wsj.


Presiden dukung MA kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan

Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan, peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi

Jakarta (ANTARA News)  –  Presiden Joko Widodo mendukung langkah terobosan Mahkamah Agung yang diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan Indonesia. 

“Sebelumnya banyak yang berangggapan bahwa hukum dan peradilan Indonesia bisa diperjualbelikan, peradilan perdata mahal, lama, rumit, dan sulit dieksekusi,” kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam Sidang Pleno Istimewa MA dengan agenda Laporan Tahunan MA Tahun 2018 di Jakarta Convention Center, Rabu. 

Presiden juga menyebutkan banyak yang beranggapan bahwa yang berkuasa adalah mafia kasus, mafia peradilan. Dan banyak masyarakat yang beranggapan keadilan tidak akan pernah ditemukan di ruang-ruang pengadilan. 

“Tapi saya yakin dengan perbaikan, pembaruan, reformasi, sistem peradilan yang ada di Indonesia secara konsisten oleh MA, semua anggapan negatif tersebut akan mulai berubah,” kata Jokowi dalam Sidang Pleno Istimewa yang dipimpin Ketua MA M Hatta Ali.  

Presiden berharap suatu ketika masyarakat akan merasakan secara nyata bahwa keadilan dapat terwujud di ruang pengadilan. 

“Saya sebagai Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada MA untuk melakukan perbaikan pembaharuan sistem peradilan,” katanya. 

Jokowi percaya dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Mahkamah Agung dan seluruh lembaga terkait maka kita akan segera mewujudkan cita-cita negara hukum. 

Dengan sinergi yang kuat, semua bersama-sama melanjutkan reformasi sistem hukum yang berkeadilan, pemberantasan mafia peradilan dan tindakan tegas kepada pelaku korupsi di lingkungan peradilan. 

“Dengan sinergi yang kuat, kita akan segera menciptakan kepastian hukum yang turut bentuk iklim usaha yang positif dan memberi kemajuan kepada ekonomi Indonesia,” kata dalam acara yang juga dihadiri Wapres M Jusuf Kalla. 

Dalam kesempatan itu,  Presiden Jokowi mengapresiasi MA yang mulai menerapkan layanan menggunakan teknologi informasi yaiti e-court. 

Ia menyebutkan melalui penerapan teknologi itu pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran panjer uang perkara juga secara elektronik, demikian juga dengan pemberitahuan pemanggilan persidangan, dilakukan secara elektronik.

“Penerapan sistem teknologi informasi dalam penanganan perkara tentu saja akan bisa mempercepat terwujudnya layanan peradilan yang sederhana, yang cepat, dan dengan biaya ringan,” katanya. 

Namun Presiden juga berharap penerapan e-court juga sebagai jalan untuk memunculkan transparansi yudisial dan sekaligus memberikan kultur baru yang bisa memotivasi pada SDM di lingkungan peradilan untuk semakin inovatif dalam melakukan perubahan-perubahan. 

Pada awal pidatonya Presiden Jokowi menyampaikan selama kepada MA yang di era transparansi dan akuntabilitas ini secara konsisten terus menyelenggarakan laporan tahunan, menyampaikan kepada publik berbagai program kerja, capaian dan tantangan-tantangan yang dihadapi. 

“Penyampaian laporan tahunan adalah bukti tradisi yang sangat baik, bukan hanya menyangkut transparansi, tapi juga tradisi introspeksi diri untuk melakukan perbaikan, untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar keadilan betul-betul hadir semakin nyata,” katanya. 

Sebagai negara besar, kata Jokowi,  Indonesia punya potensi besar, sumber daya alam yang kaya, sumber daya manusia yang kuat, dan potensi ekonomi yang luar biasa.

Namun harus diakui semua potensi tersebut belum optimal didayagunakan, salah satunya adalah karena berbagai permasalahan di bidang hukum. 

Dalam empat tahun ini, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah, seperti pemberantasan korupsi dan pungli, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta reformasi birokrasi.

Baca juga: Presiden apresiasi terobosan MA berdampak positif ke ekonomi

Baca juga: Presiden-Wapres hadiri sidang pleno MA
 

Pewarta: Agus Salim
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

MA: Indonesia alami kekurangan tenaga hakim

Jakarta (ANTARA News) – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menyatakan bahwa pengadilan di Indonesia pada saat ini sedang mengalami kekurangan tenaga hakim.

“Indonesia sekarang alami kekurangan tenaga hakim, jangankan pengadilan baru, pengadilan di daerah pun banyak yang mohon ijin supaya diijinkan bersidang dengan hakim tunggal,” ujar Hatta di Gedung Jakarta Convention Center, Rabu.

Permintaan pengadilan di daerah untuk bersidang dengan hakim tunggal karena banyak pengadilan yang hanya diisi oleh tiga hakim, sementara perkara yang masuk jumlahnya meningkat, ungkap Hatta.

“Apalagi kalau hakimnya perempuan kemudian hamil, seperti di satu daerah pernah terjadi hakimnya dua perempuan dan hamil maka keduanya tidak bisa kerja karena cuti hamil,” tambah Hatta.

Untuk mengatasi kekurangan hakim di pengadilan-pengadilan daerah tersebut, maka Hatta menerbitkan surat ijin sidang dengan hakim tunggal.

“Strateginya, saya terpaksa menerbitkan surat ijin bersidang dengan hakim tunggal, kalau tidak begitu tidak sidang-sidang nanti,” jelas Hatta.

Hatta menambahkan surat ijin tersebut diterbitkan sesuai dengan permintaan pengadilan yang hanya memiliki tiga orang pejabat hakim, yaitu satu hakim ketua dan dua hakim anggota.

Lebih lanjut Hatta mengatakan pada saat ini MA sedang melaksanakan pelatihan untuk sekitar 1.600 calon hakim yang dinyatakan lolos rekrutmen calon hakim pada 2018.

“Kalau mereka selesai pendidikan mudah-mudahan kita bisa isi semua pengadilan baru dan pengadilan yang kekurangan hakim,” ujar Hatta.

Hatta pun berharap rekrutmen calon hakim dapat dilaksanakan setiap tahunnya, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hakim yang sudah memasuki masa purnabakti.

“Kalau bisa tiap tahun juga ada rekrutmen para pegawai MA, Karena banyak pengadilan yang jabatan struktural kosong karena tidak ada SDM,” pungkas Hatta.

Baca juga: IKAHI keluhkan Indonesia kekurangan hakim pada Presiden

Baca juga: Pengadilan kekurangan 1.400 hakim

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Mahfud MD bahas pemberantasan korupsi dengan pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA News) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu membahas soal pemberantasan korupsi dengan pimpinan KPK.

“Kami bicara tentang banyak hal terutama pemberantasan korupsi ke masa depan karena ada perkembangan baru dalam modus korupsi itu,” kata Mahfud di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Namun, Mahfud menyatakan bahwa dalam pertemuan itu tidak spesifik membahas soal kasus korupsi.

“Banyak yang dibahas tidak spesifik. Saya diundang untuk diskusi di sini jadi saya diskusikan. Tanggal berapa itu saya diundang untuk semacam FGD (Focus Group Discussion), saya diskusikan apa isu utama, semacam itu saja,” ucap Mahfud.

Ia juga mengatakan bahwa dalam pertemuan itu juga tidak membahas penuntasan kasus yang mandek di KPK.

“Oh semua secara umum lah, tidak spesifik menyebut kasus,” ujar Mahfud.

Selain itu, kata dia, penanganan korupsi sektor pada sektor swasta juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

“Itu juga didiskusikan bagaimana mewadahi secara hukum di swasta, itu kan banyak korupsi di swasta. Misalnya, pabrik obat memfasilitasi dokter tertentu agar setiap ada pasien, obatnya itu. Itu kan melanggar undang-undang persaingan usaha,” kata Mahfud.

Baca juga: Ingat KPK, ingat teror pemberantasan korupsi

Baca juga: TII: Arah pemberantasan korupsi tepat tapi lamban karena politis tak didukung

Baca juga: Mahyudin: Metode pemberantasan korupsi perlu diperbaiki

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksan lanjutan Joko Driyono

Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono bersiap menjalani pemeriksaan di Ditkrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Joko Driyono diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola Polri dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan bola Liga 2 dan Liga 3. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

MA gelar Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan

Jakarta (ANTARA News) – Mahkamah Agung menggelar Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan 2018, yang diikuti seluruh pimpinan MA, para hakim agung, hakim ad hoc di lingkungan MA, serta ketua pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Sidang Pleno Istimewa yang digelar di Balai Sidang Jakarta, Rabu (27/2) ini dibuka Ketua MA, Hatta Ali.

“Laporan tahunan ini merupakan agenda rutin yang diselenggarakan MA dalam Sidang Pleno Istimewa, yang merupakan laporan kinerja dan capaian sepanjang tahun,” ujar dia, ketika membuka Sidang Pleno Istimewa.

Paparan laporan kinerja dan capaian sepanjang tahun ini dia katakan juga menjadi sarana evaluasi internal selama kurun waktu satu tahun terakhir. “Laporan tahunan ini memiliki dua fungsi yaitu fungsi akuntabilitas keluar dan akuntabilitas ke dalam,” kata dia.

Fungsi akuntabilitas keluar sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Sementara fungsi akuntabilitas ke dalam dijadikan sarana evaluasi bagi lembaga peradilan dan tolak ukur, sejauh mana MA dan badan peradilan di bawahnya melaksanakan reformasi birokrasi dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. 

Lebih lanjut Hatta menyampaian laporan tahunan ini mengangkat tema “Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”, mengingat banyak program kerja dan kebijakan MA pada 2018 yang  diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi.

Sidang Pleno Istimewa ini dihadiri Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, sejumlah pimpinan lembaga negara,  kementerian,  sejumlah ketua MA negara sahabat, dan para duta besar negara sahabat.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil 12 saksi kasus suap jasa konsultansi di Jasa Tirta II

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil 12 saksi dalam penyidikan kasus suap terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta (PJT) II Tahun 2017.

KPK total telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Utama Perum Jasa Tirta II, Djoko Saputra, dan seorang ahli psikologi, Andririni Yaktiningsasi.

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi untuk tersangka DS terkait kasus suap pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, di Jakarta, Rabu.

12 saksi itu, yakni Kepala Divisi P3 PJT II, Esthi Pambangun, karyawan PJT II, Endarta, Manajer Bantuan Hukum Sekper PJT II, Firman, Kepala Divisi SDM di PJT II periode Januari 2017-Juli 2017, Saur Saragih, Dirut PT Dua Ribu Satu, Pangripta Andrian Tejakusuma, Dirut PT Bandung Management and Economic Center (BMEC), Sutisna.

Selanjutnua staf pada PT BMEC Achmad Khaerudin, Andririni Yaktiningsasi, seorang mahasiswi, Lintang, konsultan bernama Faizal, seorang pegawai swasta bernama Astrut, dan Ketua Tim Anak Perusahaan PJT II, Andrijanto.

Dalam penydikan kasus itu, KPK terus mendalami kerugian negara terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di Perum Jasa Tirta II Tahun 2017.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Kapolri perintahkan Kapolda siaga kebakaran hutan

425 Views

ANTARA – Untuk mencegah  kebakaran hutan dan lahan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta  semua kapolda di Kalimantan untuk bersiap melakukan pencegahan dan penindakan. Tito juga mengevaluasi kesiapan dan pengamanan Pemilu 2019.

Satgas Antimafia Bola kembali periksa Plt Ketum PSSI

Jakarta (ANTARA News) – Penyidik Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola mengagendakan kembali pemeriksaan Pelaksana tugas Ketua Umum PSSI Joko Driyono terkait dugaan perusakan barang bukti pengaturan skor pertandiangan sepak bola pada Rabu.

“Nanti kita tunggu saja,” kata Ketua Tim Media Satgas Antimafia Bola Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Rabu.

Argo menyatakan agenda pemeriksaan Joko sebagai tersangka yang menyuruh beberapa orang untuk menghilangkan barang bukti.

Agenda pemeriksaan terhadap Joko Driyono tersebut merupakan yang ketiga kali, namun hingga saat ini polisi belum menahan petinggi PSSI tersebut.

Selain itu, penyidik juga akan meminta keterangan lanjutan terhadap mantan Komisi Eksekutif PSSI Hidayat yang telah ditetapkan tersangka.

Penyidik mendalami soal dugaan pengaturan skor pada beberapa pertandingan sepak bola yang sudah dilaksanakan di Indonesia.
Sebelumnya, Polri telah menjelaskan kronologi penetapan Joko Driyono sebagai tersangka berawal dari ditetapkannya terlebih dahulu tiga tersangka lainnya.

Baca juga: Satgas Antimafia Bola tetapkan mantan pejabat PSSI sebagai tersangka

Pewarta: Taufik Ridwan
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Vonis bandar 30.000 ekstasi

Lima terdakwa bandar 30.000 ekstasi (dari kiri) Gita Hermawan, Ahmad Affandi, Tengku Darbi, Kaharuddin dan Zulkairi, menjalani sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa di Pengadilan Negeri Dumai di Dumai, Riau, Selasa (26/2/2019). Jaksa menuntut Ahmad Affandi  dan Kaharuddin hukuman penjara seumur hidup dan Gita Hermawan hukuman penjara selama 20 tahun serta kedua rekannya Tengku Darbi dan Zulkairi masing-masing 18 tahun penjara. ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid/aww.

Aktor intelektual di balik mutilasi WNI di Malaysia sedang diburu

Jakarta (ANTARA News) – Seorang aktor intelektual di balik mutilasi dua korban warga negara Indonesia (WNI) di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, sedang diburu Polisi Diraja Malaysia (PDRM) yang sudah mengantongi indentitasnya.

“Aktor intelektual masih dalam pengejaran satu orang,” tutur Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Dua orang warga negara Pakistan yang diamankan PDRM hingga kini tetap mengelak sehingga tanpa saksi dan pengakuan, PDRM belum berani melimpahkan kasus itu ke kejaksaan, meski sudah mengumpulkan alat bukti.

Sejauh ini dua orang yang ditemui korban di Malaysia itu diduga sebagai pelaku pembunuhan dan mutilasi, tetapi PDRM perlu menangkap aktor intelektual untuk memberikan kesaksian terlebih dulu.

Apalagi dua warga negara Pakistan itu mempunyai masalah keimigrasian sehingga penahanannya dialihkan ke Badan Reserse Kriminal PDRM dan menjadi tersangka kasus lain, bukan tersangka mutilasi WNI.

Sementara salah satu dari dua korban mutilasi di Sungai Buloh, Selangor, Malaysia, dipastikan merupakan warga negara Indonesia (WNI) setelah tim Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis) Polri mengidentifikasi sidik jari korban.

Sedangkan untuk satu lagi korban perempuan belum teridentifikasi dan proses pembuktiannya akan dilakukan melalui pencocokan DNA dengan ayah biologis korban.

Berdasarkan keterangan keluarga korban, Nuryanto yang merupakan pengusaha tekstil bersama stafnya Ai Munawaroh, berangkat ke Malaysia pada 17 Januari untuk urusan bisnis, tetapi keluarga kehilangan kontak pada 22 Januari 2019.

Baca juga: Salah satu korban mutilasi di Malaysia dipastikan WNI

Baca juga: Polri gandeng Interpol usut WNI asal Bandung korban mutilasi di Malaysia

Baca juga: Indonesia bantu identifikasi korban mutilasi di Malaysia

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK dalami dua hal terhadap saksi kasus proyek jalan di Bengkalis

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dua hal terhadap lima saksi terkait kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Pertama, informasi terkait proses pengadaan dari proyek peningkatan jalan itu.

“Karena proses pengadaan peningkatan jalan di Bengkalis ini, kami duga ada kerugian keuangan negara yang cukup signifikan sehingga tentu saja perlu didalami prosesnya untuk melihat lebih jauh dugaan perbuatan melawan hukum di sana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Kedua, kata Febri, lembaganya mendalami kepada para saksi soal aspek harga wajar dari proyek peningkatan jalan tersebut. 

“Jadi, informasi yang diketahui saksi terkait kebutuhan memfinalisasi kerugian keuangan negara dan perhitungan harga wajar itu juga didalami tadi dari pemeriksaan saksi,” ucap Febri.

Lima saksi yang diperiksa itu, yakni Bupati Bengkalis Amril Mukminin, pemilik PT Everest International Romi Robindi Lie, operasional lapangan PT Mawatindo Road Construction Johan serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Thjin Franky Tanujaya dan Doso Prihandoko.

Kelimanya diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction Hobby Siregar (HOS). 

Selain Hobby, KPK juga telah menetapkan satu tersangka lainnya, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai Provinsi Riau M Nasir (MNS).

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

M Nasir yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Hobby Siregar diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negata atau perekonomian negara dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

Keduanya melanggar Pasal 2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Sindikat tampung TKI ilegal di Kepri sebelum dikirim ke Malaysia

Batam (ANTARA News) – Polda Provinsi Kepulauan Riau menyatakan sindikat penyelundupan tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia memanfaatkan Kepri sebagai tempat penampung dari daerah asal sebelum dikirim ke Malaysia sebagian besar melalui jalur tidak resmi.

“Sindikat ada perekrut, penampung dan pengirim. Perekrut ada di wilayah luar Kepri, sebagian besar di NTB, NTT, Jatim–paling banyak dari Madura–dan Jabar,” tutur Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kepri Kombes Pol Hernowo Yulianto di Batam, Selasa.

Dari sejumlah lokasi perekrutan itu, calon TKI ilegal kemudian diterbangkan ke Kepri, yakni sebagian besar di Batam, dan disiapkan tempat penampungan yang mengurus administrasi dan keperluan untuk diberangkatkan ke Malaysia.

Setelah keperluan untuk pemberangkatan selesai diurus, dalam beberapa hari calon TKI diserahkan kepada pihak pengirim.

Hernowo mengatakan terdapat dua jalur pengiriman, yakni jalur resmi yang datang ke Malaysia melalui imigrasi dengan alasan melancong serta tidak resmi melalui pelabuhan-pelabuhan tikus.

“Modus kedua sering terjadi kecelakaan karena jalur tidak resmi mengirim banyak orang dan kapasitas kapal tidak mencukupi,” tutur dia.

Setelah dilakukan penggagalan, penegakan hukum atau pun penyelamatan, korban selanjutnya dipulangkan ke daerah asal korban dengan menggandeng Dinas Sosial Kepri karena jumlah calon TKI yang banyak.

Ada pun pada 2017, kasus TKI ilegal di Kepri sebanyak enam kasus dengan sembilan tersangka dan 113 korban, sementara pada 2018 terdapat sembilan kasus dengan 15 tersangka dan 200 korban.

Untuk kasus tindak pidana perdagangan orang di Kepri, selama 2017 terdapat empat kasus dengan tujuh tersangka dan 11 korban, sedangkan pada 2018 meningkat, terdapat enam kasus dengan sembilan tersangka dan 18 korban.

Baca juga: 18 TKI Sampang meninggal di luar negeri sepanjang 2019

Baca juga: Malaysia usir 156 WNI bekerja ilegal di Sabah ke Nunukan

Baca juga: Ibadah haji jadi modus operandi TKI ilegal

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah: Aturan dalam UU BPK kebijakan terbuka

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah yang diwakili Kepala Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, Tio Serepina Siahaan, berpendapat pengaturan dalam Pasal 5 ayat (1) UU BPK mengenai periodisasi dan masa jabatan anggota BPK merupakan kebijakan hukum yang bersifat terbuka.

“Ketentuan tersebut merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan yang ada,” ujar Tio di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Tio mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili Pemerintah dalam sidang lanjutan uji UU BPK, yang diajukan oleh seorang anggota BPK, Rizal Djalil.

Pemerintah kemudian mengingatkan bahwa MK dalam Putusan Nomor 26/PUU-VII/2009, menyatakan MK tidak mungkin membatalkan undang-undang jika norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai “legal policy” oleh pembentuk undang-undang. 

“Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, MK tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional,” ujar Tio.

Oleh karena itu Pemerintah memandang ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang BPK tidak dapat dipermasalahkan atau diujikan  sebagaimana diminta oleh pemohon.

Rizal Djalil selaku pemohon melakukan uji materiil Pasal 5 ayat (1) frasa “untuk satu kali masa jabatan” yang tertuang dalam UU 15/2006 (UU BPK).

Adapun pasal tersebut berbunyi  bahwa anggota BPK memegang jabatan lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pemohon mendalilkan, semangat pembatasan Presiden hanya maksimal dua periode, adalah mencegah berulangnya otoriternya kekuasaan pada satu tangan, sehingga hal tersebut seharusnya tidak berlaku untuk anggota BPK.

Hal ini disebabkan karena BPK bukanlah kekuasaan yang dipegang satu tangan, melainkan oleh sembilan orang yang berkerja secara kolektif kolegial (Pasal 4 ayat (1) UU BPK) dan juga bukanlah pemegang kekuasaan pemerintahan yang menguasai seluruh lini militer, penegakan hukum hingga sektor ekonomi sumber daya alam.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Irene Irma

Tersangka Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (26/2/2019). Irene Irma menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap kepada pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.

Wijaya sebut BPK perpanjangan tangan DPR

Jakarta (ANTARA News) – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat I Gusti Agung Rai Wijaya mengatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan perpanjangan tangan DPR untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. 

“Ini disebabkan karena DPR tidak mempunyai perangkat untuk melakukan pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara, sehingga jabatan anggota BPK bukan pejabat birokrasi, melainkan pejabat politik yang dipilih oleh DPR,” ujar Wijaya di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Wijaya mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili DPR RI sebagai pembuat kebijakan, dalam sidang lanjutan uji UU 15/2006 (UU BPK).

Wijaya menjelaskan di antara pemerintah dan anggota panitia kerja, tidak terjadi perdebatan ketika membahas ketentuan Pasal 5 ayat (1), khususnya frasa “untuk 1 (satu) kali masa jabatan” dalam UU BPK.

Pembahasan Pasal 5 ayat (1) mengenai masa jabatan anggota BPK pada saat itu mengacu pada jabatan Presiden yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. 

“Rumusan Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006 merupakan dampak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden,” papar Wijaya.

Kendati demikian, dalam penerapannya jabatan anggota BPK tidak dapat disamakan dengan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, karena kewenangan Presiden dan Wakil Presiden melekat pada diri personal. 

“Sementara kewenangan anggota BPK itu bersifat kolektif kolegial,” jelas Wijaya.

Oleh sebab itu menghilangkan frasa “untuk satu kali masa jabatan” pada Pasal 5 ayat (1) UU 15/2006 dinilai DPR tidak akan mengurangi hak hukum warga negara lainnya. 

“Karena DPR akan membuka kesempatan pendaftaran calon anggota BPK seluas-luasnya dan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi anggota BPK,” pungkas Wijaya.

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perairan Kepulauan Riau jalur sindikat peredaran narkoba internasional

Batam (ANTARA News) – Perairan Kepulauan Riau merupakan jalur para sindikat narkoba internasional yang sebagian besar dari Malaysia dengan tujuan di antaranya Filipina, Myanmar dan sejumlah daerah di Indonesia.

Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri Kombes Pol K Yani Sudarto di Batam, Selasa, mengatakan kasus peredaran narkoba meningkat pada 2018 dengan barang bukti total yang ada di Kepri lebih dari dua ton.

Dari jumlah itu, yang disidik sendiri oleh Polda Kepri lebih dari 100 kuintal dengan jenis sabu yang paling banyak.

“Lintasan ini (Kepri) dipecah, sebagian dari produk tersebut disalurkan ke Filipina dari yang sudah kami tangkap. Ada ke Myanmar, di sini transit,” kata Yani Sudarto.

Kondisi geografis Kepri yang berada di jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dengan 1.975 pulau dan 101 pelabuhan tradisional menarik sindikat memasukkan barang haram itu melalui Kepri.

Selain itu, tenaga kerja Indonesia (TKI) sering dimanfaatkan untuk membawa narkoba saat kembali ke Indonesia dengan iming-iming uang jutaan hingga puluhan juta, tergantung banyaknya barang yang dibawa.

Ia mencontohkan dalam kasus terakhir yang terungkap pada 25 Februari 2019, seorang warga negara Indonesia asal Lombok membawa 100 gram sabu dalam tubuhnya setelah diiming-imingi akan dibayar sebesar Rp10 juta dari Malaysia ke Lombok kembali.

Menghadapi sindikat internasional tersebut, pihak kepolisian bekerja sama dengan polisi negara lain, seperti Polisi Diraja Malaysia untuk menangkap dan membongkar sindikat narkoba internasional itu.

“Kami berhadapan dengan Angkatan Laut Singapura. Kapal patroli biasa sampai seperti itu berhadapan dengan Malaysia PDRM kerja sama ke sini dua kali,” ucap dia.

Baca juga: Kejari Batam musnahkan 90.209 kemasan kosmetik

Baca juga: Sinergi TNI-Polri tingkatkan penerimaan negara

Baca juga: Pemerintah luncurkan Program Nasional Penertiban Kawasan Batam

Pewarta: Dyah Dwi Astuti
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

WWF berharap vonis setimpal bagi pembunuh harimau di Riau

Teluk Kuantan (ANTARA News) – Organisasi perlindungan satwa World Wildlife Fund (WWF) berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dapat menjatuhkan vonis yang sesuai peraturan terhadap terdakwa pembunuh tiga harimau sumatera di Provinsi Riau.

Humas WWF Program Riau, Syamsidar kepada Antara di Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Selasa mengatakan hal tersebut menjelang pembacaan vonis bagi terdakwa Falalini Halawa yang diagendakan pada Rabu besok (27/2).

“Kami berharap majelis hakim bisa menegakkan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya. Bagaimana pun, harimau adalah satwa dilindungi dan telah terjadi pelanggaran undang-undang konservasi,” katanya.

Halawa (41) menjadi terdakwa tunggal dalam perkara pembunuhan harimau yang dilakukan dengan cara menjerat di areal perkebunan Desa Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuansing, September 2018 lalu.

Sesuai agenda, terdakwa akan menjalani sidang putusan setelah menyampaikan pembelaan atau pledoi hari ini. Pembelaan itu dibacakan terdakwa di hadapan ketua majelis hakim Reza Darmawan Pratama setelah sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) setempat menuntut Halawa dengan hukuman 4,5 tahun penjara.

Syamsidar menilai majelis hakim telah memiliki pertimbangan tersendiri, terutama berdasarkan fakta-fakta persidangan yang berjalan guna mengadili perkara tersebut.

Lebih jauh, Syamsidar mengatakan yang terpenting dalam penanganan seluruh perkara ini adalah WWF berharap seluruh aparat penegak hukum dapat intensif melakukan penindakan pelanggaran satwa liar ke pelaku yang lebih besar.

“Ancaman satwa liar itu karena ada jaringan lebih besar. Sementara leve `ground` itu hanya yang bertahan hidup,” ujarnya.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Yogi Saputra SH dalam pembelaan mengatakan Halawa tidak pernah berniat sekalipun untuk menjerat harimau. Justru, dia mengatakan Halawa hanya berupaya melindungi perkebunan ubi dan pisang di sela-sela perkebunan sawit yang ia jaga dari hama Babi.

“Tidak ada niat untuk menjerat harimau, apalagi membunuhnya,” kata Yogi.

Selain itu, Yogi juga mengatakan terdakwa tidak pernah mendapat informasi akan keberadaan harimau di lokasi perkebunan dia berada. Dia menyebut di lokasi tersebut sama sekali tidak ada papan informasi dari pemerintah yang menyebutkan menjadi pelintasan harimau.

“Tidak ada papan pemberitahuan dari BKSDA bahwa di sana merupakan pelintasan harimau. Tidak pernah dia mendengar informasi ada harimau juga,” jelasnya.

Selain itu, pada saat harimau itu terjerat, Yogi mengatakan justru terdakwa langsung melapor ke Polisi. “Setelah dia melaporkan, dia dibawa Polisi Kehutanan dan justru jadi tersangka,” urainya.

Halawa sebelumnya diamankan Balai Penegakan Hukum Wilayah II Sumatera Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Halawa selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka pemasang jerat yang membunuh seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) betina dan dua janin dalam perut harimau tersebut. Halawa sebenarnya berasal dari Kabupaten Nias Selatan dan tinggal di Desa Pangkalan Indarung karena bekerja sebagai penjaga kebun kelapa sawit dan ubi di sana. Ia mengklaim terpaksa memasang jerat untuk melindungi tanaman dari hama babi.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK konfirmasi anggota DPR Sukiman terkait aliran dana

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman terkait aliran dana dalam kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

KPK pada Selasa memeriksa Sukiman sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (TK) dalam penyidikan kasus suap tersebut. 

“Hari ini, penyidik mengonfirmasi pengetahuan saksi terkait pengelolaan anggaran DAK 2017 di DPR RI terkait kasus suap DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016 dan dugaan aliran dana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Usai diperiksa, Sukiman mengaku tidak tahu soal kasus yang menjerat Taufik Kurniawan tersebut. 

“Saya jelaskan semua, saya tidak tahu soal apa yang terkait dengan Pak Taufik Kurniawan,” kata Sukiman.

Ia pun juga mengaku tidak pernah mendengar ada arahan dari Taufik Kurniawan soal proses penganggaran DAK fisik untuk alokasi Kabupaten Kebumen itu.

“Tidak pernah,” ucap Sukiman.

Untuk diketahui, Sukiman juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus lainnya, yakni suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK limpahkan empat tersangka suap proyek SPAM ke penuntutan

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan proses penyidikan ke tahap penuntutan terhadap empat tersangka suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

“Hari ini, dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti, dan empat tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan SPAM TA 2017-2018 di Kementerian PUPR ke penuntutan atau tahap dua,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Empat tersangka itu, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Keempatnya diduga sebagai pihak pemberi dalam kasus tersebut.

Febri mengatakan empat tersangka itu dijadwalkan akan menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap 80 orang saksi untuk empat tersangka tersebut. 

Unsur saksi, yakni PNS pada Kementerian PUPR, Priority Banking Manager PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Outlet Prioritas Jakarta Kelapa Gading Boulevard, pegawai/ Project Manager PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP), Direktur PSPAM, pensiunan atau anggota Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Kementerian PUPR.

Selanjutnya, mantan PNS/staf pada Direktorat Pengembangan SPAM, mantan Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur PT WKE, Komisaris PT Minarta Dutahutama, Direktur Keuangan PT WKE staff Sales Administration Division PT Sentul City. 

Kemudian, mantan Direktur Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum, bagian Keuangan PT WKE dan PT TSP, Direktur Operasional PDAM Donggala, PNS pada Kementerian PUPR, staf Keuangan PT WKR, Direktur Proyek PT WKE.

KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK sita rumah-tanah pejabat Kementerian PUPR terkait kasus proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita rumah dan tanah dari Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Kementerian PUPR dalam penyidikan suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018.

“Kemarin penyidik telah lakukan penyitaan rumah dan tanah seorang Kasatker di Kementerian PUPR di Taman Andalusia, Sentul City dengan estimasi nilai Rp3 miliar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Selain itu, kata Febri, sebanyak 55 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM yang dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) di sejumlah daerah telah mengembalikan uang.

“Mengembalikan uang secara bertahap ke KPK dengan nilai total sekitar Rp20,4 miliar, 148.500 dolar AS, dan 28.100 dolar Singapura,” ucap Febri.

KPK pun menghargai pengembalian uang tersbeut yang berikutnya disita dan dimasukkan dalam berkas penanganan perkara yang sedang berjalan.

Untuk diketahui, KPK total telah menetapkan delapan tersangka terkait kasus tersebut. Diduga sebagai pemberi, yakni Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Polisi tetapkan tiga ibu kampanye hitam di Karawang tersangka

Bandung (ANTARA News) – Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan ketiga orang di dalam kasus video kampanye hitam dan ujaran hoaks terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-KH Ma`ruf Amin, menjadi tersangka.

“Kaitannya sekarang proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Karawang yang tetap dibantu oleh Polda Jabar dalam hal ini Ditkrimum maupun Ditkrimsus terkait dengan putusan dari Bawaslu tentang dugaan laporan awal,” kata Kabidhumas Polda Jawa Barat Trunoyudo Wisnu Andiko di Mapolda Jawa Barat di Kota Bandung, Selasa.

Saat ini, ketiganya berinisial ES, IP dan CW tersebut berasal dari Kabupaten Karawang yang sudah ditahan di Polres Karawang sejak ditetapkan sebagai tersangka.

Menurut Trunoyudo hingga saat ini kepolisian sudah mengantongi alat bukti untuk membantu proses penyidikan.

“Sekarang kami sudah ada `device` masing-masing pihak perannya, ada dua orang memberikan suatu kata-kata dalam video tersebut dan mengunggah melalui media sosial,” ucapnya.

Ia mengatakan dalam video tersebut berisi pembicaraan yang nantinya akan ditranskrip kedalam bentuk digital forensik.

Sehingga nantinya pihaknya akan meminta keterangan dan pendapat ahli terkait isi video tersebut.

“Wujud keasliannya kita lihat video tersebut dan kita akan minta keterangan dan pendapat ahli terkait hukum pidana juga dengan UU ITE, juga tentang bahasa yang dimaksud,” tuturnya.

Kepolisian menjerat ketiga tersangka tersebut dengan Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 15 UU RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat orang saksi dihadirkan pada persidangan Ahmad Dhani

Surabaya (ANTARA News) – Sebanyak empat orang saksi dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) pada persidangan musisi Ahmad Dhani yang berlangsung di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Rakhmat Hary Basuki selaku jaksa penuntut umum (JPU) mengatakan, empat orang yang dijadikan saksi itu masing-masing Eko Pujianto, Edi Firmanto, David Priyo Prasojo dan juga Siti Rafika.

“Sejatinya ada tujuh orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, tetapi hanya empat orang saja yang datang,” katanya dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Saksi pertama Edi Firmanto memberikan kesaksian kalau dirinya termasuk dalam elemen bela negara yang merasa dihina dengan adanya vlog oleh Ahmad Dhani dengan kata-kata “idiot”.

“Saat itu, kami bersama dengan teman-teman sedang berada di depan Hotel Majapahit, saat itu Dhani membuat blog yang di dalamnya berisi kata – kata idiot sambil menunjuk ke arah luar hotel. Padahal saat itu kami sedang berada di luar hotel,” ungkapnya.

Ia mengakui jika tidak melihat secara langsung bagaimana Dhani membuat vlog karena saat itu dirinya sedang berada di luar hotel bersama dengan rekannya yang lain.

“Saya baru mengetahui kalau ada vlog berisi kata-kata idiot melalui pesan berantai grup whatsapp di grup bela NKRI,” tuturnya.

Sementara itu, Eko Pujianto juga memberikan keterangan senada, di mana dirinya mendapatkan kuasa dari teman temannya untuk melaporkan terdakwa kepada Kepolisian atas ungkapan buatan kebencian itu.

“Memang benar saya menerima kuasa dari beberapa elemen bela NKRI karena kami memiliki visi yang sama,” ujarnya.

Untuk kasus Ahmad Dhani sendiri bermula saat Ahmad Dhani akan menghadiri acara deklarasi “Ganti Presiden 2019” di Tugu Pahlawan Surabaya beberapa waktu lalu. Namun saat tiba di Hotel Majapahit, Ia dihadang oleh kelompok yang mengatasnamakan elemen Bela NKRI.

Saat penghadangan itulah, Ahmad Dhani membuat vlog yang berisi kata kata berkalimat “idiot” yang diunggah ke media sosial dengan durasi waktu 1 menit, 37 detik.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK perpanjang penahanan empat tersangka suap proyek SPAM

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan terhadap empat tersangka kasus suap pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Tahun Anggaran 2017-2018 di Kementerian PUPR.

“Hari ini, dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai 27 Februari sampai 28 Maret 2019 untuk empat tersangka suap terkait pelaksanaan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum TA 2017-2018 di Kementerian PUPR,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa.

Empat tersangka itu, yakni Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA). Keempatnya diduga sebagai pihak penerima dalam kasus suap tersebut.

Dalam penyidikan kasus itu, terdapat 45 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PUPR yang memegang proyek SPAM di sejumlah daerah telah mengembalikan uang secara bertahap ke KPK.

Adapun total uang yang dikembalikan itu sebesar Rp16 miliar, 128.500 dolar AS, dan 28.100 dolar Singapura.

Selain empat tersangka itu, KPK juga telah menetapkan empat tersangka lainnya, yaitu Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BS), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.

Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing sebagai berikut. 

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur.

Meina Woro Kustinah Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Baca juga: KPK perpanjang penahanan delapan tersangka suap proyek SPAM

Baca juga: KPK: 45 orang telah kembalikan uang terkait suap proyek SPAM

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Era Jokowi-JK masih sisakan kasus Novel dan kriminalisasi Jaksa Chuck

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai masih menyisakan noda merah di kontribusinya dalam penegakan hukum, yakni belum tuntasnya kasus teror penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan kriminalisasi jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno.

“Saya pun selalu ajak teman-teman tidak lelah meminta adanya penegakan hukum yang benar terhadap setiap serangan-serangan. Dan kita harus membawa ini ke ruang yang terang agar orang yang berjuang melawan korupsi semakin banyak dan bersemangat,” ujar Novel Baswedan dalam keterangan yang diterima, Selasa.

Novel, saat diskusi ‘Teror dan Kriminalisasi terhadap penegak hukum pada Sabtu (23/2), menyatakan apa yang terjadi pada dirinya dan Chuck Suryosumpeno jelas berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, apalagi korupsi di Indonesia sudah sangat parah dan tentunya berkaitan dengan pembiayaan politik.

Direktur Ekesekutif Yayasan Lokataru Haris Azhar menyatakan pesimis dengan penyelesaian kasus Novel Baswedan.

“Sebenarnya kasus ini gampang sekali dan dapat diketahui dengan jelas pelaku termasuk otak pelakunya. Tapi kalau selama Presidennya Jokowi, ya susah diungkap,” ujar Haris.

Terkait kasus kriminalisasi terhadap Chuck, diakui Haris belum banyak diketahui publik.  

“Chuck ini tidak bersalah. Kalau dia bersalah saya tidak mau membelanya. Chuck ini mantan Kepala Pusat Pemulihan Aset atau PPA Kejaksaan Agung yang semasa memimpin PPA sudah berhasil mengembalikan PNBP hingga lebih dari Rp 2,5 triliun. Berbeda dengan Jaksa Agung Prasetyo yang hanya mampu mengembalikan PNBP sebesar Rp60 miliaran saja,” katanya.

Haris pun membeberkan bahwa Chuck pernah bertemu Prasetyo beberapa kali di akhir tahun 2014. Pada saat itu Prasetyo sempat meminta data sejumlah pemulihan aset.

Sebagai anak buah, Chuck memberikan lalu menegaskan akan memulihkan sejumlah aset penting bernilai Rp10 triliun, antara lain, kasus Hendra Rahardja, kasus DL Sitorus, kasus Supersemar dan lainnya.

“Karena Chuck tidak bisa diajak kompromi maka dimutasi ke Maluku sebagai kepala kejaksaan tinggi. Setelah itu dihancurkan nama baik dan kredibilitasnya, karena dia tahu semua borok permainan aset oknum pejabat di kejaksaan,” kata Haris.

Chuck sebelumnya memenangkan gugatannya melalui Putusan PK nomor 63 PK/TUN/2018 yang diputus pada 17 Mei 2018.

MA menyatakan keputusan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal pencopotan Chuck harus dicabut.

Selain itu, Prasetyo diwajibkan untuk merehabilitasi harkat dan martabat kedudukan penggugat (Chuck) berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut.

Baca juga: Busyro juga minta Presiden turun tangan terkait penyiraman Novel

Baca juga: Komisi Kejaksaan persilakan jaksa senior Chuck ajukan aduan

Pewarta: Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Anggota DPR Sukiman mengaku tidak tahu kasus suap Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) -Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman mengaku tidak tahu soal kasus yang menjerat Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, tersangka kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

KPK pada Selasa memeriksa Sukiman sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan (TK) dalam penyidikan kasus suap tersebut. 

“Saya jelaskan semua, saya tidak tahu soal apa yang terkait dengan Pak Taufik Kurniawan,” kata Sukiman usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Ia pun juga mengaku tidak pernah mendengar ada arahan dari Taufik Kurniawan soal proses penganggaran DAK fisik untuk alokasi Kabupaten Kebumen itu.

“Tidak pernah,” ucap Sukiman.

Untuk diketahui, Sukiman juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus lainnya, yakni suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Taufik sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji oleh Taufik Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Taufik Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang oleh PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.

Atas perbuatannya tersebut, Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***2***

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pengamat: Bandar narkoba ‘dipajang’ sebagai efek jera

Pekanbaru (ANTARA News) – Penagamat Hukum Pidana Universitas Riau, Dr Erdianto Effendi mendukung Polresta Denpasar memajang atau mempertontonkan para bandar narkoba yang telah ditangkap pada acara “car free day” di Denpasar, Bali sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

“Sebab tujuan pemidanaan menurut undang-undang adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat,” kata Erdianto di Pekanbaru, Selasa.

Dukungan tersebut disampaikannya terkait sebanyak 23 bandar narkoba dipajang di Lapangan Puputan Renon, Denpasar, pada Minggu (24/2) dan warga yang lewat bisa melihat para bandar barang-barang haram tersebut.

Menurut Erdianto, tujuan pemidanaan lainnya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Selain itu, katanya, pemidanaan juga bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah dari si terpidana.

“Karena itu tidak salah jika pemidanaan dilakukan dengan jalan terbuka agar memberikan efek jera yang lebih efektif, dan saya bahkan setuju jika ada alternatif bentuk pidana seperti pidana kerja sosial,” katanya.

Sebab, katanya lagi, proses pemidanaan alternatif demikian, lebih singkat, tidak memakan biaya yang banyak tetapi memberi efek penjeraan yang cukup. Namun jangan lupa dengan prinsip pemasyarakatan bahwa tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan harus tetap mengedepankan kemanusiaan.

Ia menjelaskan, pemidanaan harus memperhatikan prinsip-prinsip pemasyarakatan yaitu orang yang tersesat harus diayomi dengan memberi bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna nagi masyarakat, sedangkan penjatuhan pidana bukan tindakan balasan dari negara.

“Apalagi rasa tobat tidak dapat dicapai dengan disiksa melainkan bimbingan, dan negara tidak boleh membuat napi lebih buruk atau lebih jahat dibanding sebelum masuk penjara. Napi harus diperkenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan,” katanya.

Sedangkan pekerjaan yang diberikan harus untuk pembangunan negara, bukan sekedar mengisi waktu. Di samping itu, bimbingan dan didikan berdasar Pancasila, dimana tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan layaknya manusia.

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK: persidangan lima terdakwa suap perizinan Meikarta digelar besok

Jakarta, (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan persidangan terhadap lima terdakwa perkara suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung, Rabu (27/2).

“Persidangan akan dilakukan pada Rabu, 27 Februari 2019 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung dengan agenda pembacaan dakwaan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa. 

Lima terdakwa itu, yakni Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi
Nenang Rahmi.

Febri pun menyatakan KPK mengajak publik juga terlibat dalam mengawal proses hukum kasus Meikarta itu.

“Agar selain sebagai bentuk peran serta masyarakat, persidangan yang terbuka untuk umum juga dapat menjadi proses pembelajaran bagi kalangan mahasiswa dan akademisi terkait dengan proses beracara dalam penanganan kasus korupsi,” ucap Febri.

Sebelumnya, empat terdakwa lainnya telah terlebih dahulu diajukan ke persidangan dan telah dibacakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (KPU) KPK pada Kamis (21/2) di Pengadilan Tipikor Bandung. 

Empat terdakwa itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, pegawai Lippo Group Henry Jasmen serta dua konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

Bill Sindoro dituntut 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selanjutnya, Henry Jasmen dituntut 4 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. 

Kemudian, Taryudi dituntut 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terakhir, Fitra Djaja Purnama dituntut 2 tahun penjara ditambah denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Baca juga: KPK limpahkan lima tersangka suap perizinan Meikarta ke penuntutan

Baca juga: Mendagri dikonfirmasi KPK soal kesaksian Bupati Bekasi nonaktif

Baca juga: KPK panggil Mendagri sebagai saksi kasus Meikarta

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Bareskrim Polri dan Granat ajak kaum milenial perangi narkoba

Jakarta (ANTARA News) – Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bekerja sama dengan Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) akan menggelar Deklarasi Milenial Antinarkoba.

Pasalnya peredaran narkoba di kalangan anak muda atau generasi milenial sudah sering terjadi sehingga hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan kepolisian. Untuk itu, segala upaya dilakukan agar peredaran narkoba bisa ditekan hingga semaksimal mungkin.

Dari siaran pers yang diterima Antara, pada Selasa, Ketua Granat Indonesia Henry Yosodiningrat mengatakan, kegiatan deklarasi ini akan digelar di empat provinsi di Indonesia yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Aceh.

“Pertama, di Padang pada 3 Maret, di Pekanbaru 10 Maret, Banda Aceh 17 Maret, dan Medan pada 24 Maret,” ujar Henry dalam keterangan pers.

Politikus dari PDI Perjuangan ini menambahkan, di setiap provinsi, pihaknya menargetkan kegiatan ini untuk diikuti sekitar 15.000 hingga 20.000 kaum milenial.

Kemudian, untuk menarik minat kaum milenial, Granat dan Bareskrim juga melibatkan sejumlah artis seperti Chika Jessica dan Andre Taulany untuk membuat video blog (vlog) terkait kegiatan itu. 

“Kami harap motor organisasi ini bisa bergerak dan menekan angka pemakaian narkoba di kaum milenial,” imbuh Henry.

Kegiatan ini akan diisi dengan jalan santai dan deklarasi atau komitmen untuk melawan narkoba. 

Acara deklarasi ini bertujuan agar kaum milenial sebagai penerus bangsa, memiliki wawasan tentang bahaya narkoba, tahan godaan dari ancaman bahaya narkoba serta memilih hidup sehat tanpa narkoba.

Baca juga: Bareskrim sita 50 kg sabu Malaysia berbungkus teh cina

Baca juga: Bareskrim tangkap tiga kurir paket sabu 12 kg

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah: jabatan guru harus miliki kualifikasi akademik

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah menerangkan bahwa pekerjaan guru adalah tenaga profesional, sehingga hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan.

“Hal ini konsisten sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen),” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina M. Girsang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Chatarina mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku perwakilan Pemerintah dalam sidang lanjutan uji UU 14/2005.

Keterangan tersebut membantah dalil pemohon yang menyebutkan pengakuan sebutan guru bagi Paud formal dan nonformal adalah setara, serta menyebut pendidik paud sebagai guru sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penjelasan ini sejak awal konsisten dan sesuai karena memang maksud pembentuk undang-undang sejak awal hanya mengatur terkait guru dan dosen pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat,” jelas Chatarina.

Chatarina melanjutkan hal tersebut tidak lepas dari tujuan utama UU Guru dan Dosen, yaitu untuk menciptakan profesionalisme guru dan dosen dalam penyelenggaraan pendidikan formal yang bermutu. 

Dalam UU tersebut, profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi.

Maka sebutan bukan guru dalam Paud formal adalah konstitusi yuridis yang tidak bisa disamakan dengan kenyataan sosial atau anggapan awam, jelas Chatarina.

“Sebutan guru oleh masyarakat sebagai kenyataan sosial, tidak lantas mengakibatkan mereka bertindak, berperan, dan berlaku sebagaimana guru dalam jalur pendidikan formal,” kata Chatarina.

Baca juga: Pemerintah: UU Guru dan Dosen tidak diskriminatif

Baca juga: MK tegaskan sarjana non-pendidikan bisa jadi guru

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah: guru formal dan nonformal tidak bisa disetarakan

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina M Girsang menegaskan bahwa antara guru formal dan nonformal tidak bisa disetarakan karena adanya perbedaan kualifikasi.

Chatarina mewakili Pemerintah dalam menanggapi dalil pemohon uji UU 14/2005, yang meminta supaya guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) baik formal maupun nonformal dapat disetarakan.

“Bila kita mengikuti dalil pemohon, maka kewajiban negara dalam membidangi pendidikan sangat potensial akan terganggu atau tidak dapat terpenuhi karena kaitan dengan ketersediaan anggaran negara,” ujar Chatarina dalam sidang lanjutan uji UU 14/2005 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Selain itu, Chatarina menegaskan apabila MK mengabulkan permohonan tersebut, maka semua guru dalam pendidikan nonformal harus masuk pada konsep yuridis. 

Dampaknya semua guru dalam pendidikan nonformal harus mendapat sertifikasi, tunjangan, dan fasilitas.

“Maka kewajiban negara dalam bidang pendidikan untuk mengatur satu sistem pendidikan nasional berpotensial akan sangat menimbulkan polemik berlebih jika dikaitkan implikasinya dengan beban anggaran negara,” jelas Chatarina.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh seorang guru Padi yang merasa dirugikan hak konstotusionalnya, atas berlakunya sejumlah pasal dalam UU Sisdiknas dan UU Guru dan Dosen.

Menurut Pemohon, sejumlah pasal dalam undang-undang tersebut telah merugikan hak konstitusional pemohon karena hanya mengakui bahwa jabatan guru hanya dimiliki oleh pendidik pada Paud formal, sedangkan pendidik pada PAUD nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru. 

Akibatnya, pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya. 

Untuk itu, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal”.

Baca juga: Pemerintah: jabatan guru harus miliki kualifikasi akademik

Baca juga: Pemerintah: UU Guru dan Dosen tidak diskriminatif

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penangkapan sindikat perdagangan satwa dilindungi

Petugas kepolisian memperlihatkan seekor burung burung Kasuari Klambir Ganda (Casuarius casuarius) yang berada di dalam kandang saat rilis kasus perdagangan satwa liar di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Selasa (26/2/2019). Polda Sumut berhasil menangkap sindikat perdagangan satwa liar dengan barang bukti lima ekor burung Kakatua Raja (Probosciger aterrimus), lima ekor burung Kesturi Raja (Psittrichas fulgidus), tiga ekor burung Kasuari Klambir Ganda (Casuarius casuarius), seekor burung Rangkong Papan (Bucerus Bbcornis), seekor burung Kakatua Maluku (Cacatua moluccensis), dan seekor burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua sulpurea). ANTARA FOTO/Septianda Perdana/pras.

Simulasi pengamanan Pemilu

Polisi menghalau pengunjuk rasa pada simulasi pengamanan Pemilu Serentak Pilpres dan Pileg di Lapangan Lokasana, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019). Simulasi tersebut sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi pemilu pada 17 April 2019 mendatang, dengan menerjunkan 600 personel Polres Ciamis yang disiagakan di 4.362 tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Ciamis. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/pras.

Pemerintah: UU Guru dan Dosen tidak diskriminatif

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah berpendapat bahwa UU 14/2005 tengan Guru dan Dosen tidak bersifat diskriminatif terkait definisi guru dalam pendidikan formal dan nonformal. 

“Sistem pendidikan nasional telah mengatur dan membagi jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal ,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina M. Girsang di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa.

Chatarina mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku perwakilan Pemerintah dalam sidang lanjutan uji UU 14/2005.

Keterangan Chatarina tersebut membantah dalil pemohon yang berpendapat bahwa pendidik PAUD nonformal tidak dianggap sebagai guru. 

Lebih lanjut Chatarina menjelaskan karena masing-masing jalur pendidikan sudah diatur dan terdapat pembagian jalur, maka setiap jalur dapat saling melengkapi dan memperkaya.

“Ini mempunyai arti bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengikuti pendidikan sesuai dengan pilihannya, apakah pendidikan formal, nonformal, atau informal,” jelas Chatarina.

Pembagian jalur dalam sistem pendidikan nasional menciptakan kualifikasi khusus bagi pendidiknya, tidak terkecuali dengan PAUD formal dan PAUD nonformal, tambah Chatarina.

Kendati demikian hal tersebut tidak menciptakan diskriminatif dan tidak menimbulkan adanya halangan atas hak, atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak.

“Syarat kualifikasi dan kompetensi pendidik pada jalur formal secara yuridis dibedakan dengan kualifikasi dan kompentensi jalur pendidikan nonformal,” kata Chatarina.

Perbedaan syarat kualifikasi dan kompetensi pendidik, dikatakan  Chatarina, memang memiliki konsekuensi perbedaan atas hak dan kewajiban bagi pendidik pada jalur formal maupun nonformal.

Bila dalam penerapannya kualifikasi dan kompetensi pendidik  ini semua disamakan, maka hal ini dinilai Pemerintah menjadi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, Pemerintah menegaskan anggapan pemohon yang menyatakan UU Guru dan Dosen telah menghilangkan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pendidik PAUD nonformal adalah tidak tepat.

“Sebagai pendidik pada PAUD nonformal, tidak serta-merta mengakibatkan pemohon kehilangan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi serta jaminan kesejahteraan, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional,” ujar Chatarina.

Baca juga: Sandiaga akan meningkatkan kesejahteraan guru PAUD

Baca juga: Seribuan guru PAUD Lampung berdemo tuntut kesetaraan

Baca juga: Presiden minta daerah alokasikan anggaran untuk gaji guru PAUD

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK akui masih kekurangan jaksa

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengakui bahwa lembaganya masih kekurangan jaksa.

“Ya betul ada kekurangan jaksa tetapi kami sudah bersurat kepada Jaksa Agung mudah-mudahan dapat dipenuhi dalam waktu yang sangat dekat,” kata Syarif di gedung KPK, Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakannya usai menerima Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr yang memberikan penghargaan terhadap delapan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus proyek KTP-elektronik (KTP-e).

Terkait hal itu, kata dia, banyak kasus yang ditangani KPK agak mandek dan tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan.

“Sekarang banyak kasus yang agak mandek tidak bisa dilimpahkan ke pengadilan karena kita kekurangan (jaksa),” ucap Syarif. 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa idealnya jaksa yang bertugas di KPK ada 150 orang.

“Sekarang kan kurang dari 100 dan mereka kan sidangnya bukan cuma di Jakarta ya, di luar Jakarta juga semua Pengadilan Tipikor. Jadi, ya memang agak susah tetapi Insya Allah kami bisa mendapatkan jaksa,” kata dia.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemerintah AS beri penghargaan terhadap delapan pegawai KPK

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Dubes AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr, memberikan penghargaan terhadap delapan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengusutan kasus proyek KTP-elektronik (KTP-e).

Delapan pegawai itu terdiri dari unsur penyidik, jaksa, dan bagian kerja sama internasional. 

“Hari ini, Pak Donovan datang berkunjung dan berdiskusi dengan pimpinan KPK dan yang salah satunya yang paling penting menyerahkan penghargaan atas kerja sama yang baik dengan FBI dan Department of Justice di Amerika Serikat dalam pengusutan kasus KTP-e,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif usai pertemuan dengan Dubes AS untuk Indonesia di gedung KPK, Jakarta, Selasa. 

Dalam kesempatan sama, Donovan menyatakan bahwa dirinya merasa terhormat dalam kunjungannya ke KPK kali ini.

“Jadi, hari ini kami datang untuk mengakui dan memuji kerja yang luar biasa dan sulit dari KPK yang sangat dihormati di Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pihaknya selalu menghormati kerja sama yang dibangun dengan KPK.

“Kami ingin mengakui semangat komitmen dan upaya yang luar biasa yang dicurahkan oleh para penyidik, jaksa penuntut, dan spesialis kerja sama di KPK.” 

Ia pun mengharapkan kerja sama yang dibina tersebut bisa menjadi model bagi pihak-pihak lain dalam upaya memerangi korupsi global.

Sementara itu, Syarif menyatakan bahwa dalam pertemuan itu juga didiskusikan soal pengalihan aset dari Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem.

Biomorf Lone merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi biometrik merek L-1 yang akan digunakan dalam proyek KTP-e.

Johannes diketahui telah meninggal dunia di kediamannya di Loas Angeles, AS pada Agustus 2017 lalu.

“Asetnya yang berhubungan dengan KTP-e sudah diidentifikasi tetapi pengalihannya dari Amerika ke Indonesia masih dalam proses pengalihan dan salah satu itu yang kami diskusikan dan yang saya kerjakan sekarang,” ucap Syarif.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penyelundupan 20 ton rotan di perbatasan Indonesia-Malaysia digagalkan

Pontianak (ANTARA News) – Satgas Pamtas dari Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti yang bertugas di perbatasan Indonesia – Malaysia menggagalkan penyelundupan sebanyak 20 ton rotan dan enam TKI ilegal tujuan Malaysia di wilayah Kalbar.

Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel (Inf) Aulia Fahmi Dalimunthe di Sungai Raya, Selasa, mengatakan berdasarkan laporan dari Dansatgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS, Mayor Inf Dwi Agung Prihanto, penyelundupan rotan digagalkan saat petugas satgas melaksanakan patroli, Sabtu (32/2).

“Pada saat melaksanakan patroli anggota Pos KM 28 menemukan ada yang mencurigakan di blok 31 Desa Semunying Jaya, berupa tumpukan yang tinggi dan ditutupi oleh terpal,” katanya.

Setelah dilakukan pengecekan, terhadap tumpukan tertutup terpal tersebut ternyata berisi rotan. Kemudian dari hasil pengembangan di lokasi diketahui rotan tersebut milik Siregar yang dititipkan di depan rumah Agus warga Desa Semunying.

“Dari hasil pemeriksaan sementara rotan tersebut dibawa dari wilayah Kalimantan Tengah, yang rencananya akan diselundupkan ke Malaysia. Setelah dilakukan koordinasi dengan pihak Bea Cukai rotan tersebut diketahui sebanyak enam truk dengan berat sekitar 20 ton. Saat ini barang bukti rotan telah diamankan di gudang PLBN Aruk,” kata Kapendam XII/Tpr.

Ia menambahkan, penyelundupan merugikan negara sekitar Rp1 Miliar.

Dalam kesempatan itu, Kapendam XII/Tpr menyatakan, selain menggagalkan penyeludupan rotan, Satgas Pamtas Yonif 643/WNS pada hari Minggu (24/2) juga berhasil menggagalkan penyaluran calon TKI ilegal yang akan masuk ke Malaysia melewati jalur tikus (jalan tidak resmi).

“Sebanyak enam TKI ilegal juga diamankan Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/WNS di perlintasan Pos Balai Karangan, yang diketahui mereka berasal dari Banten dan Indramayu. Keberhasilan ini tentu sangat diapresiasi dan terus ditingkatkan lagi,” katanya.

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil anggota DPR Sukiman terkait kasus Taufik Kurniawan

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, Sukiman, dalam penyidikan kasus suap perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN TA 2016 untuk alokasi APBD-P Kabupaten Kebumen TA 2016.

Sukuman dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan .

“Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman sebagai saksi untuk tersangka TK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Untuk diketahui, Sukiman juga telah ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus lainnya, yakni suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak periode 2017-2018.

Dalam penyidikan kasus itu, KPK sedang mendalami terkait proses penganggaran DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD-P Kab Kebumen Tahun Anggaran 2016.

Sebelumnya, KPK pada 30 Oktober 2018 resmi menetapkan Kurniawan sebagai tersangka.

Penerimaan hadiah atau janji Kurniawan terkait perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN 2016 untuk alokasi APBD Perubahan Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016. 

Diduga Kurniwan menerima sekurang kurangnya sebesar Rp3,65 miliar.

Sebagian alokasi anggaran DAK untuk proyek ini diduga juga dipegang PT TRADHA yang juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai korporasi sebelumnya. 

PT TRADHA diduga perusahaan milik Bupati Kebumen nonaktif, Muhammad Yahya Fuad, yang meminjam bendera sejumlah perusahaan untuk mengerjakan proyek jalan di Kebumen.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KPK panggil bupati Bengkalis saksi kasus korupsi proyek jalan

Jakarta (ANTARA News) – KPK memanggil Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, dalam penyidikan kasus korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih, di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013-2015.

“Penyidik hari ini dijadwalkan memeriksa Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, sebagai saksi untuk tersangka HOS” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus itu, yakni Sekretaris Daerah Kota Dumai, Riau, M Nasir, dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar. 

Selain itu, KPK juga memanggil lima saksi lainnya untuk Siregar, yaitu Direktur PT Liwaus Sabena, Hendri Sukardi, pemilik PT Everest International, Romi Robindi Lie, tenaga operasional lapangan PT Mawatindo Road Construction, Johan, dan dua orang dari unsur swasta masing-masing, Thjin Franky Tanujaya dan Doso Prihandoko.

KPK telah menetapkan dua tersangka itu pada 11 Agustus 2017.

Nasir yang saat itu menjabat kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis 2013-2015 dan Siregar diduga korupsi dalam proyek peningkatan Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Riau, Tahun Anggaran 2013-2015.
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

TKN laporkan video ujaran kebencian di Karawang

PELAPORAN VIDEO UJARAN KEBENCIAN

Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional paslon nomor 01 Jokowi – Maruf Amin, Irfan Pulungan (kiri) tiba di Gedung Direktorat Reskrimsus untuk memberikan pelaporan di Polda Jabar, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/2/2019). Tim Kampanye Nasional paslon nomor urut 01 melapor ke Polda Jabar terkait video ujaran kebencian kepada Capres nomor urut 01 yang terjadi di Karawang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/aww.

Sidang dakwaan Wali Kota nonaktif Pasuruan

Terdakwa Wali Kota Nonaktif Pasuruan, Setiyono seusai menjalani sidang dakwaan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (25/2/2019). Setiyono beserta pelaksana harian Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan, Dwi Fitri Nurcahyo dan Staf kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto menjadi terdakwa terkait kasus menerima suap sebesar Rp2,967 miliar untuk memenangkan lelang proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/aww.

Penyuap Wali Kota Pasuruan divonis dua tahun penjara

Sidoarjo (ANTARA News) – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai I Wayan Sosiawan menjatuhkan vonis bersalah kepada Direktur CV Mahadir, Muhamad Bagir, karena terbukti menyuap Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono terkait proyek pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

“Mengadili, menghukum terdakwa Muhamad Bagir dengan pidana penjara selama dua tahun, denda lima puluh juta rupiah subsider dua bulan kurungan penjara,” katanya saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Senin.

Dalam amar putusan itu, hakim menilai hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi.

“Sedangkan yang meringankan adalah terdakwa sopan saat menjalani sidang, masih ada tanggungan keluarga, kooperatif, berterus terang dan juga bukan sebagai `justice collaboration`,” katanya.

Dalam kasus ini, perbuatan Muhamad Bagir dianggap bertentangan dengan pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf a dan b UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada amar putusan itu, majelis hakim yang diketuai I Wayan Sosiawan tidak memberikan potongan hukuman pada terdakwa Muhammad Bagir karena sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum

Kendati demikian, Jaksa KPK Ferdian Adi Nugroho masih menyatakan pikir pikir atas vonis hakim, begitu juga dengan penasihat hukum terdakwa Suryono Pane juga mengatakan masih pikir pikir.

“Kami masih pikir pikir yang mulia,” katanya.

Kasus suap ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK, Kamis (4/10/2018) lalu. Saat itu KPK terlebih dahulu menangkap keponakan Wali Kota Pasuruan yakni Hendriyanto Heru Prabowo alias Hendrik saat akan menyerahkan uang suap dari terdakwa Muhamad Baqir ke Walikota Setiyono.

Setelah dilakukan pengembangan, KPK akhirnya menetapkan beberapa tersangka lain. Mereka di antaranya Wali Kota Pasuruan Setiyono, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan Pemerintahan Kota Pasuruan Dwi Fitri Nurcahyo, tenaga honorer di Kelurahan Purutrejo, Wahyu Tri Hardianto.

KPK menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan tahun anggaran 2018, salah satunya belanja gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan.

Proyek di Pemkot Pasuruan diatur oleh wali kota melalui tiga orang dekatnya yang disebut trio kwek kwek, dan ada kesepakaan pungutan rata-rata antara 5 sampai 7 persen untuk proyek bangunan dan pengairan.

Sedangkan dari proyek PLUT-KUMKM, Wali Kota Setiyono mendapat pungutan sebesar 10 persen dari nilai HPS yakni sebesar Rp2.297.464.000 ditambah 1 persen untuk pokja. Pemberian dilakukan secara bertahap.

Pemberian pertama terjadi pada tanggal 24 Agustus 2018, Muhamad Baqir menstransfer kepada Wahyu Tri Hardianto sebesar Rp20 juta atau 1 persen untuk Pokja sebagai tanda jadi. Kemudian pada 4 September 2018 CV Mahadir ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp2.210.266.000.

Kemudian 7 September 2018, setelah ditetapkan sebagai pemenang, Muhamad Baqir setor tunai kepada wali kota melalui pihak-pihak perantaranya sebesar 5 persen atau kurang lebih Rp115 juta. Sisa komitmen fee lainnya akan diberikan setelah uang muka termin pertama cair.

Baca juga: Kronologis penangkapan Wali Kota Pasuruan oleh KPK

Baca juga: KPK tetapkan Wali Kota Pasuruan tersangka

Pewarta:
Editor: Unggul Tri Ratomo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemeriksaan Meina Woro Kustinah

Pejabat Pengambil Komitmen (PPK) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Katulampa, Meina Woro Kustinah bergegas menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (25/2/2019). Meina Woro Kustinah diperiksa sebagai tersangka terkait kasus suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Kerja sama KPK dan ICAC Hong Kong

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) berjabat tangan dengan Komisioner Independent Commision Against Corruption (ICAC) atau Komisi Anti-Korupsi Hong Kong Simon YL Peh (kanan) usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/2/2019). Pertemuan tersebut diantaranya membicarakan soal penanganan korupsi khususnya di sektor privat seperti kasus kriminal sektor perbankan, pelacakan aset terkait pencucian uang serta korupsi institusi finansial yang telah banyak dihadapi Komisi Anti-Korupsi Hong Kong. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

KPK dukung BPK soal gugatan yang diajukan Sjamsul Nursalim

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendukung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan auditornya yang dijadikan pihak tergugat terkait gugatan perkara oleh pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim.

“KPK tentu akan mendukung penuh BPK dan auditornya yang dijadikan tergugat dalam kasus ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin. 

Adapun gugatan dengan nomor 144/Pdt.G/2019/PN Tng yang didaftarkan pada 12 Februari 2019 di PN Tangerang itu terkait laporan hasil pemeriksaan investigatif kerugian keuangan negara dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

“Karena laporan hasil pemeriksaan investigatif perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK terkait SKL (Surat Keterangan Lunas) pada Sjamsul Nursalim tersebut dilakukan berdasarkan permintaan KPK dalam proses penyidikan dengan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) sebelumnya,” ucap Febri.

Apalagi, lanjut Febri, secara substansi hasil pemeriksaan BPK tersebut dan auditor BPK yang diajukan sebagai ahli di persidangan dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung sudah diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah. 

“Setidaknya sampai pada tingkat pengadilan banding, putusan hakim tersebut diperkuat dan bahkan hukuman terhadap terdakwa ditambah,” kata dia.

Ia menyatakan bahwa lembaganya justru sudah memberikan ruang bagi Sjamsul Nursalim untuk datang memenuhi permintaan keterangan di tahap penyelidikan sebanyak dua kali. 

“Semestinya jika ada bantahan atau sangkalan, dapat disampaikan di sana. Terkait dengan upaya menghadapi gugatan tersebut, KPK sudah berkoordinasi dengan BPK dan akan melakukan upaya-upaya yang sah secara hukum untuk memberikan dukungan terhadap BPK. Kami akan hadapi hal ini,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, pokok perkara kasus BLBI tersebut juga terus dicermati, terutama pelaku lain yang dapat diproses lebih lanjut setelah pengadilan memutuskan terdakwa sebelumnya terbukti melakukan korupsi bersama-sama pihak lain.

Terdapat enam petitum dalam gugatan Sjamsul Nursalim yang diwakili oleh Otto Hasibuan dan Associates sebagai kuasa hukumnya itu.

Enam petitum itu sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan “Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham/Surat Keterangan Lunas kepada Sdr Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI pada Tahun 2004 Sehubungan dengan Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Aset oleh Obligor BLBI kepada BPPN Nomor 12/LHP/XXI/08/2017 tanggal 25 Agustus 2017” tidak sah, cacat hukum, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum tergugat I dan II membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) sebagai kerugian immateriil.   
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
6. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Gagalkan penyelundupan Baby Lobster ke Singapura

Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta Erwin Silitonga (kanan) bersama Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Habrine Yanke (kiri) menunjukkan barang bukti benih Lobster yang siap diekspor ke Singapura saat jumpa pers di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (25/2/2019). Bea Cukai bersama BKIPM Bandara Soetta berhasil menggagalkan penyelundupan 40.309 ekor benih Lobster seharga Rp4,1 miliar lebih yang selanjutnya benih Lobster tersebut akan dilepasliarkan di laut Pangandaran. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.